TUGAS AKHIR. Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan Mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Akuntansi

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PEMBERIAN KREDIT PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) “KELUARGA TANI” DINAS PERTANIAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

TUGAS AKHIR Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan Mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Akuntansi

Oleh : SHINTA SEPTIANA DEWI F3309137

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012 commit to user

i


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PEMBERIAN KREDIT PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) “KELUARGA TANI” DINAS PERTANIAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK SHINTA SEPTIANA DEWI F 3309137

Objek penelitian ini adalah KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk. KPRI “Keluarga Tani” Dinas Petanian Daerah Kabupaten Nganjuk merupakan koperasi khusus Pegawai Negeri Sipil yang berada di Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk dengan kegiatan operasional utamanya adalah kredit uang maupun kredit barang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan sistem pengendalian intern pemberian kredit uang pada KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk telah memadai dan mengetahui beberapa kelebihan dan kelemahan dari sistem pengendalian intern pemberian kredit tersebut. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari hasil pengamatan langsung dari objek penelitian, dan data sekunder adalah data yang dikeluarkan oleh objek penelitian. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa kelebihan dan kelemahan dalam sistem pengendalian intern pemberian kredit pada KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk. Kelebihannya adalah sudah digunakannya dokumen bernomor urut tercetak, otorisasi dari pihak yang berwenang, dan telah diadakannya pencocokan fisik kekayaan dengan catatan akuntansi secara periodik. Sedangkan beberapa kelemahannya antara lain, kurangnya sumber daya manusia yang seharusnya menempati posisi bagian kredit, tidak diberikannya cuti untuk setiap karyawan. Berdasarkan hasil temuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemberian kredit pada KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk sudah baik. Adapun saran yang diberikan antara lain, penambahan karyawan pada bagian kredit dan diberikannya hak untuk mendapatkan cuti agar karyawan tidak merasakan kejenuhan dalam bekerja. Kata Kunci: KPRI “Keluarga Tani”, Sistem Pengendalian Intern, Pemberian Kredit commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

We are not alone..

Semua yang kita lihat dari pandangan kita, belum tentu itu yang sebenarnya.

Penulis persembahkan kepada: ALLOH SWT. Ibu’Q yang tercantik dan BapakQ yang terganteng yang palingQ saaayyaaaaaangg. Kakak-kakakQ yang ganteng, Mas Jhoni dan Mas Yudha. Kakak-kakak IparQ yang cantik, Mbak Awik dan Mbak Nurra. Calon keponakanQ. Sahabat-sahabat terbaikQ. Almamater. commit to user

v


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan anugerah-Nya kepada penulis sehingga penulis mampu menyusun Tugas Akhir (TA) ini dengan judul “Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Atas Pemberian Kredit Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk”. Segala puji bagi-Nya, yang dengan segala taufiq dan pertolongan-Nya semata, apapun wujud kepentingan, pasti dapat dilaksanakan dengan sempurna. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Akuntansi Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Penyususnan Tugas Akhir ini tidak lepas dari segala bentuk bantuan, dorongan, dari bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu tersusunnya Tugas Akhir ini : 1. Bapak Drs. Wisnu Untoro, M.S selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

2. Bapak Drs. Agus Budiatmanto, M.Si, Ak selaku Ketua Program Diploma III Akuntansi Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 3. Bapak Adi Firman Ramadhan, SE., M.Ak., Ak selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan. 4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu praktik dan teori selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 5. Seluruh tenaga administrasi (kepala bagian tata usaha, bagian pendidikan, bagian kemahasiswaan, bagian keuangan dan kepegawaian serta bagian umum dan perlengkapan) Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. 6. Bapak Ir. Istanto Winoto, MM selaku Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah berkenan memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan kegiatan magang kerja. 7. Bapak Sarno, SP selaku Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk. 8. Bapak Ir. Kusno Hariyanto, MMA selaku Ketua Pengurus KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabuapten Nganjuk yang telah memberikan bimbingan selama penulis melakukan kegiatan magang kerja.

commit to user

vii


digilib.uns.ac.id

9. Mbak Peni, Mbak Ika, serta pegawai Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi kepada penulis selama melakukan kegiatan magang kerja di KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk. 10. Kedua orang tua dan keempat kakak tersayang yang selalu memberikan restu, doa, semangat, dukungan, serta nasehat yang mendukung kepada penulis. 11. Teman-teman kos Nurul Fikri tercinta, Bunda Anik, Mamah Yayan, Tante Vita, Artha’yaank, Prilly April, Nadia, Yuli, Hani, Lita, terimakasih atas semuanya dan bersedia direpotkan. Aku akan merindukan kalian..  12. Buat “Peliharaan”ku, semoga slalu setia sama majikanmu yaa..hehee.. Amin..  13. Teman-teman cewek yang sudah bersedia direpotkan, Agsita, Agita, Ancilla, Susi Nurjanah, Sesa, Tika, Yudith, Ajeng, Qiqi’ Fa’In, dan yang lainnya,,trimakasih so much yaak..hehehee.. 14. Teman-teman cowok yang pernah direpotkan juga, Mz Dhika, Mz Hero, Semar, Hasbul, Ipin, Mz Kris, Satrio, dan mungkin masih ada yang lain,,trimakasih banyak dan aku gag akan lupa sama kebaikan kalian.. 15. Teman-teman angkatan 2009 lainnya yang “Awesome”, nice to be your friend, guys.. commit to user

viii


digilib.uns.ac.id

16. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Tugas Akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pihak yang memerlukan.

Surakarta,

Juni 2012

Penulis

commit to user

ix


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .................................................................................................

i

ABSTRAKSI ............................................................................................................. ii HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................... iii HALAMAN PENGESAHAN .................................................................................... iv KATA PENGANTAR ............................................................................................... v DAFTAR ISI .............................................................................................................. x DAFTAR TABEL ......................................................................................................xiii DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. xiv DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................................. xv DAFTAR SIMBOL.................................................................................................... xvi BAB I

PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM INSTANSI................... .................................. 1 1. Sejarah berdirinya KPRI “Keluarga Tani”..................................... 1 2. Lokasi KPRI “Keluarga Tani” ....................................................... 2 3. Tujuan Koperasi ............................................................................. 2 B. PERMODALAN .................................................................................. 3 C. KEANGGOTAAN... ............................................................................ 3 D. SISA HASIL USAHA .......................................................................... 6 E. STRUKTUR ORGANISASI................................................................ 8 F. DESKRIPSI JABATAN ...................................................................... 8 commit to user G. JENIS USAHA ..................................................................................... 13

x


digilib.uns.ac.id

H. SUSUNAN PENGURUS DAN PENGAWAS .................................... 14 I. LATAR BELAKANG MASALAH ..................................................... 15 J. PERUMUSAN MASALAH ................................................................ 19 K. TUJUAN PENELITIAN ...................................................................... 19 L. MANFAAT PENELITIAN .................................................................. 20 BAB II ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN A. TINJAUAN PUSTAKA................. ...................................................... 21 1. Pengertian Koperasi..... .................................................................. 21 2. Tujuan Koperasi................. ........................................................... 22 3. Fungsi Koperasi.......... ................................................................... 22 4. Prinsip Koperasi............ ................................................................ 23 5. Pengertian Kredit........ ................................................................... 24 6. Tujuan Kredit ................................................................................. 25 7. Unsur-unsur Kredit ........................................................................ 25 8. Prinsip-prinsip Kredit .................................................................... 26 9. Fungsi Kredit ................................................................................. 28 10. Pengertian Sistem dan Prosedur .................................................... 28 11. Prosedur Pemberian Kredit ............................................................ 29 12. Pengertian Sistem Pengendalian Intern ......................................... 30 13. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern ...................................... 32 B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1. Ketentuan Mengenai Pemberian Kredit......................................... 37 2. Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit ......................................... 40 commit to user

xi


digilib.uns.ac.id

C. EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN 1. Evaluasi SPI berdasar teori Mulyadi ............................................. 48 2. Evaluasi SPI berdasar teori Marshall B. Romney ......................... 50 BAB III TEMUAN A. KELEBIHAN ....................................................................................... 54 B. KELEMAHAN ………….................................................................... 55 BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN ..................................................................................... 57 B. SARAN ................................................................................................. 58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

commit to user

xii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL

I.1

Kepengurusan KPRI “Keluarga Tani” .............................................................. 2

