Visi & Misi. Pemerintah Kabupaten Bekasi

Visi & Misi Pemerintah Kabupaten Bekasi

VISI:

Terwujudnya Kabupaten Bekasi yang Demokratis, Produktif, Berdaya Saing dan Sejahtera Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Melalui Penguatan Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata Pada Tahun 2017

MISI:

1. Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. 2. Meningkatkan daya saing daerah dalam bidang perindustrian, perdagangan, dan pertanian. 3. Mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif, 4. Melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, responsif, akuntabel, transparan dan profesional.

Wibawa Mukti l Edisi Khusus Hari Jadi Kab. Bekasi 2014

Dari Redaksi Wibawa Mukti Diterbitkan oleh: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kabupaten Bekasi PELINDUNG: Bupati Bekasi Wakil Bupati Bekasi PEMBINA: Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi PENASEHAT: Asisten Daerah Tata Pemerintahan dan Kesra Asisten Daerah Ekonomi dan Pembangunan Asisten Daerah Administrasi Umum PENANGGUNG JAWAB: Drs. H. EDI ROCHYADI, MM/ Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bekasi PEMIMPIN REDAKSI: H. Beni Saputra REDAKTUR: Drs. ADE KOMARUIDIN REDAKTUR PELAKSANA: ERWIN HERWINDO,SH Drs. AHADI YULIASMONO, M.Si REDAKTUR FOTO: Acep Suherman STAF REDAKSI: ISNANING TRIASTUTI, S.IK; YANI SURYANI; ACEP SUHERMAN; KOESRI WAHJOEDI, S.Sos; WARISMAN; R. DIAH NUR RATNA S, BA; SEPTI UTOMO. Alamat Redaksi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kompleks Perkatoran Pemda Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi. Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi - Jawa Barat - Indonesia Telp (62)-(021) 89970128 Fax (62)-(021) 89970064 Website: www.bekasi.go.id E-mail: [email protected] Isi di luar tanggung jawab percetakan

Kembali Fitrah Tak terasa bulan 1000 hikmah, bulan sejuta berkah dan bulan pengampunan yang kita kenal dengan Ramadhan telah berlalu. Dan kini tiba saatnya menjadi suci kembali ke fitrah di hari Idul Fitri. Untuk manusia yang tidaklah akan pernah luput dari dosa, kita seperti baju, yang sudah demikian lama digunakan, maka sudah pasti akan mengalami kekotoran. Hanya dengan membasuhnya melalui bulan Ramadhan kita dapat jadi bersih serta suci kembali. Ketika mendengar kata ‘Fitrah’ yang langsung terbayang dalam benak fikiran kita adalah kata suci. Hal ini sebagaimana terkandung dalam sebuah hadits Nabi:“Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ibu-bapaknyalah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi”. (HR al-Bukhari, Muslim, atTirmidzi, Ahmad, Malik).Ringkasnya, Idul Fitri berarti kembali kepada kesucian, yaitu kondisi ketika manusia pertama kali dilahirkan. Tidak membawa dosa dan kesalahan. Makna Idul Fitri semacam ini hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan kepada Allah seraya mengintrospeksi dirinya. Karena Allah SWT menjanjikan pengampunan dosa bagi mereka. Rasulallah pernah bersabda:“Barang siapa yang menjalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan seraya mengintrospeksi dirinya maka Allah akan memaafkan dosanya yang telah lalu.” Setelah sebulan lamanya kita melaksanakan perintah Allah SWT menuju fitrah kesucian jiwa kita, maka lewat ucapan Selamat Idul Fitri kami mengucapkan Minal Aidzin Wal Faidzin, Mohon Maaf Lahir Bathin. Semoga kita semua diterima amal ibadahnya di bulan ramadhan dan disucikan di hari raya lebaran ini. Amin... Belum habis kebahagian kita setelah merayakan Idul Fitri, Kabupaten Bekasi juga merayakan ulang tahunnyayang ke-64 tahun.Selama itu, telah banyak pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah demi mewujudkan masyarakat Kabupaten Bekasi yang lebih sejahtera dan bermartabat. Tidak lama berselang genap 69 tahun sudah bangsa Indonesia merdeka dari belenggu penjajahan yang sangat menyengsarakan. Dengan tetes keringat, air mata, dan tumpah darah, para pahlawan mengorbankan jiwa raganya dan berjuang meraih kemerdekaan. Betapa luar biasanya para pahlawan terutama kaum pemuda saat itu yang dengan gigih berani melawan penjajah dan berusaha melepaskan bangsa Indonesia dari cengkraman mereka. Namun pertanyaannya, sudah cukupkah yang kita lakukan saat ini untuk menjadikan bangsa Indonesia benar-benar merdeka? Mampukah kita melanjutkan perjuangan dan pengorbanan para pahlawan terdahulu? Berbicara mengenai arti merdeka saat ini, bukan lagi merdeka dari penjajahan bangsa Jepang ataupun Belanda. Tapi merdeka dari penjajahan kemiskinan, kebodohan, korupsi, narkoba, kekerasan, tawuran, moral yang buruk, dan lainnya. Inilah yang menjadi tugas kita untuk menangani dan menghilangkan semua itu sehingga bangsa Indonesia mampu mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang sebenarnya. Di moment kemerdekaan serta HUT Kabupaten Bekasi inilah saatnya kita bangkit dan menunjukkan eksistensinya dalam memajukan bangsa Indonesia. Karena kedepannya, nasib bangsa sangat tergantung oleh bagaimana perbuatan, tindakan, dan moral para penerusnya. Mulailah dengan menumbuhkan jiwa dan semangat nasionalisme di dalam diri kita. Berpikirlah bahwa apa yang kita lakukan harus mampu memberikan dampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Atau setidaknya buatlah bangsa ini bangga memiliki putra-putri seperti kita. Semangat kemerdekaan seharusnya tak hanya mengalir saat upacara 17 agustus dilaksanakan saja, tetapi setiap waktu selama kita masih menjadi seorang putra dan putri Indonesia. SEMANGAT! MERDEKA! KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Drs. H. EDI ROCHYADI, MM Pembina Tk.I NIP. 19640906 198603 1 012


Contents Penerimaan Kunjungan Kerja Pelaksanaan PATEN

6

Kecamatan Cibitung Dikunjungi Empat Bupati

8

Peran Pemerintah dalam Otonomi Daerah

12

Verifikasi DPPA Pada 40 Unit OPD

16

Kepala Desa Dituntut Miliki Pengetahuan Lebih

20

Kab. Bekasi Raih Peringkat 3 MTQ Jabar

25

RSUD Kabupaten Bekasi 2015 Jadi Tipe B

35

Qori/Qoriah Terbaik Disiapkan Hadapi MTQ 2014

37

Pemkab Bekasi Pastikan Perbaikan Jalur Mudik Selesai H-10 Bupati Lahirkan Perbup 38 dan 39/2013 4

Wibawa Mukti l Edisi Triwulan Khusus Hari Pertama Jadi Kab. 2014Bekasi 2014

40 43

Pentas Kesenian Ramaikan Pembukaan Porda

48

Ganti Rugi 10 Rumah Amblas Lewat ABT

52

Enam Murid SD Ikuti OSN Provinsi Jabar

54 58

“I Have a Dream...!”

60

Peran Pemerintah dalam Otonomi Daerah

63

PJU Alokasikan 32 Miliar

68 73 76 79

Tanggul Citarum Akan Diperbaiki Banyak yang Belum Tahu Peran Diskominfo

Bupati Sosialisasikan BPJS Pesatnya Pembangunan Munculkan Peningkatan Kepadatan Penduduk

Wibawa Mukti Wibawa l Edisi Mukti Khusus l Edisi HariTriwulan Jadi Kab. Pertama Bekasi 2014

5

dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin Bupati Bekasi

Sambutan Bupati Bekasi Assalamualaikum warakhmatullahi wabarakhatuh…… Syukur Alhamdulillah, masih dalam suasana Idhul Fitri di bulan Syawal 1435 Hijriah ini, atas berkat rakhmat Allah SWT. kita dapat memperingati hari ulang tahun Kabupaten Bekasi yang ke-64 dalam semangat perjuangan kebangsaan menjelang peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-69. Salam dan shalawat marilah senantiasa kita lantunkan untuk junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, Rasulullah yang telah menuntun dan membimbing kita dari alam kegelapan menuju masa keemasan dan kemuliaan kita sebagai hamba Allah SAW yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kemerdekaan. Bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bekasi, peringatan hari kelahiran dan kemerdekaan tersebut dapat dimaknai sebagai suatu dinamika atau proses dalam pelaksanaan pembangunan dengan satu tujuan utamanya, yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Bekasi yang sejahtera. Secara bertahap, upaya tersebut ditetapkan melalui Visi Pembangunan Kabupaten Bekasi Tahun 2012, yaitu : “Terwujudnya Kabupaten Bekasi yang Demokratis, Produktif, Berdaya Saing dan Sejahtera Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Melalui Penguatan Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata Pada Tahun 2017”. Seiring dengan upaya dan kerja keras guna mewujudkan Visi tersebut, berbagai program pembangunan telah mendapat pengakuan dari berbagai pihak terkait. Tahun 2013 lalu misalnya, Kabupaten Bekasi memperoleh penghargaan Pangripta Nusantara dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat RI, yang


merupakan pengakuan dan penghargaan bahwa Kabupaten Bekasi memiliki perencanaan pembangunan terbaik dari seluruh Kabupaten atau Kota di Indonesia. Selanjutnya, upaya Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam pembinaan keimanan dan ketakwaan juga menuai hasil yang menggembirakan. Kontingen STQ (Seleksi Tilawatil Qur’an) Kabupaten Bekasi meraih juara umum di tingkat Provinsi Jawa Barat. Tahun ini, prestasi membanggakan lainnya juga diraih oleh peserta didik dari SMA Negeri I Tambun Selatan yang meraih juara II dalam Pyrzyce Summit With Folkore Dam XXI International Dance Festival Gorzow 2014 Folk Harbor Polandia. Di sisi lain, guna memperlancar roda perekonomian masyarakat dan meningkatkan investasi di sektor industri, di bidang infrastruktur jalan, hingga tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menuntaskan pembangunan 50 persen atau 1729 jalan lingkungan (jaling) pedesaan di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi. Selain jaling, juga telah dibangun sejumlah jalan penghubung, misalnya jalan penghubung antara Cabang Bungin dan Muara Gembong sepanjang 27 kilo meter dan jalan penghubung Kedung Waringin dan Pebayuran sepanjang 15 kilo meter. Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Bina Marga dan PSDA juga telah selesai melaksanakan pembangunan 89 jembatan skala kecil, dan hingga kini masih dalam keadaan baik Upaya perbaikan jalan yang masih rusak (kondisi sedang dan rusak), sepanjang 389.250 km juga tengah dilakukan. Pembangunan infrastruktur tersebut seiring dengan perkembangan global saat ini, dimana wilayah Kabupaten Bekasi telah tumbuh dan berkembang pesat sebagai kawasan global yang ditandai dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dari sektor industri, perdagangan dan jasa yang berasal dari PMA atau Penanaman Modal Asing. Perkembangan ini tentu saja menimbulkan implikasi atau dampak positif maupun negatif, juga tantangan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bekasi dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan. Dengan demikian, sesuai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bekasi harus mampu melahirkan suatu kebijakan yang yang dilandasi oleh suatu pemikiran “think globally, act locally” yang mensinergikan kearifan lokal antara lain karakter masyarakat Kabupaten Bekasi yang agamis dengan perkembangan ekonomi global. Sehubungan dengan hal itu semua, saya selaku Bupati Bekasi menyadari sepenuhnya bahwa pencapaian Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2012-2017 bukanlah tugas yang ringan, karena di dalamnya mengandung sebuah makna yang sangat dalam, yaitu: Amanah Rakyat yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu kita senantiasa berserah diri kepada Allah S.W.T. Selanjutnya, sebagai bagian dari sebuah bangsa yang besar yang senantiasa menghargai jasa-jasa perjuangan pahlawannya, marilah kita memohon kepada Allah Swt, agar arwah dan jasa-jasa Pahlawan Nasional KH.Noer Alie dan para pejuang lainnya diterima di sisi-Nya. Semoga jasa dan semangat perjuangan yang luhur para pejuang kita dijadikan oleh Allah Swt mendapat balasan dan ridho-Nya untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan serta demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi. Amin Yarabballalamiin…. Terima kasih. Wassalamualaikum.wr.wb. Bupati Bekasi, dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin


Biodata BUPATI BEKASI dr. Hj. Nenemg Hasanah Yasin Tempat Tanggal Lahir : Karawang, 23 Juli 1980 Alamat : Jl. Raya Pebayuran No. 18 RT /RW. 001/001 Ds. Karang Haur Kec. Pebayuran Kab. Bekasi Suami : H. Almaida Rosa Putra, SE Nama Anak: 1. Muhammad Fadilah Yasin Putra 2. Sayyidah Asiyah Yasin Putra Riwayat Pendidikan : - SDN VIII Rengas Dengklok Karawang, Lulus 1992 - MT s Darunnajah Jakarta, Lulus 1995 - SMA Insan Kamil Bogor, Lulus 1998 - Universitas Yasni Jakarta, Lulus 2008 Riwayat Organisasi : - Ketua PDK Kosgoro 1957 Kabupaten Bekasi - Wk. Bendahara DPD Golkar Prov. Jawa Barat - Bendahara Koni Kabupaten Bekasi - Wk. Ketua Mapancas Jawa Barat - Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi 2012-2017 - Anggota DPRD Prov. Jawa Barat Periode 2009-2014 Riwayat Pekerjaan : Direktur Utama PT. Citra Sarana Karya Bupati Bekasi 2014 - Sekarang


WAKIL BUPATI BEKASI H. Rohim Mintareja,S.Sos Tempat dan Tanggal Lahir : Bekasi, 7 September 1963 Nama Istri : Hj.Ani Imbar Sumarni Nama Ayah : H.Saman Nama Ibu : Hj.Galen binti Enan Anak ke : 7 (tujuh) Jumlah Saudara Kandung : 6 (enam) orang Nama Anak : 1. Rani Hardiyanto 2. Noviyanti 3. Ahmad Bustami 4. Ahmad Fauzi 5. Tovan Sakti 6. Abi Faturahman 7. Husni Mubarok 8. Mohamad Indra Faizal Riwayat Pendidikan : 1. SD Sukaresmi 2. SMP Negeri 2 Cikarang 3. SMA PGRI 10 Karawang 4. STIA YAPPANN R iwayat Pekerjaan : 1. Anggota DPRD Kab.Bekasi, 2008 2012 2. Wakil Bupati Bekasi, 2012 - Sekarang Karir /Kiprah di Bidang Politik : 1. Ketua DPC Partai Demokrat kab. Bekasi, 2008 - 2012


Bupati Bekasi, dr.Hj. Neneng Hasanah Yasin:

Tidak Hanya Dukungan Masyarakat, Pembangunan Juga Membutuhkan Dukungan Dunia Usaha Satu minggu menjelang peringatan hari jadi Kabupaten Bekasi yang ke-64 dan HUT Kemerdekaan RI yang ke-69, Bupati Bekasi, dr.Neneng Hasanah Yasin di sela-sela kesibukannya berkenan menerima awak redaksi Wibawa MuktiAhadi Yuliasmono dan Erwin Herwindountuk sesi wawancara khusus. Berikut petikannya. Tanya (T) :Tanggal 15 Agustus tahun 2014 ini Kabupaten Bekasi akan genap berusia 64 tahun. Menurut Ibu, dari momen ini, apa makna terpenting bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bekasi ??

Jawab (J) :Usia semakin bertambah, jumlah penduduk semakin padat dan tuntutan masyarakat terhadap pembangunan semakin meningkat. Dalam hal ini p;emerintah daerah mempunyai tanggung jawab moral untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pembangunan dalam berbagai aspek untuk mencapai kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di usia yang sema- k i n dewasa, segenap masyarakat Kabupaten Bekasi harus bangkit lebih maju, terutama dalam menghadapi dinamika dan tantangan pembangunan yang

10

berjalan begitu cepat, harus mampu bersaing dengan para pendatang pencari kerja dari daerah lain. Jadi, jangan sampai masyarakat Kabupaten Bekasi diibaratkan mati di lumbung padi. T :Hingga tahun 2017 nanti, bisa Ibu uraikan sasaran utama pembangunan yang ingin dicapai ?

J:Sasaran pembangunan hingga tahun 2017 pada dasarnya memiliki dua penekanan atau sasaran utama, yaitu kemajuan pembangunan manusia dan kemajuan pembangunan ekonomi. Dalam konteks pembangunan manusia harus dilandasi dengan semangat demokratis, produktif, dan berdaya saing.Demokratis, dalam arti yaitu menghargai perbedaan dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.Produktif, berarti etos kerja masyarakat yang tinggi menghasilkan suatu karya pembangunan. Lalu berdaya saing, berarti kita mampu berkompetisi dengan daerah lain sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah dalam pembangunan. T : Dampak turunan dari peningkatan investasi dan bertambahnya kawasan industri adalah masalah tenaga kerja. Upaya atau kebijakan-kebijakan apa dari Pemerintah Daerah dalam mengatasi


masalah ketenagakerjaan tersebut ? J : Secara pokok, ada tiga kebijakan Pemkab Bekasi terkait masalah tenaga kerja, yaitu ; meningkatkan mutu tenaga kerja,memperluas kesempatan kerja, dan memperluaspemerataanlapangankerja.

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan mutu tenaga kerja dengan cara memberikan pelatihanpelatihan bagi tenaga kerja. Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan dan produktivitas tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan kerja diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja yang lain. Untuk memperluaskesempatan kerja dengan cara antara lain; mengutamakan investasi industri atau pabrik yang bersifat padat karya, mendorong kegiatan kewirausahaan kepada mas yarakat,mengintensifkan produktivitasdi daerah pedesaan, dan meningkatkan investasi (penanaman modal) asing. Selanjutnya, pemerintah

mengoptimalkan informasi pemberitahuan lowongan kerja kepada para pencari kerja melalui pasar kerja. Dengan cara ini diharapkan pencari kerja mudah mendapatkan informasi lowongan pekerjaan. Salah satunya dengan Jobfair.Sesuai dengan visi dan misi Bupati Bekasi mengenai kesempatan kerja dengan 50.000 lowongan kerja, sampai saat ini sudah tersedia kesempatan kerja sebanyak 35.308 lowongan kerja. Dengan demikian, diharapkan akan semakin meningkat jumlah lowongan seiring dengan pembukaan industri baru dan pengembangan wirausaha serta adanya pelatihan-pelatihan kepada masyarakat.Sehingga dalam 2 tahun terakhir ini penambahan jumlah tenaga kerja cukup banyak dan pemerintah daerah siap dengan kebijakan-kebijakan diatas. T:Di Kabupaten Bekasi sudah terbentuk forum CSR atau Social Corporate Responsibility. Kontribusi apa yang Ibu harapkan dari kalngan dunia usaha dan industri ini, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Bekasi ? J:Kabupaten Bekasi dengan jumlah penduduk kurang lebih 3 juta jiwa memiliki permasalahan pembangunan yang begitu kompleks, dimana penduduk dengan tingkat kesejahteraan masih di bawah rata-rata yaitu berjumlah 451.330 jiwa, sedangkan permasalahan rumah warga miskin yang tidak layak huni sampai saat ini jumlahnya sebanyak 10.484 unit. Tentunya ini menimbulkan kesenjangan yang kontradiktif dibandingkan dengan perkembangan investasi terutama di

bidang industry yang begitu pesat. Sementara di bidang pendidikan, masih banyak anak usia 7-18 tahun , jumlahnya sekitar 107.000 orang yang tidak bersekolah. Di samping itu, permasalahan infrastruktur, lingkungan, dan social kemasyarakatan menjadi isu yang butuh perhatian kita semua untuk segera diatasi demi tercapainya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bekasi. Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, strategi yang dilakukan oleh Pemkab Bekasi diantaranya dengan meningkatkan peran kalangan swasta atau dunia usaha dalam suatu pola kerjasama yang lebih sistematis dan berkesinambungan, melalui program Corporate Socail Responsibility atau CSR.

T :Konkritnya, di bidang apa saja peran dan keterlibatan dunia usaha melalui CSR diperlukan ? J :Harapan saya lingkup program CSR Kabuparten Bekasi dapat menyentuh beberapa bidang, antara lain bidang infrastruktur, bidang pendidikan, bidang sosial, bidang lingkungan hidup. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang ekonomi. Di bidang infrastruktur, misalnya, berupa perbaikan lingkungan pemukiman masyarakat.Lalu di bidang ekonomi, melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan kapasitas UMKM. Di bidang sosial, antara lain melalui aksi perbaikan rumah tidak layak huni atau RUTILAHU dan pemberdayaan masyarakat Difabel. T:Artinya, pembangunan di Kabupaten Bekasi tidak hanya

membutuhkan partisipasi dan dukungan masyarakat,tetapi juga dukungan peran dunia usaha ? J : Benar. Sesuai dengan potensi dan perannya masing-masing, pembangunan di Kabupaten Bekasi tidak hanya membutuhkan dukungan masyarakat, tapi juga dukungan dunia usaha. T :Mengenai UMKM yang sempat Ibu singgung, bisa Ibu berikan gambaran tentang potensi dan upaya pembinaan UMKM ? J :Dari data yang ada, hingga tahun 2014 ini potensi atau jumlah usaha mikro mencapai 350, usaha kecil sebanyak 84, dan usaha menengah sebanyak 2 usaha. Jadi keseluruhan ada 436 UMKM. Selain kegiatan pelatihan dan pengembangan kewirausahaan, pembinaan UMKM juga dilakukan oleh Pemkab Bekasi antara lain melalui kegiatan penunjang promosi dan kreasi produk UMKM. T :Lalu di bidang sosial, adakah program lain dari Pemkab Bekasi ? Karena, pertumbuhan industri tentu akan menimbulkan masalah kesejahteraan sosial lainnya yang lebih serius. J: Pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara teknis Dinas Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial atau PSKS dilakukan secara professional melalui pendekatan system panti dan luar panti.Program yang telah dilaksanakan dengan cukup baik misalnya program pembinaan anak terlantar, misalnya pelatihan montir motor bagi anak jalanan dan terlantar.


