TUGAS AKHIR PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI TENTANG SISTEM PENDATAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEULABOH

TUGAS AKHIR PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI TENTANG SISTEM PENDATAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEULABOH DIAJUKAN O L E H

NAMA NIM

: CUT PUTRI ISNAINI : 062600030

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Menyelesaikan Studi Pada Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI PERPAJAKAN MEDAN 2009 Cut Putri Isnaini : Sistem Pendataan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh, 2009.

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum wr.wb Dengan mengucapkan Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya ke alam yang penuh keimanan yang ditandai berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Adapun judul laporan PKLM yang dipilih penulis adalah “SISTEM PENDATAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEULABOH”. Laporan PKLM ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalamdalamnya kepada orang tua, Ayahanda dan Ibunda yang telah membesarkan, memberikan, kasih sayang yang tidak ternilai harganya. Selama menyusun laporan PKLM ini penulis banyak menerima bantuan dorongan, bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

Cut Putri Isnaini : Sistem Pendataan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh, 2009.

1. Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA Selaku Dekan Fakultas Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Drs. M. Husni Thamrin Nasutian, Msi Selaku Ketua Program Studi D-III Administrasi Perpajakan Universitas Sumatera Utara. 3. Ibu Dra.Elita Dewi, MSP Dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan sehingga dapat sehingga dapat selesai dengan baik. 4. Seluruh staf pengajar terutama abang Faisal Eriza dan pegawai diprogram studi Diploma III Administrasi Perpajakan yang telah memberikan pengajaran Ilmu Pengetahuan kepada penulis. 5. Buat ke dua orangtuaku, ayahanda Teuku Johan dan ibunda Zainab yang telah membesarkan saya dan memberi dukungan yang sangat berarti bagi penulis,dan abangku kakanda Teuku Jozanda, adik-adikku adinda Cut Zahara dan adinda Teuku Rahmat Syahputra yang sangat ku sayang, n for all my family. 6. Buat teman-temanku terbaik ku terutama Nia, Sheilla, Dona, Thank’s atas semangatnya, dan yang gak ketinggalan temen-temen FISIP USU terutama Program Diploma III Administrasi Perpajakan stambuk 06 khususnya kelas A yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. 7. Special thank’s Buat Adriyansyah Khaliq yang telah banyak memberi semangat dan dukungan semoga dirimu diberi yang terbaik oleh ALLAH SWT.


Penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam laporan ini yang disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Untuk itu penulis mengharapkan saran-saran dan kritik sehat yang sifatnya membangun dari pembaca. Akhirnya penulis berharap laporan PKLM ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga ALLAH SWT selalu berkenan memberikan tuntunan dan ridhonya kepada kita semua. Amin

Medan, Juni 2009

Cut Putri Isnaini


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR………………………………………………………

i

DAFTAR ISI………………………………………………………………...

iv

BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang…………………………………………………….

1

B. Tujuan dan Manfaat penelitian…………………………………….

4

C. Ruang Lingkup……………………………………………………..

7

D. Metode PKLM……………………………………………………...

7

E. Metode Pengumpulan data………………………………………….

8

BAB II : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN A. Sejarah Umum KPP Pratama Meulaboh…………………………….

10

B. Keadaan Geografis KPP Pratama Meulaboh………………………...

10

C. Struktur Organisasi KPP Meulaboh………………………………….

12

D. Tugas dan Fungsi Organisasi KPP Meulaboh………………………..

13

BAB III : GAMBARAN DATA A. Definisi dan Fungsi Pajak……………………………………………

16

B. Jenis-jenis Pajak……………………………………………………...

17

C. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan…………….

18

D. Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan……………………..

18

E. Ketentuan Umum Pajak Bumi dan Bangunan………………………..

19


BAB IV : EVALUASI DAN ANALISIS DATA A. Evaluasi…….……………………………………………………….

32

B. Analisis Data………………………………………………………….

41

C. Faktor_faktor Yang Mempengaruhi Sistem Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan………………………………………………….

46

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan…………………………………………………………..

50

B Saran………………………………………………………………….

51

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan Negara yang utama, disamping penerimaan Negara yang lain. Sesuai pasal 6 dan pasal 9 undang-undang No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 1994 pasal 2 dan 3 diartikan sebagai pajak Negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemeritah daerah. Dalam pengenaan beban pajaknya terlebih dahulu harus memperhatikan objek pajaknya dari pada subjek pajaknya. Setiap wajib pajak yang memiliki objek pajak bumi dan bangunan, baik besar maupun kecil akan dikenakan pajak sesuai kemampuan dan keadaannya. Dalam hal ini digunakan sistem Self Assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan undangundang perpajakan (Marsyahrul, 2005, 9) yaitu bagi setiap wajib pajak diberikan kesempatan untuk mendaftarkan sendiri objek pajak yang dimiliki/dimanfaatkannya di bidang pelaporan ke Direktorat Jenderal Pajak atau tempat–tempat lain yang ditunjuk.


. Dalam tata cara ini kegiatan pemungutan pajak diletakkan kepada aktivitas masyarakat sendiri, yang wajib pajak diberi kepercayaan untuk : a. menghitung sendiri pajak yang terhutang b. memperhitungkan sendiri pajak yang terhutang c. membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar d. melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang ciri-ciri sistem self assessment adalah : a. adanya kepastian hukum b. sederhana perhitungannya c. mudah pelaksanaannya d. lebih adil dan merata e. perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak. (Marsyahrul, 2005, 9) Mengingat besarnya jumlah objek pajak dan beragamnya tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib pajak, maka belum seluruhnya wajib pajak dapat melakukan kewajiban untuk mendaftarkan objek pajak yang dimilikinya. Sejalan dengan hal tersebut,

fiskus

sebagai

aparat

penyelenggara

perpajakan

dalam

rangka

memanfaatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan untuk meningkatkan kinerjanya dalam menetukan arah kebijakan operasional khususnya dalam pembuatan rencana kerja pendataan objek PBB. Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, maka Direktorat Jenderal Pajak mengadakan kegiatan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sendiri oleh Direktorat


Jenderal Pajak atau bekerjasama dengan pihak lain/ketiga yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kegiatan pendataan dapat dilaksanakan dengan 4 (empat) alternatif, yaitu : a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak), lebih lanjut dibagi menjadi pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP perorangan serta penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP kolektif. b. Identifikasi objek pajak. c. Verifikasi data objek pajak. d. Pengukuran bidang objek pajak. Untuk mengatasi kendala atau masalah yang dihadapi pihak penyelenggara maupun wajib pajak dalam pembayaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan diperlukan adanya kebijakan yang aktual yang mampu mendorong dan merangsang efesiensi dan efektifitas kerja yakni melalui sistem pendataan, khususnya pendataan terhadap objek Pajak Bumi dan Bangunan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB dimaksudkan untuk menciptakan suatu basis data yang akurat dan up to date dengan mengintegrasikan semua aktivitas administrasi PBB ke dalam satu wadah, sehingga pelaksanaannya dapat lebih seragam, sederhana, cepat dan efisien. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta; pengenaan pajak yang lebih adil dan merata, peningkatan realisasi potensi/pokok ketetapan, peningkatan tertib administrasi dan peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan, serta dapat memberikan pelayanan yang lebih baik pada Cut Putri Isnaini : Sistem Pendataan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh, 2009.

wajib pajak. Untuk menjaga akurasi data objek dan subjek pajak yang memenuhi unsur relevan, tepat waktu, andal, dan mutakhir, maka basis data tersebut di atas perlu dipelihara dengan baik. Berdasarkan

uraian

diatas

maka

peneliti

mencoba

membahas

dan

menuangkannya dalam bentuk laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri dengan judul: “Sistem Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh.”

