Visi Indonesia 2030
© 2007 Yayasan Indonesia Forum
Pengantar Ketua Umum Yayasan Indonesia Forum Krisis ekonomi yang berlanjut menjadi krisis multidimensi, telah menimbulkan keprihatinan mendalam bagi seluruh komponen bangsa. Keterpurukan ekonomi diiringi dengan penurunan harkat dan martabat bangsa di mata internasional. Rasa kebanggaan sebagai bangsa pun akhirnya ikut memudar. Untuk itu, diperlukan suatu pandangan obyektif dan positif terhadap masa depan Bangsa Indonesia untuk membangkitkan optimisme agar dapat menjadi bangsa terpandang di mata dunia internasional. Sebagai komponen bangsa yang menghimpun semua potensi dari setiap golongan dan profesi (akademisi, birokrat dan dunia usaha), Indonesia Forum berinisiatif menyampaikan Visi Indonesia 2030: Menjadi Negara Maju yang Unggul dalam Pengelolaan Kekayaan Alam. Metodologi penyusunan Visi Indonesia 2030 dilakukan berdasarkan pola pemikiran yang berbeda dengan yang dilakukan oleh sebagian pengamat dan pakar yaitu pendekatan proyeksi time series dari trend masa lampau. Dengan pendekatan demikian, pencapaian yang kita peroleh tidak akan jauh dari situasi yang kita hadapi sekarang. Penyusunan Visi Indonesia 2030 diawali dengan merumuskan mimpi tentang cita-cita bangsa, kemudian mengidentifikasi potensi kemampuan sumber daya manusia dan kekayaan alam. Pendekatan seperti ini menurut kami adalah pendekatan yang lebih cocok untuk membangkitkan optimisme yang rasional bagi generasi masa depan. Perencanaan Visi Indonesia 2030 akan disusun oleh seluruh komponen masyarakat sehingga dalam implementasinya diharapkan ada tanggung jawab dari masyarakat dalam berbagai fungsi dan peran. Masyarakat yang berperan sebagai pekerja, birokrat, pengusaha, lembaga eksekutif, legislatif, judikatif maupun para pemimpin partai dan lembaga masyarakat lainnya diharapkan membentuk kontrak sosial baru untuk bekerja keras bersama-sama dan saling mendukung untuk menggapai cita-cita sebagai negara maju. Rasa memiliki dan tanggung jawab untuk bekerja keras dari seluruh komponen masyarakat itulah yang menjadi jiwa dari penyusunan Visi Indonesia 2030.
Chairul Tanjung
1
Daftar Isi
Pengantar Ketua Umum Yayasan Indonesia Forum
i
Pendahuluan
1
Visi Indonesia 2030
2
Misi untuk Mewujudkan Visi
9
Imperatif bagi Perwujudan Visi dan Misi
18
Pencapaian Visi
21
Penutup
22
Lampiran Metode Perhitungan
23
Sekilas Tentang Yayasan Indonesia Forum
24
Susunan Pengurus Yayasan Indonesia Forum
25
Bidang Penelitian dan Mitra Kerja
29
2
Pendahuluan
Visi Indonesia 2030 dimotivasi oleh aspirasi mewujudkan Indonesia yang moderen, maju dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Di dalamnya terkandung cita-cita, imajinasi dan mimpi menjadi bangsa yang kuat, lebih dari sekedar meneruskan keadaan seperti saat ini (business as usual). Visi Indonesia 2030 dibangun dengan optimisme yang rasional. Rasa optimis lahir dari cara memandang masa depan bangsa yang lebih baik, yang merupakan modal memacu semangat. Dasar rasional dibentuk melalui proses yang terarah yang didasarkan pada kajian yang komprehensif, mendalam dan bertanggung jawab secara ilmiah. Kesemuanya diciptakan melalui sinergi tiga komponen: pengusaha, birokrasi dan akademisi. Menjadi negara maju hanya bisa dicapai dengan kerja keras dalam kerangka dan rencana yang baik. Untuk itu diperlukan visi yang jelas, yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kondisi saat ini dengan kondisi masa depan yang lebih baik. Visi Indonesia 2030 ini merupakan sumbangan pemikiran Yayasan Indonesia Forum sebagai komponen bangsa yang mengharapkan Indonesia berdiri sejajar dengan negara-negara besar dunia, dihuni oleh masyarakat yang sejahtera, dan ditandai dengan kemajuan ekonomi yang dinikmati merata oleh setiap warga negaranya.
3
Visi Indonesia 2030 Negara Maju yang Unggul dalam Pengelolaan Kekayaan Alam Visi ini ditopang oleh empat pencapaian utama, yaitu: ♦ Masuknya Indonesia dalam 5 besar kekuatan ekonomi dunia, dengan pendapatan perkapita sekitar US$ 18 ribu dan jumlah penduduk sekitar 285 juta jiwa ♦ Terwujudnya pemanfaatan kekayaan alam yang berkelanjutan, antara lain masuk dalam 10 besar tujuan pariwisata dunia dan tercapainya kemandirian dalam pemenuhan energi domestik ♦ Terwujudnya kualitas hidup moderen yang merata (shared growth), antara lain ditandai oleh masuknya Indonesia dalam 30 besar indeks pembangunan manusia (HDI) terbaik di dunia ♦ Masuknya paling sedikit 30 perusahaan Indonesia dalam daftar Fortune 500 Companies
5 Besar Kekuatan Ekonomi Dunia dengan Pendapatan Per Kapita USD18,000
Pemanfaatan Kekayaan Alam yang Berkelanjutan a.l 10 Besar Tujuan Wisata
Visi 2030: Negara Maju Yang Unggul Dalam Pengelolaan Kekayaan Alam
Kualitas Hidup Moderen dan Merata (Growth with Equity ) a.l 30 Besar HDI di Dunia
30 Perusahaan Indonesia di Fortune 500 Companies
Gambar 1. Visi Indonesia 2030 & Pencapaian Utama
4
Kata-kata kunci visi tersebut ialah negara maju dan unggul dalam pengelolaan kekayaan alam. Keduanya akan diuraikan di bawah ini.