11

Bupati

Bentuk Komda Pengendalian Zoonosis an namun dapat is yaitu penyakit menular di antara hew nos zoo lan soa Per I KT MU A BAW WI i, sosial dan kondisi berdampak kerugian sektor ekonom menular ke manusia atau sebaliknya tangan untuk mencegah dan merespon tan ya arn bes sih ma g tan ten n tka nga tersebut mengi erti flu dan anthrax. cepat dampak dari wabah zoonosis sep

Demikian dikatakan Bupati Bekasi, dr Hj Neneng Hasanah Yasin dalam sambutannya, pada acara rapat koordinasi Komda Pengendalian Zoonisis tahun 2014, Selasa (10/6) di Aula KH Noer Alie, Kompleks Pemda Kabupaten Bekasi. Menurutnya, para pakar sedunia sedang mengamati adanya peningkatan ancaman global dari wabah penyakit menular terutama yang dikategorikan emerging infectious misalnya nipah, west nile, Hendra dan Hanta virus 70 % di antaranya adalah menular dari binatang ke manusia. 12

Saat ini katanya, merebaknya kasus Mers Corona Virus di Timur Tengah yang diduga ditularkan dari Unta dan sudah menelan banyak korban, perlu disikapi oleh pemerintah. Lebih lanjujt dikatakannya, mewabahnya zoonosis ditengarai dampak adanya degradasi ekosistem, pemanasan global dan urbanisasi yang progresif. “Pemicu utama wabah zoonosis lainnya yaitu munculnya pertumbuhan yang cepat dari populasi masnusia dan satwa, intensifikasi industry peternkan


terutama dengan Biosecurity yang buruk. Semakin mendekatnya kontak kontak hewan domestik dengan satwa liar di pasar unggas dan perdagangan dan produk-produknya menyebabkan insiden zoonosis meningkat,” katanya. Menurutnya, dengan adanya pola hidup yang tidak ramah lingkungan akan mempercepat terjadinya wabah zoonosis di daerah. Selain itu, perkembangan zoonosis di dunia secara global dipantau dan dikaji oleh para pakar dari beberapa Negara yang telah memiliki peralatan laboratorium yang modern termasuk Indonesia. Lebih lanjut disebutkannya, berbagai penelitian menunjukan bahwa wabah zoonosis dapat menyebar dan meluas antar negara dan regional yang disebut pandemi. Apabila zoonosis terjadi maka berbagai kelumpuhan pelayanan publik akan merugikan masyarakat dan dunia. “Kita semua tentu masih ingat tentang wabah flu burung pertama di Indonesia yang sangat mematikan pada tahun 2003 dan tahun 2005 menyebabkan kerugian jiwa, kerugian sector ekonomi dan mengganggu ketahanan gizi akibat berkurangnya protein hewani,” imbuhnya. Menurutnya, pemerintah masih menetapkan wabah flu burung pada manusia

sebagai kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan RI No 1372/Menkes/SK/IX/2005. Masyarakat Internasional member perhatian yang besar terhadap masalah flu burung dan zoonosis lainnya sepertri rabies dan antraks dengan kerjasama di bidang penelitian, deteksi dini dan respon cepat untuk menanggulangi wabah zoonosis agar tidak menyerang dan meluas ke berbagai provinsi dan antar Negara. Dikatakannya, walaupunsaat ini lebih dari 90 % provinsi di Indonesia telahy menjadi daerah endemis zoonosis pada hewan, terdapat kecenderungan wabah masih sering terjadi di berbagai Kabupaten/Kota . Sehingga katanya, diperlukan upaya pencegahan dan pengendalian secara lintas sector yang terkoordinasi. Penelti

dunia telah menemukan hamper 1400 jenis pathogen yang mampu menular dengan cepat dan 61,3 % di antaranya (868 jenis pathogen) menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya. “Dari sekian banyak jenis wabah zoonosis yang sering terjadi , terdapat zoonosis yang memiliki nilai strategis berdasarkan dampaknya yang muti sector,” katanya. Menurutnya, merebaknya kejadian zoonosis di Kabupaten Bekasi pada hewan adalah antrax 1986 di Kecamatan Cikarang Pusat, rabies 1985 di Kecamatan Cikarang Timur dan Avian Influenza di Kecamatan Setu tahun 2004 yang sampai tahun masih terjadi di Kecamatan Tambun Selatan, Cikarang Barat dan Tarumajaya, sedangkan zoonosis yang terjadi pada manusia adalah Avian Influenza yang

mulai terjadi di Kecamatan Cikarang Utara tahun 2005. Disebutkannya dengan jumlah kasus dari tahun 2005 sampai sekarang sebanyak lima kasus confirm yang meninggal. Dengan adanya desentralisasi pemerintahan maka penguatan kesiapansiagaan menghadapi wabah zoonosis lebih diutamakan di kabupaten. “Untuk itu komiten dan keijakan Pemda Kabupaten Bekasi merupakan kunci keberhasilan untuk mereduksi dampak wabah zoonosis yang dituangkan dalam surat keputusan Bupati Nomor 360/ LEP.302-BPBD/2013 tentang pembentukan komisi daerah pengendalian zoonosis di Kabupaten Bekasi,” jelasnya. Lebih lanjut dikatakannya, isu mutakhir tentang perkembangan zoonosis sebagai emerging infection diseases telah dikategorikan sebagai public health emergency of internastional concern yang oleh badan kesehatan dunia (WHO) direspon dengan menetapkan internastional health regulation 2005. “Untuk itu berbagai kebijakan dan strategi pengendalian zoonosis harus disikapi sebagai masalah global yang berpotensi menyebar lintas Negara,” jelasnya.

Di Indonesia, sambungnya, penguatan pengendalian zoonosis secara lintas sector telah diantisipasi dan dilaksanakan berdasarkan peraturan Presiden No 30 tahun 2011. Regulasi tersebut bertujuan untuk mensinergikan dan mensinkronkan pelaksanaan strategi nasional yang terdiri dari delapan eleman mendasar yaitu; 1. Pengutamaan prinsip pencegahan penularan kepada manusia dengan meningkatkan upaya pengendalian zoonosis pada sumber penularan. 2. Penguatan koordinasi lintas sector dalam rangka membangun system pengendalian zoonosis. Sinkronisasi, pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi dan program. 3. Perencanaan terpadu dan percepatan pengendalian melalui surveiland pen-


13

gidentifikasian, pencegahan, tata kasus dan pembatasan penularan, penanggulangan kejadian luar biasa/wabah dan pandemi serta pemusnahan sumber zoonosis hewan apabila diperlukan; 4. Penguatan perlindungan wilayah yang terhadap penularan zoonosis baru; 5. Peningkatan upaya perlindungan masyarakat ancaman penularan zoonosis; 6. Penguatan kapasitas sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, logistik, pedoman pelaksanaan, prosedur teknis pengendalian, kelembagaan dan anggaran pengendalian zoonosis. 7. Penguatan penelitian dan pengembangan zoonosis 8. Pemberdayaan masyarakat dengan melobatkan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi profesi, serta pihakpihak lain.

14

Menurutnya, pemerintah bersama para pemangku kepentingan lain seperti dunia usaha, akademisi, organisasi profesi, asosiasi pimpinan daerah. Didukung oleh masyarakat luas mempunyai kewajiban untuk membangun kapasitas dengan mengutamakan prinsip kemitraan strategis utamanya dengan pihak swasta (public private partnership) guna mencegah dan mereduksi dampak wabah zoon osisi yang berpotensi mengganggu kehidupan dan penghidupan serta mengganggu pelayanan publik. Namun imbuhnya, di sisis lain pemerintah daerah memiliki tantangan dan hambatan untuk membangun system kesehatan hewan, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan satwa liar, dan ketahanan pangan (food security) dan keamanan pangan (food safety) dalam satu kesatuan system kesehatan semesta (one health). Selain itu katanya, keterbatasan sumber daya pemerintah daerah menyebabkan sulitnya membangun kesehatan


masyarakat veteriner terutama dengan membangun pasar unggas sehat, rumah potong sehat berstandar, pengawasan lalu lintas hewan. “Selain itu perlunya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ancaman wabah zoonosis yang berpotensi menjadi endemic dan menyebabkan kehilangan pendapatan daerah<’ kilahnya. Menurutnya, untuk itu diperlukan penyebarluasan informasi tentang pentingnhya pencegahan penularan zoonosis melalui pemberdayaan media massa dengan memanfaatkan lembaga-lembaga informasi guna memotivasi masyarakat agar berperilaku hidup sehat. Di akhir sambutannya, Bupati berharap agar rapat koordinasi Komda pengendalian zoonosis Ka b u p a ten Bekasi ini dapat dijadikan momentum untuk bertukar pikiran, pengalaman dan pembelajaran bagi semua yang mempunyai komitmen untuk mencegah dan mengendalikan terjadinya wabah zoonosis secara terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam kesempatan itu juga, BUpati mengapresiasi semua pemangku kepentingan yang telah membantu pemerintah daerah membangun kesiapansiagaan dan mengurangi risiko terjadinya wabah zoonosis melalui upaya dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai tupoksi masing-masing. “Pada kesempatan ini saya akan kukuhkan bapak/ibu/sudara/saudari sebagai tim Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis di Kabupaten Bekasi. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirohim, rapat koordinasi Komda Pengendalian Zoonosisi Kabupaten Bekasi tingkat Kabupaten Bekasi, secara resmi dibuka,” demikian Bupati. Sementara itu, Sekda Kabupaten Bekasi, Muhyiddin dalam sambutannya mengatakan. bahwa persoalan zoonosis yaitu penyakit yang menular di antara hewan namun dapat menular ke manusia atau sebaliknya berdampak pada kerugian sektor ekonomi, sosial dan kesehatan.

Kondisi tersebut katanya, mengingatkan tentang masih besarnya tantangan untuk mencegah dan merespon cepat dampak dari wabah zoonosis seperti flu burung, rabies, dan antrax. Dikatakannya, pemicu utama wabah zoonosis lainnya yaitu munculnya pertumbuhan yang cepat dari populasi manusia dan satwa, intensifikasi industri peternakan, terutama dengan biosecuriti yang buruk. semakin mendekatnya kontak hewan domestik dengan satwa liar dipasar unggas tradisional dan globalisasi perdagangan hewan dan produk-produknya menyebabkan insiden zoonosis meningkat. Menurutnya, sesuai dengan laporan dari SKPD teknis terkait bahwa masih terjadinya kematian baik pada manusia maupun pada unggas akibat H5N1 maka sesuai dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Perpres Nomor 70 tahun 2011 tentang pembentukan Komisi Pengendalian Zoonosis, di Kabupaten Bekasi telah dibentuk Komda Pengendalian Zoonosis yang dipimpin oleh dirinya selaku Sekretaris Daerah dengan anggota dari masing-masing SKPD, TNI/Polri, unsur pengusaha, PMI, relawan, dan stake holder lainnya. “Untuk itu perlu kita tingkatkan komitmen bersama agar ke depan Kabupaten Bekasi dapat bebas dari bahaya potensi wabah penyakit yang disebabkan virus H5N1 baik pada unggas maupun pada manusia dengan menjalankan tugas pokok fungsi masing-masing mulai dari penyusunan perencanaan, penentuan anggaran, dan pelaksanaan teknis masing-masing SKPD dan monitoring evaluasi yang dilaksanakan oleh pimpinan SKPD selaku anggota komisi pengendalian zoonosis di Kabupaten Bekasi,” katanya. Lebih lanjut dikatakannya, kejadian di beberapa kecamatan yang masih merupakan potensi wabah/bencana non alam, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan pengendalian secara lintas sektor yang terkoordinasi yang akhirnya kejadian bencana non alam akibat wabah penyakit dapat dihindari.

“Untuk para camat dan jajarannya di kecamatan, diharapkan segera membentuk satuan tugas pelaksana pengendalian zoonosis di tingkat kecamatan dan meningkatkan koordinasi lintas sektor di tingkat kecamatan dalam upaya meminimalisir risiko terjadinya wabah penyakit zoonosis baik pada hewan maupun manusia sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 360/Kep.302-BPBD/2013 tentang Komda Pengendalian Zoonosis tingkat Kabupaten Bekasi yang salinannya bisa diminta di panitia,” tegasnya.

Menurutnya, dengan sudah terbentuknya komisi daerah pengendalian zoonosis maka diharapkan dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Penguntamaan prinsip pencegahan penularan kepada manusia 2. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam rangka membangun sistem pengendalian zoonosis 3. Perencanaan terpadu dan percepatan pengendalian. 4. Penguatan perlindungan wilayah yang masih bebas zoonosis 5. Peningkatan upaya perlindungan masyarakat

6. Penguatan kapasitas sumberdaya 7. Penguatan penelitian dan pengembangan 8. Pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, LSM, dan organisasi profesi. “Pada kesempatan ini saya ucapkan terimakasih kepada Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati, Dandim 0509, Polresta Kabupaten Bekasi dan pimpinan SKPD yang telah berperan aktif dalam pengendalian penyakit zoonosis sebagai potensi wabah/bencana biologis. Mudah-mudahan kita mendapat bantuan dan lindungan Allah SWT dalam bekerja sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing khusunya dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi terjadinya bencana baik bencana alam maupun bencana non alam di Kabupaten Bekasi,” harap Sekda. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, Sahat Banjar Nahor, mengatakan,kejadian penyakit zoonosis sebagai potensi wabah/bencana non alam di Kabupaten Bekasi masih merupakan risiko yang harus diantisipasi, oleh karena masih terjadinya kematian unggas positif H5N1 yang bila tidak dikelola secara baik dapat menularkan dan meyebabkan kematian pada manusia di sekitarnya. Menurutnya, di Kabupaten Bekasi kematian pada manusia akibat H5N1 masih terjadi tahun 2013, terakhir terjadi di Kecamatan Cibitung disebabkan kontak dengan burung yang dipelihara dan positif H5N1. Dikatakannya, berdasarkan Perpres No 70 tahun 2011 peran Komisi Pengendalian Avian Influenza perlu diperkuat kelembagaannya dengan diubah menjadi Komisi Pengendalian Zoonosis Pemda Kabupaten Bekasi dengan amanah perpres penguatan peran komisi daerah dimaksud dengan langsung dipimpin bupati/walikota. Untuk itu katanya, di Kabupaten Bekasi telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 360/Kep.302-BPBD/2013 tentang Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis Kabupaten Bekasi. (***)


15

Sosialisasi Penyusunan APBD 2015 WIBAWA MUKTI - Bupati Kabupaten Bekasi, dr Hj Neneng Hasanah Yasin membuka penyelenggaraan sosialisasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2015 dan sosialisasi penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Senin (16/6) di Grand Cikarang Hotel. “Penyelenggaraan sosialisasi ini merupakan sarana untuk mendapatkan masukan sekaligus untuk bertukar pikiran antara narasumber dengan saudarasaudara sekalian selaku pengguna anggaran,” katanya. Menurutnya, merujuk pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2014, maka diadakannya sosialisasi dalam rangka membahas pokok - pokok kebijakan, teknis dalam penyusunanAPBD, dan sinkronisasi antara rencana kerja pemerintah daerah, antara RKPD dengan KUA dan PPAS, serta KUA dan PPAS dengan RAPBD, sehingga APBD merupakan wujud keterpaduan seluruh program daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah serta hal-hal khusus agar angga16

ran yang disusun lebih efektif, efisien dan tepat waktu untuk dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku. Dikatakannya, dengan memperhatikan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap rancanganAPBD tahun anggaran 2014, beberapa hal yang mendapat perhatian bagi tim anggaran dan satuan kerja perangkat daerah dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2015, di antaranya : 1. Honorarium PNS dan non PNS agar memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan pegawai benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata dalam pelaksanaan kegiatan; 2. Penganggaran belanja bantuan keuangan harus diuraikan daftar nama


3.

4.

5.

6.

pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan; Pemberian hibah dan bantuan sosial berdasarkan dengan hasil rekomendasi SKPD dengan mencantumkan daftar nama penerima, alamat lengkap penerima, dan besaran yang akan diterima; Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai, volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang; Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan menggunakan fasilitas aset daerah; Penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD;

7. Kegiatan dengan nomenklatur “operasional” supaya dihindari mengingat tidak memiliki ukuran serta output yang jelas; 8. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum yang ditetapkan dengan keputusan bupati dengan mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBN; Lebih lanjut dikatakannya, terkait dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang akan diterapkan dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2015, pemerintah Kabupaten Bekasi telah membuat beberapa kebijakan yang meliputi : 1. Telah ditetapkannya peraturan Bupati Bekasi tentang kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah Kabupaten Bekasi berbasis akrual; 2. Telah mempersiapkan teknologi pendukung berupa sistem informasi keuangan daerah dan sistem barang daerah; Adapun faktor pendukung lainnya yang saat ini dalam tahap persiapan, katanya, meliputi pengembangan sistem aplikasi dimaksud berupa bagan alur standar dalam melakukan kodefikasi akun serta akan melaksanakan bimbingan teknis untuk meningkatkan pengetahuan bagi para pengelola keuangan maupun administrator sistem aplikasi keuangan daerah. Demikian beberapa hal pokok yang dapat saya sampaikan, untuk lebih jelasnya, Insya Allah narasumber kita

dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia akan menjelaskan kepada kita semua bagaimana langkah-langkah dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2015 secara konkret, terjadwal dan melibatkan seluruh komunitas akuntabilitas daerah serta penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual,” katanya. Sementara itu, Ketua Panitia penyelenggara, kegiatan, Drs H Uju Msi mengatakan, berkenaan dengan kegiatan sosialisasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2015 serta sosialisasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah, melaporkan penyelenggaraan sosialisasi dimaksud sebagai berikut : a. Dasar pelaksanaan 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah;

b.

c.

d.

e.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2014 tent a n g p e d o m a n p e n y u s u nan APBD tahunanggaran 2015. Maksud dan tujuan adalah memberikan arahan/pedoman bagi satuan kerja perangkat daerah dan tim anggaran pemerintah daerah dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2015 dengan tujuan agar program dan kegiatan dapat tersusun secara terencana, konkret, sistematis, terukur, akuntabel dan tepat waktu serta penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual; Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilaksanakan selama satu hari yaitu hari Senin tanggal 16 juni 2014 bertempat di Grand Cikarang Hotel Peserta sosialisasi diikuti oleh peserta yang antara lain : - Ketua DPRD dan unsur Badan Anggaran DPRD; - Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi yang didampingi oleh unsur perencanaan dan keuangan pada masing-masing SKPD; serta unsur tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Bekasi; Sumberdana pelaksanaan kegiatan sosialisasi dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2014, kegiatan sosialisasi pedoman penyusunan APBD. (***)


17

Bupati Resmikan IPAB Desa Muara Bakti WIBAWA MUKTI – Bupati Bekasi, dr Hj Neneng Hasanah Yasin menghadiri syukuran serah terima program pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Bersih (IPAB) yang diselenggarakan oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan PT Cikarang Listrindo dengan tajuk “Jadikan IPAB sebagai awal semangat gotong-royong membangun desa” di Kantor Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Kamis (5/6). “Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa, salah satu kebutuhan pokok sehari-hari makhluk hidup di dunia yang tidak dapat terpisahkan adalah air. Tidak hanya penting bagi manusia, air merupakan bagian yang penting bagi makhluk hidup baik hewan dan tumbuhan. Manusia mungkin dapat hidup beberapa hari 18

akan tetapi manusia tidak akan bertahan selama beberapa hari jika tidak minum karena sudah mutlak bahwa 73 % zat pembentuk tubuh manusia itu adalah air,” kata bupati dalam sambutannya. Dikatakannya, kalau dicermati masalah sumberdaya air saat ini di Kabupaten Bekasi semakin meningkat, seperti penurunan


kualitas air di sungai akibat pembuangan limbah dan kekeringan dibeberapa kecamatan terutama di utara Kabupaten Bekasi. Hal ini berdampak langsung kepada masyarakat antara lain kondisi sawah yang kekeringan serta kesulitan masyarakat mendapat air bersih. Menurutnya, dalam upaya mengatasi krisis air, sebagai manusia cenderung hanya menuntut kebutuhan air untuk irigasi pertanian, air minum, industri, tenaga listrik, pariwisata dan lain sebagainya. namun kurang memperhatikan dalam hal menjaga sumber-sumber air sebagai upaya menjaga kesinambungan kelestarian air untuk kehidupan generasi selanjutnya. Dikatakannya, salah satu sasaran yang hendak dicapai pemerintah, adalah rencana percepatan penyediaan air minum, dalam

rangka pencapaian target MDGS agar pada tahun 2015 tidak ada lagi krisis air bersih bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Saya mengucapkan rasa terima

kasih yang sebesar besarnya kepada Aksi Cepat Tanggap dan PTCikarang Listrindo atas perhatiannya kepada masyarakat Kabupaten Bekasi dalam hal

pemenuhan kebutuhan air bersih melalui kegiatan program pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Bersih (IPAB),” demikian bupati di akhir sambutannya. (***)


19

Bupati Tandatangani MoU Kesepahaman Pembangunan Stasiun Kereta Api WIBAWA MUKTI – Bupati Bekasi, dr Hj Neneng Hasanah Yasin menandatangani kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi tentang pembangunan stasiun kereta api pada lintas Jakarta – Cikampek antara Stasiun Cibitung dan Stasiun Cikarang Desa Telaga Murni, Kabupaten Bekasi, Selasa (20/5) di Hotel Horison Bekasi. 20


Dalam sambutannya bupati mengatakan, tujuan diadakannya kesepakatan bersama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya di sektor transportasi kereta api serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Bekasi dan dengan adanya pembangunan stasiun ini diharapkan mempermudah akses dari dan ke Kabupaten Bekasi. “Perlu kita maklumi bersama bahwa rencana pembangunan stasiun ini sudah direncanakan sejak tahun 2010 dan Alhamdulilah baru bisa terwujud pada tahunn 2014, dan ini adalah murni merupakan partisipasi langsung dari masyarakat dunia usaha yang ada di Kabupaten Bekasi,” katanya.

Diharapkannya, dengan adanya kesepakatan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat diwujudkan pembangunannya dan mengharapkan kepada Dirjen

Perkeretaapian agar ke depannya ada peningkatan status stasiun di Cikarang untuk dapat melayani menaikkan dan menurunkan penumpang jarak jauh. (***)


21

Wakil Bupati:

Narkoba Mulai Menggerogoti Generasi Muda WIBAWA MUKTI - Narkotika, psikotropika dan zat adiktif atau disingkat Napza adalah merupakan jenis obat-obatan yang biasa digunakan para tenaga medis dalam mengobati para pasien di bidang kedokteran.

22

Namun di sisi lain terdapat penyalahgunaan Napza di lingkungan masyarakat khususnya remaja, dengan cara yang salah maka Napza ini dapat dijadikan alat pemuas kebutuhan yang pada akhirnya akan menimbulkan bahaya bagi masyarakat lainnya dan tercipta kehidupan pergaulan yang bebas. Demikian dikatakan Wakil Bupati Bekasi, Rohim Mintareja dalam sambutannya pada acara Gebyar dalam rangka Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2014, Kamis (19/6) di Gedung PGRI Merland Tambun Selatan.


