Workshop Perpajakan Manajemen Risiko Perpajakan & Tax Planning Pasca Tax Amnesty
Dr. Nur Hidayat, SE, ME, Ak, CA, BKP
1
orang bijak merencanakan pajak
7 August 2017
petugas fiskus penerima SPT
2
Perbedaan Kepentingan DJP & WP
• Karena perbedaan antara target penerimaan pajak dan realisasinya memiliki trend semakin membesar, otoritas pajak akan selalu berusaha seoptimal mungkin menggenjot penerimaan pajak. • Otoritas pajak akan mengandalkan tiga ujung tombaknya untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh DPR melalui UU APBN. 3
PERBEDAAN SUDUT PANDANG Manajemen Risiko Perpajakan
Tax Planning (Perencanaan Pajak)
Mengandung Risiko Pajak
Mencari skema pengenaan pajak yang paling rendah tanpa melanggar aturan
Transaksi Bisnis
Menghindari Pajak Mengurangi Pajak (memilih tarif yang paling rendah) Menunda Pajak Menggeser Pajak
Identifikasi Risiko Mengukur Risiko Mengelola Risiko: • Menghindari • Mengurangi • Memindahkan 07/08/2017
Nur Hidayat
4
• nyaris semua orang tidak menyukai membayar pajak karena membayar pajak berarti kehilangan sebagian “uang” keuntungannya yang didapat dari usaha tetapi [but] • tidak mungkin bagi seorang pengusaha yang legal untuk menyelundupkan kewajiban pajak, karena walau bagaimanapun pajak tetaplah menjadi kewajiban yang sulit untuk dihindari WP
7 August 2017
FISKUS
5
7 August 2017
6
PENGARUH PAJAK BAGI PERUSAHAAN/PENGUSAHA
PAJAK SEBAGAI BEBAN
HARUS HEMAT (EFISIEN) 7 August 2017
7
BAYAR PAJAK YANG RENDAH TIDAK MELANGGAR PERATURAN
MEMBUTUHKAN STRATEGI & PERENCANAAN MANAJEMEN PERPAJAKAN 7 August 2017
8
Perencanaan Pajak (Tax Planning) Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.
7 August 2017
9
Perbedaan Perlakuan Atas suatu objek yang secara ekonomi hakekatnya sama, pemerintah dapat menerapkan aturan yang berbeda, perbedaan perlakuan tersebut dapat dimanfaatkan dalam tax planning. Perbedaan dimaksud meliputi: 1. Perbedaan tarif pajak. 2. Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (tax base). 3. Loopholes (celah). 7 August 2017
10
Definisi Tax Planning Kamus Istilah Akuntansi: Analisis sistematik dalam membedakan kebebasan pajak yang ditujukan untuk meminimalkan kewajiban pajak dalam periode perpajakan yang berjalan dan masa depannya. (Larry et al., 1994; Siegel dan Shim, 1999) 7 August 2017
11
Persyaratan Pokok Tax Planning Mengerti dan memahami peraturan perpajakan atau peraturan lainnya yang terkait Menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam tax
planning
(1) menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan (2) dalam rangka efisiensi untuk mencapai laba yang diharapkan.
Dalam melakukan tax planning harus dipahami karakteristik dari usaha WP
7 August 2017
12
Persyaratan Pokok … (lanjutan) Memahami tingkat kewajaran atas transaksi-transaksi yang diatur dalam tax planning, Tax planning harus didukung oleh kebijakan akuntansi (accounting treatment) dan didukung dengan buktibukti yang memadai, 7 August 2017
13
Menentukan Aspek Perpajakan Suatu Transaksi • Menentukan duduk persoalan dan konteksnya (Memetakan kondisi faktual dari transaksi yang bersangkutan) • Mengumpulkan berbagai peraturan yang sesuai konteks dan permasalahan. • Menerapkan aturan perpajakan berdasarkan hirarki dan cara penafsiran. • Mengindentifikasi berbagai alternatif solusi maupun alternatif perlakuan perpajakan • Mengidentifikasi risiko-risiko yang terkait pada setiap alternatif solusi. 7 August 2017
14
Motif & Modus Tax Planning Motif tax planning adalah merekayasa agar beban pajak (tax burden) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat UU. Tax planning disini sama dengan tax avoidance karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepeda pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali. 7 August 2017
15
Motif & Modus Tax Planning… Perencanaan pajak pada umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan: Apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak? Apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya? Apakah pembayaran pajaknya dapat ditunda? Oleh karena itu WP akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan (taxable events) secara seksama.
