PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DESA SUKAMAHI KECAMATAN CIKARANG PUSAT KABUPATEN BEKASI

PEKERJAAN RENCANA PENGELOLAAN PPI MUARA TAWAR SEBAGAI LOKASI WISATA MARITIM TERPADU

TAHUN ANGGARAN 2014

RINGKASAN EXECUTIVE

PT. Sumaplan Adicipta Persada Jl. Puri Dago II No. 8 Sukamiskin Arcamanik Bandung Telp. 022-70888220/ Fax. 022-87798506

PT. Sumaplan Adicipta Persada

BAB I PENDAHULUAN

Untuk menyelamatkan kawasan mangrove di daerah Bekasi sekaligus memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang, maka Pemerintah Kabupaten Bekasi merencanakan kawasan Muara Tawar yang termasuk didalamnya PPI Pal Jaya sebagai areal percontohan pengelolaan wisata bahari yang dapat berfungsi sebagai : (a). Perlindungan keanekaragaman hayati, (b). Pusat Informasi Mangrove, (c). Percontohan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya mangrove yang berkelanjutan, dan (d). Obyek ekowisata bahari. Sebagai tahap awal, maka penyusunan konsep rencana pengelolaan ekosistem PPI Pal Jaya sebagai lokasi wisata bahari sangat penting untuk dilakukan. Maksud kegiatan ini adalah pengembangan dan optimalisasi pengelolaan kawasan PPI Pal Jaya sebagai daerah wisata bahari dan konservasi ekosistem mangrove. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah : 1. Menyusun Desain Pengembangan Kawasan PPI Pal Jaya termasuk sarana prasarana, percontohan rehabilitasi mangrove, pengembangan silvofisheries, silvo pasture (hutan dan ternak), percontohan pengembangan ekowisata mangrove dsb. 2. Mengidentifikasi keanekaragaman hayati dan potensi sumberdaya hutan mangrove (vegetasi, mamalia, reptilia, burung, amphibi, biota perairan). 3. Menyusun route sirkulasi pengunjung dan daya dukung kawasan. 4. Menyusun kelembagaan pengelolaan, tata waktu dan biaya pelaksanaan kegiatan pengelolaan.

Ringkasan Executive Rencana Pengelolaan PPI Muara Tawar Sebagai Lokasi Wisata Maritim Terpadu

1


Kerangka Pendekatan Pekerjaan Rencana Pengelolaan Kawasan PPI Pal Jaya sebagai Lokasi Wisata Bahari Terpadu ini adalah sebagai berikut :

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN WISATA BAHARI

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WISATA BAHARI

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PENGEMBANGAN : Jenis wisata maritim; data dan informasi; potensi pangsa pasar; hambatan; lokasi; luas; batas; kebutuhan biaya; target waktu pelaksanaan; dan disain teknis, Rencana Kelembagaan

Peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian wisata bahari

RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA BAHARI BERBASIS MASYARAKAT

RENCANA PENGELOLAAN PPI PAL JAYA

Model Kemitraan Kelembagaan dan Tata Kelola Rencana Pengembangan

Rencana Strategis

Model Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan

Gambar 1.1 Kerangka Pendekatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan PPI Pal Jaya Sebagai Lokasi Wisata Bahari Terpadu

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen rencana pengelolaan Kawasan PPI Pal Jaya sebagai lokasi wisata bahari terpadu di Kabupaten Bekasi.


2


BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KEBIJAKAN TERKAIT PENGEMBANGAN PPI PAL JAYA

2.1 GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN BEKASI Kabupaten Bekasi mempunyai letak yang strategis karena dilalui oleh jalur regional yang menjadi perlintasan antara ibu kota propinsi dan ibu kota. Secara geografis Kabupaten Bekasi terletak antara 6 010’53” – 6030’6” Lintang Selatan dan 106048’28”–107027’29” Bujur Timur. Posisi tersebut menempatkan Kabupaten Bekasi berada di sebelah barat wilayah Propinsi Jawa Barat yang memanjang dari utara ke selatan. Wilayah Kabupaten Bekasi mempunyai luas 127.388 Ha, meliputi 23 kecamatan. Secara administratif Kabupaten Bekasi mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut: 

Utara

:

Laut Jawa



Selatan

:

Kabupaten Bogor



Barat

:

DKI Jakarta dan Kota Bekasi



Timur

:

Kabupaten Karawang.

Secara administratif Kabupaten Bekasi dikepalai oleh seorang Bupati. Jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi sebanyak 23 kecamatan yang terdiri dari 182 desa dan 5 kelurahan. Jumlah desa/kelurahan di setiap kecamatan berkisar antara 6 sampai 13. Kecamatan dengan jumlah desa yang paling sedikit yaitu kecamatan Cikarang Pusat, Bojongmangu dan Muaragembong, sedangkan

kecamatan

yang

memiliki

jumlah

desa

terbanyak

adalah

Kecamatan Pebayuran. Kecamatan terluas adalah Muaragembong (14.009 Ha) atau 11,00% dari luas kabupaten.


3


Peta

2.2

Peta

Wilayah Kabupaten Bekasi Peta 2.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Bekasi


4


2.2

KONDISI KEPENDUDUKAN

Jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi pada tahun 2013 menurut data BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2014 sebanyak 3.002.112 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak ada di Kecamatan Tambun Selatan sebanyak 470.158 jiwa dan jumlah penduduk yang paling rendah ada di Kecamatan Bojongmangu sebanyak 25.755 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Bekasi setiap tahunnya selalu bertambah dilihat dari

data

jumlah

penduduk.

Laju

pertumbuhan

rata-rata

penduduk

berdasarkan data BPS Kabupaten Bekasi adalah rata-rata 4,8%. 2.3 KEUANGAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH Pertumbuhan ekonomi menunjukan pertumbuhan produksi barang dan jasa suatu wilayah pada selang waktu tertentu. Selama periode 2009-2013 Kabupaten Bekasi mengalami rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun sebesar 5,95 persen. Pada tahun 2011 perekonomian Kabupaten Bekasi bertumbuh 6.11 persen dengan nilai produksi sebesar 134.55 trilyun rupiah. Meskipun perekonomian Kabupaten Bekasi bertumbuh namun penumbuhan tersebut mengalami perlambatan. Tahun 2012 menunjukkan penumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi mencapai 6,19 persen sedangkan pada tahun 2013 hanya mencapai 6,11 persen. Berdasarkan sektor produksinya industri pengolahan merupakan sector penyumbang andil terbesar bagi PDRB Kabupaten Bekasi 76.31 persen. Sebagai daerah yang berbasis industri Kabupaten Bekasi memberikan kontribusi bagi produksi sektor industri terhadap pendapatan provinsi maupun nasional. Sektor industri yang padat modal memberi hasil berupa nilai tambah yang tinggi bagi suatu wilayah, namun jika dikaji secara perkapita selama tahun 2013 tiap penduduk menghasilkan 44.8 juta rupiah. Selaras dengan distribusi PDRB menurut sektor usaha, kecamatan yang menghasilkan PDRB terbesar adalah kecamatan-kecamatan yang menjadi sentra industri. Empat kecamatan dengan nilai PDRB terbesar adalah Kecamatan Cikarang Barat, Cikarang Utara, Tambun Selatan dan Cikarang Ringkasan Executive Rencana Pengelolaan PPI Muara Tawar Sebagai Lokasi Wisata Maritim Terpadu

5


Selatan. Kecamatan Cikarang Barat merupakan kecamatan yang menghasilkan PDRB terbesar yaitu sebesar 27,52 trilyun rupiah selama tahun 2013 yang merupakan 20 persen PDRB Kabupaten Bekasi. Meskipun demikian jika ditelaah perkapita, PDRB perkapita tertinggi terdapat di Kecamatan Cikarang Selatan yakni sebesar 132,12 juta rupiah perkapita pertahun. Industri selain sebagai penghasil output terbesar juga merupakan sumber pertumbuhan ekonomi bagi wilayah kecamatan yang menjadi sentra industri. Pertumbuhan ekonomi positif hanya terjadi pada kecamatan-kecamatan sentra industri yakni, Kecamatan Cikarang Barat, Cikarang Utara, Tambun Selatan, Cikarang Selatan dan Cibitung. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) tertinggi juga terjadi di Cikarang Barat yakni sebesar 20,45 persen. 2.4 SEKTOR PERIKANAN KABUPATEN BEKASI Sebagaimana sektor pertanian, produksi sektor perikanan di Kabupaten Bekasi kondisinya masih dibawah sektor industri dan sektor jasa, padahal potensi untuk pengembangan perikanan sangat potensial mengingat Kabupaten Bekasi memiliki panjang garis pantai 72 Km dan lautan yang sangat potensial untuk pengembangan perikanan tambak dan tangkapan dari laut. Berdasarkan data tahun 2012 total produksi perikanan darat dan laut di Kabupaten Bekasi mencapai 29.837,43 ton, produksi ini didominasi oleh jenis perikanan tambak dengan total 28.166,98 ton, sedangkan untuk kolam sebesar 1.527,08 dan untuk perikanan tangkap sebesar 1.897,09 ton. Apabila dilihat dari tingkat peruntukan lahan bagi sektor perikanan khususnya untuk perikanan tambak dari tahun 2008-2012 mengalami penurunan luas tambak. Sejak tahun 2008 luas tambak di kawasan pantai Bekasi mencapai 10.495 Ha dan pada tahun 2012 menurun menjadi 9.996,53 Ha. Hal tersebut sejalan dengan menurunnya Rumah Tangga Perikanan (RTP) tambak dari 1.992 KK menjadi 1.672 KK. Sedangkan untuk jumlah nelayan Rumah Tangga Nelayan (RTN) dari 713 KK menjadi 727 KK. Sektor pendukung perikanan laut ini juga disebabkan kurangnya sarana dan prasarana pelelangan ikan, dimana hingga saat ini jumlah TPI di Kabupaten Bekasi memiliki 2 TPI.