I.2

Susunan Pengurus Lama KPRI “Keluarga Tani” ............................................. 14

I.3

Susunan Pengawas Lama KPRI “Keluarga Tani” ............................................ 14

I.4

Susunan Pengurus Baru KPRI “Keluarga Tani” .............................................. 15

I.5

Susunan Pengawas Baru KPRI “Keluarga Tani” ............................................. 15

I.6

Susunan Pegawai KPRI “Keluarga Tani”......................................................... 15

commit to user

xiii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

II.1 Struktur Organisasi KPRI “Keluarga Tani” ..................................................... 8 II.2 Bagan Alir Pengajuan Kredit ............................................................................ 43 II.3 Bagan Alir Persetujuan dan Penolakan Kredit ................................................. 44 II.4 Bagan Alir Pencairan Kredit............................................................................. 45 II.5 Bagan Alir Pencatatan Kredit ........................................................................... 46

commit to user

xiv


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan 2. Surat Permohonan Pengajuan Amprah 3. Formulir Asuransi 4. Bukti Kas Masuk dan Bukti Kas Keluar 5. Surat Pernyataan Tugas Akhir

commit to user

xv


digilib.uns.ac.id

DAFTAR SIMBOL

GAMBAR

KETERANGAN

Mulai / Selesai

Kegiatan Manual

Catatan

Dokumen

Keputusan

Keterangan

Arsip Permanen

Arsip Sementara Penghubung pada halaman yang berbeda Input data ke komputer Untuk Anggota Keluar ke sistem lain

commit to user

xvi


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT

INTERNAL CONTROL SYSTEM EVALUATION OF GIVING CREDIT FOR STATE OFFICER OF INDONESIA COOPERATION “KELUARGA TANI” DEPARTMENT OF AGRICULTURE, NGANJUK REGENCY SHINTA SEPTIANA DEWI F 3309137

The research object is State officer of Indonesia Cooperation (KPRI) “Keluarga Tani”, Department of Agriculture, Nganjuk Regency. KPRI “Keluarga Tani”, Department of Agriculture, Nganjuk Regency is special cooperation for state Officer working at Department of Agriculture Nganjuk Regency with the main operational activity is cash credit and goods credit. The goal of the research is to know whether the applying of Internal Control System in giving cash credit KPRI “Keluarga Tani” Department of Agriculture, Nganjuk Regency has been proper and to know some strenght and weaknesses from that system. This research had been performed by using observation method and interview. The kind of the data that used is primary data and secondary data. The primary data is the data that is from the result of direct observation to the research object, and the secondary data is the data that is given by the research object. From the evaluation result that has been done, the writer find some strenght and weaknesses in internal control system in giving credit in KPRI “Keluarga Tani” Department of Agriculture, Nganjuk Regency. The strenght is there is already used printed serial-number document, authorization from the authorized side, and there is a compatibility of physical properties with accountancy note periodically. In the other hand, the weaknesses are the lack of human resources that should place credit part position, there is no furlough for the employees. Based on the those results, it can be concluded that Internal control system of giving credit in Cooperation “Keluarga Tani” Department of Agriculture, Nganjuk Regency is generally fine. But there are some suggestions, for example, the adding of credit employees and the giving of right to have furlough so that the employees don’t feel saturation much in work. Keyword: KPRI “Keluarga Tani”, Internal Control System, Giving Credit. commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM INSTANSI 1. Sejarah Berdirinya KPRI “Keluarga Tani” Pada awalnya, tanggal 24 Januari 1979 diadakan pendirian Perkumpulan Koperasi Pegawai Negeri “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, oleh: a.

Bp. Ir. Bambang Irawan,

b.

Bp. Soeroto,

c.

Bp. Abdul Hamid,

d.

Bp. Djemari, dan

e.

Bp. Sumariyadi.

Selanjutnya, pada tanggal 27 Mei 1980 Koperasi ini disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Koperasi Propinsi Jawa Timur dengan Badan Hukum No. 4472 / BH / II / 1980. Namun pada tanggal 5 September 1996 Koperasi Pegawai Negeri Dinas Pertanian Keluarga Tani Kabupaten Dati II Nganjuk, dalam Rapat Anggota Khusus koperasi merubah dan mengesahkan Perubahan Anggaran Dasarnya. Rapat dihadiri 47 (empat puluh tujuh) orang anggota dari 50 (lima puluh) anggota. Dalam rapat tersebut nama Koperasi Pegawai Negeri “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Rakyat Kabupaten commit to user

1

2 digilib.uns.ac.id


Daerah Tingkat II Nganjuk berganti nama menjadi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “Keluarga Tani” Kabupaten Nganjuk. Adapun susunan kepengurusan dalam beberapa periode adalah: Tabel I.1 Kepengurusan KPRI “Keluarga Tani” Periode Periode 1997 – 1984 Periode 1985 – 1987 Periode 1988 – 1990 Periode 1991 – 1993 Periode 1994 – 1999 Periode 2000 – 2005 Periode 2006 – 2011 Periode 2012 – 2014

Ketua Pengurus Bp. Suroto Bp. Ir. Sumariadi S Bp. Moerjono Bp. Ir. Sumariadi S Bp. Ir. Wijono Bp. Rudju Lustamaji Bp. Ir. Kusno Hariyanto M.MA Bp. Agus Sulistyono

Sumber : KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk

2. Lokasi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk berada di selatan kota Nganjuk, yang beralamat di Jalan Anjuk Ladang No. 37 Kotak Pos 6 No. Telp / Fax : (0358) 321728 / (0358) 325874.

3. Tujuan Koperasi Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Keluarga Tani” Dinas Pertanian

Daerah

Kabupaten

Nganjuk

mempunyai

tujuan

yaitu

memajukan Kesejahteraan Anggota beserta keluarganya pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun commit to user tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat


3 digilib.uns.ac.id

yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945.

B. PERMODALAN Modal Koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri Koperasi berasal dari: 1. simpanan pokok sebesar Rp50.000,00, 2. simpanan wajib sebesar Rp50.000,00, 3. dana cadangan, 4. hibah dan atau sumabangan yang tidak mengikat (donasi). Sedangkan modal pinjaman Koperasi berasal dari: 1. anggota, 2. koperasi lainnya dan atau anggotanya, 3. bank atau lembaga keuangan lainnya, 4. penerbitan obligasi atau surat hutang lainnya, 5. sumber lain yang sah.

C. KEANGGOTAAN 1. Syarat Anggota Adapun syarat-syarat menjadi anggota KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut. a.

Anggota yang telah tercatat sebagai anggota di KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk adalah pegawai commit to user


4 digilib.uns.ac.id

(PNS, CPNS, Honorer) yang berada pada Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah, Sekretariat Bimasm BIPP, BBI, BPSB, PHP Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. b.

Bagi pegawai yang termasuk diatas dan belum menjadi anggota KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan secara tertulis menjadi anggota KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk dengan rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja masing-masing.

c.

Pegawai yang mengajukan permohonan menjadi anggota KPRI “Keluarga Tani” akan dibahas dan diputuskan dalam Rapat Pengurus dan Pengawas.

d.

Setelah diterima menjadi anggota KPRI “Keluarga Tani”, keanggotaannya dinyatakan sah apabila telah memenuhi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib serta dicatat dalam Buku Daftar Anggota Koperasi.

e.

Mereka yang dapat diterima menjadi anggota koperasi adalah pegawai Republik Indonesia beserta pensiunannya dalam Dinas Pertanian se-Kabupaten Nganjuk.

2. Hak dan Kewajiban Anggota a.

Keanggotaan dinyatakan sah jika telah memenuhi Simpanan Pokok dan dicatat dalam Buku Daftar Anggota Koperasi. commit to user

5 digilib.uns.ac.id


b.

Keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun dengan cara apapun.

c.

Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.

d.

Selain mereka yang tersebut diatas, perorangan yang ingin mendapatkan pelayanan dari Koperasi atau diperlukan oleh Koperasi dan ingin menjadi anggota, akan tetapi kurang memenuhi persyaratan Anggaran Dasar, dapat diterima menjadi Anggota Luar Biasa. Ketentuan tentang Anggota Luar Biasa ini akan diatur lebih lanjut dengan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Lainnya.