Negara Maju Indonesia akan mencapai pendapatan per kapita sekitar US$ 18 ribu. Dengan jumlah penduduk mencapai 285 juta jiwa, Indonesia masuk dalam lima besar perekonomian dunia dengan PDB sebesar US$ 5,1 triliun. Hal ini diikuti dengan representasi kelompok usaha Indonesia yang terkemuka di tingkat dunia. Saat ini Indonesia berada pada kelompok negara berpendapatan menengah ke bawah (lower middle income). Posisi ini diperkirakan akan terus bertahan hingga tahun 2015 sebelum Indonesia masuk kelompok negara berpendapatan menengah ke atas (upper middle income). Proses industrialisasi akan menjadi katalisator akumulasi modal menuju negara maju dengan kontribusi terbesar dari sektor jasa.
1992
2015
US$
Upper Middle Income Country
Lower Middle Income Country
20000
2023
18000
High Income Country 18,000
16000 14000 12,449
12000 10000 8000
7,231
6000 4000 1,660
2000
3,923
2,359
0 1990
1995
2000
2006
2010
2015
2020
Gambar 2. Transformasi Menuju Negara Maju Sumber: Proyeksi YIF
5
2025
2030
Transformasi menuju negara maju akan melalui 3 (tiga) tahapan (Gambar 2). Pada tahap Pembenahan (pembenahan sistem dan pola pembangunan) perekonomian berada dalam tahapan persiapan dengan fokus utama penguatan fondasi. Pada tahap ini pertumbuhan ekonomi masih belum terlalu tinggi, yaitu berkisar antara 5–7 persen per tahun. Tahap ini merupakan tahapan belajar dengan sementara waktu mengadopsi teknologi dari luar negeri sembari mengembangkan teknologi di dalam negeri. Pada tahap Akselerasi (akselerasi pembangunan) perekonomian sudah semakin membaik dengan dorongan industrialisasi dan implementasi teknologi yang semakin memadai. Perekonomian yang didorong oleh pertumbuhan sektor industri akan meningkatkan pertumbuhan sektor lain terutama sektor jasa. Pada tahap ini perekonomian tumbuh secara signifikan dengan tingkat pertumbuhan berkisar antara 9-11 persen per tahun. Pertumbuhan dan kontribusi sektor jasa yang tinggi, melebihi sektor industri, membawa Indonesia masuk kelompok negara maju. Indonesia selanjutnya akan masuk ke dalam tahap Keberlanjutan (keberlanjutan pembangunan). Tahapan pembangunan dan proses penciptaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan didukung oleh proses industrialisasi dicapai dengan memperhatikan kekuatan ekonomi domestik dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berkisar antara 7-9 persen per tahun dapat dinikmati bersama oleh segenap lapisan masyarakat (shared growth). Dengan PDB per kapita mencapai US$ 18.000 pada tahun 2030 (lihat lampiran)dan jumlah penduduk sebesar 285 juta jiwa, PDB Indonesia akan mencapai US $ 5,1 triliun. Pencapaian tersebut akan membawa Indonesia menjadi lima besar perekonomian dunia (Gambar 3). Prestasi tersebut dapat dicapai apabila pertumbuhan riil pada periode 2006-2030 mencapai rata-rata 8,5 persen per tahun. Ekspektasi inflasi rata-rata sebesar 3 persen per tahun seperti layaknya negara maju saat ini (misalnya AS) dan pertumbuhan penduduk penduduk rata-rata 1,12 persen per tahun.
6
Triliun US$ 30
28.2 26.1
2005
2030
20.7 20
17.0
10 5.1
0 Cina
USA
EU
India
Indonesia
Gambar 3. PDB Harga Berlaku 5 Negara Terbesar Dunia, 2005 dan 2030 Sumber: Proyeksi YIF
Perekonomian nasional akan dimotori oleh sektor jasa (gambar 4). Walaupun awalnya sektor jasa tergantung kepada gerak sektor lainnya, pada akhirnya sektor jasa akan memperoleh momentum untuk tumbuh lebih cepat. Sektor jasa diperkirakan mulai tumbuh lebih cepat dari sektor industri pada tahun 2020, dan kontribusinya dalam PDB akan mengungguli kontribusi sektor industri mulai tahun 2025. Kontribusi sektor pertanian diperkirakan terus menurun hingga tahun 2030 namun diikuti oleh peningkatan kesejahteraan, produktifitas, dan keterkaitannya dengan sektor lain. Produktifitas sektor pertanian akan meningkat seiring dengan kemajuan teknologi sehingga menghasilkan nilai tambah per pekerja yang lebih besar. Peranan sektor pertanian selanjutnya lebih sebagai pendukung sektor manufaktur dan sektor jasa. Selain itu, diharapkan agar komoditi-komoditi yang bersifat cash crops (seperti kelapa sawit, kokoa, dan karet) juga dapat menunjang ekspor secara berkelanjutan. Kontribusi sektor industri terhadap PDB relatif stabil namun terjadi pergeseran struktur industri ke arah sektor-sektor yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan peningkatan produktifitas SDM. Sumber peningkatan nilai tambah tersebut berasal dari inovasi teknologi, perbaikan kualitas input, dan perbaikan sistem distribusi dan pemasaran. Kedekatan dengan pasar input dan output menyebabkan perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat mencapai efisiensi produksi yang tinggi. 7
Jasa Industri
2030
Pertanian
Peningkatan nilai tambah sektoral
2005
Input
Produksi
Pemrosesan
Distribusi & branding
Inovasi teknologi
Gambar 4. Fokus Penciptaan Nilai Tambah di Sektor Jasa dan Industri
Kemakmuran rakyat (wealth) pada dasarnya diciptakan oleh perusahaan (corporate), bukan oleh pemerintah. Seyogianya, perusahaan Indonesia harus dipandang sebagai mitra pemerintah dalam mensejahterakan rakyat. Dalam mendorong tercapainya 30 perusahaan Indonesia masuk daftar Global Fortune 500 Companies, pemerintah memegang peranan yang sangat penting. Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab menciptakan kondisi makroekonomi, politik, hukum, sosial yang kondusif untuk investasi, tetapi juga memperbaiki lingkungan usaha untuk mendukung perusahaan Indonesia mengembangkan kecanggihan strategi, organisasi, dan operasi usaha dalam memenangkan persaingan global. Di setiap sektor industri dengan potensi daya saing global, pemerintah perlu secara berkesinambungan melakukan perbaikan dalam empat pilar lingkungan usaha: kondisi sumber daya (factor conditions), konteks strategi dan persaingan usaha (context for firm strategy and rivalry), kondisi permintaan (demand conditions), dan industri-industri pendukung (related and supporting industries).