6


2.5 TINJAUAN TATA RUANG TERHADAP KAWASAN PPI PAL JAYA Tinjauan rencana tata ruang untuk kawasan perencanaan dikaitkan dengan pegembangan kawasan sebagai bagian dari Kawasan Teluk Jakarta meliputi 3(tiga) Kecamatan yaitu : Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Babelan dan Kecamatan Muaragembong. Dalam pengembangan kawasan tersebut salah satunya adalah pengembangan yang dirancang dengan mengikuti sistem zona dalam pengelolaan wilayah pesisir wilayah teluk Jakarta di Kabupaten Bekasi. Sedangkan apabila dilihat dari pengembangan di ketiga kecamatan keseluruhan meliputi sebagai berikut: a. Kecamatan Tarumajaya Pola

pemaanfaatan

ruang

di

Kecamatan

Tarumajaya

meliputi

pengembangan Permukiman Perkotaan 3.192 Ha, Hutan Bakau 118 Ha, Industri 2.075 Ha, TPU 19 Ha b. Kecamatan Babelan Rencana pola pemaanfaatan ruang di Kecamatan Babelan meliputi pengembangan: Permukiman Perkotaan 4.264 Ha, Permukiman Perdesaan 556 Ha, Hutan Bakau 77 Ha, Hutan Produksi 334 Ha, Industri 2.508 Ha. c. Kecamatan Muaragembong Rencana Pola pemaanfaatan ruang Kecamatan Muaragembong meliputi pengembangan: Permukiman Perdesaan 3.023 Ha, Hutan Lindung 5.170 Ha, Hutan Produksi 5.311,15 Ha, Pariwisata: 713 Ha. Pola ruang tiga kecamatan tersebut dapat dilihat pada gambar 2.2 di bawah ini.


7


Kawasan PPI Muara Tawar

KABUPATEN


8


2.6 TINJAUAN KAWASAN BERDASAR RDTR WP IV KABUPATEN BEKASI Dilihat dari kebijakan rencana tata ruang yang lebih rinci kawasan PPI Pal Jaya ini menurut RDTR WP IV Kabupaten Bekasi. Berdasarkan pembagian zona nya WP IV meliputi BWK A, B, C dan D, dimana masing-masing BWK tersebut diarahkan berdasarkan fungsi dan karakteristik pengembangan masing-masing. Dari RDTR WP IV tersebut dapat dilihat peluang-peluang yang dapat mendorong kawasan ini menjadi kawasan yang dapat penunjang kegiatan BWK C sebagai fungsi : Pemerintahan, kesehatan, pendidikan skala local, Perumahan kepadatan rendah sampai tinggi, CBD Skala Regional (sentra primer),Kawasan Pelabuhan Bongkar Muat, Industri dan Pergudangan dan Kawasan lindung/yang berfungsi lindung. Khususnya untuk Kawasan lindung maka potensi dan pengelolaan mangrove di kawasan PPI dapat berperan sebagai kawasan lindung juga memiliki nilai ekonomi tinggi karena sistem aktivitas dan peranan BWK C yang sangat strategis. Pontensi lain yang sangat strategis dalam pengembangan kawasan PPI Pal Jaya menurut tata ruang ini adalah adanya perencanaan struktur ruang kawasan yang akan didukung oleh pembangunan transportasi dan infrastruktur penting lainnya pada kawasan ini yaitu meliputi: 

Pembangunan Jalan Kolektor primer : Babelan-Muara Gembong, Tambun Utara-Tambelang, Samudera Jaya-Hurip Jaya



Pembangunan jalan lokal primer meliputi : Desa Hurip Jaya-Pantai Hurip, Desa Jaya Sakti



Peningkatan lokal primer→kolektor primer meliputi: Desa Srijaya-Srimukti, Desa Sriamur



Pembangunan Terminal tipe C di Sub BWK C1 (Desa Pantai Makmur)



Pembangunan sus-sub Terminal di pusat sekunder,



Pembangunan pelabuhan dan peti kemas di sub BWK D1 (Desa Hurip Jaya),



Pembangunan pelabuhan nelayan di sub BWK A1 (Desa Pantai Bahagia).


9


Kawasan PPI Pal Jaya


10


2.7 SOSIAL DAN BUDAYA Partisipasi bersekolah yang semakin rendah seiring bertambahnya usia seseorang mengindikasikan terdapatnya putus sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia sekolah dasar cukup tinggi. APS usia 7-12 tahun 2013 sebesar 98,95% mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 98,89%. Namun partisipasi semakin rendah pada anak usia pendidikan SLTP (usia 13-15 tahun) dan SlTA (usia 16 s.d 18 tahun) masing·masing hanya 90.09 persen dan 62.49 persen. Peningkatan kualitas SDM tersebut dapat dilihat juga dari jangkauan masyarakat mencapai fasilitas pendidikan yang tersedia. Pada tahun 2013 terdapat 848 Sekolah Oasar (SD), 285 Sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan 96 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 155 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Selain jumlah sekolah, salah satu indikator kecukupan fasilitas pendidikan adalah berdasarkan rasio murid-guru. Pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2013 seorang guru rata-rata mengajar 24 murid . Berdasarkan angka IPM, Kabupaten Bekasi tergolong dalam pembangunan menengah alas. yaitu 74,80% berada antara 66-80%. Terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu 74.13%. Selain mengalami peningkatan secara absolut, jika melihat reduksi shortfalf-nya, pembangunan manusia di Kabupaten Bekasi tergolong cepat. United Nation Development Programme (UNDP) mengklasifikasikan pembangunan manusia dalam kategori (tepat jika reduksi Shortfall mencapai 1,7 sedangkan reduksi shortfall Kabupaten Bekasi mencapai 2,59. Keberhasilan pembangunan manusia juga dapat terlihat dari berkurangnya tingkat kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bekasi pada tahun 2013 mencapai 5.20% berkurang dari tahun 2012 yang mencapai 5,44%. Penetapan angka kerniskinan tersebut didasarkan pada garis kemiskinan yaitu pengeluaran minimum per orang per bulan. Garis kemiskinan di Kabupaten Bekasi mengalami peningkatan dari sebesar Rp. 331.032 pada tahun 2012 menjadi Rp. 361.510 pada tahun 2013.


11


Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Jawa Barat maka angka kemiskinan Kabupaten Bekasi masih tergolong rendah. Persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat 9,61% pada tahun 2013. Meskipun demikian jika dibandingkan dengan tingginya PDRB Kabupaten Bekasi adanya penduduk miskin perlu menjadi perhatian Pemerintah. Pemerintah harus lebih banyak menyusun kebijakan untuk mendistribusikan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan jumlah angkatan kerja yang bekerja diikuti oleh meningkatnya produktivilas tenaga kerja. Berdasarkan nilai PDRB ADH Konstan, setiap tenaga kerja pada lahun 2013, rata-rata menghasilkan 51,87 juta rupiah per tahun. Nilai produktivitas ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 5 I.76% juta rupiah per tahun. Peningkatan produktivitas tenaga kerja selaras dengan peningkatan upah minimum yang berlaku di Kabupaten Bekasi. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan Upah Minimum Kabupaten UMKM 34,27% dari Rp. 1.491.000 di tahun 2012, menjadi Rp. 2.002.000. Jika dibandingkan dengan besarnya Kebutuhan Hidup Layak (KHL), tingkat upah minimum Kabupaten Bekasi sudah melebihi 100 persen sejak tahun 2012. Hal ini berarti tingkat upah tersebut diasumsikan cukup untuk memenuhi biaya hidup layak bagi tenaga kerja.


12


BAB III KARAKTERISTIK KAWASAN PPI PAL JAYA

3.1

KONDISI UMUM KAWASAN PPI PAL JAYA

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya bahwa PPI Pal Jaya ini secara administratif terletak di Kecamatan Tarumajaya tepatnya berada di Kelurahan Segarajaya sebagai bagian dari wilayah Pantai Utara Kabupaten Bekasi yang berhadapan dengan Teluk Jakarta, Batas-batas PPI Pal Jaya ini adalah : 

Sebelah Utara : Laut Jawa



Sebelah Timur : Desa Samudera Jaya



Sebelah Selatan : Kampung Mandala



Sebelah Barat

: Krematorium (Desa Pantai Makmur).

Letak Kawasan PPI Pal Jaya secara administratif lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.1. Luas wilayah Kawasan PPI Pal Jaya ini berdasarkan hasil kepemilikan lahan Pemerintah Kabupaten Bekasi diperkirakan mencapai 10,191 Ha yang terdiri : 

Prasarana dan sarana penunjang PPI Pal Jaya berupa tempat pelelangan, WTP, pabrik es, mushola dan lain-lain,



Lahan Tambak untuk tambang udang dan budidaya rumput laut,



Lahan Mangrove yang dikembangkan oleh pemerintah.