Dikatakannya, istilah Napza yang lebih dikenal di masyarakat yaitu Narkotika, psikotropika dan zat adiktif nampak semakin merajalela di kalangan remaja yang nuansa keimanannya mulai memudar. Dengan berbagai macam jenis dan ragamnya Narkoba mulai menyebar dengan cepat dan menggerogoti tubuh generasi muda. Menurutnya, Narkoba mempunyai berbagai macam bentuk yang dapat memberikan alternatif pelarian dari fenomena semakin menguatnya sifat individualistis yang terjadi dl kalangan masyarakat khususnya remaja. Dewasa ini, tambahnya, kenakalan remaja muncul ke permukaan dengan sosok yang lebih variatif dan lebih memprihatinkan semua pihak. jika pada masa lampau remaja dapat memberikan sebuah senyum bagi yang melihatnya, kini remaja lebih menimbulkan sikap khawatir dan mengelus dada bahkan dapat membuat orangtua menjadi marah dan kecewa karena remaja

dengan pengguna atau pecandu Narkoba dapat merusak masa depan dirinya sendiri. “Narkoba merupakan musuh bangsa Indonesia, karena penyalahgunaan Narkoba dapat mengakibatkan rusaknya susunan syaraf bagi yang menggunakannya dengan melebihi dosis. sehingga dapat mengakibatkan kualitas sumber daya manusia merosot, kriminalitas meningkat, kamtibmas terganggu, kerawanan ekonomi dan kerawanan sosial budaya,” katanya. Lebih lanjut dikatakannya, juga perlu diwaspadai, penggunaan narkoba sudah merambah diberbagai kalangan masyarakat dengan tidak mengenal status umur dan pendidikan dengan kemasan yang disukai masyarakat berbagai tingkatan, seperti contoh di kalangan anak-anak dengan kemasan permen/kembang gula. “Gebyar anti narkoba yang kita laksanakan pada hari ini pada intinya merupakan ungkapan keprihatinan kita terhadap para korban penyalahgunaan narkoba. namun perlu sekaligus pula kita manfaatkan untuk menunjukkan bahwa kita di samping ikut prihatin atas berbagai dampak buruk yang diakibatkan oleh narkoba, juga sekaligus mengumandangkan kesiapan dan tekad kita semua untuk perang melawan setiap bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,” imbuhnya. Dalam kesempatan itu juga, Wakil Bupati mengajak kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan segenap institusinya, lembaga swadaya masyarakat, organisasiorganisasi dan masyarakat luas untuk menyatu dalam satu gerakan yang terencana, terarah dan terpadu secara sistematis dan berkelanjutan menanggulangi penyalahgunaan narkoba sampai tuntas. “Marilah bersama-sama kita nyatakan : “perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. katakan tidak untuk narkoba, “kilahnya. Diharapkannya, kepada masyarakat pada umumnya dan generasi muda/pelajar pada khususnya untuk: 1. Tidak mengkonsumsi narkoba 2. Menolak ajakan mengkonsumsi narkoba berperansecara aktif dalam upaya menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba. (***)

Pemkab Bekasi Berusaha Berikan Pelayanan Terbaik WIBAWA MUKTI - Pemerintah Kabupaten Bekasi akan senantiasa berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bekasi yang merupakan kewajiban dan wujud pengabdian sebagai aparatur pemerintah yakni memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dan kondisi saat ini di Kabupaten Bekasi masih ditemukan keluarga yang kurang mampu, belum memiliki buku nikah (kurang lebih 20 % pasangan/KK). Persoalan itu dijelaskan Bupati Bekasi, dr Hj Neneng Hasanah Yasin pada sambutannya dalam Launching Isbath Nikah Terpadu, di Aula Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jumat (23/5). Menurutnya, meskipun secara agama mereka telah melakukan akad pernikahan, akan tetapi belum dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) hal ini disebabkan ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan ke KUA, sehingga hal ini berimplikasi terhadap tidak lengkapnya persyaratan pembuatan akta kelahiran. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bekasi katanya, cukup pesat (4,8%), mengingat wilayah ini menjadi salah satu pusat tujuan masyarakat untuk mencari sumber ekonomi dan penghidupan yang layak, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bai warga sekitar maupun pendatang. Dikatakannya, kian bertambahnya jumlah penduduk tentu saja ada risiko sosial yang tak terhindarkan. Lapangan pekerjaan yang tersedia tak sebanding dengan jumlah angkatan kerja, dan berakibat akan meningkatkan angka pengangguran, rendahnya daya beli masyarakat dan bisa menyulut adanya kerawanan sosial. “Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen membantu warga masyarakat kurangmampu, agar dapat memperoleh status perkawinan yang syah menurut hukum negara, melalui kegiatan sidang Isbath nikah. Sehingga akta kelahiran anaknya dapat diproses dan diterbitkan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku,” katanya. Lebih jauh dikatakannya, pemerintah Kabupaten Bekasi menyambut baik dengan dikeluarkannya surat edaran Mahkamah Agung tentang pelaksanaan sistem sidang Isbath nikah terpadu ini. Karena masyarakat sangat berharap tidak hanya melalui penetapan pengadilan, tetapi sampai dengan dikeluarkannya buku nikah. Di samping itu katanya, pemerintah Kabupaten Bekasi senantiasa berusaha untuk memberikan kemudahan-kemudahan, baik dalam pengurusan perizinan maupun administrasi kependudukan (akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, KTP, KK dll). “Selanjutnya, saya mengharapkan kepada dinas terkait terutama Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil, kecamatan dan desa/kelurahan agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan memfasilitasi pelayanan penerbitan akta kelahiran bagi masyarakat tidak mampu agar seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi memiliki akta kelahiran,” tegas bupati. Pada kesempatan itu, bupati atas nama pemerintah Kabupaten Bekasi menyampaikan ucapan terima kasih dan peghargaan yang tinggi kepada Pengadilan Agama Cikarang, Kementerian Agama KantorKabupaten Bekasi atas kerjasamanya dalam penyelenggaraan sidang Isbath nikah terpadu ini. saya juga berharap kepada para camat dan kepala desa/lurah agar segera mendata warga masyarakat yang kurang mampu dan belum memiliki buku nikah untuk didaftarkan sebagai peserta sidang isbath nikah pada tahun yang akan dating,” katanya. (***) Wibawa Mukti l Edisi Khusus Hari Jadi Kab. Bekasi 2014

23

Bupati Resmikan Gedung E1 RSUD Kab. Bekasi WIBAWA MUKTI – Bupati Bekasi, dr Hj Neneng Hasanah Yasin mengatakan, pembangunan gedung baru dan melengkapi segala fasilitas rumah sakit telah menjadi komitmen dirinya sebagai Bupati Bekasi, agar kesehatan masyarakat Kabupaten Bekasi bisa terjamin ketika memerlukan pelayanan rujukan ke rumah sakit.

24


Demikian dikatakan Bupati dalam sambutannya, pada acara persemiann Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi, Selasa (20/5). Menurutnya, selain memperingati Hari Kebangkitan Nasional, juga seluruh dokter di Indonesia memperingatnya sebagai Hari Bhakti Dokter. Untuk itu sangat tepat apabila peresmian gedung yang merupakan fasilitas kesehatan di Kabupaten Bekasi ini dilaksanakan pada hari ini. Dikatakannya, perlu untuk diketahui bahwa Kabupaten Bekasi dengan penduduk sekitar 2.786.638 jiwa pelayanan kesehatan rujukan dilayani oleh 40 rumah sakit dan hanya tersedia sekitar 2,315 tempat tidur dan RSUD adalah satusatunya rumah sakit daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan kapasitas sekitar 100

tempat tidur , sehingga pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit terbanyak mendapat keluhan dari masyaraka. Karena terbatasnya tempat tidur dan ketidaklengkapan pelayanan sarana dan prasarana (penunjang), inilah yang menjadi masalah untuk RSUD Kabupaten Bekasi. Untuk itulah katanya, pembangunan gedung-gedung baru harus dibangun, peralatan canggih jugaperlu dilengkapi dan yang tidak kalah pentingnya adalah pemenuhan SDM medis maupun non medis baik kuantitas maupun kualitasnya harus secepatnya dipenuhi agar Rumah Sakit Umum Daerah KabupatenBekasi bisa segera beroperasi secara optimal. Dikatakannya, peningkatan kapasitas tempat tidur dan pemenuhan fasilitas akan mengantar RSUDKabupaten Bekasi

Mudah-mudahan dengan peresmian gedung E1 yang akan disusul dengan gedung E2 dan gedung D RSUD Kabupaten Bekasi akan menjadi rumah sakit klas B dengan kapasitas tempat tidur di atas 250TT, sehingga dapat melayani masyarakat dengan maksimal.

dari klas C menjadi klas B, yang diharapkan tahun 2015 sudan dapat terwujud. “Peresmian gedung E1 hari ini adalah awal dari tekad kita untuk selalu memberikan pelayanan yang

prima kepada masyarakat Kabupaten Bekasi, yang nanti akan disusul dengan peresmian dua gedung baru yang sedang dalam penyelesaian akhir . Dalam kesempatan itu, bupati berpesan agar gedung yang sudah pemerintah bangun dan peralatan yang sudah disediakan ini untuk dijaga dan dimanfaatkan demi kemaslahatan masyarakat terutama masyarakat Kabupaten Bekasi yang kita cintai ini. “Mudah-mudahan dengan peresmian gedung E1 yang akan disusul dengan gedung E2 dan gedungD RSUD Kabupaten Bekasi akan menjadi rumah sakit klas B dengan kapasitas tempat tidur di atas 250TT, sehingga dapat melayani masyarakat dengan maksimal. (***)


25

Bupati: Puasa Untuk Meraih Ridho Allah WIBAWA MUKTI - Ibadah puasa merupakan salah satu rukun Islam dan sebagai kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah SWT sebagaimana firmannya dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu semua berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa”.

dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin

Begitu kata Bupati Bekasi, dr Hj Neneng Hasanah Yasin dalam sambutannya pada acara Safari Ramadhan 1435 Hijriyah 2014 Masehi. Dikatakannya, sebagai suatu kewajiban, hendaklah ibadah puasa ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dengan hati yang suci, penuh keikhlasan dan pengharapan akan ridho dari Allah semata, agar kita menjadi orang yang digolongkan menjadi orang yang muttaqin. “Setiap tahun, kita bertemu dengan tamu agung yang bernama Ramadhan, tetapi masih banyak diantara kita yang hanya terjebak dalam kesibukan duniawi belak,” katanya. Menurutnya, ada dua cara agar tidak terjebak kepada hal tersebut, pertama, menganggapRamadhan kali ini sebagai yang terakhir, kedua, jadikan Ramadhan sebagai agenda tahunan, karena jika menganggap ramadhan sebagai agenda tahunan, maka sebelas bulan berikutnya 26

bisa dijadikan ajang persiapan menghadapi bulan suci Ramadhan atau bisa juga sebagai bukti sejauh mana kualitas ibadahpada bulan Ramadhan sebelumnya, dan menjadi generasi rabbani dan bukan menjadi generasi ramadhani, artinya adalah jangan hanya giat beribadah pada saat bulan Ramadhan saja, akan tetapi berlomba-lomba dalam beribadah semata-mata hanya untuk meraih ridho dari Allah SWT setiap waktu. “Jadikanlah Ramadhan sebagai ajang bai kita untuk melatih dan menempa diri kita agar menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya,” katanya. Ibadah puasa yang dilaksanakan ini katanya, penuh dengan hikmah yang patut direnungkan danhayati, untuk selanjutnya diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa hikmah tersebut, diantaranya: 1. Melatih kita untuk selalu bersabar dalam menghadapi segala cobaan dan ujian hidup. 2. Mengasah jiwa sosial kita melalui sedekah dan zakat untuk saling menolong terhadap sesama manusia terutama kepada mereka yang hidup dalam kekurangan maupun yang sedang ditimpa cobaan hidup. 3. Menumbuhkan sifat jujur dan amanah dalam menjalankan setiap tugas dan kewajiban yang diberikan kepada kita.


4. Menjadikan diri kita sebagai insan yang lebih beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Pada kesempatan itu, Bupati mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, kepada pengurus masjid yang telah memberikan tempat untuk terlaksananya kegiatan seperti ini, dan mengajak kepada semua pihak khususnya para alim ulama dan tokoh masyarakat, agar memupuk persatuan dan kesatuan dengan memperkokoh persaudaraan dan kebersamaan dalam membangun masyarakat Kabupaten Bekasi, sehingga terwujudnya masyarakal yang dinamis, maju dan sejahtera. “Kami mengimbau kepada kaum muslimin dan muslimat tegakkanlah syiar Islam dengan melaksanakan kewajiban ibadah puasa dan amaliyah Ramadhan lainnya sebagaimana yang telah diwajibkan dan dianjurkan dalam agama Islam sesuai dengan ketentuan dalam Alquran dan sunnah Rosuluntuk tercapainya peningkatan kualitas iman dan taqwa terhadap Allah SWT. “Kepada segenap masyarakat non muslim, wujudkanlah sikap saling hormat menghormati, harga menghargai dan tenggang rasa terhadap kaum muslimin dan muslimat yang sedang melaksanakan ibadah puasa, sehingga dapat terpeliharanya kerukunan hidup antar umat beragama. (***)

Kebenaran Alquran Gambarkan Kisah Rasulullah SAW WIBAWA MUKTI - Kebenaran Alquran yang menggambarkan kisah Rasulullah SAW menunaikan per jalanan malam dari Masjidil Haram di Kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu naik ke Sidhratul Muntaha hanya dalam waktu satu malam, jika tidak didekati dengan pendekatan imaniah dan ilmiah, maka peristiwa itu tentu seakan -akan sebuah peristiwa khayalan yang direkayasa dan tidak masuk akal. Demikian dikatakan Bupati Bekasi, dr Hj Neneng Hasanah Yasin dalam sambutannya pada peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2014, Rabu (11/6) di Halaman Kantor Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Dikatakannya, sebagai orang yang beriman, yang memahami adanya mukjizat dari Allah SWTkepada Rasulullah SAW yang menjunjung tinggi kebenaran ilmu pengetahuan, kata makna yang terkandung dari peristiwa itu. Apalagi katanya, melalui ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, dengan mudah dapat menjelaskan peristiwa itu tanpa kebimbangan dan keraguan di dalamnya. “Saat ini, kita dapat menyaksikan pesawat terbang yang kecepatannya melebihi dua kali kecepatan suara, kita juga dapat mengirjm surat elektronik sampai ke ujung dunia hanya dalam hitungan detik.Semuanya itu menunjukkan suatu hal yang kelihatannya mustahil menjadi kenyataan yang tidak terbantahkan,” katanya. Dijelaskannya, sejarah juga membuktikan pada saat ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat di masa lalu, di saat itu dunia islam mencapai puncak kejayaannya yang dikenal dengan TheGolden Age of Islamic History. Dalam

perkembangannya kemudian, ajaran islam telah berhasil mendorong hadirnya peradaban islam yang luhur dan agung. “Saat ini dan ke depan, kita memiliki tugas sejarah untuk membangkitkan kembali peradaban Islam yang agung. Kita harus mampu memberikan sumbangan bagi kemanusiaan dan peradaban. Kita harus menjadi pelopor dalam pembangunan kesetaraan, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan. Kita harus memiliki keunggulan dalam peningkatan daya saing dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,” imbuhnya. Menurutnya, kita dapat berada di Garda terdepan, jika mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan. Jika hanya memiliki keunggulan iman dan taqwa, tetapi tertinggal dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kita akan selalu tergantung pada bangsa-bangsa lain, terbelenggu dan terpinggirkan dari percaturan global. Hari demi hari kita akan mendapatkan masalah baru tanpa kemampuan untuk memecahkannya, sebaliknya. jika kita hanya unggul dalam ilmu pengetahuan. Di akhir sambutannya, bupati mengajak kepada hadirin hal-hal sebagai berikut : 1. Mari kita mantapkan penyelarasan antara pemahaman wahyu yang penuh

hikmaii dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang penuh manfaat. 2. Mari kita kedepankan pikiran yang terang, cara pandangan yang positif, sikap yang penuh optimisme, dan pola hidup bermasyarakat yang toleran. mari cegah dan hindari bentuk radikalisme dan anarkisme. 3. Mari kita budayakan sikap dan perilaku hidup yang penuh keikhl as an, kejujuran, peduli lingkungan dan rasa tanggung jawab, utamanya terhadap mas a depan generasi yang akan datang. 4. Kepada para ulama, ustadz dan ustadzah, para pendidik, tokoh agama dan tokoh masyarakat se kabupaten bekasi, untuk terus menyuburkan nilai-nilai keteladanan yang berbasis pada kebenaran al-qur’an yang penuh hikmah. 5. Berikan pencerahan kepada segenap warga masyarakat, bahwa memberikan yang terbaik bagi pembangunan, bagi umat. 6. Bulan Juli 2014, tepatnya tanggal 9 Juli 2014 tinggal 28 hari lagi adalah pemilihan presiden, oleh karena itu gunakan hak pilih Anda dengan sebaik-baiknya, jaga persatuan dan kesatuan ciptakan lingkungan yang aman, tentram dan kondusif. (***)


27

Pemkab Bekasi Peringati Hari Lingkungan Hidup WIBAWA MUKTI- Pemerintah Kabupaten Bekasi, memperingati Hari Lingkungan Hidup tahun 2014. Dalam kegiatan itu, Wakil Bupati Bekasi, Rohim Mintareja membacakan sambutan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prof dr Balthasar Kambuaya.

Tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia ditetapkan oleh United Nation of Environment Programs (UNEP) yaitu Badan Lingkungan Hidup PBB tahun ini dengan ditetapkan tema “Raise Your Voice Not TheSea Level”. Di Indonesia disesuaikan menjadi “Satukan Langkah, Lindungi Ekosistem Pesisir dari DampakPerubahan Iklim”. tema ini sangat relevan dengan negara kita, karena selain sebagai negara kepulauan dengan 13.466 pulau dan dengan panjang pesisir 95.181 km, tempat bermukim 60 % penduduk dan menyumbang 6,45 % GDP Nasional selain itu pesisir mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat menakjubkan yaitu 14 % terumbu karang dunia, 27 % mangrove dunia serta 28

25 % ikan dunia, dengan berbagai biota yang hidup di dalamnya. bahkan disebut sebagai Marine Mega-Biodiversity terbesar didunia, karena memiliki 8.500 species ikan, 555 species rumput laut dan 950 species biota terumbu karang. Disampaikan wakil bupati, potensi yang besar dimaksud harus dikelola secara optimal bagi kemakmuran rakyat dengan cara yang lestari, serta terus dilindungi dari kerusakan lingkungan yang menyebabkan penurunan potensinya. Menurutnya, salah satu penyebab kerusakan lingkungan yang perlu diantisipasi adalah perubahan iklim. perubahan iklim akibat pemanasan global memberi berbagai dampak terhadap kehidupan di muka bumi, kondisi ini ditandai dengan


meningkatnya frekuensi hujan dengan instensitas yang sangat tinggi, ketidakpastian musim hujan maupun kemarau, dan munculnya berbagai bencana seperti kekeringan, badai, banjir dan longsor. Pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dampak yang timbul berupa badai, banjir dan kenaikan permukaan air laut. Menurutnya, pada sektor pertanian, akibat kekeringan, banjir dan perubahan pola hujan menyebabkan penurunan 2 % produksi pertanian pada dekade ini. Pada sektor perikanan akibat perubahan keseimbangan unsur kimia di lautan menyebabkan berbagai ikan di daerah tropis mengalami kematian. “Dalam mengatasi perubahan iklim, pemerintah telah menetapkan kebijakan

berupa penurunan emisi dari kondisi Business AS usual pada tahun 2020 sebesar 26 % dengan usaha sendiri dan 41 % dengan dukungan negara lain,” katanya. Untuk itu imbuhnya, dikembangkan berbagai kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.Antara lain melalui Peraturan Presiden Nomor: 61 tahun 2011 tentang rencana aksi nasional penurunan gas rumah kaca serta peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2011 tentang penyelenggaran inventarisasi gas rumah kaca nasional yang seiring dengan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dikatakannya, apabila saat ini masih ditemukan berbagai bencana ekologis di sekitar kita, maka hal itu disebabkan oleh pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak berwawasan lingkungan hidup. Oleh karenanya perlu dilakukan koreksi mendalam agar pengelolaan dan pemanfaatannya dapat mensejahterakan masyarakat dan tidak menimbulkan bencana. Konsep pembangunan berkelanjutan yang merupakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup merupakan satu-satunya pilihan yang wajib diwujudkan. “Adalah sangat tepat ketika pemerintah mencanangkan strategi kebijakan Pro Job, Pro Poor, Pro Growth, dan Pro Environment, karena pertumbuhan ekonomi semata tanpa memperhatikan aspek pelestarian fungsi lingkungan dan manusia di dalamnya, ternyata telah mengakibatkan timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup,” imbuhnya. Menurutnya, pergeseran paradigma mulai berkembang dimana konsep “ekonomi hijau” (green economy)” dan pembangunan rendah karbon sudah berada dalam kisaran arus utama pembangunan. Disebutkan dalam dokumen “The Future We Want” yang dihasilkan pada konferensi Rio+20, agenda ekonomi hijau telah menjadi pilihan utama. perubahan paradigma ekonomi hijau tersebut direspon oleh Indonesia melalui berbagai inisiatif dan aturan perundang-undangan.

“Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 telah memberikan ruang yang cukup luas untuk mengembangkan ekonomi hijau melalui instrumen-instrumen ekonomi lingkungan,” jelasnya. Lebih lanjut dikatakannya, selain komitmen pemerintah, keterlibatan semua pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilannya. Perwujudan kerja sama yang harmonis dan proporsional antara pemerintah,swasta dan masyarakat merupakan pilar penting dalam pembangunan lingkungan hidup. Pemerintah katanya, dituntut menyusun program pro rakyat serta memfasilitasi kebutuhan rakyat tetapi di lain pihak masyarakat dibutuhkan keterlibatannya dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lebih lanjut dikatakannya, masyarakat perlu didorong melakukan upayaupaya sederhana menuju budaya ramah

lingkungan (green lifestyle) seperti menghemat penggunaan listrik dan air, menanam dan memelihara pohon, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor serta menerapkan konsep 3 R (reduce, reuse dan recycle) dalam mengelola sampah. Peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun 2014 ini, imbuhnya diharapkan menjadi momentum pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup secara lebih konsisten dengan komitmen yang lebih tinggi.Sumber daya alam yang dimiliki perlu dikelola untuk masyarakat dengan tidak hanya mempertimbangkan generasi masa kini tapi juga generasi yang akan datang. Pengelolaan lingkungan hidup mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara arif. “Untuk itu saya mengingatkan bahwa sesuai tema hari lingkungan hidup tahun ini, maka perhatian terhadap kerusakan serta dampak perubahan iklim terhadap ekosistem pesisir menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. kesamaan pandang dan langkah antara pemerintah dan pemerintah daerah perlu lebih ditingkatkan, demikian halnya dengan keterlibatan masyarakat dan dunia swasta,” kilahnya. Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta pengelolaan SDA yang tidak berkelanjutan,tambahnya, dapat mengganggu ketahanan lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mengancam perikehidupan masyarakat. Ketahanan lingkungan hidup adalah kunci untuk menjaga jasa ekosistem dan menghindari dari bencana lingkungan khususnya dampak perubahan iklim. Ketahanan lingkungan meliputi upaya pemulihan/perbaikan lingkungan dan pengelolaan sumberdaya dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungannya sehingga tercapai stabilitas ekonomi dan sosial secara berkelanjutan. “Saya berharap dengan komitmen dan kerjasama kita dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup Indonesia temasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” katanya di akhir membacakan sambutan Menteri Negara Lingkungan Hidup. (***)


29

Komitmen Reformasi Birokrasi dan UU-ASN Komitmen Reformasi Birokrasi dan UU-ASN Birokrasi memiliki peranan penting dalam pelaksnaan pembangunan nasional. Sejak tahun 2010, presiden mengeluarkan Peraturan Presiden No 81 tahun 2010 tentang Grand Design reformasi birokrasi 2010-2025 sebagai amanat UU No 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jang panjang 2005-2025.