8
Unggul dalam Pengelolaan Kekayaan Alam Pengelolaan kekayaan alam Indonesia secara optimal dilakukan melalui interaksi sumber daya manusia dan teknologi dengan mengikuti prinsip keberlanjutan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang merata dalam rangka mewujudkan kualitas hidup moderen. Kekayaan alam mengacu kepada tiga elemen: Posisi geografis Indonesia harus mampu memanfaatkan keunggulan posisi geografisnya yang terletak di jantung kawasan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia mencakup Asia Timur, Asia Selatan, dan Australia-Selandia Baru (Gambar 5). Bentang daratan dan lautan yang luas di daerah tropis, fluktuasi musim yang rendah, serta kesuburan tanah dan keragaman hayati yang dimiliki, merupakan potensi kekayaan alam yang besar.
Gambar 5. Posisi Strategis Indonesia
9
Sumber daya alam (SDA) sebagai faktor produksi Pemanfaatan sumber daya alam sebagai faktor produksi harus dilakukan secara optimal dan berkesinambungan, terkait dengan menipisnya cadangan SDA yang tak-terbarukan. Pengelolaan SDA yang terbarukan dilakukan untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Budaya serta keindahan alam Pengembangan potensi pariwisata sebagai sumber devisa harus dilakukan bersamaan dengan pengelolaan kekayaan budaya dan sejarah yang tersebar di Indonesia. Keanekaragaman budaya (tradisi, bahasa, kesenian) nasional dan keindahan alam merupakan aset wisata dan sumber devisa. Pengembangan pariwisata nasional sekaligus akan tetap melestarikan kekayaan budaya. Pengembangan sektor pariwisata merupakan implikasi dari peranan sektor pariwisata sebagai salah satu motor penggerak kegiatan ekonomi. Pada tahun 2030, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia diharapkan dapat membukukan peningkatan yang berarti dibandingkan negara lain di Asia Tenggara, yaitu sebagai 10 besar tujuan utama pariwisata dunia dengan 40 juta wisatawan mancanegara dengan pengeluaran sekitar US$ 80 miliar. Pertumbuhan ekonomi memerlukan interaksi sumber daya manusia yang produktif dan teknologi dalam pengelolaan kekayaan alam. SDM produktif adalah modal utama proses transformasi dari pembangunan berbasis alam dan padat karya menuju pembangunan yang intensif pada pengetahuan. Teknologi memiliki peranan penting dalam proses produksi. Pilihan teknologi harus didasarkan kepada potensi dan kebutuhan riil dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomi. Oleh karena itu SDM Indonesia harus unggul dalam teknologi pengembangan pengolahan kekayaan alam, teknologi kelautan, teknologi transportasi (industri kereta api dan kapal laut) dan teknologi informasi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dinikmati merata oleh setiap golongan pendapatan dan daerah (shared growth). Dua hal penting yang harus mendapat perhatian adalah dimensi kesenjangan dan kemiskinan. Dalam jangka panjang, ukuran ketimpangan antargolongan pendapatan (Rasio Gini) dan antardaerah (Indeks Williamson) harus semakin mengecil. Pertumbuhan ekonomi harus 10
mampu mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, kurang dari 4 persen dari total penduduk seperti layaknya sebuah negara maju. Pertumbuhan ekonomi juga harus ditandai oleh perbaikan kualitas hidup, dengan tersedianya listrik, air minum, dan perumahan yang layak bagi seluruh rumah tangga, serta akses yang merata terhadap infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Menurut data Bank Dunia tahun 2006, Human Development Index (HDI) Indonesia saat ini berada pada peringkat 108 dunia. Sebagai negara maju di tahun 2030, Indonesia harus mampu memperbaiki peringkat HDI, dan masuk dalam 30 besar HDI terbaik di dunia.
11
Misi untuk Mewujudkan Visi Visi Indonesia 2030 diwujudkan melalui sinergi tiga modal bangsa dengan misinya masing-masing. ♦ Modal Manusia Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan bebas dari kemiskinan ♦ Modal Alam dan Fisik Memanfaatkan kekayaan alam secara optimal dan berkelanjutan ♦ Modal Sosial Mewujudkan sinergi kelompok wirausaha, birokrasi dan pekerja menuju daya saing yang global
Gambar 6. Misi untuk Mewujudkan Visi Bangsa
12
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan bebas dari kemiskinan Penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai jumlah 285 juta jiwa pada tahun 2030. Jumlah penduduk yang besar ini merupakan sumber tenaga kerja dan sekaligus juga pasar yang potensial. Laju pertumbuhan penduduk menurun terus, dari 1,3 persen di dekade 20002010, menjadi 1,1 persen di dekade 2010-2020, dan 0,9 persen di dekade 20202030. Sampai dengan tahun 2018, Indonesia masih akan menikmati Bonus Demografi I yang dipicu oleh penurunan angka kelahiran yang mengurangi beban keluarga. Sebagai akibatnya, terjadi penurunan proporsi konsumsi dalam pendapatan, dan selanjutnya meningkatkan potensi tabungan masyarakat (Gambar 7). Setelah 2018, angka ketergantungan akan naik sejalan dengan meningkatnya usia harapan hidup yang mencapai 74 tahun. Saat itu terbuka kesempatan memperoleh Bonus Demografi II. Apabila usia produktif dapat diperpanjang maka arus pendapatan tidak akan berhenti, sehingga potensi tabungan masih akan terus berlanjut. Kunci dari potensi ini adalah kelompok lanjut usia (lansia) yang sehat, berpendidikan dan produktif.
