WALIKOTA PAREPARE PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAREPARE, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka lebih mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan agar lebih berhasil guna dan berdaya guna, maka perlu menetapkan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Kebersihan dan Pertamanan; b. bahwa tugas pokok, fungsi dan rincian tugas merupakan tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tugas dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Parepare.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomo 53); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 5. Undang...
-25. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupate/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Parepare (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 52); 10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58). MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Daerah Kota Parepare;
2.
Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
3.
Walikota adalah Walikota Parepare;
4.
Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare;
5.
Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kota Parepare, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Parepare;
6.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Parepare;
7.
Kelompok Jabatan Fungsional, adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Parepare.
-3BAB II TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Pertama Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pasal 2 (1) Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok memimpin kegiatan dinas dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan dinas serta merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang kebersihan, pertamanan dan keindahan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang lingkungan hidup; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan bidang lingkungan hidup d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota. (3) Rincian tugas Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai berikut : a. merumuskan rencana strategik dan program kerja dinas yang sesuai dengan visi misi daerah; b. mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan program kerja dinas sesuai bidang tugasnya; c. menyelenggarakan rencana strategik dan program kerja dinas; d. merumuskan kebijakan teknis di bidang kebersihan, pertamanan dan keindahan; e.
membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dinas, sebagai pertanggungjawaban kepada Walikota;
f.
menyelenggarakan pengelolaan Sampah, Sarana dan Prasarana kebersihan;
g.
membantu walikota dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang kebersihan, pertamanan yang meliputi perencanaan pengendalian bidang kebersihan kota dan keindahan, taman, dekorasi kota;
h.
merencanakan, mengendalian pelaksanaan kebijaksanaan teknis bidang pertamanan dekorasi kota, kebersihan kota;
i.
memelihara dan menyiapkan lahan pertamanan;
j.
memberikan saran dan pertimbangan kepada walikota.
-4Bagian Kedua Sekretaris Pasal 3 (1)
Sekretaris dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat menyurat, penyusunan program kegiatan dan pelaporan dan keuangan.
(2)
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan asstes serta evaluasi dan pelaporan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian; d. penyelenggaraaan evaluasi program dan kegiata sub bagian pelaksanaan urusan kepegawaian dinas; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan;
(3)
Rincian tugas Sekretaris sebagai berikut : a. merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebikajakan umum kepegawaian, keuangan dan perlegkapan; b. menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organsasi dalam lingkup dinas; d. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum; e. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian f. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan dan aset; g. mengelola dan mengkoordinasikan urusan perlengkapan; h. melakukan pemantauan, evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan dan aset; i.
menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya;
j.
memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
k. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian Pasal 4 (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi umum dan Kepegawaian, perlengkapan serta administrasi surat menyurat dan barang inventaris kantor.
-5(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), Kepala Sub Bagian Administrasi Umum Dan Kepegawaian mempunyai fungsi ; a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bagian; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bagian; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan. (3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagai berikut : a. melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian; b. mengelola dan melaksanakan urusan ketatusahaan dan kearsipan dinas; c. melaksanakan urusan adminitrasi dan pembinaan, pengawasan kepegawaian dilingkungan dinas; d. melaksanakan tugas humas dan keprotokelaran dan perjalanan dinas ; e. melaksanakan urusan rumah tangga dinas; f. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris/aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tdak bergerak; g. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program Sub Bagian Administrasi umum dan Kepegawaian; i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.