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian 1) Untuk mengetahui sistem pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh. 2) Ingin mengetahui masalah-masalah apa saja yang dihadapati oleh fiskus di dalam melaksakan sistem pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan. 3) Ingin mengetahui tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta faktor-faktor apa saja

yang

mempengaruhi kurangnya kesadaran wajib pajak dalam

melaksanakan kewajibannya tersebut. 2. Manfaat Penelitian 1) Bagi Mahasiswa a. Guna pengembangan ilmu dalam bidang perpajakan khususnya dalam bidang pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan serta dapat juga Cut Putri Isnaini : Sistem Pendataan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh, 2009.

dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas tentang Pajak Bumi dan Bangunan. b. Guna menciptakan dan menanamkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan yang nantinya hal-hal tersebut sangat dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja yang sebenarnya. c. Guna meningkatkan frekuensi komunikasi antara penulis dengan fiskus pada Kantor Pelayanan Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh, Aceh barat. d. Guna merangsang mahasiswa untuk beraktifitas dalam melakukan pekerjaan

secara efisien dan efektif melalui Praktik Kerja Lapangan

Mandiri (PKLM). e. Sebagai sarana latihan berfikir mahasiswa dalam menyusun suatu karya ilmiah berdasarkan ilmu yang diperoleh selama dalam perkuliahan. 2) Bagi Institusi tempat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) a. Sebagai sarana untuk mempererat hubungan yang positif antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh dengan lembaga pendidikan khususnya Universitas Sumatera Utara. b. Dengan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) bagi mahasiswa dituntut sumbangsihnya terhadap instansi baik berupa saran maupun kritikan yang bersifat membangun yang menjadi sumber masukan untuk meningkatkan kinerja lingkungan tersebut.


c. Karena penelitian ini banyak membahas dan menyoroti persoalan sistem pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan, maka data yang terdapat dalam skripsi minor ini dapat dipergunakan oleh fiskus atau aparat penyelenggara perpajakan untuk mengambil suatu keputusan. 3) Bagi Lembaga Pendidikan Khususnya Universitas Sumatera Utara a. Membuka interaksi antara dosen dengan instansi yang bersangkutan dalam memberikan uji nyata mengenai ilmu pengetahuan yang diterima mahasiswa melalui Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM). b. Meningkatkan profesionalisme, memperluas wawasan serta memantapkan keterampilan mahasiswa dalam menerapkan ilmu khususnya di bidang perpajakan. 4) Bagi Masyarakat a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah dan meningkatkan pemahaman dan pengertian anggota masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan karena hasil penelitian ini banyak menceritakan tentang pengertian, fungsi, prosedur dan masalah-masalah yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan.


C. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Pada Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini, penulis memusatkan perhatian pada sistem pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh. Batas wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh meliputi Aceh Barat, Aceh Jaya dan Nagan Raya. Data yang disajikan merupakan data tahun 2008 yaitu Pendataan dengan Sistem Pengukuran Objek menggunakan Sistem SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak).

D. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Metode yang digunakan dalam Praktik Kerja Lapangan Mandiri adalah : a) Tahap Persiapan Hal ini berkaitan dengan persetujuan dan pengesahan pelaksanaan PKLM baik dari Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Sumatera Utara juga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh, Aceh Barat. b) Studi Literatur Penulis mengumpulkan data-data yang menyangkut masalah yang akan dibahas melalui buku-buku, majalah, Undang-undang, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan objek pajak pembahasan.


c) Observasi Lapangan Penulis langsung melakukan pengamatan terhadap sistem pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh, Aceh Barat dengan maksud untuk mendapatkan informasi. d) Metode Laporan Bentuk penelitian yang penulis gunakan dalam penilisan skripsi ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu

metode penelitian yang

menguraikan kejadian atau peristiwa yang bersifat aktual yang terjadi pada saat penelitian, menafsirkan dan menganalisa data yang diperoleh sehinnga dapat ditarik kesimpulan. e) Analisa dan Evaluasi Data Setelah memperoleh data yang diperlukan, penulis akan menganalisa dan mengevaluasi data secara kualitatif sesuai dengan bentuk dan macam data yang diperoleh sesuai tuntutan permasalahan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM).

E. Metode Pengumpulan Data Dalam pengumpulan data mengenai Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), penulis mengumpulkan data dan informasi dengan mengunakan metode sebagai berikut :


a) Metode Observasi Dalam metode ini penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap objek Pajak Bumi dan Bangunan yang telah didata oleh Kator Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh dengan maksud mendapatkan informasi. b) Metode Wawancara Dalam metode ini penulis akan melakukan tanya jawab langsung dengan fiskus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh. c) Metode Dokumentasi Dengan metode ini penulis meminta dan melampirkan data berupa dokumendokumen yang berhubungan dengan laporan PKLM ini.


BAB II GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh adalah KPP yang terbentuk sesuai dengan KEP-159/PJ/2008 tanggal 4 September 2009 tentang penerapan organisasi, tata kerja dan saat mulai beroperasinya Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi, Kantor Wilayah DJP Lampung dan Bengkulu, Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan kantor pelayanan, penyuluhan dan konsulatasi perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Nanggroe Aceh Darussalam, Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II. Secara Hierarkis, KPP Pratama Meulaboh berda dibawah pembinaan Kantor Wilayah DJP NAD.

B. Keadaan Geografis Ditinjau dari keadaan geografisnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh memiliki wilayah kerja yaitu meliputi Aceh Barat, Aceh Jaya dan Nagan Raya, Batas wilayah 1. Luas wilayah Kabupaten Aceh Barat terdiri dari 12 kecamatan dan 321 desa dengan luas wilayah 292.795 Ha.


Kabupaten Aceh Jaya terdiri dari 6 kecamatan dan 171 desa dengan luas wilayah 372.700 Ha. Kabupaten Nagan Raya terdiri dari 5 kecamatan dan 225 desa dengan luas wilayah 392.800 Ha. Tabel 1 Luas Wilayah per-Kecamatan Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Jaya dan Kab. Nagan Raya Persentase No Nama Kab./ kota/ Kecamatan Luas (Ha) (%) 1 Kab. Aceh Barat Kec. Kawai XVI 51,018 4.82 Kec. Johan Pahlawan 4,491 0.42 Kec. Sama Tiga 14,069 1.33 Kec. Woyla 24,904 2.35 Kec. Sungai Mas 78,173 7.39 Kec. Woyla Barat 12,300 1.16 Kec. Woyla Timur 13,260 1.25 Kec. Meureubo 11,287 1.07 Kec. Pante Ceureumen 49,025 4.63 Kec. Bubon 12,958 1.22 Kec. Arongan Lambalek 13,006 1.23 Kec. Panton Reu 8,304 0.78 2 Kab. Aceh Jaya Kec. Teunom 54,900 5.19 Kec. Krueng Sabee 58,800 5.56 Kec. Setia Bakti 62,900 5.94 Kec. Sampoiniet 101,100 9.55 Kec. Jaya 62,400 5.90 Kec. Panga 32,600 3.08 3 Kab. Nagan Raya Kec. Darul Makmur 69,200 6.54 Kec. Beutong 145,800 13.78 Kec. Seunagan 63,121 5.96 Kec. Kuala 88,800 8.39 Kec. Seunagan Timur 25,879 2.45 Jumlah Wilayah (Ha) 1,058,295 100.00 Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh. Data tahun 2008. Cut Putri Isnaini : Sistem Pendataan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh, 2009.

