Draft 6 PETA JALAN GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Draft 6

PETA JALAN GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL

2015-2019

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran, sehingga kami dapat menyelesaikan buku Peta Jalan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2015 - 2019. Buku ini disusun berdasarkan masukan dari berbagai pihak baik dari Kementerian/ Lembaga, Dunia Pendidikan, Dunia Usaha maupun Masyarakat melalui berbagai forum baik dipusat maupun di daerah. Gerakan Nasional Revolusi Mental yang diamanatkan oleh Presiden RI pada pidato kenegaraan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada tanggal 14 Agustus 2015, merupakan gerakan yang bersifat masif, kesuksesannya sangat tergantung pada komitmen dan peran serta seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Gerakan Nasional Revolusi Mental meliputi 3 (tiga) nilai dasar yaitu Integritas, Etos Kerja dan Gotong Royong yang dijabarkan dalam 5 (lima) program yakni Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri dan Gerakan Indonesia Bersatu. Buku ini memuat latar belakang perlunya peta jalan ini dibuat, tujuan yang ingin dicapai pada akhir gerakan, fokus dan isu strategis, landasan, visi dan misi, sumberdaya dan pelaku, prinsip-prinsip, sasaran dan strategi, tahapan dan rencana aksi, sasaran dan target Gerakan Nasional Revolusi Mental. Kami menyadari sepenuhnya bahwa buku peta jalan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mohon masukkan dan saran dari para pembaca sehingga peta jalan GNRM dapat mewujudkan perubahan dan perbaikan karakter bangsa menuju bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan dalam proses penyusunan buku “Peta Jalan Gerakan Nasional Revolusi Mental” ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin. Jakarta, Juni 2016 Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan

Haswan Yunaz

2

SAMBUTAN Revolusi Mental adalah perjuangan besar, bukan perjuangan kecil (Presiden Soekarno, 1957). Perjuangan ini selayaknya terus menjadi agenda utama para pemimpin Indonesia selanjutnya dalam membangun dan memperbaiki karakter bangsa, karena menyangkut pembangunan kualitas manusia. Pembangunan tak terbatas pada dimensi sosial, ekonomi, dan politik namun juga dimensi pembangunan budaya baik warisan budaya maupun nilai dan kreativitas budaya bangsa. Pembangunan budaya merupakan agenda strategis yang dimuat dalam RPJMN 2015-2019 sesuai dengan Trisakti dan Nawacita yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Presiden Jokowi – Jusuf Kalla. Buku Peta Jalan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) ini diharapkan menjadi acuan bagi Penyelenggara Negara (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif), dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat baik di pusat maupun didaerah dalam pelaksanaan GNRM pada lingkup kerja, tugas dan kegiatan masing-masing untuk mencapai 3 (tiga) tujuan GNRM yaitu : 1. Mengubah cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku dan cara kerja yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. 2. Membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik dalam menatap masa depan Indonesia sebagai Negara dengan kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif sehinggamenjadi bangsa yang maju dan modern dengan fondasi tiga pilar Trisakti. 3. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian yang berkebudayaan melalui pembentukan manusia Indonesia baru yang unggul. Dalam merealisasikan visi dan misi Trisakti, selain diperlukan sumberdaya material, keterampilan dan manajemen, juga kesiapan mental. Secara umum, bangsa Indonesia rentan dalam mentalitas berdikari, berdaulat dan berkepribadian dengan berbagai implikasi destruktifmya. Oleh karena itu, GNRM harus membidik aspek terpenting yang menentukan perilaku manusia yaitu karakter personal dan budaya meliputi sistem nilai, sistem pengetahuan dan sistem perilaku yang membentuk karakter kolektif. “Budaya” penentu nasib suatu bangsa, demikian pernah dinyatakan oleh Perdana Menteri Singapur (Lee Kuan Yew). Dengan mempertimbangkan hambatan mental yang ada serta idealisme nilai-nilai budaya, maka Revolusi Mental difokuskan pada 3 (tiga) mentalitas inti yaitu mentalitas-budaya kemandirian, mentalitas-budaya gotong royong dan mentalitas-budaya pelayanan. Restorasi ketiga mental budaya tersebut akan menurunkan mentalitas-ikutan. Kreativitas dan inovasi misalnya merupakan hasil perpaduan ketiga mentalitas tersebut. Selanjutnya, mentalitas inti harus menjadi landasan ideologi kerja bagi penyusunan platform dengan segala turunan kebijakan dan progam di semua lini dan sektor pemerintahan. Dalam implementasinya, GNRM tidak dilakukan 3

secara vertikal yaitu negara yang berinisiatif dan melaksanakan. Namun, pendekatan horizontal dalam bingkai gotong royong yang melibatkan partisipasi berbagai agen sosial dari kalangan dunia usaha/swasta, dunia pendidikan dan masyarakat seperti pendidik, media, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, budayawan, pemuda, perempuan dan aktivis dunia maya sangat tepat untuk dilakukan. Semoga buku “Peta Jalan Gerakan Nasional Revolusi Mental” ini dapat bermanfaat untuk menambah energi pergerakan dan perubahan menuju Indonesia yang kita cita-citakan bersama. Amiin Ya Rabbal Alamiin

Jakarta, Juni 2016 Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Puan Maharani

4

I.

Pendahuluan Revolusi Mental merupakan semangat untuk melanjutkan perjuangan besar mengisi janji

Kemerdekaan yang dinyatakan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1957, yang bertujuan untuk membangkitkan kembali semangat perubahan berkemajuan bangsa Indonesia, sehingga memerlukan gerakan hidup baru untuk mewujudkan Trisakti, yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Semangat perubahan berkemajuan melalui Revolusi Mental dikuatkan kembali oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2014. Komitmen tersebut menjadi kehendak politik Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menekankan Revolusi Mental dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dukungan rakyat terhadap pentingnya Revolusi Mental, tercermin dari Penyelenggara Negara dan masyarakat yang mengakui bahwa mental atau karakter bangsa Indonesia tengah mengalami berbagai permasalahan sehingga untuk memperbaiki dan dan merubahnya memerlukan gerakan bersama dengan melibatkan semua komponen bangsa secara bergotong-royong. Mengacu pada berbagai hasil survei internasional dan pengakuan

Indonesia sebagai

anggota G-20, kita masih menghadapi berbagai masalah sosial-budaya yang memerlukan cara pikir, cara kerja, cara hidup dan sikap yang lebih baik. Corruption Perception Index (CPI) yang dikeluarkan Transparency International (2014) memberikan peringkat Indonesia pada nomor 107 dari 114 negara, jauh di bawah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina. Hal ini disebabkan, antar lain oleh rendahnya pengakuan terhadap kekayaan budaya, praktik korupsi pada berbagai sendi kehidupan, daya saing dan etos kerja yang kurang kompetitif, praktik hidup individualistik dan masalah mentalitas para Penyelenggara Negara dan masyarakat. Bangsa Indonesia memerlukan gerakan perubahan tentang cara pandang (mindset), cara pikir, cara kerja, cara hidup dan sikap serta perilaku yang berorientasi pada perubahan berkemajuan untuk mewujudkan Indonesia yang maju, makmur, sejahtera, modern dan bermartabat berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sebagai gerakan, Revolusi Mental melibatkan semua simpul-simpul perubahan para Penyelenggara Negara dan masyarakat untuk mengembangkan dan mendokumentasikan produk-produk seni dan kreativitas budaya serta mengembangkan dan melestarikan warisan budaya. 5

Indonesia seperti kehilangan model dan teladan yang baik dari para Penyelenggara Negara, bahkan masyarakat pun mengalami kehilangan kepercayaan terhadap Penyelenggara Negara dengan melihat banyaknya kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan berbagai instrumen sosial lainnya. Praktik pandemik korupsi ini sungguh ironis dan masih terjadi pada masa paska reformasi. Dari aspek produktivitas tenaga kerja Indonesia menurut Asian Development Bank (ADB, 2015) meski naik sebesar 60% dalam 14 tahun terakhir, namun kalah jauh oleh kenaikan produktivitas negara-negara lain. Sebagai perbandingan, kenaikan produktivitas tenaga kerja China adalah lima kali lipat dalam 14 tahun terakhir. Indonesia bergerak, namun bangsa lain bergerak lebih cepat dan lebih produktif. Gerakan Nasional Revolusi Mental akan mendorong akselerasi peningkatan produktivitas tenaga kerja Indonesia. Perubahan berkemajuan di semua aspek harus terus dikumandangkan dan dilaksanakan agar bangsa Indonesia lebih disegani lagi baik di lingkungan regional maupun global melalui pencapaian 3 (tiga) tujuan dari GNRM yaitu: 1. Mengubah cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku dan cara kerja yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. 2. Membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik dalam menatap masa depan Indonesia sebagai Negara dengan kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif dan berpotensi menjadi bangsa maju dan modern dengan fondasi tiga pilar Trisakti. 3. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian yang berkebudayaan melalui pembentukan manusia Indonesia baru yang unggul.

6

II.

Fokus Gerakan Nasional Revolusi Mental Fokus Gerakan Nasional Revolusi Mental meliputi 3 (tiga) masalah mendasar, yaitu: 1) Krisis integritas dan pandemik korupsi dalam penyelenggaraan negara dan praktik di masyarakat. Pada saat yang sama, Indonesia menghadapi tantangan yang berat dalam proses demokratisasi. 2) Lemahnya etos kerja, kreativitas, dan daya saing membuat Indonesia semakin tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Pada saat yang sama Indonesia memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). 3) Krisis identitas ditandai dengan melemahnya budaya gotong royong, yang merupakan aset sosial-budaya Indonesia. Pada saat yang sama kita menghadapi gempuran gelombang globalisasi yang lebih diwarnai dengan nilai-nilai individualistik. Ketiga masalah mendasar diatas mempengaruhi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan

bernegara serta apabila tidak dicari solusinya dapat menghambat upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran pada jangka menengah dan panjang. Gerakan Nasional Revolusi Mental diharapkan dapat merubah perilaku kolektif bangsa secara bersama-sama menuju perilaku baru melalui gerakan yang melibatkan semua unsur, baik Penyelenggara Negara maupun masyarakat. Revolusi Mental adalah Gerakan untuk mengubah cara pikir, cara kerja, cara hidup dan sikap serta perilakubangsa Indonesia yang mengacu nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong berdasarkan Pancasila yang berorientasi pada kemajuan, agar Indonesia menjadi negara yang maju, modern, makmur, sejahtera dan bermartabat. Revolusi Mental merupakan gerakan yang melibatkan seluruh komponen bangsa dengan memperkuat peran nyata Penyelenggara Negara dan seluruh elemen masyarakat Secara nasional unsur pelaksana gerakan ini setidaknya terdiri atas 4 (empat) pelaku utama yaitu Penyelenggara Negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) baik pusat maupun daerah, dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat. Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) memerlukan inisiatif semua unsur Penyelenggara Negara dan masyarakat untuk bersama-sama secara bergotong-royong mengubah keadaan bangsa menjadi lebih baik dan lebih maju sesuai harapan rakyat. Bentuk nyata dari 7

gerakan ini selain berupa inisiatif semua unsur, juga didukung oleh berbagai simpul perubahan yang telah dan sedang

berlangsung dalam masyarakat mulai dari birokrasi yang melayani,

peningkatan penegakan hukum dan aturan tanpa pandang bulu, hingga berbagai inisiatif yang melibatkan para pemangku kepentingan secara bergotongroyong untuk mewujudkan perilaku kolektif yang berintegritas dan beretoskerja. Semua komponen bangsa diharapkan berperan sebagai agen perubahan yang merupakan bentuk nyata aktivitas GNRM yang dikategorikan kedalam 4 (empat) Pelaku Utama seperti ditunjukkan pada Gambar 1. Gambar 1. Empat Pelaku Utama GNRM

Penyelenggara Negara Dunia Usaha

Gugus Tugas

Dunia Pendidikan

Masyarakat

III.