30


Lahirnya Perpres No 81 tahun 2010 itu, dalam rangka mendorong peningkatan pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan akuntabel. Grand design Reformasi Birokrasi untuk memberikan peta jalan bagi penataan birokrasi dan menstimulus inovasi birokrasi yang bermanfaat untuk mempercepat seluruh agenda pembangunan yang kini berjalan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dalam UU No 17 Tahun 2007 dijelaskan pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional.

Dengan telah disahkannya UU ASN, sejumlah kerja keras telah menanti kita. Di antaranya adalah regulasi kepegawaian serta manajemen kepegawaian, seperti batas usia pensiun dan komisi aparatus sipil Negara (ASN). Oleh karena itu, penyiapan dan peningkatan sumber daya manusia yang telah disebutkan, sangat keharusan dilakukan. Untuk itu fungsi diklat sebagai pencetak sumber daya manusia harus betul-betul merencanakan, mulai dari analis kebutuhan diklat, kebutuhan kompetensi yang dipersyaratkan, termasuk profesional pengelolaan diklatnya itu sendiri, begitu juga dengan rektrutmen, assesment centre, Computered Assisted Tesd (CAT) yang dilaksanakan dengan baik danbenar oleh badan kepegawaian Kabupaten bekasi. Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bekasi harus menerapan UU ASN, mulai dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau aparatur dalam mendukung reformasi birokrasi. “Kita harap, dengan ini dapat memberi informasi dan kebijakan kepegawaian, nama standar dan proesedur kepegawaian yang baru, kemudian menumbuhkan rasa konsistensi dan regulasi kepegawaian serta meningkatkan kualitas pelayananan dalam mendukung reformasi birokrasi,” Dengan UU ASN ini, mengatur dengan jelas sasaran kinerja pegawai, sehingga terwujudnya peran organsiasi untuk peningkatan kinerja dan terintegrasinya sistem kepegawaian dan ini diharapkan dapat dengan cepat diterapkan di pemerintah Kabupaten Bekasi. Disahkannya UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 15 Januari 2014 menandai proses modernisasi mesin birokrasi yang diharapkan selaras dengan kebutuhan jaman dan perkembangan dunia. Reformasi birokrasi dalam UU ini di-

arahkan pada penataan dan pengelolaan sumber daya manusia di sektor permerintahan (aparatur sipil negara, dulu disebut PNS). Visi UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diharapkan dapat mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, melayani dan sejahtera. Pengelolaan dan pengembangan SDM di Pemerintahan Kabupaten Bekasi, diharapkan dapat mengungkil potensi yang ada sehingga pada akhirnya dapat

Dengan UU ASN ini, kita optimistis percepatan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bekasi akan berjalan sesuai dengan harapan bersama.

menjadi asset dan modal (human capital) dalam sistem pemerintahan. Dengan UU Aparatur Sipil Negara ini, pemerintah Kabupaten Bekasi juga harus memiliki komitmen reformasi birokrasi terus diperkuat khususnya untuk meningkatkan independensi dan netralitas, kompetensi, kinerja/produktivitas kerja, integritas, kesejahteraan, kualitas pelayanan publik, serta pengawasan dan akuntabilitas aparatur sipil negara. Dengan transformasi pengelolaan

aparatur yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bekasi, dilakukan dengan tidak hanya mengubah tata kelola kelembagaannya tapi juga memberi insentif sebagai stimulus untuk memotivasi aparatur negara. Substansi уаnɡ terkandung ԁаƖаm UU ASN іnі juga memuat sejumlah perubahan ԁаƖаm sistem manajemen kepegawaian aparatur sipil negara secara keseluruhan di Kabupaten Bekasi, mulai ԁаrі sistem perencanaan, pengadaan, pengembangan karier dan promosi, penggajian, serta sistem ԁаn batas usia pensiun. Pemerintah Kabupaten Bekasi juga aka mengembangkan sistem manajemen kepegawaian didasarkan pada sistem merit уаnɡ mengedepankan prinsip profesionalisme/kompetensi, kualifikasi, kinerja, transparansi, obyektivitas, serta bebas ԁаrі intervensi politik ԁаn KKN. “Dengan UU ASN ini, kita optimistis percepatan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bekasi akan berjalan sesuai dengan harapan bersama. UU ASN ini merupakan salah satu komitmen besar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk terus mendorong tranformasi birokrasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tercapainya ketata-kelolaan pemerintahan yang respected, berintegritas, akuntabel dan transparan. Dengan Reformasi Birokrasi saya berharap dapat mengawal seluruh proses pembangunan yang sedang berjalan sehingga komitmen pembangunan daya saing dapat terus kita tingkatkan. Sebab, Birokrasi yang modern, sesuai kebutuhan zaman, dan dikelola dengan professional tentunya akan mendorong luaran pembangunan yang lebih berkualitas baik dari dimensi waktu, biaya, maupun SDM. Karena, Reformasi birokrasi diarahkan untuk mendorong pembaharuan paradigma dan tata kelola pemerintahan yang selama ini dipandang masih menyisakan banyak persoalan sehingga perlu ditata kembali dengan sejumlah inovasi pelayanan baik dengan mengoptimalkan pemanfaatan tehnologi.


31

Pemkab Bekasi Peringati Nuzulul Quran WIBAWA MUKTIPemerintah Kabupaten Bekasi, memperingati Nuzulul Quran tahun 1435 Hijriyah 2014 Masehi tingkat Kabupaten Bekasi yang dipusatkan di Masjid Nurul Huda, Jl KH Fudholi Kampung Kaum Utara RT 03/01 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Selasa (15/7). 32

“Peringatan Nuzulul Quran yang kita selenggarakan setiap tahun, selain untuk menyemarakkan syiar Islam, sekaligus juga mengingatkan dan mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk selalu menjadikan momentum ini untuk merefleksikan sejauhmana tiap kalam suci di dalamnya itu telah diaplikasikan dalam kehidupan nyata,” katanya. Dikatakannya, Nuzuulul Quran yang diperingati pada malam ini, sesungguhnya memiliki makna dan hakekat yang mendalam, yakni hadirnya sebuah kesadaran spiritual tentang jati diri manusia sebagai hamba Allah dan sekaligus sebagai khalifahNya. Sebagai hamba Al-


lah, dituntut untuk menjadi manusia yang selalu mengabdi kepadaNya. Sementara itu untuk melaksanakan fungsi kekhalifahan, Alquran memberi petunjuk agar setiap’ manusia memiliki keimanan yang kuat, istiqomah dalam beribadah, berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, bagikemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. Bulan Ramadhan, katanya, adalah bulan Allah SWT, bulan yang di dalamnya diturunkan Alquran Al-Karim sebagaimana Allah SWT berfirman yang artinya (beberapa hari yang ditentukan itu adalah) bulanRamadhan bulan yang di dalamnya di-

turunkan Alquran (qs : Al baqoroh: 185). Oleh karena itu, imbuhnya, bulan ini menjadi agung bukan dikarenakan puasanya, melainkan karena di dalamnya diturunkan Alquran. Alquran memiliki hukum dan hikmah di antaranya adalah hukum puasa. Ramadhan adalah syahru quran. Ini karena Alquran turun dibulan suci Ramadhan. TurunnyaAlquran bermakna turunnya pesan-pesan atau ajaran-ajaran ilahi untuk menyelesaikan berbagai problematika yang dihadapi oleh imanusia. “Pada kesempatan yang baik ini saya mengajak hadirin hadirat dan umumnya warga masyarakatKabupaten Bekasi untuk senantiasa meningkatkan kekhusuan berpuasa dengan amalan-amalan seperti membaca Alquran, Sholat Qiamul Lail baik Sholat Tarawih, Tahajud, Hajat ataupun sholat Taubat tentunya jangan tertinggal sholat fardhunya lima waktu sehari semalam dan utamanya adalah melaksanakan atas kewajiban kita untuk membayar zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal (harta benda),” katanya lagi. Oleh karenanya, katanya, sangat relevan apabila ayat pertama yang diturunkan untuk RasulullahSAW adalah Iqro - bacalah! - ini isyarat kuat bahwa pendidikan dalam Islam sangat penting. “Dengan membaca, kita memperoleh pengetahuan yang luas sekaligus membuka cakrawala akan kemahabesaran Allah SWT, tuhan pencipta alam semesta.. Kita perlu menyadari bahwa kita menjadibesar dan maju apabila penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat kita raih di atas dasar keimanan yang kokoh, kecerdasan intelektual yang tinggi, dan kesalehan sosial yang semakin kuat,” imbuhnya. Dalam kesempatan itu, bupati mengajak kepada segenap masyarakat Kabupaten Bekasi, membaca Alquran dan menghayati sefrta mengamalkan. Seperti kebanggaannya dengan prestasi warga KabupatenBekasi dalam melestarikan budaya membaca, seperti MTQ. apalagi

di Ramadhan seperti sekarang. “Namun, sekali lagi itu tidaklah cukup untuk menjadikan Alquran sebagai pedoman. harus ada penyadaran, terhadap warga bahwa di samping membaca Alquan, ada yang lebih penting dari itu yaitu mengaktualisasikannya,” kilahnya, sambil menambahkan, selain peringatan Nuzulul Quran, dalam kesempatan yang sama juga diresmikan pembangunan Masjid Jami Nurul Huda. (***)


33

Semangat Reformasi Menuntut Tatanan Pemerintahan yang Baik

WIBAWA MUKTI - Semangat reformasi telah menuntut kita sebagai aparatur negara, abdi negara dan masyarakat baik yang ada di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya, seiring dengan hal tersebut kita harus mampu untuk mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik dan benar guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

34


Hal itu dikatakan Bupati Bekasi, dr Hj Neneng Hasanah Yasin saat upacara Peringatan Pengibaran Bendera Merah Putih setiap tanggal 17 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi, di Plaza Pemerintah Kabupaten Bekasi. Dikatakannya, sebagaimana diketahui bersama di era reformasi saat ini, birokrasi sebagai komponen utama pengelola pemerintahan negara harus dapat meningkatkan kualitas pengabdian dan kinerja terbaiknya kepada masyarakat, bangsa dan negara dituntut untuk meningkatkan profesionalismenya, meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan tetap memelihara netralitasnya sebagai aparatur pemerintahan. Korpri katanyam telah menunjukkan peran dan tanggung jawab yang dalam tugas dan pengabdiannya pada bangsa dan negara, juga telah memantapkan pembinaan bagi anggotanya, baik itu dalam

pelaksanaan tugas pemerintahan maupun tugas-tugas lainnya sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku. “Saat ini adalah saat yang tepat untuk meningkatkan pembinaan para PNS di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi dalam satu kesatuan tertanam jiwa Korpri dalam kebhinekaan, karena jiwa Korpri adalah jiwa yang mengemban amanat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, jika semua ini berhasil dilaksanakan dengan baik, kita jalankan dengan penuh tanggungjawab dan kesungguhan maka kita dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan hal ini merupakan ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi,” katanya.

Menurutnya, tanpa terasa sudah bertemu kembali dengan bulan suci Ramadhan 1435 Hijriyah, bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. “Bersama bulan suci Ramadhan marilah kita tingkatkan derajat ketaqwaan kita kepada Allah SWT, salah satu sarana yang paling efektif untuk membina dan mencapai ketaqwaan adalah dengan cara berpuasa, oleh karena itu momentum ramadhan kali ini harus kita lalui dengan berpuasa selama satu bulan penuh, kita harus senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa,” imbuhnya. Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Bekasi bupati dalam kesempatan itu mengucapkan selamat menunaikan

ibadah puasa tahun 1435 hijriyah. Marhaban ya Ramadhan, bersama meraih kemenangan, semoga Allah SWT memberikan, kesehatan, taufiq dan hidayahnya kepada semua sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan mohon maaf lahir dan bathin. Sebelum mengakhiri sambutannya, dalam rangka mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih yang dilaksanakan setiap tanggal 17 bupati menyampaikan pesan kepada seluruh pegawai agar lebih meningkatkan lagi disiplin sebagai pegawai negeri sipil salah satunya wajib mengikuti apel pagi sebagaimana mestinya, karena disiplin merupakan salah satu pengabdian kepada masyarakat. (***)


35

WIBAWA MUKTI– Pembinaaan Bendahara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dilaksanakan, Selasa (29/4) di Ahadiat Hotel dan Bungalow.

36

Pemerintah Optimalkan Anggaran Setiap Program Penyelenggaraan kegiatan pembinaan bendahara ini, dimaksudkan untuk memberikan bekal pengetahuan, kemampuan dan keterampilan di bidang penatausahaan keuangan daerah serta upaya pemahaman terhadap peraturan baru tentang penatausahaan keuangan yang diberlakukan di lingkunganPemerintah Kabupaten Bekasi. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Muhyiddin dalam sambutan pada acara tersebut mengatakan, dalam melaksanakan pembangunan pemerintah daerah selalu mengupayakan optimalisasi anggaran pada setiap program yang telah direncanakan, untuk mewujudkan hal tersebut haruslah didukung oleh aparatur pemerintah daerah yang handal dan profesional, memahami regulasi dan peraturan perundang - undangan yang berlaku serta mengacu kepada setiap perubahan regulasi yang berkembang, hal ini tentunya bertujuan agar setiap pengeluaran yang terjadi dapat dipertanggungjawabkan secara lebih transparansi.


“Dalam kegiatan pembinaan bendahara ini tentunya diharapakan peserta dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sebagai bendahara serta meningkatkan kinerja khususnya dalam pengelolaan keuangan pada satuan kerja. Hal tersebut dapat dicapai manakala ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh dapat diimplementasikan sekaligus dikembangkan pada pelaksanaan tugas di instansi masing-masing,” katanya. Dijelaskannya, untuk menjadi bendahara juga harus memiliki sikap yang responsif dan apresiatif terhadap berbagai perubahan dalam manajemen keuangan daerah maupun manajemen pemerintahan secara umum. Sikap itulah,n katanya yang juga dapat mengimbangi berbagai perubahan kinerja yang semakin baik. Kita harus menyadari, bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dalam manajemen keuangan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari reformasi manajemen pemerintah secara komprehensif yang pada akhirnya mengarah pada akuntabilitas kinerja pemerintah dalam menjalankan fungsi. Menurutnya, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selanjutnya perlu ditekankan mulai saat ini harus lebih memahami terhadap jenis tugas atau wewenang yang dipercayakan, terutama dalam proses pencatatan belanja kegiatan pada organisasi perangkat daerah masing-masing. “Saya berharap saudara memiliki landasan sikap mental yang baik, jujur serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap kegiatan penatausahaan keuangan di organisasi perangkat daerah masing-masing sehingga setiap dana yang dikeluarkan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan. (***)

Sekda Akan Beri Sanksi Kades Penyeleweng Dana Posyandu WIBAWAMUKTI - Oknum Kepala Desa akan mendapatkan sanksi berat bila kedapatan melakukan penyelewengan terhadap dana bantuan Posyandu yang di luncurkan pada tahun 2013, kepala seluruh kepala Desa yg ada di kabupaten Bekasi. Ancaman itu datang dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Muhyiddin, belum lama ini kepada wartawan. Program bantuan dana pembangunan yang di peruntukan agar di setiap Desa didirikan dua pembangunan Posyandu Sementara, program tersebut banyak di bicarakan kalau bantuan itu byk di selewengkan. Selain itu beberapa terakhir ini banyak dilansir media massa yang menyebutkan program itu banyak diselewengkan oknum di pemerintahan desa. “Bawa ke saya datanya nanti saya turun langsung kelapangan, tegas muhyidin, nanti saya turun langsung kelapangan” Masih kata Muhyidin, namun sampai sejauh ini pihaknya belum menerima laporan secara resmi, sejauh ini pihaknya belum ada laporan dari dinas yang mengawasi realisasi pembangunan Posyandu. Sebab, ada dua dinas yang mengawasi

pembangunannya yakni Inspektorat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) yang juga menerima surat pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan anggaran posyandu. Pihaknya belum bisa memberikan sanksi apa yang harus diberikan kepada oknum kades yang sudah memanipulasi data SPJ, karena persoalan itu akan dipelajari terlebih dahulu sejauh mana penyelewengan dalam anggaraannya dan berapa uang negara yang dirugikan oleh kelakuan kades. “Kita belum bisa menjelaskan sanksi apa yang harus diberikan, dilihat dulu pelanggarannya,” paparnya. Sekda menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat diminta berperanserta mengawasi realisasi pembangunan Posyandu, sehingga jika ada oknum pemerintahan desa yang menyalahgunakan uang bantuan itu bisa ditindak sesuai Undang-Undang

Program pembangunan Posyandu di seluruh desa di Kabupaten Bekasi saat ini tengah dalam proses audit BPK.

Tindak Pidana Korupsi. “Laporkan ke saya nanti kami buatkan team untuk ke lapangan mengeceknya,” jelasnya. Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Abdullah Karim, mengatakan, saat ini pihaknya tengah menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bandung. Ketika nanti ditemukan ada oknum kepala desa yang menyelewengkan anggaran itu, bisa ditindak sesuai aturan yang berlaku. “Program pembangunan Posyandu di seluruh desa di Kabupaten Bekasi saat ini tengah dalam proses audit BPK,” ujarnya. Banyaknya laporan dari masyarakat terkait dugaan penyelewengan pembangunan posyandu, pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan camat masing-masing wilayah. Sebab menurutnya, yang bertanggung jawab dalam pengawasan realisasi pembangunannya adalah pemerintah kecamatan. “Semua laporan kami terima dan untuk selanjutnya kami akan tindaklanjuti, kami akan melakukan peneguran kepada kepala wilayahnya, jika terdapat indikasi yang mengarah ke sana,”paparnya. Dikatakannya, kalau ada oknum kepala desa yang menyelewengkan anggaran itu, bisa dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan harus dihukum sesuai peraturan yang berlaku. “Kami mengimbau kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Bekasi, agar dapat membangun Posyandu sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan, sehingga setiap program yang diberikan pemerintah daerah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Kami berharap agar pembangunan sesuai dengan yang telah ditentukan,” katanya. (Ewd)


37

Safari Ramadhan 2014

Tingkatkan Keimanan dan Ketakwaan Kepada Allah Swt WIBAWA MUKTI Masjid Al-Hidayah di Kecamatan Cikarang Barat, mendapatkan kehormatan dari pemerintah daerah (pemda) Kabupaten (Kab) Bekasi untuk menggelar safari Ramadhan.

38

Namun pada kegiatan safari Ramadhan pemda Kab. Bekasi ini, Bupati Kab. Bekasi, dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin, berhalangan hadir dikarenakan sakit. Sehingga kata sambutan Bupati dibacakan oleh Wakil Bupati Kab. Bekasi. H. Rohim


Mintareja, S. Sos. Walau tanpa kehadiran Bupati, safari Ramadhan berjalan dengan lancar, khidmat dan antusias masyarakat terlihat sangat baik. Masyarakat Cikarang Barat yang hadir memenuhi ruang samping

mesjid Al-Hidayah yang dipergunakan sebagai tempat acara. Selain Wakil Bupati yang hadir, tampak hadir Sekretaris Daerah Kab. Bekasi, DR. H. Muhydin MM, MBA, Asisten Daerah, Staf Ahli, Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, sejumlah kepala Dinas, Camat Cabang Bungin, Muara Gembong, Suka Karya, Suka Wangi, Cikarang Timur dan Kedung Waringin serta tokoh agama dan masyarakat. Dalam kata sambutannya, Camat Cikarang Barat, Ahmad A, SE, MM, mengatakan, bahwa pemilihan presiden di wilayahnya

berjalan dengan lancar aman dan terkendali. Hal ini berkat hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakatnya. Kecamatan Cikarang Barat menitik beratkan pembangunan pada sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, industri dan infra struktur guna mengejar ketertinggalan kecamatan Cikarang Barat dengan kecamatan yang lain di Kab. Bekasi. Untuk itu, Ahmad, demikian Camat Cikarang Barat biasa disapa, mengharapkan Wakil Bupati Kab. Bekasi dapat memberikan perhatian dan bimbingan untuk kemajuan Kecamatan Cikarang Barat.