3. Berakhirnya Keanggotaan Koperasi a.

b.

Keanggotaan Koperasi berakhir karena: 1)

meninggal dunia,

2)

permintaan sendiri,

3)

diberhentikan sementara oleh Pengurus,

4)

diberhentikan oleh Rapat Anggota.

Anggota yang diberhentikan sementara oleh Pengurus berhak membela diri dalam Rapat Anggota guna memperoleh keputusan.

c.

Berakhirnya keanggotaan Koperasi sebagaimana disebut dalam poin (a) tersebut mulai berlaku sah pada penghapusan dalam Buku Daftar Anggota Koperasi. commit to user

6 digilib.uns.ac.id


d.

Akibat berakhirnya keanggotaan Koperasi sebagaimana tersebut dalam poin (a) tersebut, akan diatur dengan Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Lainnya.

D. SISA HASIL USAHA 1. Sisa

Hasil

Usaha

(SHU)

Koperasi

diperuntukkan:

30%Dana Cadangan, 5%

Dana Pendidikan,

10%

Dana Pengurus,

5%

Dana Kesejahteraan Karyawan,

5%

Dana Sosial,

45%

Anggota sebanding dengan jasa usahanya masing-masing,

dengan rincian: 25%

Untuk anggota menurut perbandingan jasanya dalam usaha Koperasi untuk memperoleh sisa pendapatan perusahaan.

20%

Untuk anggota menurut perbandingan simpanannya.

2. Dana Cadangan a. Penggunaan Dana Sosial diberikan kepada

anggota

yang

mengalami musibah, b. Yang termasuk musibah dalam poin (a), dan besarnya yang diberikan kepada anggota adalah sebagai berikut: commit to user

7 digilib.uns.ac.id


1) apabila anggota rawat inap di Rumah Sakit sedikitnya lima (5) hari, kepada yang bersangkutan diterimakan Rp 50.000, 2) apabila istri/suami anggota rawat inap di Rumah Sakit sedikitnya lima (5) hari, kepada yang bersangkutan diterimakan Rp 40.000, 3) apabila anak dari anggota rawat inap di Rumah Sakit sedikitnya lima (5) hari, kepada yang bersangkutan diterimakan Rp 25.000, 4) apabila anggota mengalami operasi berat, kepada yang bersangkutan diterimakan Rp 100.000, 5) apabila istri/suami anggota mengalami operasi berat, kepada yang bersangkutan diterimakan Rp 75.000, 6) apabila anak dari anggota mengalami operasi berat, kepada yang bersangkutan diterimakan Rp 50.000, 7) apabila anggota meninggal dunia, maka kepada ahli waris anggota yang bersangkutan diterimakan Rp 200.000, 8) apabila istri/suami anggota meninggal dunia, maka kepada ahli waris anggota yang bersangkutan diterimakan Rp 100.000, 9) apabila anak dari anggota meninggal dunia, maka kepada ahli waris anggota yang bersangkutan diterimakan Rp 75.000.

commit to user

8 digilib.uns.ac.id


E. STRUKTUR ORGANISASI ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

Rapat Anggota

Pengurus

Badan Pengawas

Pembina

Karyawan

Pertokoan

Simpan Pinjam

Gambar I.1 Struktur Oraganisasi KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk Sumber : KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk

F. DESKRIPSI JABATAN STRUKTUR ORGANISASI 1. Pembina Koperasi Pembina Koperasi terdiri dari: a.

Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk.

b.

Kepala

Dinas

Perindustrian

Perdagangan

Pertambangan dan Energi Kabupaten Nganjuk. c.

Koperasi Pusat Pegawai Negeri Kabupaten Nganjuk. commit to user

dan

Koperasi

9 digilib.uns.ac.id


Pembina Koperasi mempunyai tugas, yaitu memberi pengarahan, bimbingan, atau nasehat kepada Pengurus dan Pengawas koperasi demi kelancaran usaha dan perkembangan koperasi. 2. Anggota Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk adalah seluruh pegawai Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah menjadi anggota di Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Keluarga Tani” tersebut. Kekuasaan tertinggi koperasi terletak pada suara para anggotanya. 3. Rapat Anggota Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi dan merupakan pencerminan dari ide dan gagasan anggota yang telah disepakati bersama dalam mengatur dan mengelola Koperasi. Sehingga anggota mempunyai hak penuh terhadap Koperasi dan segala sesuatu harus berdasarkan pada Rapat Anggota. Adapun tujuan dari Rapat Anggota adalah: a.

menetapkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART),

b.

kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi,

c.

pemilihan,

pengangkatan,

dan

Pengawas, commit to user

pemberhentian

Pengurus

dan

10 digilib.uns.ac.id


d.

rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi serta pengesahan laporan keuangan,

e.

pengesahaan pertanggungjawaban Pengurus dalam melaksanakan tugasnya,

f.

pembagian Sisa Hasil Usaha,

g.

penggabung, pembagian, dan pembubaran Koperasi. Rapat Anggota yang dilaksanakan oleh KPRI “Keluarga Tani” Dinas

Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk, antara lain: a.

Rapat Anggota Tahunan Rapat

Anggota

Tahunan

adalah

Rapat

Anggota

yang

dilaksanakan dalam rangka tutup buku sebagai sarana untuk membahas pertanggung jawaban Pengurus. Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan setiap tahun pada bulan Pebruari. Dalam Rapat Anggota Tahunan ini membahas tentang semua kegiatan operasional koperasi tersebut dalam satu tahun berlalu dan pembagian SHU. Selain Rapat Anggota Tahunan, KPRI “Keluarga Tani” juga mengadakan Rapat Anggota Bulanan yang dilakukan sekitar bulan Nopember dan Desember di setiap tahunnya. Pada akhir periode kepengurusan Pengurus KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk, yaitu setiap tiga tahun sekali melakukan pergantian Pengurus lama dengan yang baru.

commit to user



b.

Rapat Rutin Pengurus dan Pengawas Rapat Rutin Pengurus dan Pengawas dilaksanan setiap akhir bulan. Dalam Rapat Rutin Pengurus dan Pengawas ini membahas tentang rencana kerja bulan selanjutnya. Selain itu, dalam Rapat Rutin Pengurus dan Pengawas ini juga membahas tentang realisasi pemberian pinjaman uang yang diajukan oleh para anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk.

4. Badan Pengawas Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditentukan dalam Anggaran Dasar. a.

Pengawas bertugas: 1)

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi,

2) b.

membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Pengawas berwenang: 1)

meneliti catatan yang ada pada koperasi,

2)

mendapatkan segala keterangan yang diperoleh,

3)

pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya kepada pihak ketiga. commit to user



5. Pengurus a. Ketua I 1) penanggung jawab secara umum, 2) koordinator Bidang Usaha. b. Ketua II 1) mewakili Ketua I, 2) bidang unit simpan pinjam. c. Sekretaris I 1) bidang Administrasi, 2) bidang Organisasi. d. Sekretaris II 1) bidang simpan pinjam. e. Bendahara I 1) bidang keuangan secara umum, 2) bidang usaha. f. Bendahara II 1) membantu bidang administrasi dan organisasi. g. Pembantu 1) membantu bidang usaha. 6. Karyawan Karyawan mempunyai tanggung jawab atas semua kegiatan yang terjadi pada jenis usaha KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk, yaitu: pertokoan dan simpan pinjam anggota. commit to user



G. JENIS USAHA Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk dalam kegiatannya mempunyai jenis usaha sebagai berikut: 1. Pertokoan Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk dalam kegiatan usahanya mempunyai jasa pertokoan. Barang dagang yang tersedia di KPRI “Keluarga Tani” tersebut berupa barang-barang konsinyiasi dari pihak luar dan beberapa jenis barang lainnya, seperti alat tulis kantor dan kebutuhan koperasi lainnya. Barang-barang tersebut bisa dibeli secara kredit maupun tunai. 2. Simpan Pinjam Selain usaha pertokoan, KPRI “Keluarga Tani” juga menyediakan jasa simpan pinjam bagi para anggota KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk tersebut. Bagi para anggota yang ingin mengajukan permohonan pinjaman uang pada KPRI “Keluarga

Tani”

ini

mempunyai

ketentuan

dalam

syarat

peminjamannya, yaitu 75% dari gaji anggota setelah dikurangi pinjaman-pinjaman pembayarannya

dari

dilakukan

lembaga/bank melalui

lainnya.

pemotongan

Dan gaji

angsuran karyawan.