2. Pimpinan Daerah Sampai saat ini Kepala Daerah Kab. Aceh Barat dijabat oleh Ramli MS, Kepala Daerah Kab. Nagan Raya dijabat oleh Drs. Teuku Zulkarnaen dan Kepala Daerah Kab. Aceh Jaya dijabat oleh Ir. Azhar.

C. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh Berdasarkan Peratuaran Menteri Keuangan Replubik Indonesia No: 55/PMK.01/2007 sebagai berikut : 1. Sub Bagian Umum 2. Seksi Pelayanan 3. Seksi Pengolahan Data Informasi (PDI) 4. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II 6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III 7. Seksi Ekstensifikasi 8. Seksi Pemeriksaan 9. Seksi Penagihan 10. Kelompok Fungsional


D. Tugas dan Fungsi Organisasi Adapun tugas pokok dan fungsi pada masing-masing seksi pada KPP Pratama Meulaboh adalah sebagai berikut : 1. Sub Bagian Umum Memiliki tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan. 2. Seksi Pelayanan Memiliki tugas dalam hal penetapan dan penerbitan produk hokum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Memiliki tugas dalam pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan Filing dan penyiapan laporan kerja.


4. Seksi Pengawasan dan Konsultasi Memiliki tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (PPh, PPN, PBB, BPHTB dan pajak lainnya), bimbingan / himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan identifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. KPP Pratama Meulaboh terdapat 3 (tiga) Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang pembagian tugasnya didasarkan pada cakupan wilayah tertentu. 5. Seksi Ekstensifikasi Memilik tugas dalam hal pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Seksi Pemeriksaan Memiliki tugas dalam hal pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. 7. Seksi Penagihan Memiliki tugas dalam hal pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak dan usulan penghapusan piutang pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Cut Putri Isnaini : Sistem Pendataan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh, 2009.

8. Kelompok Fungsional Kelompok Fungsional yang terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa dan Pejabat Fungsional Penilai yang bertangung jawab secara langsung kepada kepala KPP Pratama Meulaboh. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan sedangkan Pejabat Fungsional Penilai berkoordinasi denga Seksi Ekstensifikasi.


BAB III GAMBARAN DATA

A. Definisi dan Fungsi Pajak Pajak merupakan penerimaan Negara yang sangat penting. Membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga Negara. Besarnya pajak ditetapkan berdasarkan undang-undang atau dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2 menyatakan bahwa “Segala penerimaan pajak harus berdasarkan Undang-undang.” Namun demikian masih banyak wajib pajak yang menghindarinya, karena kurang menyadari akan arti dan fungsi pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH yaitu : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2008, 1) Dari pendapat diatas dapat dibedakan fungsi-fungsi pajak, yang terdiri dari : 1. Fungsi Budgetter Pajak senbagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaranpengeluarannya. 2. Fungsi Reguler Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Cut Putri Isnaini : Sistem Pendataan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh, 2009.

B. Jenis-Jenis Pajak Selanjutnya Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku Mardiasmo (2008,5) membagi jenis-jenis pajak, yaitu; 1. Menurut Golongannya. a. Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan. b. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahakan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai. 2. Menurut Sifatnya. a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan. b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 3. Menurut Lembaga Pemungutannya a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai. Cut Putri Isnaini : Sistem Pendataan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh, 2009.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri dari : 1) Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 2) Pajak Kabupaten / Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan

C. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-undang no.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no.12 tahun 1994. (Mardiasmo, 2008, 315)

D. Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dasar sistem pemungutan yang dianut dalam Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sama dengan sistem yang dianut dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu berdasarkan system self assessment. Pada PBB sistem ini terletak pada kerelaan Wajib Pajak untuk memberitahukan data objek pajak yang dimilikinya dan / atau dikuasainya kepada Fiskus sebagaimana tertuang dalam SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) (Marsyahrul, 2005, 164)


E. Ketentuan Umum Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Undang-undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang No.12 tahun 1994 terdapat pengertian dan pembagian mengenai PBB, antara lain : 1. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawarawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indinesia. 2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah : a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan komplek bangunan. b. Jalan tol. c. Kolam renang. d. Pagar mewah. e. Tempat olah raga. f. Galangan kapal, dermaga. g. Taman mewah. h. Tempat penampungan / kilang minyak, air dan gas, pipa minyak. i.

Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

3. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan undangundang Pajak Bumi dan Bangunan. Cut Putri Isnaini : Sistem Pendataan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh, 2009.

4. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP wajib Pajak. 5. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual – beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti. Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi : a. Objek Pajak Sektor Pedesaan dan Perkotaan b. Objek Pajak Sektor Perkebunan c. Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pengusahaan Hasil Hutan, Izin Pemanfaatan Kayu serta Izin Sah Lainnya selain Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri d. Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri e. Objek Pajak Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi f. Objek Pajak Sektor Pertambangan Energi Panas Bumi g. Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas selain Pertambangan Energi Panas Bumi dan Galian C h. Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas Galian C Cut Putri Isnaini : Sistem Pendataan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh, 2009.

i.

Objek Pajak sector pertambangan yang dikelola berdasarkan Kontrak Karya atau Kontrak Kerjasama

j.

Objek Pajak usaha bidang perikanan laut

k. Objek Pajak Usaha bidang perikanan darat l.

Objek Pajak yang bersifat khusus

6. Objek Pajak. a. Yang menjadi Objek Pajak adalah bumi dan atau bangunan b. Yang

dimaksud

dengan klasifikasi bumi

dan

bangunan adalah

pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terhutang. Dalam menetukan klasifikasi bumi / tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut : -

Letak

-

Peruntukan

-

Pemanfaatan

-

Kondisi lingkungan dan lain-lain

Dalam menetukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut : -

Bahan yang digunakan

-

Rekayasa

-

Letak


-

Kondisi lingkungan dan lain-lain

c. Pengecualian Objek Pajak. Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang : -

Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak mencari keuntungan, antara lain : a. Dibidang ibadah, contoh : mesjid, gereja, vihara. b. Dibidang kesehatan, contoh : rumah sakit c. Dibidang pendidikan, contoh : madrasah dan pesantren. d. Dibidang Sosial, contoh : panti asuhan. e. Dibidang kebudayaan Nasional, contoh : Museum, Candi. f. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.

-

Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasain oleh desa, dan tanah Negara yang belim dibebani suatu hak.