Dalam kata sambutan Bupati yang dibacakan oleh Wakil Bupati, H. Rohim Mintareja, S. Sos, Bupati mengharapkan bahwa momen bulan Ramadhan ini dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Menanggapi permintaan pengurus DKM Masjid Al-Hidayah, kepada bekasikab.go.id mengatakan, “ Di sini hadir bapak Sekda dan Kabag Kesra, Wakil Bupati atau Bupati akan menandatangani saja permintaan dari DKM Mesjid apabila mendapat persetujuan dari Sekda,” katanya. (kab)


39

Bursa Kerja di MM2100

Sedot Perhatian 40 Ribu Pencari Kerja WIBAWAMUKTI Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)belum lama ini telah melaksanakan Bursa Kerja yang di Buka langsung Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin yang didampingi oleh unsur Muspida, SKPD, dan juga para camat dengan diikuti oleh hampir 48 perusahaan industri di semua kawasan industri kabupaten Bekasi, menyedot perhatian puluhan ribu orang pencari kerja, yang dibuka untuk umum baik warga kabupaten bekasi maupun luar daerah. 40

Bahkan lokasi areal kegiatan cukup padat dan terjadi kemacetan panjang yang didominasi parkiran ribuan kendaraan sepeda motor yang diselenggarakan di areal parkir Masjid Baitul Mushthafa Kawasan MM2100, Jalan Kalimantan Blok DD,Kawasan Industri MM2100 Cikarang Barat (Depan PT AHM). Bupati Neneng Dalam sambutanya sangat bangga bisa terselenggara kegiatan bursa kerja di lokasi tersebut yang bisa


menyedot perhatian puluhan ribu pencari kerja, dan menurut dia, acara tersebut lebih meriah dan ramai dibandingkan acara bursa kerja sebelumnya yang seringkali diadakan oleh pihak pemkab bekasi. “Saya rasa kegiatan bursa kerja ini adalah kegiatan yang paling banyak peminatnya, sehingga begitu banyak yang berdatangan di lokasi ini,”jelasanya. Bahkan Ia berharap terus mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

(Disnakertrans) Kabupaten Bekasi untuk terus mengadakan acara serupa dengan terus meningkat kuantitas dan kualitasnya, sehingga Program kerjanya selama ini tahun ini, dan sekaligus realisasi bentuk janji politiknya untuk memenuhi penyerapanan tenaga kerja sebanyak 50 ribu bisa tercapai dengan baik. “Kami berharap setiap perusahaan yang ikut partisipasi membuka lowongan kerja di masing-masing perusahaanya, agar dapat lebih mengakomodir pencari kerja warga asli kabupaten bekasi,”katanya. Disinggung terhadap adanya asumsi kegiatan bursa kerja tersebut hanya sebuah slogan yang terkesan adanya tumbal sulam yang dimana setiap perusahaan masih mengunakan sistem outsoursing (tenaga kontrak), sehingga lowongan kerja itu pengganti mereka yang habis masa kontraknya.Namun hal itu langsung dibantah oleh bupati, karna menurutnya tidak semuanya seperti itu, karna ada mekanisme dan regulasi aturan yang mengatur itu, namun hingga kini yang jelas lowongan kerja tersebut

terus ada seiring perkembangan industri dikabupaten bekasi yang semakin luas dan terus bertambah. “Tidak seperti itu, yang jelas acara ini cara kita bagaimana mereka tidak menggangur, dan terkait persoalan tenaga kontrak itu semua ada aturanya yang sudah mengatur hal itu,”katanya. Bahkan menurut Neneng secara optimis penyerapan 50 ribu tenaga kerja bisa tercapai bahkan bisa lebih dari angka tersebut, namun dirinya mengaku tidak akan berhenti terhadap rencananya untuk terus mengadakan kegiatan serupa, walaupun nantinya sebelum kurun waktu lima tahun dirinya menjabat jadi bupati kegiatan tersebut tetap ada. “Hal ini akan terus kita lakukan walaupun target penyerapan 50 ribu sudah tercapai, sehingga akan membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat, agar terus memberikan kemajuan bagi kabupaten Bekasi,”jelasnya. Sementara dalam sambutan, Wakil Ketua Apindo Kabupaten Bekasi, Darwanto mengatakan, pihaknya selaku pengurus Apindo dan juga pengolala

Kawasan MM2100 berkomitmen akan terus bersinergi dengan pemkab bekasi untuk terus mendukung kegiatan bursa kerja, sehingga para pencari kerja dikabupaten bekasi dapat difasilitasi dengan baik untuk diberikan kesempatan bekerja di berbagai perusahaan industri yang ada dikabupaten bekasi. “Ini merupakan acara perdana bursa kerja yang diadakan di kawasan MM2100, namun kita sangat merespon baik terhadap antusias para pelamar kerja yang datang ke lokasi ini, mudah-mudahan diantara mereka dapat kesempatan bekerja disalah satu perusahaan yang ada disini,”jelasnya. Sementara itu,Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Bekasi, Effendi mengatakan serta mengamini pernyataan Bupati pada saat sambutannya, karna selama bursa kerja di lakukan oleh dinasnya baru kali ini pelaksanaan bursa kerja yg sangat di padati oleh pengunjung para pencari kerja, terlihat dari pukul jam 6 pagi para pengunjung sudah memadati hingga puluhan ribu orang. Masih menurutnya Kegiatan yang gelar oleh dinasnya bukanya hanya


41

42


kegiatan formal saja,namun juga ada kegiatan informal berupa pelatihan kewirausahaan yang nantinya akan disalurkan ke berbagai perusahaan. “Ya kita terus berkomiten untuk terus mendorong masyarakat bisa bekerja secara layak baik dengan kegiatan formal seperti ini, maupun kegiatan informal berupa pelatihan-pelatihan ketenaga kerjaan dan juga kewirausahaan,”jelasnya. Sementara ketua panitia pelaksana kegiatan dari Habe production selaku event Organiser, Ewwy mengatakan, kegiatan bursa kerja secara perdana di MM2100 terbilang sukses dengan dibuktikan puluhan ribu pencari kerja datang kelokasi tersebut, namun begitu dirinya tidak cukup puas diri karna kedepanya kalau pihaknya masih dipercaya untuk mengelar even serupa berjanji akan lebih baik lagi, terutama terhadap pengaturan antrian para pencari kerja agar bisa lebih tertib lagi. “Ya mungkin animo masyarakat yang cukup tinggi, sehingga disetiap stand dipadati oleh pelamar kerja dan mereka harus rela berdesakan, hal ini adalah sinyalemen positif terhadap penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak lagi kedepanya,”katanya. Selain itu,kedepanya kemungkinan akan di sediakan tim medis, hal ini untuk mengantisipasi adanya para pencari kerja yang mengalami pingsan akibat berdesak-desakan untuk bisa memberikan lamarannya pada stand-stand perusahaan yang sudah di sediakan. Masih menurutnya dari total 48 perusahaan yang ada, tersedia kebutuhan lowongan kerja bisa menyerap sekitar 3600 orang, namun dari puluhan ribu orang diantaranya yang tidak diterima tidak perlu kecil hati, karna masih banyak juga perusahaan yang tidak ikut didalam stand bursa kerja membuka lowongan kerjanya. “Jadi untuk pencari kerja yang tidak diterima masih ada kesempatan lagi diluar perusahaan yang ada didalam stand ini, karna tidak semuanya perusahaan yang membuka lowongan kerja bisa ikut di kegiatan bursa tenaga kerja ini,”jelasnya.(Ewy)

Pesatnya Laju Pembangunan Munculkan Kepadatan Penduduk WIBAWA MUKTI - Seiring dengan pesatnya laju pembangunan berbagai fenomena muncul antara lain terjadinya peningkatan kepadatan penduduk. Hal ini perlu dicermati dalam mengambil langkah kebijakan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan pada masa yang akan datang guna mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Begitu kata Bupati Bekasi, dr Hj Neneng Hasanah Yasin, dalam sambutannya pada acara Pencanangan Bhakti Ikatan Bidan Indonesia (IBI), 30 April 2014 di Gedung Wibawa Mukti, Pemkab Bekasi yang dibacakan Sekretaris Kabupaten Bekasi, Muhyiddin. Menurutnya, tingginya laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Bekasi hasil sensus tahun 2010 sebesar 4, 7% dimana kontribusi terbesarnya adalah dari laju pertumbuhan penduduk migrasi yang berdampak sangat besar terhadap kebijakan di bidang pembangunan yang lain. Sedangkan untuk laju pertumbuhan alami di Kabupaten Bekasi katanya, hanya 1,8 dari total laju pertumbuhan penduduk. Dikatakannya, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi yang terbentuk pada awal tahun 2009 memiliki tugas dan wewenang di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan telah menunjukkan kinerja yang baik di antaranya dalam meningkatkan peran serta masyarakat, dalam hal ini para pasangan usia subur yang belum menjadi peserta KB untuk mengikuti program keluarga berencana, dengan program keluarga berencana diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam menekan laju pertumbuhan penduduk alami

diKabupaten Bekasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pendataan keluarga tahun 2013, imbuhnyamenunjukkan adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat khususnya pasangan usia subur dalam mengikuti dan mensukseskan program KB, karena dari jumlah pasangan usia subur sebesar 731.711 yang mengikuti program KB jumlahnya adalah 513.860 atau 70,23%. “Tingginya angka kesertaan ber KB ini berdampak besar terhadap pengendalian laju pertumbuhan penduduk alami,” kilahnya. Menurutnya, keberhasilan ini patut memperoleh apresiasi dari semua pihak khususnya diri bupatipribadi memberikan penghargaan yang tinggi kepada seluruh jajaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana karena sampai saat ini telah menjalankan tugas pokok serta fungsinya dengan baik. Peran IBI dalam mensukseskan program keluarga berencana kata bupati, tidak diragukan lagi. IBImenjalankan perannya melalui kegiatan bhakti ibi yang mulai dilaksanakan bulan Januari sampai denganDesember setiap tahunnya. Hal ini katannya, bertujuan untuk mendukung percepatan pencapaian mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB terutama metode kontrasepsi jangka panjang dan

kesehatan reproduksi secara konkritnya adalah bertujuan meningkatkan peserta KBbaru dan menjaga kelangsungan ber-KB pasangan usia subur yang ada di Kabupaten Bekasi. Lebih lanjut dikatakan, adanya kegiatan bhakti IBI ini sudah selayaknya kegiatan ini mendapat dukungan dari semua pihak agar apa yang menjadi sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan dan strategi bhakti IBI dapat tercapai dengan baik. “Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada IBI yang telah memberikan kontribusi besar bagi suksesnya program KB di Kabupaten Bekasi terutama untuk pencapaian peserta KB baru dan pembinaan peserta KB aktif,” imbuhnya. (***)


43

Bupati Bekasi Adakan Pengarahan Kenaikan Pangkat WIBAWAMUKKTI Bupati Kabupaten Bekasi, dr, Hj, Neneng Hasanah Yasih, belum lama ini adakan pengarahan kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, di adakan Aula Wibawa Mukti. 44


Bupati Bekasi dr. Hj. Neneng Hasanah Yasih berkenan memberi pengarahan kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi Periode 1 April 2014 dalam pengarahan nampak hadir Bapak Sekretaris Daerah Dr. H. Muhyiddin, MM, MBA dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Drs. H. CARWINDA, M.Si. Dalam pengarahan tersebut Bupati Bekasi selalu mengingatkan bahwa visi dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment) dengan misi mewujudkan Birokrasi yang bersih,profesional, transparan, akuntabel, melayani dan memperdayakan masyarakat. Mengingat Visi dan Misi tersebut Bupati Bekasi merasa berkepentingan untuk memberikan arahan dalam rangka pembinaan pegawai dengan point-point sebagai berikut : Sebagai abdi negara dituntut untuk selalu tampil prima, tanpa cela, jaga dan

junjung tinggi kehormatan pribadi (dignity) dalam bergaul dengan masyarakat dengan demikian maka harkat dan martabat negara akan terjaga. Sebagai abdi masyarakat harus berbaur dengan masyarakat, mengerti dan tanggap terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat dimanapun bertugas. Dengan kenaikan pangkat diharapkan berbanding lurus dengan meningkatnya prestasi dan kinerja. Sebagai mana visi dan misi reformasi birokrasi diharuskan bisa bekerja dengan lebih keras dan cerdas dalam segala hal. Sesuai agenda nasional yaitu Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2014 saya harap berperan aktif untuk mengajak masyarkat menggunakan hak pilihnya dan jangan golput. Selain hal tersebut Bupati juga mengingatkan tentang peraturan yang menyangkut PNS. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang memuat kewajiban, larangan dan hukuman disiplin bagi PNS, ketentuan dalam peraturan ini sangat jelas dan bahkan cenderung cukup keras sebagai contoh seorang PNS dapat diperhentikan dengan tidak hormat hanya karena yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Penilaian Prestasi Kinerja PNS, dengan berlakunya peraturan ini maka di akhir tahun 2014 DP3 pegawai telah berubah tidak lagi menunjukan

angka-angka yang menjadi kewenangan pimpinan, akan tetapi penilaian yang komprehensif dari seluruh rangkaian managemen kinerja, yang berawal dari penyusunan perencanaan prestasi kerja yang berapa sasaran kerja pegawai (SKP), penetapan tolak ukur yang meliputi aspek kwantitias, kwalitas, waktu serta biaya dari setiap tugas jabatan. Lalu penilaiannya dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditentukan dengan realisasi dalam pelaksanaan tugas.(Ewy)


45

Pemkab Bekasi Lahirkan Perda RTRW WIBAWAMUKTI - Pemerintah Kabupan Bekasi sudah banyak mendirikan perusahaan di luar kawasan Industri, yang pada akhirnya banyak merampas lahan pertanian untuk lokasi pembangunan pabrik.

Kondisi ini sudah lama terjadi. Dan Tidak sedikit lahan pertanian berubah fungsi, menjadi pabri. Dampaknya, lahan pertanian di Kabupaten Bekasi, luasnya semakin berkurang. Untuk menertibkan terjadinya perubahan peruntukan dan guna menyelamatkan lahan pertanian di Kabupaten Bekasi, pemerintah Kabupaten Bekasi, kini telah membuat Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah. Nantinya, Perda RTRW itu, akan memperkuat dalam pertanahan lahan pertanian yang ada di Kabupaten Bekasi. Karena, Perda RTRW akan mengatur 46

pendirian perusahaan yang akan berdiri diluar kawasan industry. Sekretaris Daerah (SEkda) kabupaten Bekasi, Muhyiddin, belum lama ini kepada wartawan mengatakan, Pemkab Bekasi akan menertibkan perussahaan yang ada di luar kawasan industry dan tidak sesuai dengan Perda RTRW. Menurutnya, penertiban ini akan dilakukan guna mengatur dan mempertahankan lahan pertanian. Nantinya, rencana pembangunan perusahaan di luar kawasan industry harus mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Perda RTRW.


Sehingga, tidak ada lagi, lahan pertanian yang terbangun perusahaan. Karena, dalam Perda RTRW diatur lokasi yang diperuntukkan pembangunan perusahaan di luar kawasan. Dengan begitu pengusaha juga dapat mengetahui mana lokasi untuk industry dan mana lokasi yang harus dipertahankan menjadi lahan pertanian. “Perda ini penting guna mengatur perusahaan yang berada di luar kawasan industry,” kata Muhyiddin. Dikatakan Muhyiddin, selama ini sebelum adanya Perda RTRW, pihaknya sangat prihatin dengan kondisi lahan pertanian yang ada di Kabupaten Bekasi, karena semakin lama semakin berkurang. Dengan Perda RTRW ini diharapkan lahan pertanian yang ada di Kabupaten Bekasi dapat bertahan, sehingga swasembada beras dapat juga dipertahankan. “Dengan Perda itu kita akan tertibkan,” tambahnya. Hanya saja katanya, untuk perusahaan yang sudah berdiri sebelum diterbitkannya Perda RTRW tidak akan diganggu dan dapat menjalankan usahanya seperti biasa. Karena, Perda RTRW yang ada saat ini hanya akan mengatur perusahaan yang akan berdiri di kawasan industry dan baru akan membangun. Menurut Muhyiddin, dalam rangka meminimalisir berubahnya lahan pertanian menjadi lahan industry, pihaknya juga sudah menyiapkan Raperda Lahan Abadi yang luasnya mencapai 32 ribu hektar. Raperda itu juga disiapkan sebagai antisipasi pengamanan lahan pertanian agar tidak beralihfungsi menjadi lahan industry, dan dapat menjamin kelangsungan ketahanan pangan di Kabupaten Bekasi. (Ewd)

Karang Taruna Harus Mampu Tingkatkan SDM WIBAWA MUKTI – Pada rapat kerja Karang Taruna Kabupaten Bekasi, Bupati Bekasi, dr Hj Neneng Hasanah Yasin berharap, seluruh peserta untuk dapat bekerja keras dalam memajukan kegiatan organisasi sekaligus mampu merumuskan strategi dan program baru bagi pengembangan Karang TarunaKabupaten Bekasi sehingga pada saatnya nanti, peran serta Karang Taruna Kabupaten Bekasi dalam mengisi pembangunan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi. Momentum rapat kerja ini katanya, diharapkan dapat memberikan semangat dan tekad harus siap mewujudkan amanat dan harapan masyarakat Kabupaten Bekasi untuk senantiasa memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan sumber daya manusia terutama di bidang kepemudaan, kemasyarakatan dan sosial sekaligus membantu pemerintah daerah bagi peningkatan kesbahteraan masyarakat. Karang Taruna imbuhnya, sebagai informal leader, diharapkan memiliki kapabilftas dan integrttas yang tinggi dengan senantiasa menunjukkan jati diri yang sesuai dengan jiwa semangat kebangsaan sebagaimana terkandung dalam nilai-nilai Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. “Kami yakin kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia di hari-hari mendatang akan semakin lebih baik, khususnya di Kabupaten Bekasi,” kilahnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa hal yang disampaikan bupati di antaranya: 1. Ingat dan camkanlah arti tulisan yang tercantum dalam lambang Karang Taruna “Adhitya KaryaMahatva Yodha”

apabila semuanya dirangkai dalam pengertian dan lambang akan terjalin harmoni melodi yang indah. 2. Mengajak kepada seluruh anggota Karang Taruna se Kabupaten Bekasi untuk berperanakt1f serta turut membangun dan mengembangkan wilayah Kabupaten Bekasi. Menjaga dan mengawal proses pembangunan serta mengembangkan potensi ekonomi di wilayah Kabupaten Bekasi. Berperan aktif menjaga kondusifnya wilayah Kabupaten Bekasi sebagai daerah industrl 3. Tingkatkan semangat persatuan dan kesatuan di antara sesama warga Kabupaten Bekasi dan organisasi-organisasi lainnya, sehingga tercipta situasi yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 4. Tumbuh dan kembangkanlah dalam diri jiwa nasionalisme dan semangat patriotisme

sehingga tugas-tugas yang akan dilaksanakan bukan suatu beban, tetapi merupakan kehormatan. 5. Mendahulukan kepentingan yang lebih besar yaitu bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi atau golongan. (***)


47

Tekan Angka Kejahatan

Diskominfo Imbau Pemilik Warnet Tidak Sediakan Situs Porno WIBAWA MUKTI - Makin banyaknya persoalan asusila seperti pelecehan seksual yang dilakukan kalangan anak-anak di bawah umur, sungguh sangat memprihatinkan. Terlebih, banyak anak-anak di bawah umur yang melakukan itu, karena tidak adanya pengawasan dari orangtua secara ketat terhadap internet yang digunakan.

Kepala Bidang (Kabid) Pos dan Telekomunikasi (Postel) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bekasi, Drs. H. EDI ROCHYADI, MM kepada WM, mengatakan, dengan banyaknya situs porno yang mudah di akses di internet itu, dapat merusak jiwa anak-anak. Untuk itu, kata dia, pihaknya selaku pengawas di Diskominfo, selalu menghimbau terhadap pengguna maupun pemilik warung internet (warnet), guna menekan atau meminimalisir angka kejahatan akibat internet, terlebih situs porno. “Kita sudah sering menghimbau kepada pemilik warnet untuk tidak melayani situs-situs porno, terlebih kepada anak-anak,” ujarnya. 48

Diakuinya, untuk penggunaan internet, seharusnya pengguna mengakses untuk hal-hal yang positif. Sebab, katanya, penggunaan internet itu, semata-mata untuk memudahkan masyarakat dalam membuka cakrawala dunia. Sehingga, lanjutnya, masyarakat tidak buta akan internet. Karena, sambungnya, di negara maju, internet itu sebagai akses yang digunakan sehari-hari oleh masyarakatnya. “Internet itu untuk hal positif dan untuk mencerdaskan bangsa,” tegasnya. Dalam himbauan yang dilakukan Diskominfo Kabupaten Bekasi itu, sambung Eddy, pihaknya bukan hanya asal memberikan himbauan saja. Namun katanya, pihaknya turun langsung ke


warnet-warnet yang ada, untuk memberikan sosialisasi terhadap pengguna dan pemilik warnet. Hal seperti itulah, kata Eddy, sebagai bentuk upaya yang cukup efektif untuk menekan angka pelecehan seksual yang disebabkan oleh internet yang digunakan secara negatif oleh si pengguna. “Ketika memberikan himbauan ke pemilik warnet, kita datangi tempat mereka dan melakukan kerjasama, untuk tidak melayani situs-situs yang berbau porno. Bahkan, kita juga menghimbau kepada pemilik, agar jam operasionalnya dibatasi, jangan sampai 24 jam, karena ditakutkan mengganggu kenyamanan warga sekitar,” ujarnya berharap. (Alf)

DPPKAD Akan Benahi Reklame Tak Berizin WIBAWA MUKTI - Terkait maraknya reklamereklame liar tidak berijin di Kabupaten Bekasi, ditemukan pula yang melanggar sampai keluar zona, memakan bahu jalan yang sudah ditentukan. “Kami sudah memberi pemberitahuan, teguran, bahkan kami sudah mengirimkan surat secara lisan kepada para pengusaha, sudah berulangkali. Sepertinya pengusaha reklame tidak mengindahkan dan tidak berniat baik untuk membenahi,” ungkap Kepala Bidang (Kabid) Pajak Lainnya pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bekasi, Andung Adi Purwanto. Dikatakan Andung, sekarang ini pihaknya sedang gencar membenahi reklame-reklame yang tidak berijin serta menata pendiriannya bahkan administrasinya. Menurut dia, pihaknya tidak serta merta mencopot reklame yang sudah berdiri, karena pihaknya perlu biaya untuk pencopotan reklame yang nakal dan liar. “Pencopotan reklame yang sudah berdiri butuh biaya, yang bisa mencopot reklame pun bukan orang biasa, harus yang ahlinya pula,” ucapnya. Ditambahkan Andung, pihaknya masih akan membenahi reklame-reklame yang sekiranya melanggar. Bahkan kata dia, pihaknya juga akan bekerja sama dengan

dinas terkait di Kabupaten Bekasi. “Kami tidak mungkin bekerja sendiri untuk menertibkan reklame-reklame yang sudah ada, kami akan bersinergi dengan dinas terkait di Pemkab Bekasi,” tegasnya. Dia menghimbau, agar para pengusaha reklame lebih kooperatif, memperhatikan titik pemasangan reklame yang sudah

berdiri sekarang dan jangan melanggar. Apabila ditemukan melanggar, kata dia, pihaknya tidak segan-segan mencopot reklame yang telah terpasang. “Pengusaha reklame harus lebih kooperatif dan memperhatikan pemasangan reklame yang benar, aman pastinya untuk pengguna jalan,” pungkasnya. (Ewd)


49

4 1 0 2 n e t a p i s a is sosial

50


Wibawa Mukti Wibawa l Edisi Mukti Khusus l Edisi HariTriwulan Jadi Kab. Pertama Bekasi 2014

51

Pembangunan Infrastruktur dan Pendidikan

Pemkab Bekasi Terima Rp 480 Miliar WIBAWAMUKTI - Penyerapan anggaran bantuan dari Provinsi Jawa Barat, mengenai Pembangunan infrastruktur dan pendidkkan di Kabupaten Bekasi, masih belum terbangun dengan baik. Hal ini terlihat tidak maksimalnya dilakukan. Padahal, setiap tahunnya, bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat cukup besar dan dapat digunakan sepunhnya untuk pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Dengan adanya persoalan itu, pihak Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Barat, Buyung Iksal mendesak pemerintah Kabupaten Bekasi, dapat menggunakan anggaran bantuan dari provinsi Jawa Barat yang nilainya mencapai Rp 480 miliar di tahun 2014. Dikatakan Buyung, apa pun bentuk dan persoalannya, Pemkab Bekasi, harus

52

optimal dalam penggunaan anggaran bantuan yang diberikan pemerintah Jawa Barat itu. Sehingga, jika penggunaannya optimal, pelaksanaan pembangunan akan menjadi lebih baik. “Saya berharap, Pemkab Bekasi dapat memanfaatkan dana bantuan itu, untuk pemenuhan pembangunan infrastruktur dan pendidikan di Kabupaten Bekasi,” katanya,belum lama ini kepada wartawan, saat berada di Pasar Bersih Jababeka, Cikarang. Menurutnya, bantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai Rp 480 miliar


merupakan dana bagi hasil dari sector pajak dan lainnya. “Ini kan dana bagi hasil, sehingga, harus dikembalikan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bekasi, karena yang membayar pajak, kan masyarakat Kabupaten Bekasi juga,” kilahnya. Malah kata Buyung, anggaran itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya, bukan saja untuk pembangunan infrastruktur dan pendidikan saja, melainkan, rencana pembangunan sector lain pun jika membutuhkan anggaran dapat diambil dari anggaran bantuan itu. Hanya saja katanya, penyerapan yang dilakukan pemeringtah daerah ini sering tidak maksimal. Dampaknya anggaran bantuan yang tidak terserap itu harus dikembalikan lagi ke pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Jika ini terus terjadi kan sayang, sehingga harus benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi dengan optimal. Jika terserap dengan baik, tentu pembangunan di Kabupaten Bekasi akan lebih baik juuga,” paparnya. Dikatakannya, pihaknya terus mendorong agar pemerintah Kabupaten Bekasi dapat memanfaatkan anggaran bantuan itu dengan maksimal. Menjawab pertanyaa, Buyung mengatakan, untuk infrastruktur jalan yang menjadi tanggung Jawab Provinsi Jawa Barat diakuinya sudah selesai dan tak ada lagi yang rusak, khususnya di Jalan Serang- Cibarusah, sementara Jalan Setu hingga ke Bogor akan dianggarkan dan dilakukan perbaikan. Pihaknya akan membantu mengangarkan jalan alternatif Marunda - Tarumajaya hingga ke Cabangbungin di 2015. (Ewd)