Kebijakan bunga yang diberikan oleh KPRI “Keluarga Tani” adalah 1,8% dari sisa angsuran (bunga menurun). commit to user



H. SUSUNAN PENGURUS DAN PENGAWAS KPRI “KELUARGA TANI” Susunan Pengurus pada periode 2006-2011 adalah sebagai berikut: Tabel I. 2 Susunan Pengurus KPRI “Keluarga Tani” Jabatan Nama Ketua I : Ir. Kusno Hariyanto, MMA Ketua II : Agus Sulistyono Sekretaris I : Wibowo, SP Sekretaris II : Sri Atiningsih, SP Bendahara I : Yani, SP Bendahara II : H. Sudarmadji, SP Pembantu : Kukuh Indrayanto, SP Sumber : KPRI “Keluarga Tani” periode 2006-2011

Tabel I. 3 Susunan Pengawas KPRI “Keluarga Tani” Jabatan Nama Koordinator Pengawas : Sarno, SP Anggota Pengawas : Edy Setyono, SP Anggota Pengawas : Ir. Riyono Susilo Sumber : KPRI “Keluarga Tani” periode 2006-2011

Pada hari Kamis, tanggal 2 Pebruari 2012 KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk mengadakan Rapat Anggota Tahunan yang menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya adalah pergantian Pengurus dan Pengawas KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk yang baru, yaitu sebagai berikut:

commit to user



Tabel I. 4 Susunan Pengurus KPRI “Keluarga Tani” Jabatan Nama Ketua I : Agus Setyono Ketua II : Edy Setyono, SP Sekretaris I : Abdul Ghofur Sekretaris II : Kukuh Indrayanto, SP Bendahara I : Asnanto Bendahara II : Nurnaningsih Pembantu : V. Wasito Sumber : KPRI “Keluarga Tani” periode 2012-2014

Tabel I. 5 Susunan Pengawas KPRI “Keluarga Tani” Jabatan Nama Koordinator Pengawas : Ir. Riyono Susilo Anggota Pengawas : Sarno, SP Anggota Pengawas : Gunawan Sumber : KPRI “Keluarga Tani” periode 2012-2014

Tabel. I. 6 Susunan Pegawai KPRI “Keluarga Tani” Jabatan Nama Kasir : F. Ika R, S.Sos Akuntansi : Peni Wulandari, SE Sumber : KPRI “Keluarga Tani”

I. LATAR BELAKANG MASALAH Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai Badan Usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas commit to user kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.



Koperasi Pegawai Republik Indonesia sebagai wadah perjuangan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota perorangan beserta keluarganya pada khususnya dan pada mayarakat pada umumnya, dengan Organiasasi yang disusun secara bertingkat, mulai dari koperasi tingkat Primer sampai tingkat Induk dan merupakan satu kesatuan organisasi dan kekuatan ekonomi yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara satu dengan lainnya yang berperan dalam pembangunan Nasional. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, koperasi dapat melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sebagai salah satu ataupun satu-satunya kegiatan usaha yang dilakukannya. Kegiatan usaha simpan pinjam ini dilakukan dengan menghimpun dana dari anggota koperasi, kemudian menyalurkan kembali dana yang dihimpun tersebut kepada anggota koperasi bersangkutan atau menghimpun dana dari koperasi lain dan/anggotanya. Dalam hal perkreditan, KPRI tidak terlepas dari risiko kemacetan atau kegagalan kredit. Kegagalan tersebut dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor ekstern dan faktor intern. Kegagalan kredit yang disebabkan oleh faktor ekstern yaitu keadaan debitur (anggota yang mengajukan kredit) yang tidak memungkinkan untuk memberikan pinjaman atau kredit yang diberikan. Sedangkan kegagalan kredit yang disebabkan karena faktor intern yaitu kegagalan yang disebabkan oleh pihak KPRI itu sendiri, misalnya lemahnya sistem pengendalian intern pada KPRI tersebut. Agar koperasi dapat sesuai dengan tujuan dan cita-citanya, maka koperasi harus dikelola dengan manajemen yang baik dan benar, sehingga commit to user



koperasi diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan bagi para anggotanya. Oleh karena itu, perlu diperhatikan juga sistem pengendalian intern yang baik pula sesuai dengan kondisi koperasi yang diharapkan sehingga dapat menunjang kegiatan koperasi menjadi lebih baik. Sistem pengendalian intern mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengelolaan koperasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak terutama pengurus untuk mengawasi dan mengontrol usahanya agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan koperasi itu sendiri. Dengan demikian diharapkan tercapainya sasaran yang ingin dicapai dalam penerapan sistem pengendalian intern, yaitu: ketepatan data akuntansi, pengamanan harta perusahaan, meningkatkan efisiensi dan ketaatan kebijakan koperasi. Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk yang menjadi tempat Kuliah Magang Kerja penulis merupakan koperasi yang tebentuk dari perkumpulan karyawan di Dinas Pertanian Derah Kabupaten Nganjuk. Selain usaha pertokoan-baik penjualan tunai maupun non tunai-juga menyalurkan kredit berupa uang (modal) yang dibutuhkan untuk para anggotanya. Bidang usaha yang menjadi tolok ukur kekayaan KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk adalah bidang usaha simpan pinjam, khususnya dalam menyalurkan kredit berupa uang kepada anggotanya. Untuk

menghindari

hal-hal

yang

tidak

diinginkan,

misalnya

penyelewengan dana dalam pelaksanaan pemberian kredit, maka KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk harus benarcommit to user



benar dan teliti dalam memberikan kredit kepada para anggotanya. Untuk itu diperlukan adanya sistem pemberian kredit yang memadai agar dapat meminimalkan adanya risiko kredit yang ditimbulkan. Pada pelaksanaanya, KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk sudah mempunyai sistem dan prosedur yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan transaksi pemberian kredit. Pemisahan fungsi yang terdapat pada KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk sudah memadai dengan adanya fungsi kasir dan fungsi akuntansi, meskipun seharusnya terdapat pula fungsi kredit yang bertanggungjawab lebih atas transaksi kredit anggota. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis mengacu pada dua Tugas Akhir yang telah disusun oleh Sasingky (2011), yang berjudul “Evaluasi Sistem Pemberian Kredit Pada KPRI “Sejahtera P&K” Di Surakarta” dan Kuncoro (2011) yang berjudul “Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada PD. BKK Mojosongo Boyolali”. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis hanya membahas tentang pemberian kredit uang kepada anggota, tidak membahas lebih lanjut tentang pemberian kredit barang, karena anggota KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk mayoritas lebih banyak yang melakukan kegiatan kredit uang ini, sehingga jika terjadi sedikit kesalahan dalam sistem pengendalian internya, maka resiko yang akan didapat akan lebih besar pada kekayaan atau pendapatan KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk

commit to user



Untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian intern yang dijalankan dan ketentuan apa saja yang ditetapkan dalam permohonan kredit pada KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk, maka penulis membahas tentang masalah ini secara rinci sebagai bahasan dalam Tugas Akhir (TA) penulis yang berjudul: “EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PEMBERIAN KREDIT PADA KOPERASI

PEGAWAI

REPUBLIK

INDONESIA

(KPRI)

“KELUARGA TANI” DINAS PERTANIAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK”

J. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana prosedur dan sistem pemberian kredit pada anggota KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk? 2. Apakah penerapan unsur-unsur sistem pengendalian intern pada KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk sudah sesuai dan diterapkan dengan baik oleh KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk?

K. TUJUAN PENELITIAN Tujuan atas penelitian yang dilakukan adalah menemukan pemecahan atas permasalahan yang telah diuraikan di atas, yaitu sebagai berikut. commit to user



1.

Mengetahui bagaimana prosedur dan sistem pemberian kredit yang terdapat pada KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk.

2.

Untuk mengetahui apakah unsur-unsur sistem pengendalian intern pada KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk sudah sesuai dan terlaksana.