7 August 2017
16
Motif & Modus Praktis Penerapan Tax Planning Mengatur jumlah kredit pajak agar tidak terjadi lebih
bayar pada perhitungan SPT PPh Badan pada akhir tahun pajak Untuk mengatur cahsflow perusahaan agar
pembayaran setoran pajak bulanan tidak mengganggu cashflow perusahaan
7 August 2017
17
Modus Praktis… Mengatur agar tidak terjadi pemeriksaan pajak yang
mengakibatkan terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang jumlahnya memberatkan perusahaan Pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7 August 2017
18
Tax Planning: PPh Pasal 21/26 • Mengumpulkan bukti potong pajak PPh ps 21/26 dan dokumen terkait. • Memproyeksikan PPh terutang pada akhir tahun agar tidak terjadi lebih bayar. • Mengalokasikan tunjangan pajak dengan perhitungan gross up.
Nur Hidayat
07/08/2017
19
Tax Planning: PPh Pasal 21/26 Dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 wajib pajak memiliki 3 (tiga) opsi dan masing-masing memiliki nilai plus dalam rangka mengefisienkan beban perusahaan yaitu : 1. Gross Method dimana PPh Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan 2. Net Method, PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan 3. Gross Up Method merupakan suatu metode dimana tunjangan pajak yang digross up. 7 August 2017
20
Penerapan Tax Planning dalam Penyusunan SPT PPh Pasal 21 mendata jumlah pegawai dan pegawai berNPWP jumlah penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai, PTKP untuk masing-masing pegawai, setoran pajak masa-masa pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya. tetapkan kebijakan PPh dibayar pegawai, dibayar perusahaan, atau diberikan tunjangan pajak 7 August 2017
21
Masalah Kritis: SPT PPh Pasal 21 SPT PPh Pasal 21 tidak ada lagi SPT Tahunannya. SPT PPh Pasal 21 harus sudah sesuai dengan planning beban gaji yang akan dilaporkan dalam SPT PPh Badan. Beban gaji yang dilaporakan SPT PPh Pasal 21 dengan SPT PPh Badan harus Equal (matching) 7 August 2017
22
07/08/2017
Nur Hidayat
23
Tax Planning: PPh Pasal 22 • Mengumpulkan bukti pembayaran pajak (SSP) dan dokumen terkait. • Memproyeksikan PPh terutang pada akhir tahun agar tidak terjadi lebih bayar. • Mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh ps 22 apabila hasil proyeksi menunjukkan perhitungan akhir lebih bayar. 07/08/2017
Nur Hidayat
24
Nur Hidayat
07/08/2017
25
Tax Planning: PPh Pasal 23 • Mengumpulkan bukti potong pajak PPh ps 23 dan dokumen terkait. • Memproyeksikan PPh terutang pada akhir tahun agar tidak terjadi lebih bayar. • Mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh ps 23 apabila hasil proyeksi menunjukkan perhitungan akhir lebih bayar. 07/08/2017
Nur Hidayat
26
Pengajuan SKB PPh Pasal 22/23 • WP dalam tahun pajak berjalan dapat menunjukkan tidak akan terutang PPh karena mengalami kerugian fiskal, atau • WP berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal, atau • PPh yang telah dibayar lebih besar dari PPh yang akan terutang. PPh ps 22 bukan merupakan PPh Final, sehingga dapat diajukan SKB, agar tidak terjadi lebih 07/08/2017 Nur Hidayat 27 bayar.
07/08/2017
Nur Hidayat
28
Tax Planning: PPh Pasal 24 • Mengumpulkan bukti pembayaran pajak dan dokumen terkait PPh yang telah terutang/dipotong di Luar Negeri. • Memperhitungkan besaran kredit pajak luar negeri, sebagai kredit yang dapat diperhitungkan pada akhir tahun pajak.
07/08/2017
Nur Hidayat
29
07/08/2017
Nur Hidayat
30
Tax Planning: PPh Pasal 25 • Mengumpulkan bukti pembayaran pajak SSP PPh ps 25 yang telah disetor sendiri. • Memproyeksikan PPh terutang pada akhir tahun agar tidak terjadi lebih bayar.