PDAM Tirta Bhagasasi

24 Pegawai Diberangkatkan Umroh

WIBAWAMUKTI - Perogram rutin Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi, Kamis (27/3) ini memberangkatkan pegawainya Sebanyak 24 pegawai hari ini berangkat Umroh. Keberangkatan puluhan pegawai perusahaan milik Pemerintah daerah itu dibiaya seluruhnya oleh perusahaan. Puluhan pegawai yang rencananya akan berangkat pada hari Kamis (27/3) itu dilepas jajaran direksi PDAM Tirta Bhagasasi, yakni Direktur Utama Usep Rahman Salim, Direktur Umum Solihat, Direktur Tehnik Aruzi dan Direktur Usaha Maman, diaula kantor PDAM beberapa waktu lalu. Menurut Solihat selaku Direktur Umum PDAM Tirta Bhagasasi kepada WM, usai pelepasan puluhan pegawai mengatakan, kegiatan pemberangkatan Umroh bagi para pegawai PDAM Tirta Bhagasasi ini sudah dilakukan sejak empat tahun lalu, di mana jumlah pegawai yang diberangkatkan bervariasi mulai dari 16 orang hingga 24 pegawai. Adapun program ini kata dia, merupakan lanjutan dari program sebelumnya yang dimulai pada tahun 1997, dimana

pada tahun itu PDAM Tirta Bhagasasi memberangkatkan Haji bagi pegawai. “Dalam evaluasi yang dilakukan, pemberangkatan Haji bagi pegawai hanya dapat dilakukan dalam jumlah sedikit, makanya dirubah menjadi keberangkatan Umroh. Kalau Umroh pegawai yang berangkat jauh lebih banyak karena biaya yang relatife lebih murah,” papar lelaki yang akrab disapa Ebot itu. Adapun kriteria pegawai yang ditunjuk untuk diberangkatkan Umroh tambah Ebot yang didampingi Kepala Bagaian Kepegawaian, Eman yakni bagi para pegawai yang memenuhi beberapa kriteria diantaranya, memiliki loyalitas yang tinggi, berprestasi dan masa kerja yang cukup termasuk sehat jasmani. Lebih jauh Ebot mengatakan, pihaknya sangat berharap dengan kegiatan positif

seperti ini dapat mengubah mental dan prilaku para pegawai. Artinya kita dari PDAM tidak mengatakan bahwa pegawai yang ditunjuk bermental dan prilaku tidak baik,” papar lelaki asli Bekasi itu. Ebot juga mengatakan, keberangkatan Umroh puluhan pegawai PDAM yang dilepas hari ini merupakan gelombang kedua setelah gelombang pertama dilakukan pada Januari 2014. “Intinya semua biaya hingga uang saku bagi pegawai akan ditanggung pihak perusahaan, jadi bagi pegawai yang akan berangkat tidak perlu menyiapkan apapun,” tuturnya. Menjawab pertanyaan akan jika terjadinya halangan bagi pegawai yang ditunjuk hingga tidak bisa berangkat, Ebot mengaku akan digantikan oleh pegawai lain, namun tetap pada bagian atau cabang yang sama. (Ewy)


53

106 Tahun Kebangkitan Nasional

Wajah ke-Indonesiaan Banyak Mengalami Perubahan WIBAWA MUKTI - Jika dihitung dari titik awal Kebangkitan Nasional tahun 1908, maka pada tahun 2014 ini, kita sudan lebih dari seratus tahun berproses dalam kesadaran kita untuk menjadi bangsa yang berdaulat, menjadi bangsa yang memiliki identitas dan jati diri di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demikian dikatakan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Tifatul Sembiring dalam sambutannya pada upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke 106 tahun 2014 yang dibacakan Wakil Bupati, Rohim Mintareja, Selasa (20/5), di Plasa Kompleks Perkatoran Pemkab Bekasi. Lebih lanjut dikatakannya, wajah dan corak ke-Indonesia-an kita pun tentunya telah banyak mengalami pe54

rubahan, dan perkembangan seiring dengan perubahan jaman dan tuntutan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itulah, katanya, dalam rangka tetap menjaga semangat dan nilainilai kebangsaan yang telah dirintis oleh para pendahulu kita, kita tidak boleh lengah, tapi justru harus semakin waspada dan cerdas dalam menghadapi berbagai perubahan dan kemajuan yang berproses


secara terus menerus tersebut. Dijelaskannya, momentum 1908 dan 1928 adalah momentum kaum muda yang bercita-citaIndonesia merdeka. Pemikiran dan cita-cita mereka, berlanjut melalui perjuangan para pemuda periode tahun 1945-1949. Mereka berjuang bagi tegaknya bangunan ke-Indonesiaan yang merdeka dan berdaulat. Revolusi kemerdekaan sambungnya,

yang membangun nasionalisme tanpa pandang bulu, revolusi yang menjadi motor penggerak mobilitas sosial bagi seluruh komponen bangsa. Revolusi yang pada gilirannya memberi ruang dan peluang bagi setiap anak bangsa untuk berbakti, mengabdi dan berkiprah sesuai profesi, keahlian dan bidang yang digelutinya. Makna nasionalisme sesungguhnya, yakni penerapan cara berpikir, bersikap dan berperilaku yang secara ideologis merupakan kristalisasi kesadaran berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan semangat dan jiwa kebangkitan nasional tersebut, katanya, maka peringatan HariKebangkitan Nasional ke-106 tahun 2014 ini mengambil tema “Maknai Kebangkitan Nasional Melalui KerjaNyata dalam Suasana Keharmonisan dan Kemajemukan Bangsa”. Tema ini menurutnya, mengandung tiga makna yang sekaligus menjadi instrumen ukuran sejauh mana nilai-nilai nasionalisme terimplementasi dalam karsa, cipta dan karya kekinian kita secara nyata. Artinya, nasionalisme bukan sekadar diskursus dan wacana yang soraksorai. Makna nasionalisme kekinian bukan lagi kamuflase kerinduan romantisme perjuangan masa lalu. Tetapi bagaimana mengimplementasikan romantisme perjuangan tersebut ke dalam pola pikir, pola sikap dan perilaku kebangsaan selaras dengan tuntutan zaman. Membangun Indonesia baru di masa depan adalah antitesis dari kepentingan kelompok dan individu, antitesis berpikir kedaerahan, antitesis dari cara berperilaku kepartaian atau golongan. “Nasionalisme yang diperlukan adalah nasionalisme yang berkontribusi bagi kedaulatan dan harga diri bangsa kita,” katanya lagi. Disebutkan, makna kedua, bahwa kita pada dasarnya menginginkan sebuah keharmonisan dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nasionalisme terbangun bukan dari perilaku saling menuding,

bukan saling menyalahkan dan bahkan bukan untuk saling menyingkirkan. Kekuatan kebangsaan tersemai dalam kohesivitas yang harmonis dari kekuatan dan energi potensi yang telah kita miliki. komitmen untuk berbagi dan bersinerji dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional itulah yang menjadi ukuran, sejauh mana karsa, cipta dan karya kita sudan memberikan kekuatan bagi terbangunnya keharmonisan perilaku dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang amanah. Makna ketiga, katanya, adalah memberi rujukan bahwa kekuatan sebuah bangsa tercirikan dari bagaimana perbedaan dan kemajemukan dapat terkelola menjadi kekuatan. itulah niat mulia untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang dimiliki bangsa ini melalui sumpah pemuda pada 28 oktober 1928. Indonesia yang memiliki lebih dari 300 kelompok etnis, imbuhnya, lebih dari 250 bahasa daerah dalam percakapan; keragaman dan komposisi pemeluk agama yang tersebar di seluruh nusantara adalah sebuah kekayaan sekaligus kekuatan. Sebagai negara yang kaya akan keberagaman etnis, suku, budaya, dan agama, menyadari bahwa kohesivitas kesadaran akan keragaman senantiasa harus terjaga secara terus menerus dan berkesinambungan. “Nilai-nilai toleransi akan perbedaan, nilai-nilai kemajemukan yang tumbuh berkembang atas dasar komitmen dan

kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak boleh luntur sampai kapanpun,” jelasnya. Namun demikian, sambungnya, fenomena kemajemukan yang bergulir akhirakhir ini tampaknya sedikit mengalami penggerusan dari hakekat nasionalisme itu sendiri. semangat persatuan demi menjunjung tinggi sikap nasionalisme yang dulu didambakan dan dibanggakan kini menjadi kekhawatiran bersama. Dikatakannya, konflik antar etnis, antar agama, tawuran antar pelajar, tawuran antar warga, sikap prasangka antar kepentingan, konflik horizontal dan gangguan keamanan yang masih sering terjadi adalah fenomena kebangsaan yang perlu disikapi secara hati-hati. Demikian pula sikap dan perilaku yang mengutamakan kepentingan perorangan dan golongan, superioritas kelompok tertentu yg merasa lebih unggul dari kelompok lain, masalah narkoba, pornografi, menjamurnya perilaku koruptif, dan bentuk-bentuk sekat pemisah antara “We And Them”, adalah pola pikir, pola sikap dan perilaku yang harus kita hilangkan. “Oleh karena itu, semangat dan makna peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2014 ini, adalah semangat untuk berani melakukan evaluasi diri, semangat bagi penguatan komitmen seluruh komponen dan potensi bangsa dalam membangun Indonesia ke depan yang lebih baik,” kilahnya. (***)


55

Masih Banyak Dijual di Minimarket

Perbub Miras Akan Dibuat WIBAWA MUKTI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi rencananya akan membuat Peraturan Bupati (Perbup) terkait Peraturan Menteri (Permen) Nomor 20 Tahun 2014 tentang pengawasan dan pengedaran minuman beralkohol, yang ditetapkan April 2014.

56


Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM) Kabupaten Bekasi, Titot Suheryanto mengatakan, pihaknya sudah menerima Permen tersebut dan akan dijalankan di wilayah Kabupaten Bekasi. “Setelah kita baca dan fahami isi dari peraturan tersebut, intinya setiap penjual atau pengecer harus memiliki izin dari dinas terkait,” kata Titot. Untuk pengecer atau mini market, kata dia, selain harus menunjukkan surat izin menjual, juga harus menunjukkan surat dari Kepolisian serta domisili. Dengan peraturan seperti itu, lanjutnya, tidak semua orang berani menjual sembarang karena akan berbenturan dengan aturan yang ada. Selain aturan untuk si penjual, kata dia, dari aturan Kementerian tertera kalau pembeli harus menunjukan identitaas diri atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan minimal sudah berusia 21 Tahun. “Nanti kalau yang beli anak kecil pasti tidak akan diberikan. Karena sudah jelas aturannya yang diperbolehkan membeli minimal usia 21 tahun,” terangnya. Titot menjelaskan, saat ini pihaknya sedang melakukan formulasi untuk menindaklanjuti peraturan tersebut. Bahkan katanya, dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan rapat dengan dinas terkait untuk membahas akan di kemanakan aturan tersebut kalau memang Perbup-nya sudah ada. Titot menambahkan, apabila Perda atau Perbup tersebut sudah ada, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada para pengusaha terlebih dahulu. “Pastinya kami akan berikan sosialisasi tersebut sebelum menerapkan peraturan. Karena kita tidak mau semena-mena,” ungkapnya. Sementara itu salah seorang pegawai minimarket yang enggan disebutkan jati dirinya mengaku belum mengetahui aturan yang dimaksud. “Saya belum tahu, lagi pula disini saya hanya menjaga,” jelasnya. Salah seorang konsumen, Rian mengaku masih bisa menemukan minuman beralkohol di atas lima persen di sejumlah mini market. “Di mini market masih banyak kok minuman beralkohol yang kadarnya di atas lima persen di jual bebas,” ujarnya. (Alf)

Lounching Panitia Forum CSR WIBAWAMUKTI - Pemerintah Kabupaten Bekasi belum lama ini mengukuhkan panitia forum Corporate Social Responsibility (CSR), yang di gelar di Hotel Sahid Lippo Cikarang. Pengukuhan tersebut sekaligus menyusun kinerja program kemasyarakatan yang menjadi kebutuhan masyarakat Kabupaten Bekasi. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Slamet Supriyadi pada WM menjelaskan Panitia yang dilantik secepatnya langsung bekerja menyusun program yang menjadi proritas saat ini. Slamet mengatakan, tugas panitia yang terbentuk adalah, membuat dan menyusun program bukan mengumpulkan anggaran. Nantinya, realisasinya seperti apa itu tergantung dari perusahaan yang menyalurkan dana CSR-nya. Yang jelas

program yang dibuat bisa diselaraskan dan dikomitmenkan untuk disalurkan melalui panitia yang sudah terbentuk. Menurutnya saat ini, realisasi CSR dari masing-masing perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi banyak berjalan masing-masing dan tidak melalui sinergi Pemerintah Kabupaten Bekasi, sehingga program CSR yang digagas tidak berjalan seperti yang diharapkan. CSR dalam Undang-undang sudah dijelaskan bahwa Undang-Undang No 40 Tahun 2007, PP No 47 Tahun 2012, tapi justru selama ini penggunaannya tidak dijalankan oleh perusahaan yang ada di tujuh Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi.

Masih Menurut Slamet, kebutuhan dari program CSR banyak sekali manfaatnya seperti untuk program pendidikan, kesehatan, lingkungan serta insfratruktur. Namun, karena‎ keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bekasi selama ini kegiatan tersebut belum sepenuhnya berjalan. Slamet mengharapkan kerjasama dari semua kalangan termasuk dunia usaha yang ada di Kawasan Industri Kabupaten Bekasi. “Kami sangat berharap kerjasamanya semua perusahaan,” imbuhnya. Masih kata Slamet, apabila UU CSR tidak dijalankan, maka perusahaan bisa dikenakan sanksi. Meski itu belum diatur secara tegas namun sanksi sosialnya bisa berupa penutupan aktivitas perusahaan dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya forum ini diharapkan pula perusahaan dapat bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi. (Ewd)


57

PPDB Online Ringankan Calon Peserta Didik Baru WIBAWA MUKTI - Bercermin pada sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) di beberapa wilayahIndonesia seperti Bandung, Bogor, Kota Bekasi, yang telah lebih dulu rnenerapkan sistem online, dan dengan mempeltimbangkan untung rugi serta pengkajian sistem yang ada di wilayah ini, akhirnya dapat ditentukan formula baru yang dianggap sangat tepat untuk dapat diterapkan di Kabupaten Bekasi. Program yang diberi nama siap PPDB real time online, di Kabupaten Bekasi adalah sebuah system yang dirancang untuk melakukan otomatisasi seleksi dari mulai perencanaan, pendaftaran, 58

hingga pengurnuman hasil seleksi. Semua dilakukan berbasis waktu. Sistem ini dirancang agar dapat mempermudah pelayanan masyarakat, serta terjangkau oleh berbagai strata sosial. Sistem


ini juga dapat dioperasikan dari rumah atau warnet terdekat. PPDB sistem online ini menghapus kegiatan yang membosankan karena antri menunggu giliran darisistem PPDB online ini, disepakati oleh semua sekolah dengan menandatangani fakta integritas dari mulaiUPTD, SMP, SMA, dan SMK. penandatanganan itu dilakukan di depan Bupati Bekasi dr, Hj Neneng Hasanah Yasin dan General Manager Telkom Indonesia, Ir. Firman Hidayat, MM, pada tanggal 13 Juni 2014. Kegiatan itu dihadiri oleh perwakilan semua sekolah dan pejabat dinas pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Drs. H. Rohim Sutisna, MM, dalam paparannya mengungkapkan ten-

tang tujuan diselenggarakannya sistem ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalarn upaya transparansi dan akuntabelnya penyelenggaraan sistem pendidikan. Menurutnya, di samping keuntungan di atas, sistem online juga bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengikuti PPDB, dan mempermudah pelayanannya karena berbasis ICT. Bupati Bekasi di akhir acara penandatanganan fakta integritas ikut rnemperagakannya sebagai bukti mudahnya cara mengoperasikan program. Jika dijabarkan manfaat dan keuntungan dari sistem ini, sebagai berikut:

A. Manfaat dan keuntungan bagi Dinas Pendidikan dan sekolah. 1. Memberikan akses yang luas kepada masyarakat 2. Sinergitas data antara dinas pendidikan dan sekolah-sekoiah dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru. 3. Tersedianya basis data yang terintegritas antara Dinas Pendidikan dan sekolah. 4. Efesiensi pembiayaan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru. 5. Meningkatkan reputasi sekolah penyelenggara. 6. Mengurangi risiko terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme. 7. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam penguasaan ICT. B. Manfaat dan keuntungan bagi siswa dan orangtua 1. Mempermudah mengikuti pendaftaran penerimaan peserta didik baru 2. Mempermudah akses informasi sistem penerimaan peserta didik baru. 3. Mendapatkan fasilitas pelayanan dan pihak sekolah dan dinas pendidikan. 4. Meningkatkan ketertiban, dan kemudahan dalam pelayanan penerimaan peserta didik baru. Inovasi yang dilakukon Dinas Pendidikan di Kabupaten Bekasi di antaranya

pada tahap pertama penyelenggaraan PPDB, wajib mengutamakan pemenuhan jatah 20% bagi keluarga kurang mampu. Teknisnya dengan cara melampirkan surat keterangan tidak mampu dari RT dan RWsetempat alhasil setiap sekolah telah terbukti berhasil memenuhi kewajibannya dalam menjaring siswa kurang mampu di awal penyelenggaraan PPDB, bahkan beberapa sekolah ada yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kuota yang ditetapkan. Kesulitan memenuhi kuota karena keengganan orangtua mengakui sebagai keluarga miskin. atau memang realitanya mereka sudah termasuk berkecukupan. Namun, tetap kuota harus ditawarkan kepada masyarakat urnum

dan merupakan prioritas utama. Sehingga tidak ada alasan untuk anak usia sekolah tidak bersekolah di Kabupaten Bekasi. jalur untuk siswa yang memiliki bakat khusus, seperti bakat olah raga dan seni, diberikan peluang untuk melampirkan bukti sertifikat atau piagam yang dimilikinya agar bisa dipertimbangkan dalam PPDB online khusus. Sedang siswa yang bertempat tinggal di luar Kabupaten Bekasi diberi kuota hanya 5% saja. hal tersebut bermaksud untuk memberi peluang yang lebih besar bagi warga Kabupaten Bekasi. Selain itu juga memberikan kuota 30% untuk rayonisasl karena banyak sekolah didirikan di tanah fasos fasum untuk warga sekitar sehingga peluang yang lebih besar itu dapat memenuhi harapan warga setempat. Namun pada kenyataannya banyak siswa yang sudah diterirna tidak melakukan daftar ulang sehingga terjadi kekosongan, hal ini terjadi karena banyaknya pilihan kesempatan, seperti memasuki sekolah swasta favorite, untuk mengisi bangku kosong yang ditinggalkan siswa yang diterima di tempat lain, maka diberikan program jalur khusus. Semua informasi ini sudah tertera di situs internet yang juga link dengan jejaring sosial seperti facebook dan twiter. Semua caion peserta didik baru, cukup mendaftar ke sekolah yang dituju, dari rumahnya atau dari warnet terdekat dengan demikian meringankan biaya transportasi. Namun demikian, sekolah penyeienggara selalu siap meiayani masyarakat yang ingin berkonsultasi, karena setiap sekolah telah membentuk kepanitiaan. Bahkan bukan hanya itu saja organisasi kemasyarakatan banyak yang ingin mendapatkan informasi tentang peluang. Maka forum pertemuan masyarakat menjadi arena sosialisasi. Di samping sekolah memasang peraga yang terpasang di dinding sekolah, papan pengumuman dll tetap saja komunikasi dengan tokoh kernasyarakatan perlu terjalin, seperti permohonan dari Forum GrandWisata yang meminta informasi lewat pertemuan khusus dengan warga setempat. ([email protected])


59

Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Bekasi Pendidikan adalah karunia pengetahuan yang tidak dapat dicuri, tapi dapat diwariskan sebagai bekal dalam kehidupan melalui proses sadar untuk belajar dan memperoleh pengetahuan di sekolah. Oleh karenanya, secara universal, pentingnya pendidikan tidak bisa dipungkiri oleh setiap orang karena memiliki efek positif bagi kehidupan umat manusia. Maka, ketika muncul tuntutan peningkatan kualitas hidup masyarakat, maka muncul pula tuntutan kualitas pendidikan, yang ditandai antara lain dengan perubahan paradigma pendidikan, misalnya murid atau peserta didik bukan lagi melulu sebagai obyek pendidikan, tetapi sebagai subyek pendidikan yang menempatkan guru sebagai fasilitator dan bukan satu-satunya narasumber dalam proses belajar mengajar yang bersifat sepihak dan monoton. Sebagai fasilitator, guru, dan juga sekolah harus dapat menjadikan “school is a place where students enjoy learning..” Sudah barang tentu, tuntutan peningkatan kualitas pendidikan memerlukan pula inovasi dalam hal teknologi, metodologi, sarana, manajemen, dan profesionalime guru. Kita menyadari bahwa kesemuanya itu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain dalam perencanaan dan implementasi program pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah. Dengan dasar pemikiran tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pendidikan telah, sedang, akan berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bekasi melalui peningkatkan kualitas dan prestasi pendidikan, mulai dari jenjang PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) hingga SLTA. Tahun ini, salah satu prestasi yang sangat membanggakan diraih oleh peserta didik dari SMA Negeri I Tambun Selatan yang meraih juara II dalam Pyrzyce Summit With Folkore Dam XXI International Dance Festival Gorzow 2014 Folk Harbor Polandia. Kita tentu tidak boleh berpuas diri. Upaya peningkatan kualitas pendidikan terus kami lakukan. Salah satunya adalah Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang merupakan kegiatan integral dari upaya peningkatan kualitas 60

Drs. H. ROHIM SUTISNA, M.Pd Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bekasi pendidikan di satuan pendidikan. Mulai tahun pelajaran 2014/2015 Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi melaksanakan PPDB dalam dua cara yaitu : Off Line dan On Line, PPDB Off Line dilaksanakan untuk menjaring siswa yang mempunyai IQ minimal 130 sedangkan PPDB On Line di laksanakan untuk semua siswa di luar PPDB Off Line dengan 3 (tiga) tahapan yaitu : 1. Prasejahtera yaitu jalur PPDB On Line yang diperuntukkan bagi peserta didik baru yang memiliki keterbatasan dalam hal sosial ekonomi. 2. Reguler yaitu jalur PPDB On Line melalui tahap umum, rayonisasi dan khusus. 3. Prestasi yaitu jalur PPDB On Line yang diperuntukkan bagi peserta didik baru yang memiliki prestasi pada bidang akademik dengan parameter seleksi hasil ujian sekolah dan ujian nasional ditambah nilai hasil kejuaraan yang diraih. PPDB On Line juga bagi dari upaya pemerintah untuk memenuhi animo masyarakat guna menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri. Selain itu, kegiatan PPDB juga merupakan salah satu kegiatan peningkatan kualitas pendidikan di jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB, yang diharapkan pula dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan APK/APM pendidikan di Kabupaten Bekasi. Untuk tahun pelajaran 2014/2015, jumlah sekolah negeri untuk masing-masing jenjang adalah SD (702), SMP (105), SMA ( 35) dan SMK (13). Upaya peningkatan kualitas pendidikan lainnya, seiring dengan kebijakan pemerintah pusat, Dinas Pendidikan Ka-


bupaten Bekasi telah siap melaksanakan Kurikulum 2013. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 19 menjelaskan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengembangan Kurikulum 2006 (KTSP) menjadi kurikulum 2013 yang dilandasi pemikiran tantangan masa depan yaitu tantangan abad 21 yang ditandai sebagai abad ilmu pengetahuan, knowledge based sociality dan kompetensi masa depan Guna meningkatkan profesionalisme guru seiring dengan pemberlakuan kurikulum 2013, Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi selaku anggota Unit Implementasi Kurikulum (UIK) memiliki peran untuk dapat memfasilitasi peningkatan kompetensi guru dalam memahami kurikulum 2013. Mulai tahun pelajaran 2014/2015 semua guru-guru sasaran SD kelas I, II, IV dan V SD harus mengimplementasikan kurikulum 2013 dimasing-masing sekolah. Di Kabupaten Bekasi yang menjadi sasaran implementasi kurikulum 2013 yang bersumber dari dana APBN tahun 2013 sejumlah 205 SD, sementara sasaran yang bersumber dari dana APBN tahun 2014 sebanyak 3320 guru dan 183 orang instruktur nasional. Sedangkan implentasi kurikulum 2013 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bekasi tahun 2014 sebanyak 1950 orang guru. Adapun Data Guru untuk jenjang SD Non PNS 7386 dan PNS 4909, SMP Non PNS 2575 dan PNS 1525, SMA Non PNS 941 dan PNS 864, SMK Non PNS 1211 dan PNS 289. Tahun ini, jumlah guru peserta pelatihan Kurikulum 2013 masing-masing adalah; SD (1950), SMP (480) dan SMA/SMK (1200). Pada akhirnya, kita harus bersyukur, bahwa peningkatan program, kegiatan dan kualitas pendidikan di Kabupaten Bekasi mendapat dukungan sepenuhnya dari Bupati Bekasi,dr.Hj.Neneng Hasanah Yasin, dan tentunya pula dukungan dari para stake holders pendidikan dan masyarakat Kabupaten Bekasi.