-

Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

-

Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang dilakukan oleh menteri keuangan.


d. Objek pajak yang digunakan oleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penetuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Yang dimaksud dengan objek pajak adalah objek pajak yang dimilki / dikuasai / digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pmerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak Negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu wajar Pemerintah Pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Mengenai Bumi dan atau Bangunan milik perseorangan dan atau bukan yang digunakan oleh Negara, kewajiban perpajakannya, tergantung pada perjanjian yang diadakan. e. Besarnya Nilai Jual Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan untuk masing-masing kabupaten / kota dengan besar setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,00 untuk setiap wajib pajak. Apabila seorang Wajib Pajak mempunyai beberapa objek pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar, sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP. 7. Subjek Pajak. Yang menjadi Subjek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan Cut Putri Isnaini : Sistem Pendataan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh, 2009.

atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran / pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. 8. Tarif Pajak. Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%. 9. Dasar Pengenaan Pajak. a. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak (NJOP) b. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama menteri keuangan

dengan

mempertimbangkan

pendapat

Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat c. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) d. Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pmerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Pada dasarnya penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah tiga tahun sekali. Namun demikian untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan satu tahun sekali.(Mardiasmo, 2005, 315321)


10. Cara Menghitung Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. (Markus, 2005, 413) Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengkalikan tariff pajak dengan NJKP. Pajak Bumi dan Bangunan = Tarif Pajak x NJKP = 0,5% x [Persentase NJKP x (NJOP-NJOPTKP)] Contoh perhitungan PBB : Wajib pajak A mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang NJOP nya Rp 20,000,000 dan NJOPTKP untuk daerah tersebut Rp 12,000,000 maka besarnya pajak yang terhutang adalah : PBB

= 0,5% x 20% x (Rp 20,000,000 – Rp 12,000,000) = Rp 8,000

11. Tahun Pajak, Saat, dan Tempat yang Menentukan Pajak Terutang. a. Tahun pajak adalah jakngka waktu 1 tahun takwin, jangka waktu satu tahun takwin adalah dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. b. Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak tanggal 1 Januari. c. Tempat pajak yang terutang : -

Untuk daerah Jakarta, di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

-

Untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten atau Kota. Tempat pajak yang terutang adalah Batam, di wilayah Propinsi Riau.

12. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Cut Putri Isnaini : Sistem Pendataan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh, 2009.

a. dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP. Dalam rangka pendataan, wajib pajak akan diberikan SPOP untuk diisi dan dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak yang pernah dikenakan IPEDA tidak wajib mendaftarkan objek pajaknya kecuali kalau ia menerima SPOP, maka dia wajib mengisinya dan mengembalikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak. b. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan tepat waktu serta ditandatangani den disampaikan kepada Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. Yang dimaksud dengan jelas dan benar adalah : Jelas dimaksudkan agar penulisan data yang diterima dalam SPOP dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan Negara maupun wajib pajak sendiri. Benar, berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperi luas tanah dan atau bangunan, tahun

dan harga

perolehan dan sesuai dengan kolom-kolom/pertanyaan yang ada pada Surat PemberitahuanObjek Pajak(SPOP). c. Dirjen Pajak akan menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP

yang

diterimanya.


SPPT diterbitkan atas dasar SPOP, namun untuk membantu wajib pajak SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada Direktorat Jenderal Pajak. d. Dirjen Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal-hal sebagai berikut : -

Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.

-

Apabila berdasarkanhasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang (seharusnya) lebih besar dari jmlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP pada waktunya, walaupun sudah ditegur secara tertulis juga tidak menyampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran itu, Dirjen Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) secara jabatan. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak dala SPPT yang dihitung atas dasar SPOP yang disampainkan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SKP secara jabatan. e. Jumlah pajak yang terhutang dalam SKP sebagaimana dimaksud dalam huruf d point pertama adala pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak. Cut Putri Isnaini : Sistem Pendataan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh, 2009.

Sanksi administrasi yang dikenakan terhadapa wajib pajak yang tidak menyampainkan SPOP, dikenakan sanksi sebagai tambahan terhadap pokok pajak yaitu sebesar 25% dari pokok pajak. SKP ini bedasarkan data yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak memuat penetapan objek pajak dan besarnya pajak yang terhutang beserta denda administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak. f. Jumlah pajak yang terhutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud dalam huruf d point kedua, adalah selisih pajak yang terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terhutang yang dihitung berdasarkan SPOP ditambah denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang terhutang. 13. Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan a. Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambatlambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. b. Pajak yang terhutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak. c. Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayarannya tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.


d. Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas, ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan surat Tagihan Pajak (STP) yang harus dilunasi selambatlambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya STP oleh wajib Pajak. e. Pajak yang terutang dapat di bayar di BANK, Kantor Pos, dan Giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. f. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak di atur oleh Menteri Keuangan. g. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Tagihan Pajak (SPT) merupakan dasar penagihan pajak. h. Jumlah pajak yang terutang berdasarkan STP yang tidak dibayarkan pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. Dalam hal tagihan pajak yang terutang dibayar setelah jatuh tempo yang telah ditentukan, penagihannya dilakukan dengan surat paksa yang saat ini berdasarkan UU no.19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU no.19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa. 14. Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan Negara (dalam hal ini Pemerintah Pusat) dan disetor sepenuhnya ke rekening kas Negara. Namun demikian, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan dibagi untuk pemerintah Pusat dan Daerah dengan imbangan sebagai berikut : a. 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat Cut Putri Isnaini : Sistem Pendataan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh, 2009.

b. 90% (sembilan puluh persen) untuk Perintah Daerah Jumlah 10% bagian Pemerintah Pusat dibagikan kepada seluruh wilayah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan dengan imbangan sebagai berikut : a. 65% dibagikan secara merata kepada selurh wilayah kabupaten dan kota, dan b. 35% dibagikan secara intensif kepada daerha kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sector tertentu Jumlah 90% bagian Pemerintah daerah dibagi dengan rincian sebagai berikut : a. 16,5% untuk daerah Provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi b. 64,8% untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota c. 9% untuk Biaya Pemungutan yang dibagikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 90% dari hasil penerimaan tersebut merupakan penerimaan bagian Daerah yang dibagikan dengan rincian sebagai berikut : a. 16,2% untuk Daerah Provinsi, yang dibagi dengan imbangan :


-

30% untuk biaya pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan disalurkan melalui rekening khusus dana pendidikan

-

70% untuk Daerah Provinsi dan disalurkan melalui Rekening Kas Daerah Provinsi

b. 64% untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yang dibagi dengan imbangan : -

30% untuk biaya pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan disalurkam melalui rekening khusus dana Pendidikan

-

70% untuk Daerah Kabupaten/Kota dan disalurkanmelalui rekening kas Daerah Kabupaten/Kota

c. 9% untuk biaya pemungutan yang dibagikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah


BAB IV EVALUASI DAN ANALISIS DATA

A. Evaluasi 1. Penjelasan Tentang Sistem Pendataan Pendataan objek pajak PBB dilakukan karena data grafis pada peta desa, peta garis dan peta foto mengalami banyak perubahan, seperti batas desa, kelurahan, batas persil atau bidang objek pajak. Sistem Pendataan Objek Pajak dapat dilakukan dengan 4 (empat) alternative, yaitu : a. Penyebaran SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) Sistem ini hanya dapat dilakukan pada daerah / wilayah yang tidak / belum mempunyai peta, terpencil dan mempunyai potensi PBB yang relatif kecil. b. Identifikasi Objek Pajak Sistem ini dilakukan pada daerah / wilayah yang sudah memiliki peta garis / peta foto yang dapat menetukan posisi relative objek pajak, namun tidak mempunyai data administrasi pembukuan PBB hasil pendataan 3 (tiga) tahun terakhir secara lengkap. c. Verifikasi Obejk Pajak Sistem ini dilakukan pada daerah / wilayah yang sudah memiliki peta garis / peta foto dan sudah mempunyai data administrasi pembukuan PBB hasil pendataan 3 (tiga) tahun terakhir. Cut Putri Isnaini : Sistem Pendataan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh, 2009.

d. Pengukuran Bidang Objek Pajak Sistem ini dilakukan pada daerah / wilayah yang hanya memiliki sket desa / kelurahan, sehingga belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif objek pajak, namun letaknya strategis dan mempunyai potensi PBB yang pesat. 2. Sistem Pendataan Yang digunakan Dalam PKLM Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh pada tahun anggaran 2009 akan terus melanjutkan kegiatan Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka menyediakan Nilai Jual Objek PAjak (NJOP) yang berkualitas di tahun-tahun mendatang. Hal tersebut merupakan antisipasi terhadap perkembangan dan pertumbuhan wilayah perkotaan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, khususnya Kabupaten Aceh Barat, Aceh Jaya dan Nagan Raya. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh wilayah kerjanya meliputi kab. Aceh Barat, kab. Aceh Jaya dan kab. Nagan Raya yang telah memiliki Basis Data SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak) sejak tahun 1993 / 1994 baik berupa data atributik, maupun data grafis yang telah diterapkan dalam penetapan PBB hingga saat ini. Daerah Aceh Barat, Nagan Raya serta Aceh Jaya merupakan kota kecil di Indonesia, pertumbuhan ekonomi serta perkembangan perkotaannya tidak begitu pesat. Wilayah pedesaannya lebih luas dibanding perkotaan. Jumlah Populasi penduduknya sedikit. Masih banyak wilayah di pedesaan yang belum ditempati.


Sehingga perubahan dan peralihan kepemilikan, peruntukan tanah dan bangunan sangat jarang terjadi. Atas pertimbangan-pertimbanngan diatas maka alternatif kegiatan pendataan yang dipilih adalah Pendataan dengan Pengukuran Objek Pajak. Pengukuran Objek Pajak yaitu pendataan yang dilakukan pada daerah / wilayah yang hanya memiliki sket desa / kelurahan, sehingga belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif objek pajak, namun letaknya startegis dan mepunyai potensi PBB yang pesat. (http://www.layanan pajak.com) Yaitu melihat target dan realisasi Objek Pajak di desa-desa tertentu. Disamping memperbaiki / memutahirkan data sesuai dengan kondisi di lapangan saat ini, melalui kegiatan ini juga dapat meningkatkan kualitas NJOP-PBB dan meningkatkan penghasilan pajak dibagian PBB. Dan telah dibuktikan pendataan dengan cara pengukuran bisa menambah penerimaan Negara lebih besar.


3.

Lokasi yang dipilih dalam kegiatan pendataan dengan pengukuran objek pajak dan subjek pajak yaitu di kab. Aceh Barat adalah sebagai Berikut : Tabel 2 No 1

2

3

Kecamatan Kawai XVI

Pante Ceureumen

Panton Reu

Kelurahan Pasi Teungoh Tanjong Bunga Pasie Ara Pasie Kumbang Teladan Sawang Teubee Padang Sikabu Tegal Sari Krueng Beukah Gunong Tarok Suak Awe Babah Krueng Teplep Lhok Sari Sawang Rambot Lhok Guci Keude Suak Awe Meunuang Kinco Seumara Manjeng Pante Ceureumen Pulo Teungoh Gunong Mata Ie Lek-lek Gampong Baro Manggie

Keterangan

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh Pelaksanaan pendataan dengan pengukuran objek pajak di desa-desa yang direncanakan, telah memiliki administrasi pembukuan Pajak Bumi dan Bangunan hasil SISMIOP yang dilaksanakan pada tahun 1993.


4. Data Tentang Rencana pencapaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2008 Tabel 3

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Kelurahan Pasie Teungoh Tanjong Bunga Pasie Ara Pasie Kumbang Teladan Sawang Teubee Padang Sikabu Tegal Sari Krueng Beukah Gunong Tarok Suak Awe Babah Krueng Teplep Lhok Sari Sawang Rambut Lhok Guci Keude Suak Awe Meunuang Kinco Seumara Manjeng Pante Ceureumen Pulo Teungoh Gunong Mata Ie Lek-lek Gampong Baro Manggie

Objek Pajak Sebelum Rencana

295 188 206 269 85 292 258 196 162 94 168 224 122 196 231 87 384 209 254 218 505 133 170 281 296

450 450 525 550 400 550 575 375 400 375 400 475 350 400 500 400 600 400 450 475 650 350 400 425 450

Luas Banguna n (m2) 561,930 250 1,478,075 1,241 504,705 1,208 1,594,660 5,644 122,255 886,094 3,454 923,045 2,953 588,894 56 1,072,090 438 206,915 1,857 525,592 1,453,412 2,549 151,740 145 618,651 681,675 54 134,500 1,190,833 216 719,922 218 727,060 180 692,239 428 1,352,240 971,023 849,711 96 1,954,915 96 1,542,842 311 Bumi (m2)

Ke t

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh Dari gambaran data tersebut di atas, rencana pencapaian objek pajak sangat tinggi. Dan rencana pencapaian target tersebut sangat diharapakan tercapai. Agar dapat meningkatkan kualitas NJOP-PBB. Oleh karena itu ditetapkan terhadap desadesa tersebut diprioritaskan untuk diadakan pengukuran Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008/2009 berdasarkan basis data SISMIOP Cut Putri Isnaini : Sistem Pendataan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh, 2009.

5. Klasifikasi NJOP PBB Tahun anggaran 2008/2009 hanya diadakan Analisa dan penyempurnaan Zona Nilai Tanah (ZNT) untuk 25 Desa di Kabupaten Aceh Barat termasuk desa-desa yang diajukan dalam Rencana Kerja Pendataan Objek dan Subjek PAjak Bumi dan Bangunan 2008 6. Data Tentang Rencana Kenaikan Jumlah Objek Pajak Sebelum Pengukuran Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa yang menjadi sasaran pendataan melalui pengukuran di Kabupaten Aceh Barat untuk tahun 2008 adalah 25 desa yang terdapat di 3 kecamatan di kab. Aceh Barat tersebut. Adapun perincian masing-masing dan rencana peningkatan jumlah objek pajaknya yang menjadi sasaran pekerjaan pengukuran adalah sebagai berikut :


Tabel 4 Perkiraan Rencana Kenaikan Jumlah Objek Pajak, Luas Bumi, Luas Bangunan, dan Pokok Ketetapan Sebelum Pelaksanaan Pengukuran Objek Pajak dan Subjek Pajak Tahun 2008