Landasan, Visi, Misi, dan Nilai-nilai Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)

3.1

Landasan GNRM Di dalam RPJMN 2015-2019 dijabarkan secara jelas arah pembangunan presiden Jokowi –

Jusuf Kalla sesuai Trisakti dan Nawacita. Selain capaian aspek material, pembangunan sosialbudaya juga mendapat perhatian besar, termasuk bagaimana mengatasi berbagai ketimpangan. Pembangunan yang berpihak kepada rakyat dilakukan dengan menguatkan arah pembangunan yang lebih berorientasi pada keadilan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemajuan dan kemakmuran sebagai hasil pembangunan harus mampu menangani kesenjangan dan ketimpangan kelompok pendapataan dan memajukan kawasan atau daerah-daerah yang selama ini tertinggal, baik Kawasan Timur Indonesia (KTI) maupun daerah-daerah di luar Pulau 8

Jawa dan wilayah-wilayah lainnya. Hal ini terlihat pada Strategi Pembangunan Nasional yang meliputi norma pembangunan Kabinet Kerja dalam 3 (tiga) Dimensi Pembangunan yaitu Dimensi Pembangunan Manusia, Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan serta Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan. Dimensi Pembangunan Manusia salah satu unsurnya adalah mental/karakter bangsa seperti ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Strategi Pembangunan Nasional Sumber: RPJMN 2015-2019 Revolusi Mental penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Revolusi Mental dimulai dari perubahan alam pikiran yang membawa perubahan cara kerja dan cara hidup dalam meraih cita-cita dan mencapai tujuan bernegara. Revolusi Mental membangkitkan kesadaran untuk berprestasi tinggi, produktif menuju bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Revolusi Mental berorientasi pada kemajuan dan kemodernan sebagai gerakan yang melibatkan seluruh komponen bangsa dengan mensinergikan peran institusi pemerintahan bersama-sama rakyat, internalisasi nilai-nilai instrumental pada individu, keluarga, institusi sosial, masyarakat luas dan lembaga negara. Keberhasilan Revolusi Mental mensyaratkan manusia unggul dengan pendidikan yang baik, memiliki keahlian dan keterampilan, menguasai 9

teknologi, pekerja keras, mempunyai etos kerja serta komitmen yang tinggi untuk bekerja dan bersinergi secara bergotong-royong. Nilai instrumental Revolusi Mental meliputi 3 (tiga) rumpun yaitu integritas, etos kerja dan gotong royong. Revolusi mental didukung oleh modal dasar yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia yakni posisi geografis yang strategis sebagai negara maritim, geo-ekonomi dan geopolitik strategis sebagai kekuatan ekonomi politik, jumlah penduduk yang besar, kekayaan sumber daya alam yang tinggi dan modal sosial yang sudah terbangun. Perilaku-perilaku dari aktualisasi nilai-nilai instrumental Revolusi Mental akan membentuk budaya baru yang mendorong terwujudnya Trisakti sebagai prasyarat menjadi bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Sebagai sebuah gerakan Revolusi Mental mengandung 8 (delapan) prinsip, yaitu: (i)

Merupakan gerakan sosial untuk mendorong kemajuan Indonesia.

(ii)

Pemerintah bertekad untuk menjamin kesungguhan dan keberlanjutan gerakan revolusi mental.

(iii)

Bersifat lintas-sektoral, meliputi seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat.

(iv)

Bersifat partisipatif, merupakan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat.

(v)

Diawali dengan program pemicu (value attack) untuk mengubah perilaku masyarakat secara cepat dan konkrit.

(vi)

Program dirancang secara ramah pengguna, populer dan bagian dari gaya hidup.

(vii)

Nilai-nilai yang dikembangkan tersebut bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial dan moralitas publik, bukan terbatas pada moralitas privat.

(viii) Dapat diukur dampaknya. Kedelapan prinsip GNRM tersebut menunjukkan, terdapat upaya-upaya untuk melakukan perubahan fundamental pada karakter, kepribadian dan perilaku bangsa. Kerangka pikir Revolusi Mental mengacu pada dokumen RPJMN sesuai Gambar 3 sebagai berikut: 10

Gambar 3. Kerangka Pikir Gerakan Nasional Revolusi Mental Gambar 3 di atas menunjukkan pentingnya implementasi gerakan sebagai bagian tak terpisahkan dari landasan filosofis dan rasionalnya yang telah dipayungi RPJMN 2015-2019. 3.2

Visi, Misi dan Nilai-nilai Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Visi GNRM adalah: “Terwujudnya Penyelenggara Negara dan masyarakat Indonesia yang berintegritas dan beretos kerja dengan semangat gotong royong”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi GNRM adalah:

(i)

Memperkuat nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong sebagai perwujudan cara pikir, cara kerja, cara hidup dan sikap serta perilaku para Penyelenggara Negara dan masyarakat;

(ii)

Mempraktikkan nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat;

11

(iii)

Melembagakan nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong secara sistemik dan terstruktur pada Penyelenggara Negara dan masyarakat;

(iv)

Memperluas keterlibatan Penyelenggara Negara dan masyarakat dalam membangun integritas, etos kerja, dan gotong royong;

(v)

Meningkatkan penegakan aturan-aturan yang mengacu pada nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong terhadap Penyelenggara Negara; Nilai-nilai GNRM meliputi:

(i)

Integritas. Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan yang menyelaraskan hubungan diantara tindakan dengan nilai dan prinsip kehidupan. Integritas merupakan kesatuan kata dan perbuatan yang mengarahkan karakter dan perilaku seseorang secara bertanggung jawab. Bentuk penjabaran nilai Integritas antara lain jujur, dapat dipercaya, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan konsisten.

(ii)

Etos Kerja. Etos Kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau masyarakat. Etos kerja seseorang berkaitan erat dengan kepribadian, perilaku, dan karakter individu yang bersangkutan. Etos kerja antara lain terdiri dari nilai daya saing, optimis, inovatif, produktif dan berjiwa patriot.

(iii)

Gotong royong. Gotong royong merupakan nilai yang telah ada sejak zaman nenek moyang kita. Masyarakat Indonesia dikenal sejak lama telah menggunakan cara kerjasama didalam menyelesaikan setiap masalah yang mereka hadapi. Bentuk nilai gotong royong antara lain terdiri dari kepekaan, kerjasama, solidaritas, perilaku tolong menolong, komunal, berorientasi pada kemaslahatan dan nasionalis.

IV.

Pelaku GNRM Gerakan Nasional Revolusi Mental bersifat sistemik, kolektif, dan masif yang sangat

ditentukan oleh komitmen dan aksi nyata seluruh Penyelenggara Negara, dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat. Semua Kementerian/Lembaga wajib berpartisipasi dalam gerakan ini. Demikian juga, para pelaku perubahan di masyarakat menjadi unsur penting dalam gerakan ini. Pelaku perubahan di masyarakat merupakan mitra perubahan bagi Penyelenggara Negara. Semua 12

unsur ini menjadi simpul-simpul perubahan melalui aksi-aksi nyata pada lingkungan masingmasing. Pemerintah dalam hal ini Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah memetakan peran Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam upaya menjalankan Revolusi Mental, yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Pada Gambar 4 ditunjukkan bahwa Bappenas mengkoordinasikan

perencanaan

GNRM

dan

Kemenko

PMK

mengkoordinasikan,

mensinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan GNRM yang selanjutnya dipetakan peran masing-masing K/L sesuai dengan inisatif strategis sebagai berikut: 1. Untuk mewujudkan kedaulatan politik diperlukan 2 (dua) inisiatif strategis yakni: a. Meningkatkan kepatuhan, penegakan hukum dan reformasi lembaga peradilan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian

Hukum

dan

HAM,

Kementerian

Perhubungan,

Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, TNI/Polri, Kejaksaan Agung, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Nasional HAM dan Ombudsman RI. b. Menguatkan kelembagaan politik dan reformasi birokrasi pemerintahan yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal

dan

Transmigrasi,

Kementerian

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak, Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilu, Lembaga Administrasi Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Ombudsman RI. 2. Untuk mewujudkan kemandirian ekonomi ditetapkan inisiatif strategis berupa peningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa yang melibatkan Kementerian Koordinator

Bidang

Perekonomian,

Kementerian

Koordinator

Kemaritiman,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan, 13

Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Badan Ekonomi Kreatif dan Komisi Ekonomi dan Industri Nasional. 3. Untuk mewujudkan kepribadian dalam kebudayaan ditetapkan 4 inisiatif strategis yakni: a) Meningkatkan peran keluarga, agama, lembaga sosial dan media publik yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. b) Mengembangkan kepribadian dan peneguhan jati diri bangsa yang melibatkan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Lembaga Administrasi Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Perpustakaan Nasional. c) Memanfaatkan modal sosial dan modal budaya melibatkan Kementerian Koordinator Bidang

Pembangunan

Manusia

dan

Kebudayaan,

Kementerian

Pendidikan

dan

Kebudayaan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 14

d) Membangun pendidikan yang berkualitas dan kebudayaan yang memacu daya cipta dan inovasi melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian. Masing-masing Kementerian / Lembaga sesuai dengan tugas dan kewenangannya diminta untuk menyusun Rencana Aksi Nasiona (RAN) sampai tahun 2019 dan melaksanakan kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental sesuai dengan peta peran Kementerian / Lembaga (Gambar 4) .

Gambar 4 Peta Peran K/L dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental 15

Di dalam GNRM, semua elemen bangsa bergerak secara simultan, integral, dan sistemik menyentuh seluruh elemen bangsa untuk mendorong terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keteladanan Penyelenggara Negara yang disertai praktik penegakan hukum dan aturan secara konsisten diharapkan dapat membangkitkan inisiatif perubahan yang melibatkan dunia usaha, pelaku pendidikan dan masyarakat. V.

Sasaran dan Strategi GNRM Secara substansial, semangat Revolusi Mental selaras dengan Revolusi Karakter Bangsa

yang juga dinyatakan dalam RPJMN 2015-2019. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 20152019 itu, arah dan strategi dari Revolusi Karakter Bangsa meliputi : 1.

Meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur,

2. Meningkatkan pemasyarakatan budaya produksi, 3. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi inovasi

Revolusi Mental memerlukan peran yang lebih dominan dari aspek pendidikan dan kebudayaan agar menjadi gerakan sosial. 5.2

Sasaran Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Sasaran Gerakan Nasional Revolusi Mental(GNRM) adalah seluruh simpul-simpul

perubahan yang melibatkan Penyelenggara Negara dan Masyarakat yang masing-masing terdiri atas: 1. Pemerintah (Aparatur Sipil Negara), 2. Dunia Usaha, 3. Masyarakat antara lain: a) Pendidik (guru, dosen), b) Budayawan dan Seniman, c) Tokoh Agama, 16

d) Tokoh Politik dan Kader Partai Politik, e) Tokoh Masyarakat, f) Akademisi/ Organisasi Profesi, g) Pemuda dan Mahasiswa, h) Tokoh Wanita, i)

Wartawan/Media dan,

j)

Netizen (penggiat dunia maya yaitu aktivis sosial media)

Semua simpul-simpul perubahan terlibat dalam gerakan sosial yang mengubah situasi Bangsa Indonesia dari kondisi awal yang telah dijabarkan sebelumnya menuju kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2019 dengan tahapan-tahapan sebagai berikut (Gambar 5)

Gambar 5. Tahapan Pelaksanaan GNRM 2015-2019

17

Untuk mewujudkan sasaran Gerakan Nasional Revolusi Mental, diharapkan dapat memperoleh capaian penting (milestones) tahun 2015-2019, sebagai berikut: (i)

Meningkatnya agen-agen perubahan pada Penyelenggara Negara, dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat

(ii)

Indeks penurunan korupsi

(iii)

Meningkatnya partisipasi masyarakat

(iv)

Indeks Revolusi Mental Tercapainya indeks pada capaian penting diatas menjadi tanggung jawab Kementerian /

Lembaga sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Adapun Indeks Revolusi Mental disusun dan diukur untuk memonitor dan mengevaluasi implementasi nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong pada Penyelenggara Negara, dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat setiap tahunnya. VI.

Tahapan Pelaksanaan GNRM Dalam RPJMN 2015-2019, Revolusi Mental memerlukan pendekatan gerakan multi-

sektoral yang melibatkan sinergi jalur pendidikan, hukum dan politik, secara berkelanjutan melampaui dimensi waktu tahun 2019. Peta Jalan ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses perubahan berkemajuan agar lebih terukur dan mencapai sasaran yang diharapkan. Mengingat kompleksitas persoalan bangsa ini, RPJMN 2015-2019 juga mengakui pentingnya sinergi lintas sektoral agar Revolusi Mental dapat menjadi tanggung jawab Kementerian / Lembaga secara terkoordinasi, bersinergi dan berkelanjutan. Pendekatan hukum dan politik juga diperlukan untuk menghadirkan keteladanan, ketertiban sosial dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan aturan. Berdasarkan perubahan aspek struktural, kultural dan prosesual yang berhasil dilakukan di berbagai negara lain, langkah-langkah rentang waktu (timeline) GNRM mengikuti tahapan sebagai berikut: (i)

Tahap pertama (2015-2016), fokus pada sosialisasi, diseminasi dan pembentukan Gugus Tugas agen-agen perubahan yang melibatkan Penyelenggara Negara, dunia usaha,

18

dunia pendidikan dan masyarakat pada tahun 2015-2016. Tujuan tahapan ini adalah meningkatkan rasa mememiliki semua unsur pelaku perubahan terhadap gerakan. (ii)

Tahap kedua (2016-2017), fokus pada partisipasi agen perubahan dan peningkatan penegakan aturan oleh Penyelenggara Negara yang didukung oleh berbagai pendukung gerakan dari dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat yang berdampak pada meningkatnya ketaatan pada hukum dan praktik pencegahan serta pemberantasan korupsi.

(iii)

Tahap ketiga (2017-2018), fokus pada Penyelenggara Negara dan masyarakat yang melayani, bersih dan tertib, yang berdampak pada meningkatnya mutu pelayanan yang diberikan Penyelenggara Negara dan pelayanan yang diberikan antar sesama masyarakat yang didukung oleh ketertiban dan kebersihan lingkungan.

(iv)

Tahap keempat (2018-2019), fokus pada Penyelenggara Negara dan masyarakat yang mandiri dan bersatu, yang mengindikasikan bahwa bangsa Indonesia tengah mengalami tahapan proses transformasi menuju budaya yang diharapkan dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong. Empat tahap

tersebut diatas

merupakan

tahapan

yang

saling berkaitan

dan

berkesinambungan dalam mencapai tujuan gerakan. Kesuksesan gerakan ini memerlukan kepemimpinan berbasis keteladanan pada semua simpul perubahan dan semua tingkatan kepemimpinan, baik pada Penyelenggara Negara, dunia usaha, dunia pendidikan maupun masyarakat. 6.1 Strategi Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Strategi adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan sasaran GNRM, maka ditetapkan 5 (lima) strategi GNRM 2015-2019 sebagai berikut: (i)

Membuat payung hukum pelaksanaan GNRM dan meningkatkan penegakan hukum yang didukung oleh sistem, tata kelola pemerintahan dan praktik meritokrasi. 19

(ii)

Menguatkan rasa memiliki para Penyelenggara Negara melalui Reformasi Birokrasi untuk membangun budaya birokrasi yang melayani dan berintegritas.

(iii)

Melakukan praktik simpul-simpul perubahan dalam gerakan untuk membangun inisiatif dan partisipasi semua pelaku GNRM.

(iv)

Melakukan praktik keteladanan berbasis nilai-nilai Revolusi Mental di semua simpul perubahan dan tingkatan kepemimpinan.

(v)

Menjadikan portal http://www.revolusimental.go.id sebagai platform gerakan bersama.

Selanjutnya keterkaitan antara strategi, sasaran strategis dan indikator keberhasilan dapat dilihat pada Tabel 2, sebagai berikut: Tabel 2 Matriks Strategi, Sasaran Strategis, dan Indikator Keberhasilan GNRM No 1

2

3

Strategi Sasaran Strategis 1. Semua Membuat payung hukum Kementerian/ pelaksanaan GNRM dan Lembaga meningkatkan penegakan hukum yang didukung oleh 2. Penegak hukum sistem, tata kelola pemerintahan dan praktik meritokrasi Penyelenggara Negara, Menguatkan rasa memiliki dunia usaha, dunia para Penyelenggara Negara pendidikan, dan melalui Reformasi Birokrasi masyarakat untuk membangun budaya birokrasi yang melayani dan berintegritas 1. Gugus Tugas Melakukan praktik simpulGNRM simpul perubahan dalam gerakan untuk membangun inisiatif dan partisipasi semua 2. Penyelenggara pelaku GNRM Negara

Indikator Keberhasilan Tersedianya payung hukum pelaksanaan GNRM dalam bentuk Instruksi Presiden Penegak hukum melaksanakan kegiatannya dengan mengacu pada 3 (tiga) nilai Revolusi Mental Penyelenggara Negara, dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat secara aktif melaksanakan 5 (lima) program GNRM baik di pusat maupun daerah Terbentuknya Gugus Tugas GNRM di pusat dan daerah Terlaksananya 5 (lima) Program GNRM oleh Gugus Tugas Penyelenggara Negara menepati disiplin terhadap prosedur, biaya dan waktu pelayanan Penyelenggara Negara menerapkan Sistem penilaian kinerja berbasis meritokrasi dan mengacu nilai-nilai instrumental GNRM 20

4

5

Penyelenggara Negara menyampaikan dokumen Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKAPARATUR SIPIL NEGARA) terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Penyelenggara Negara, Penyelenggara Negara, dunia dunia usaha, dunia usaha, dunia pendidikan dan pendidikan dan masyarakat mendapatkan apresiasi masyarakat mengacu pada praktik GNRM.

Melakukan praktik keteladanan berbasis nilainilai Revolusi Mental di semua simpul perubahan dan tingkatan kepemimpinan 1. Masyarakat Menjadikan portal http://www.revolusimental.g o.id sebagai platform gerakan bersama 2. Penyelenggara Negara, dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat

Tersosialisasikannya hak dan kewajiban masyarakat melalui berbagai medium tersegmentasi. Tersedianya data dan informasi pelaksanaan GNRM oleh berbagai komponen di pusat dan daerah Berfungsinya Portal GNRM sebagai media komunikasi strategis.

6.2 Rencana Aksi Gerakan Nasional Revolusi Mental Berdasarkan strategi, sasaran strategis dan indikator keberhasilan seperti yang diuraikan pada Tabel 2 diatas, maka GNRM dikategorikan kedalam 5 (lima) program besar GNRM yakni sebagai berikut: 1. Gerakan Indonesia Melayani, adalah gerakan para Penyelenggara Negara dan masyarakat untuk meningkatkan perilaku pelayanan publik berintegritas agar negara hadir melindungi kepentingan warganya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. 2. Gerakan Indonesia Bersih, adalah gerakan para Penyelenggara Negara dan masyarakat untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat baik jasmani dan rohani pada semua simpul perubahan dan tingkatan kepemimpinan mengacu pada Pancasila dan UUD 1945.

21

3. Gerakan Indonesia Tertib, adalah gerakan para Penyelenggara Negara dan masyarakat untuk mewujudkan perilaku hidup tertib terutama di ruang publik mengacu kepada asas ketertiban umum. 4. Gerakan Indonesia Mandiri, adalah gerakan para Penyelenggara Negara dan masyarakat untuk mewujudkan perilaku kreatif, inovatif dan beretos kerja tinggi untuk mewujudkan kemandirian dibidang pangan, energi dan teknologi dalam menghadapi persaingan regional dan global. 5. Gerakan Indonesia Bersatu, adalah gerakan para Penyelenggara Negara dan masyarakat untuk mewujudkan perilaku saling menghargai dan gotong royong untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa berdasarkan 4 (empat) pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Selanjutnya kelima gerakan tersebut dilakukan melalui sejumlah program, sasaran, indikator dan target waktu pelaksanaan sebagai berikut pada Tabel 3-7. Rincian program pada masing-masing gerakan sejalan dengan amanah dalam Instruksi Presiden No…… tentang GNRM.