L. MANFAAT PENELITIAN Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut. 1. Bagi KPRI “Keluarga Tani” Dapat memberikan pertimbangan dan masukan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pemberian kredit yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam mengambil langkah yang tepat guna meningkatkan kebijakan dalam sistem pemberian kredit. 2. Bagi Pembaca Dapat

memberikan

beberapa

manfaat,

seperti

tambahan

pengetahuan, bahan informasi dan sebagai referensi bacaan dalam pembuatan tugas akhir di masa yang akan datang.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. TINJAUAN PUSTAKA 1. Pengertian Koperasi Pada Undang-Undang No. 25 tahun 1992 dalam Reksohadiprojo (1998: 1) menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Menurut Widiyanti (1990), koperasi berasal dara kata “co” atau “ko” dan “operation” atau “operasi” yang mengandung pengertian kerja sama untuk mencapai tujuan. Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara

kekeluargaan

menjalankan

usaha

untuk

mempertinggi

kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) adalah suatu badan yang beranggotakan para pegawai negeri yang bekerja untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mensejahterakan anggotanya.

commit to user

21



2. Tujuan Koperasi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dalam Reksohadiprojo (1998: 1) menyebutkan bahwa tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam SAK (1996: 27.1) menjelaskan bahwa keanggotaan koperasi Indonesia bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi. Melalui koperasi, para anggota ikut, secara aktif memperbaiki kehidupannya dan kehidupan masyarakat melalui karya dan jasa yang disumbangkan. Dalam usahanya, koperasi akan lebih menekankan pada pelayanan terhadap kepentingan anggota, baik sebagai produsen maupun konsumen. Kegiatan koperasi akan lebih banyak dilakukan kepada anggota dibandingkan dengan pihak luar. Oleh karena itu, anggota dalam koperasi, bertindak sebagai pemilik sekaligus pelanggan.

3. Fungsi Koperasi Dalam pasal 4 UU. No. 25 tahun 1992 dalam Sitio (2001: 20) menyebutkan bahwa fungsi koperasi adalah:

commit to user



a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokoguru. d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

4. Prinsip Koperasi Reksohadiprojo (1998: 1) menjelaskan bahwa prinsip koperasi ialah: a.

keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka,

b.

pengelolaan dilakukan secara demokratis,

c.

pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota,

d.

pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal,

e.

kemandirian. Akhirnya,

dalam

mengembangan

melaksanakan pula prinsip: commit to user

koperasi,

maka

koperasi



f.

pendidikan koperasi,

g.

kerja sama antar koperasi.

5. Pengertian Kredit Pada hakekatnya pengertian kredit itu sendiri mempunyai dimensi yang beraneka ragam dimulai dari kata " kredit" yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu : "Credere" yang berarti "kepercayaan" atau dalam bahasa latin "Creditum" yang berarti kepercayaan kebenaran. Menurut Muljono (1991: 9) pengertian kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilakukan pada jangka waktu yang disepakati. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara pihak bank dan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit adalah persetujuan atau perjanjian pinjaman yang dilakukan antara pihak kreditur dan pihak debitur dengan jangka waktu pembayaran dan jumlah bunga yang telah disepakati.

commit to user



6. Tujuan Kredit Adapun tujuan kredit menurut Suyatno (1992: 15), yaitu: a.

turut mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan,

b.

meningkatkan

aktivitas

perusahaan

agar

dapat

menjalankan

fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat, dan c.

memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya.

7. Unsur-Unsur Kredit Menurut Suyatno (1992: 14) menerangkan bahwa unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut: a.

Kepercayaan Keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan diterima kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

b.

Waktu Suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.

commit to user



c.

Degree of risk Suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari.

d.

Prestasi Objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa.

8. Prinsip-Prinsip Kredit Untuk melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat telah dikenal adanya prinsip 5C. Menurut Rachmat Firdaus (2004: 83) prinsip 5C tersebut terdiri dari: a.

Character (Kepribadian) Karakter berarti bahwa para peminjam adalah orang-orang yang dapat memegang teguh setiap perkataan mereka. Mereka harus memiliki kejujuran dan dapat dipercaya. Dan mereka akan melakukan segala sesuatu untuk membayar kembali pinjaman mereka baik hutang pokoknya maupun bunganya.

b.

Capacity (Kemampuan) Kapasitas digunakan untuk mengukur keuangan dan sejarah seseorang secara menyeluruh. Penilaian terhadap kapasitas ini dimaksudkan untuk menilai sampai sejauh mana hasil usaha (kemampuan) yang akan diperolehnya tersebut akan mampu untuk commit to user



melunasi pinjamannya tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara pihak koperasi dengan pihak peminjam. c.

Capital (Modal) Modal yang dimiliki oleh pengusaha di dalam perusahaannya sangatlah penting. Untuk pertimbangan tersebut, para pejabat koperasi akan lebih berkeyakinan untuk meminjamkan uangnya kepada orang-orang yang mempunyai kekuatan keuangan yang cukup kuat dibandingkan dengan mereka yang banyak berhutang. Apabila keuangan yang dimiliki mereka cukup baik, akan memberikan

gambaran

kelangsungan

usahanya

untuk

berkelanjutan dan juga dapat menjaga dalam menghadapi masalah keuanagan. d.

Condition of Economy (Kondisi Ekonomi) Situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lainlain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat dalam

kurun

waktu

tertentu

kemungkinan

akan

dapat

mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan (anggota) yang memperoleh pinjaman. e.

Collateral (Agunan) Agunan atau jaminan kebendaan merupakan salah satu pengamanan untuk pengembalian pinjaman bilamana pinjaman tersebut bermasalah dan macet. Oleh karena itu, peminjam uang diminta untuk memberikan agunan atau jaminan kebendaan atau commit to user



melengkapinya dengan perlindungan tambahan sebagai garansi untuk koperasi. Jika peminjam mengalami kesulitan dalam membayar kembali pinjamannya, maka jaminan tersebut akan dijual dan uang yang diperoleh dari hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi pinjamannya.

9. Fungsi Kredit Menurut Kasmir (2000) kredit dalam kehidupan perekonomian sekarang dan juga dalam perdagangan, mempunyai fungsi sebagai berikut: a.

meningkatkan daya guna barang,

b.

meningkatkan daya guna uang,

c.

meningkatkan peredaran lalu lintas uang,

d.

meningkatkan gairah usaha masyarakat,

e.

menstabilkan ekonomi,

f.

jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional, dan

g.

meningkatkan hubungan internasional.

10. Pengertian Sistem dan Prosedur Menurut Mulyadi (2001: 31) sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem commit to user



diciptakan untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau yang secara rutin terjadi. Sistem terdiri dari jaringan prosedur. Prosedur

adalah

suatu

urutan

kegiatan

klerikal,

biasanya

melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang (Mulyadi, 2001: 5). Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem adalah satu kesatuan unsur yang bekerja sama untuk menjalankan suatu tujuan tertentu. Sedangkan prosedur adalah suatu kegiatan atau tahapan-tahapan yang dilakukan oleh orang dalam suatu perusahaan dalam menjalankan suatu sistem.

11. Prosedur Pemberian Kredit Menurut Firdaus (2004) pengertian prosedur pemberian kredit adalah tahapan-tahapan yang dirancang oleh pihak Bank dengan maksud mempermudah calon debitur melaksanakan kredit, dimana tahapantahapan tersebut harus dilakukan oleh kedua belah pihak Bank maupun calon debitur dengan ketentuan yang berlaku. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur pemberian kredit adalah struktur atau tata cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Bank untuk mempermudah proses pemberian kredit kepada calon nasabah. commit to user



12. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Menurut Mulyadi (2001: 163) sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian intern tersebut menekan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Dengan demikian, pengertian pengendalian intern tersebut di atas berlaku baik dalam perusahaan yang mengolah informasinya secara manual, dengan mesin pembukuan, maupun dengan komputer. Tujuan dari sistem pengendalian intern adalah: a.

Menjaga kekayaan perusahaan: 1)

penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan,

2)

pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan kekayaan yang sesungguhnya ada.

b.

Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi: 1)

pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan,

2)

pencatatan transaksi yang terjadi di dalam catatan akuntansi.

c.

mendorong efisiensi,

d.

