WALIKOTA PAREPARE PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAREPARE, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka lebih mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan agar lebih berhasil guna dan berdaya guna, maka perlu menetapkan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; b. bahwa tugas pokok, fungsi dan rincian tugas merupakan tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008. c. behwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana tugas dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Parepare.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 5. Undang…
-25. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 2); 10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59). MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Daerah Kota Parepare;
2.
Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonomi yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
3.
Walikota adalah Walikota Parepare;
4.
Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare;
5.
Kantor adalah Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
6.
Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
7.
Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
8.
Seksi adalah Seksi pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
9.
Kelompok Jabatan Fungsional, adalah sejumlah tenaga fungsional yang memiliki keahlian tertentu di lingkungan Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
-310. Pelaku Utama adalah kegiatan pertamanan, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat didalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidayaan ikan, pengolah ikan beserta keluarga intinya; 11. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
BAB II TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Pertama Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pasal 2 (1) Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok memimpin kegiatan kantor dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan kantor serta merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; c. pembinaan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Rincian tugas Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebagai berikut : a. menyusun rencana kebijakan di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; b. merumuskan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; c. mengkoordinir kepala sub bagian tata usaha, para kepala seksi dan bawahannya dalam melaksanakan tugas agar terjalin hubungan kerja yang harmonis; d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan agar pelaksanaannya berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan; e. melakukan upaya pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai dalam lingkup kantor; f. melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan dan penerimaan kantor, serta pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor. g. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier; h. mengevaluasi hasil kegiatan secara keseluruhan; i. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan memberi saran dan pertimbangan kepada walikota; j. menyusun…
-4j. menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); k. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha Pasal 3 a. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua satuan organisasi di bidang ketatausahaan meliputi perencanaan dan pelaporan kepegawaian, ketatausahaan kantor, perlengkapam dam aset serta keuangan. b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian, ketatausahaan kantor, perlengkapan dan aset, serta keuangan; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang umum dan kepegawaian, ketatausahaan kantor, perlengkapan dan aset, serta keuangan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian, ketatausahaan kantor, perlengkapan dan aset, serta keuangan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya. c. Rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut : a. merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebikajakan umum kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; b. menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administrative dalam lingkup Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; d. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum; e. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian f. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan dan aset; g. mengelola dan mengkoordinasikan urusan perlengkapan; h. melakukan pemantauan, evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan dan aset; i. menilai prestasi kerja para kepala Sub Bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; j. menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Kantor; l. menyusun Rencana Anggaran Kerja (RKA); m. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
-5Bagian Ketiga Seksi Kewaspadaan Pangan Pasal 4 (1) Seksi Kewaspadaan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan kebijakan sitem kewaspadaan pangan dan upaya pencegahan dan penanguulangan gejala kekurangan gizi, kerawanan pangan, peningkatan mutu pangan dan gizi. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), Kepala Seksi Kewaspadaan Pangan mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan pangan; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang kewaspadaan pangan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kewaspadaan pangan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Rincian tugas Kepala Seksi Kewaspadaan Pangan sebagai berikut : a. menyusun petunjuk teknis kebijakan di bidang kewaspadaan pangan; b. menyusun kebijakan, pemantauan dan pengkoordinasian kerawanan pangan; c. melaksanakan penyusunan peningkaan mutu pangan dan gizi masyarakat; d. melaksanakan analisis situasi dan menyusun perencanaan umum pemantapan ketahanan pangan, meliputi bidang penyediaan, distribusi, dan konsumsi pagan menuju perbaikan gizi; e. menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya usaha produksi, pengolahan, pemasaran dan distribusi, dan konsumsi pangan; f. menyusun peraturan perdagangan yang tidak menghambat mobilitas pangan; g. mengembangkan sistem informasi kewaspadaan dan penanggulangan masalah kerawanan pangan dan gizi; h. melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga; i. mengembangkan dan meningkatkan sistem pembinaan dan pengendalian mutu dan keamanan pangan dalam proses produksi, pengolahan, distribusi hingga proses penyiapan pangan siap konsumsi; j. memelihara kelestarian dan mengembangkan kapasitas sumber daya daerah sebagai basis ketahanan pangan masyarakat; k. melaksanakan pelayanan, konsultasi, advokasi, peningkatan kapasitas SDM dalam membangun ketahanan pangan di tingkat lokal hingga rumah tangga kepada masyarakat yang memerlukannya; l. mengembangkan sistem jaminan perlindungan sosial pangan bekerjasama dengan pemerintah dan pemerintah propinsi; m. melakukan identifikasi potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman pangan masyarakat; n. melakukan pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal; o. melaksanakan pencegahan dan pengendalian masalah pangan; p. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang kewaspadaan pangan;
-6Bagian Keempat Seksi Penyuluhan Pasal 5 (1) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan pelaksanaan penyuluhan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang penyuluhan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Rincian tugas Kepala Seksi Penyuluhan sebagai berikut : a. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan penyuluhan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan; b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data penyuluhan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan;
penyelenggaraan
c. menhimpun bahan informasi pedoman kebijakan tentang program penyelenggaraan penyuluhan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan; d. melakukan koordnasi dengan instansi terkait dalam rangka penerapan program peningkatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan; e. menyusun metode penyuluhan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelauatan; f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; g. melaksanakan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan; h. menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; i. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; j. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang penyuluhan; k. memberikan saran dan pertimbagngan kepada pimpinan.
Bagian Kelima Seksi Pengendalian Harga Pangan Pasal 6 (1) Seksi Pengendalian Harga Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan, pengaturan, pemetaan dan pengendalian harga, pemasaran dan pemerataan pangan.
-7(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), Kepala Seksi Pengendalian Harga Pangan mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian harga pangan; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang pengendalian harga pangan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian harga pangan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Rincian tugas Kepala Seksi Pengendalian Harga Pangan sebagai berikut : a. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan stabilitasi harga, analasis kelayakan harga dan pemasaran pangan menyusun program dan kegiatan pengendalian harga; b. menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan dan analisi kecukupan dan pemerataan pangan; c. mengkoordinasikan pengendalian harga pangan dengan instansi lainya; d. melaksanakan pertemuan berkala dengan instansi teknis lainya, Bulog dan para agen bahan pangan, dalam rangka pengendalian harga; e. merumuskan metode pengendalian harga pangan; f. melakukan inventarisasi terhadap hambatan-hambatan dalam pelaksaaan tugas dan fungsi; g. memberi saran dan pertimbangan kepada kepala kantor.
Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 7 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Ketahahan Pangan dan Penyuluhan.
BAB III TATA KERJA Pasal 8 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor, pejabat struktural dan pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan unit kerjanya maupun antar unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (2) Kepala Kantor wajib melakukan pengawasan terhadap bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah pembinaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-8(3) Kepala Kantor wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Kantor dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberi petunjuk pada bawahan.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan fungsi dan tugas masing-masing bagian.
Pasal 10 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 12 Mei 2008. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.
Ditetapkan di Parepare pada tanggal Pj. WALIKOTA PAREPARE,
SULHAM HASAN Diundangkan di Parepare pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,
ABDUL RAHIM RAUF
BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2008 NOMOR