13


Gambar 3.1 Letak Kawasan PPI Pal Jaya


14


Jarak PPI Pal Jaya dari Kabupaten Bekasi ± 57 Km, sedangkan dari Jakarta ± 11 Km dan dari Ibukota Provinsi Jawa Barat, Bandung ± 190 Km. Kawasan PPI Pal Jaya ini memiliki lokasi yang cukup strategis mengingat dapat dicapai dari Jakarta ± 2 jam melalui jalan darat dan 30 menit dengan menggunakan perahu bermotor dari kawasan Cilincing –Jakarta. Untuk lebih jelasnya letak PPI Pal Jaya dilihat dari jarak dan aksesibilitasnya dapat dilihat pada gambar 3.3. Dilihat dari kondisi topografinya kawasan ini

termasuk dataran rendah pada

ketinggian 0-5 meter di atas permukaan air laut. Berdasarkan karakteristik topografinya,

sebagian

besar

wilayah

ini

masih

memungkinkan

untuk

dikembangkan untuk kegiatan budidaya. Kondisi geologi bawah permukaan, kedudukan equifer dibedakan menjadi tiga bagian yaitu aquifier dengan pembagian (1) kedudukan kurang dari 70 m; (2) antara 70-148 m; dan (3) lebih dari 148 m. Sebagain besar struktur geologi yang ada berupa aluvium dan pleistocene volcanic facies dengan luas areal sekitar 15.421,59 Ha atau 75,11% dari luas keseluruhan. Luas areal lainnya sekitar 5.110,41 Ha atau 24,89% berupa pliocene sedimentary faces dan Miocene Sedimentary Faces Pleistocene Volcanic Face, kedua areal ini merupakan lokasi yang cukup layak untuk dikembangkan. Secara umum morfologi topografi pantai utara PPI Pal Jaya merupakan suatu daerah dataran yang lebar dijumpai sungai-sungai yang mengalir dan bermuara dibagian tersebut, diantaranya Sungai CBL dan BKT. Berdasarkan proses pembentukannya dataran yang ada dapat dibedakan menjadi : dataran limpah banjir, kipas aluvial, endapan rawa, endapan laut dan dataran pantai-pematang pantai. Proses geologi yang terdapat di Kawasan PPI Pal Jaya ini umumnya adalah erosi, abrasi, akresi, amblesan dan intrusi air asin. Abrasi terjadi hampir disepanjang pantai utara yang diperparah oleh adanya perubahan lahan hutan bakau menjadi areal pertambakan. Sedimentasi muara sungai pantai utara dengan adanya deltadelta sungai sehingga mengakibatkan garis pantai bertambah ke laut. Sedangkan intrusi air asin terutama pada morfologi dataran di beberapa tempat.


15


Laporan Ak hi r Rencana Pengelolaan PPI Pal Jaya Sebagai Lokasi Wisata Maritim Terpadu

16


3.2 POTENSI SUMBERDAYA PERIKANAN KAWASAN PPI PAL JAYA Kawasan PPI Pal Jaya ini adalah salah satu penyumbang sektor perikanan di Kabupaten Bekasi selain Kecamatan Babelan, dan Kecamatan Muaragembong. Kegiatan melaut yang dilakukan oleh nelayan ini terfokus di tiga kecamatan yang berdekatan dengan pantai Laut Jawa. Warga yang tinggal di ketiga kecamatan tersebut mayoritas bermatapencaharian sebagai nelayan, penjual ikan, dan pengolah hasil laut. Nelayan menangkap semua jenis perikanan laut dengan menggunakan beberapa jenis alat tangkap. Dalam setiap perahu nelayan PPI Pal Jaya menggunakan alat tangkap arad, bubu, garok, jala, jaring, pancing, sero, dan waring. Walaupun masih terdapat alat tangkap yang lestari untuk digunakan, nelayan tetap menggunakan alat tangkap tersebut mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak.

Kondisi Perikanan Tangkap PPI Pal Jaya

Waktu melaut yang sering dilakukan oleh nelayan PPI Pal Jaya adalah pagi hari hingga sore hari. Hal tersebut dikarenakan angin yang berhembus pagi hari tidak sekuat pada angin malam hari. Selain itu, nelayan yang menangkap rajungan memilih waktu melaut pada pagi hari karena kualitas daging rajungan yang ditangkap pada pagi atau siang hari berbeda dengan rajungan hasil tangkapan malam hari. Daging rajungan yang berasal dari rajungan hasil tangkapan pagi hari memiliki aroma khas rajungan yang lebih kuat. Sedangkan daging rajungan yang berasal dari rajungan hasil tangkapan pada malam hari memiliki aroma yang Ringkasan Executive Rencana Pengelolaan PPI Muara Tawar Sebagai Lokasi Wisata Maritim Terpadu

17


lemah dan cenderung tawar. Kualitas yang lebih baik pada daging rajungan yang ditangkap pagi hari membuat mini plant lebih menyukai rajungan tersebut sehingga mini plant memberikan saran pada nelayan agar menangkap rajungan pada pagi hari. Selain dari perikanan tangkap perikanan di Kawasan PPI Pal Jaya ini juga dihasilkan dari perikanan tambak.

Gambar Kondisi Kawasan Tambak PPI Pal Jaya

Luas area kawasan PPI Pal Jaya meliputi 10,101 Ha yang terdiri dari 7,897 Ha area perairan dan 2,294 Ha area daratan. Untuk lebih jelasnya peta potensi sumber daya perikanan di Kawasan PPI Pal Jaya dapat dilihat pada gambar 3.9. 3.3 POTENSI HUTAN MANGROVE PPI PAL JAYA Pada

umumnya

ekosistem

mangrove

di

kawasan

perencanaan

memiliki

karakteristik yang sama dengan kondisi mangrove di wilayah lainnya seperti kecamatan yaitu Kecamatan Babelan, Muara Gembong. Lokasi hutan bakau di Kawasan PPI Pal Jaya telah mengalami kerusakan baik karena disebabkan oleh abrasi pantai, pencemaran dari BKT, buangan kali CBL, PLTU Muara Tawar, Krematorim maupun adanya penebangan pohon bakau oleh masyarakat. Kawasan PPI Pal Jaya memiliki area eksisting mangrove yang masih tertanam seluas kira-kira 1,4 Ha. Dari total 72 kilometer panjang pantai Kabupaten Bekasi kondisi hutan mangrove yang dulu tebal, kini rusak akibat abrasi dan pengambilan manfaat langsung oleh manusia dan kebijakan yang tidak mendukung terhadap lingkungan. Peta Area hutan mangrove di Kawasan PPI Pal Jaya saat ini dapat dilihat pada gambar.


18



19



20


Gambar Penyebaran Mangrove di Kawasan PPI Pal Jaya

Mangrove yang dimiliki Kawasan PPI Pal Jaya Kecamatan Tarumajaya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, luas wilayah hutan bakau dalam kurun waktu 59 tahun (1943-2006) telah mengalami penyusutan dan mengalami perubahan secara signifikan, dan luasnya tinggal 16,01 persen. Adapun fauna yang sebelumnya berasosiasi dengan hutan bakau di pesisir Kabupaten Bekasi, terdapat 32 jenis, sebagian besar burung rawa seperti kuntul. Juga hewan langka dan dilindungi seperti lutung jawa serta berbagai hewan yang mempunyai potensi ekonomi untuk dibudidayakan, antara lain udang dan kepiting bakau. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bekasi, pada tahun 1955 terdapat sekitar 15 ribu hektar hutan mangrove yang terdiri dari 10.481,15 hektar lahan yang dimiliki PT Perhutani dan sisanya milik masyarakat. Tetapi, sekarang hutan mangrove yang didominasi jenis bakau milik Perhutani tinggal sekitar 600 hektare. Sedangkan hutan mangrove yang dimiliki rakyat juga mengalami kerusakan. Luas keseluruhan hutan yang saat ini tersisa, tercatat hanya sekitar 600 hektare. Berdasarkan data Bappeda Kabupaten Bekasi Tarumajaya enam kilometer dengan total luas hutan mangrove 15 ribu hektare. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi 2012-2032, tiga kecamatan pesisir wilayah ini diarahkan untuk hutan lindung dengan ketebalan hutan minimal 500 meter dari bibir pantai.


21


Sedangkan ekosistem hutan mangrove yang mendominasi pesisir bagian utara Kawasan PPI Pal Jaya adalah jenis api-api (Avicennia spp), Prepat (Sonneratia spp), Mangrove (Rhizophora sp) dan Nipah (Nypa). Sebagaimana tumbuhan lainnya, mangrove mengkonversi cahaya matahari dan unsur hara (nutrien) menjadi jarigan tumbuhan (bahan organik) melalui proses fotosintesis. Tumbuhan mangrove merupakan sumber makanan potensial, dalam berbagai bentuk bagi semua biota yang hidup di ekosistem mangrove. Bengen (2004), komponen dasar dari rantai makanan di ekosistem mangrove berbeda dengan tumbuhan pada umumnya, bukan tumbuhan itu sendiri melainkan detritus yang berasal dari tumbuhan mangrove (daun, ranting, buah, batang dan sebagainya). Nutrien mangrove di bagi atas nutrien anorganik dan detritus organik. Nutrien anorganik penting adalah N dan P (jumlahnya sering terbatas), serta K, Mg, dan Na (selalu cukup). Sumber nutrien anorganik adalah hujan, aliran permukaan, sedimen, air laut dan bahan organik yang terdegradasi. Detritus organik adalah nutrien organik yang berasal dari bahan biogenik melalui beberapa tahap degradasi mikrobial. Detritus organik berasal dari authochthonous (fitoplankton, diatom, bakteri, algae, sisa organisme dan kotoran organisme) dan allochthonous (partikulat dari air limpasan sungai, partikel tanah dari pantai dan erosi tanah, serta tanaman dan hewan yang mati di zona pantai dan laut). Sebagian detritus didekomposisi oleh bakteri dan fungi menjadi nutrien yang terlarut dapat secara langsung dimanfaatkan oleh fitoplankton, algae maupun tumbuhan mangrove itu sendiri dalam proses fotosintesis. Sebagian lain dari detritus dimanfaatkan oleh ikan, udang dan kepiting sebagai makanannya. Proses makan memakan dalam berbagai kategori dan tingkatan biota membentuk suatu jala makanan (CSC/NOAA, 2001 dalam Prihatini, 2003). Fungsi ekologis mangrove sebagai suatu ekosistem khas wilayah pesisir, diantaranya adalah: -

Sebagai peredam gelombang dan angin badai, pelindung pantai dari abrasi, penahan lumpur dan perangkap sedimen yang diangkut oleh aliran permukaan (run off)

-

Sebagai penghasil sejumlah besar detritus


22


-

Sebagai daerah asuhan, daerah mencari makanan dan daerah pemijahan bermacam biota perairan baik yang hidup di perairan pantai maupun lepas pantai.

Gambar a) Hubungan Ketergantungan dalam Ekosistem Mangrove. b) Asosiasi Ekosistem Mangrove. (DepHut, 2006).