100
Angka Ketergantungan (AK)
82 80
Bonus I
Bonus II
87 79
76
68 60
AK muda
55 46
45
2010
2020
47
40
20 AK tua
0 1950
1961
1971
1980
1990
2000
Gambar 7. Kondisi Demografi Indonesia, 1950 - 2030 Sumber: Data BPS dan Proyeksi YIF
13
2030
Secara proporsional jumlah penduduk muda Indonesia lebih besar dibandingkan dengan negara maju lainnya. Ini merupakan potensi untuk mengisi kekurangan angkatan kerja di negara maju yang sudah mengalami penuaan penduduk (aging population). Mayoritas penduduk Indonesia (sekitar 70 persen) akan tinggal di daerah perkotaan, yang salah satunya terbentuk akibat tingginya mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk Indonesia diwarnai oleh fenomena circular migration, di mana penduduk yang terkonsentrasi di daerah perkotaan akan kembali ke kota asalnya pada saat-saat tertentu. Hal ini mensyaratkan infrastruktur yang memadai seperti ketersediaan jalan yang merata di seluruh Indonesia dan akses pada berbagai infrastruktur dasar secara merata seperti perumahan, air bersih, listrik, transportasi dan komunikasi. Kesejahteraan masyarakat tidak saja direfleksikan oleh pendapatan per kapita yang tinggi dan infrastruktur yang memadai namun juga diwujudkan melalui perbaikan status pendidikan dan kesehatan. Pendidikan Perbaikan status pendidikan diwujudkan melalui pemerataan pendidikan, perluasan akses ke pendidikan tinggi dan peningkatan mutu pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia produktif menuju ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy). Pemerataan pendidikan mencakup aspek partisipasi sekolah, penyediaan infrastruktur dan pembiayaan pendidikan. Semua penduduk usia sekolah yang akan mencapai 73 juta pada tahun 2030 harus mendapatkan pendidikan dasar. Pemerataan pendidikan ini juga diperuntukkan bagi penduduk lanjut usia, di mana mereka akan memiliki akses luas untuk meningkatkan kualitas modal manusianya melalui program penyetaraan sampai tingkat pendidikan tinggi. Dengan demikian pada tahun 2030, tidak ada lagi penduduk baik muda maupun tua di Indonesia yang buta huruf ataupun berpendidikan rendah. Penyediaan infrastruktur tidak hanya berupa pembangunan gedung sekolah tetapi juga penyediaan sarana dan prasana belajar mengajar yang moderen dan mendukung pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Perluasan akses ke pendidikan tinggi sebagai konsekuensi dari pendidikan dasar 12 tahun yang universal pada tahun 2030, perlu didukung oleh mekanisme pembiayaan yang 14
memadai, seperti bantuan beasiswa bagi penduduk miskin dengan tetap memperhatikan aspek kualitas sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan dan menguasai teknologi mutakhir diperlukan untuk mendorong nilai tambah perekonomian yang tinggi dan mendukung proses transformasi Indonesia menuju negara maju. Pada tahap awal, pendidikan harus diarahkan kepada penguasaan dan pengembangan pengetahuan dan teknologi yang diadopsi dari negara lain. Pada saat perekonomian masuk pada masa Akselerasi, di mana perekonomian akan mengalami transisi dari dominasi sektor industri ke sektor jasa, pendidikan diarahkan kepada penciptaan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan tinggi dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Pada tahap Keberlanjutan, pendidikan diarahkan pada pengembangan pengetahuan dan teknologi yang menunjang penciptaan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Pendidikan tinggi akan memiliki peran utama dalam menggunakan, mengadaptasi dan mengembangkan pengetahuan dan teknologi baru. Dengan peran tersebut, perguruan tinggi di Indonesia akan mampu bersaing dengan perguruan tinggi yang berskala internasional dan masuk dalam peringkat 50 besar perguruan tinggi terbaik di dunia. Kesehatan Perbaikan status kesehatan tetap berfokus kepada ibu dan anak, dengan tidak melupakan perbaikan status kesehatan lanjut usia untuk mewujudkan kelompok lansia yang sehat dan produktif. Pada tahun 2030, seluruh penduduk Indonesia akan memiliki status kesehatan yang menciptakan kehidupan yang berkualitas secara sosial dan produktif secara ekonomi (socially and economically productive life). Status kesehatan berkualitas tersebut dapat diakses secara merata baik dari sisi pelayanan dasar maupun pembiayaan. Pelayanan dasar mencakup penanganan masalah kesehatan dan penyakit, promosi tentang nutrisi berkualitas, sanitasi yang layak dan moderen, pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit, penyediaan obat-obatan secara luas terutama bagi ibu, anak dan lansia. Pelayanan dasar yang merata dan berkualitas harus didukung oleh perlindungan sosial yang memadai. Dengan pemerataan pelayanan dasar yang berkualitas dan perlindungan sosial yang memadai, pada tahun 2030 fokus sektor kesehatan akan beralih dari 15
penanganan penyakit dan masalah kesehatan ke pencegahan penyakit dan kampanye gaya hidup sehat. Indonesia akan memiliki penduduk yang sehat, sejahtera, hidup lebih lama dan produktif. Karakteristik tersebut dicerminkan oleh penduduk lansia yang produktif dengan umur harapan hidup rata-rata mencapai lebih dari 74 tahun, angka kematian ibu dan bayi yang berkurang lebih dari separuh kematian saat ini, dan tenaga kerja yang produktif.