Keluarga Miliki Makna Sentral dalam Realita Sosial WIBAWA MUKTI – Hari Kesatuan Gerak PKK ke 42 dan Pencanangan Bulan Bhakti Gotong-Royong Masyarakat (BBGRM) XI tahun 2014 diperingati Pemerintah Kabupaten Bekasi, Rabu (28/5) di Aula KH Noer Alie, Kompleks Pemkab Bekasi. Tema Hari Kesatuan Gerak PKK ke - 42 dan Pencanangan Bulan Bhakti Gotong RoyongMasyarakat (BBGRM) XI tahun 2014 adalah “Dengan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat danHari Kesatuan Gerak PKK Kita Tingkatkan Partisipasi Keluarga dan Semanga t Gotong Royong dalam Mewujudkan Masyarakat yang Berintegrasi dan Mandiri” “Sebagaimana kita maklumi bersama, bahwa keluarga memiliki makna sentral dalam sebuah realitas sosial. Hampir semua aspek pembangunan memposisikan keluarga sebagai bagian terkecil dalam konteks pembangunan di tanah air, sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial keluarga,” katanya. Dikatakiannya, peringatan puncak acara Haris Kesatuan Gerak PKK ke 42 tahun 2014 pelaksanaannya diintepretasikan dengan pencanangan bulan bhakti gotong royong XI. Ini merupakan tindaklanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 411.1/11.100/ PMD tanggal 13 Februari 2014. “Berbicara tentang pemberdayaan keluarga di Kabupaten Bekasi khususnya, umumnya tanah air, tentunya tidak terlepas dari keberadaan Gerakan PKK yang berada di seluruh tingkat pemerintahan. Bila dilihat dari perjalanan sejarahnya, Gerakan PKK secara umum telah mengalami dinamikan kehidupan organisasi yang sangat kompleks. Baik

secara langsung maupun secara tidak langsung, berbagai peristiwa sosial, politik, ekonomi dan kebijakan publik di Indonesia khususnya di Kabupaten Bekasi,” katanya. Namun demikian, imbuhnya, patut disyukuri dengan adanya kaderisasi komitmen yang tinggi dari jajaran Tim Penggerak PKK tingkat kabupaten, kecamatan sampai ke tingkat desa/kelurahan serta semangat para kader di lapangan, Gerakan PKK Kabupaten Bekasi mampu menjaga eksistensi organisasi, bahkan sanggup menunjukkan kontribusi nyata dalam mendukung tujuan pembangunan daerah. “Kondisi dan peran nyata inilah yang diharapkan menjadi energi positif dalam pembentukan modal sosial yang sangat strategis dalam upaya mewujudkan visi pem bangunan Kabupaten Bekasi,” imbuhnya. Untuk itu tambahnhya, sudah sepantasnya dalam kesempatan ini atas nama pemerintah KabupatenBekasi pihaknya memberikan apresiasi sekaligus ucapan “Selamat memperingati hari kesatuan Gerak PKK” kepada jajaran pegurus dan anggota Tim Penggerak PKK serta kader PKK di Kabupaten Bekasi. “Mudah - mudahan peringatan ini dapat menjadi pemacu semangat pengabdian para anggota dan kader melalui implementasi 10 program pokok PKK. tentunya dalam kerangka pembangunan

di KabupatenBekasi,” kilahnya. Menurutnya, peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK maupun kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong, merupakan bagian dari proses pemberdayaan masyarakat yang pada hakekatnya merupakan upaya sistematis dan dapat dilakukan secara berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mengatasi masalahnya sendiri, tidak tergantung kepada faktor eksternal masyarakat. “Oleh karenanya strategi yang paling tepat saat ini adalah dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki oleh masyarakat,” tambahnya lagi. Pada kesempatan itu, selaku pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Bekasi pihaknyaberharap semoga peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK serta kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong tahun 2014 ini dapat dijadikan momentum yang strategis bagi Kabupaten Bekasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepedulian serta munculnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan menuju masyarakat mandiri, sehingga apa yang dicita - citakan bersama yaitu masyarakat Bekasi yang maju dan sejahtera serta berakhlak mulia dapat segera terwujud. “Tak lupa pula saya ucapkan selamat kepada para pemenang/para juara yang telah berprestasi di tingkat Provinsi Jawa Barat maupun tingkat kabupaten, semoga prestasi ini dapat dipertahankan dan menjadi pemacu untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. dan bagi yang belum menjadi juara dapat dijadikan sebagai motivasi untuk berbuat lebih baik lagi,” katanya. (***)


61

50 Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Dilantik WIBAWA MUKTI - Pelantikan dan pengucapan sumpah janji anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Selasa (5/8), berjalan dengan lancar, tertib dan aman.

Acara pelantikan selain dihadiri Bupati Bekasi, Hj Neneng Hasanah Yasin dan Wakil Bupati Bekasi, H Rohim Mintareja, juga dihadiri perwakilan Gubernur Jawa Barat, Bakorwil IV Propinsi Jawa Barat, 62

Bupati dan Walikota se wilayah IV Purwakarta, Danrem 051 Wijayakarta, Muspida, Ketua DPRD se wilayah IV, seluruh anggota Dewan, Asisten Daerah (Asda), Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian,


juga dihadiri sesepuh/tokoh masyarakat Kabupaten Bekasi, alim ulama, pimpinan partai politik (parpol) dan organisasi kemasyarakatan (ormas). Rapat Paripurna Istimewa dibuka oleh Ketua DPRD H Mustakim didampingi Wakil Ketua di antaranya, H Syamsul Falah, H Nachrowi Solihin dan H Sarbini, SH. Sedangkan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan 50 anggota DPRD Kabupaten Bekasi dilaksanakan Ketua Pengadilan Bekasi. Eka Supriyanto selaku Ketua Sementara DPRD Kabupaten Bekasi, dalam sambutannya mengatakan, pihaknya berterima kasih atas semua yang telah dikerjakan anggota DPRD periode 20092014 dan segala hal yang telah dikerjakan akan diteruskan oleh anggota dewan yang baru yang akan bekerja lebih maksimal dengan sekuat tenaga. Idham Cholid, Ketua Komisi Pemilihan

Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bekasi dalam sambutannya menjelaskan, pemilihan calon anggota legislative (pilcaleg) yang diselenggarakan tahun 2014 ini berjalan dengan baik dan kondusif. Menerut dia, hal itu disebabkan kedewasaan masyarakat Kabupaten Bekasi dalam soal berpolitik. Dia mengatakan, anggota DPRD terpilih di antaranya dari Partai Golkar 10 orang, PDIP delapan orang, Gerindra tujuh orang, Partai Demokrat lima orang, Partai Nasdem tiga orang, PKS lima orang, PAN lima orang, Hanura dua orang, PKB satu orang, PBB satu orang, PPP tiga orang. Dia berharap, agar 50 anggota DRD Kabupaten Bekasi terpilih mampu bekerja dengan baik. “Saya ucapkan selamat bekerja,” ujarnya. Dalam kesempatan itu, Bupati Bekasi Hj Neneng Hasanah Yasin dalam sambutannya mengatakan, pelantikan anggota DPRD Kabupaten Bekasi ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.933-pem.um/2014 tanggal 24 Juli 2014, tentang pengangkatan keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi

masa jabatan Tahun 2014 – 2019. “Saya selaku Bupati mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi, yang telah memilih 50 anggota DPRD. Mudah-mudahan mereka yang telah menjabat sebagai anggota DPRD kabupaten Bekasi bisa menjadi harapan kita semua dan mampu bekerja untuk rakyat,” harapnya. (Ewd)


63

DAFTAR CALON TERPILIH

ANGGOTA DPRD KABUPATEN BEKASI PERIODE TAHUN 2014-2019 HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

64

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA FATMAH HANUM, S.Pd.I Kota Jababeka Jl. Panda VI A/CS/ 8 RT. 008/007 Desa Jayamukti, Kec. Cikarang Pusat

PARTAI GERINDRA H. DANTO BIN H. AMIN Kp. Sempu RT. 05/04 Desa Pasir Gombong, Kec. Cikarang Selatan

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN H. CECEP NOOR Kp. Kebon Kopi RT. 002/001 Desa Sukadami, Kec. Cikarang Selatan

PDI PERJUANGAN H. JEJEN SAYUTI, SE Kp. Nagrak RT.003/002 Desa Sukadami, Kec. Cikarang Selatan

PARTAI GERINDRA H. ANDEN, SE Kp. Tegal Luhur Rt. 004/002 Desa Cibatu, Kec. Cikarang Selatan

PARTAI NASDEM ALI ARSONO Kp. Selang Jati RT. 01/03 Desa Wanajaya Kec. Cibitung

PARTAI GOLONGAN KARYA K.H. IIP SARIP BUSTOMI, SE, M.Si Kp.Pasir Kupang Rt.02/01 Desa Nagasari, Kec. Cikarang Selatan

PARTAI DEMOKRAT H. MULYANA MUHTAR, S.Pd Kp. Cijambe RT. 005 / 003 Desa Sukadami, Kec. Cikarang Selatan

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA H. M. ZAENAL MUTTAQIEN, Lc Jl. Imam Bonjol 43 RT. 08/13 Desa Sukadanau, Kec. Cikarang Barat

PARTAI GOLONGAN KARYA SUNANDAR Kp.Kukun Rt.012/006 Desa Ciantra Kec. Cikarang Selatan

PARTAI AMANAT NASIONAL NURDIN MUHIDIN Pondok Ar-Raudhah 2 Blok A/7 RT. 001/RW. 021, Desa Sukaragam Kec. Serang Baru

PDI PERJUANGAN H. TATA SAPUTRA, S.IP Kp. Mariuk RT.001/001 Desa Gandamekar Kec. Cikarang Barat


PARTAI GOLONGAN KARYA H. KARDIN, S.IP, M.Si Kp. Bojong Koneng Rt.001/003 Desa Telaga Murni, Kec. Cikarang Barat

PDI PERJUANGAN SOLEMAN, SE Taman Puri Cendana Blok A.2/21 RT.002/003 Desa Tridayasakti Kec. Tambun Selatan

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN Hj. NUNUNG HS Kp. Rawa Aren RT. 003/017 Desa Setiamekar , Kec. Tambun Selatan

PARTAI GERINDRA LYDIA FRANSISCA, SH Kp. Selang Tengah RT. 05/02 Kel. Wanasari, Kec. Cibitung

PARTAI GOLONGAN KARYA MARICO, SE Kp. Pekopen RT. 006/005 Desa Tambun Kec. Tambun Selatan

PARTAI HATI NURANI RAKYAT AMAL KAMALUDIN, S.Sos Perum Telaga Harapan Blok H.5 Rt. 003/011 Desa Telaga Murni Kec. Cikarang Barat

PARTAI AMANAT NASIONAL H. SUGANDA, SH Kp. Bojong Koneng Rt 005/ 002 Desa Telaga Murni, Kec. Cikarang Barat

PARTAI GERINDRA JALIKA Kp. Pekopen Barat RT. 003/004 Desa Lambangjaya Kec. Tambun Selatan

PARTAI NASDEM TETEN KAMALUDIN, SH Kp. Kerangkeng RT. 07/04 Desa Bunibakti, Kec. Babelan

PARTAI BULAN BINTANG IIN FARIHIN HH Kp. Kaum Kali Jeruk No 18 Rt 001/005 Desa Kali Jaya Kec. Cikarang Barat

PARTAI DEMOKRAT H. MUSTAKIM, SE, M.Si Papan Mas Blok F. 39 No. 27, RT 03/09 Desa Setia Mekar, Kec. Tambun Selatan

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA H. SYAMSUL FALAH, M.Ec Perum Bumi Anggrek Blok N No 28 RT 003/007 Desa Karangsatria, Kec. Tambun Utara

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA H. ZAINUDHIN, SE, M.Si Perum PTI RT 01/16, Kel. Jatimulya Kec. Tambun Selatan

PARTAI AMANAT NASIONAL JAMIL, S.Sos, SE Kp Bulu, RT. 004 / RW. 003 Desa Setiamekar , Kec. Tambun Selatan

PDI PERJUANGAN SURIYAT Kp. Kebalen RT.02/014 Kel. Kebalen Kec. Babelan


65

66

PDI PERJUANGAN ABDUL ROSID Kp. Pangkalan RT.01/07 Desa Segara Jaya , Kec. Tarumajaya

PARTAI AMANAT NASIONAL H. MUHTADI MUNTAHA, SE, MM Ujung Harapan RT 005/ RW 006 Kelurahan Bahagia, Kec. Babelan

PARTAI GOLONGAN KARYA NOVY YASIN, S.Kg Jl Raya Pebayuran No 18 RT. 01/01 Desa Karanghaur Kec. Pebayuran

PARTAI GOLONGAN KARYA MUHTADA SOBIRIN, S.Ag, M.Pd Kp.Pisangan Rt.01/01 Desa Satria Mekar Kec. Tambun Utara

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN H. KAIRAN Kp. Galian RT. 001/001 Desa Sukakerta Kec. Sukawangi

PARTAI GOLONGAN KARYA H. EJEN ZAENAL MUTAQIN HD Kp. Karang Sambung Rt.001/004 Desa Karang Sambung Kec. Kedungwaringin

PARTAI GOLONGAN KARYA Hj. YOYOH MASRUROH, S.Th.I Jl. KH. Ahmad Junaidi Kp. Penggarutan RT. 01/08 Desa Setia Asih, Kec. Tarumajaya

PARTAI HATI NURANI RAKYAT H. SAEFULLOH Kp. Kedaung RT.04/02 Desa Kedung Jaya Kec. Babelan

PARTAI GERINDRA MIRUKYATI Kp. Cabang Pulo Bambu RT. 001/001 Desa Sukaindah, Kec. Sukakarya

PARTAI GERINDRA HARYANTO Kp. Gombang RT. 14/05 Desa Sukakerta Kec. Sukawangi

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA MUH. ABDURRAHMAN Kp. Ceger RT 001/003, Desa Sukadarma Kec. Sukatani

PARTAI DEMOKRAT H. TAIH MINARNO Jl. Anyelir III Blok D3 No. 18 RT. 007/009 Desa Tridayasakti Kec. Tambun Selatan

PARTAI DEMOKRAT H. WARDJA MIHARDJA Kp. Gabus Bulak RT. 004/002, Desa Sriamur, Kec. Tambun Utara

PDI PERJUANGAN AEP SAEPUL ROHMAN, B.Sc Kp. Rengas Bandung RT.001/003 Desa Karangsambung Kec. Kedungwaringin

PARTAI AMANAT NASIONAL H. NAMAT HIDAYAT Kp. Rumbia RT. 002/ RW. 001 Desa Karang Reja, Kec. Pebayuran


PARTAI NASDEM DEDE ISWADI, M.Ag Kp. Bulak RT. 02/04 Desa Karang Asih Kec. Cikarang Utara

PDI PERJUANGAN NYUMARNO Perum. Pesona Ciantra Blok A.13/2 Desa Ciantra, Kec. Cikarang Selatan

PARTAI GERINDRA H. DARIS Kp. Pulo Kapuk Rt. 003/005 Desa Mekarmukti, Kec. Cikarang Utara

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA ABDUL KHOLIK, SE Jl. Keramik No 92 RT 02 RW 002 Ds. Karangbaru, Kec. Cikarang Utara

PARTAI GOLONGAN KARYA H. EKA SUPRIATMAJA, SH Kp. Lemahabang Rt.001/004 Desa Waluya, Kec. Cikarang Utara

PARTAI DEMOKRAT H. ABAY SUBARNA Kp. Sukamantri RT. 004/004 Desa Sukaraya, Kec. Karang Bahagia

PDI PERJUANGAN YUDHI DARMANSYAH Jl. KH. Fudholi 150 RT.03/07 Kp. Kebon Kopi, Desa Karangasih Kec. Cikarang Utara

PARTAI GOLONGAN KARYA H. SARIM SAEPUDIN Kp. Pulo Kapuk RT. 002/005 Desa Mekarmukti, Kec. Cikarang Utara


67

CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BEKASI TERPILIH PERIODE TAHUN 2014 - 2019 HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NAMA KH. IIP SARIP BUSTOMI, SE,M.Si SUNANDAR, SE H. KARDIN, S.Ip,M.Si MARICO, SE,MM MUHTADA SOBIRIN, S.Ag,M.Pd Hj. YOYOH MASRUROH, S.Th.I NOVI YASIN, S.Kg H. EJEN ZAENAL MUTAQIN HD EKA SUPRIATMAJA, SH H. SARIM SAEFUDIN, SH

JENIS KELAMIN L L L L L P P L L L

PARTAI PARTAI GOLKAR PARTAI GOLKAR PARTAI GOLKAR PARTAI GOLKAR PARTAI GOLKAR PARTAI GOLKAR PARTAI GOLKAR PARTAI GOLKAR PARTAI GOLKAR PARTAI GOLKAR

DAPIL I I II III IV IV V V VI VI

1 2 3 4 5 6 7 8

H. JEJEN SAYUTI, SE H. TATA SAPUTRA, S.IP SOLEMAN, SE SURIYAT ABDUL ROSID AEP SAEPUL ROHMAN, B.Sc YUDHI DARMANSYAH NYUMARNO

L L L L L L L L

PDI PERJUANGAN PDI PERJUANGAN PDI PERJUANGAN PDI PERJUANGAN PDI PERJUANGAN PDI PERJUANGAN PDI PERJUANGAN PDI PERJUANGAN

I II III IV IV V VI VI

L P L L P L L

PARTAI GERINDRA PARTAI GERINDRA PARTAI GERINDRA PARTAI GERINDRA PARTAI GERINDRA PARTAI GERINDRA PARTAI GERINDRA

VI II II III V IV I

L L L L L

PAN PAN PAN PAN PAN

I II III IV V

L L L

PARTAI NASDEM PARTAI NASDEM PARTAI NASDEM

IV II VI

L

PBB

II

L

PKB

VI

P L L

PPP PPP PPP

III I IV

L L

PARTAI HANURA PARTAI HANURA

IV III

L L L L L

PARTAI DEMOKRAT PARTAI DEMOKRAT PARTAI DEMOKRAT PARTAI DEMOKRAT PARTAI DEMOKRAT

I III IV V IV

P L L L L

PKS PKS PKS PKS PKS

I II III IV V

1 H. DARIS 2 Nn. LYDIA FRANSISCA, SH, M.Kn 3 H. DANTO Bin H. AMIN 4 JALIKA 5 MIRUKYATI 6 HARYANTO,AMK 7 H. ANDEN, SE 1 NURDIN MUHIDIN 2 H. SUGANDA, SH 3 JAMIL, S.Sos 4 H. MUHTADI MUNTAHA, Lc, MM 5 HM. NAMAT HIDAYAT 1 TETEN KAMALUDIN, SE 2 ALI ARSONO 3 DEDE ISWANDI, M.Ag 1 IIN FARIHIN HH 1 ABDUL KHOLIK, SE, M.Si 1 Hj. NUNUNG.HS, SE 2 H. CECEP NOOR 3 H. KAIRAN 1 H. SAEFULLOH 2 AMAL KAMALUDIN 1 H. MULYANA MUHTAR, S.Pd.I 2 H. MUSTAKIM, SE, M.Si 3 H. WARJA MIHARJA 4 H. TAIH MINARNO, ST 5 H. ABAY SUBARNA 1 FATMAH HANUM 2 H.M. ZAENAL MUTTAQIEN, Lc 3 H. ZAINUDHIN, SE, M.Si 4 H. SYAMSUL FALAH, M.Ec 5 MUH. ABDURRAHMAN 68


PT BBWM Salurkan Dana CSR Untuk Murid Berbakat

WIBAWA MUKTI - PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bekasi, yang bergerak dibidang pengelola migas, terus berkomitmen memberikan kesempatan dan membantu anak kurang mampu agar menikmati pendidikan.