22

No 1

Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara

GERAKAN INDONESIA MELAYANI (PIC: KEMENPAN & RB) Aksi Nyata Pelaksanaan Kegiatan* (mohon diisi oleh PIC) Sasaran Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 Aparatur Sipil 1. % K/L yang telah Negara melaksanakan sosialisasi tentang Revolusi Mental

2. % K/L yang melakukan pelatihan dengn memasukkan materi Revolusi Mental

Sosialisasi & Diseminasi

1. Penyusu 1. Sosialisasi nan SE SE MenPA MenPANR NRB ttg B ttg aktualisa aktualisasi si RM RM ASN ASN 2. Monitoring 2. Penguata dan n evaluasi PerMen satker yang PANRB telah 39/2012 memiliki tentang buday kerja budaya kerja

Pengintegrasia n materi RM dalam diklat bagi JPT Pratama, JA,

Pengintegrasian materi RM dalam diklat bagi JPT Pratama, JA,

1. Monitori ng dan evaluasi penerapa n SE MenPAN RB ttg aktualisas i RM ASN 2. Monitori ng dan evaluasi satker yang telah memiliki buday kerja Pengintegrasia n materi RM dalam diklat bagi JPT Pratama, JA,

1. Monitorin g dan evaluasi penerapan SE MenPANR B ttg aktualisasi RM ASN 2. Monitorin g dan evaluasi satker yang telah memiliki buday kerja

Pengintegrasia n materi RM dalam diklat bagi JPT Pratama, JA,

dan JF

2

Peningkatan Penegakan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum

Aparatur Sipil Negara dan Penegak Hukum

1. % ASN dan Aparat Penegak Hukum yang mengakkan disiplin

dan JF

dan JF

dan JF

1. Monitorin 1. Monitoring 1. Monitorin 1. Monitorin g penegakkan g g penegakka disiplin ASN penegakka penegakka n disiplin dan Aparat n disiplin n disiplin ASN dan Penegak ASN dan ASN dan Aparat Hukum Aparat Aparat Penegak 2. Penindakan Penegak Penegak Hukum pelanggaran Hukum Hukum 2. Penindaka disiplin 2. Penindaka 2. Penindaka n 3. Pelaporan n n pelanggara pelanggaran pelanggara pelanggara n disiplin disiplin n disiplin n disiplin 3. Pelaporan setiap K/L 3. Pelaporan 3. Pelaporan pelanggara pelanggara pelanggara n disiplin n disiplin n disiplin setiap K/L setiap K/L setiap K/L

24

2. Jumlah kasus terselesaikan pada lembaga penegak hukum

3

Penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (egovernment)

Monitoring penyelesaian pengaduan terhadap ASN pada lembaga penegak hukum




Aparatur Sipil 1. Jumlah unit Negara penyelenggaraan pelayanan pada K/L yang telah menyempurnakan standar pelayanan (sesuai UU 25/2009)

1. Sosialisasi dan bimtek penyempu rnaan standar pelayanan 2. Evaluasi mandiri standar pelayanan di masingmasing K/L

Evaluasi dan penyempurnaa n standar pelayanan terhadap K/L

Evaluasi dan penyempurna an standar pelayanan terhadap K/L

Evaluasi menyeluruh tentang standar pelayanan terhadap K/L

2. Jumlah K/L/ Pemda yang terintegrasi dengan SIPP (Sistem Informasi Pelayanan

1. Sosialisasi kebijakan SIPP

Pelaksanaan pengintegrasia n informasi

Pelaksanaan 1. Pelaksanaa updating data n updating dan data dan 25

Publik) Nasional

4

Penyempurnaan sistem manajemen kinerja (performancebased management system) Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil 1. % Instansi Pemerintah Negara yang akuntabel

Nasional 2. Pembangu nan aplikasi SIPP Nasional

pelayanan public seluruh K/L/Pemda ke dalam SIPP Nasional

1. Penyelaras 1. Sosialisasi an system hasil manajeme penyelaras n kinerja an system nasional manajemen 2. Pendampi kinerja ngan nasional langsung 2. Bimbingan untuk teknis, perbaikan workshop implement dan asi Sistem pendampin AKIP pada gan Pemda langsung yang terhadap termasuk instansi dalam pemerintah Pilot yang masih Project. Di kurang.eval samping uasi SAKIP itu tetap instansi dilakukan pemerintah

monitoring

Bimbingan teknis, workshop dan pendampinga n dilakukan lebih massif lagi terhadap instansi pemerintah yang memerlukan perbaikan mendasar. Evaluasi SAKIP instansi pemerintah pusat dan daerah dilakukan lebih focus

monitoring 2. Evaluasi penerapan SIPP

Bimbingan teknis, workshop dan pendampinga n langsung dilakukan lebih luas lagi terhadap instansi pemerintah daerah wilayah timur. Evaluasi SAKIP instansi pemerintah pusat dan daerah dilakukan lebih massif 26

2. % IP dengan reformasi birokrasi baik

evaluasi SAKIP Instansi Pemerinta h Pusat dan Daerah Sosialisasi, workshop dan bimbingan teknis pelaksanaan reformasi birokrasi kepada instansi pemerintah pusat, provinsi dan 57 kabupaten/ko ta pilot project. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada

pusat dan lagi. daerah dilakukan dalam skala yang lebih masif Sosialisasi, workshop dan bimbingan teknis pelaksanaan reformasi birokrasi dengan lingkup yang lebih luas. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan lebih massif lagi pada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kot a

Workshop dan bimbingan teknis pelaksnaaan reformasi birokrasi dengan penekanan pada pemerintah daerah. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan penekanan pada survey hasil reformasi

lagi

Bimbingan teknis dan pendampinga n tentang pelaksnaan refomrasi birokrasi pada pemerintah daerah baru. Evaluasi pelaksanan reformasi birokrasi dilakukan dengan penekanan pada tindak lanjut hasil survey hasil reformasi 27

pemerintah pusat, provinsi dan 57 kabupaten/ko ta 5

Peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif

Aparatur Sipil Negara

% ASN yang ditingkatkan

6

Penyempurnaan peraturan perundangundangan (deregulasi) Penyederhanaan pelayanan birokrasi (debirokratisasi)


Peraturan perundangundangan yang telah disempurnakan


% K/L yang telah menyusun business process

7

birokrasi

birokrasi

Penyiapan modul peningkatan kompetensi di bidang pelayanan publik.

1. Sosialisasi 1.Pelaksanaan 1. Monitoring peningkatan diklat dan evaluasi kompetensi peningkatan hasil ASN di kompetensi pelaksanaan bidang di bidang Diklat; pelayanan pelayanan 2. Penyempur publik; public; naan modul 2. Pelaksanaan 2.Monitoring terkait. diklat dan evaluasi peningkatan hasil kompetensi pelaksanaan di bidang Diklat pelayanan publik.

Penyusunan pedoman business

Sosialisasi Monitoring pedoman dan evaluasi business process business

Monitoring dan evaluasi business 28

process

process K/L

process K/L

8

Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik


% K/L yang telah memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi standard pelayanan.

Penyusunan SE tentang standar sarana prasarana penunjang pelayanan publik

Sosialisasi SE tentang standar sarana prasarana penunjang pelayanan publik

Monitoring dan Evaluasi K/L memiliki sarana prasarana yang sesuai dengan ketentuan

Monitoring dan Evaluasi K/L memiliki sarana prasarana yang sesuai dengan ketentuan

9

Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik


% pengaduan yang ditindaklanjuti K/L/Pemda melalui SP4N-LAPOR!

Sosialisasi sistem SP4NLAPOR!

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengaduan melalui SP4NLAPOR! Ditindaklanjuti K/L/Pemda

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengaduan melalui SP4NLAPOR! Ditindaklanju ti K/L/Pemda

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengaduan melalui SP4NLAPOR! Ditindaklanju ti K/L/Pemda

10

Penerapan sistem Aparatur Sipil penghargaan dan Negara sanksi beserta keteladanan pimpinan

Jumlah K/L yang menerapkan kebijakan tentang penghargaan, sanksi dan keteladanan kepemimpinan

Penetapan kebijkan tentang penghargaan, sanksi dan keteladanan pemimpin

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerapan kebijkan tentang penghargaan, sanksi dan keteladanan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerapan kebijkan tentang penghargaan, sanksi dan keteladanan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerapan kebijkan tentang penghargaan, sanksi dan keteladanan 29

pemimpin

pemimpin

pemimpin

30

No 1

Program Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas

Sasaran Keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas

GERAKAN INDONESIA BERSIH (PIC: KEMENKO MARITIM) Aksi Nyata Pelaksanaan Kegiatan* (mohon diisi oleh PIC) Indikator 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Indeks Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

2015 2016 Sosialisasi 1. Berperan aktif & melalui Diseminasi sosialisasi Gerakan Budaya Bersih dan Senyum dalam rangkaian Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2016 yang digelar di Bundaran Hotel Indoneia Jakarta. 2. Sosialisasi Gerakan Budaya Bersih dan Senyum (GBBS) kepada 300 orang Karang Taruna Kota Makassar.

1.

2. 3.

4.

2017 Sosialisasi Pedoman GBBS di 10 lokasi KSPN, sasaran pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Bersih pantai pada 10 KSPN. Seminar dan sarasehan tentang Pola Hidup Sehat dan ramah lingkungan di 10 KSPN. Lomba penulisan karya ilmiah berkaitan dengan Revolusi Mental di 10

1.

2.

3.

4.

2018 Sosialisasi Pedoman GBBS di lokasi luar KSPN, sasaran pemerintah,m asyarakat, dan dunia usaha. Bersih pantai kawasan di luar KSPN. Seminar dan sarasehan tentang Pola Hidup Sehat dan ramah lingkungan di luar KSPN. Lomba penulisan karya ilmiah berkaitan dengan Revolusi Mental di luar

1.

2.

3.

4.

2019 Sosialisasi Pedoman GBBS di 10 lokasi KSPN, sasaran pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Bersih pantai pada 10 KSPN. Seminar dan sarasehan tentang Pola Hidup Sehat dan ramah lingkungan di 10 KSPN. Lomba 31 penulisan karya ilmiah berkaitan dengan Revolusi

3. Sosilisasi KSPN. KSPN. Gerakan 5. Fasilitasi 5. Fasilitasi Budaya Bersih kegiatan bersih kegiatan dan Senyum diri di 10 bersih diri di kepada PNS KSPN. Marunda. SKPD Kota 6. Fasilitasi 6. Fasilitasi Makassar. kegiatan bersih kegiatan 4. Sosialisasi lingkungan di bersih GBBS pada 10 KSPN. lingkungan di anak sekolah 7. Fasilitasi Marunda. dan guru pemberdayaan 7. Fasilitasi pembimbing karakter, pemberdayaan sebanyak 500 kompetensi, karakter, orang pada dan ekonomi kompetensi, kegiatan di 10 KSPN dan ekonomi. Ekspedisi Maritim 2016 di atas KM. Kelud. 5. Sosialisasi GBBS di kawasan Marunda. 6. Bersih pantai kawasan Marunda. 7. Bersih pantai Losari dirangkaikan

Mental di 10 KSPN.

32

2

Peningkatan sinergi

Keluarga, satuan

Sarana dan prasarana sesuai

dengan lomba lukis dengan tema kebersihan. 8. Fasilitasi kegiatan bersih diri di Marunda. 9. Fasilitasi kegiatan bersih lingkungan di Marunda. 10. Fasilitasi pemberdayaan karakter, kompetensi, dan ekonomi. 11. Sosialisasi GBBS di lebih dari 5 KSPN. 12. Sosialisasi di Internal Kemenko Maritim. 13. Koordinasi GBBS kepada K/L terkait. -

-

-

33

3

4

5

penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat Pengembangan sistem pengelolaan sampah yang holistik dan terintegrasi termasuk kali bersih, sarana dan prasarana pelayanan publik

pendidikan, satuan kerja dan komunitas

dengan kebutuhan masyarakat

Keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas

1. Sistem pengelolaan sampah yang holistik dan terintegrasi menuju Indonesia Bebas Sampah 2020 2. Pengembang an sistem pengelolaan sampah yang telah ada

Bersama Komunitas Muria di Kawasan Marunda memberikan pelatihan dan bimbingan pemanfaatan dan pemilahan sampah untuk dijadikan barang kerajinan.