Memanfaatkan kekayaan alam secara optimal dan berkelanjutan Kekayaan alam Indonesia memiliki tiga dimensi utama, yaitu: (a) posisi geografis yang strategis, (b) sumber daya alam sebagai faktor produksi, dan (c) budaya dan keindahan alam. Kekayaan alam ini harus dimanfaatkan secara optimal melalui sinergi sumber daya manusia dan teknologi, dengan tetap menjaga keberlanjutan pemanfaatannya. Indonesia terletak di salah satu jalur perdagangan paling padat di dunia, yaitu Selat Malaka. Kedekatan dengan raksasa ekonomi dunia baru, yaitu Cina dan India, akan mewarnai peranan Indonesia dalam globalisasi. Berada di jalur khatulistiwa, Indonesia menikmati sinar matahari sepanjang tahun dengan iklim tropis dan tanah yang subur. Satu dimensi pemanfaatan sumber daya alam sebagai faktor produksi dalam jangka panjang adalah FEW: food, energy dan water. Istilah “few” (sedikit) digunakan untuk mengingatkan Indonesia agar mengantisipasi semakin berkurangnya sumber makanan, energi dan air. Food (Pangan) Pangan memiliki peran yang penting untuk mencapai Indonesia yang maju, moderen, dan kompetitif pada tahun 2030, karena memiliki dua dimensi penting: pangan sebagai konsumsi dan pangan sebagai input produksi. Pangan harus tersedia secara mencukupi dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sehat dan produktif. Hal itu harus diwujudkan melalui penciptaan ketahanan pangan yang memerlukan tindakan nyata dari sisi produksi maupun konsumsi. Pada sisi konsumsi, perlu 16
dilakukan terus upaya diversifikasi. Diversifikasi akan terjadi jika pendapatan masyarakat meningkat dan produk pangan dihargai sesuai dengan nilai ekonominya. Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat, maka akan semakin turun permintaan terhadap bahan pangan primer dan semakin tinggi permintaan terhadap kandungan jasa dan bahan penolong yang terdapat dalam pangan. Sektor pangan memiliki keterkaitan terhadap pengembangan industri hulu, seperti industri input dan peralatan pertanian, maupun industri hilir beserta pemasaran dan perdagangannya. Dengan kata lain, grading, standardisasi, peningkatan kualitas, pengemasan, dan pengolahan akan menjadi komponen penting dalam produksi pangan. Produksi pangan primer dan industri pengolahan makanan memberikan sumbangan yang penting terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, maupun pengurangan kemiskinan. Kekayaan sumber daya alam hayati, baik di darat maupun di laut, dapat diolah lebih lanjut menjadi beragam produk turunan dan menjadi modal untuk upaya diversifikasi pangan. Energi Seiring dengan tersebarnya kegiatan ekonomi dan tersedianya infrastruktur yang lebih merata, pada tahun 2030, masyarakat Indonesia akan memiliki akses yang lebih luas terhadap energi. Hal ini akan menciptakan peluang inovasi serta kondisi ekonomi yang kuat dan fleksibel. Keberlanjutan penggunaan sumber daya energi memerlukan peningkatan kapasitas cadangan dan fasilitas penunjangnya, serta tersedianya keberagaman jenis energi. Saat ini, penggunaan energi masih didominasi oleh sumber energi tak terbarukan. Beberapa sumber energi yang tak terbarukan memiliki umur yang dapat diperkirakan, di antaranya adalah: • • •
Cadangan minyak bumi saat ini sebesar 9 miliar barel. Dengan produksi rata-rata 500 juta barel per tahun, maka cadangan tersebut akan habis dalam waktu 18 tahun. Cadangan gas alam saat ini sebesar 182 triliun kaki kubik. Dengan produksi rata-rata 3 triliun kaki kubik per tahun, maka cadangan tersebut akan habis dalam waktu 61 tahun. Cadangan serta sumberdaya terukur batubara saat ini sebesar 19,4 miliar ton. Dengan produksi rata-rata 150 juta ton per tahun, maka cadangan tersebut akan habis dalam waktu sekitar 130-an tahun. 17
Untuk mengamankan pasokan energi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan energi, Indonesia sudah harus segera mendorong pemanfaatan SDA terbarukan. Pemanfaatan SDA terbarukan untuk energi ini dapat menjadi sumber perbaikan kesejahteraan bagi sektor pertanian yang ramah lingkungan, selain berpotensi menghemat devisa. Peran sumber daya energi terbarukan di masing-masing daerah juga penting untuk mengurangi dampak pemanasan global, misalnya gangguan pasokan energi karena transportasi antar pulau akibat cuaca ekstrim maupun karena musim kering berkepanjangan. Pemanfaatan sumberdaya alam harus diikuti oleh pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Isu lingkungan hidup global perlu dimbangi dengan dorongan untuk dikembangkan dan diterapkannya teknologi yang lebih ramah lingkungan dalam pemanfaatan dan pengolahan sumberdaya alam. Hasil dari sektor energi dan pertambangan juga merupakan bahan baku yang mendukung industri manufaktur dan sektor perekonomian lainnya. Kontinuitas pasokan, kuantitas yang cukup, serta kualitas yang prima dari sektor ini diperlukan untuk menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Kehandalan dalam sistem penyediaan energi dan hasil tambang dalam negeri menjadi hal yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi serta peningkatan daya beli dan kemakmuran masyarakat. Ketersediaan energi yang berkelanjutan berupa peningkatan jumlah cadangan energi, keberagaman jenisnya, pengembangan fasilitas pengolahan, dan efisiensi dalam pemanfaatannya membutuhkan investasi yang besar, teknologi yang tepat, kualitas SDM yang mendukung, dan peran serta banyak pihak. Iklim investasi yang kondusif merupakan imperatif bagi pengelolaan energi yang berkelanjutan dan bagi ketahanan energi nasional. Water (Air Bersih) Menjadi negara maju di tahun 2030 ditandai dengan kualitas hidup masyarakat yang lebih layak. Salah satunya adalah akses terhadap air bersih yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Pada periode tahun 1990-2005, 89 persen penduduk di kota dan 57 persen penduduk di pedesaan sudah mendapatkan pelayanan air bersih. Di tahun 2030, diharapkan 100 persen penduduk perkotaan dan 90 persen penduduk pedesaan sudah dapat menikmati pelayanan air bersih (melalui jaringan pipa dan bukan sumur). Pada tahun 2025, masyarakat perkotaan terutama yang hidup di kota-kota besar akan mulai menikmati air minum langsung dari kran (tap water). Akses terhadap air bersih yang lebih luas secara tidak langsung akan menunjang terciptanya SDM yang 18
berkualitas dan mendorong bergeraknya sektor perekonomian terutama sektor jasa.