Dalam penyelenggaraan program Coorporate Social Responsibility (CSR) bidang pendidikan, PT BBWM menyalurkan bantuan kerjasama dengan Karang Taruna Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, dalam memberikan bantuan kepada siswa-siswi SD, SMP, SMA Negeri maupun Swasta yang berbakat. Corporate Communication PT. BBWM, Hilalludin Yusri, saat ditemui diruang ker-

janya, pihaknya dalam enam tahun berturut-turut, menyalurkan bantuan beasiswa pendidikan sebesar Rp 580.326.170. Dikatakan Hilal, PT. BBWM tahun 2008 mengalokasikan dana sebesar Rp 55.118.000, berupa penyerahan beasiswa bagi 65 pelajar di 3 Kecamatan dan 5 desa di Kabupaten Bekasi, tepatnya Kecamatan Babelan dan Tarumajaya, diantaranya, Kampung Wates, Desa Kedung Jaya, Buni Bakti, Samudra Jaya sampai Hurip Jaya. Tahun 2009, mengalokasikan dana sebesar Rp 100 juta, berupa penyerahan beasiswa bagi 160 pelajar yang terdiri dari 90 pelajar SD dari 18 sekolah, 40 orang pelajar SMP dari 8 sekolah dan 30 pelajar SMA dari 6 sekolah terpilih. “Dua tahun kami bekerjasama dengan sekolah-sekolah SD sampai SMA/K, mencari murid berbakat,” ucapnya. Tidak sampai disitu. Tahun 2010, PT BBWM juga mengalokasikan dana sebesar Rp 100 juta, berupa penyerahan beasiswa bagi 325 pelajar, yang terbagi dari 23 Sekolah Dasar/ MI, 7 SMP/MTs, 7 SMA/MA/SMK dan 325 paket barang keperluan sekolah yang dibagikan kepada 35 sekolah yang

tersebar di daerah sekitar kilang. Kemudian, tambahnya, tahun20112012, BBWM mengalokasikan dana sebesar Rp 157.180.170, yang dibagi dalam dua tahap pencairan. “Tahap pertama adalah bantuan beasiswa, pembinaan ekstra kulikuler, biaya LKS dan buku tulis yang dibagikan kepada 26 SD/MI, 7 SMP/ Mts dan 7 SMA/MA,” tuturnya. Selain itu, kata dia, tahun 20132014 mengalokasikan dana sebesar Rp 147.300.000, berupa penyerahan beasiswa bagi 1.150 pelajar, yang terdiri dari 33 SDr/MI, 7 SMP/MTs, 6 SMA/MA/SMK dan 825 paket barang keperluan sekolah yang dibagikan kepada 46 sekolah yang tersebar di daerah sekitar Kilang. PT BBWM, lanjutnya, telah memberikan beasiswa penuh untuk seorang pelajar dari Babelan untuk bersekolah di Akademi Minyak dan Gas (Akamigas), Program Fire and Safety, Diploma tiga (D3). “Ada dua siswa tahun ini yang terpilih dari Babelan dan sekitarnya yang berbakat, nantinya akan mendapatkan beasiswa penuh untuk bersekolah di Akamigas, Balongan,” pungkasnya. (Alf)


69

Permudah Pembuatan Akte Lahir

Disdukcapil Rancang Layanan Online di Rumah Sakit

WIBAWA MUKTI – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi tengah merancang upaya peningkatan pelayanan dalam pembuatan akte secara online, yang bekerjasama dengan beberapa rumah sakit (RS) untuk memberikan kemudahan mendapatkan pelayanan akte kelahiran. Bagi seorang ibu yang baru saja melahirkan, dapat langsung mengirimkan namanya melalui sistem online. “Kami akan membuat sistem baru untuk memberikan kemudahan memperoleh akte kelahiran, terutama bagi seorang ibu yang baru melahirkan,” ungkap Bambang Budi Raharjo, Kepala Bidang (Kabid) Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten Bekasi, diruang kerjanya. 70

Bambang menjelaskan, sistem baru yang dimaksud adalah pelayanan berbasis online yang bekerjasama dengan satu rumah sakit swasta‎, sebagai percontohan sementara ini. Karena katanya, hal ini baru rencana saja dan kemungkinan akan dilaksanakan, apabila program online itu selesai, sehingga diharapkan dapat berjalan secepatnya. Menurut dia, program layanan berbasis


online, nantinya rumah sakit yang terkoneksi dengan layanan Disdukcapil, bisa mengirimkan data pasien, sehingga tidak lagi perlu jauh-jauh datang ke rumah sakit untuk mendaftarkan pembuatan akte. Untuk program tersebut, lanjut Bambang, pihaknya menggunakan layanan berbasiskan VPN Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bekasi. “Untuk program layanan online akan diuji cobakan di salah satu RS swasta. Paling cepat setelah Lebaran,” paparnya. Dia berharap, pelayanan online yang dirancang, dapat memberikan kemudahan rumah sakit dalam mendapatkan akses pembuatan akte. Nantinya, kata dia, cukup melampirkan data lengkap saja. Kemudian, lanjutnya, data yang muncul akan diproses sesuai nama pemohon dan Disdukcapil akan mengantarkan akte tersebut ke rumah sakit jika rampung. (Alf)

APBD Perubahan Prioritaskan Pendidikan dan Infrastruktur WIBAWA MUKTI – Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi ditetapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Bekasi 2014 ditetapkan sebesar Rp 4.652.811.531.599 Usai memimpin rapat diruang rapat Badan Musyawarah, Ketua Banggar DPRD Kabupaten Bekasi, Mustakim membenarkan hal itu dan memberikan rinciannya. Diantaranya anggaran belanja tambahan (ABT) APBD Perubahan 2014 sebesar Rp 4.652 miliar, terdiri adari belanja langsung Rp 2,700 miliar dan Rp 1,900 miliar. Dijelaskan Mustakim, pada APBD perubahan tahun 2014, diprioritaskan untuk persoalan pendidikan dan juga infrastruktur. Dia menerangkan, untuk pendidikan dialokasikan sekitar 30 persen dari anggaran tersebut. Disinggung mengenai persoalan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Bekasi

yang belakangan masih ditemukan sekolah ambruk dan lainnya, dia mengatakan, pihaknya akan segera memperbaiki. “Hari ini semua dibereskan, bahkan kita mohonkan prioritaskan,” ucapnya, beberapa waktu lalu. Sedangkan di bidang infrastruktur, tambah Mustakim, pihaknya meminta supaya Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air (DBMPSDA) Kabupaten Bekasi dapat sesegera mungkin melakukan pengerjaan yang memang belum diselesaikan. “Seperti jalan, imbauannya segera dilaksanakan. Karena tadi dia (DBMPSDA) sanggup,” jelasnya. Ditanya kapan kesanggupan dinas

terkait menyelesaikan pembangunan infrastruktur, Mustakim tidak bisa memberikan kepastian waktu. Padahal, sebentar lagi memasuki musim mudik lebaran. “Ya, pokoknya harus bisa dilaksanakan,” ujarnya. Mustakim menambahkan, terkait kesehatan, anggaran tidak ada yang dirubah. Justru, lanjutnya, menambah Rp 44 miliar dari Pemerintah Pusat. “Anggaran tersebut diperuntukan program BPJS yang langsung dikirim ke setiap puskesmas. Ditambah lagi kesehatan, kesehatan dapat dari BPJS Rp 44 miliar dari Pemerintah Pusat. Jadi, dana Rp 99 miliar tidak dikurangi, tapi ditambah Rp 44 miliar dari BPJS,” pungkasnya. (Alf)


71

Jelang Pembukaan Porda XII

Disparbudpora Akan Pawai Obor Keliling Kab. Bekasi WIBAWA MUKTI - Jelang Pembukaan Pekan Olah Raga (Porda) XII Jawa Barat yang akan digelar September 2014 mendatang, Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Bekasi, akan melakukan sosialisasi melalui pembawaan api obor yang menyambangi seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi. “Pembawaan api obor untuk Porda akan dimulai sejak 28 Oktober - 5 November 2014, yang pengambilan apinya dilakukan di Pertamina Kecamatan Babelan,” terang Kepala Bidang (Kabid) Budaya, Nengkin. Dijelaskan Nengkin, pembawaan api obor tersebut, akan dimulai dari titik pengambilan api sampai diserahkan kepada Ketua Harian yakni Bupati Bekasi. Rute yang akan dilalui hari pertama, katanya, akan dimulai dari Kecamatan Babelan, 72

Taruma Jaya, Muara Gembong. Sedangkan di hari kedua, di Kecamatan Cabang Bungin, Sukawangi, Tambun Utara. Hari ketiga, di Kecamatan Tambelang, Sukatani, Karang Bahagia. Hari keempat, Sukatani, Pebayuran, Kedungwaringin. Hari kelima, Cikarang Utara, Cikarang Barat dan Cikarang Selatan. Dan hari keenam mulai dari Kecamatan Setu, Cikarang Selatan, Serang Baru dan yang terakhir, Cibarusah, Bojong-


mangu dan Cikarang Pusat. Kemudian, lanjutnya, diserahkan ke Bupati Bekasi. “Setiap kita bermalam, akan diadakan pentas seni di beberapa lokasi kecamatan,” paparnya. Nengkin menambahkan, dalam pembawaan api obor yang akan mengelilingi wilayah Kabupaten Bekasi itu, pihaknya akan membawa 31 personil yang juga membawa 27 jenis bendera kontigen se Provinsi Jawa Barat dan logo-logo Porda lainnya. Sedangkan, untuk pengerahan massa, sambung Nengkin, nantinya akan diserahkan ke masing-masing kecamatan. Dia berharap, setelah melakukan pembawaan api obor, seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi bisa mengetahui bahwa ada pesta olahraga. Sehingga kata dia, masyarakat bisa mengetahui dan berperan aktif. Setidaknya bisa memberikan semangat kepada atlet Kabupaten Bekasi untuk menjadi juara dalam Porda XII

jabar tersebut. Karena katanya, saat ini, hampir sebagian masyarakat tidak mengetahui kalau aka nada Porda. Namun lanjutnya, hanya

kalangan tertentu yang mengetahui pesta olahraga akbar se Propinsi Jabar itu. “Tujuannya adalah sosialisasai kepada masyarakat. Yang pertama adalah menya-

makan langkah dengan masyarakat yang ada, paling tidak masyarakat memberikan support untuk atlet Kabupaten Bekasi,” pungkasnya. (Ewd)


73

Disparbudpora Lakukan Pendataan Obyek Budaya WIBAWA MUKTI - Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olah Raga (Disparbudpora) Kabupaten Bekasi tengah melakukan pendataan terhadap objek budaya yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi, untuk dimasukan ke data base yang rencananya tahun mendatang bisa diketahui dengan membuka internet. “Disparbudpora akan mendata lebih dulu peninggalan budaya yang tersebar di Kabupaten Bekasi,” terang Nengkin, Kepala Bidang (Kabid) Budaya dan Kesenian Disaparbudpora Kabupaten Bekasi di ruang kerjanya. Dikatakan Nengkin, c‎ agar budaya yang ada di Kabupaten Bekasi memang belum tergali dengan sedemikian rupa. Sehingga dengan dilakukannya pendataan yang dilakukan para tim ahli yang kemudian di masukan dalam data base untuk dapat diakses melalui internet nantinya. Karena katanya, pihaknya belum memiliki tenaga ahli untuk melakukan penelitian banda cagar budaya. Dia menambahkan, pihaknya akan meminta bantuan akademisi yang mempunyai tenaga ahli di bidang penelitian cagar budaya, karena lanjutnya, untuk menentukan cagar budaya itu diperlukan tim yang memiliki sertifiikasi. “Memang untuk menentukan sesuatu masuk dalam cagar budaya atau bukan dilakukan penelitian dari tim ahli yang memiliki lisensi yang diakui,” terangnya. Dia mengakui, memang untuk Kabupaten Bekasi jauh tertinggal dari daerah lain dalam hal pengelolaan benda cagar budaya. Namun, katanya, pihaknya optimis di masa yang akan datang, jika hasil penelitian sudah rampung dan disimpan dalam data base tidak menutup kemungkinan akan mendirikan semacam museum. (Ewd) 74

Disparbudpora Bentuk Panitia Monitoring dan Evaluasi Porda XII WIBAWA MUKTI - Sambut kedatangan pengurus KONI (Jabar) dan Disporda Jabar, Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Bekasi telah membentuk tim yang akan memonitoring dan melakukan evaluasi persiapan Porda XII yang akan dihelat di Kabupaten Bekasi. Kepala Disparbudpora Kabupaten Bekasi, Jamaludin mengatakan, dalam kunjungan Koni dan Disporda Jabar, pihaknya sudah membuat panitia kecil untuk mejelaskan semua kesiapan jelang Porda. “Kami akan melaporkan persiapan selaku tuan rumah, venuevenue tempat pertandingan sudah siap,” ujarnya. Dijelaskan Jamal, saat ini pihaknya sudah membentuk panitia persiapan Porda XII, seperti wasit yang sudah terdaftar, yang akan memimpin pertandingan sudah ada dan mereka sudah siap. “Panitia Porda sudah terbentuk, dan wasit-wasit sudah didata,” terangnya. Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Disparbudpora, Denny Rusnandi mengatakan, dirinya merasa optimis, semua itu akan selesai pada waktunya nanti. Karena, kata dia, dalam proses perencanaan, pihaknya melibatkan dinas terkait yang berkompeten. “Dinas-dinas terkait sudah kami


libatkan, jadi kami optimis bisa digunakan semua,” ujarnya. Denny mengatakan, rencananya ada beberapa point-point yang akan dipaparkan besok, antara lain kesiapan venue-venue, acara pembukaan dan penutupan Porda XII maupun transportasi dan tempat tinggal untuk atlet cabang olahraga (cabor). “Ada sepuluh point kesiapan kami yang besok akan saya paparkan, saat duduk bareng dengan Koni Jabar,” ujarnya. Masih kata dia, besok (hari ini-red) menurut rencana pihaknya akan buka bersama dengan Koni. Sedangkan lusa, akan mengajak Koni Jabar berkeliling melihat venue-venue yang akan dipakai saat pertandingan Porda. “Besok kami ada penyambutan, pemaparan Koni Jabar dan Disporda Jabar serta berbuka puasa. Dilanjutkan kunjungan-kunjungan ke lapangan, mungkin lusanya,” pungkasnya. (Ewd)

KONI Kabupaten Bekasi:

Atlet Porda Bakal Dikukuhkan Jelang Ultah Kabupaten Bekasi WIBAWA MUKTI– Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) Kabupaten Bekasi siap mengukuhkan para atlet Pekan Olahraga Daerah (Porda) XII, pada tanggal 15 Agustus 2014, bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Bekasi. Namun yang jadi perhatian Koni adalah stadion untuk penyelenggaraan Porda XII.

“Kami mendapat jaminan dari kontraktornya, pada saatnya sudah bisa dipakai untuk pembukaan dan penutupan,” ujar Ketua Umum Koni Kabupaten Bekasi, Romli. Dikatakan Romli, persoalan stadion yang akan digunakan untuk cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan nanti, karena pembangunan stadion tidak mencapai 100 persen, kata pemborong. Namun akan selesai pas waktunya mencapai 75 persen sudah bagus. “Pemborong memang tidak menyanggupi 100 persen, melainkan hanya menyanggupi 75 persen dalam penyelesainnya,” ucapnya. Disinggung kesiapan atlet yang akan

ikut lomba, apakah sudah diperhatikan, Romli menjelaskan, seperti silat pihaknya sudah menyediakan tempat untuk latihan dan atlet pun meminta bisa tinggal dekat dengan tempat latihan. “Kami serahkan semua ke caborcabornya, dari tempat tinggal sampai lokasi latihan,” ujarnya. Sejauh ini, lanjut dia, pihaknya sudah siap melaksanakan pelancap, tapi harus di umumkan. “Semua jadi tanggung jawab Koni, pelancap yang kami perhatikan adalah yang menghasilkan medali emas. Atlet yang berpotensi menghasilkan emas, kami akan perhatikan semuanya,” pungkasnya. (Ewd)


75

Bupati Kabupaten Bekasi

Lepas Siswa Belajar ke Polandia WIBAWA MUKTI - Bupati Kabupaten Bekasi, dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin, bertempat di auditorium kantor Bupati Kab. Bekasi, menerima dan melepas siswa-siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tambun Selatan yang akan diberangkatkan ke Polandia. Bupati mengatakan, “ Bangga rasanya melihat adik-adik kita memiliki prestrasi di bidang akademik. Dan prestrasi itu membawa mereka mengenal dunia luar, mengenal sebuah negeri yang cukup maju di bidang science, yang juga memiliki hubungan yang baik dengan Pemerintah Indonesia, baik bi76

lateral maupun regional. Semoga adik-adik kita, dapat menjaga nama baik kabupaten Bekasi pada khususnya dan Indonesia pada umumnya di Polandia nanti.” Lebih lanjut, Bupati mengatakan, “ Pemerintah Kab. Bekasi akan terus berusaha memberikan pelayanan pendidikan


yang terbaik bagi masyarakat Kab. Bekasi. Nanti pada tahun ajaran 2015, SMAN di kab. bekasi mendapatkan semacam dana biaya operasional sekolah (BOS), yang menjadikan wajib belajar 12 tahun, sudah dapat digratiskan.” Para pelajar yang mendapatkan kesempatan ke Polandia, mengungkapkan rasa senang dan terima kasihnya kepada Bupati Kab. Bekasi yang berkenan menerima kehadirannya. “ Insya Allah, kami akan melaksanakan petuah dan petunjuk dari Bupati, serta menjaga nama baik Kab. Bekasi.” Tutur pelajar kompak. (MW)

BADAN PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU MEMPUNYAI TUGAS POKOK MEMBANTU BUPATI DALAM MELAKSANAKAN URUSAN PENANAMAN MODAL DAN MENGKOORDINASIKAN PELAYANAN ADMINISTRASI DI BIDANG PERIZINAN SECARA TERPADU DENGAN PRINSIP KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONISASI, SIMPLIKASI DAN KEAMANAN. DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOKNYA TERSEBUT PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2012 MENUANGKAN SECARA TEGAS PADA PASAL 5 BPMPPT BERFUNGSI SEBAGAI BERIKUT : 1. MELAKSANAKAN PENYUSUNAN PROGRAM BADAN 2. PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL 3. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN 4. PELAKSANAAN KOORDINASI PROSES PELAYANAN PERIZINAN 5. PELAKSANAAN ADMINISTRASI PELAYANAN PERIZINAN 6. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERIZINAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2011 PERIZINAN DAN NON PERIJINAN YANG DIKELOLA OLEH BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SEBANYAK 71 PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YAITU : 1. IZIN LOKASI 2. IZIN PERUNTUKKAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT) 3. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) UMUM DAN BANGUNAN NEGARA 4. IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN (IPB) 5. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK) 6. IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO) 7. SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU) 8. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) 9. IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (IPLC) 10. IZIN KERJA MALAM BAGI TENAGA KERJA WANITA (IKMW) 11. SURAT IZIN USAHA KEPARAWISATAAN (SIUK) 12. IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN 13. IZIN PENDIRIAN SEKOLAH 14. IZIN PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN 15. IZIN USAHA INDUSTRI/TANDA DAFTAR INDUSTRI 16. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) 17. REKOMENDASI PEMASANGAN LAMPU PJU 18. PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH (FASOS PERUMAHAN) 19. IZIN LAYAK HUNI DAN PERSEWAAN PERUMAHAN 20. IZIN PENGELOLA BALAI LATIHAN KERJA (BLK) BAIK MILIK PEMERINTAH MAUPUN MILIK PERUSAHAAN 21. IZIN PENIMBUNAN BAHAN BAKAR CAIR 22. IZIN PEMANFAATAN LIMBAH NON B3 YANG BERNILAI EKONOMIS 23. IZIN USAHA BENGKEL ALAT DAN MESIN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN 24. IZIN USAHA OBAT HEWAN DITINGKAT DEPO TOKO KIOS DAN PENGECER 25. IZIN PENGADAAN DAN PEREDARAN ALAT DAN MESIN PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN 26. IZIN RUMAH POTONG HEWAN 27. IZIN PRODUKSI BIBIT HEWAN DAN IKAN 28. IZIN TEMPAT PELELANGAN IKAN 29. TANDA DAFTAR PETUNJUK PENGGUNAAN KARTU JAMINAN/GARANSI 30. IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI 31. TANDA DAFTAR GUDANG 32. SURAT TANDA PENDAFTARAN USAHA WARALABA 33. IZIN USAHA PASAR MODERN DENGAN LUAS KURANG DARI 2000 M2 34. IZIN PERPARKIRAN DILUAR BADAN JALAN 35. IZIN PENDIDIKAN DAN LATIHAN LUAR SEKOLAH 36. IZIN KEGIATAN KEBUDAYAAN 37. IZIN PENGELOLAAN AIR KOTOR DAN LUMPUR TINJA 38. IZIN OPTIKAL 39. IZIN TOKO OBAT 40. IZIN USAHA JASA BOGA (CATERING) 41. IZIN TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM 42. IZIN KLINIK KEBUGARAN 43. IZIN SALON KECANTIKAN Wibawa Mukti l Edisi Khusus Hari Jadi Kab. Bekasi 2014

77

44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.

IZIN INDUSTRI KOMESTIK IZIN TUKANG GIGI IZIN PENGOBATAN TRADISIONAL IZIN BAPEL JPKM IZIN INDUSTRI OBAT TRADISIONAL IZIN LEMBAGA PERUSAHAAN PENYALUR TENAGA KERJA SWASTA (LPPKS) IZIN PEMAKAIAN PESAWAT UAP IZIN PEMAKAIAN BEJANA TEKANAN IZIN PEMAKAIAN PESAWAT ANGKUT IZIN PEMAKAIAN MOTOR DISEL IZIN INSTALASI LISTRIK DAN PENYALUR PETIR IZIN PENYIMPANAN WAKTU KERJA IZIN USAHA ANGKUTAN IZIN BONGKAR MUAT IZIN EKSPLORASI AIR BAWAH TANAH IZIN PENGEBORAN IZIN PENGENDALIAN AIR BAWAH TANAH IZIN PENURAPAN (SIP) DAN PENGEMBALIAN MATA AIR (SIJB) IZIN PERUSAHAAN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH (SIPPAT) IZIN JURU BOR PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL IZIN USAHA PENANAMAN MODAL IZIN USAHA PERLUASAN PENANAMAN MODAL IZIN USAHA PERUBAHAN PENANAMAN MODAL IZIN USAHA PENGGABUNGAN PENANAMAN MODAL (MERGER)

JUMLAH PERMOHONAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DITERBITKAN PADA BPMPPT KABUPATEN BEKASI SAMPAI DENGAN BULAN MEI TAHUN 2014 : JANUARI : 1.694 BERKAS PEBRUARI : 2.232 BERKAS MARET : 2.230 BERKAS APRIL : 2.037 BERKAS MEI : 2.057 BERKAS

YANG MENJADI DASAR HUKUM DALAM MELAKSANAKAN PERIZINAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT : 1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 3. PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH 4. PERDA KAB. BEKASI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA KAB. BEKASI NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KAB. BEKASI 5. PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 34 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI 6. PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BEKASI. BPMPPT YANG MERUPAKAN BADAN PENGHASIL MEMBERIKAN KONTRIBUSI PERIZINAN TERHADAP PAD KABUPATEN BEKASI YAITU SEBAGAI BERIKUT : • • • • • •

78

UNTUK TAHUN 2009 DARI TARGET Rp 16,7 MILYAR, REALISASI MENCAPAI Rp 27,2 MILYAR UNTUK TAHUN 2010 DARI TARGET Rp 44,041 MILYAR, REALISASI MENCAPAI Rp 45,7 MILYAR UNTUK TAHUN 2011 DARI TARGET Rp 47.2 MILYAR, REALISASI MENCAPAI Rp 67,2 MILYAR UNTUK TAHUN 2012 DARI TARGET Rp 88 MILYAR, REALISASI MENCAPAI Rp 116,8 MILYAR UNTUK TAHUN 2013 DARI TARGET Rp 128,7 MILYAR, REALISASI MENCAPAI Rp 129,2 MILYAR UNTUK TAHUN 2014 DARI TARGET Rp 154,4 MILYAR, REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN JUNI 2014 MENCAPAI Rp 92,8 MILYAR Wibawa Mukti l Edisi Khusus Hari Jadi Kab. Bekasi 2014


79

80


Visi & Misi. Pemerintah Kabupaten Bekasi

Recommend Documents