23


BAB IV KONSEP DASAR PERENCANAAN DAN ANALISIS KEBUTUHAN RUANG KAWASAN WISATA BAHARI

4.1 KONSEP DASAR PEGELOLAAN MANGROVE Pengelolaan berkelanjutan berbasis ekosistem menjadi instrumen penting dalam menunjang aktivitas ekonomi pulau PPI Pal Jaya. Dimana pada dasarnya konsep ini menggambarkan bahwa pulau PPI Pal Jaya dengan wilayah laut yang luas, merupakan himpunan integral dari komponen hayati dan nir-hayati yang mutlak dibutuhkan masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Bengen, 2006). Komponen hayati dan nir-hayati secara fungsi saling berinteraksi membentuk suatu sistem, yang mana apabila terjadi perubahan pada salah satu dari kedua komponen tersebut maka akan dapat mempengaruhi keseluruhan sistem yang ada

baik dalam kesatuan struktur

fungsi

maupun

dalam

keseimbangannya. Kelangsungan fungsi kawasan PPI Pal Jaya sangat menentukan kelestarian dari sumberdaya hayati sebagai komponen utama dalam ekosistem pantai utara Kabupaten Bekasi tersebut.

Gambar 4.1 Manfaat Pengelolan Mangrove


24


Langkah pertama yang dilakukan untuk menelaah isu degradasi ekosistem mangrove yakni dengan menduga penyebab kematian masal (dieback) pada mangrove disebabkan oleh kadar salinitas air genangan yang rendah disekitar ekosistem tersebut. Kadar salinitas yang rendah utamanya dipicu oleh sedimentasi muara sungai dan genangan air tawar. Dimana kedua hal tersebut secara langsung dapat menghambat terjadinya proses sirkulasi air laut dan tawar yang sangat dibutuhkan oleh ekosistem mangrove, sehingga pada akhirnya kematian massal (dieback) tak dapat dihindari. Langkah kedua ialah menganalisis potensi ekosistem yang tersisa dengan menggunakan analisis biofisik ekosistem mangrove dan penilaian ekonomi total dari ekosistem tersebut. Dari kedua analisis tersebut diperoleh gambaran persentase penutupan dan kerapatan pohon mangrove (pohon/ha) serta nilai ekonomi total yang dimiliki oleh ekosistem mangrove yang tersisa guna menentukan arahan program pengelolaan selanjutnya yang akan dilaksanakan untuk mengurangi degradasi ekosistem. Langkah ketiga ialah membuat rencana strategi dan program pengelolaan ekosistem mangrove PPI Pal Jaya dan analisis potensi ekosistem mangrove aktual dengan menggunakan analisis pengambilan keputusan berdasarkan pada banyak kriteria atau dapat disebutkan Multy Criteria Decision Making (MCDM). Dalam melakukan analisis MCDM semua komponen analisis di input untuk mendukung kerangka pengelolaan terhadap ekosistem mangrove, baik data yang sifatnya kuantitatif maupun kualitatif. Komponen yang di input meliputi: dimensi ekologiekosistem, dimensi sosial-ekonomi masyarakat dan dimensi kelembagan pemerintah berupa PERDA yang berkaitan dengan wilayah pesisir Pantai Utara Kabupaten Bekasi. Kemudian sebagai dasar konsep pengelolaannya melalui Integrated Coastal Management (Manajemen Pengeloaan Kawasan Pesisir Secara Terintegrasi) dimana prinsif ini berdasarkan hal sebagai berikut: 

Melanjutkan (sustain)



Membangun (develop), membangun/membongkar coastal dari natural landscape, sejauh tidak mengganggu ekosistem yang ada.

 Melindungi (protect) Ringkasan Executive Rencana Pengelolaan PPI Muara Tawar Sebagai Lokasi Wisata Maritim Terpadu

25




Mengkomunikasikan (communicate)



Melaksanakan (do)



Memelihara (preserve).

Prioritas kepentingan terhadap strategi pengelolaan berkelanjutan ekosistem mangrove yang direkomendasikan dalam program pengelolaan berkelanjutan khususnya Kawasan PPI Pal Jaya diharapkan pada tujuan akhir akan dicapai pengelolaan yang diarahkan pada perlindungan kawasan atau konservasi ekosistem mangrove. Konteks kawasan perlindungan yang direkomendasikan bukan berarti tidak ada pemanfaatan namun sebaliknya kawasan yang sifatnya sustainable use. Hal ini utamanya bagi masyarakat setempat yang sebagian besar menggantungkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dari hasil perikanan yang disediakan oleh ekosistem mangrove. Untuk memanfaatkan kawasan mangrove ini dilakukan suatu metode Ekowisata Ekowisata lebih popular dan banyak dipergunakan dibandingkan dengan terjemahan yang seharusnya dari istilah ecotourism. Pengertian tentang ekowisata mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Namun, pada hakekatnya, pengertian ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian area yang masih alami (natural area), memberikan manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya pada masyarakat setempat. Atas dasar pengertian ini, bentuk ekowisata pada dasarnya merupakan bentuk gerakan konservasi yang dilakukan oleh penduduk.

Gambar 4.2 Metode Ekowisata Pengelolan Mangrove


26


4.2 KONSEP POTENSI PPI PAL JAYA DALAM KEGIATAN KEPARIWISATAAN Dalam pembahasan ini, akan dilakukan identifikasi potensi pariwisata yang terdapat di PPI Pal Jaya, baik berupa potensi-potensi yang dapat menunjang dalam usaha pembangunan serta pengembangan kawasan wisata bahari PPI Pal Jaya maupun potensi yang justru menghambat atau bahkan mematikan usaha pembangunan dan pengembangan kawasan wisata bahari PPI Pal Jaya itu sendiri. Integrated Coastal Management (Manajemen Pengeloaan Kawasan Pesisir Secara Terintegrasi) yaitu : Melanjutkan (sustain), Membangun (develop), membangun/membongkar coastal dari natural landscape, sejauh tidak mengganggu ekosistem yang ada, Melindungi (protect), Mengkomunikasikan (communicate), Melaksanakan (do) dan Memelihara (preserve). Di bawah ini merupakan beberapa potensi penunjang usaha pembangunan dan pengembangan atraksi wisata di PPI Pal Jaya sebagai kawasan Wisata Bahari yang telah berhasil diidentifikasi oleh penyusun, antara lain: 1. Potensi Alam; berupa pantai yang membentang dari Pantai PPI Pal Jaya dan berhadapan dengan Teluk Jakarta, serta Pantai Makmur yang berhadapan dengan Laut Jawa. Karakter pantai ditumbuhi pohon bakau (mangrove) tidak memiliki pesisir dan merupakan pantai yang diusahakan masyarakat nelayan untuk menangkap ikan dan penambangan pasir, sepanjang pantai terdapat beberapa muara seperti Sungai CBL dan BKT di samping Desa Segarajaya. PPI Pal Jaya merupakan kawasan di desa Segarajaya yang dihuni oleh para nelayan. 2. Potensi Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Sedangkan potensi yang dapat menghambat usaha pembangunan serta pengembangan atraksi wisata ditempat ini terbagi menjadi 2 faktor yaitu faktor yang disebabkan oleh manusia contohnya minimnya infrastruktur yang tersedia. Sebagai contoh kondisi lingkungan di depan gerbang utama kawasan PPI Pal Jaya, dapat dikategorikan tidak layak. Kondisi jalan masuk yang rusak, berlubang dan bergelombang, dapat membahayakan jiwa wisatawan yang berkunjung.


27


Sedangkan faktor penghambat yang bersumber dari alam terbagi lagi menjadi 2 yaitu yang pertama faktor penghambat yang bersifat insidental contohnya bencana luapan atau rob akibat luapan Sungai CBL atau Banjir Kanal Timur (BKT), kemudian faktor penghambat lain yang bersumber dari alam berupa potensi bahaya yang memang pada dasarnya merupakan rangkaian dari siklus alam contohnya hujan deras disertai angin kencang yang menyebabkan gelombang dan ombak besar (termasuk didalamnya perubahan iklim). 4.3 KONSEP KELAYAKAN ASPEK WISATA BAHARI Masyarakat pesisir di PPI Pal Jaya, Kabupaten Bekasi merupakan masyarakat yang mayoritas mengantungkan kehidupanya dari apa yang dihasilkan oleh Laut. Dimana sekitar 60% masyarakatnya merupakan nelayan dan petani tambak. Pemanfaatan terhadap potensi–potensi kelautan inilah yang dapat menimbulkan berkurang atau bahkan rusaknya sumber daya hayati maupun non hayati yang terdapat dipesisir laut seperti ikan, udang, mangrove dan biota lainnya serta sumber daya mineral dan abiotik lain di permukaan air, di kolam tambak, dan di dasar laut. Oleh karenanya pemanfaatan secara optimal terhadap potensi kelautan tersebut harus diimbangi dengan upaya–upaya perbaikan terhadap kawasan yang rusak dan

keanekaragamannya

mengaplikasikan

konsep

telah

berkurang.

pengembangan

Salah

konsep

satunya Wisata

ialah Bahari

dengan didalam

memanfaatkan potensi dan jasa lingkungan sumber daya. 4.4 ANALISIS SWOT PPI PAL JAYA SEBAGAI KAWASAN WISATA BAHARI PPI Pal Jaya sebagai kawasan Wisata Bahari memiliki kekuatan, kelemahan, serta peluang dan ancaman untuk prediksi masa depan, dikaitkan dengan posisinya sebagai kawasan wisata. Penulis menggunakan analisis

SWOT (Strength,

Weakness, Opportunity, Threat) untuk mengetahui bagaimana posisi PPI Pal Jaya sebagai kawasan Wisata Bahari. 1. Strength a. PPI Pal Jaya memiliki lahan cukup luas, terdiri dari pantai, hutan bakau, dan daratan dengan luas 10,922 Ha, yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata. Ringkasan Executive Rencana Pengelolaan PPI Muara Tawar Sebagai Lokasi Wisata Maritim Terpadu