Mewujudkan sinergi wirausaha, birokrasi dan pekerja menuju daya saing yang global Visi Bangsa Indonesia 2030 dapat diwujudkan dengan sinergi tiga kelompok besar, yaitu kelompok wirausaha, birokrasi dan pekerja. Sinergi ini mengarah kepada peningkatan daya saing global perekonomian Indonesia. Untuk mewujudkan sinergi tersebut dibutuhkan kontrak sosial baru sebagai perwujudan komitmen bersama untuk maju. Segenap komponen bangsa baik wirausaha, pekerja maupun pemerintah memiliki tanggung jawab baru dalam bentuk pola hubungan baru sebagai kontrak sosial (Gambar 8). Hubungan yang selama ini lebih bersifat atasan-bawahan (patron-client) harus berubah menjadi kemitraan (partnership) yang sinergik.
Lam a
Patron Klien
Baru
Kem itraan Pem Pemerintah erintah
Pem Pemerintah erintah
si la gu Re
ha tu pa
i st
Ke
an
In
ng
ve
ku
rj a
as
Ke
n
si ot
n
Pr
Ta
na
ek
mi Du
ng lu a b u h Pe b m wa rt u Ja Be ng g u ga n g W ar
Ja
Fleksibilitas
Pekerjaan
W Wirausaha irausaha
W Wirausaha irausaha
Pekerja Pekerja Kom itm en
Pekerja Pekerja Peluang K erja
Gambar 8. Kontrak Sosial bagi Pencapaian Visi
Keberhasilan implementasi kontrak sosial yang baru, dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya dan tatanan hukum. Masyarakat Indonesia memiliki karakteristik sosial budaya yang beragam dan unik. Di tahun 2030, kontrak sosial yang terbentuk diharapkan lebih mengakomodasi keragaman karakter sosial budaya 19
yang ada dan menunjukkan jati diri bangsa Indonesia sehingga akan tercipta hubungan yang harmonis antara birokrasi, wiraswasta, dan pekerja untuk mendukung bergeraknya perekonomian menuju negara maju. Kontrak sosial baru juga akan sangat dipengaruhi oleh tatanan hukum yang secara spesifik diartikan sebagai tingkat kepastian hukum. Dalam hal penegakan kontrak, Indonesia saat ini masih sangat jauh dibandingkan negara lain. Pada tahun 2030, Indonesia harus menjadi salah satu negara dengan kepastian hukum dan kepastian usaha yang paling tinggi. Untuk itu pemberantasan korupsi dan pembenahan sistem dan aparat penegak hukum perlu terus dilanjutkan.
20
Imperatif bagi Perwujudan Visi dan Misi Misi di atas memiliki syarat utama dalam bentuk tiga imperatif dasar: ♦ Ekonomi berbasis keseimbangan pasar terbuka dengan dukungan birokrasi yang efektif ♦ Pembangunan berbasis sumber daya alam, manusia, modal dan teknologi yang berkualitas dan berkelanjutan ♦ Perekonomian yang terintegrasi dengan kawasan sekitar dan global Ketiga imperatif tersebut diterjemahkan ke dalam strategi-strategi besar pencapaian Visi Indonesia 2030 (Gambar 9).
Gambar 9. Imperatif dan Strategi Mewujudkan Visi Indonesia 2030
21
Namun demikian, banyak hal yang dapat menjadi ancaman bagi terwujudnya visi tersebut. Beberapa yang dapat disebutkan antara lain: ketidakstabilan politik, konflik horisontal, serta euphoria demokrasi dan desentralisasi. Di luar hal-hal tersebut, kewaspadaan juga selalu diperlukan mengantisipasi ancaman eksternal yang dapat berupa fluktuasi keuangan global, gejolak harga komoditi, konflik regional terbatas, kejahatan transnasional, dominasi berlebihan dari perusahaan multinasional, maupun dalam bentuk lain seperti bencana alam. Visi, misi, strategi dan imperatif di atas akan dikaji lebih jauh dalam berbagai dimensi kebijakan dan dimensi sektoral. Untuk itu Yayasan Indonesia Forum akan bekerja sama dengan berbagai lembaga penelitian untuk menguraikan lebih lanjut visi bangsa tersebut. Pada dimensi kebijakan, akan dikaji topik-topik sebagai berikut: •
Reformasi birokrasi
•
Peningkatan kepastian dan penegakan hukum
•
Reformasi sistem penerimaan dan pembiayaan negara
•
Reformasi sistem pertanahan dan tata ruang
•
Koordinasi kebijakan moneter, fiskal, dan riil
•
Good governance dalam perbaikan manajemen pengeluaran negara
•
Penguatan desentralisasi dan pembangunan ekonomi daerah
•
Perbaikan sistem subsidi, perlindungan sosial, perbaikan pemerataan, dan penanggulangan kemiskinan
•
Reformasi pasar tenaga kerja dan peningkatan produktivitas
•
Peningkatan mutu sumber daya manusia lewat perbaikan pendidikan dan kesehatan
•
Perbaikan manajemen teknologi, penelitian, pengembangan, dan inovasi
•
Perbaikan insentif untuk kewirausahaan dan akses bagi usaha menengah, kecil, dan mikro
•
Kemitraan sektor publik dan sektor swasta
•
Perbaikan sistem politik, keamanan, dan hukum tata negara
•
Perbaikan tatanan sosial budaya 22
Sedangkan untuk dimensi sektoral, akan diuraikan topik-topik sebagai berikut: •
Pertanian
•
Industri manufaktur
•
Energi dan pertambangan
•
Perbankan, jasa keuangan, dan pasar modal
•
Konstruksi dan properti
•
Perdagangan besar, eceran, dan persaingan usaha
•
Perdagangan internasional
•
Pariwisata
•
Infrastruktur dan jasa transportasi
•
Teknologi informasi dan telekomunikasi
23
Pencapaian Visi Indonesia 2030
Keberhasilan pencapaian Visi 2030 akan sangat tergantung pada efektifitas implementasi kebijakan-kebijakan di lapangan. Ada empat elemen kunci yang saling berinteraksi dan berperan dalam implementasi kebijakan: Kepemilikan yang kolektif dan inklusif. Visi 2030 ini hanya akan dapat terwujud jika semua komponen bangsa merasa memiliki dan dengan penuh kebersamaan berupaya mewujudkannya untuk kepentingan bersama. Kelembagaan yang kuat dan efektif. Termasuk tersedianya administrasi yang rapi dan birokrat yang efektif, lembaga legislatif yang bertanggung jawab, lembaga yudisial yang independen, sektor swasta yang kreatif serta media yang mandiri dan bertanggung jawab. Semua lembaga ini hendaknya saling mendukung dan bukan saling menjatuhkan. Kepemimpinan yang baik. Para pemimpin yang diperlukan adalah yang punya visi, cakap dan jujur serta punya komitmen yang kuat terhadap bangsa bukan pada kepentingan partai maupun kepentingan pribadi. Konsensus masyarakat dan kerekatan sosial (social cohesiveness). Konsensus ini sangat diperlukan agar masyarakat mendukung kepemimpinan dan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan untuk mencapai Visi 2030. Dukungan ini lebih penting lagi manakala dibutuhkan pengorbanan pada perjalanan menuju 2030.