Sub Bagian Perencanan dan Keuangan Pasal 5 (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyusun dan membuat program kerja dan pengelolaan keuangan dinas. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi ; a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian; b. pelaksanaan program dan kegiatan; b. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bagian; c. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bagian; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
-6(3) Rincian Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut : a. melaksanakan perumusan program kerja dinas, baik yang bersifat program jangka pendek maupun jangka menengah; b. menyusun rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa serta sarana dan prasarana penunjang kelancaran operasional kantor; c. melaksanakan pengumpulan,pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik seta informasi dinas; d. menyusun daftar usulan kegiatan; e. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/DPA dinas; f. melaksanaan urusan pengelolaan gaji dan melaksanakan penggajian; g. melaksanakan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tata laksana dan pengelolaan keuangan dinas; h. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan dinas; i. melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaran program kerja dan kegiatan dinas; j. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program Sub Bagian Perencanan dan Keuangan; k. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pasal 6 (1) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyusun dan membuat program kerja dan laporan keuangan daerah. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi ; a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian; b. pelaksanaan program dan kegiatan; b. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bagian; c. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bagian; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan. (3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagai berikut : a. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dinas ; b. memberikan saran/pertimbangan dalam rangka perbaikan program/kegiatan di masa mendatang; c. melakukan monitoring, evaluasi serta pelaporan program kerja dan kegiatan; d. menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); e. menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan; f. melakukan…
-7f. melakukan inventarisasi terhadap permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dan memberikan solusi pemecahannya g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiata dan program Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Bagian Ketiga Bidang Kebersihan Pasal 7 (1) Bidang Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijaksanaan teknis, perencanaan dan pengembangan, melaksanakan, mengawasi kegiatan dibidang pengelolaan kebersihan berdasarkan kebijaksanaan teknis kepala dinas kebersihan, pertamanan dan keindahan. (2) Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), Kepala Bidang Kebersihan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan program dan rencana teknis di bidang kebersihan; b. pengawasan pelaksanaan pembersihan sampah dan air kotor; c. pengawasan pelaksanaan pengangkutan sampah; d. pemantauan kebersihan jalan dan lingkungan. e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan. (3) Rincian tugas Kepala Bidang Kebersihan sebagai berikut : a. menyusun bahan kebijaksanaan teknis di bidang pengelolaan kebersihan; b. melakukan pembinaan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan kebersihan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku; c. melakukan koordinasi dengan satuan kerja / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kebersihan; d. memberi saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam rangka kelancaran pengelolaan kebersihan; e. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; f. melaksanakan pengelolaan persampahan, sarana dan prasarana kebersihan; g. melaksanakan koordinasi dengan semua stakeholder untuk melaksanakan konservasi, rehabilitasi da pemulihan kualitas lingkungan khususnya dalam hal pengelolaan persampahan; h. melaksanakan kerjasama dan pembinaan terhadap pemerhati lingkungan yang bergerak dalam bidang kebersihan kota; i. memberi saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam rangka kelancaran pengelolaan kebersihan.
-8Seksi Pemeliharaan Kebersihan Pasal 8 (1) Seksi Pemeliharaan Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kebersihan dalam kota sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), Kepala Seksi Pemeliharaan Kebersihan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis seksi; b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan
program dan
kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi d. pelaksanaan evaluasi
program dan kegiatan pejabat fungsional dalam
lingkup seksi; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Rincian tugas Kepala Seksi Pemeliharaan Kebersihan sebagai berikut : a. membantu kepala bidang kebersihan dalam pelaksanaan tugasnya; b. melaksanakan kegiatan pengangkutan sampah dan tinja serta melaksanakan pembersihan, penyapuan, pemusnahan pemanfaatan sampah dan air kotor sesuai dengan rencana; c.
menetapkan jadwal pengakutan sampah setiap harinya;
d.
menyusun program pelaksanaan pembersihan jalan/lingkungan;
e. melakukan penyuluhan kepada pengelolaan persampahan;
masyarakat
tentang
kebersihan
dan
f. menginventarisir lokasi pewadahan sampah, baik yang di usahakan oleh pemerintah maupun pengusaha dan masyarakat; g. mengawasi pelaksanaan pembersihan sampah pada jalan-jalan umum, kompleks pertokoan, perumahan kantor pemerintahan/swasta serta tempattempat umum lainnya; h. menginventarisir lokasi pewadahan sampah, baik yang di usahakan oleh pemerintah maupun pengusaha dan masyarakat; i. memantau dan mengawasi penyelenggaraan pengangkutan sampah dan tinja ke TPA/IPLT sesuai rute yang telah ditetapkan; j. melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; k. menyiapkan data dan bahan pelaporan secara berkala mengenai pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kebersihan; l. mengawasi, mengarahkan pengakutan sampah, penataan TPS dan TPA; m. mengangkut sampah langganan, sampah umum dan sampah galian; n. mengangkut hasil sapuan dan melaksanakan penyapuan jalan, trotoar; o. mengumpulkan hasil pembabatan rumput p. memberikan bahan pertimbangan dan saran kepada kepala dinas di bidang tugasnya melalui Kepala Bidang;