07/08/2017
Nur Hidayat
31
Pengajuan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 • WP dalam tahun pajak berjalan dapat menunjukkan tidak akan terutang PPh karena mengalami kerugian fiskal, atau • PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain lebih besar dari PPh yang akan terutang. PPh ps 25 merupakan angsuran PPh yang disetor sendiri, sehingga dapat diajukan pengurangan angsuran, apabila terdapat bukti yang kuat akan terjadi kerugian atau akan terjadi lebih bayar 07/08/2017 Nur Hidayat 32
Penerapan Tax Planning dalam Penyusunan SPT PPh Badan • PPh Badan (1) data pajak terutang tahun sebelumnya (2) proyeksi laba-rugi tahun berjalan (3) penjualan barang/jasa kepada pemungut yang dipotong/ dipungut PPh Pasal 22 dan PPh 23 (4) SPT Masa PPN pada tahun berjalan dibandingkan dengan proyeksi laba-rugi tahun berjalan (5) data PPh Pasal 21 dan proyeksi kenaikan gaji pegawai.
7 August 2017
33
Penerapan Tax Planning dalam Penyusunan SPT • PPN 1) 2)
3) 4)
5)
mengatur proyeksi pendapatan yang dialokasikan bulan per bulan dalam tahun berjalan proyeksi pembelian yang memperoleh faktur pajak masukan yang dapat dikreditkan data tentang pelanggan yang berstatus sebagai Pemungut PPN (PPN yang disetorkan oleh Pemungut) mengatur jumlah selisih antara pajak keluaran dengan pajak masukan yang mencukupi untuk menutup jumlah pengeluaran dalam tahun berjalan sesuai dengan proyeksi laba-rugi mengatur jumlah setoran PPN untuk masing- masing Masa Pajak sesuai dengan cashflow perusahaan.
7 August 2017
34
Jadi yang harus diingat bahwa… PPh Pasal 21, pembayaran gaji terkait langsung dengan biaya gaji sebagai pengurang penghasilan (deductable). PPN, jumlah DPP PPN Keluaran dan DPP PPN masukan adalah angka-angka yang berkait langsung dengan jumlah penerimaan perusahaan dan HPP dalam tahun berjalan. Angsuran PPh Pasal 25 dan Potongan/Pungutan PPh Pasal 22 dan 23 oleh Pihak ketiga adalah merupakan Kredit Pajak yang harus diperhitungkan agar jangan terjadi 7 August 2017 lebih bayar. 35
Menghindari SPT Diperiksa Pastikan SPT Tidak dalam kondisi Lebih Bayar atau L/K dalam kondisi Rugi Pastikan tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan dan kesalahan pengisian. Pastikan tidak ada lagi lampiran-lampiran yang tertinggal atau kurang didukung dengan data yang memadai. Pastikan penyajian L/K telah sesuai dengan SAK/PABU. 7 August 2017
36
Menghindari ... [lanjutan] Buatkan Koreksi Fiskal sesuai dengan ketentuan Akuntansi Pajak dan UU PPh beserta aturan-aturan terkait. Bila terjadi Kurang Bayar, pastikan setoran telah dilakukan tepat waktu dan jumlahnya telah sesuai. Pastikan angka-angka yang terkait, telah sinkron antara SPT PPh (1771) dengan SPT Masa PPN (1111) dan SPT Masa PPh Pasal 21 (1721) Pastikan SPT yang disampaikan telah Benar, Lengkap, dan Jelas, serta ditandatangani oleh pihak yang berhak menandatangani. 7 August 2017
37
Memutakhirkan Rencana Pajak Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, namun masih perlu memperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari UU maupun pelaksanaannya di negara dimana aktivitas tersebut dilakukan dan mungkin mempunyai dampak terhadap komponen dari suatu perjanjian, yang berkenaan dengan perubahan yang terjadi di luar negeri atas berbagai macam pajak maupun aktivitas informasi bisnis yang tersedia sangat terbatas. 7 August 2017
38
Memutakhirkan (lanjutan …) Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial. 7 August 2017
39
phone 022-85440152/081320102281 e-mail:
[email protected]
40