28


b. Terletak di Pantai Utara yang sangat strategis karena berhadapan dengan teluk Jakarta, mempunyai jarak sangat dekat dengan Kawasan Industri Marunda. Lokasi di mana PPI Pal Jaya berada merupakan suatu keuntungan yang signifikan, karena menjadi daya tarik khusus yang jarang dimiliki oleh daerah lain. c. Pengembangan wilayah pantura telah diatur dalam Perda No. 5 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Khusus pantai Utara Kabupaten Bekasi Tahun 2003-2013. d. Heterogenitas masyarakat PPI Pal Jaya dapat menjamin ketersediaan sumber daya manusia dari segi kuantitas dengan berbagai kualitas disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. e. Tradisi masyarakat sekitar, seperti syukuran laut, dan tradisi lain yang berkaitan dengan kuliner. f. Hasil laut beserta olahannya sangat cukup terkenal di wilayah Jakarta, seperti kepiting, bandeng, udang, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk datang berkunjung ke kawasan Wisata Bahari PPI Pal Jaya. g. Pembangunan infrastruktur dibiayai Pemerintah daerah. h. Adanyaa lembaga resmi dibawah koordinasi Pemerintah kabupaten bekasi yang bertanggung jawab atas pengembangan PPI Pal Jaya Sebagai kawasan Wisata Bahari, yakni Dinas Pariwisata dan Industri. 2. Weakness a) Implementasi Peraturan daerah masih mengalami hambatan, terutama dalam masalah kepemilikan tanah di PPI Pal Jaya. b) Dibutuhkan biaya tinggi untuk pemeliharaan infrastruktur c) Kondisi jalan dan area perparkiran yang rusak dan berlubang menuju PPI Pal Jaya walupun jalan menuju kawasan sudah sangat tidak mendukung. d) Ketersediaan sumber daya manusia masih belum memadai dibanding tugas-tugas koordinasi yang harus ditangani cukup luas. e) Ketiadaan sarana transportasi yang memadai untuk mencapai lokasi PPI Pal Jaya f) Dekat dengan Kawasan Pembangunan Listrik Tenaga Uap Gas PPI Pal Jaya dan saluran BKT yang dapat menimbulkan pencemeran lingkungan pantai serta rob di area PPI Ringkasan Executive Rencana Pengelolaan PPI Muara Tawar Sebagai Lokasi Wisata Maritim Terpadu

29


3. Opportunity a) Potensi pantai dan sungai strategis untuk dikembangkan sebagai kawasan Wisata Bahari. b) Dapat memberikan motivasi bagi para pengunjung untuk lebih peduli dan selalu menjaga kelestarian sumber daya alam. c) Ekosistem lingkungan pantai dan sungai PPI Pal Jaya mendukung untuk dijadikan kawasan wisata. d) Terbukanya lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi masyarakat setempat dan sekitar PPI Pal Jaya. e) Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui f)

bertambahnya tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi.

g) Kemudahan aksesibilitas. h) Ketertarikan investor untuk ikut berinvestasi. 4. Threat a) Pengenaan pajak dan retribusi illegal b) Degradasi budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar kawasan wisata c) Tidak menariknya atraksi wisata yang sudah dibangun. d) Perubahan tata guna lahan dan pemanfaatan ruang. e) Penduduk pendatang makin meningkat setiap tahun dan banyak yang tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial bahkan konflik internal masyarakat PPI Pal Jaya. f) Antipati masyarakat lokal atas penggunaan kawasan wisata. 4.5 KONSEP DASAR FASILITAS PPI PAL JAYA SEBAGAI KAWASAN WISATA BAHARI Peletakan Zonasi untuk membatasi wilayah-wilayah yang ada sehingga diperoleh kemudahan dalam pengklasifikasian serta penyebaran fasilitas-fasilitas yang akan dibangun, diawali dengan penentuan tema dari objek wisata yang akan dikembangakan

menjadi

satu

kawasan

wisata.

Dilanjutkan

dengan

pengklasifikasian wilayah zonasi di wilayah PPI Pal Jaya secara lebih mendalam yang dituangkan dalam Tabel 4.1 dan Gambar 4.1.


30


Tabel 4.1 Pembagian Zonasi Kawasan Wisata Bahari PPI Pal Jaya NO.

ZONASI

BATAS PENGEMBANGAN 1.

1.

Zona Inti

Hutan Mangrove dan Tambak

2. 3.

2.

Zona Pengembangan

PPI Pal Jaya

1. 2. 3.

3.

Zona Pelayanan sekaligus Zona Intensif Pantai dan Dataran

Area Pintu Gerbang, Parkir dan Permukiman Nelayan

1. 2. 3. 4.

4.

Zona Pengamanan

Alur Pelayaran Kapal/Perahu Nelayan

1. 2.

FUNGSI Pengembangan wisata lingkungan pantai yang lebih ditujukan untuk pariwisata pendidikan lingkungan (Eco Education) Fasilitas sarana rekreasi kuliner terapung Pengembangan kawasan wisata petualangan dan wisata lingkungan Pusat pelayanan pengunjung Pelelangan Ikan Pusat perdagangan ikan Prasarana dan sarana penunjang Pusat pelayanan pengunjung Pusat perdagangan, pertokoan. Pusat Pelayanan Pemerintahan dan pintu gerbang kedatangan wisatawan Pengembangan usaha akomodasi Berlayar atau Parasailing

Sumber : Hasil Analisis, 2014


31



32


4.6 DAMPAK-DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF DALAM PEMBANGUNAN SERTA PENGEMBANGAN PPI PAL JAYA SEBAGAI KAWASAN WISATA BAHARI Saat PPI Pal Jaya dijadikan sebagai Kawasan Wisata Bahari, akan muncul beberapa dampak pada lingkungan sekitarnya. Dampak-dampak ini dapat bersifat positif dan negatif berikut solusi untuk mengatasi permasalahan dampak negatif. 4.6.1 Dampak Positif 1) Meminimalisir tingkat kebocoran devisa bagi Kabupaten Bekasi. Untuk menganalisisnya digunakan pendekatan teori efek ganda (multiplier effect). 2) Penghijauan akan lebih digalakkan di sekitar kawasan Wisata Bahari PPI Pal Jaya. 3) Kebersihan akan lebih terjamin. 4) Lingkungan sekitar akan lebih tertata 5) Keamanan dan ketertiban sekitar kawasan Wisata Bahari PPI Pal Jaya akan menjadi perhatian. 6) Menambah wawasan tentang lingkungan khususnya hutan mangrove 7) Memperluas kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat 4.6.2 Dampak Negatif 1) Penambahan volume sampah akibat kegiatan wisatawan. 2) Kunjungan wisatawan yang kurang terkendali ke kawasan Wisata Bahari PPI Pal Jaya. 3) Terjadinya kerusakan lingkungan. 4) Polusi Udara karena peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang membawa kendaraan bermotor. 5) Terjadinya

perasaan

terdiskriminasi

dari

masyarakat

akibat

adanya

pembebasan lahan bagi mereka yang tidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan atau memiliki surat izin tetapi lahannya termasuk kedalam pengembangan kawasan Wisata Bahari PPI Pal Jaya. Ringkasan Executive Rencana Pengelolaan PPI Muara Tawar Sebagai Lokasi Wisata Maritim Terpadu

33


4.6.3 Cara-Cara Mengatasi/Menanggulangi Dampak Negatif : 1) Pengelolaan sampah yang baik, bekerja sama dengan dinas kebersihan. Dibutuhkan pula tempat-tempat sampah yang terpisah untuk pengelolaan sampah yang lebih mudah recycling. 2) Pembuatan lapangan parkir yang lokasinya tidak mengganggu dan cukup jauh dari zona pelayanan, sekaligus penghijauan disekitar areal parkir agar gas CO2 yang dikeluarkan oleh kendaraan diserap oleh pepohonan tersebut. 3) Pengamanan ketertiban dan keamanan terpadu. 4) Proses ganti–rugi yang menguntungkan kedua belah pihak (dengan cara share holder). 5) Lokalisasi warga masyarakat yang tidak memiliki IMB. 6) Penyuluhan serta pelaksanaan penghijauan dan pelestarian lingkungan. 4.7. METODE PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KAWASAN MANGROVE Untuk

meningkatkan

pengelolaan

ekosistem

mangrove,

perlu

dilibatkan

masyarakat dalam menyusunan proses perencanaan dan pengelolaan ekosistem ini secara lestari. Dalam pengelolaan secara lestari dapat dikembangkan metode metode sosial budaya masyarakat setempat yang bersahabat dengan ekosistem mangrove,

dalam

bentuk

penyuluhan,

penerangan

dan

membangkitkan

kepedulian masyarkat dalam berperan serta mengelola ekosistem mangrove (Bengen dan Adrianto, 1998). Maksud dari pemberdayaan ekonomi masyarakat kawasan mangrove ini adalah dalam rangka memanfaat partisipasi masyarakat dalam sebuah rencana pembangunan pengembangan wisata. Metode ini meliputi sebagai berikut: a. Masyarakat

mendapat

informasi

mengenai

rencana

pembangunan

di

daerahnya. b. Masyarakat akan ditingkatkan pengetahuan mengenai masalah lingkungan, pembangunan dan hubungannya. c. Masyarakat dapat menyampaikan informasi dan pendapat atau persepsinya terhadap pemerintahan terutama masyarakat di tempat pembangunan yang terkena dampak langsung Ringkasan Executive Rencana Pengelolaan PPI Muara Tawar Sebagai Lokasi Wisata Maritim Terpadu

34


d. Dapat menghindari konflik di antara pihak-pihak yang terkait. e. Masyarakat akan dapat menyiapkan diri untuk menerima manfaat yang akan dapat dinikmati dan menghindari dampak negatifnya. f.