24
Penutup
Perwujudan Visi Indonesia 2030 ini memerlukan kerja keras dan kerjasama dari seluruh komponen bangsa. Kontrak sosial yang diuraikan sebelumnya diharapkan dapat menghasilkan modal sosial (social capital) bagi pembangunan ke depan. Hal penting lainnya untuk perwujudan Visi Indonesia 2030 adalah adanya rasa kebangsaan yang kuat. Kesadaran bahwa kita adalah satu bangsa menjadi dasar penting dari modal sosial yang dibangun di atas dasar rasa percaya (trust) dan kebersamaan tersebut. Dengan tekad dan semangat yang kuat, Indonesia akan mampu mewujudkan Visi Indonesia 2030.
Yayasan Yayasan Indonesia Indonesia Forum Forum
Mitra Mitra Kerja Kerja
Panitia Pengarah Nara Sumber
Tahapan
Maret 2007 Public Launching
Lembaga-lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi, Individu
Agustus 2007 Draft Awal, Annual Forum
25
Desember 2007 Rumusan Final
TERBIT
LAMPIRAN Metode Perhitungan Angka Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan PDB nominal perkapita (QN) merupakan penjumlahan antara pertumbuhan PDB riil perkapita (QR) dan perubahan tingkat harga domestik (PINA), dikurangi oleh perubahan nilai tukar (EXR) dan pertumbuhan penduduk (Pop). Karenanya dapat dituliskan (semua variabel dalam persentase perubahan): QN = PINA + QR – EXR – Pop
......... (1)
Sementara itu, berdasarkan pendekatan kesetaraan daya beli (purchasing power parity - PPP), dalam jangka panjang persentase perubahan nilai tukar (EXR) akan sama dengan selisih antara inflasi domestik (PINA) dengan inflasi luar negeri, yang dalam hal ini digunakan inflasi Amerika Serikat (PUS). Maka dapat dituliskan (semua variabel dalam persentase perubahan): EXR = PINA - PUS Di mana
EXR PINA PUS QN QR Pop
: : : : : :
......... (2)
% perubahan nilai tukar (Rp/US$) % perubahan tingkat harga domestik % perubahan tingkat harga di USA % perubahan PDB nominal perkapita % perubahan PDB riil perkapita % perubahan populasi
Apabila PPP berlaku dalam jangka panjang, dengan melakukan substitusi (2) ke (1), maka pertumbuhan PDB nominal per kapita menjadi: QN = QR + PUS – Pop
......... (3)
Karena itu pertumbuhan PDB nominal (pertumbuhan PDB perkapita ditambah pertumbuhan penduduk) menjadi: QN + Pop = QR + PUS
......... (4)
Dengan target PDB nominal per kapita sebesar US$18.000 dan PDB nominal per kapita pada tahun 2006 sebesar US$1.500, maka dibutuhkan pertumbuhan tahunan PDB perkapita sebesar 10,38 persen. Dengan proyeksi pertumbuhan penduduk 1,12 persen maka diperlukan pertumbuhan PDB nominal sebesar 11,62 persen. Dengan ekspektasi inflasi dalam US$ sebesar 3 persen (sekitar 4,5 persen pada periode Pembenahan, 3 persen pada Akselerasi, dan 2,5 persen pada Keberlanjutan), maka dibutuhkan pertumbuhan PDB riil sebesar rata-rata 8,5 persen per tahun.
26
Sekilas Tentang Yayasan Indonesia Forum
Yayasan Indonesia Forum didirikan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) bersama sejumlah tokoh dunia usaha pada tanggal 17 Juli 1991 di Jakarta oleh Ketua Umum PP-ISEI J.B. Sumarlin. Nama Indonesia Forum sendiri diambil dari nama sebuah simposium internasional yang dilaksanakan oleh ISEI di Jakarta. Tujuan awal pendirian Yayasan Indonesia Forum adalah untuk memberikan sumbangsih berupa ide dan pemikiran untuk pembangunan ekonomi dan sektor usaha. Pada saat yang sama, YIF mencoba menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara berbagai kelompok pelaku dunia usaha, termasuk konglomerat dan pengusaha kecil. Pada awal berdirinya, disepakati bahwa YIF harus dikelola secara profesional oleh para pengurus yang bekerja penuh. Pada awal berdirinya YIF diketuai oleh M. Sadli dan dibantu oleh 4 orang wakil ketua, yaitu Harun Al Rasjid, Julius Tahija, Ciputra and Marzuki Usman. Yayasan Indonesia Forum bersifat terbuka bagi seluruh komponen masyarakat, termasuk para pekerja, akademisi, maupun usahawan, dengan latar belakang pendidikan yang beragam serta bukan hanya berlatar belakang pendidikan ekonomi. Dengan keanekaragaman latar belakang ini diharapkan sumbangan pemikiran Yayasan Indonesia Forum dapat merepresentasikan pemikiran bangsa Indonesia. Yayasan Indonesia Forum tetap memelihara kehadirannya untuk dapat membantu pemerintah dan terus berkontribusi dan berpartisipasi dalam menunjang sukses pembangunan nasional.