-9Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah Pasal 9 (1) Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan limbah dan menyusun program pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan limbah. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis seksi; b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan
program dan
kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi d. pelaksanaan evaluasi
program dan kegiatan pejabat fungsional dalam
lingkup seksi; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Rincian tugas Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah sebagai berikut: a. membantu kepala bidang kebersihan dalam pelaksanaan tugasnya; b. bekerjasama dengan instansi atau unit kerja terkait untuk penanggulangan limbah rumah tangga dan limbah industri dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya maupun manfaat limbah/sampah; c. memantau pelaksanaan daur ulang, pengkomposan sampah/limbah yang dimanfaatkan untuk pupuk dan produksi lain; d. melakukan pengawasan pemanfaatan limbah;
terhadap
setiap
kegiatan
pengelolaan
dan
e. melaksanakan pencatatan kendaraan pengangkut sampah yang masuk ke TPA/IPLT; f. mengawasi kebersihan pelataran TPA/IPLT; g. menyiapkan data dan bahan laporan penyelenggaraan / pengelolaan kebersihan;
secara
berkala
mengenai
h. memberikan saran dan pertimbangan Kepada kepala dinas melalui kepala bidang; Bagian Keempat Bidang Sarana dan Prasarana Pasal 10 (1) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan serta pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kebersihan. (2) Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi : a. pelaksanaan…
- 10 a. pelaksanaan program dan rencana teknis pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan; b. pelaksanaan pengawasan pemeliharaan sarana dan prasarana. (3) Rincian tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sebagai berikut : a. menginventarisasi, menyusun rencana dan mengarahkan pelaksanaan pengadaan berdasarkankebutuhan dinas kebersihan; b. memeriksa kerusakan, perbaikan dan pemeliharaan terhadap semua jenis peralatan/kendaraan dinas pengangkut sampah dan alat besar operasional serta peralatan yang berkaitan dengan persampahan; c. menyiapkan pengadaan bahan terhadap semua jenis peralatan/kendaraan dinas operasional pengangkutan sampah dan alat besar serta peralatan lain yang berkaitan dengan persampahan; d. menginventarisir prasarana dan sarana kebersihan yang ada untuk keperluan pemeliharaan serta sebagai bahan perencanaan selanjutnya sesuai perkembangan kondisi di masa mendatang, baik kuantitas maupun kualitas; e. melakukan pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan seperti kendaraan pengangkut sampah, container, tempat pembuangan sampah sementara (TPS), tong sampah lainnya, kantong pasir serta semua peralatan yang digunakan; f. melaksanakan perbengkelan/perawatan peralatan kendaraan dinas dan alat besar operasoinal; g. melakukan pengawasan dan koordinasi dengan instansi yang terkait yang berhubungan dengan prasarana dan sarana kebersihan; h. memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dibidang tugasnya; i. menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya.
Seksi Pengadaan Pasal 11 (1) Seksi Pengadaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyusun rencana pengadaan/pembangunan tempat penampungan sampah dalam kota, penyediaan alat-alat/suku cadang kendaraan pengangkut sampah, container dan alat-alat penunjang kebersihan lainnya. (2) Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1), Kepala Seksi Pengadaan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis seksi; b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi; c. pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan
program dan
kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi d. Pelaksanaan evaluasi
program dan kegiatan pejabat fungsional dalam
lingkup seksi; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 11 (3) Rincian tugas Kepala Seksi Pengadaan sebagai berikut : a. membantu kepala bidang sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugasnya; b. menginventarisir, menyusun rencana kebutuhan prasarana dan sarana kebersihan seperti kendaraan pengangkut sampah, container, Tempat Pembuangan Sementara (TPS), tong sampah lainnya, kantong pasir serta semua peralatan yang digunakan; c. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kebersihan sesuai rencana kebutuhan dan kewenangan dinas; d. melaksanakan pengadaan bahan/mesin dan alat perlengkapan atau sarana penunjang seperti : sparepart, pakaian kerja, protector dsb; e. melakukan koordinasi dengan satuan kerja atau unit terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; f. menyiapkan data dan bahan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana; g. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; h. memberi bahan pertimbangan dan saran kepada kepala dinas melalui kepala bidang;
Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Pasal 12 (1) Seksi Pemeliharaan dan Perawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyusun rencana pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kebersihan; (2) Dalam menyelenggarakan kelancaran pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), Kepala Seksi Pemeliharaan dan Perawatan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis seksi; b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi; c. pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan
program dan
kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Rincian tugas Kepala Seksi Pemeliharaan dan Perawatan sebagai berikut : a. membantu kepala bidang sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugasnya; b. menyusun rencana jadwal pemeliharaan dan perawatan rutin kendaraan dan alat berat, serta mesin dan alat perlengkapan kebersihan, seperti penggantian pelumas, ban dan spare part lainnya; c. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan ringan dan berat sesuai rencana waktu yang dijadwalkan (time schedule maintenance); d. melaksanakan…