Akan meningkatkan perhatian dari instansi pemerintah yang terkait pada masyarakat setempat.

Selain itu pemberdayaan ekonomi masyarakat kawasan mangrove dapat bermanfaat dalam hal: 

Eksistensi dari ekosistem mangrove di Kawasan PPI Pal Jaya ini dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat



Wilayah PPI Pal Jaya cukup dapat memberikan kontribusi dalam sektor perikanan tangkap



Dapat dikembangkan kegiatan budidaya tambak dengan komoditi utama bandeng dan udang.



Dapat terciptanya Kawasan Ekowisata Mangrove yang ada di Kawasan PPI Pal Jaya.

Pada prinsifnya pengelolaan kawasan hutan mangrove dilakukan bukan saja difokuskan kepada kegiatan fisik tetapi kegiatan manusia yang berkaitan langsung dengan keberadaan mangrove. Hal ini sangat penting dilakukan oleh karena : 1. Sebagian besar masalah pesisir adalah disebabkan oleh manusia sehinggan dalam penanganannnya lebih bijak jika diselesaikan melalui keterlibatan langsung masyakat disekitarnya 2. Keterlibatan masyarakat adalah sumber informasi pesisir yang baik yang berhubungan dengan pengelolaannya 3. Keterlibatan masyarakat dapat

menyeimbangkan pandangan masyarakat

tersebut 4. Masyarakat

merasa

dihargai

karena

dilibatkan

dalam

perencanaan

pengelolaan terutama jika buah pikirannya diakui dan dimasukkan dalam perencanaan kegiatan sehingga menjadi pendorong pelaksanaan yang lebih baik. Ringkasan Executive Rencana Pengelolaan PPI Muara Tawar Sebagai Lokasi Wisata Maritim Terpadu

35


BAB V MASTER PLAN RENCANA PENGELOLAAN PPI PAL JAYA

5.1 RANCANGAN KAWASAN Rancangan kawasan merupakan perwujudan konsep dari hasil analisis citra ruang kawasan yang secara terpadu membentuk elemen-elemen yang akan saling terkait dan memiliki peran dan fungsi sebagai kawasan wisata bahari. Berikut adalah site plan pengembangan wisata bahari PPI Pal Jaya dapat dilihat pada gambar 5.1. 5.2 RENCANA

PENGEMBANGAN

KAWASAN

WISATA

BAHARI

BERBASIS

MASYARAKAT 5.5.1 Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Mangrove Partisipasi masyarakat di sekitar hutan mangrove mempunyai peranan yang tidak kalah pentingnya bagi kelestarian hutan mangrove. Partisipasi tersebut dapat secara individual maupun kelompok masyarakat. Hal ini sesuai dengan UndangUndang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 23/1997) Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup”. Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa hak dan kewajiban setiap orang sebagai anggota masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup mencakup baik terhadap perencanaan maupun tahap-tahap perencanaan dan penilaian. Kegiatan partisipasi masyarakat di PPI Pal Jaya telah terlaksana melalui kerjasama penanaman mangrove dengan pihak swasta yang mempunyai pendanaan khusus dengan program Corporate Social Responsibility (CSR). Implementasi program CSR ini bekerjasama dengan PLTGU Pal Jaya yang telah turut berkontribusi dengan menanam sekitar 6.000 batang mangrove pada tahun 2013. Hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk memperbaiki lingkungan kawasan Mangrove di PPI Pal Jaya. Ringkasan Executive Rencana Pengelolaan PPI Muara Tawar Sebagai Lokasi Wisata Maritim Terpadu

36



37


Keberhasilan

pengelolaan

mangrove

dapat

dioptimalkan

melalui

strategi

pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat tersebut, yang mengandung arti keterlibatan langsung masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam. Mengelola disini mengandung arti, masyarakat ikut memikirkan, merencanakan, memonitor dan mengevaluasi sumberdaya ekosistem hutan mangrove dan manfaat sumberdaya tersebut secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian ekosistem tersebut. Pengelolaan

Mangrove

berbasis

masyarakat

termasuk

pada

program

penganggulangan kerusakan mangrove secara terpadu dan tepat dilakukan dalam pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Tujuan utama langkah ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan mangrove, yang dalam hal ini ada lima yang harus diperhatikan

dalam

kegiatan

pengelolaan

hutan

mangrove

berbasis

masyarakat adalah: 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian alternative usaha yang secara ekonomi menguntungkan dan secara ekologi ramah lingkungan 2. Memberikan akses kepada masyarakat berupa informasi, akses terhadap; pasar,

pengawasan, penegakan dan perlindungan hokum serta sarana

dan prasarana pendukung lainnya 3. Menumbuh dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap arti dan nilai sumberdaya ekosistem sehingga membutuhkan pelestaraian 4. Menumbuh

dan

meningkatkan

partisipasi

masyarakat

untuk

menjaga,

mengelola dan melestarikan ekosistem 5. Menumbuh dan meningkatkan kemampuan amsyarakat untuk mengelola dan melestarikan sumberdaya ekosistem Beberapa tahapan strategi pengelolaan mangrove yang dapat dilakukan pada kawasan PPI Pal Jaya antara lain : 1. Penghijauan dan Rehabilitasi Hutan Mangrove Masyarakat akan berpartisipasi secara sukare rela dalam kegiatan penghijauan dan rehabilitasi, jika memiliki motivasi berperan serta. Motivasi ini berfungsi sebagai pendorong sehingga timbul tindakan nyata yang dilakukan dalam bentuk aksi penghijauan ataupun rehabilitasi. Motivasi masyarakat melakukan kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan mangrove akan timbul, bila Ringkasan Executive Rencana Pengelolaan PPI Muara Tawar Sebagai Lokasi Wisata Maritim Terpadu

38


adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk melakukan sesuai dengan kemampuannya melalui pendampingan. Kegiatan penghijauan ataupun rehabilitasi yang dilakukan dimulai dengan keterlibatan dari perencanaan, proses, monitoring dan evaluasi sehingga keberadaan masyarakat berarti pada program tersebut. 2. Pelatihan Pemanfaatan Mangrove non Kayu Pemanfaatan mangrove tidak hanya dengan melakukan penebangan kayunya. Pemanfaatan lain dari mangrove dapat diperoleh dari buah dan daunya yang telah mulai disosialisasikan diberbagai media. Pemanfaatan non kayu tersebut disosialisasikan dan diimplementasi dengan pelatihan . Salah satu fungsi hutan mangrove sebagai sumberdaya tanaman mangrove sebagai salah satu bahan baku makanan alternative masih sangat sedikit sekali diketahui oleh masyarakat umum oleh karena Informasi tentang pemanfaatan tumbuhan

mangrove

sebahai

bahan

baku

makanan

jarang

sekali

disosialisasikan. Salah satu contoh pemanfaatan non kayu adalah pengolahan buah mangrove menjadi bahan makanan. Contoh makanan dari mangrove adalah : 

Buah perpat (Soneratia Spp.) menghasilkan makanan : syrup, selai, dodol, permen dan lain-lain.



Buah api-api (Avecenia Spp.)

menghasilkan makanan : keripik, bahan

tepung pembuatan kue basah dan lain-lain. 

Nipah (Nypa fruticans) menghasilkan makanan : sebagai bahan bahan baku minuman (es buah) dan buahnya bias langsung dimakan.



Penyiapan wilayah ekosistem mangrove menjadi lokasi wisata pantai seperti lokasi pemancingan alam dan lain-lain. Kegiatan ini melibatkan masyarakat

mulai

dari

perencanaan

sampai

terbentuknya

wilayah

pariwisata mangrove yang memiliki potensi untuk mensejahterahkan masyarakat sekitar kawasan wisata tersebut. Pengelolaan hutan mangrove menjadi lokasi wisata cenderung memberikan dampak posistif terhadap perekonomian masyarakat, seperti terbukanya lapangan usaha dan perekrutan tenaga kerja. Hal utama dari program ini, pola masyarakat sebagai perambah hutan mangrove terhenti dan berganti dengan Ringkasan Executive Rencana Pengelolaan PPI Muara Tawar Sebagai Lokasi Wisata Maritim Terpadu

39


pola penyelematan mangrove sebagai kawasan yang diminati pengunjung wisata. 5.5.2 Kelembagaan dalam Pengelolaan Mangrove Sebagaimana telah diamanatkan dalam Strategi Nasional Pengelolaan Mangrove Indonesia yang telah ditetapkan Departemen Kehutanan pada tahun 1997 dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini, antara lain karena : berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan sebagian kewenangan pemerintahan dalam pengelolaan sumberdaya alam kepada Pemerintah Daerah; dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan yang sebagian tupoksinya mengelola wilayah pesisir dan laut; belum sinerginya program-program pengelolaan ekosistem mangrove yang dilaksanakan para pihak; dan berkembangnya semangat pengelolaan berbasis masyarakat. Suatu strategi untuk mengatasi tekanan pada ekosistem mangrove sangat diperlukan, agar mampu menjamin bahwa perubahan yang terjadi tidak membahayakan kelestarian fungsi-fungsi ekologi, dan sosial ekonomi yang dapat merugikan kehidupan generasi sekarang maupun di masa mendatang. Disamping itu, strategi tersebut harus mengintegrasikan kewenangan Pusat–Daerah sesuai dengan kebijakan Otonomi Daerah dan mampu memberikan arahan dalam penetapan

status

ekosistem

mangrove,

serta

mampu

mengintegrasikan

kepentingan para pihak yang terkait dalam pengelolaan ekosistem mangrove. Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove merupakan strategi tingkat nasional, yang memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota)

dalam

pengelolaan

ekosistem

mangrove

sesuai

dengan

karakteristik daerah. Salah satu isue strategi yang dihadapi dalam pengelolaan ekosistem mangrove adalah isuu Kelembagaan, dimana masalah kelembagaan tersebut adalah koordinasi diantara lembaga terkait dalam pengelolaan ekosistem mangrove belum efektif, kebijakan antar sektor dalam pengelolaan ekosistem mangrove masih belum sinergis, kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove yang telah ada belum berkembang dan berfungsi secara optimal, kurangnya kapasitas pemerintah pusat dan daerah serta stakeholder terkait

dalam

menginterpretasikan

dan

mengimplementasikan

kebijakan

pengelolaan ekosistem mangrove. Ringkasan Executive Rencana Pengelolaan PPI Muara Tawar Sebagai Lokasi Wisata Maritim Terpadu

40


Sebenarnya dalam komitmen pengelolan mangrove selain lembaga dunia seperti Agenda 21, CBD (Convention on Biodiversity), UNFCCC (United Nation Framework on Convention on Climate Change), Ramsar Convention, CITES (Convention on International Trade and Endangered Species for Flora and Fauna), Konferensi Cartagena tentang Keamanan Hayati, Protokol Kyoto dan sebagainya. Pemerintah Indonesia pun memiliki beberapa komitmen dalam kaitannya dengan berbagai konvensi internasional antara lain : 

Ratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden Nomor 43 tahun 1978.