27
Susunan Pengurus Yayasan Indonesia Forum Pembina 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Burhanuddin Abdullah (ex officio Ketua Umum PP-ISEI) Boediono Sri Mulyani Indrawati Marie Elka Pangestu Fahmi Idris Hatta Radjasa Purnomo Yusgiantoro Soegiharto Kusmayanto Kadiman Anwar Nasution Arifin Siregar J.B. Sumarlin Marzuki Usman Emil Salim Abdulgani H.M. Aksa Mahmud M.S. Hidayat Djunaedi Hadisumarto
Pengawas 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Salahuddin N. Kaoy Rudjito Muliaman D. Hadad Arwin Rasyid Mas Achmad Daniri Akhmad Syakhroza
28
Susunan Pengurus Yayasan Indonesia Forum
Pengurus Inti Ketua Umum
: Chairul Tanjung
Ketua I
: Theodore P. Rachmat
Ketua II
: Anggito Abimanyu
Ketua III
: Bambang P.S. Brodjonegoro
Sekretaris Jenderal
: Raden Pardede
Wakil Sekretaris Jenderal
: Wahyu Tumakaka
Wakil Sekretaris Jenderal
: Paulus Nurwadono
Bendahara
: Harry H. Diah
Wakil Bendahara
: Yungky Setiawan
Komunikasi & Publikasi
: Ishadi SK
29
Komite Lintas Sektor
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.
A. Fuad Rahmany Erry Firmansyah Aslim Tadjuddin Luluk Sumiarso Anny Ratnawati Gunadi Sindhuwinata John A. Prasetio James T. Riady Anthony Salim Michael D. Ruslim Benny Soetrisno Noke Kiroyan Deddy Aditya Sumanagara Elisa Lumbantoruan Betti Alisyahbana Franky Oesman Widjaja Rudyan Kopot Tan Kian Edie Haryoto Frans Sunito Ipung Kurnia Johanes Setijono Ferry Sutikno D.E. Setijoso
30
Peter B. Stok Rachmat Gobel Angky Camaro D. Cyril Noerhadi Dahlan Iskan Ainun Na’im Fadel Muhammad I Gede Winarsa Jusuf SK Gunadi Harry Heriawan Saleh Hatanto Reksodiputro Muhammad Said Didu Basuki Jusuf Iskandar Iskandar Abubakar Hermanto Siregar Rudy Sayoga Gautama Muhammad Chatib Basri Darwin Silalahi Rusman Heriawan Gita Irawan Wirjawan Rizal Satar Suahasil Nazara
Visi Indonesia 2030
Panitia Pengarah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Bambang P.S. Brodjonegoro Raden Pardede Theodore P Rachmat Paulus Nurwadono Anny Ratnawati John A. Prasetio Ainun Na’im Hermanto Siregar Rudy Sayoga Gautama Muhammad Chatib Basri Darwin Silalahi Suahasil Nazara
Penyusun 1. 2. 3.
Arianto A. Patunru Kiki Verico I Kadek Dian Sutrisna Artha
Editor 1. 2.
Paulus Nurwadono Suahasil Nazara
Bidang Penelitian dan Mitra Kerja Bidang Penelitian
Mitra Kerja
Kebijakan-Kebijakan untuk Pertumbuhan: 1.
Reformasi Birokrasi
2. 3.
Peningkatan Kepastian dan Penegakan Hukum Reformasi Sistem Penerimaan dan Pembiayaan Negara (Pajak dan PNBP)
4.
Reformasi Sistem Pertanahan dan Tata Ruang
5.
Koordinasi Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Riil
6.
Good Governance dalam Manajemen Pengeluaran Negara Penguatan Desentralisasi dan Pembangunan Ekonomi Daerah Perbaikan Sistem Subsidi, Perlindungan Sosial, Perbaikan Pemerataan, dan Penanggulangan Kemiskinan Reformasi Pasar Tenaga Kerja dan Peningkatan Produktivitas Peningkatan Mutu SDM Lewat Perbaikan Pendidikan dan Kesehatan Perbaikan Manajemen Teknologi, Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Perbaikan Insentif untuk Kewiraushaan dan Akses Bagi Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro Kemitraan Sektor Publik dan Sektor Swasta Perbaikan Sistem Politik, Keamanan, dan Hukum Tata Negara Perbaikan Tatanan Sosial Budaya
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM-FEUI) Magister Hukum Bisnis UGM LPEM-FEUI Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3-IPB) Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP-UGM) Lembaga Manajemen (LM-FEUI) LPEM-FEUI, PSEKP-UGM SMERU SMERU, Lembaga Demografi (LD-FEUI) LD-FEUI Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E LIPI) LM-FEUI, P2E LIPI LM-FEUI Lemhanas, FHUI FISIP UNAIR, FISIP UI
Sektor- Sektor Ekonomi: 1. 2. 3.
Pertanian (tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan) Industri Manufaktur Energi dan Pertambangan
4.
Perbankan, Jasa Keuangan, dan Pasar Modal
5. 6. 7. 8.
Konstruksi dan Properti Perdagangan Besar, Eceran, dan Persaingan Usaha Perdagangan Internasional Pariwisata
9.
Infrastruktur dan Jasa Transportasi
10. Teknologi Informasi dan Telekomunikasi
Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (PPEUGM), PSP3-IPB PPE-UGM Indonesia Institute for Energy Economics (IIEE) International Center for Applied Finance and Economics (InterCAFE) LM-FEUI LPEM-FEUI PSEKP-UGM, LPEM-FEUI LPEM-FEUI Pusat Studi Transportasi dan Logistik (PUSTRALUGM) Pusat Penelitian Teknologi, Informasi dan Komunikasi (PPTIK-ITB)