Seminar tentang Pemanfaatan limbah sampah untuk kemakmuran rakyat

Fasilitasi kegiatan pembinaan bagi pemulung sampah dan pengrajin barang bekas sampah

Penyempurnaan peraturan perundangundangan (deregulasi) Pemberian kemudahan bagi dunia usaha dan lembaga yang melakukan pengelolaan

Pemerintah

Peraturan perundangundangan yang disempurnakan

-

-

-

-

Dunia usaha dan lembaga yang melakukan pengelolaan sampah

1. Kemudahan izin bagi dunia usaha dan lembaga 2. Pengelolaan dan

-

-

-

-

Fasilitasi kegiatan Expo hasil kerajinan dari sampah

34

sampah 6

Mengutamakan peran serta masyarakat di dalam menunjang perilaku bersih dan sehat

Masyarakat

1.

2. 3.

4.

pemanfaatan sampah Fasilitas Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) Kualitas MCK Individu/ Rumah Tangga yang berobat Kualitas kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan

1. Membentuk Kelompok Kerja (POKJA MARUNDA) yang terdiri dari unsur masyarakat (TOGA, TOMA, Pemuda) sebagai AGEN PERUBAHAN Kegiatan Gerakan Budaya Bersih dan Senyum. 2. Bersama dengan LSM Muria dan Masyarakat Marunda mengadakan Pameran dan Ekspo tentang Gerakan Budaya Bersih dan Senyum

1. Memfasilitasi 1. Memfasilitasi 1. Seminar POKJA tiap POKJA pada Nasional dan KSPN. lokasi di luar Evaluasi akhir 2. Memberdayaka KSPN. GNRM di 10 n organisasi 2. Memberdayak KSPN. karang taruna an organisasi 2. Memberdayak di 10 KSPN karang taruna an organisasi untuk di luar lokasi karang taruna memasyarakat KSPN untuk di 10 KSPN kan perilaku memasyarakat untuk bersih dan kan perilaku memasyarakat sehat. bersih dan kan perilaku 3. Koordinasi sehat. bersih dan dengan K/L dan 3. Koordinasi sehat. Pemda untuk dengan K/L 3. Koordinasi fasilitasi sarpras dan Pemda dengan K/L kesehatan untuk fasilitasi dan Pemda masyarakat. sarpras untuk fasilitasi kesehatan sarpras masyarakat di kesehatan luar KSPN. masyarakat.

35

yang diadakan di Rumah Si Pitung. 7

Peningkatan penegakan hukum di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan

Penegak Hukum dan Peraturan

1. Peraturan di bidang kebersihan lingkungan 2. Peraturan di bidang kesehatan lingkungan 3. Penegakan hukum di bidang kebersihan lingkungan meningkat 4. Penegakan hukum di bidang kesehatan lingkungan 5. Kebersihan lingkungan terjaga 6. Kesehatan lingkungan terjaga

-

-

-

-

36

37

No

Program

GERAKAN INDONESIA TERTIB (PIC: KEMENKO POLHUKAM) Aksi Nyata Pelaksanaan Kegiatan *(mohon diisi oleh PIC) Sasaran Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

1

Peningkatan perilaku Keluarga, tertib penggunaan satuan ruang publik pendidikan, satuan kerja dan komunitas

1. Peraturan tentang penggunaan ruang publik 2. Sarana/prasarana penggunaan ruang publik 3. Kenyamanan berkegiatan di ruang publik

2

Peningkatan perilaku Pemerintah tertib pengelolaan pengaduan

1. Peraturan tentang pengelolaan pengaduan 2. Kulitas penyelesaian pengaduan 3. Jangka waktu pengelolaan pengaduan


1. Pembentuk an gugus tugas Gerakan Indonesia Tertib

partisipasi agen perubahan dan peningkatan penegakan aturan 2. Penyusunan dalam rencana peningkatan kerja dan perilaku anggaran tertib penggunaan ruang publik

Meningkatkan partisipasi agen perubahan dan peningkatan penegakan aturan dalam peningkatan perilaku tertib penggunaan ruang publik

Penyelenggara Negara dan masyarakat yang mandiri dan bersatu dalam peningkatan perilaku tertib penggunaan ruang publik

Partisipasi agen peruahan dan peningkatan penegakan auran dalam peningkatan perilaku tertib pengelolaan

Meningkatkan Partisipasi agen peruahan dan peningkatan penegakan auran dalam peningkatan perilaku tertib pengelolaan penaduan

Penyelenggara Negara dan masyarakat yang mandiri dan bersatu dalam peningkatan perilaku pengelolaan pengaduan 38

penaduan 3

Peningkatan perilaku Pemerintah tertib administrasi dan kependudukan Masyarakat

1. Peraturan tentang administrasi kependudukan 2. Penduduk memiliki dokumen kependudukan yang sesuai 3. Anak yang sudah mempunyai Kartu Identitas Anak (KIA)

Partisipasi agen perubahan dan peningkatan penegakan peraturan dalam peningkatan perilaku tertib administrasi kependuduk an

Meningkatkan Partisipasi agen perubahan dan peningkatan penegakan peraturan dalam peningkatan perilaku tertib administrasi kependudukan

Penyelenggara Negara dan masyarakat yang mandiri dan bersatu dalam peningkatan perilaku tertib administrasi kependudukan

4

Peningkatan perilaku Masyarakat tertib berlalu-lintas

1. Indeks Tertib Berlalu Lintas 2. Kenyamanan berlalu lintas 3. Sarana dan prasarana jelas untuk alur lalu lintas

Partisipasi agen perubahan dan peningkatan penegakan peraturan dalam peningkatan perilaku tertib berlalu

Meningkatkan Partisipasi agen perubahan dan peningkatan penegakan peraturan dalam peningkatan perilaku tertib berlalu lintas

Penyelenggara Negara dan masyarakat yang mandiri dan bersatu dalam peningkatan perilaku tertib berlalu lintas

39

lintas 5

Peningkatan perilaku Masyarakat antri

1. Sistem antre 2. Kenyamanan mengantre 3. Perilaku antre di lokasi pelayanan publik 4. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang perilaku antre

Partisipasi agen perubahan dan peningkatan penegakan peraturan dalam peningkatan perilaku antri

Meningkatkan Partisipasi agen perubahan dan peningkatan penegakan peraturan dalam peningkatan perilaku antri

Penyelenggara Negara dan masyarakat yang mandiri dan bersatu dalam peningkatan perilaku antri

6

Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana penunjang perilaku tertib

1. Sinergi pendanaan dalam penyediaan Sarana dan Prasarana penunjang perilaku tertib 2. Sarana dan prasarana sesuai kebutuhan masyarakat

Partisipasi agen perubahan dan peningkatan penegakan peraturan dalam peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana penunjang perilaku

Meningkatkan Partisipasi agen perubahan dan peningkatan penegakan peraturan dalam peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana penunjang perilaku tertib

Penyelenggara Negara dan masyarakat yang mandiri dan bersatu dalam peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana penunjang perilaku tertib

Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat

40

tertib 7

Peningkatan penegakan hukum perilaku tertib

Penegak Hukum

1. Peraturan tentang perilaku tertib 2. Penegak hukum yang melaksanakan perilaku tertib

Partisipasi agen perubahan dan peningkatan penegakan peraturan dalam peningkatan penegakan hukum perilaku tertib

Meningkatkan Partisipasi agen perubahan dan peningkatan penegakan peraturan dalam peningkatan penegakan hukum perilaku tertib

Penyelenggara Negara dan masyarakat yang mandiri dan bersatu dalam peningkatan penegakan hukum perilaku tertib

8

Menumbuhkan lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas yang ramah dan bebas kekerasan.

Keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas

1. Indeks Kebahagiaan 2. Peraturan perlindungan terhadap perempuan 3. Peraturan perlindunan terhadap anak 4. Sosialisasi bahaya narkoba 5. Sosialisasi bahaya kekerasan

Partisipasi agen perubahan dan peningkatan penegakan aturan dalam menumbuhk an lingkungan keluarga, satuan pendidikan,

Meningkatkan Partisipasi agen perubahan dan peningkatan penegakan aturan dalam menumbuhkan lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas yang ramah

Penyelenggara Negara dan masyarakat yang mandiri dan bersatu dalam peningkatan penegakan aturan dalam peningkatan penegakan aturan dalam menumbuhkan lingkungan 41

satuan kerja dan komunitas yang ramah dan bebas kekerasan

dan bebas kekerasan

keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas yang ramah dan bebas kekerasan

42

GERAKAN INDONESIA MANDIRI (PIC: KEMENKO PEREKONOMIAN) N o

Program

Sasaran

Indikator

1

Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya kemandirian bangsa dalam berbagai sektor kehidupan

Pemerintah dan Masyarakat

Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKRAR)

2

Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pertumbuhan kewirausahaan dan ekonomi kreatif

Pemerintah 1. Wirausaha dan Baru Masyarakat 2. Indeks Ekonomi Kreatif

Aksi Nyata Pelaksanaan Kegiatan* (mohon diisi oleh PIC) 2015

2016


Perumusan dan pengkoordinasian kebijakan yang mendukung peningkatan kemandirian bangsa dan peningkatan income per kapita. Fasilitasi koordinasi penciptaan wirausaha baru dan ekosistem kewirausahaan yang baik, peningkatan atas nilai indeks ekonomi kreatif, sinergi lintas instansi dalam program diklat

2017

2018

2019

Monitoring peningkatan inovasi dan jiwa berwirausaha untuk mendukung kemandirian bangsa.

Evaluasi peningkatan inovasi dan jiwa berwirausaha untuk mendukung kemandirian bangsa.

Penyempurnaan atas peningkatan inovasi dan jiwa berwirausaha untuk mendukung kemandirian bangsa.

Monitoring atas fasilitasi koordinasi penciptaan wirausaha baru dan ekosistem kewirausahaan yang baik, peningkatan atas nilai indeks ekonomi kreatif, sinergi lintas instansi dalam

Evaluasi atas fasilitasi koordinasi penciptaan wirausaha baru dan ekosistem kewirausahaan yang baik, peningkatan atas nilai indeks ekonomi kreatif, sinergi lintas instansi dalam

Penyempurnaan atas fasilitasi koordinasi penciptaan wirausaha baru dan ekosistem kewirausahaan yang baik, peningkatan atas nilai indeks ekonomi kreatif, sinergi lintas instansi dalam 43

teknis dan manajerial terhadap pelaku usaha, peningkatan peran inkubator wirausaha.

program diklat teknis dan manajerial terhadap pelaku usaha, peningkatan peran inkubator wirausaha.