- 12 d. melaksanakan perbaikan/reparasi atau berat terhadap kendaraan/alat berat yang mengalami kerusakan; e. melakukan koordinasi kegiatan dengan satuan kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; f. menyiapkan data dan bahan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan sebagai bahan evaluasi; g. memberi bahan pertimbangan dan saran kepada kepala dinas melalui kepala bidang;
Bagian Kelima Bidang Pertamanan dan Keindahan Pasal 13 (1) Bidang Pertamanan dan Keindahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijaksanaan teknis di bidang pertamanann dan ruang terbuka hijau, menyusun rencana penataan dan pengembangan pertamanan, pemeliharaan dan pemanfaatan taman. (2) Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), Kepala Bidang Pertamanan dan Keindahan mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana penataan dan pengembangan pertamanan; b. pelaksanaan penanaman tanaman hias dan tanaman penghijauan; c. pemeliharaan tanaman dan monumen. (3) Rincian tugas Kepala Bidang Pertamanan dan Keindahan sebagai berikut : a. menyusun bahan kebijaksanaan teknis pengembangan ruang terbuka hijau;
di
bidang
pertamanan
dan
b. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan evaluasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir; c. melaksanakan kegiatan pengelolaan pertamanan termasuk monumen, jalur hijau dan ruang terbuka hijau lainnya dalam rangka peningkatan keindahan kota; d. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; e. merencanakan tanaman hias pada taman-taman, pemangkasan rumput pada taman dan jalur hijau, pemasangan lampu-lampu hias taman dalam kota; f. memberi bahan pertimbangan dan saran kepada kepala dinas dalam rangka pengembangan pertamanan;
Seksi Pemeliharaan Tanaman dan Monumen Pasal 14 (1) Seksi Pemeliharaan Tanaman dan Monumen dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeliharaan tanaman pada taman-taman dalam kota, dan pemeliharaan monumen dalam rangka melestarikan keindahan kota.
- 13 (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1), Kepala Seksi Pemeliharaan Tanaman dan Monumen mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis seksi; b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan
program dan
kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Rincian tugas Kepala Seksi Pemeliharaan Tanaman dan Monumen sebagai berikut: a. membantu kepala bidang pertamanan dibidang tugasnya; b. melaksanakan pembibitan tanaman (tanaman hias dan tanaman penghijauan lainnya) yang diperlukan; c. melaksanakan penanaman pada lokasi-lokasi yang telah direncanakan atau ditetapkan; d. melakukan penataan, penyiraman serta pemangkasan dahan dan rumput untuk tetap menjaga kelestarian dan keasrian lingkungan; e. melakukan koordinasi dengan satuan kerja atau unit terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; f. menyiapkan data dan bahan laporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan tanaman; g. memberi bahan pertimbangan dan saran kepada kepala dinas melalui kepala bidang; h. menginventarisir bangunan-bangunan, pemeliharaan / rehabilitasi dan desain;
monumen
untuk
keperluan
i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. Seksi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Pasal 15 (1) Seksi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan ruang terbuka hijau dan rencana pembuatan prasarana dan sarana pertamanan. (2) Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis seksi; b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi; c. pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan
program dan
kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup seksi d. pelaksanaan...
- 14 d. pelaksanaan evaluasi
program dan kegiatan pejabat fungsional dalam
lingkup seksi; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Rincian tugas Seksi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau sebagai berikut : a.
membantu kepala bidang pertamanan dalam tugasnya;
b. melakukan inventarisasi titik-titik potensial dan layak untuk pengembangan jalur hijau dan ruang terbuka hijau lainnya; c.
menyusun dan melaksanakan desai jalur hijau dan ruang terbuka hijau lainnya;
d. melaksanakan survey pembangunan dan pemeliharaan jalur hijau dan ruang terbuka hijau lainnya; e.
melaksanakan pembibitan tanaman (tanaman hias dan tanaman penghijauan lainnya) yang diperlukan;
f.
melaksanakan pengawasan pada setiap kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau;
g. menginventarisir jumlah dan jenis tanaman yang diperlukan sesuai agroklimatnya pada lokasi ruang terbuka hijau yang telah ditetapkan; h. menyiapkan data dan bahan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau; i.
melaksanakan penanaman pada lokasi yang telah ditetapkan;
j.
melakukan koordinasi dengan satuan kerja dan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
k. memberi bahan pertimbangan dan saran kepada kepala dinas melalui kepala bidang; Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 19 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. BAB III TATA KERJA Pasal 16 (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap kepala dinas, pejabat struktural dan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dengan instansi lain di luar pemerintahan daerah sesuai dengan tugas masing-masing. (2) Setiap kepala dinas wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 15 (3) Setiap kepala dinas wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. (4) Setiap laporan yang diterima oleh kepal dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyususunan laporan lebih lanjut dan untuk member petunjuk pada bawahan. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan fungsi dan tugas masing-masing. Pasal 18 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 12 Mei 2008. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare. Ditetapkan di Parepare pada tanggal Pj. WALIKOTA PAREPARE,
SULHAM HASAN Diundangkan di Parepare pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,
ABDUL RAHIM RAUF
BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2008 NOMOR ..