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. commit to user



Sedangkan menurut Romney (2004: 229) pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Penelitian Committee Of Sponsoring Organizations (COSO) dalam Romney (2004: 230) mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, pihak manajemen, dan mereka yang berada di bawah arahan keduanya, untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian dicapai dengan pertimbangan hal-hal berikut: a.

efektivitas dan efisiensi operasional organisasi,

b.

keandalan pelaporan keuangan,

c.

kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan COSO, pengendalian internal adalah proses karena hal tersebut menembus kegiatan operasional organisasi dan merupakan bagian internal dari kegiatan manajemen dasar. Dari definisi tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan suatu perusahaan untuk mengatur, menjaga, dan mengawasi semua kegiatan manajemen suatu perusahaan.

commit to user



13. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Unsur-unsur pokok sistem pengendalian intern menurut Mulyadi (2001: 163) adalah sebagai berikut. a.

Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini. 1)

Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan (misalnya pembelian). Setiap kegiatan dalam perusahaan memerlukan otorisasi dari manajer fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk menyimpan aktiva perusahaan. Fungsi akuntansi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan.

2)

Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.

b.

Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.

commit to user



Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.

c.

Praktik yang sehat dan melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah: 1) penggunaan pemakaiannya

formulir harus

bernomor

urut

tercetak

dipertanggungjawabkan

oleh

yang yang

berwenang. 2) pemeriksaan mendadak (surprised audit). 3) setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain. 4) perputaran jabatan (job rotation). commit to user



d.

Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Bagaimana pun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semua sangat tergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, beberapa cara berikut ini dapat ditempuh: 1)

seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya. Untuk memperoleh karyawan yang sesuai dengan tanggung jawab yang akan diterimanya, manajemen harus mengadakan analisis jabatan yang ada dalam perusahaan dan menentukan syarat-syarat yang dipenuhi oleh calon karyawan yang akan menduduki jabatan tersebut.

2)

pengembangan

pendidikan

karyawan

selama

menjadi

karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya. Menurut Romney (2004: 236) secara umum, prosedur-prosedur pengendalian termasuk dalam satu dari lima kategori berikut ini. a.

Otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai. Para pegawai melaksanakan tugas dan membuat keputusan yang mempengaruhi aset perusahaan. Oleh karena pihak manajemen kekurangan waktu dan sumber daya untuk melakukan supervisi setiap aktivitas dan keputusan, mereka membuat commit to user



kebijakan untuk diikuti oleh para pegawai, dan kemudian memberdayakan mereka untuk melaksanakannya. Pemberdayaan ini, yang disebut sebagai otorisasi (authorization), adalah bagian penting dari pengendalian dan prosedur organisasi.

b.

Pemisahan tugas. Pemisahan tugas yang efektif dicapai ketika fungsi-fungsi berikut ini dipisahkan: 1)

otorisasi. Menyetujui transaksi dan keputusan.

2)

pencatatan. Mempersiapkan dokumen sumber; memelihara catatan jurnal, buku besar, dan file lainnya; mempersiapkan rekonsiliasi; serta mempersiapkan laporan kinerja.

3)

penyimpanan.

Menangani

kas,

memelihara

tempat

penyimpanan persediaan, menerima cek yang masuk dari pelanggan, menulis cek atas rekening bank organisasi.

c.

Desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai. Desain dan penggunaan catatan yang memadai membantu untuk memastikan pencatatan yang akurat dan lengkap atas seluruh data transasksi yang berkaitan. Bentuk dan isinya harus dijaga agar tetap sesederhana mungkin untuk mendukung pencatatan yang efisien, meminimalkan kesalahan pencatatan, dan memfasilitasi peninjauan serta verifikasi. Dokumen-dokumen commit to user



yang mengawali sebuah transaksi harus memiliki ruang untuk otorisasi dan harus memiliki ruang untuk tanda tangan pihak penerima aset. Dalam rangka mengurangi kesempatan penggunaan dokumen untuk penipuan, dokumen harus diberikan nomor urut yang telah dicetak lebih dahulu, agar setiap dokumen dapat dipertanggungjawabkan.

d.

Penjagaan aset dan catatan yang memadai. Beberapa prosedur berikut ini menjaga aset pencurian, penggunaan tanpa otorisasi, dan vandalisme: 1)

mensupervisi dan memisahkan tugas secara efektif.

2)

memelihara catatan aset, termasuk informasi, secara akurat.

3)

membatasi akses secara fisik ke aset (mesin kas, lemari besi, kotak uang, dan akses terbatas ke safe deposit box kas, sekuritas, dan aset dalam bentuk surat-surat berharga).

4)

melindungi catatan dan dokumen (area penyimpanan tahan api, kabinet file yang terkunci, dan lokasi pendukung di luar kantor, merupakan cara yang efektif untuk melindungi catatan dan dokumen).

5)

mengendalikan lingkungan (perlengkapan komputer yang sensitif harus diletakkan dalam ruangan yang memiliki alat pendingin dan perlindungan dari api, yang memadai). commit to user



6)

pembatasan akses ke ruang komputer, file komputer, dan informasi.

e.

Pemeriksaan independen atas kinerja. Pemeriksaan internal untuk memastikan bahwa seluruh transaksi diproses secara akurat adalah elemen pengendalian lainnya yang paling penting. Pemeriksaan ini harus independen, karena pemeriksaan umumnya akan lebih efektif apabila dilaksanakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab atas jalannya operasi yang diperiksa.

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1. Ketentuan Mengenai Pemberian Kredit a.

Jenis Kredit KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk 1) Kredit Barang Selain penjualan secara tunai, KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk juga melayani penjualan barang milik koperasi sendiri maupun barang konsinyasinya secara kredit. Jangka waktu yang diberikan jika anggota melakukan pembelian secara kredit adalah tergantung besarnya harga barang yang akan di beli dan atas kesanggupan commit to user anggota yang melakukan pembelian kredit tersebut. Sebagai



contoh, seorang anggota membeli pakaian (barang konsinyasi) dengan harga Rp100.000,00 jika anggota tersebut ingin mengangsur pembayarannya, maka dengan kesanggupannya dan atas persetujuan dari karyawan, barang tersebut bisa di angsur selama dua kali pembayaran atau sesuai persetujuan dari kedua belah pihak. 2) Kredit Uang Selain penjualan barang, KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk juga melayani kredit uang bagi para anggotanya. Jangka waktu pembayaran angsuran kredit uang ini juga tergantung pada besarnya jumlah uang yang akan dipinjam oleh anggota dan atas persetujuan dari kedua belah pihak. Jangka waktu yang ditentukan oleh KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk adalah 5 (lima) kali untuk pinjaman jangka pendek, 10 (sepuluh) kali untuk pinjaman jangka menengah, dan 20 (dua puluh) hingga 40 (empat puluh) kali untuk pinjaman jangka panjang. Sebagai contoh, jika seorang anggota mengajukan pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 maka anggota tersebut bisa meminta angsuran selama 30 (tiga puluh) kali jika telah disetujui oleh pengurus.

commit to user



b.

Persyaratan Pengajuan Kredit Uang KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai beberapa persyaratan dalam pengajuan kredit uang bagi anggotanya, yaitu: 1) terdaftar sebagai anggota di KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk, 2) mengisi buku daftar pengajuan kredit, 3) mengisi formulir permohonan pinjaman, 4) gaji bersih yang diterima yaitu 75% setelah dikurangi pinjaman dan potongan lainnya, 5) jika masih mempunyai pinjaman, maka saldo maksimal pinjaman lama tersisa 40% atau telah melunasinya, 6) apabila pinjaman melebihi Rp5.000.000,00 maka anggota diwajibkan mengisi kuisioner asuransi.

c.

Ketentuan Mengenai Angsuran dan Bunga Kredit Untuk pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang pada KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk ini tidak dibedakan dalam pemberian suku bunga. Suku bunga yang diberikan oleh KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk adalah sebesar 1,8% dari sisa angsuran yang telah dibayarkan anggota (bunga menurun). commit to user



Apabila anggota yang sudah mempunyai tanggungan pinjaman sebelumnya

di

“KPRI

“Keluaraga

Tani”,

kemudian

ingin

mengajukan kembali pinjaman baru, maka anggota tersebut harus melunasi dahulu pinjaman yang sebelumnya, atau pinjaman baru akan dipotong sebesar angsuran yang belum terlunasi tersebut.

2. Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit a. Fungsi yang Terkait Adapun fungsi yang terkait dalam pemberian kredit pada KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut. 1) Pengurus a) pemberi keputusan realisasi pinjaman, b) mengotorisasi bukti-bukti pengajuan pinjaman, c) mengotorisasi hasil keputusan realisasi pinjaman. 2) Kasir a) membuat bukti kas keluar untuk pinjaman yang direalisasi, b) menerima pembayaran angsuran pinjaman. 3) Bagian Akuntansi a) menyelenggarakan

pencatatan

akuntansi

penerimaan maupun pengeluaran kas.

commit to user

terhadap



b. Dokumen yang Digunakan Dokumen yang digunakan dalam pemberian kredit pada KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut ini. 1)

Formulir pengajuan pinjaman.

2)

Formulir asuransi.

3)

Bukti kas keluar.

4)

Bukti kas masuk.

c. Catatan Akuntansi Catatan akuntansi yang digunakan dalam pemberian kredit pada KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut. 1) Jurnal Kas. 2) Jurnal umum. 3) Buku besar. 4) Buku angsuran pinjaman anggota. 5) Buku pengajuan pinjaman.

d. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem Jaringan prosedur yang membentuk sistem yang digunakan dalam pelaksanaan sistem pemberian kredit adalah sebagai berikut. commit to user



1) Prosedur pengajuan kredit. a) Anggota yang ingin mengajukan kredit datang ke bagian kasir dengan mengisi formulir pengajuan pinjaman dan mengisi buku pengajuan pinjaman. Dalam buku pengajuan pinjaman berisi nama pemohon, gaji bersih yang diterima, besar pinjaman, bulan realisasi yang diinginkan pemohon. b) Jika pinjaman anggota sebesar Rp5.000.000,00 atau lebih, anggota wajib mengisi formulir asuransi. c) Nama-nama pemohon pinjaman dalam buku pengajuan pinjaman akan dibahas pada rapat rutin pengurus yang diadakan setiap akhir bulan. 2) Prosedur persetujuan dan penolakan kredit. a) Jika 75% dari gaji bersih yang diterima calon debitur masih bisa dipotong untuk angsuran pinjaman di KPRI “Keluarga Tani”, maka pengurus akan merealisasikan pinjaman tersebut. Tetapi, jika gaji calon debitur tidak mencukupi untuk potongan angsuran, pengurus tidak akan merealisasikan pinjaman tersebut. b) Kasir menerima hasil keputusan rapat rutin pengurus yang telah diotorisasi dan menginformasikan kepada calon debitur, apakah permohonan pinjaman mereka dapat terrealisasi atau tidak. commit to user



3) Prosedur pencairan kredit. a) Kasir mengecek buku angsuran pinjaman anggota, jika debitur masih mempunyai tanggungan di KPRI “Keluarga Tani” maka pinjaman baru akan dipotong dahulu sebesar sisa pinjaman lama b) Debitur yang direalisasi, mendatangi KPRI “Keluarga Tani” untuk menerima uang pinjaman dan bukti kas keluar rangkap tiga bernomor urut tercetak yang telah diotorisasi bagian kasir dan bendahara. Lembar satu untuk debitur, lembar dua diarsip, dan lembar tiga untuk bagian akuntansi. 4) Prosedur pencatatan kredit. a) Bagian akuntansi menerima bukti kas keluar lembar tiga dari kasir dan mengarsipnya. b) Mencatat transaksi pencairan kredit ke dalam jurnal kas dan memasukkan data debitur ke dalam komputer. c) Kemudian bagian akuntansi juga mencatatnya ke dalam buku besar dan buku angsuran pinjaman anggota.

commit to user



e. Bagan Alir Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Kasir Mulai Menerima formulir pengajuan pinjaman dan mengecek buku pengajuan pinjaman yang diisi oleh anggota

Keterangan: FPP : Formulir Pengajuan Pinjaman

BPP

FPP

BPP : Buku Pengajuan Pinjaman

Mengecek kelengkapan isi

FA : Formulir Asuransi Kurang

Pinjaman Rp 5.000.000

FPP BPP

Lebih Mengisi formulir asuransi FA FPP

BPP

2 T T Gambar II.2 : Bagan alir pengajuan kredit commit to user

Dibahas di Rapat Rutin Pengurus



Pengurus

2 BPP Menganalisa gaji bersih anggota

Tidak 75% gaji bersih

Selesai

Ya Otorisasi BPP dan FPP BPP

T

FPP

1

Kasir menginformasi kan kepada anggota

Gambar II.3 : Bagan alir persetujuan dan penolakan kredit

commit to user



Kasir 1

1

BPP

FPP

Mengecek buku angsuran pinjaman anggota BAPA

Keterangan:

Pinjaman lama

BAPA : Buku Angsuran Pinjaman Anggota

Tidak

Menerima 100% pinjaman

Ada Dipotong sebesar sisa pinjaman lama

BKK : Bukti Kas Keluar

Membuat bukti kas keluar rangkap tiga

Anggota datang menerima uang

3 2 BKK 1

N

3

Untuk anggota

Gambar II.4 : Bagan alir pencairan kredit commit to user



Akuntansi 3 BKK 2 3 Mencatat transaksi ke jurnal umum Jurnal Kas

Input data ke komputer

Mencatat di buku besar

Buku Besar

Menambahkan nama peminjam ke dalam buku angsuran pinjaman anggota

BAPA

Selesai

Gambar II.5 : Bagan alir pencatatan kredit commit to user

N



C. EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN Berikut ini adalah evaluasi terhadap sistem pengendalian intern pemberian kredit pada KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk menurut Mulyadi dan Romney: 1. Evaluasi terhadap sistem pengendalian intern pada KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk berdasarkan teori Mulyadi: a.

Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggung Jawab Fungsional Secara Tegas. Struktur organisasi merupakan rerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksakan

kegiatan-kegiatan

pokok

perusahaan.

Untuk

melaksanakan kegiatan utamanya, KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian

Daerah

Kabupaten

Nganjuk

melakukan

pembagian

fungsional, yaitu: pemisahan fungsi kas terhadap fungsi akuntansi. Dengan adanya pemisahan fungsi tersebut, telah menunjukkan adanya penerapan unsur sistem pengendalian intern yang cukup baik, meskipun adanya kekurangan sumber daya manusia yang seharusnya mengisi fungsi kredit.

b.

Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan yang Memberikan Perlindungan yang Cukup terhadap Kekayan, Utang, Pendapatan, dan Biaya. commit to user



Dalam upaya untuk menjaga kekayaan perusahaan, setiap dokumen yang digunakan untuk transaksi pemberian kredit dan angsuran kredit di KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk harus mendapat otorisasi dari pihak yang berwenang dan bertanggung jawab. Dengan demikian sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga akan menjadi masukan yang handal bagi proses akuntansi. Dalam proses prosedur pemberian kredit pada KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk sudah baik, yaitu dengan adanya otorisasi dari Kasir dan Pengurus.

c.

Praktik yang Sehat dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Setiap Unit Organisasi. Praktik yang sehat ditinjau dari dokumen yang digunakan, maka KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian dapat dikatakan sudah memenuhi syarat sistem pengendalian intern yang baik karena dokumen yang digunakan sudah bernomor urut tercetak. Selain dokumen bernomor urut tercetak, Pengawas telah melakukan pemeriksaan mendadak untuk memeriksa secara langsung kegiatan pokok perusahaan. Secara periodik juga telah dilakukan pencocokan catatan antara bagian kas dengan bagian akuntansi untuk mencocokan jumlah pemberian dan angsuran kredit anggota. commit to user



d.

Karyawan yang Mutunya Sesuai dengan Tanggung Jawabnya. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien, meskipun sedikit unsur sistem pengendalian intern yang mendukungnya. Karyawan yang ada di KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk telah memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab yang diberikan (lihat Tabel I. 6).

2. Evaluasi terhadap sistem pengendalian intern pada KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk berdasarkan teori Romney: a.

Otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai Untuk menjaga keabsahan suatu transaksi perlu adanya otorisasi dari pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam setiap transaksi yang dilakukan dalam sebuah perusahaan. Dalam proses pemberian kredit di KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk, pihak yang memiliki wewenang dan bertanggungjawab telah melakukan otorisasi pada setiap transaksi. Misalnya, pada bukti kas masuk dan bukti kas keluar telah diotorisasi bagian kasir dan bendahara. Selain melakukan otorisasi pada prosedur pemberian kredit kepada anggota, Pengurus juga melakukan Rapat Rutin Pengurus yang membahas tentang keputusan pemberian kredit kepada anggota, dengan mempertimbangkan beberapa syarat, yaitu 75% dari gaji commit to user



bersih yang diterima oleh anggota masih bisa dipotong untuk angsuran pinjaman, ada atau tidaknya pinjaman lama oleh anggota, dan jumlah pinjaman yang diajukan. Kemudian bagian kasir membuat catatan akuntansi yang berkaitan dengan pemberian kredit, dan mengecek ada atau tidak adanya

pinjaman lama yang masih ditanggung oleh

anggota yang akan melakukan pinjaman baru, sedangkan pada bagian akuntansi melakukan pencatatan transaksi yang terkait.

b.

Pemisahan tugas Dengan adanya pemisahan tugas secara efektif maka merupakan hal yang sulit bagi seorang pegawai untuk melakukan kecurangan. Dalam menjalankan kegiatannya, KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk telah menerapkan unsur pengendalian intern, yaitu adanya pemisahan fungsi antara bagian kasir dan bagian akuntansi. Walaupun masih ada kekurangan dalam sumber daya manusia yang seharusnya ada untuk mengisi bagian kredit, tetapi pemisahan fungsi kasir dan fungsi akuntansi tersebut sudah cukup untuk mengurangi risiko terjadinya kesalahan dalam pencatatan atau terjadinya kecurangan.

c.

Desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai Untuk merekam transaksi-transaksi yang terjadi pada setiap perusahaan, diperlukan adanya dokumen-dokumen yang mampu commit to user



memasukkan semua informasi tentang transaksi tersebut. Desain dan penggunaan dokumen dan catatan yang tersedia di KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk sudah tepat untuk mendukung pencatatan setiap transaksi dengan efisien. Catatan akuntansi yang digunakan KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk dalam prosedur pemberian kredit antara lain, jurnal kas, jurnal umum, buku besar, buku angsuran pinjaman anggota, dan buku pengajuan pinjaman. Sedangkan dokumen yang digunakan antara lain, formulir pengajuan pinjaman, formulir asuransi, bukti kas keluar, dan bukti kas masuk.

d.

Penjagaan aset dan catatan yang memadai Setiap perusahaan pasti memiliki aset kekayaan yang bernilai tinggi. Aset-aset ini meliputi, perlengkapan, persediaan, dan aset yang paling penting pada perusahaan adalah informasi. KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk sudah baik dan memfokuskan keamanan dalam penjagaan aset, catatan, dan dokumen yang digunakan. Catatan dan dokumen tersebut disimpan dan diarsipkan menurut nomor urut tercetak dan tanggal transaksi yang tertulis pada catatan dan dokumen tersebut. Aset pada KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk disimpan pada almari brangkas. commit to user



e.

Pemeriksaan independen atas kinerja Pemeriksaan internal untuk memastikan bahwa seluruh transaksi diproses secara akurat adalah elemen pengendalian intern lainnya yang penting. Dalam praktiknya, KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk sudah tepat, karena adanya pemeriksaan yang independen (Pengawas) terhadap karyawan. Pemeriksaan ini bisa dilakukan setiap saat secara mendadak. Selain kinerja karyawan, catatan dan laporan akuntansi perusahaan juga dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Koperasi.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III TEMUAN

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sistem pengendalian intern pemberian kredit pada KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk, penulis menemukan beberapa temuan kelebihan dan kelemahan dalam sistem pengendalian intern pemberian kredit di KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk. Adapun beberapa kelebihan dan kelemahan dari sistem pengendalian intern pemberian kredit pada KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk, antara lain: A.

KELEBIHAN Sistem pengendalian intern pemberian kredit pada KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk memiliki beberapa temuan kelebihan, yaitu: 1.

Sudah adanya pemisahan fungsi dalam proses pemberian kredit pada KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk. Pemisahan fungsi tersebut terbagi atas: fungsi kasir dan fungsi akuntansi.

Dengan

adanya

pemisahan

fungsi

tersebut,

kecil

kemungkinannya untuk terjadi kesalahan. 2.

KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk sudah

menggunakan

dokumen

bernomor

urut

tercetak

serta

pemanfaatan tembusan terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Selain itu, otorisasi yang digunakan dalam dokumen sudah tegas. commit to user

54



Keuntungan dari penggunaan dokumen bernomor urut tercetak antara lain untuk menjamin semua transaksi yang terjadi telah dicatat oleh bagian akuntansi sesuai dengan nomor urut dokumen sehingga pemakaiannya harus dapat dipertanggungjawabkan serta dapat mempermudah pencarian dokumen bila dibutuhkan sewaktu-waktu. 3.

Setiap transaksi yang dilakukan sudah mendapatkan otorisasi dari pihak yang berwenang. Dengan adanya sistem wewenang yang tepat maka akan menjamin keandalan catatan akuntansi dan meminimalkan terjadinya penyimpangan serta memberikan perlindungan yang memadai bagi kekayaan perusahaan.

4.

Di KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatan akuntansinya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kekayaan organisasi

dan

mengecek

ketelitian

dan

keandalan

catatan

akuntansinya. 5.

Dalam praktiknya, Badan Pengawas pada KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk telah melakukan tugasnya secara baik, yaitu dengan diadakannya pemeriksaan independen secara mendadak.

B.

KELEMAHAN Berdasarkan hasil evaluasi sistem pemberian kredit pada KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk, penulis commit to user



menemukan beberapa temuan kelemahan dalam sistem pengendalian intern. Temuan kelemahan tersebut sebagai berikut. 1.

Karena keterbatasan karyawan pada KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk, maka fungsi yang ada pada KPRI “Keluarga Tani” hanya ada dua fungsi yaitu fungsi kasir dan fungsi akuntansi. Seharusnya pada KPRI “Keluarga Tani” terdapat fungsi kredit yang bertugas untuk lebih mempermudah dalam prosedur pemberian kredit kepada anggota.

2.

Tidak diberikannya hak cuti untuk setiap karyawan. Seharusnya setiap karyawan berhak mendapatkan cuti beberapa hari untuk mengurangi kejenuhan karyawan dalam bekerja dan mengurangi adanya penyelewengan. Karena dengan adanya cuti, maka akan terjadi perputaran tanggung jawab atau pekerjaan sementara, dari karyawan bagian lain yang menggantikan karyawan yang sedang cuti, sehingga karyawan yang menggantikan tersebut dapat mengungkap ada atau tidaknya penyelewengan pada bagian tertentu.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV PENUTUP

A.

KESIMPULAN Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan penulis mengambil kesimpulan bahwa pada sistem pemberian kredit di KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk sudah terdapat pemisahan fungsi kasir dan fungsi akuntansi, telah menggunakan dokumen bernomor urut tercetak serta pemanfaatan tembusan terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas, adanya otorisasi dari pihak yang berwenang, secara periodik telah dilakukan pencocokan fisik kekayaan dengan catatan akuntansinya, dan adanya pemeriksaan independen secara mendadak oleh Badan Pengawas Koperasi. Meskipun masih terdapat beberapa kelemahan, seperti keterbatasan karyawan yang seharusnya menduduki fungsi kredit yang bertugas untuk melayani pemberian kredit kepada anggota. Selain itu, tidak diberikannya hak untuk mendapatkan cuti bagi setiap karyawan.

commit to user

57



B.

SARAN 1.

Sebaiknya KPRI “Keluarga Tani” Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk bisa menambahkan atau menggeser jabatan seorang karyawan yang sudah ada dari bagian lain untuk ditugaskan sebagai fungsi kredit yang bisa membantu tugas dari fungsi kasir dalam pelaksanaan prosedur pemberian kredit kepada anggota.

2.

Hak untuk mendapatkan cuti pada setiap karyawan sebaiknya diberikan untuk beberapa hari agar setiap karyawan tidak jenuh dalam bekerja.

commit to user

TUGAS AKHIR. Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan Mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Akuntansi

Recommend Documents