3

Peningkatan Koperasi 1. Kelompok peran koperasi dan UMKM masyarakat dan UMKM yang terhadap mendirikan ekonomi nasional koperasi 2. Iklim baik bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Peningkatan jumlah koperasi dan scale up koperasi, penciptaan iklim usaha yang baik, terutama fokus pada aspek keuangan bagi UMKM.

Monitoring atas peningkatan jumlah koperasi dan scale up koperasi, penciptaan iklim usaha yang baik, terutama fokus pada aspek keuangan bagi UMKM.

Evaluasi atas peningkatan jumlah koperasi dan scale up koperasi, penciptaan iklim usaha yang baik, terutama fokus pada aspek keuangan bagi UMKM.

Penyempurnaan atas peningkatan jumlah koperasi dan scale up koperasi, penciptaan iklim usaha yang baik, terutama fokus pada aspek keuangan bagi UMKM.

4

Peningkatan apresiasi seni, kreatifitas karya budaya dan warisan budaya

Fasilitasi kemudahan dalam pendaftaran dan pengakuan, pemeliharaan

Monitoring atas fasilitasi kemudahan dalam pendaftaran dan

Evaluasi atas fasilitasi kemudahan dalam pendaftaran dan pengakuan,

Penyempurnaan atas fasilitasi kemudahan dalam pendaftaran dan

Pemerintah 1. Angka dan Pendaftaran Masyarakat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

44

5

Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pemerataan ekonomi dan pengembangan potensi daerah tertinggal

2. Angka Penetapan Budaya Nasional 3. Meningkatnya kegiatan Pagelaran/pam eran seni dan budaya.

HAKI, budaya nasional, serta pemasyarakatan seni dan budaya lokal melalui pameran/pagelara n di daerah.

pengakuan, pemeliharaan HAKI, budaya nasional, serta pemasyarakatan seni dan budaya lokal melalui pameran/pagelar an di daerah.

pemeliharaan HAKI, budaya nasional, serta pemasyarakatan seni dan budaya lokal melalui pameran/ pagelaran di daerah.

pengakuan, pemeliharaan HAKI, budaya nasional, serta pemasyarakatan seni dan budaya lokal melalui pameran/pagelar an di daerah.

Pemerintah 1. Indeks Desa dan Membangun Masyarakat 2. Indeks Pembangunan Desa 3. Indeks Pembangunan Daerah tertinggal

1. Mendorong peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat kelas bawah 2. Penilaian Indeks Desa Membangun 3. Fasilitasi Pembangunan Desa, regulasi dan evaluasi 4. Fasilitasi Indeks Pembangunan Desa teringgal, regulasi dan evaluasi 5. Peningkatan fasilitasi koordinasi

1. Mendorong peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat kelas bawah 2. Penilaian Indeks Desa Membangun 3. Fasilitasi Pembangunan Desa, regulasi dan evaluasi 4. Fasilitasi Indeks Pembangunan Desa teringgal, regulasi dan evaluasi.

1. Mendorong peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat kelas bawah 2. Penilaian Indesks Desa Membangun 3. Fasilitasi Pembangunan Desa, regulasi dan evaluasi 4. Fasilitasi Indeks Pembangunan Desa teringgal, regulasi dan evaluasi. 5. Evaluasi atas peningkatan fasilitasi

1. Mendorong peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat kelas bawah 2. Penilaian Indeks Desa Membangun 3. Fasilitasi Pembangunan Desa, regulasi dan evaluasi 4. Fasilitasi Indeks Pembangunan Desa teringgal, regulasi dan evaluasi. 5. Penyempurna an atas

5. Monitoring

45

lintas instansi dan regional untuk wirausaha desa dalam rangka pemerataan ekonomi daerah (tertinggal) sehingga perbaikan dalam indeks gini, indeks desa membangun, indeks pembangunan desa, dan indeks pembangunan daerah tertinggal.

atas peningkatan fasilitasi koordinasi lintas instansi dan regional untuk wirausaha desa dalam rangka pemerataan ekonomi daerah (tertinggal) sehingga perbaikan dalam indeks gini, indeks desa membangun, indeks pembangunan desa, dan indeks pembangunan daerah tertinggal

koordinasi lintas instansi dan regional untuk wirausaha desa dalam rangka pemerataan ekonomi daerah (tertinggal) sehingga perbaikan dalam indeks gini, indeks desa membangun, indeks pembangunan desa, dan indeks pembangunan daerah tertinggal. Evaluasi atas peningkatan fasilitasi koordinasi lintas instansi dan regional untuk wirausaha desa dalam

peningkatan fasilitasi koordinasi lintas instansi dan regional untuk wirausaha desa dalam rangka pemerataan ekonomi daerah (tertinggal) sehingga perbaikan dalam indeks gini, indeks desa membangun, indeks pembangunan desa, dan indeks pembangunan daerah tertinggal.

46

6

Peningkatan perilaku yang mendukung penggunaan produk dan sebesar-besarnya komponen dalam negeri

Pemerintah 1. Penggunaan dan produk dalam Masyarakat negeri 2. Jumlah Perusahaan yang memanfaatkan komponen dalam negeri

1. Pemanfaatan

Pameran Produksi Indonesia merupakan wahana unjuk kemampuan industri dalam negeri yang berdaya saing tinggi. 2. Kepercayaan kemandirian bangsa dengan menyiapkan

1. Pemanfaatan Pameran Produksi Indonesia merupakan wahana unjuk kemampuan industri dalam negeri yang berdaya saing tinggi. 2. Kepercayaan kemandirian bangsa dengan

rangka pemerataan ekonomi daerah (tertinggal) sehingga perbaikan dalam indeks gini, indeks desa membangun, indeks pembangunan desa, dan indeks pembangunan daerah tertinggal. 1. Pemanfaatan 1. Pemanfaatan Pameran Pameran Produksi Produksi Indonesia Indonesia merupakan merupakan wahana unjuk wahana unjuk kemampuan kemampuan industri dalam industri dalam negeri yang negeri yang berdaya saing berdaya saing tinggi. tinggi. 2. Kepercayaan 2. Kepercayaan kemandirian kemandirian bangsa dengan bangsa dengan menyiapkan menyiapkan 47

Perusahaan menyiapkan BUMN dan Perusahaan Swasta utk BUMN dan kesadaran Swasta utk memanfaatkan kesadaran bahan baku memanfaatka lokal. n bahan baku 3. Penggunaan lokal. barang 3. Penggunaan produksi barang dalam negeri produksi sebagai dalam negeri substitusi sebagai impor. substitusi 4. Mendorong impor. PMA atau 4. Mendorong PMDN dalam PMA atau penggunaan PMDN dalam TKDN secara penggunaan progresif dari TKDN secara tahun ke progresif dari tahun. tahun ke 5. Peningkatan tahun. jumlah 5. Monitoring wirausaha atas dengan peningkatan berbasis pada jumlah kearifan wirausaha potensi dengan lokal/daerah berbasis pada (dalam negeri). kearifan potensi lokal/daerah

Perusahaan Perusahaan BUMN dan BUMN dan Swasta utk Swasta utk kesadaran kesadaran memanfaatkan memanfaatkan bahan baku bahan baku lokal. lokal 3. Penggunaan 3. Penggunaan barang barang produksi produksi dalam dalam negeri negeri sebagai sebagai substitusi substitusi impor. impor. 4. Mendorong 4. Mendorong PMA atau PMA atau PMDN dalam PMDN dalam penggunaan penggunaan TKDN secara TKDN secara progresif dari progresif dari tahun ke tahun ke tahun. tahun. 5. Penyempurnaa 5. Evaluasi atas n atas peningkatan peningkatan jumlah jumlah wirausaha wirausaha dengan dengan berbasis pada berbasis pada kearifan kearifan potensi potensi lokal/daerah lokal/daerah (dalam (dalam negeri). negeri). 48

7

Peningkatan kapasitas dan kompetensi Tenaga Kerja

Pemerintah 1. Indeks dan Penyediaan Masyarakat Lapangan Pekerjaan 2. Jumlah tenaga kerja terlatih 3. Jumlah Lembaga/ Balai pelatihan tenaga kerja berkualitas

1. Penilaian indeks penyediaan lapangan kerja 2. Pelatihan tenaga kerja yang tersebar di seluruh pelosok 3. Membangun lembaga atau balai pelatihan tenaga kerja berdasarkan standarisasi yang tersebar di seluruh pelosok 4. Membangun lembaga atau balai pelatihan tenaga kerja berdasarkan potensi daerah yang tersebar di seluruh pelosok sehingga dapat dimanfaatkan oleh calon tenaga kerja

(dalam negeri). 1. Penilaian 1. Penilaian 1. Penilaian indeks indeks indeks penyediaan penyediaan penyediaan lapangan lapangan lapangan kerja kerja kerja 2. Pelatihan 2. Pelatihan 2. Pelatihan tenaga kerja tenaga kerja tenaga kerja yang tersebar yang tersebar yang tersebar di seluruh di seluruh di seluruh pelosok pelosok pelosok 3. Membangun 3. Membangun 3. Membangun lembaga atau lembaga atau lembaga atau balai pelatihan balai pelatihan balai pelatihan tenaga kerja tenaga kerja tenaga kerja berdasarkan berdasarkan berdasarkan standarisasi standarisasi standarisasi yang tersebar yang tersebar yang tersebar di seluruh di seluruh di seluruh pelosok pelosok pelosok 4. Membangun 4. Membangun 4. Membangun lembaga atau lembaga atau lembaga atau balai pelatihan balai pelatihan balai pelatihan tenaga kerja tenaga kerja tenaga kerja berdasarkan berdasarkan berdasarkan potensi potensi daerah potensi daerah yang yang tersebar daerah yang tersebar di di seluruh tersebar di seluruh pelosok seluruh pelosok sehingga dapat pelosok sehingga dapat dimanfaatkan sehingga dimanfaatkan oleh calon dapat 49

sesuai dengan oleh calon kebutuhan. tenaga kerja 5. Peningkatan sesuai dengan fasilitasi kebutuhan. penyediaan 5. Monitoring lembaga/balai atas pelatihan peningkatan tenaga kerja fasilitasi yang penyediaan berkualitas dan lembaga/balai optimalisasi pelatihan pemanfaatanny tenaga kerja a sehingga yang meningkatnya berkualitas dan indeks optimalisasi penyediaan pemanfaatanny lapangan kerja. a sehingga meningkatnya indeks penyediaan lapangan kerja

8

Peningkatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, pangan, dan energi

Pemerintah 1. Alokasi , Dunia Sumber Daya Usaha dan Penelitian Masyarakat Ekonomi, Pangan dan Energi 2. Pemanfaatan Hasil Litbang 3. Kapasitas SDM