No

Desa

Sebelum Pendataan Luas

Objek Pajak Sebelum

Rencana

Bumi

Bangunan

Pokok Ketetapan PBB

1

Pasie Teungoh

295

450

561,930

250

2

Tanjong Bunga

188

450

1,478,075

1,241

6,162,332

3

Pasie Ara

206

525

504,705

1,208

164,644

4

Pasie Kumbang

269

550

1,594,660

5,644

690,959

5

Teladan

85

400

122,255

6

Sawang Teubee

292

550

886,094

3,454

1,135,155

7

Padang Sikabu

258

575

923,045

2,953

1,180,596

8

Tegal Sari

196

375

588,894

56

214,249

9

Krueng Beukah

162

400

1,072,090

438

371,572

10

Gunong Tarok

94

375

206,915

1,857

11

Suak Awe

168

400

525,592

12

Babah Krueng Teplep

224

475

1,453,412

2,549

13

Lhok Sari

122

350

151,740

145

14

Sawang Rambot

196

400

618,651

15

Lhok Guci

231

500

681,675

16

Keude Suak Awe

87

400

134,500

17

Meunuang Kinco

384

600

1,190,833

216

570,628

18

Seumara

209

400

719,922

218

365,620

19

Manjeng

254

450

727,060

180

349,542

20

Pante Ceureumen

218

475

692,239

428

1,075,088

21

Pulo Teungoh

505

650

1,352,240

-

547,638

22

Gunong Mata Ie

133

350

971,023

-

305,269

23

Lek-lek

170

400

849,711

96

330,505

24

Gampong Baro

281

425

1,954,915

96

719,059

25

Manggie

296

450

1,542,842

311

625,713

21,505,018

21,394

Total

5,523

11,375

-

253,397

49,931

-

92,270 177,969

-

490,183 99,912 254,868

54 -

315,080 62,771

16,604,950

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh Cut Putri Isnaini : Sistem Pendataan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh, 2009.

Dari table di atas dapat diketahui jumlah Objek Pajak sebelum Pendataan berkisar 5,523 ; Target atau rencana Pencapaian Objek Pajak 11,375 ; Luas Bumi 21,505,018 ; Luas Bangunan 21,394 ; da jumlah Pokok Ketetapan PBB adalah sebesar 16,604,950.


7. Data Tentang Kenaikan Jumlah Objek Pajak Setelah Pengukuran Tabel 6 Perkiraan Rencana Kenaikan Jumlah Objek Pajak, Luas Bumi, Luas Bangunan, dan Pokok Ketetapan PBB Setelah Pelaksanaan Pengukuran Objek Pajak dan Subjek Pajak Tahun 2008 Objek Pajak No

Luas Bumi

Luas Bangunan

Pokok Ketetapan PBB

Desa Sebelum

Rencana

Realisasi

%

Sebelum

Realisasi

%

Sebelum

Realisasi

%

Sebelum

Realisasi

%

1

Pasie Teungoh

295

450

467

4

561,930

691,145

23

250

5,182

1,973

253,397

3,301,905

1,203

2

Tanjong Bunga

188

450

313

(30)

1,478,075

629,052

-57

1,241

2,519

103

6,162,332

4,725,193

(23)

3

Pasie Ara

206

525

416

(21)

504,705

2,171,655

330

1,208

3,870

220

164,644

3,329,906

1,922

4

Pasie Kumbang

269

550

440

(20)

1,594,660

1,469,352

-8

5,644

5,132

(9)

690,959

3,111,003

350

5

Teladan

85

400

107

(73)

122,255

67,941

-44

-

4,213

-

49,931

756,539

1,415

6

Sawang Teubee

292

550

497

(10)

886,094

2,433,961

175

3,454

9,695

181

1,135,155

4,377,730

286

7

Padang Sikabu

258

575

507

(12)

923,045

2,386,071

159

2,953

7,275

146

1,180,596

4,465,813

278

8

Tegal Sari

196

375

309

(18)

588,894

890,767

51

56

6,607

11,698

214,249

2,184,772

920

9

Krueng Beukah

162

400

233

(42)

1,072,090

580,405

-46

438

3,418

680

371,572

2,320,854

525

10

Gunong Tarok

94

375

117

(69)

206,915

392,212

90

1,857

2,520

36

92,270

827,224

797

11

Suak Awe

168

400

273

(32)

525,592

604,862

15

-

6,739

-

177,969

1,930,236

985

12

Babah Krueng Teplep

224

475

203

(57)

1,453,412

732,097

-50

2,549

3,037

19

490,183

1,435,303

193

13

Lhok Sari

122

350

205

(41)

151,740

258,419

70

145

1,330

817

99,912

1,449,444

1,351

14

Sawang Rambot

196

400

385

(4)

618,651

1,429,084

131

-

2,985

-

254,868

2,722,127

968

15

Lhok Guci

231

500

304

(39)

681,675

1,626,425

139

54

275

409

315,080

2,149,420

582

16

Keude Suak Awe

87

400

305

(24)

134,500

875,595

551

-

294

-

62,771

2,156,490

3,335

17

Meunuang Kinco

384

600

588

(2)

1,190,833

4,501,996

278

216

6,246

2,792

570,628

5,179,286

808

18

Seumara

209

400

464

(16)

719,922

2,904,649

303

218

3,131

1,336

365,620

4,013,429

998

19

Manjeng

254

450

410

(9)

727,060

1,633,942

125

180

4,970

2,661

349,542

2,898,889

729

20

Pante Ceureumen

218

475

403

(15)

692,239

1,173,907

70

428

14,239

3,227

1,075,088

4,297,741

300

21

Pulo Teungoh

505

650

597

(8)

1,352,240

2,597,298

92

-

5,266

-

547,638

2,392,196

337

22

Gunong Mata Ie

133

350

156

(55)

971,023

1,777,568

83

-

274

-

305,269

1,663,642

445

23

Lek-lek

170

400

424

6

849,711

5,378,637

533

96

2,505

2,509

330,505

4,521,693

1,268

24

Gampong Baro

281

425

440

4

1,954,915

4,025,632

106

96

2,685

2,697

719,059

4,692,322

553

25

Manggie

296

450

411

(9)

1,542,842

2,319,142

50

311

4,978

1,501

625,713

2,504,282

300

5,523

11,375

8,974

(21)

21,505,018

43,551,814

103

21,394

109,385

411

16,604,950

73,407,439

342

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh Cut Putri Isnaini : Sistem Pendataan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh, 2009.

Setelah dilakukan pendataan jumlah target objek Pajak yang tercapai adalah 8,974 ; Luas Bumi 43,551,814 ; Luas Bangunan 109,385 ; Pokok Ketetapan PBB 73,407,439. Penerimaan Negara tahun 2008 yaitu 73,407,439. Target penerimaan yaitu 16,604,950. Dapat dilihat penerimaan Negara melebihi target yang direncanakan. Keuntungan Negara berkisar 56,802,489.