Ratifikasi konvensi Ramsar melalui Keputusan Presiden Nomor 48 tahun 1991.



Ratifikasi konvensi keanekaragaman hayati melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1994.



Ratifikasi konvensi perubahan iklim melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 1994.



Ratifikasi United Nation Convention to Combat Desertification (UNCCD).



Ratifikasi Protokol Cartagena (Keamanan Keanekaragaman Hayati atas Konvensi Keanekaragaman Hayati).



Ratifikasi Protokol Kyoto



Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RANGK)

Mengacu pada kondisi ekologi, sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan pengelolaan ekosistem mangrove yang tumbuh-berkembang di Kawasan PPI Pal Jaya, maka terdapat beberapa hal penting yang menjadi acuan dalam pengelolaan ekosistem mangrove Indonesia, yaitu: 

Pengelolaan ekosistem mangrove membutuhkan komitmen politik dan dukungan kuat pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pihak terkait Koordinasi dan kerjasama antar instansi baik vertikal maupun horizontal, sangat penting untuk menjamin terlaksananya kebijakan strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove.



Pengelolaan ekosistem mangrove berbasis masyarakat dilaksanakan untuk melestarikan nilai penting ekologi, ekonomi dan sosial budaya, guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.


41




Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam hal ini SKPD terkait mempunyai kewenangan dan kewajiban mengelola ekosistem mangrove sesuai dengan kondisi dan aspirasi local di kawasan Pal Jaya dan sekitarnya, dan strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove.



Pengembangan

riset,

Iptek

dan

sistem

informasi

diperlukan

untuk

memperkuat pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan. 

Pengelolaan ekosistem mangrove dilaksanakan melalui pola kemitraan dengan dukungan para pihak baik masyarakat, dunia usaha, LSM dan masyarakat Internasional.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove di PPI Pal Jaya ini ada beberapa strategi yang dapat disusun antara lain adalah: 1. Mengembangkan mekanisme kerjasama yang sinergis antar para pihak dalam pengelolaan ekosistem mangrove di PPI Pal Jaya adalah dengan upaya: 

Peningkatan

mekanisme

kerjasama

yangsinergis

diantara

multipihak

(pemerintah, swasta/dunia usaha, perguruan tinggi, LSM, masyarakat) dalam pengelolaan ekosistem mangrove 

Pembentukan lembaga dan media komunikasi (cetak/elektronik) para pihak

2. Melaksanakan koordinasi dan integrasi program antar para pihak yang terkait dalam pengelolaan ekosistem mangrove 

Peningkatan peran institusi yang terkait dengan pengelolaan ekosistem mangrove



Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi lintas sektor yang harmonis dalam pengelolaan ekosistem mangrove.

3. Meningkatkan kapasitas institusi pusat, daerah dan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove 

Peningkatan peran institusi Pusat dan Daerah dalam kegiatan pengelolaan ekosistem mangrove



Penyelenggaraan pelatihan dan studi banding pengelolaan ekosistem mangrove



Peningkatan peran lembaga penelitian (Perguruan Tinggi, LSM, Pakar) dalam pengelolaan ekosistem mangrove,


42




Peningkatan partisipasi dan peran lembaga donor (dalam negeri, dan luar negeri) dalam pengelolaan ekosistem mangrove di PPI Pal Jaya



Peningkatan efektifitas koordinasi dan kerjasama Tim Koordinasi Nasional dan KKMTN dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove di PPI Pal Jaya



Peningkatan partisipasi dan peran lembaga donor (dalam negeri dan luar negeri) dalam pengelolaan ekosistem mangrove.

5.5.3 Pengelolaan Wisata Bahari oleh Masyarakat Terkait dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove di PPI Pal Jaya, maka mengingat akan adanya manfaat sumber ekonomi dan mata pencaharian, masyarakat sekitar PPI Pal Jaya dapat mengelola obyek wisata yang akan dikembangkan pada kawasan ini. Dalam tahapannya harus ditetapkan dan difasilitasi oleh pemerintah daerah dan kelompok-kelompok pemerhati lingkungan. Hampir sedikit sekali kawasan wisata di daerah yang porsi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata bahari. Keterlibatan masyarakat hanya sebatas sebagai pekerja bukan dalam pengelola wisata. Konsekuensinya, masyarakat lokal secara luas tidak merasakan manfaat dari kegiatan wisata yang tengah berlangsung, dan hal ini juga memperkecil rasa kepemilikan bersama terhadap sumberdaya yang ada. Masyarakat PPI Pal Jaya jangan hanya menjadi objek implementasi berbagai program pengembangan dan pemberdayaan yang bersifat instan. Hal ini mengakibatkan masyarakat trauma terhadap program-program yang tidak berhasil dan menimbulkan ketidakpercayaan dan munculnya sifat pesimis terhadap upaya suatu kelompok yang baru. Persepsi baru yang muncul bahwa suatu implementasi program identik dengan bagi-bagi uang (easy money-oriented). Wisata bahari bukan hal yang baru, dan arah kebijakan pemerintah untuk wisata pada saat ini tidak hanya mengacu pada konsep wisata bahari juga harus mengembangkan konsep ekowisata. Hal ini disebabkan rendahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat terkait ekowisata dan berbisnis wisata. Keunggulan masyarakat setempat dalam pengelolaan wisata bahari ini sangat potensial dikarenakan memiliki keuntungan sebagai berikut:


43


(1) sebagai

masyarakat

setempat

yang

langsung

menyaksikan

keberadaan

mangrove dan pemanfaatan potensi perairan di PPI Pal Jaya, (2) memiliki ruang (hidup) kelola dan inter-relasi tradisional dengan sumberdaya alamnya (natural assets), (3) kekuatan sumberdaya manusia, dan (4) keunggulan sumberdaya sosial (asset sosial) dan sosio-kapital. Gabungan assets tersebut sudah dapat dijadikan modal untuk memulai usaha wisata bahari berbasis masyarakat. Wisata bahari berbasis masyarakat adalah usaha jasa lingkungan milik masyarakat dan dikelola oleh masyarakat tempatan dengan mengedepankan tiga pilar ECO secara berimbang, yaitu Ecology, Economy, dan ECO = Evaluating Community Opinion dalam mengelola sumberdaya masing-masing wilayah secara berkeadilan dan berkelanjutan. Sudah tentu, pendekatan yang diterapkan berdimensi luas (broad-based approach) mencakup kesatuan ideofact-sociofact-artefact. Kebijakan dan pengaturan usaha (business policies and arrangement) diputuskan berdasarkan kesepakatan, termasuk didalamnya adalah pengaturan kepemilikan saham, pengelolaan saham dan mekanisme pembagian keuntungan. Usaha milik masyarakat ini dapat memilih status badan hukum sesuai dengan undang-undang niaga dan jasa yang berlaku. Bisa jadi, usaha masyarakat ini dapat dikembangkan menjadi badan usaha milik kampung (BUMK) untuk mengakselerasi proses menuju desa mandiri. Dalam pelaksanaannya bentuk usaha milik kampung ini dapat disusun berdasarkan rencana pengelolaan yang menyajikan kerangka kerja untuk paruh waktu misalnya 5 (lima) tahun ke depan yang menjadi panduan dalam implementasi. Rencana kelola ini dilengkapi program-program strategis yang komplementer. Setiap program strategis dijabarkan dalam tujuan kunci dan rencana aksi. Fokus dan prioritas diberikan pada upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan pengelola ekowisata dan membangun jejaring yang akan mendukung fasilitas dan pendanaan.


44


BAB VI PROGRAM INVESTASI RENCANA PENGELOLAAN PPI PAL JAYA

6.1.

RENCANA INVESTASI

Rencana investasi disusun berdasarkan Rencana Pengelolaan Rencana Pengelolaan PPI Pal Jaya Sebagai Lokasi Wisata Bahari Terpadu, dengan memperhitungkan kebutuhan nyata para pemangku kepentingan dalam proses pengendalian investasi dan

pembiayaan

dalam

pengembangan

kawasan

dan

prasarana

sarana

pendukungnya. Selain itu sebagai rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan ataupun menghitung tolak ukur keberhasilan investasi, sehingga tercapai kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan. Rencana investasi menjadi alat mobilisasi dana investasi masing-masing pemangku kepentingan dalam pengendalian pelaksanaan sesuai dengan kapasitas dan perannya dalam suatu sistem wilayah perencanaan sehingga dapat tercapai kerjasama

untuk

mengurangi

berbagai

konflik

kepentingan

dalam

investasi/pembiayaan. Dan pada akhirnya rencana investasi akan juga mengatur upaya percepatan penyediaan dan peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana dari suatu lingkungan/ kawasan. 6.2

POLA KERJASAMA OPERASIONAL PEMBANGUNAN INVESTASI

Pola kerjasama

operasional investasi merupakan pola-pola kerjasama yang

dikembangkan untuk merealisasikan pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang. Pada prinsipnya pola kerjasama operasional dapat dilakukan oleh tiga pihak yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat(penghuni kawasan). Fungsi kebersamaan atau mengawinkan hubungan antara sektor publik yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan pembangunan fasilitas publik dan swasta

sebagai

sektor

privat

yang

mempunyai

kepentingan

memperolah

keuntungan terhadap kerjasama tersebut (berorientasi profit).


45


Sebagai sektor publik, pemerintah berorientasi untuk meningkatkan pembangunan, meningkatkan nilai lahan, keperluan finansial dalam pembangunan infrastruktur, untuk menstimulasi perkembangan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru bagi peningkatan kesejahteraan rakyat secara umum menjadi agenda pemerintah untuk merealisasikan hal tersebut. Pedoman pengendalian pelaksanaan dimaksudkan untuk mengarahkan perwujudan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Rencana Pengelolaan PPI Pal Jaya Sebagai Lokasi Wisata Maritim Terpadu, dan memandu pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas meningkat berkelanjutan. Dengan

pedoman

pengendalian

pelaksanaan

diharapkan

dapat

menjamin

pelaksanaan kegiatan berdasarkan Rencana Pengelolaan Rencana Pengelolaan PPI Pal Jaya Sebagai Lokasi Wisata Maritim Terpadu, menjamin pemanfaatan investasi dan

optimalisasi

nilai

investasi,

menghindari

lahan tidur atau

bangunan

terbengkalai sebagai akibat investasi yang ditanamkan tidak berjalan sebagaimana mestinya, menarik investasi lanjutan dalam pengelolaan lingkungan setelah masa pasca kontstruksi. Pengendalian pelaksanaan dilakukan oleh dinas teknis setempat atau unit pengelola teknis/UPT/ badan tertentu sesuai kewenangan yang ditetapkan oleh kelembagaan pemrakarsa penyusun Rencana Pengelolaan PPI Pal Jaya Sebagai Lokasi Wisata Bahari Terpadu atau dapat ditetapkan kemudian sesuai kesepakatan dengan para pemangku kepentingan. Selanjutnya pelaksanaan di lapangan dan pengelolaan sehari-hari dilaksanakan oleh kelompok masyarakat di kawasan PPI Pal Jaya. Pedoman pengendalian pelaksanaan dapat ditetapkan dan berupa dokumen terpisah tetapi merupakan satu kesatuan dengan dokumen Rencana Pengelolaan Rencana Pengelolaan PPI Pal Jaya Sebagai Lokasi Wisata Bahari Terpadu, berdasarkan kesepakatan para pemangku kepentingan,setelah mempertimbangkan kebutuhan kebutuhan tingkat kompleksitasnya. 1. Tujuan Pengeloalaan Kawasan Untuk dapat melaksanakan kegiatan estate management dengan efektif dan terencana, suatu lingkungan perlu membuat suatu piranti atau alat berupa dokumen tertulis yang melindungi dan memelihara berbagai aset dari lingkungan Ringkasan Executive Rencana Pengelolaan PPI Muara Tawar Sebagai Lokasi Wisata Maritim Terpadu

46


yang bersangkutan sebagai penjabaran dari berbagai kepentingan pemakai, pemilik, ataupun pihak-pihak lain yang mempunyai hak milik hak sewa atau hak pakai di lingkungan tersebut. Pedoman Pengelolaan merupakan piranti pengelolaan yang berisi kewajiban, hak, wewenang, kelembagaan serta mekanisme dari pengendalian dan pengelolaan terhadap berbagai keinginan pemangku kepentingan, yang bersifat menerus dan berkelanjutan. 2. Lingkup Pengelolaan Pengelolaan kawasan mencakup kegiatan pemeliharaan atas investasi fisik yang telah terbangun beserta segala aspek nonfisik yang diwadahinya, kegiatan penjamin, pengelolaan operasional, pemanfaatan, rehabilitasi / pembaharuan, serta pelayanan dari aset properti lingkungan/kawasan. a) Aset Properti yang Dikelola Jenis aset properti yang dikelola dapat berupa sumber daya alam, bangunan fisik, lahan, lansekap dan tata hijau, aset pelestarian budaya dan sejarah serta infrastruktur kawasan, baik yang merupakan aset bersama dengan kepemilikan publik setempat, atau pun aset properti yang harus dikontrol pemanfaatan dan perkembangannya sesuai dengan Rencana Pengelolaan PPI Pal Jaya Sebagai Lokasi Wisata Bahari Terpadu yang disepakati. b) Pelaku Pengelolaan Wewenang atas pelaksanaan pengelolaan kawasan dilakukan oleh pihak pengelola kawasan yang anggota dan programnya disusun sesuai dengan kesepakatan antara masyarakat (pemilik lahan/bangunan), masyarakat sekitar kawasan PPI Pal Jaya melalui misalnya Badan Usaha Milik Kampung (BUMK), pemerintah daerah dan pelaku pembangunan lain, termasuk pengguna/pemakai/penyewa dari luar kawasan. Pihak pengelola kawasan berfungsi sebagai lembaga perantara/penghubung dan lembaga perwakilan diantara berbagai pelaku yang berkepentingan dalam pengelolaan aset properti. Pihak pengelola merumuskan program pengelolaan yang dirangkum dari berbagai kepentingan beragam pelaku. Pada kasus pengelolaan dengan kompleksitas tinggi, pihak pengelola diizinkan untuk mendelegasikan atau Ringkasan Executive 47 Rencana Pengelolaan PPI Muara Tawar Sebagai Lokasi Wisata Maritim Terpadu


mengontrakkannya secara profesional kepada suatu lembaga/pihak lain secara kompetitif sesuai peraturan perundang-undangan. c) Aspek-aspek Pengelolaan Kepentingan pengelolaan yang mengikat semua pihak dengan suatu peraturan yang saling menguntungkan, termasuk juga mengikat dan menguntungkan lembaga penerusnya, pengguna pewarisnya, atau yang diberi kuasa.Kepentingan agar semua persil yang berada dalam lingkungan binaan yang ditata tersebut dapat digunakan, dikelola dan dipelihara sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dimuat pada pedoman pengelolaan kawasan. Kepentingan pemberlakuan peraturan bagi seluruh persil yang ditujukan untuk meningkatkan dan melindungi nilai, daya tarik, dan daya guna pakai dari seluruh fungsi yang ada untuk kepentingan bersama. Kepentingan perencanaan aset eksisting yang harus mendukung kebutuhan pelayanan lingkungan setempat. Pertimbangan lain seperti umur bangunan atau aset properti dan resiko investasi yang harus dipertimbangkan sejak tahap perancangan kawasan. Kepentingan pengendalian yang dikaitkan dengan pola kerjasama yang berlaku, seperti pola BOT, BOO, dan sebagainya. 1.3

POLA SKENARIO DAN PENTAHAPAN RENCANA INVESTASI

Pola skenario dan pentahapan rencana investasi merupakan susunan program pengembangan dan investasi pembangunan yang dibagi menjadi beberapa pengelola paket investasi dalam Rencana Pengelolaan PPI Pal Jaya Sebagai Lokasi Wisata Bahari Terpadu serta dapat ditawarkan kepada para stakeholders yang berkepentingan. Pola skenario dan pentahapan rencana investasi di Kawasan perencanaan dapat dilihat pada tabel 6.2.


48


Tabel 6.2 Indikasi Program Pengembangan dan Pengelolaan PPI Pal Jaya Sebagai Lokasi Wisata Bahari Terpadu No

Kegiatan

Volume 2015

1.

Konservasi Hutan Mangrove a. Penanaman pohon mangrove

2,278 Ha

Tahun Pelaksanaan 2016 2017 2018

Dinas Terkait 2019 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, BPLH

b. Pembatas antar pohon mangrove 2.

3.

Pengembangan Obyek dan Atraksi Wisata Bahari a. Penyusunan DED Wisata Mangrove

1 paket

b. Pembangunan Kawasan Wisata Mangrove Pedestrian (Jalan Kayu dan menara pengintan) Pengembangan PPI Pal Jaya

1 paket

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, Dinas Perhubungan, Bina Marga dan PSDA

a. Peningkatan Dermaga PPI Pal Jaya

5.

b. Pengerukan Alur Kapal/Perahu Nelayan Pengembangan Jalan Perbaikan Saluran a. DED Infrastruktur Jaringan Jalan Aksesibilitas Wisata Muara Tawar

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olah Raga

1,87 Ha Dinas Bina Marga dan PSDA 0,4 Ha

Laporan Akhir Rencana Pengelolaan PPI Pal Jaya Sebagai Lokasi Wisata Maritim Terpadu

Dinas Bina Marga, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olah Raga VI - 49


No

Kegiatan

Volume 2015

Tahun Pelaksanaan 2016 2017 2018

Dinas Terkait 2019

b. Pembangunan jalan dan pintu masuk Wisata Bahari PPI Pal Jaya 6.

Pembangunan Fasilitas Umum dan Sosial Fasilitas Perdagangan a. Pembangunan Terapung

rumah

makan

1 unit

Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olah Raga, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM, Swasta dan Masyarakat

b. Penyediaan bisnis perdagangan dan rumah makan 7.

Peningkatan kapasitas dan penguatan Kelembagaan Masyarakat Pengelola Wisata Bahari dalam membangun jejaring pendukung fasilitas dan pendanaan a. Semiloka ”Inisiatif Pengembagan Wisata Bahari Berbasis Mangrove di Kabupaten Bekasi” b. Pelatihan Dasar Food and Baverage (F&B) menggali makanan khas ikan lokal Bandeng dan Udang.

Laporan Akhir Rencana Pengelolaan PPI Pal Jaya Sebagai Lokasi Wisata Maritim Terpadu

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dan Masyarakat sekitar PPI Pal Jaya, Pelatihan ini didukung oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia

VI - 50

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

Recommend Documents