1. Mendorong Peningkatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pangan pokok 2. Peningkatan koordinasi

tenaga kerja dimanfaatkan sesuai dengan oleh calon kebutuhan. tenaga kerja 5. Evaluasi atas sesuai dengan peningkatan kebutuhan. fasilitasi 5. Penyempurna penyediaan an atas lembaga/balai peningkatan pelatihan fasilitasi tenaga kerja penyediaan yang lembaga/balai berkualitas pelatihan dan tenaga kerja optimalisasi yang pemanfaatanny berkualitas a sehingga dan meningkatnya optimalisasi indeks pemanfaatann penyediaan ya sehingga lapangan kerja. meningkatnya indeks penyediaan lapangan kerja. 1. Mendorong 1. Mendorong 1. Mendorong Peningkatan Peningkatan Peningkatan Pemanfaatan implementasi implementasi hasil Penelitian hasil penelitian hasil penelitian ekonomi dan ekonomi dan eonomi dan pangan pokok. pangan pokok. pangan pokok. 2. Peningkatan 2. Peningkatan 2. Peningkatan koordinasi koordinasi koordinasi dalam dalam dalam 50

litbang

dalam Penyiapan Penyiapan Penyiapan Penyiapan kapasitas SDM kapasitas SDM kapasitas SDM kapasitas SDM dalam rangka dalam rangka dalam rangka dalam rangka hasil penelitian hasil penelitian hasil penelitian hasil penelitian energy. energi. energy. energy. 3. Pengembangan 3. Pengembangan 3. Pengembangan 3. Pengembangan kapasitas SDM kapasitas SDM kapasitas SDM kapasitas SDM dalam rangka dalam rangka dalam rangka dalam rangka tindak lanjut tindak lanjut tindak lanjut tindak lanjut hasil penelitian hasil penelitian hasil penelitian hasil penelitian energy. energi. energy energy. 4. Peningkatan 4. Peningkatan 4. Peningkatan 4. Peningkatan kualitas dan kualitas dan kualitas dan kualitas dan daya saing daya saing daya saing daya saing penelitian di penelitian di penelitian di penelitian di bidang energy. bidang energi. bidang energi. bidang energi. 5. Monitoring 5. Evaluasi atas 5. Penyempurna5. Peningkatan atas peningkatan an atas akses informasi peningkatan akses informasi peningkatan dengan cara akses dengan cara akses business informasi business informasi matching dengan cara matching dengan cara antara pelaku business antara pelaku business usaha dan hasil matching usaha dan hasil matching riset (kalangan antara pelaku riset (kalangan antara pelaku akademisi) usaha dan hasil akademisi) usaha dan hasil sehingga terjadi riset (kalangan sehingga terjadi riset (kalangan optimalisasi akademisi) optimalisasi akademisi) kualitas dan sehingga kualitas dan sehingga kuantitas hasil terjadi kuantitas hasil terjadi litbang di optimalisasi litbang di optimalisasi sektor kualitas dan sektor kualitas dan ekonomi, kuantitas hasil ekonomi, kuantitas hasil 51

pangan dan energi.

9

Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kemandirian di bidang ekonomi, pangan, dan energi

Pemerintah 1. Peningkatan , Dunia sarana dan Usaha dan prasarana; Masyarakat 2. Jumlah produksi pangan; 3. Terpenuhinya kebutuhan energi; 4. Jumlah impor pangan (menurun).

1. Terwujudnya ketersediaan Sarana dan prasarana pangan dan pertanian. 2. Tewujudnya peningkatan produksi pangan pokok 3. Terwujudnya penurunan impor pangan pokok 4. Pemanfaatan dan penggunaan energi baru dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi (Biogas, PLTMH, PLTS

litbang di sektor ekonomi, pangan dan energi. 1. Terwujudnya ketersediaan Sarana dan prasarana pangan dan pertanian. 2. Tewujudnya peningkatan produksi pangan pokok 3. Terwujudnya penurunan impor pangan pokok 4. Pemanfaatan dan penggunaan energi baru dan terbarukan dalam rangka pemenuhan

pangan dan energi.

1. Terwujudnya ketersediaan Sarana dan prasarana pangan dan pertanian. 2. Tewujudnya peningkatan produksi pangan pokok 3. Terwujudnya penurunan impor pangan pokok 4. Pemanfaatan dan penggunaan energi baru dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

litbang di sektor ekonomi, pangan dan energi 1. Terwujudnya ketersediaan Sarana dan prasarana pangan dan pertanian. 2. Tewujudnya peningkatan produksi pangan pokok 3. Terwujudnya penurunan impor pangan pokok 4. Pemanfaatan dan penggunaan energi baru dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi (Biogas, 52

dll) dan panas bumi. 5. Peningkatan Pembangunan listrik pedesaan. 6. Penyederhanaan dan peningkatan sinergi dalam penyaluran sarana dan prasarana sesuai kebutuhan bagi pelaku usaha sehingga dapat meningkatan jumlah produksi pangan, terpenuhinya kebutuhan energi dan penurunan nilai impor pangan.

kebutuhan energi (Biogas, PLTMH, PLTS dll) dan panas bumi. 5. Peningkatan Pembangunan listrik pedesaan 6. Monitoring atas penyederhan aan dan peningkatan sinergi dalam penyaluran sarana dan prasarana sesuai kebutuhan bagi pelaku usaha sehingga dapat meningkatan jumlah produksi pangan,

energi PLTMH, PLTS (Biogas, dll) dan panas PLTMH, PLTS bumi. dll) dan panas 5. Peningkatan bumi. Pembangunan 5. Peningkatan listrik Pembangunan pedesaan. listrik 6. Penyempurna pedesaan. an atas 6. Evaluasi atas Penyederhana Penyederhana -an dan -an dan peningkatan peningkatan sinergi dalam sinergi dalam penyaluran penyaluran sarana dan sarana dan prasarana prasarana sesuai sesuai kebutuhan kebutuhan bagi pelaku bagi pelaku usaha sehingga usaha dapat sehingga dapat meningkatan meningkatan jumlah jumlah produksi produksi pangan, pangan, terpenuhinya terpenuhinya kebutuhan kebutuhan energi dan energi dan penurunan 53

terpenuhinya kebutuhan energi dan penurunan nilai impor pangan. 10

Peningkatan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan teknologi dalam negeri

Pemerintah , Dunia Usaha dan Masyarakat

11

Pemberian kemudahan bagi perseorangan atau Perusahaan Dalam Negeri untuk mendaftarkan dan pemeliharaan Hak Kekayaan Intelektual

Pemerintah 1. Peraturan , Dunia tentang Hak Usaha dan Kekayaan Masyarakat Intelektual (HAKI) 2. Sosialisasi HAKI 3. Pendaftaran dan Pemeliharaan HAKI

Penggunaan hasil litbang teknologi dalam negeri

dan penurunan nilai impor pangan.

nilai impor pangan.

Penyempurnaan atas peningkatan optimalisasi sinergi antara hasil litbang berbasis teknologi terhadap pelaku usaha (industri) dalam negeri.

Peningkatan optimalisasi sinergi antara hasil litbang berbasis teknologi terhadap pelaku usaha (industri) dalam negeri.

Monitoring atas peningkatan optimalisasi sinergi antara hasil litbang berbasis teknologi terhadap pelaku usaha (industri) dalam negeri.

Evaluasi atas peningkatan optimalisasi sinergi antara hasil litbang berbasis teknologi terhadap pelaku usaha (industri) dalam negeri.

1. Peningkatan pelayanan dan perlindungan HAKI di masyarakat di era perdagangan bebas 2. Fasilitasi bagi industri ekonomi

1. Peningkatan pelayanan dan perlindungan HAKI di masyarakat di era perdagangan bebas 2. Monitoring atas fasilitasi bagi industri

1. Peningkatan 1. Peningkatan pelayanan dan pelayanan dan perlindungan perlindungan HAKI di HAKI di masyarakat di masyarakat di era perdagangan era bebas perdagangan 2. Evaluasi atas bebas fasilitasi bagi 2. Penyempurna industri an atas ekonomi kreatif fasilitasi bagi 54

kreatif untuk pendaftaran dan pemeliharaan sertifikasi HAKI; simplifikasi dan implementasi peraturan terkait HAKI.

12

Peningkatan internalisasi nilainilai persaingan usaha yang sehat

Pemerintah 1. Pedoman , Dunia tentang Usaha dan persaingan Masyarakat usaha 2. Perbaikan Pemahaman tentang nilainilai persaingan usaha

ekonomi kreatif untuk pendaftaran dan pemeliharaan sertifikasi HAKI; simplifikasi dan implementasi peraturan terkait HAKI.

untuk pendaftaran dan pemeliharaan sertifikasi HAKI; simplifikasi dan implementasi peraturan terkait HAKI.

industri ekonomi kreatif untuk pendaftaran dan pemeliharaan sertifikasi HAKI; simplifikasi dan implementasi peraturan terkait HAKI.

1. Sinergi 1. Sinergi 1. Sinergi 1. Sinergi menyelenggara menyelenggara menyelenggara menyelenggara kan Focus kan Focus kan Focus kan Focus Group Group Group Group Discussion Discussion Discussion Discussion (FGD) bersama (FGD) bersama (FGD) bersama (FGD) bersama dengan dengan dengan dengan beberapa beberapa beberapa beberapa kementerian kementerian kementerian kementerian terkait dengan terkait dengan terkait dengan terkait dengan perekonomian. perekonomian. perekonomian. perekonomian. 2. Penilaian 2. Penilaian 2. Penilaian 2. Penilaian indeks indeks indeks indeks pemahaman pemahaman pemahaman pemahaman nilai nilai nilai nilai nilai nilai nilai nilai 55

13

Pemberian penghargaan terhadap hasil karya atau prestasi anak bangsa

Pemerintah 1. Pedoman , Dunia penghargaan Usaha dan 2. Pemberian Masyarakat penghargaan

persaingan persaingan usaha dengan usaha dengan sosialisasi dan sosialisasi dan evaluasi. evaluasi. 3. Fasilitasi dalam 3. Monitoring penyederhanaatas fasilitasi an pedoman dalam persaingan penyederhanausaha dan an pedoman peningkatan persaingan pemahaman usaha dan dalam peningkatan persaingan pemahaman usaha melalui dalam sosialisasi. persaingan usaha melalui sosialisasi. Fasilitasi Monitoring atas koordinasi dalam fasilitasi penyusunan koordinasi dalam konsep pedoman penyusunan penghargaan dan konsep pedoman pemberian penghargaan dan penghargaan pemberian terhadap hasil penghargaan karya/ inovasi/ terhadap hasil prestasi anak karya/ bangsa. inovasi/prestasi

persaingan persaingan usaha dengan usaha dengan sosialisasi dan sosialisasi dan evaluasi. evaluasi. 3. Evaluasi atas 3. Penyempurnafasilitasi dalam an atas fasilitasi penyederhanadalam an pedoman penyederhanapersaingan an pedoman usaha dan persaingan peningkatan usaha dan pemahaman peningkatan dalam pemahaman persaingan dalam usaha melalui persaingan sosialisasi. usaha melalui sosialisasi. Evaluasi atas Penyempurnaan fasilitasi atas fasilitasi koordinasi dalam koordinasi dalam penyusunan penyusunan konsep pedoman konsep pedoman penghargaan dan penghargaan dan pemberian pemberian penghargaan penghargaan terhadap hasil terhadap hasil karya/ karya/ inovasi/prestasi inovasi/prestasi 56

14

Penyempurnaan peraturan perundangundangan (deregulasi);

15

Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan perilaku usaha yang tidak sehat.