B. Analisa Data Pada Tabel 4 diketahui jumlah Objek Pajak 5,523 ; target pencapaian Objek Pajak 11,375 ; Luas Bumi 21,505,018 ; Luas Bangunan 21,394 ; dan pokok ketetapan PBB 16,604,950. Setelah pendataan jumlah target Objek Pajak yang tercapai adalah 8,974 ; Luas Bumi 43,551,814 ; Luas Bangunan 109,385 ; Pokok Ketetapan PBB 73,407,439. Setelah dilakukan pendataan jumlah target objek Pajak yang tercapai adalah 8,974 ; Luas Bumi 43,551,814 ; Luas Bangunan 109,385 ; Pokok Ketetapan PBB 73,407,439. Penerimaan Negara tahun 2008 yaitu 73,407,439. Target penerimaan yaitu 16,604,950. Dapat dilihat penerimaan Negara melebihi target yang direncanakan. Keuntungan Negara berkisar 56,802,489. Dari kedua table diatas dapat dianalisa bahwa target yang dicapai melebihi target yang direncanakan. Hal ini dapat kita lihat dari perubahan table, dimana setelah pihak Fiskus mengadakan pendataan langsung ke lapangan untuk mengukur Cut Putri Isnaini : Sistem Pendataan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh, 2009.

kebenaran dari data yang diperoleh. Sehingga dapat dilihat jumlah objek pajak yang direncanakan melebihi target. Hal ini sangat menguntungkan bagi Negara, karena pemasukan yang direncanakan melebihi target. Dari data tersebut diatas juga dapat disimpulkan bahwa sistem pendataan dengan pengukuran bidang objek pajak dapat dilakukan dengan baik, sehingga dapat menambah penerimaan Negara dalam hal pajak bumi dan bangunan. Dari hasil penelitian penulis akan membahas tujuan dari penelitian yang disebutkan pada bab I : 1. Untuk mengetahui sistem pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh. System pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang digunakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh dalam hal judul yang dibahas penulis adalah Pendataan dengan Pengukuran. Karena diketahui dengan system ini pemasukan Negara lebih meningkat dibandingkan system lain. 2. Ingin mengetahui masalah-masalah apa saja yang dihadapati oleh fiskus di dalam melaksakan sistem pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan. System pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan sulit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena beberapa hal yaitu : a. Masih ada tanah (bumi) yang tidak jelas siapa pemilik dari tanah tersebut. Dan apabila pihak Fiskus telah mengeluarkan SPPT (surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), maka siapa yang akan membayar pajak terhutang atas lokasi Cut Putri Isnaini : Sistem Pendataan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh, 2009.

tanah yang telah dikenakan pajak tersebut tidak jelas juga. Sehingga akan menimbulkan pajak yang tertunda dan mengurangi pemasukan Negara. Maka sebaiknya pihak

Fiskus perlu untuk

membuat

suatu papan

pemberitahuan akan menyita tanah lokasi (Bumi) apabila pemilik tanah tersebut tidak melapor ke Kantor Pelayanan Pajak b. Didalam pelaksanaan pendataan ke lokasi kelurahan, para fiskus dibantu oleh Kepala Lurah atau Kepala Lingkungan setempat. Kendala yang sering dihadapi yaitu pada saat Fiskus ingin mendata lokasi, mereka (Kepala Lurah atau Kepala Lingkungan) tidak dapat turun serta ke lapangan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para Fiskus, maka mereka memberikan salah satu staf mereka sebagai perwakilan, sementara perwakilan mereka tidak dapat memberikan informasi yang lebih akurat. c. Hal lain juga pihak Fiskus tidak dapat bertemu Kepala Lurah atau Kepala Lingkungan setempat karena mereka bekerja pada kegiatan mereka masing – masing di Kantor mereka. d. Karena daeran pengukuran merupakan daerah yang pernah ditimpa bencana alam sehingga banyak tanah dan bangunan yang tidak terindentifikasi. 3. Ingin

mengetahui tingkat

kesadaran wajib

pajak

dalam melaksanakan

kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya tersebut.


Pemahaman dan Pengertian Wajib Pajak tentang Pajak Bumi dan Bangunan belum maksimal kerena beragamnya tingkat pendidikan di lingkungan masyarakat. Tetapi sebagian besar pada saat ini pengetahuan masyarakat mengenai Pajak Bumi dan Bangunan sudah meningkat dan sudah milai mengerti manfaat dan nilai dari PBB sehingga menyadari bahwa membayar PBB itu adalah merpakan kewajiban dari tiap Wajib Pajak. Untuk itu perlu peningkatan tertib administrasi perpajakan sehingga akan lebih mudah dalam kegiatan penetapan pajaknya maupun dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan antara lain : 1. Peningkatan Tertib Administrasi. Pada dasarnya pembentukan basis data dalam SISMIOP antara lain adalah bahwa seluruh objek pajak didata dan masing-masing bidang pajak diberi Nomor Objek Pajak (NOP), melalui NOP segala sesuatu yang berhubungan dengan objek pajak antara lain : a. Deskripsi tentang objek dan subjek pajak. b. Perubahan / mutasi objek dan subjek pajak c. Pembayaran / pelunasan pajak terhutang. d. Informasi lain untuk bahan analisa data e. Dan lain sebagainya Diharapkan dapat dimonitor dan atau diperoleh dengan cepat.


2. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat. Dengan dilaksanakan pemeliharaan basis data ini, diharapkan agar pengenaan PBB lebih sesuai dengan keadaan objek dan subjek pajak dilapangan. Akurasi data yang diperoleh dilapangan ini dapat meningkatkan dan lebih mencerminkan azas keasilan dalam pemungutan pajak. Disamping itu keakurasian data sangat penting peranannya dalam pelayanan kepada masyarakat. Data yang akurat dan didukung oleh pengolahan basis data yang terintregasi dengan bantuan computer SISMIOP dapat memberikan informasi dan hasil kelurahan atau desa yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan dengan cepay, tepat dan akurat. 3. Penigkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Pelayanan yang cepat dan memadai dalam rangka peningkatan dibidang perpajakan, diharapkan akan semakin mempermudah bagi masyarakat, khususnya wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan untuk memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan terutama hal pembayaran / pelunasan pajak terhutang. Dengan semakin mudahnya para wajib pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan melunasi hutang pajaknya maka diharapkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan semaki meningkat. Konskewensi logis dari peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, antara lain adalah semakin meningkatnya dana pembayaran yang tersedia, sehingga pemerintah akan dapat melaksanakan pembayaran dengan baik.


C. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pelaksanaan pendataan Objek PBB dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama yang berhubungan dengan program SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak). Berdasarkan Keputusan DJP No. Kep.-31/PJ.06/1994 ditetapkan bahwa SISMIOP tersebut terdiri dari 5 subsistem dan 5 unsur poko. Namun dalam kaitannya dengan pelaksanaan system pendataan, perlu diketahui sejauh mana hubungannya dan juga pengaruhnya dalam penetapan jumlah pajak. Kelima subsistem SISMIOP, yaitu : 1. Manajemen Basis Data Dalam hubungannya dengan sistem pendataan meliputi hal bagaimana memproses data awal secara efektif sehingga dapat memenuhi sasaran yaitu memepengaruhi penigkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. 2. Penilaian dan Pengenaan Hubungannya dengan pelaksanaan sistem pendataan yaitu mencakup hal bagaimana mengelompokkan data yang ada untuk dinilai objek pajaknya sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan sehingga tepat dalam penetapan jumlah pajak yang harus dibayar. 3. Produksi Alat Penagihan Dalam hubungannnya dengan sistem pendataan yaitu, bagaimana Fiskus menata / menghasilkan data yang sebenarnya sesuai antara yang dilaporkan dengan keadaan di lapangan sehingga apabila terhambat pembayarannnya Cut Putri Isnaini : Sistem Pendataan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh, 2009.

dapat diajdikan sebagai dasar penagihan yang dilampiri dengan surat lain yang berhubungan. 4. Pemantauan Penerimaan Hubungannya dengan pendataan yaitu pihak pendataan perlu memantau pembayaran dan penerimaan PBB untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pendataan tersebut telah berjalan dengan baik, sehingga wajib pajak berkenan melaksanakan kewajiban membayar pajak PBB sesuai dengan data Objek Pajak yang dimiliki yang telah ditetapkan berdasarkan klasifikasinya. 5. Perolehan dan Pemberian Informasi / Pelayanan Satu Tempat Dalam hal perolehan dan pemberian informasi / pelayanan satu tempat hubungannya dengan sistem pendataan yaitu bagaimana pihak Fiskus mampu menunjukkan informasi data yang sebenarnya apabila diminta, atau memberikan pelayanan kepada wajib pajak yang membutuhkan agar wajib pajak bersedia melaporkan data objek pajaknya sehingga meingankan pekerjaan pendata dalam mencek data yang belum masuk ataupun data yang masuk maupun keluar. Disamping itu 5 (lima) unsur pokok SISMIOP yang telah dikemukakan yang mempengaruhi system pendataan, yaitu: a. Nomor Objek Pajak Yaitu nomor yang dibuat sebagai identitas objek pajak untuk memudahkan dalam pengindentifikasian atau dalam membedakan objek pajak yang satu


dengan objek pajak yang lain sehingga dalam system pendataannya tidak terjadi tumpang tindih. b. Blok Hubungannya dengan pendataan yaitu untuk memudahkan dalam pelaksanaan pendataan terhadap suatu objek pajak, baik itu dalam administrasi data maupun untuk mengontrol pelaksanaan pendataan di lapangan, maka setiap objek pajak harus dibatasi oleh suatu blok, diman satu blok tersebut dirancang untuk dapat menampung kira-kira 200 objek pajak atau luas sekitar 15 ha untuk sector pedesaan dan 10 ha untuk sector perkotaan. c. Zona Nilai Tanah (ZNT) Hubungannya dengan system pandataan yaitu dalam hal pelaksanaannya, bahwa pendataan suatu wilayah objek pajak harus memperhatikan Zona Nilai Tanah (ZNT) sebagai zona geografis yang terdiri dari sekelompok objek pajak yang mempunyai nilai indikasi rata-rata (NIR) sama, yang dibatasi oleh batas penguasaan / pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi pemerintah dalam satu desa / kelurahan. d. Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) Pada dasarnya pelaksanaan pendataan berhubungan dengan proses penentuan klasifikasi suatu objek pajak baik itu bumi dan / atau bangunan sebagai dasar untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam penetapan jumlah pajak. Untuk itu Fiskus atau petugas pendataan memerlukan suatu daftar biaya komponen bangunan (DBKB) untuk memudahkan perhitungan perkiraan nilai Cut Putri Isnaini : Sistem Pendataan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh, 2009.

suatu bangunan berdasarkan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama, biaya komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan. e. Prgram Komputer Dalam suatu proses kegiatan dibutuhkan suatu system rancangan yang efektif dan efesien sehingga memudahkan dalam proses pelaksanaan. Begitu juga dengan pelaksanaan pendataan dalam upaya untuk melaksanakan kegiatan SISMIOP diperlukan suatu system operasi computer yang mampu mengintergrasikan kegiatan administrasi PBB mulai dari pembentukan basis data sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak. Sejauh hal tersebut yakni kelima subsistem dan kelima unsur pokok dapat berjalan dengan baik maka usaha untuk melaksanakan system pendataan dapat juga berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 1. Sistem Pendataan dengan cara pengukuran bidang objek pajak dapat berjalan dengan baik dan lancer sehingga dapat menambah penerimaan pajak bagi Negara. 2. Sistem pendataan dengan pengukuran dilakukan karena daerah yang menjadi lokasi pendataan mengalami banyak perubahan setelah terjadi bencana alam, seperti berubahnya batas desa / kelurahan, batas persil atau bidang objek pajak, jadi perlu diadakan pendataan ulang. 3. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak Negara yang bersifat kebendaan yang umumnya tidak memperhatikan keadaan wajib pajak tetapi hanya memperhatikan objek pajaknya saja. 4. Hasil penerimaan PBB sebagian besar diserahkan ke Pemerintah Daerah sebagai pendapatan daerah yang setiap tahun anggaran dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 5. Masih banyak jumlah Objek Pajak PBB, Luas Bumi dan Bangunan, yang belum terdaftar pada pendataan, hal tersebut dapat dilihat dilihat dari perkiraan kenaikan jumlah objek pajak, luas bumi dan bangunan setelah dilakukan pelaksanaan pengukuran objek pajak dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan. Cut Putri Isnaini : Sistem Pendataan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh, 2009.

6. Terjaringnya data objek pajak baru yang mengalami perubahan. 7. Kurangnya penyuluhan dari petugas pendataan dan penilaian dalam melakukan pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan

B. Saran 1. Dalam melaksanakan kegiatan pendataan, hendaknya pihak Fiskus harus lebih teliti dalam menyusun data-data yang ada serta perubahan atas objek pajak yang tidak dilaporkan subjek pajak, serta lebih meningkatkan koordinasi dengan Pemda dan Instansi yang terkait ; bila perlu petugas lapangan harus mengadakan pengecekan ulang atas data objek pajak yang sebenarnya. 2. Bagi subjek pajak agar tidak lagi komplain atas data objek pajaknya hendaknya melaporkan setiap adanya perubahan atas objek pajak yang dimilki sehingga pihak Fiskus tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pendataan dan penetapan jumlah pajak. 3. Untuk meningkatkan penerimaan PBB tersebut Fiskus perlu memberikan suatu pelayanan yang baik bagi subjek pajak dan penetapan jumlah pajak yang sesuai dengan data objek pajak yang dimiliki. 4. Dilakukan penyuluhan terhadap wajib pajak oleh Fiskus sebelum dilakukan pendataan dan penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.


DAFTAR PUSTAKA Mardiasmo., 2008, Perpajakan Edisi Revisi 2008, Andi, Yogyakarta. Markus, Muda., 2005 , Perpajakan Indonesia, Gramedia Pustaka Utama. Marsyahrul, Tony., 2005 , Pengantar Perpajakan, Gramedia Widiasarana Indonesia. Undang-undang No.12 Tahun 1994, Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Keputusan Menteri Keunangan RI No.83/KMK.04/2000, tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Keputusan Menteri Keuangan RI No.523/KMK.04/1998, tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.Kep-533/PJ/2000, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak http ://www.layanan pajak.com, tentang Sistem Pendataan Objek Pajak.


TUGAS AKHIR PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI TENTANG SISTEM PENDATAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEULABOH

Recommend Documents