Pemerintah 1. Tersedianya data dan informasi peraturan perundangundangan yang perlu disempurnakan 2. Meningkatnya jumlah peraturan perundangundangan yang disempurnakan meningkat Penegak Hukum

1. Terbitnya Peraturan terhadap pelaku usaha yang tidak sehat 2. Penegakan terhadap pelanggaran perilaku usaha yang tidak sehat

anak bangsa.

anak bangsa.

anak bangsa.

Peningkatan evaluasi dan monitoring dalam implementasi paket deregulasi yang telah dikeluarkan, dan mapping-analisis atas regulasi yang ada untuk disempurnakan/ simplifikasi dalam level implementasi.

Optimalisasi evaluasi dan monitoring dalam implementasi paket deregulasi yang telah dikeluarkan, dan mapping-analisis atas regulasi yang ada untuk disempurnakan/ simplifikasi dalam level implementasi.

Penyempurnaan atas evaluasi dan monitoring dalam implementasi paket deregulasi yang telah dikeluarkan, dan mapping-analisis atas regulasi yang ada untuk disempurnakan/ simplifikasi dalam level implementasi.

1. Sosialisasi UU 1. Sosialisasi UU 1. Sosialisasi UU No. 5 Tahun No. 5 Tahun No. 5 Tahun 2009 tentang 2009 tentang 2009 tentang larangan larangan larangan praktek praktek praktek monopoli dan monopoli dan monopoli dan persaingan persaingan persaingan usaha tidak usaha tidak usaha tidak sehat. sehat. sehat. 2. Peningkatan 2. Penilaian 2. Penilaian persaingan atas indeks indeks perilaku usaha penegakan penegakan

1. Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2009 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 2. Penilaian indeks penegakan

Evaluasi dan monitoring dalam implementasi paket deregulasi yang telah dikeluarkan, dan mapping-analisis atas regulasi yang ada untuk disempurnakan/ simplifikasi dalam level implementasi.

57

yang sehat hukum hukum dengan persaingan persaingan penegakan usaha dengan usaha dengan hukum atas sosialisasi dan sosialisasi dan pelanggaran evaluasi evaluasi terhadap HAKI 3. Monitoring 3. Evaluasi atas 3. Tersedianya atas peningkatan database peningkatan persaingan atas Peraturan persaingan perilaku usaha Perundangatas perilaku yang sehat Undangan usaha yang dengan 4. Terpublikasinya sehat dengan penegakan produk hukum penegakan hukum atas deregulasi yang hukum atas pelanggaran telah pelanggaran terhadap berkekuatan terhadap HAKI. hukum tetap HAKI. 5. Melakukan harmonisasi peraturan perundangundangan

hukum persaingan usaha dengan sosialisasi dan evaluasi. 3. Penyempurna an atas peningkatan persaingan atas perilaku usaha yang sehat dengan penegakan hukum atas pelanggaran terhadap HAKI.

58

GERAKAN INDONESIA BERSATU (PIC: KEMENDAGRI) N o

Program

Sasaran

Indikator

1

Peningkatan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi Pancasila


Indeks Demokrasi Indonesia

2

Peningkatan perilaku toleran dan kerukunan inter dan antar umat beragam


Indeks Kerukunan Umat Beragama

3

Peningkatan perilaku Pemerintah yang mendukung dan kesadaran Masyarakat nasionalisme, patriotisme, dan kesetiakawanan sosial

1. Buku/modul kewarganegaraan 2. Pendidikan/pelatihan kewarganegaraan

4

Peningkatan kebijakan Pemerintah yang mendukung

1. Indeks Wawasan Kebangsaan

Aksi Nyata Pelaksanaan Kegiatan*(mohon diisi oleh PIC) 2015

2016

2017

2018

2019


Penilaian Indeks Demokrasi dan sosialisasi serta evaluasi Fasilitas Peningkatan peran Forum Komunikasi Umat Beragama dalam masyarakat Penyiapan kader dan Pendidikan kesadaran bela Negara dan

Penilaian Indeks Demokrasi dan sosialisasi serta evaluasi Fasilitas Peningkatan peran Forum Komunikasi Umat Beragama dalam masyarakat Penyiapan kader dan Pendidikan kesadaran bela Negara dan

Penilaian Indeks Demokrasi dan sosialisasi serta evaluasi

Penilaian Indeks Demokrasi dan sosialisasi serta evaluasi

Fasilitas Peningkatan peran Forum Komunikasi Umat Beragama dalam masyarakat

Fasilitas Peningkatan peran Forum Komunikasi Umat Beragama dalam masyarakat

Penyiapan kader dan Pendidikan kesadaran bela Negara dan

Penyiapan kader dan Pendidikan kesadaran bela Negara dan

Penyiapan/ evaluasi

Penyiapan/e valuasi

Penyiapan/ evaluasi

Penyiapan/ 59 evaluasi

persatuan dan kesatuan bangsa

5

Peningkatan perilaku yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoritas dan marjinal


2. Kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa

kebijakan terkait dengan penilaian Indeks Demokrasi Indonesia, Kerukunan antar umat beragama, bela Negara, pembauran, wawasan kebangsaan, menjalin persatuan dan kesatuan masyarakat dan daerah dalam bidang ekonomi.

1. Peraturan terhadap pengakuan dan perlindungan kaum minoritas dan marjinal 2. Kaum minoritas dan marjinal yang dilibatkan dalam kegiatan 3. IKRAR

Persiapan

kebijakan terkait dengan penilaian Indeks Demokrasi Indonesia, Kerukunan antar umat beragama, bela Negara, pembauran, wawasan kebangsaan, menjalin persatuan dan kesatuan masyarakat dan daerah dalam bidang ekonomi. 1. Penyusuan peraturan terhadap pengakuan dan perlindung an kaum minoritas dan marjinal



Sosialisasi dan diseminasi


60

2. Evaluasi Perda 6

7

8

9

Peningkatan dukungan terhadap inisiatif dan peran masyarakat di dalam pembangunan Peningkatan perilaku kerjasama inter dan antar lembaga, komponen masyarakat dan lintas sektor Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa


1. Alokasi anggaran 2. Kegiatan berbasis partisipasi masyarakat 3. Produksi Produk dalam negeri Indeks Integritas Sektor Publik



Sosialisasi dan diseminasi, serta realisasi


Sosialisasi dan diseminasi.

Sosialisasi dan diseminasi.



Penegak Hukum

1. Indeks Hukum Indonesia 2. Penegakan hukum terhadap pelaku kriminal 3. Penegakan hukum terhadap pelaku anarkis


Sosialisasi dan diseminasi serta penegakan hukum terhadap gangguan Kamtibmas



Penyelenggaraan pendidikan agama yang mengajarkan keragaman, toleransi dan budi pekerti


1. Kurikulum pendidikan keagamaan yang mengajarkan keragaman, toleransi dan budi pekerti 2. Lembaga pendidikan agama yang mengajarkan keagamaan, toleransi


Penyiapan kurikulum pendidikan keagamaan yang mengajarkan keragaman, toleransi dan budi

Sosialisasi dan implementasi kurikulum pendidikan keagamaan yang mengajarkan keragaman, toleransi dan

Implementasi kurikulum pendidikan keagamaan yang mengajarkan keragaman, toleransi dan budi pekerti


61

3. 4. 10

Peningkatan peran lembaga agama, keluarga dan media publik dalam persemaian nilai-nilai budi pekerti, toleransi dan hidup rukun


1. 2.

dan budi pekerti Rasa aman di masyarakat Interaksi sehat dan saling percaya di masyarakat Indeks Toleransi antar Umat Beragama Materi dan informasi tentang pentingnya nilai-nilai budi pekerti, toleransi dan hidup rukun


pekerti

budi pekerti

Sosialisasi dan diseminasi serta menyiapan Indeks Toleransi antar umat beragama

Sosialisasi dan diseminasi serta penilaian Indeks Toleransi antar umat beragama

Sosialisasi dan diseminasi serta penilaian Indeks Toleransi antar umat beragama

62

VII.

Kelembagaan GNRM Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor ……Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, Menteri Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan membentuk dan menetapkan Gugus Tugas Nasional Gerakan Nasional Revolusi Mental melalui melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang anggotanya terdiri dari Gugus Tugas Kementerian/ Lembaga, dan unsur dunia usaha dan masyarakat. Selanjutnya, Gubernur, Bupati dan Walikota membentuk Gugus Tugas Daerah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang anggotanya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), unsur dunia usaha dan masyarakat di lingkup daerah tersebut. Struktur organisasi kelembagaan Gugus Tugas Nasional dan Daerah dapat ditunjukkan pada Gambar 6. Gambar 6. Struktur Gugus Tugas GNRM Nasional

Gambar 7. Struktur Gugus Tugas GNRM Kementerian/ Lembaga

64

Gambar 8. Struktur Gugus Tugas GNRM Provinsi

65

Gambar 9. Struktur Gugus Tugas GNRM Kabupaten/ Kota

66

VIII.

Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian GNRM Gugus Tugas Kementerian / Lembaga melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan

GNRM pada unit kerjanya, selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Gugus Tugas Nasional minimal 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu dianggap perlu. Gugus Tugas Nasional Melakukan monitoring dan evaluasi kepada Gugus Tugas Kementerian /Lembaga atas pelaksanaan GNRM minimal setiap 4 (empat) bulan sekali atau sewaktu-waktu dianggap perlu dan melaporkan hasilnya kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu dianggap perlu. Menteri Dalam Negeri melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan GNRM kepada Gugus Tugas Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) minimal 3 (tiga) bulan sekali selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan minimal setiap 4(empat) bulan sekali atau sewaktu-waktu dianggap perlu. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyampaikan laporan pelaksanaan GNRM di daerah kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu dianggap perlu. Pengendalian pelaksanaan GNRM dilakukan oleh Gugus Tugas Nasional yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, bekerja sama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Kantor Staf Presiden. IX.

Penutup Peta jalan ini disusun sebagai acuandalam pelaksanaan GNRM, yang selanjutnya dijabarkan

ke dalam Pedoman Umum yang ditetapkan melalui Surat Keputusan

Menteri Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Selanjutnya masing-masinbg Kementerian / Lembaga diminta menyususn Pedoman Teknis GNRM yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri / Kepala Lembaga. Dalam Pelaksanaan GNRM di daerah Gubernur diminta menerbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan GNRM di Provinsi. Bupati diminta

menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan GNRM di Kabupaten dan Walikota menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan GNRM di Kota. Dokumen peta jalan ini dapat terus disempurnakan, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pelaksanaan GNRM yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI c.q. Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan.

68

Draft 6 PETA JALAN GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents