TINGKAT PENGELOLAAN PAJAK HOTEL DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

TINGKAT PENGELOLAAN PAJAK HOTEL DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Manajemen Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh Melda Listiani NIM 6661120204

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYSA 2017

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO: “LOVE WHAT YOU DO AND DO WHAT YOU LOVE”

SKRIPSI INI KUERSEMBAHKAN UNTUK KEDUA ORANG TUAKU, ADIK-ADIK, DAN SAHABAT TERBAIK

ABSTRAK

Melda Listiani. NIM. 6661120204. Tingkat Pengelolaan Pajak Hotel Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I: Dr. Abdul Apip., M.Si dan Pembimbing II: Rahmawati., S.Sos., M. Si

Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yaitu Tingkat Pengelolaan Pajak Hotel Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan rendahnya kontribusi pajak hotel terhadap PAD karena masih banyak wajib pajak hotel yang tidak membayar pajak, kurangnya pengawasan serta terbatasnya sarana dan prasarana guna menunjang kinerja pegawai di Dinas Pendapatan daerah Pandeglang. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengelolaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif kuantitatif. Instrumen penelitian dalam penelitian ini menggunakan teori dari Mahmudi (2010:17) yang terdiri dari 4 dimensi, yaitu perluasan basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran pendapatan, peningkatan efisiensi administrasi pajak, transparansi dan akuntabilitas. Dalam analisa data menggunakan t-test satu sampel dimana hasil perhitungan t hitung -1,719 < t tabel 1,669 dan hasil perhitungan persentase diperoleh 62% dari nilai hipotesis 65% maka Ho diterima dan Ha ditolak. Sehingga hasil penelitian tingkat pengelolaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang masih kurang baik. Diharapkan Dispenda Pandeglang melakukan perluasan basis penerimaan dan terus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak guna memberikan kesadaran dalam membayar pajak.

Kata kunci: Pengelolaan, Pajak Hotel, Dinas Pendapatan Daerah

ABSTRACT

Melda Listiani. NIM. 6661120204. The Level Management of Hotel Taxes In The Department of Revenue Pandeglang. Study Public Administration. Faculty Of Social and Politic. University Of Sultan Ageng Tirtayasa. Supervisor I: Dr. Abdul Apip., M.Si and Supervisor II: Rahmawati., S. Sos., M. Si

In this research study focused namely Level Management of Taxes In the Department of Revenue Pandeglang. This research is motivated by the problems in the low contribution of hotel tax to PAD because there are many taxpayers who do not pay hotel taxes, lack of supervision and the limited facilities and infrastructure to support the performance of employees in the department of revenue Pandeglang. The purpose of this study is to determine the extent of tax management in the Department of Revenue Pandeglang. The method used in this research is using quantitative descriptive. The research instrument in this study using the theory of Mahmudi consisting of four dimensions, namely the expansion of the revenue base, control over revenue leakage, increase the efficiency of tax administration, transparency and accountability. In the data analysis using t-test one sample in which the calculation result t count -1,719 < t table 1,669 and the percentage calculation results obtained 62% of the value of 65%, the hypothesis Ho is accepted and Ha rejected. So that research results of tax management level in the Department of Revenue Pandeglang still not good. Expected Dispenda to expand the revenue base and continue to socialize to the taxpayer in order to bring awareness to the taxpayer for paying taxes.

Keywords: Management, Taxes, Department of Revenue

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat pertolongannya maka skripsi ini dapat terselesaikan serta shalawat dan salam dipanjatkan untuk Nabi Besar Muhammad SAW atas Rahmat-Nya sehingga penelitian ini mudah-mudahan dapat bermanfaat. Adapun penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat mengikuti ujian sarjana (S-1) dengan judul : “Tingkat Pengelolaan Pajak Hotel Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang”. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Maka peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada: 1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2. Dr. Agus Sjafari, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 3. Rahmawati, S.Sos, M.Si. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 4. Iman Mukhroman, S.Sos, M.Si Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 5. Kandung Sapto N., S.Sos, M.Si Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

i

6. Listyaningsih, S.Sos, M.Si Selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 7. Riswanda, Ph.D Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 8. Dr. Abdul Apip, M.Si Selaku pembimbing I skripsi yang senantiasa dengan sabar dan baik memberi kritik dan saran kepada peneliti 9. Rahmawati, S.Sos, M.Si Selaku pembimbing II skripsi yang senantiasa ramah, sabar dan baik dalam memberi bimbingan, kritik dan saran kepada peneliti 10. Semua Dosen dan Staff Program Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtaysa yang membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan. 11. Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Banten yang dengan sangat amat baik membantu peneliti dalam melakukan observasi dan pencarian data. 12. Seluruh Pegawai Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang yang senatiasa membantu peneliti dalam melakukan observasi, pencarian data, dan penelitian. 13. Kedua orang tuaku yang senantiasa memberikan do’a, kasih sayang dan perhatian yang tak terbalaskan. Terimakasih atas segala dukungan moril dan materiilnya yang telah diberikan selama ini. semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keberkahan dan kebaikan-kebaikan kepada mamah dan papap, Amin.

ii

14. Adikku Dicky dan Linda yang selalu menghiburku serta pamanku Tery yang selalu memberikan do’a serta dukungan. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan serta keberkahan kepada mereka. Amin. 15. Sahabat-sahabatku Fuji Lestari, Meuthia Reynaldi, Irma Fahmi, Epa Enjella, Lisna Fajrianti, Aryadatul Radiyah, yang sampai sekarang selalu memberikan semangat, motivasi dan pengertian dalam hidupku. 16. KKM 46, Crew Radio Paranti FM, Arcadia Famiglia, yang selalu memberikan dukungan serta menghiburku saat proses mengerjakan skripsi. 17. Syahravi Dewanda yang memberikan semangat dan motivasi saat proses mengerjakan skripsi. Semoga kebaikan selalu menyertai kita. Selain itu penulis menyadari banyak kekurangan yang dipaparkan dalam skripsi ini. oleh karena itu peneltii dengan segala kerendahan hati dan kelapangan dada bersedia menerima segala masukan baik itu saran maupun kritik yang dapat membangun dalam membuat karya lebih baik dan lebih bermanfaat lagi untuk kemudian hari.

Serang, Januari 2016 Penulis

Melda Listiani

iii

DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN ORISINALITAS LEMBAR PERSETUJUAN LEMBAR PENGESAHAN MOTTO DAN LEMBAR PERSEMBAHAN ABSTRAK ABSTRACT KATA PENGANTAR ............................................................................ i DAFTAR ISI .......................................................................................... iv DAFTAR TABEL ................................................................................. vii DAFTAR GAMBAR ........................................................................... viii DAFTAR DIAGRAM ............................................................................ ix BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah ..................................................................... 1 1.2 Identifikasi Masalah .................................................................... … 16 1.3 Rumusan Masalah ............................................................................. 17 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian ........................................................ 17 1.5 Sistematika Penelitian ..................................................................... 18 BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 2.1 Landasan Teori ............................................................................... 25 2.1.1 Teori Organisasi .................................................................... 25

iv

2.1.2 Manajemen Keuangan Daerah ................................................ 27 2.1.3 Konsep Pajak Daerah .............................................................. 36 2.1.3.1 Pengertian Pajak Hotel ......................................................... 39 2.1.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak ......................................... 40 2.1.3.3 Objek Pajak Hotel ................................................................ 41 2.1.3.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel ................................... 42 2.1.3.5 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel ............................... 43 2.1.3.6 Penetapan dan Cara Pemungutan Pajak Hotel ..................... 44 2.1.3.7 Klasifikasi Hotel ................................................................... 45 2.2 Penelitian Terdahulu ........................................................................ 49 2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian ....................................................... 51 2.4 Hipotesis Penelitian ......................................................................... 53 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Metode Penelitian ............................................................................ 54 3.2 Instrumen Penelitian ........................................................................ 54 3.3 .................................................................................................... Popul asi dan Sampel ................................................................................. 58 3.4 Tekhnik Pengolahan dan Analisa Data ........................................... 59 3.4.1 Uji Normalitas ....................................................................... 60 3.4.2 Uji Validitas .......................................................................... 61 3.4.3 Uji Reliabilitas ....................................................................... 62 3.4.4 Uji T-test ............................................................................... 63 3.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian .......................................................... 64

v

BAB IV HASIL PENELITIAN 4.1 Deskripsi Objek Penelitian ................................................................ 65 4.1.1 Kedudukan Struktur dan Organisasi ....................................... 66 4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dispenda Pandeglang ..................... 67 4.1.3 Visi dan Misi Dispenda Pandeglang ....................................... 68 4.1.4 Indentitas Responden Penelitian ............................................ 69 4.2 Pengujian Statistik ............................................................................. 73 4.2.1 Uji Validitas Penelitian ........................................................... 73 4.2.2 Uji Reliabilitas Penelitian........................................................ 76 4.2.3 Uji Normalitas Penelitian ........................................................ 77 4.3 Deskripsi Data ................................................................................... 78 4.4 pengujian Hipotesis Penelitian ........................................................ 118 4.5 Interpretasi Hasil Penelitian ............................................................ 121 4.6 Pembahasan ..................................................................................... 127 BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan ...................................................................................... 136 5.2 Saran ................................................................................................ 136 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

vi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Pandeglang ......................... 6 Tabel 1.2 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah ........ 7 Tabel 1.3 Jumlah Wajib Pajak Hotel di Pandeglang .................................... 9 Tabel 1.4 Rata-rata Hunian Kamar Hotel Diana ......................................... 12 Tabel 1.5 Tarif Rata-rata Kamar Hotel Diana ............................................. 13 Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen ..................................................................... 57 Tabel 3.2 Skor Pengikat Menggunakan Skala Likert ................................. 60 Tabel 3.3 Jadwal Penelitian.......................................................................... 64 Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas ....................................................................... 73 Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas .................................................................... 76 Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas ................................................................... 77 Tabe; 4.4 Nilai Kategori Dimensi ............................................................. 130

vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus Manajemen Pendapatan Daerah .................................. 32 Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran ................................................................ 52 Gambar 4.1 Kategori Instrumen ................................................................. 120 Gambar 4.2 Kurva Penerimaan ................................................................. 120 Gambar 4.3 Kategori Instrumen Dimensi 1 .............................................. 122 Gambar 4.4 Kategori Instrumen Dimensi 2 .............................................. 123 Gambar 4.5 Kategori Instrumen Dimensi 3 .............................................. 124 Gambar 4.6 Kategori Instrumen Dimensi 4 .............................................. 125

viii

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1 Responden Jenis Kelamin ................................................................ 70 Diagram 4.2 Responden Tingkat Pendidikan.........................................................71 Diagram 4.3 Responden Status ..............................................................................72 Diagram 4.4 Tanggapan Responden Tenrhadap Kesesuaian Hasil Penerimaan Pajak dengan Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Pandeglang ..........79 Diagram 4.5 Tanggapan Responden Terhadap Kesesuaian Penerimaan Pajak Hotel dengan Target yang ditetapkan oleh Dispenda Pandeglang ...80 Diagram 4.6 Tanggapan Responden Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel di Dispenda Pandeglang .........................................................81 Diagram 4.7 Tanggapan Responden Terhadap Pendataan yang Dilakukan kepada Wajib Pajak Hotel Di Dispenda Pandeglang ...................................82 Diagram 4.8 Tanggapan Responden Terhadap Strategi Dispenda Pandeglang Dalam Menjaring Wajib Pajak .........................................................83 Diagram 4.9 Tanggapan Responden Terhadap Kesesuaian Tarif Pajak dengan Perda Pajak Daerah Pandeglang.......................................................85 Diagram 4.10 Tanggapan Responden Tentang Kesesuaian Wajib Pajak dalam Membayar Pajak dengan Tarif Pajak yang Ditetapkan ..................86 Diagram 4.11 Tanggapan Responden Tentang Proses Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pegawai yang Ditugaskan ke Lapangan .......................87 Diagram 4.12 Tanggapan Responden Terhadap Upaya yang Dilakukan Dispenda Pandeglang Dalam Peningkatan Pendapatan Bidang Pajak Hotel .88

ix

Diagram 4.13 Tanggapan Responden Terhadap Perhitungan Potensi Pajak Hotel yang Dilakukan Oleh Dispenda Pandeglang ..................................89 Diagram 4.14 Tanggapan Responden Terhadap Inventarisasi Hotel yang Dilakukan Oleh Dispenda Pandeglang ..........................................90 Diagram 4.15 Tanggapan Responden Terhadap Pemeriksaan Jumlah Wajib Pajak Hotel Di Pandeglang .......................................................................91 Diagram 4.16 Tanggapan Responden Terhadap Penyederhanaan Sistem Akuntansi di Dispenda Pandeglang ..................................................................92 Diagram 4.17 Tanggapan Responden Terhadap Kemudahan Sistem Akuntansi Penerimaan Daerah yang Digunakan Dispenda Pandeglang .........93 Diagram 4.18 Tanggapan Responden Terhadap Pemahaman Sistem Akuntansi yang Digunakan Oleh Dispenda Pandeglang ..................................94 Diagram 4.19 Tanggapan Responden Terhadap Pemberian Penghargaan Untuk Wajib Pajak Hotel yang Taat Membayar Pajak ..............................95 Diagram 4.20 Tanggapan Responden Terhadap Kesesuaian Sanksi yang Diberikan Kepada Wajib Pajak yang Lalai Membayar Pajak .........96 Diagram 4.21 Tanggapan Responden Terhadap Upaya Dispenda Pandeglang Dalam Melakukan Sosialisasi Pajak ...............................................97 Diagram 4.22 Tanggapan Responden Terhadap Proses Pelaksanaan Pengawasan Terkait dengan Pemberian Sanksi Kepada Wajib Pajak Yang Lalai Membayar Pajak..............................................................................98 Diagram 4.23 Tanggapan Responden Terhadap Pengawasan yang Dilakukan

x

Aparatur Dispenda Pandeglang Terhadap Wajib Pajak Hotel Dalam Melakukan Perhitungan Pajak Hotel ...............................................99 Diagram 4.24 Tanggapan Responden Terhadap Proses Pemberian Sanksi Untuk Wajib Pajak Yang Mangkir Dalam Tanggung Jawabnya Membayar Pajak ..............................................................................................100 Diagram 4.25 Tanggapan Responden Terhadap Sistem Pelatihan Pegawai Dispenda Dalam Usaha Pengembangan Keahlian .......................101 Diagram 4.26 Tanggapan Responden Terhadap Kesesuaian Program Pelatihan yang Diberikan Kepada Pegawai Dispenda ..................................102 Diagram 4.27 Tanggapan Responden Terhadap Proses Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Program Pelatihan Bagi Pegawai Dispenda ..................103 Diagram 4.28 Tanggapan Responden Terhadap Pemberian Sanksi Kepada Aparatur yang Tidak Mengikuti Program Pelatihan .....................104 Diagram 4.29 Tanggapan Responden Terhadap Usaha Dispenda Pandeglang Dalam Memperbaiki Prosedur Administrasi Pembayaran Pajak ..105 Diagram 4.30 Tanggapan Responden Tentang Sosialisasi yang Dilakukan Dispenda Pandeglang Terhadap Wajib Pajak Perihal Tata Cara Pemungutan Pajak ........................................................................106 Diagram 4.31 Tanggapan Responden Terhadap Cara Yang Dilakukan Dispenda Pandeglang dalam Melakukan Penagihan Kepada Wajib Pajak Hotel di Pandeglang .....................................................................107

xi

Diagram 4.32 Tanggapan Responden Terhadap Strategi yang Dilakukan Dispenda Pandeglang Dalam Melakukan Pengelolaan Pajak Hotel .............108 Diagram 4.33 Tanggapan Responden Tehadap Penggunaan Teknologi yang Dapat Menunjang Dalam Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pajak Hotel di Pandeglang ...............................................................................109 Diagram 4.34 Tanggapan Responden Terhadap Kualitas Sarana Teknologi yang Tersedia Dalam Melaksanakan Tugas Pekerjaan di Dispenda Kabupaten Pandeglang ..................................................................110 Diagram 4.35 Tanggapan Responden Terhadap Kesesuaian Jumlah Pegawai yang Ada Dengan Kebutuhan Pekerjaan di Dispenda Pandeglang ......111 Diagram 4.36 Tanggapan Responden Terhadap Kesesuaian Jabatan atau Bidang Pekerjaan yang Di Emban Pegawai Dispenda Pandeglang Dengan Keahlian yang Dimiliki .................................................................112 Diagram 4.37 Tanggapan Responden Terhadap Keahlian Pegawai Bidang Pendapatan Pajak Dispenda Pandeglang dalam Menguasai Bidang Pekerjaannya .................................................................................113 Diagram 4.38 Tanggapan Responden Terhadap Kinerja Pegawai Dibidang Pendapatan Dispenda Pandeglang yang Menangani Pajak Hotel 114 Diagram 4.39 Tanggapan Responden Terhadap Kompensasi yang Diberikan Kepada Aparatur Pemungut Pajak di Dalam Melaksanakan Sistem Penilaian Kepuasan Wajib Pajak ................................................115 Diagram 4.40 Tanggapan Responden Terhadap Kesesuaian Kompensasi yang

xii

Diberikan Kepada Aparatus Pajak Dengan Kinerja Pegawai ......116 Diagram 4.41 Tanggapan Responden Terhadap Kesesuaian Penyetoran Pajak Hotel Ke Kas Daerah Dengan Peraturan Yang Tertera Di dalam Perda Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah......................117

xiii

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Otonomi

daerah

dilaksanakan

guna

menjadikan

penyelenggaraan

pemerintahaan di daerah lebih baik dan lebih terorganisir. Pelaksanaan otonomi daerah menitik beratkan kepada daerah kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahaan dan kepentingan masyarakat

setempat

sesuai

dengan

peraturan

perundangan-undangan.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah maka tentu saja mekanisme pengelolaan pemerintahaan khususnya bagi daerah akan mengalami perubahan-perubahan yang mendasar. Pelaksanaan otonomi daerah tentu saja menjadikan adanya penyerahan berbagai kewenangan dari pusat ke daerah dan disertai pula dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting di setiap daerah tentunya biasa dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana terdapat komponen penerimaan yang berasal dari pajak daerah. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan

2

harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. Pemerintah daerah dapat menetapkan dan memungut berbagai jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki di daerah tersebut. Pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menetapkan jenis pajak apa saja yang dapat dipungutnya. Namun tentu saja pemerintah daerah harus benar-benar melakukan pengamatan terhadap daerahnya, dimana dalam melakukan penentuan jenis pajak yang akan dipungut tentunya harus sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Pemerintah daerah tentu saja

terus

berusaha dalam melakukan

pembangunan dengan cara mengumpulkan dana guna menunjang pembangunan yang ingin dilakukan. Tentu saja dana yang dibutuhkan untuk melakukan pembangunan tersebut ada yang berasal dari pemerintah pusat dan dari masyarakat. Salah satu cara dalam mengumpulkan dana untuk melakukan pengelolaan Negara dan melakukan pembangunan tentu saja dari pajak yang dipungut dari para wajib pajak. Pajak merupakan salah satu cara yang potensial untuk melakukan pembangunan dan harus terus dioptimalkan agar pendapatan yang didapat terus meningkat dan dalam melakukan pendanaan untuk pengelolaan Negara pun akan semakin lancar. Tersedianya sumber-sumber pembiayaan yang memadai merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan. Berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu.

3

Sumber pendapatan daerah bisa berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dilihat dari sumber-sumber pendapatan tersebut, pajak merupakan sumber pendapatan yang memiliki potensi tinggi untuk menambah pemasukan ke dalam pendapatan asli daerah. Jadi sebenarnya pemerintah daerah lah yang seharusnya pintar dalam mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di daerahnya. Secara keseluruhan mekanisme pendanaan atau pembiayaan untuk negara melalui pembayaran pajak, mekanismenya terus berputar antara masyarakat yang membayar pajak lalu dihimpun oleh pemerintah untuk digunakan sebagai sumber pembiayaan keperluan pemerintahaan dan dipergunakan untuk memfasilitasi sarana dan prasarana masyarakat. Jadi pajak yang dipungut oleh pemerintah sebenarnya akan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk pembangunanpembangunan, sarana untuk dipergunakan dan dinikmati oleh masyarakat. Semua wajib pajak apabila taat membayar pajak tentunya akan mempermudah pemerintah

dalam

melakukan

pembangunan

yang

diperuntukkan

untuk

kesajahteraan rakyat, karena apabila semua ikut berpartisipasi dana yang dibutuhkan untuk melakukan pembangunan pun tentunya akan mudah terkumpul khusunya dalam konteks ini dari sektor pajak, dimana pajak seharusnya memiliki kontribusi yang besar dalam menambah pemasukan. Pelaksanaan

pemungutan

pajak

daerah

dilaksanakan

oleh

Dinas

Pendapatan Daerah yang berpedoman pada peraturan daerahnya masing-masing. Di Kabupaten Pandeglang pelaksanaan pemungutan pajak dilaksanakan oleh

4

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang yang diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011, dimana pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang mengelola 11 jenis pajak, yaitu: 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Parkir 7. Pajak Air Bawah Tanah 8. Pajak Sarang Burung Walet 9. Pajak Bumi dan Bangunan 10. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 11. Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan Salah satu jenis pajak tersebut menjadi bahasan dalam penelitian ini, yakni pajak hotel. Dilihat dari keadaan di Kabupaten Pandeglang tentunya tidak bisa dipungkiri bahwa Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pariwisata yang sangat menarik. Potensi pariwisata yang sangat bagus tersebut menjadikan banyaknya penginapan yang muncul berkembang di Kabupaten Pandeglang seperti Hotel, Cottage, pondok, Motel, Wisma, Villa, Losmen, dan rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 10 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Beberapa tempat penginapan tersebut tentunya berkontribusi dalam menambah pemasukan

5

pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Pandeglang, dan dapat diketahui pula bahwa pajak hotel merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membantu dalam menambah pemasukan pendapatan asli daerah dan membiayai penyelenggaraan pemerintahaan daerah serta pembangunan daerah. Pajak Hotel Kabupaten Pandeglang itu sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Kabupatan Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011. Peraturan mengenai pajak hotel ini dibuat agar dalam melakukan pemungutan pajak hotel menjadi lebih jelas. Pajak hotel di Kabupaten Pandeglang tentunya menjadi salah satu penyumbang kontribusi dana pembangunan dan keperluan lainnya di daerah Pandeglang itu sendiri. Maka pajak hotel perlu benar-benar diperhatikan baik dalam pendataan dari setiap hotel yang menjadi wajib pajaknya, dan juga harus diperhatikan dari segi pengawasan dalam pemungutan pajak itu sendiri. Apabila dalam pemungutan pajak hotel ini berjalan dengan baik, tidak ada wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak hotel maka tentu saja kontribusi pajak hotel ini terhadap PAD akan semakin besar. Apabila kontribusi pajak hotel itu besar dikarenakan kepatuhan para wajib pajak dalam membayar pajak, maka pemerintah itu sendiri akan semakin mudah melakukan pembiayaan untuk pembangunan, setidaknya kontribusi pajak hotel besar terhadap pendapatan daerah maka tentunya akan sangat membantu dalam hal pendanaan untuk pembangunan daerah Pandeglang itu sendiri. Pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai pajak hotel, maka untuk semakin jelasnya mengenai fluktuatif pendapatan dari pajak hotel di Kabupaten Pandeglang, berikut data yang dapat dilihat untuk membandingkan

6

pendapatan pajak hotel di Kabupaten Pandeglang dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Tabel 1.1 Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 s/d 2015 Jenis Pajak

Pajak Hotel

Tahun

Target

Realisasi

2011

472,384,000.00

498,660,420.00

2012

450,000,000.00

932,658,187.00

2013

543,860,394.00

587,036,014.00

2014

681,700,000.00

1,712,636,145.00

2015

2,022,500,000.00

2,843,148,211.00

Sumber: Dispenda Kabupaten Pandeglang, 2016 Data dalam tabel tersebut merupakan data perkembangan pajak hotel di Kabupaten Pandeglang selama 5 tahun, yakni dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pandeglang terlihat mengalami fluktuasi, terbukti dengan adanya penurunan pendapatan dari tahun 2012 ke tahun 2013. Dapat dikatakan bahwa potensi pajak hotel di Kabupaten Pandeglang itu sangat bagus, mengingat Kabupaten Pandeglang merupakan daerah pariwisata, dimana banyak sekali tempat wisata yang tentunya berdampak terhadap perkembangan tempat penginapan di sekitar daerah pariwisata tersebut. Di Kabupaten Pandeglang itu sendiri, sudah banyak berdiri tempat penginapan dari kelas menengah ke bawah sampai kelas menengah ke atas yang

7

memungkinkan untuk dioptimalkan sehingga bisa menambah pendapatan untuk daerah Pandeglang. Namun dari data yang di dapat ternyata kontribusi pajak hotel tidak setiap tahun meningkat, namun ada kalanya di tahun tertentu pendapatan dari pajak hotel itu menurun yang dapat dikatakan bahwa kontribusinya kurang besar terhadap PAD. Untuk lebih jelasnya mengenai kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Derah (PAD), maka berikut tabel kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 1.2 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011 s/d 2015 No

Tahun

Pendapatan Pajak

PAD

Hotel

% Pajak Hotel Terhadap PAD

1.

2011

498,660,420.00

56,189,197,538.00

0,88

2.

2012

932,658,187.00

54,048,393,635.00

1,72

3.

2013

587,036,014.00

80,584,075,435.00

0,72

4.

2014

1,712,636,145.00

140,046,902,014.00

1,22

5.

2015

2,843,148,211.00

163,921,272,579.00

1,73

Sumber: Dispenda Kabupaten Pandeglang, 2016 Setelah melakukan perhitungan dapat dilihat bahwa kontribusi pajak hotel terhadap PAD memang tidak begitu besar. Namun seperti yang kita ketahui bahwa potensi daerah Pandeglang sangatlah besar. Persentase yang didapat

8

setelah melakukan perhitungan untuk melihat kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ternyata tidak pernah mencapai angka lebih dari 2%. Dapat dilihat bahwa penurunan konribusi terjadi dari tahun 2012 ke tahun 2013, dimana selisihnya setelah dihitung yakni sebesar 1%. Dispenda Kabupaten Pandeglang sendiri berupaya agar pajak dapat memberikan kontribusi yang cukup besar

terhadap

PAD.

Namun,

pada

kenyataannya

masih

sulit

untuk

memaksimalkan pendapatan khusunya dari sektor pajak hotel. Terdapat kendala yang ditemui oleh Dispenda itu sendiri, seperti ada nya wajib pajak hotel yang menunggak dan tidak membayar pajak sampai berbulan-bulan. Hal tersebut mengakibatkan pendapatan yang di dapat khusunya dalam sektor pajak hotel semakin minim. Padahal tempat pariwisata di daerah Pandeglang terbilang banyak dimana di setiap tempat wisata tersebut terdapat penginapan yang masuk kategori wajib pajak hotel yang tentunya memberikan kontribusi terhadap pendapatan di Kabupaten Pandeglang. Apabila pemerintah mau lebih menggali lagi potensi daerah Pandeglang tentunya tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pendapatan yang akan di dapat bisa berkali kali lipat dari sebelumnya. Tentu saja peran Dispenda itu sendiri sangat penting selaku

aparatur pemerintah yang bertugas untuk memungut pajak

maupun retribusi daerah, dimana strategi yang Dispenda gunakan

dan cara

Dispenda itu sendiri dalam menerapkan sanksi serta mengatur jalannya pengelolaan dalam hal siklus pungutan baik pajak maupun retribusi, akan berpengaruh besar terhadap penerimaan ke kas daerah. Banyaknya tempat penginapan yang masuk kategori wajib pajak hotel semestinya menjadikan

9

andalan bagi Kabupaten Pandeglang untuk memperoleh pendapatan yang nantinya akan digunakan untuk membangun di daerah Pandeglang. Berikut ini merupakan jumlah hotel yang terdata menjadi wajib pajak hotel di Kabupaten Pandeglang sampai tahun 2015. Tabel 1.3 Jumlah Wajib Pajak Hotel Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 No

Golongan Hotel

Jumlah

1.

Bintang 4

4

2.

Bintang 3

1

3.

Bintang 2

1

4.

Melati 3

4

5.

Melati 2

8

6.

Melati 1

5

7.

Melati

5

8.

Cottage

2

9.

Pondok

1

10.

Wisma

1

11.

Losmen

1

12.

Penginapan

2

13.

Vila

3

Jumlah keseluruhan wajib pajak hotel Sumber: Dispenda Kabupaten Pandeglang, 2016

38

10

Tabel 1.3 memperlihatkan jumlah wajib pajak hotel yang ada di Kabupaten Pandeglang. Dari jumlah wajib pajak tersebut maka bisa diketahui bahwa potensi pajak (wajib pajak) hotel di Kabupaten Pandeglang lumayan banyak. Seharusnya kontribusi terhadap PAD pun besar, tapi pada kenyataan nya ternyata masih banyak wajib pajak hotel yang tidak membayar pajak sebagaimana mestinya. Hal itu bisa dibuktikan dari data rekapan pendapatan pajak hotel daerah Pandeglang tahun 2015 yang peneliti dapatkan dari Dispenda Kabupaten Pandeglang dan telah peneliti cantumkan dalam lampiran. Dilihat dari rekapan pendapatan pajak hotel yang diterima pada tahun 2015, terdapat beberapa hotel yang memang lalai membayar pajak dan menunggak sampai berbulan-bulan. Para wajib pajak banyak yang lalai membayar pajak dan tidak takut dengan tindak lanjut atau konsekuensi apabila wajib pajak tersebut tidak membayar pajak. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pengawasan yang dilakukan terkait pemungutan pajak di Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang pendapatan Dispenda Kabupaten Pandeglang (Selasa, 12 November 2015) dan hasil observasi awal, peneliti menemukan beberapa masalah mengenai tingkat pengelolaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang. Mulai dari sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pendapatan daerah kabupaten Pandeglang, hasil pengamatan dari peneliti maka dapat dikatakan bahwa sarana penunjang kerja seperti komputer ataupun laptop untuk dipergunakan pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang masih belum memadai dan masih kurang. Begitupun dengan sistem informasi manajemen berbasis teknologi yang

11

ternyata masih belum ada atau belum diterapkan di Dispenda Kabupaten Pandeglang, padahal dengan adanya sistem komputerisasi yang terkoneksi langsung dengan pihak hotel jelas akan sangat membantu sekali, mempermudah dan mempercepat dalam pekerjaan pegawai di Dispenda Kabupaten Pandeglang. Terkait dengan masih belum diterapkannya sistem informasi manajemen berbasis teknologi di Dispenda Kabupaten Pandeglang, peneliti juga menemukan masih adanya pegawai yang belum ahli dan kompeten dalam menggunakan perangkat teknologi penunjang kerja pegawai. Selain itu pegawai di Dispenda tergolong sedikit, dan jelas sekali bahwa kurangnya pegawai yang ditempatkan di bidang pendapatan. Pendataan wajib pajak hotel biasa dilakukan per-6 bulan sekali, biasanya untuk meng cross check penginapan yang berdiri di daerah Pandeglang. Wajib pajak hotel yang sudah terdata maka wajib membayar pajak setiap bulan. Sistem yang digunakan dalam perhitungan pajak hotel di Kabupaten Pandeglang adalah self assessment system dimana wajib pajak menghitung sendiri berapa pajak yang harus dibayarkan setiap bulannya. Walau sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak hotel adalah self assessment system, Dispenda harus tetap melakukan pengawasan. Setelah wajib pajak menyerahkan SPTPD atau surat pemberitahuan pajak daerah maka Dispenda akan memeriksa kebenaran hasil hitung dari wajib pajak terkait. Oleh karena itu, sebenarnya sistem komputerisasi yang terkoneksi langsung ke setiap wajib pajak hotel sangat diperlukan sekali untuk membantu dalam hal pengawasan. Terkait dengan hal pengawasan yang dilakukan Dispenda Kabupaten Pandeglang khususnya terhadap wajib pajak hotel,

12

peneliti menemukan bahwa ternyata setelah melakukan perhitungan potensi penerimaan pajak dari beberapa hotel yang ada di Kabupaten Pandeglang, hasilnya lumayan besar namun nominal yang didapat jika dibandingkan dengan hasil rekapan penerimaan pajak hotel daerah Pandeglang tahun 2015 sangat jauh sekali. Dimana terlihat dalam hasil rekapan penerimaan pajak hotel tahun 2015 bahwa nominal yang dibayar oleh beberapa wajib pajak hotel setiap bulannya sama. Sehingga peneliti meragukan kontroling atau pengawasan dalam sistem perhitungan dimana dalam hal ini sistem yang digunakan adalah self assessment system. Lebih jelasnya peneliti sudah menghitung potensi dari 4 hotel yang ada di Pandeglang, yakni hotel Diana, hotel Sejahtera, hotel Pandeglang Raya dan Hotel Sofyan Inn Altama. Peneliti melakukan perhitungan agar mengetahui potensi pajak hotel dari 4 hotel tersebut lalu peneliti nantinya akan dapat mengetahui seberapa besar ketimpangan antara pendapatan yang diterima selama tahun 2015 dan potensi pajak dari hasil penghitungan yang dilakukan. Tabel 1.4 Rata-Rata Hunian Kamar Hotel Diana Situasi

Jumlah Kamar

Keterangan

Terpakai Ramai

10

Normal

5

(10+5+2) : 3 = 5,67

Sepi

2

Dibulatkan menjadi 6

Jumlah

17

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

13

Setelah melakukan perhitungan dapat diketahui bahwa rata-rata hunian kamar Hotel Diana sebesar 6. Peneliti mendapatkan sumber perkiraan situasi jumlah kamar ketika ramai, normal, dan sepi dari pihak Hotel Diana langsung dimana peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Rizky selaku manager Hotel Diana (Sabtu, 24 September 2016). Selanjutnya peneliti menghitung tarif rata-rata kamar yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 1.5 Tarif Rata-Rata Kamar Hotel Diana Jenis Kamar

Jumlah

Tarif Kamar

TxN

VIP

6

Rp. 240.000

Rp. 1.440.000

Standar

7

Rp. 170.000

Rp. 1.190.000

Jumlah

13

Rp. 2.630.000

Tarif Rata-rata per Kamar

2.630.000 : 13 = 202.308

Sumber: Hotel Diana, 2016 Tabel 1.5 menunjukkan bahwa tarif rata-rata per kamar di Hotel Diana di dapatkan sebesar Rp. 202.308 dimana jumlah kamar dan tarif kamar peneliti dapatkan sumbernya langsung dari hasil wawancara dengan Bapak Rizky selaku manager Hotel Diana. Selanjutnya peneliti akan menghitung potensi pajak Hotel Diana dimana dilakukan dengan cara mengalikan rata-rata hunian kamar dengan tarif kamar rata-rata kemudian dikalikan dengan jumlah hari dalam satu tahun dan dengan tarif pajak hotel.

14

Potensi pajak hotel Diana

= 6 kamar x Rp. 202.308 x 360 hari x 10% = Rp. 43.698.528 per tahun

Setelah melakukan perhitungan maka dapat diketahui bahwa potensi pajak hotel Diana adalah sebesar Rp. 43.698.528 per tahun. Dapat dilihat pula dari data rekapan penerimaan pajak hotel tahun 2015 nilai atau nominal yang dibayarkan setiap bulannya oleh hotel Diana selalu sama yakni Rp. 100.000 per-bulan. Tentu saja seperti yang kita ketahui bahwa tidak mungkin setiap bulan total pendapatan yang didapat oleh hotel Diana selalu sama. Hal tersebut menjadikan bukti bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap perhitungan pajak masih kurang. Tidak ada tindak lanjut dari Dispenda itu sendiri, dengan begitu beberapa wajib pajak terus menerus membayar pajak dengan total nominal yang sama, padahal potensi yang sebenarnya lumayan besar untuk menambah pendapatan PAD dari sektor pajak hotel. Peneliti juga melakukan perhitungan terhadap hotel Sejahtera, hotel Pandeglang Raya dan hotel Sofyan Altama. Dimana hasil perhitungan nya peneliti sudah cantumkan dalam lampiran dan hasil yang didapat tidak jauh berbeda dengan hotel Diana dalam artian dimana penerimaan yang didapat masih jauh dengan potensi hasil perhitungan. Hal tersebut sudah jelas sekali berkaitan dengan pengawasan. Seharusnya ada tindak lanjut terhadap wajib pajak yang dicurigai melakukan perhitungan pajak hotel yang selalu sama setiap bulannya. Walaupun masih ada beberapa wajib pajak hotel yang menunggak membayar pajak hotel namun ada juga wp hotel yang taat membayar pajak hotel, namun sayangnya

15

sampai sekarang masih belum ada reward untuk wajib pajak hotel yang taat membayar pajak. Padahal bila ada pemberian reward untuk wajib pajak hotel yang taat membayar pajak tepat waktu hal itu akan menjadi suatu motivasi, bukan hanya untuk wajib pajak hotel yang mendapat penghargaan tersebut akan memegang amanah dari penghargaan yang didapat dan juga akan memotivasi wajib pajak hotel lain untuk lebih giat lagi dalam membayar pajak. setidaknya dengan usaha seperti itu pun dapat memberi perubahan untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak hotel. Potensi pajak hotel di Kabupaten Pandeglang sebetulnya lumayan cukup besar untuk menambah kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, bila aparatur pegawai yang bertugas di bidang yang bersangkutan dengan pajak hotel tersebut benar-benar melakukan pengawasan dengan semaksimal mungkin. Selain itu, untuk diberlakukannya sanksi yang seharusnya terhadap wajib pajak hotel yang lalai membayar pajak tentunya harus di jalankan dengan semestinya sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Selain itu peneliti melihat dari potensi wajib pajak di Kabupaten Pandelang yang lumayan banyak, dan juga seperti yang kita tahu bahwa Pandeglang merupakan daerah wisata yang disekitar tempat wisata tersebut banyak berdiri penginapan dimana semestinya kontribusi dari sektor pajak hotel terhadap PAD itu besar. Namun, apabila melihat laporan hasil pemeriksaan Pandeglang dari Badan Pemeriksa Keuangan kita bisa melihat bahwa sektor pajak hotel tidak begitu memberikan kontribusi yang besar, namun sektor pajak penerangan jalan yang paling tinggi kontribusinya.

16

Dari beberapa permasalahan tersebut tentu saja berdampak terhadap pendapatan pajak hotel. Hal tersebut menjadikan kurangnya pendapatan asli daerah di Kabupaten Pandeglang. Dengan melihat permasalahan tersebut, maka peneliti akan membahas mengenai pengelolaan pajak hotel di Kabupaten Pandeglang dari sudut pandang tingkat pengelolaannya. Jadi, berdasarkan pemikiran tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Tingkat Pengelolaan Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang.”

1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasikan masalah yang penulis temukan dalam pengelolaan pajak hotel oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang, diantaranya: 1. Terbatasnya sarana dan prasarana sebagai penunjang kerja pegawai. 2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dan kompeten di bidang pendapatan. 3. Kontribusi pajak hotel terhadap PAD belum maksimal dikarenakan masih banyaknya wajib pajak hotel yang mangkir membayar pajak. 4. Kurangnya pengawasan yang dilakukan aparatur dalam proses pemungutan pajak hotel. 5. Belum adanya sistem komputerisasi yang terkoneksi langsung dengan pihak hotel untuk mempermudah dalam proses pengawasan dalam sektor pajak hotel.

17

1.3 Rumusan Masalah Karena adanya keterbatasan penulis dari segi tenaga dan waktu, maka penulis membatasi masalah ini dan hanya berfokus pada efektivitas pengelolaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang, hal ini dilakukan agar penelitian dapat dilaksanakan secara mendalam. Adapun rumusan masalahnya adalah seberapa besar tingkat pengelolaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektifitas pengelolaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi keilmuan maupun dari segi praktis, yaitu: 1. Dari segi keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu Administrasi Negara. 2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Pandeglang, khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang dalam mengoptimalkan pajak daerah khususnya pajak hotel.

18

1.5 Sistematika Penelitian Sistematika penelitian ini menjelaskan: BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Latar belakang masalah menggambarkan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk uraian secara deduktif,dari lingkup yang paling umum sampai lingkup yang khusus dari masalah yang diteliti. Materi dari uraian ini dapat bersumber dari hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, hasil seminar ilmiah, hasil pengamatan, pengalaman pribadi, dan intuisi logis. Latar belakang masalah perlu diuraikan secara jelas, factual dan logis. 1.2 Identifikasi Masalah Menjelaskan identifikasi peneliti terhadap permasalahan yang muncul dari uraian pada latar belakang masalah. Identifikasi masalah dapat diajukan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. 1.3 Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah Dari sejumlah masalah hasil identifikasi tersebut diatas, selanjutnya dilakukan pembatasan masalah sesuai dengan fokus penelitian. Kemudian ditetapkan masalah yang paling penting yang berkaitan dengan fokus penelitian. 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

19

Tujuan penelitian menjelaskan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian terhadap masalah yang telah dirumuskan. Isi dan rumusan penelitian sejalan dengan isi dan rumusan masalah penelitian. Dan manfaat penelitian menjelaskan manfaat teoritis dan praktis dari penelitian yang dilakukan. 1.5 Sistematika Penelitian Menjelaskan isi bab perbab secara singkat dan jelas. BAB II DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN 2.1 Deskripsi Teori Deskripsi teori memuat hasil kajian terhadap sejumlah teori yng relevan dengan permasalahan dan variable penelitian. Kemudian menyusunnya secara teratur dan rapi yang digunakan untuk merumuskan hipotesis. Dengan mengkaji berbagai teori, maka kita akan memiliki konsep penelitian yang jelas, dapat menyusun pertanyaan yang rinci untuk penyelidikan. Serta dapat menemukan hubungan antar variable yang diteliti. Hasil penting lainnya dari kajian teori adalah didapatnya kerangka konseptual yang memadai yang didalamnya tergambar konstruk dari variable yang diukur. Selain itu dari kajian teori akan diturunkan dalam bentuk kisi-kisi instrument. Kajian teori harus factual dan up to date. Untuk meningkatkan kualitas kajian teori dan pembahasannya harus dikaitkan dengan hasil-hasil yang relevan. 2.2 Kerangka Berfikir

20

Kerangka berfikir menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari deskripsi teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca, mengapa ia mempunyai anggapan seperti yang dinyatakan dalam hipotesis. Biasanya untuk memperjelas maksud peneliti, kerangka berifikir dapat dilengkapi dengan sebuah bagan. 2.3 Hipotesis Penelitian Hipotesis

penelitian

merupakan

jawaban

sementara

terhadap

permasalahan yang diteliti, dan akan diuji kebenarannya. Hipotesis dirumuskan berdasarkan kajian teori atau kerangka berfikir. Rumusan hipotesis mendeskripsikan kaitan antar dua variable atau lebih, baik secara deskriptif, asosiatif, ataupun komparatif. Terdapat dua macam hipotesis penelitian yaitu hipotesis kerja dan hiotesis nol. Hipotesis kerja dinyatakan dalam kalimat positif dan hipotesis nol dinyatakan dalam kalimat negatif. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Metode Penelitian Menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 3.2 Instrumen Penelitian

21

Menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpul data yang digunakan, proses pengumpulan data, dan tehnik penentuan kualitas instrument (validitas dan realibitas) 3.3 Populasi dan sampel penelitian Menjelaskan wilayah generalisasi atau proses penelitian, penetapan besar sampel, dan tehnik pengambilan sampel dan rasionalisasinya. Ide dasar dari pengambilan sampel adalah bahwa dengan mengambil bagianbagian dari populasi, kesimpulan tentang keseluruhan populasi dapat diperoleh. Tehnik pengambilan sampel merupakan suatu cara untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel ada Probability Sampling dan Non Probability Sampling. 3.4 Tekhnik pengolahan dan analisis data Menjelaskan tekhnik anaslisis dan beserta rasionalisasinya. Tekhnik analisis data harus sesuai dengan sifat data yang diteliti. Analisis yang digunakan selain analisis statistic inferential, seperti analisis korelasi, analisis regresi baik analisis regresi sederhana maupun analisis regresi ganda, juga statistic deskriptif seperti menghitung rata-rata, median, modus, standar deviasi, variasi. 3.5 Lokasi Penelitian

22

Menjelaskan tempat penelitian tersebut dilaksanakan. Untuk lebih lengkapnya

dapat

diberi

deskripsi

tentang

tempat

penelitian

dilaksanakan. 3.6 Jadwal Penelitian Berisi runtutan jadwal penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti selama melakukan penelitian. Biasanya berbentuk tabel. BAB IV HASIL PENELITIAN 1.1 Deskripsi Objek Penelitian Menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi dari populasi atau sampel yang telah ditentukan serta hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian. 1.2 Deskripsi Data Menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan menggunakan tehnik analisis data yang relevan, baik data kualitatif maupun data kuantitatif. 1.3 Pengujian Hipotesis Melakukan pengujian terhadap hipotesis dengan menggunakan tehnik analisis yang telah ditentukan semula, seperti korelasi atau regresi, baik sederhana maupun ganda. Masing-masing hipotesis di uji dalam sub judul sendiri. Hasil akhir dari analisis statistik itu adalah teruji tidaknya hipotesis penelitian yang digunakan. Hasil perhitungan akhir dari uji

23

statistik

dilaporkan

dalam

batang tubuh,

sedangkan

perhitungan

selengkapnya ditempatkan dilampiran. 1.4 Interpretasi Hasil Penelitian Melakukan

penafsiran

terhadap

hasil

akhir

pengujian

hipotesis.

Menjelaskan kembali hasil dari penelitian walaupun analisis statistik sudah merupakan suatu kesimpulan namun akan lebih jelas bila di lengkapi dengan interpretasi hasil penelitian. Hasil penelitian akan semakin jelas karena dalam interpretasi ini dikaitkan dengan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian.

1.5 Pembahasan Melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisis data, menjelaskan kembali hipotesis mana yang diterima dan hipotesis mana yang ditolak. Pembahasan akan lebih mendalam jika didiskusikan dengan hasil penelitian orang yang lebih relevan. Pada akhir pembahsan peneliti dapat mengemukakan, berbagai keterbatasan yang mungkin terdapat dalam pelaksanaan penelitiannya. Terutama sekali untuk penelitian eksperimen (yang kadang sulit mengontrol pengaruh-pengaruh yang dapat mengurangi validitas internal penelitian). Keterbatasan ini dapat dijadikan rekomendasi terhadap penelitian lebih lanjut dalam bidang yang menjadi objek penelitiannya demi pengembangan ilmu pengetahuan.

24

BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan Menyimpulkan hasil penelitian yang dikemukakan secara singkat, jelas dan mudah dipahami. Selain itu kesimpulan penelitian juga harus sejalan dan sesuai dengan permasalahan serta hipotesis penelitian. 5.2 Saran Berisi rekomendasi peneliti terhadap tindak lanjut dari sumbanagan penelitian terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun secara praktis.

25

BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori Landasan teori dalam penelitian berisi berbagai teori yang berkaitan dengan apa yang sedang diteliti. Biasanya menjelaskan berbagai uraian tentang apa yang sedang diteliti dengan acuan dari berbagai referensi. Teori adalah suatu konseptualisasi yang umum, konseptulisasi atau sistem pengertian ini diperoleh melalui jalan yang sistematis. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa istilah yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan mengklasifikasikan ke dalam teori yaitu teori organisasi, teori manajemen keuangan daerah, konsep pajak daerah serta batasan mengenai pajak hotel.

2.1.1 Teori Organisasi Pada dasarnya organisasi digunakan sebagai tempat atau wadah bagi orangorang untuk berkumpul, bekerja sama secara rasional, terencana dan juga terkendali. Salah satu kajian dari teori organisasi yakni membahas tentang bagaimana sebuah organisasi menjalankan fungsi dan mencapai visi dan misi organisasi tersebut. Menurut Oliver Sheldon dalam Sutarto (2006:22) mengatakan bahwa:

26

“organization is the process of so combining the work individuals or groups have to perform with the faculties necessary for it execution that the duties, so formed, provide the best channels for the efficient, systematic, positive, and co-ordinated appliacation of the available effort.” (organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompokkelompok harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas, sedemikian rupa, memberikan saluran terbaik untuk pemakaian yang efisien, sistematis, positif, dan terkoordinasi dari usaha yang tersedia.)

Menurut Chester I Barnard dalam Sutarto (2006:22) mengatakan bahwa organisasi adalah: “organization is a system of cooperative activities of two or more person something intangible and impersonal, largely a matter of relationship.” (organisasi adalah suatu system tentang aktivitas-aktivitas kerja sama dari dua orang atau lebih sesuatu yang tak berujud dan tak bersifat pribadi, sebagian besar mengenai hal hubungan-hubungan.)

Dapat dilihat bahwa Chester memandang organisasi lebih kepada menekankan bahwa organisasi merupakan aktivitas kerja sama yang tak bersifat pribadi. Berbeda dengan Oliver dimana memandang bahwa organisasi merupakan penggabungan pekerjaan dari setiap individu. Namun inti dari kedua pendapat tersebut masih dalam lingkup kerja sama. Jadi organisasi memang dapat dikatakan bahwa tidak dapat lepas dari kerja sama antar para individu untuk menggapai suatu tujuan bersama. Menurut Ernest Dale dalam Sutarto (2006:25) mengatakan bahwa organisasi adalah: “organization is planning process. It is concerned with setting up, developing and maintaining a structure of pattern of working relationship of the people within an enterprise.” (organisasi adalah suatu proses perencanaan, ini bertalian dengan hal menyusun, mengembangkan dan

27

memelihara suatu struktur atau pola hubungan-hubungan kerja dari orangorang dalam suatu badan usaha.) Menurut John Price Jones dalam Sutarto (2006:26) mengatakan bahwa: “organizing has been described as system. Organization is the huma and material structure and machinery through wich a systematic planned effort is carried out” (organisasi telah dilukiskan sebagai system. Organisasi adalah struktur dan peralatan yang tersusun dari orang-orang dan bendabenda dengan mana suatu usaha berencana yang teratur dijalankan.)

Dwight Waldo dalam Sutarto (2006:26) mengatakan bahwa organisasi merupakan: “organization is the structure of authoritative and habitual personal interrelations in an administrative system” (organisasi adalah struktur hubungan-hubungan di antara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu system administrasi.) Dari beberapa pandangan mengenai organisasi, dapat dikatakan bahwa organisasi tidak dapat lepas dari hubungan keterkaitan antar individu karena jelas sekali penekanan dalam organisasi itu sendiri adalah suatu kerja sama. Kerja sama akan terjalin bila individu saling berkaitan dan membertuk suatu struktur hubungan demi tercapainya tujuan dari organisasi itu sendiri.

2.1.2 Manajemen Keuangan Daerah Definisi manajemen memang memiliki banyak persepsi, namun tujuan dan visi nya tetaplah sama. Seringkali kita dengar jika pengertian manajemen itu sejatinya bermakna mengenai seni mengatur atau mengelola. Menurut George Terry (2012:1) memberikan pengertian manajmen adalah: “Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuantujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.”

28

Dalam Encylopedia Of The Social Science dikatakan bahwa manajemen adalah

suatu

proses

dengan

mana

pelaksanaan

suatu

tujuan

tertentu

diselenggarakan dan diawasi. Menuru Haiman dalam Manullang (2004:3) mengatakan bahwa: “manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.”

George Terry dalam Manullang (2004:4) mengatakan bahwa: “manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain.”

Dari pengertian diatas terdapat tiga pokok penting dalam definisi-definisi tersebut, yaitu pertama, adanya tujuan yang ingin dicapai; kedua, tujuan dicapai dengan mempergunakan kegiatan orang-orang lain; dan ketiga, kegiatan-kegiatan orang lain harus dibimbing dan diawasi. Chester I Bernard dalam bukunya The Function of The Excecutive, mengakui bahwa manajemen itu adalah seni dan juga sebagai ilmu. Demikian pula Henry Fayol,Alfin Brown, Harold Koontz dan Cyril O’Donnel dan George R Terry beranggapan bahwa manajemen itu adalah ilmu sekaligus seni. Manajemen sebagai seni berfungsi untuk mencapai tujuan yang nyata mendatangkan hasil atau manfaat,sedangkan manajemen sebagai ilmu berfungsi menerangkan fenomena-fenomeana (gejala-gejala), kejadian-kejadian, keadaankeadaan, jadi memberikan penjelasan-penjelasan.

29

Dilihat dari berbagai pengertian manajemen serta kenyataan bahwa manajamen itu adalah ilmu dan seni, maka manajemen itu dapat diberi definisi sebagai “manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.” Manajemen

keuangan

daerah

merupakan

suatu

perencanaan,

pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian terhadap semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termaksud didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran dan pendapatan dan belanja daerah (APBD). Keterkaitan keuangan daerah yang melekat dengan APBD merupakan pernyataan bahwa adanya hubungan antara dana daerah dengan dana pusat atau dikenal dengan istilah perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dana tersebut terdiri dari dana dekonsentrasi dan dana desentralisasi. Dana dekosentrasi berbentuk dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Sedangkan yang dimaksud dana desentralisasi adalah yang bersumber dari pendapatan asli daerah.

30

Dalam Mahmudi, (2010:14) tahapan siklus manajemen pendapatan daerah adalah identifikasi sumber, administrasi, koleksi, pencatatan atau akuntansi, dan alokasi pendapatan. Identifikasi Sumber Pendapatan Pada tahap identifikasi kegiatan yang dilakukan berupa pendataan sumbersumber pendapatan termasuk menghitung potensi pendapatan. Identifikasi pendapatan pemerintah, meliputi: 1. 2. 3. 4. 5.

Pendataan objek pajak, subjek pajak, dan wajib pajak Pendataan objek retribusi, subjek retribusi, dan wajib retribusi Pendataan sumber penerimaan bukan pajak Pendataan lain-lain pendapatan yang sah Pendataan potensi pendapatan untuk masing-masing jenis pendapatan

Administrasi Pendapatan Administrasi pendapatan sangat penting dalam siklus manajemen pendapatan sebab tahap ini akan menjadi dasar untuk melakukan koleksi pendapatan. Pada tahap administrasi pendapatan, kegiatan yang dilakukan meliputi: 1. Pendapatan wajib pajak dan retribusi 2. Penentuan jumlah pajak dan retribusi 3. Penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Pokok Wajib Retribusi 4. Penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Koleksi Pendapatan Tahap koleksi pendapatan meliputi penarikan, pemungutan, penagihan dan pengumpulan pendapatan baik yang berasal dari wajib pajak daerah dan retribusi daerah, dana perimbangan dari pemerintah pusat maupun sumber lainnya . khusus untuk pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat digunakan beberapa system, antara lain: 1. Self assessment system 2. Official assessment system 3. Joint collection Self assessment system adalah system pemungutan pajak daerah yang dihitung, dilaporkan, dan dibayarkan sendiri oleh wajib pajak daerah. Dengan system ini wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan membayarkan pajak terutangnya ke Kantor Pajak Derah (KPPD) atau unit kerja yang ditetapkan pemerintah daerah. Official assessment system adalah system pemungutan pajak yang nilai pajaknya ditetapkan oleh pemerintah dalam hl ini ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi yang menunjukkan jumlah pajak

31

atau retribusi daerah terutang. Wajib pajak atau Retribusi daerah selanjutnya berdasarkan SKP-Daerah dan SKR tersebut membayarkan pajak/retribusi terutangnya melalui bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu pada masing-masing instansi pemungut, atau bisa juga pembayaran dilakukan melalui bank, kantor pos atau lembaga lain yang ditunjuk pemerintah daerah. Sementara itu, Joint collection system adalah system pemungutan pajak daerah yang diungut oleh pemungut pajak yang ditunjuk pemerintah daerah. Contoh joint collection system adalah pemungutan pajak penerangan jalan oleh PLN, pajak bahan bakar kendaraan bermotor oleh Pertamina, dan sebagainya. Pencatatan (Akuntansi) Pendapatan Setelah dilakukan pengumpulan pendapatan, tahap berikutnya adalah pencatatan pendapatan ke dalam system akuntansi. Pada prinsipnya setiap penerimaan pendapatan harus segera disetor ke rekening kas umu daerah pada hari itu juga atau paling lambat sehari setelah diterimanya pendapatan tersebut. Untuk menampung seluruh sumber pendapatan perlu dibuat satu rekening tunggal (treasury single account), dalam hal ini rekening kas umum daerah. Yujuan pembuatan satu pintu utuk pemasukan pendapatan adalah untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan pendapatan. Selanjutnya penerimaan pendapatan tersebut dibukukan dalam buku akuntansi, berupa jurnal penerimaan kas, buku pembantu, buku besar kas, dan buku besar penerimaan per rincian objek pendapatan. Kemudian buku catatan akuntansi tersebut akan diringkas dan dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laoran Arus Kas. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa pemda telah membangun system akuntansi pendapatan yang baik, sehingga tidak ada pendapatan daerah yang tidak disatat dalam system akuntasi pemda. Untuk itu, dengan system akuntansi pendapatan yang baik maka tidak perlu lagi terdapata dana nonbudgeter yang dipermasalahkan transparansi dan akuntabilitasnya.

Alokasi Pendapatan Tahap terakhir siklus manajamen pendapatan adalah alokasi pendapatan, yaitu pengambilan keputusan untuk menggunakan dana yang ada untuk membiayai pengeluaran daerah yang dilakukan. Pengeluaran daerah meliputi pengeluaran belanja, yaitu belanja operasi dan belanja modal, maupun untuk pembiayaan pengeluaran yang meliputi pembentukan dana cadangan,penyertaan modal daerah, pembayaran utang, dan pemberian pinjaman daerah.

32

Gambar 2.1 Siklus Manajemen Pendapatan Daerah

Identifikasi pendapatan

1. Identifikasi sumber pendapatan 2. Menghitung basis pendapatan (revenue basis) 3. pendapatan objek, subjek, dan wajib pajak/retribu si 4. penhitungan potensi masingmasing sumber pendapatan

Administrasi pendapatan

Koleksi pendapatan

1. Penentuan dan penetapan wajib pajak dan retribusi 2. Penetapan nomor pokok wajib pajak daerah dan nomor pokok wajib retribusi 3. Penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan surat keputusan retribusi

1. Dihitung & dipungut oleh petugas (official assessment system) 2. Dihitung & dibayarkan sendiri oleh Wajib pajak/ retribusi (self assessment system) 3. Dipungut oleh pihak ketiga yang ditunjuk pemda

Akuntansi pendapatan

1. Pengumpula n pendapatan dalam rekening kas umum daerah 2. Pencatatan dalam system akuntansi pemerintah daerah 3. Pelaporan pendapatan dalam laporan keuangan pemerintah daerah

Alokasi pendapatan

1. Penentuan jumlah alokasi pendapatan untuk pengeluaran belanja daerah,melip uti belanja operasi dan belanja modal 2. Penentuan jumlah alokasi pendapatan untuk pembiayan daerah

Manajemen penerimaan daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi fiskal daerah. Potensi fiskal daerah adalah kemampuan daerah dalam menghimpun sumber-sumber pendapatan yang sah. Berhasil tidaknya pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh sistem manajemen pendapatan yang digunakan.

33

Dalam Mahmudi, (2010:17) mengatakan bahwa pada dasarnya terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam membangun system manajemen penerimaan daerah, yaitu: Perluasan basis penerimaan Peningkatan pendapatan dapat dilakukan pada tataran kebijakan maupun perbaikan administrasinya. Upaya melakukan perluasan basis penerimaan merupakan salah satu bentuk peningkatan pendapatan melalui kebijakan. Yang dimaksud perluasan basis penerimaan adalah memperluas sumber penerimaan. Untuk memperluas basis penerimaan. Pemerintah daerah dapat melakukannya dengan cara berikut: 1. Mengidentifikasi pembayar pajak/retribusi dan menjaring wajib pajak/retribusi baru 2. Mengevaluasi tariff pajak/retribusi 3. Meningkatkan basis data objek pajak/retribusi 4. Melakukan penilaian kembali (appraisal) atas objek pajak/retribusi Pengendalian atas kebocoran pendapatan Untuk mengoptimalkan perolehan pendapatan, pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan pengendalian yang memadai. Sumber-sumber kebocoran harus diidentifikasi dan segera diatasi. Kebocoran pendapatan bisa disebabkan karena penghindaran pajak (tax avoidance), penggelapan pajak (tax evasion), pungutan liar, atau korupsi petugas. Untuk mengurangi kebocoran pendapatan beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain. 1. Melakukan audit, baik rutin maupun incidental 2. Memperbaiki system akuntansi penerimaan daerah 3. Memberikan penghargaan yang memadai bagi masyarakat yang taat pajak dan hukuman (sanksi) yang berat bagi yang tidak mematuhinya 4. Meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan pendapatan Peningkatan efisiensi administrasi pajak Efisiensi administrasi pajaksangat berpengaruh terhadap kinerja penerimaan daerah. Masyarakat yang sebenarnya sudah memiliki kesadaran membayar pajak bisa jadi enggan membayar pajak karena alasan rumitnya mengurus pajak. demikian pula investor yang ingin berinvestasi di daerah seringkali enggan masuk ke daerah karena hambatan birokrasi termasuk administrasi pajak yang berbelitbelit dan berbagai pungutan di daerah. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak, yaitu sebagai berikut: 1. Memperbaiki prosedur administrasi pajak sehingga lebih mudah dan sederhana 2. Mengurangi biaya pemungutan pendapatan

34

3. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti bank, kantor pos, koperasi dan pihak ketiga lainnya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam membayar pajak Transaparansi dan akuntabilitas Aspek penting lainnya dalam system manajemen penerimaan daerah adalah transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas maka pngawasan dan pengendalian manajemen pendapatan daerah akan semakin baik. Selain itu, kebocoran pendapatan juga dapat lebih ditekan. Untuk melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas ini memang membutuhkan beberapa persyaratan. 1. Adanya dukungan Teknologi Informasi (TI) untuk membangun system informasi manajemen pendapatan daerah 2. Adanya staf yang memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai 3. Tidak adanya korupsi sistemik di lingkungan entitas pengelola pendapatan daerah.

Secara umum pajak daerah memberikan kontribsi terbesar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Peraturan perundangan mengenai pajak daerah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan perundangan di bidang pajak daerah antara lain UU No. 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian pada tahun 2009 pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menggantikan UU No. 34 Tahun 2000. Manajemen pajak daerah juga terkait dengan pemenuhan prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik. Prinsip pajak daerah tersebut adalah (Devas, 1989): 1. Prinsip Elastisitas. Pajak daerah harus memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat. Implikasi prinsip elastisitas pajak ini terhadap manajemen pajak daerah adalah perlunya pemerintah daerah

35

2.

3.

4.

5.

meningkatkan pendapatan masyarakat terlebih dahulu sebelum menaikkan pajak agar nantinya masyarakat tidak keberatan membayar pajak. Prinsip keadilan. Pajak daerah harus memberikan keadilan, baik adil secara vertical dalam arti sesuai dengan tingkatan social kelompok masyarakat maupun adil secara horizontal dalam arti berlaku bagi setia anggota kelompok masyarakat. Implikasi prinsip keadilan terhadap manajemen pajak daerah adalah perlunya pemerintah daerah menetapkan tariff pajak yang progresif untuk jenis pajak tertentu dan menerapkan perlakukan hukum yang sama bagi seluruh wajib pajak sehingga tidak ada yang kebal pajak. Prinsip kemudahan administrasi. Administrasi pajak daerah harus fleksibel, sederhana, mudah dihitung, dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak. implikasi prinsip ini terhadap manajemen pajak daerah adalah perlunya pemerintah daerah melakukan perbaikan dalam system administrasi pajak daerah sehingga menjamin adanya kesederhanaan, kemudahan, dan fleksibilitas bagi masyarakat dalam membayar pajak. Prinsip Keberhasilan Politis. Pajak daerah harus dapat diterima secara politis oleh masyarakat, sehingga masyarakat sadar untuk membayar pajak. Implikasi prinsip ini terhadap manajemen pajak daerah adalah perlunya pemerintah bekerjasama dengan DPRD dan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dlam menetapkan kebijakan pajak daerah dan sosialisasi pajak daerah. Bahkan, jika dimungkinkan melibatkan masyakarat dalam pemngutn pajak tertentu. Prinsip Nondistorsi Terhadap Perekonomian. Pajak daerah tidak boleh menimbulkan dampak negative terhadap perekenomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Namun diusahakan jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan yang berlebihan sehingga merugikan masyarakat dan perekonomian daerah. Terkait

dengan

prinsip-prinsip

pajak

tersebut,

maka

manajemen

perpajakan daerah harus mampu menciptakan sistem pemungutan yang ekonomis, efisien, dan efektif. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa penerimaan pajak lebih besar dari biaya pemungutannya. Selain itu,pemerintah daerah perlu menjaga stabilitas penerimaan pajak tersebut. Fluktuasi penerimaan pajak hendaknya dijaga tidak terlalu besar, sebab jika sangat fluktuatif juga kurang baik untuk perencanaan keuangan daerah. Pajak hotel dan pajak restoran mempunyai karakteristik yang hampir sama. Sebelumnya kedua jenis pajak ini merupakan

36

suatu kesatuan, tetapi berdasarkan UU 34/2000 kemudian dipisah. Keuntungan dari pajak hotel dan restoran adalah keduanya bersifat mengambang (buoyant) dan punya cukup kemampuan menghasilkan (vield) secara substansial. Pajak ini juga dinilai cukup adil dan relative mudah untuk dihitung dan dikumpulkan. Manajemen pajak hotel dan restoran yang perlu dilakukan pemerintah daerah antara lain dengan memperbaiki data base wajib pajak. komputerisasi administrasi pajak yang terkoneksi dengan sistem informasi pihak hotel, melakukan sosialisasi pajak secara memadai, pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang taat membayar pajak, dan kemungkinan outsourcing dalam pemungutan pajak.

2.1.3 Konsep Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pegelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah, Tangkilisan (2005: 80). Pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan yang penting perlu terus ditingkatkan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah, sehingga kemandirian dan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang termasuk kedalam sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan

37

milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Hampir di daerah diseluruh Indonesia, diantara kelima sumber tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah adalah sumber andalan dari pendapatan asli daerahnya. Kebanyakan daerah-daerah di Indonesia menganggap bahwa pajak adalah sumber penerimaan yang terbesar bagi sumber pembiayaan pembangunan daerah. Pajak dianggap sebagai salah satu cara yang paling efektif untuk mendistribusikan beban pemerintah kepada rakyatnya. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang termasuk pajak yang dipungut oleh pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten atau Kota adalah: 1. Pajak Provinsi terdiri dari: a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukiman. 2. Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari: a. Pajak hotel b. Pajak restoran c. Pajak hiburan d. Pajak reklame

38

e. Pajak penerangan jalan f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C g. Pajak parkir Pajak dapat diartikan juga menetapkan, membebani atau mengenakan suatu beban (pajak). Untuk lebih jelasnya berikut ini beberapa definisi atau pengertian pajak menurut para ahli. Menurut Prof, Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2006:1) mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untukmembayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M, dkk. Dalam Mohammad Zain (2007:11) pajak adalah suatu pengalihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai rutin dan surplusnya untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Adriani dalam Mohammad Zain (2007:10) mengungkapkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat dtunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu pungutan atau penghasilan oleh pemerintah berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan. Dimana dari hasil pajak tersebut dipergunakan untuk membiayai pembiayaan umum pemerintah, dan juga masyarakat. Pemungutan tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan secara paksa kepada wajib pajak, dan pemerintah tidak dapat memberikan balas jasa secara langsung. Dari uraian tersebut maka pajak memiliki unsur-unsur:

39

1. Iuran dari rakyat kepada Negara Yang berhak memungut pajak adalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 2. Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang atau serta aturan pelaksanaannya. 3. Tanpa jasa timbal atau kontraorestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat dtunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaranpengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.3.1 Pengertian Pajak Hotel Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada setiap daerah Kabupaten atau Kota yang ada di seluruh Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten atau Kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah Kabupaten atau Kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan. Menurut Marihor P. Siahaan (2005: 245) pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel, pengertian hotel disini juga termasuk rumah penginapan yang memungut bayaran.

40

Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminology yang perlu diketahui. Terminology tersebut dapat dilihat berikut ini, Marihot P. Siahaan (2005:246): 1. Hotel adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/beristirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pertokoan dan perkantoran. 2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apapun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum. 3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dalam bidang penginapan. 4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atau penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel. 5. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

2.1.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipenuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu Kabupaten atau Kota adalah sebagaimana dibawah ini: 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 2. Peraturan pemerintah No.91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.

41

3. Peraturan daerah Kabupaten atau Kota yang mengatur pajak hotel 4. Keputusan Bupati atau walikota yang mengatur tentang pajak hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hotel pada Kabupaten/Kota dimaksud.

2.1.3.3 Objek Pajak Hotel Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk pelayanan sebagaimana dibawah ini, Abdul Halim (2004: 165): 1. Fasilitas penginapan atau fasilitas jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang

menyediakan

fasilitas

seperti

rumah

penginapan.

Fasilitas

penginapan/ fasilitas jangka pendek antara lain, gubuk pariwisata, motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen, dan rumah penginapan. 2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang, antara lain telepon, facsimile, fotocopy, pelayanan cuci, taksi dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola hotel. 3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain pusat

42

keubugaran, kolam renang, tenis, golf, karaoke, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel. 4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. Adapun pelayanan-pelayanan yang dikecualikan atau bukan merupakan objek pajak hotel, meliputi: 1. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel. 2. Pelayanan tinggal diasrama dan pondok pesantren. 3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan dihotelyang digunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran. 4. Pertokoan, perkantoran, perbankan, dan salon yang digunakan oleh umum di hotel. 5. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hoteldan dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.1.3.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel Pada pajak hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaannya atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang

43

jasa penginapan. Dengan demikian, objek pajak dan subjek pajak pada pajak hotel tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang memabayar (menanggung) pajak sedangkan pengusaha hotel bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang pajak hotel. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.3.5 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa hotel dengan pengusaha hotel baik langsung atau tidak langsung, berada dibawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau orang yang sama. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun

44

penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sepuluh persen dan ditetapkan oleh peraturan daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah Kabupaten atau Kota untuk menetapkan tariff pajak yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten atau Kota.

2.1.3.6 Penetapan dan Cara Pemungutan Pajak Hotel Setiap pengusaha hotel (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Ketentuan ini menunjukkan system pemungutan pajak hotel pada dasarnya menggunakan system self assessment, yaitu wajib pajak diberikan

kepercayaan

penuh

utnuk

menghitung,

memperhitungkan,

membayar,dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang. Dengan pelaksanaan system pemungutan ini petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/ Kota, yang ditunjuk oleh Bupati atau walikota menjadi fiskus, hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak. Pada beberapa daerah penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh Bupati/ walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan

45

dengan menerbitkan SKPD. Wajib pajak tetap memasukan SPTPD tetapi tanpa perhitungan pajak. Umumnya SPTPD dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten atau Kota. Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati atau Walikota menetapkan pajak hotel yang terutang dengan menerbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD), SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari. Sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Bupati atau Walikota. Pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain: pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek san subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghotungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak. 2.1.3.7 Klasifikasi Hotel Hotel bintang 1 merupakan hotel yang tergolong kecil karena dikelola oleh pemiliknya langsung. Biasanya terletak dikawasan yang ramai dan memiliki transportasi umum yang dekat serta hiburan dengan harga yang masuk akal. Adapun kriterianya diantara lain:

46

a. kamar mandi di dalam b. luas kamar standar minimum 20m persegi c. jumlah kamar standar minimum 15 kamar Hotel bintang dua biasanya terletak dilokasi yang mudah dicapai artinya akses menuju lokasi hotel tersebut sangat mudah. Bangunanya terawatt, bersih dan rapi serta lokasinya bebas polusi. Adapun kiterianya: a. kamar suite minimum 1 kamar, kamar standar minimum 20 kamar b. kamar mandi di dalam c. kamar memiliki telepon dan televisi d. luas kamar standar minimum 22 meter persegi e. luas kamar suite minimum 44 meter persegi f. pintu kamar dilengkapi pengaman g. harus ada loby h. adanya AC atau ventilasi i. kapasitas penerangan minimum 150 lux j. terdapat sarana olahraga dan rekreasi k. memiliki Bar Hotel bintang tiga biasanya berlokasi didaerah tempat wisata atau di perkotaan pusat bisnis, dan daerah perbelanjaan, dengan menawarkan pelayanan

47

terbaik, kamar yang luas dan lobby yang penuh dekorasi, para karyawan hotel yang bertugas terlihat rapi dan professional, berikut kriterianya: a. terdapat minimum 2 kamar suite, jumlah kamar standar minimum 30 kamar b. kamar mandi di dalam c. luas kamar standar minimum 24 meter persegi d. luas kamar suite minimum 48 meter persegi e. kamar memiliki toilet sendiri f. memiliki sarana rekreasi dan olahraga g. kamar dilengkapi dengan pengatuan udara AC h. tersedia restoran dengan menu diatas rata-rata i. memiliki valet parking Hotel bintang empat sudah termasuk hotel yang berkelas dengan para karyawan dan staff yang lebih profesional dalam melayani tamu yang datang. Mereka juga dibekali informasi mengenai pariwisata di sekitar hotel. Hotel ini memiliki bangunan yang cukup besar dekat dengan pusat perbelanjaan, restoran dan hiburan. pelayannya pun di atas rata-rata sehingga tamu akan puas bila menginap. Berikut kriterianya: a. memiliki minimum 3 kamar suite, minimum kamar standar 50 kamar b. kamar mandi di dalam

48

c. luas kamar standar 24 meter persegi d. luas kamar suite 48 meter persegi e. memiliki lobby dengan luas minimum 100 meter persegi f. memiliki bar g. memiliki sarana rekreasi dan olahraga h. kamar mandi dilengkapi dengan instalasi air panas dan dingin i. memiliki toilet umum Hotel bintang lima merupakan hotel termewah dengan berbagai fasilitas tambahan serta pelayanan multi bahasa yang tersedia. Hotel bintang lima memegang prinsip tamu nomor satu sehingga ketika tamu datang disambut dipintu masuk hotel, diberikan welcome drink dan ketika dikamar diberikan daftar anggur yang bisa dipilih. Adapun kriteria hotelnya yaitu: a. terdapat minimum 4 kamar suite, kamar standar minimum 100 kamar b. memiliki kamar mandi di dalam kamar c. luas kamar standar 26 meter persegi d. luas kamar suite minimum 56 meter persegi e. tempat tidur dan perabot didalam kamar kualitas nomor 1 f. terdapat restoran, dengan layanan antar kamar 24 jam

49

g. terdapat pusat kebugaran, valet parking, service dari concierge dengan pengalaman matang.

2.2 Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu, dapat dijadikan bahan pertimbangan dan data pendukung dalam penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk melihat penelitian yang terdahulu. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Irwan Syah, tahun 2014 mahasiswa Universitas Diponegoro dengan judul skripsi: Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang. Masalah yang ditemukan dalam penelitian ini yakni belum optimalnya penerimaan dari pajak hotel di Kota Semarang. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah subjek penelitian nya dimana peneliti mengukur tingkat pengelolaan pajak hotel bukan mengukur efektivitas nya. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dian Indra Sulistyo, tahun 2013 mahasiswa Universitas Negeri Semarang dengan judul skripsi: Potensi Dan Efektivitas Pajak Hotel Di Kabupaten Semarang. Masalah yang ditemukan dalam

50

penelitian yakni masih adanya gap yang cukup besar antara target dan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Semarang yang menandakan adanya potensi yang belum dimaksimalkan dengan baik. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada metode yang digunakan dimana peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Agus Rahmanto, tahun 2007 mahasiswa Universitas Negeri Semarang dengan judul skripsi: Efektivitas Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Di Kota Semarang. Masalah yang ditemukan adalah terjadinya gap yang begitu besar antara target dan realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Semarang pada tahun 2003. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Perbedaan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah terletak pada locus yang diambil dimana peneliti mengambil locus di Pandeglang, Keempat, penelitian yang dilakukan Aidina Maulida, tahun 2012 mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan judul skripsi: Efektivitas Pengelolaan Pajak Restoran Di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang. Masalah yang ditemukan adalah kurangnya pegawai di Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Serang lalu masih kurang tegasnya aparatur dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak yang mangkir membayar pajak. perbedaan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yakni dari teori yang digunakan, dimana dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori efektivitas dari Tampubolon

51

sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teori manajemen keuangan daerah dari Mahmudi. 2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka penerimaan pajak akan semakin meningkat. Peningkatan pajak ini disebabkan oleh dua hal, yaitu: pertama, karena semakin meningkatnya dasar pajak dan kepatuhan masyarakat. Kedua,karena adanya pemungutan pajak yang semakin baik dan perbaikan keahlian administrasi aparat perpajakannya. Pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya memerlukan sumber pembiayaan yakni yang tertuang dalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu sumber pendapatan yang memberikan kontribusi besar terhadap APBD adalah pajak daerah yang pemungutannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah masing-masing. Dalam hal ini di Kabupaten Pandeglang adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang. Pada hakekatnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang sebagai penyelenggara pemungutan pajak daerah di Kabupaten Pandeglang memiliki misi dan tanggung jawab untuk menciptakan kepatuhan membayar atau kesadaran memenuhi sebagai wajib pajak, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mebiayai penyelenggaraan pembangunan daerah. Penelitian ini diawali dengan melihat permasalahan-permasalahan yang terdapat pada latar belakang masalah. Untuk mengukur apakah pemungutan pajak hotel berjalan dengan baik maka ditentukan dengan mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Kabupaten Pandeglang

52

dengan menggunakan indikator manajemen keuangan daerah Mahmudi. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan ditunjukkan alur berfikir peneliti dalam melakukan penelitian. Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Identifikasi Masalah 1. Terbatasnya sarana dan prasarana sebagai penunjang kerja 2. 3.

4. 5.

pegawai. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dan kompeten di bidang pendapatan. Kontribusi pajak hotel terhadap PAD belum maksimal dikarenakan masih banyaknya wajib pajak hotel yang mangkir membayar pajak. Kurangnya pengawasan yang dilakukan aparatur dalam proses pemungutan pajak hotel. Belum adanya sistem komputerisasi yang terkoneksi langsung dengan pihak hotel untuk mempermudah dalam proses pengawasan dalam sektor pajak hotel.

Indikator Manajemen Keuangan Daerah, Mahmudi (2010: 17) 1. Perluasan basis penerimaan 2. Pengendalian atas kebocoran pendapatan 3. Peningkatan efisiensi administrasi pajak 4. Transparansi dan akuntabiltas

Tingkat Pengelolaan Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang

53

2.4 Hipotesis Penelitian Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Pada penelitian ini, hipotesis yang digunakan adalah hipotesis deskriptif, yaitu dugaan sementara terhadap nilai satu variable mandiri. Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka hipotesis yang dipakai adalah: Tingkat pengelolaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang ≤ 65% yang artinya tingkat pengelolaan pajak hotel yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang paling tinggi 65%. Adapun pernyataan hipotesis dalam penelitian ini secara lebih jelas dirumuskan sebagai berikut: Hipotesis nol (Ho) ≤ 65% Hal ini berarti hipotesis deskriptif atau hipotesis nol dari penelitian ini adalah tingkat pengelolaan pajak hotel yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang kurang dari atau tercapai paling tinggi 65%. Hipotesis Kerja (Ha) > 65% Hal ini berarti hipotesis deskriptif atau hipotesis kerja dari penelitian ini yaitu tingkat pengelolaan pajak hotel yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang lebih dari atau tercapai paling rendah 65%.

54

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, sedangkan instrument penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah, dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (Arikunto, 2006:163). 3.1 Metode Penelitian Penelitian ini berupaya untuk memahami fenomena sosial tentang Dinas Pendapatan Daerah dalam mengelola pajak hotel di Kabupaten Pandeglang dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif dengan format deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringankan berbagai kondisi, berbagai situasi dan berbagai variable yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Pada umumnya format penelitian

ini

menggunakan

statistic

induktif

untuk

menganalisis

data

penelitiannya. Format deskriptif ini dapat dilakukan pada penelitian studi kasus dan survey (Bungin, 2005:36). 3.2 Instrument Penelitian Sugiyono (2009:102) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam

55

maupun sosial yang diamati. Sementara Arikunto (2006:160) mengatakan bahwa instrument penelitian adalah alat ukur atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik,dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Dari kedua pengertian tersebut memiliki persamaan bahwa instrument penelitian merupakan alat ukur yang digunakan oleh peneliti untuk mempermudah pekerjaannya dalam meneliti fenomena yang sedang diamati. Instrumentinstrument dalam bidang sosial walaupun telah teruji validitas dan reliabilitasnya, tetapi bila digunakan untuk tempat tertentu belum tentu tepat dan mungkin tidak valid dan reliable lagi. Hal ini perlu dimaklumi karena gejala atau fenomena sosial itu cepat berubah dan sulit dicari kesamaannya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner, dokumentasi, studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. 1. Wawancara Wawancara dilakukan untuk mencari informasi yang berkaitan dengan fenomena yang diamati, yang belum terungkap atau kesulitan untuk digali secara mendalam melalui instrument kuesioner. 2. Studi kepustakaan Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai referensi yang relevan mengenai penelitian ini berdasarkan teks bookmaupun jurna ilmiah 3. Kuesioner Kuesioner atau angket adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Kuseioner yang akan dibuat oleh peneliti berisi beberapa pertanyaan yang sesuai dengan objek penelitian yang nantinya akan disebarkan kepada

56

responden yang telah ditentukan. Peneliti menggunakan skala likert dalam proses pengukuran dan menggunakan metode wawancara langsung dalam proses pengisian kuesioner. 4. Observasi Observasi atau pengamatan adalah tekhnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejalagejala yang diselidiki. Dalam penelitian ini pengamatan observasi yang dilakukan adalah nonpartisipan,dimana peneliti tidak terlihat dan hanya sebagai pengamat independen.

57

Adapun kisi-kisi instrument dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen variabel

Dimensi

Indikator

1. 2. Perluasan Basis 3. Penerimaan 4.

1. Pengendalian 2. Atas Kebocoran Pendapatan 3. Tingkat Pengelolaan

4.

Pajak Hotel Di Dinas

Mengidentifikasi pembayar pajak/retribusi dan menjaring wajib pajak/retribusi baru Mengevaluasi tari pajak/retribusi Meningkatkan basis data objek pajak/retribusi Melakukan penilaian kembali (appraisal) atas objek pajak/retribusi

1.

Kabupaten Pandeglang

Peningkatan Efisiensi Administrasi Pajak

2. 3.

1,2 3,4,5 6,7 8,9 10,11

Melakukan audit, baik rutin maupun incidental Memperbaiki system akuntansi penerimaan daerah

12,13

Memberikan penghargaan yang memadai bagi masyarakat yang taat pajak dan hukuman (sanksi) yang berat bagi yang tidak mematuhinya Meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan pendapatan

16,17 18,19

Pendapatan Daerah

Item pertanyaan

Memerbaiki prosedur administrasi pajak sehingga lebih mudah dan sederhana Mengurangi biaya pemungutan pendapatan Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti bank, kantor pos, koperasi, dan pihak ketiga

14,15

20,21 22,23 24,25

26,27

28,29 30,31

58

1.

2. Transparansi dan 3. Akuntabilitas

Adanya dukungan Teknologi Informasi (TI) untuk membangun Sistem Informasi Manajemen Adanya staf yang harus memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai Tidak adanya korupsi sistemik di lingkungan entitas pengelola pendapatan daerah

32,33

34,35 36,37 38,39,40

Terdapat perbedaan antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif, dimana dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif maka peneliti itu sendiri yang merupakan instrument penelitiannya. Sedangkan dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, peneliti menggunakan instrument penelitian yaitu alat ukur untuk membantu dalam pengumpulan data. 3.3 Populasi dan Sampel Menurut Sugiyono (2009: 90) poupulasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek-obyek penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang dalam rangka untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengelolaan pajak hotel yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang. Maka dari itu yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah aparatur pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang, khususnya pegawai bidang pendapatan Pajak yang secara langsung terlibat dalam proses pengelolaan pajak hotel di Kabupaten Pandeglang dan pegawai bidang lain dengan total sebanyak 66 orang

59

Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono 2009: 91). Adapun teknik sampling yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah sampling jenuh. Sampling jenuh adalah tekhnik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini digunakan jika jumlah populasi relatif kecil atau peneliti ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota pouplasi dijadikan sampel. Berdasarkan teknik sampling yang digunakan di atas, maka peneliti menetapkan jumlah sampel yang dibutuhkan adalah pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang.

3.4 Tekhnik Pengolahan dan Analisa Data Tekhnik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui tahapan sebagai berikut: 1. Editing Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuan dari editing adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin. Dalamediting akan diteliti kembali hal-hal mengenai kelengkapan pengisian terhadap semua pertanyaan dalam kuesioner.

60

2. Koding dan scoring Koding adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para responden ke dalam kategori-kategori. Klasifikasi dilakukan dengan cara memberi tanda/kode berbentuk angka pada masing-masing jawaban. Selanjtnya diberikan skor dengan menggunakan skala likert.

Tabel 3.2 Skor Pengikat Menggunakan Skala Likert

Jawaban

Alternative

Skor

a

Sangat setuju

4

b

Setuju

3

c

Kurang setuju

2

d

Tidak setuju

1

3.4.1 Uji Normalitas Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sebaran data berdistribusi normal atau tidak. Untuk uji normalotas digunakan rumus chi kuadrat.

61

Keterangan: X² = Harga Chi kuadrat yang dicari F˳ = Frekuensi yang ada (frekuensi observasi atau frekuensi sesuai dengan keadaan) Fₑ = Frekuensi yang diharapkan, sesuai dengan teori Data dikatakan tersebar secara normal apabila harga chi kuadrat lebih kecil dari harga chi kuadrat dalam tabel atau bisa ditulis (X² hitung < X² tabel) ada taraf signifikansi 0,05. Jika X² hitung ≥ X² tabel berarti distribusi tidak normal Jika X² hitung ≤ X² tabel berarti distribusi normal

3.4.2 Uji Validitas Instrument penelitian yang baik tentu saja instrument yang valid, sehingga dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data. Pada penelitian kali ini, peneliti melakukan pengujian validitas instrument dengan menggunakan rumus korelasi product moment Sugiyono (2009: 212). Rumus

Keterangan : r =

Korelasi Product Moment

X =

Skor Pertanyaan

62

Y =

Skor Total Seluruh Pertanyaan

XY =

Skor Pertanyaan Dikalikan Skor Total

n

Jumlah Responden

=

3.4.3 Uji Reliabilitas Pengujian reliabilitas instrument dilakukan dengan internal konsistensi dengan menggunakan tekhnik Alpha Cronbach yaitu penghitungan yang dilakukan dengan menghitung rata-rata interkorelasi diantara butir-butir pertanyaan kuesioner. Variable dikatakan reliable jika nilai alphanya lebih dari 0,70 Dengan dilakukan uji reliabilitas maka akan menghasilkan suatu instrument yang benar-benar tepat atau akurat dan mantap. Apabila koefisien realibitas yang dihasilkan lebih besar berarti instrmen tersebut memiliki realibilitas yang cukup baik. Rumus alpha cronbach adalah sebagai berikut:

=(

(1-

Dimana n

= jumlah butir = variasi butir = variasi total

)

63

3.4.4 Uji t-test Uji T-test digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu atau lebih variable yang datanya berbentuk interval atau ratio, oleh karena itu data dalam penelitian ini berbentuk interval maka digunakan uji t-test, dengan rumus sebagai berikut: t=

X – µ˳ s

Keterangan: t : nilai t yang dihitung X : nilai rata-rata µ˳ : nilai yang dihipotesiskan s : simpangan baku sampel n : jumlah anggota sampel

karena Hipotesis nol (Ho) dalam penelitian ini berbunyi efektifitas pengelolaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupten Pandeglang paling tinggi adalah 65% maka yang digunakan adalah uji pihak kanan dengan asumsi sebagai berikut:

jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima Ha ditolak jika t hitung ≥ t tabel, maka Ho ditolak Ha diterima

64

3.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian Lokasi penelitian bertempat di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang Jl. Ahmad Yani Nomor 1. Telp (0253) 20054 Fax. 20105 Pandeglang (42213). Penelitian ini dimulai dari bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. Tabel 3.3 Jadwal Peneltian

65

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian Dinas pendapatan daerah Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah. Dalam hal ini yakni membantu Bupati dalam menjalankan tugasnya dalam mengelola potensi-potensi yang bisa menghasilkan dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Pandeglang. Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Pandeglang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang pembentukan organisasi perangkat kerja daerah Kabupaten Pandeglang. Mengingat beban tugas yang semakin besar dengan pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah, maka bidang pendapatan perlu ditunjang dengan jabatan struktural yang relevan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam hal pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Dinas Pengelolaan Keangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang selaku SKPD induk pecah menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Dinas Pendapatan Daerah.

66

4.1.1 Kedudukan Struktur dan Organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 33 Tahun 2014 Struktur Organisasi Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang, dipimpin seorang kepala dinas, 4 kepala bidang, dan 12 kepala seksi dengan rincian sebagai berikut: 1. Unsur pimpinan adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah 2. Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari: a. Subbagian Umun dan Kepegawaian b. Subbagian Keuangan c. Subbagian Perencanaan,Evaluasi, dan Pelaporan 3. Bidang pendapatan pajak daerah a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah b. Seksi Pemeriksaan dan Penetapan Pendapatan Pajak Daerah c. Seksi Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah 4. Bidang pendapatan bukan pajak dan piutang daerah a. Seksi Kekayaan Daerah dan Lain-lain PAD b. Seksi Badan Usaha Milik Daerah c. Seksi Piutang Daerah 5. Bidang pendapatan PBB-P2 dan BPHTB a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2 dan BPHTB b. Seksi Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB c. Seksi Penagihan dan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB 6. Bidang program kebijakan dan pelaporan pendapatan daerah a. Seksi Program dan Analisis Pendapatan Daerah

67

b. Seksi Kebijakan dan Pembinaan Pendapatan Daerah c. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah 8. Kelompok Jabatan Fungsional Kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasi, melakukan pembinaan, pengarahan dan evaluasi dibidang administrasi pengelolaan keuangan daerah.

4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang Berdasarkan peraturan Bupati Pandeglang Nomor 33 Tahun 2014 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas,dinas pendapatan daerah menyelenggarakan fungsi: 1

Penyusunana perencanaan program kebijakan pembinaan, pengembangan dan peningkatan dalam pelayanan umum di bidang pendaptan daerah;

2

Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah;

3

Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pendapatan daerah;

68

4

Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah dan pendapatan lainnya;

5

Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas;

6

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

4.1.3

Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang memiliki visi dan misi

untuk mencapai tujuan organisasi yang ingin dicapai. Berikut ini visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang: 1. Visi Visi merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan. Visi harus bersifat praktis, realistis untuk dicapai, dan memberikan tantangan serta menumbuhkan motivasi yang kuat bagi pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang untuk mewujudkannya. Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang adalah: “Terwujudnya Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Guna

Menunjang

Penyelenggaraan

Pemerintahan

dan

Pembangunan Di Kabupaten Pandeglang” 2. Misi Misi merupaka suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi misi yang

69

telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan, seluruh pegawai dan pihak lain dapat mengetahui peran dan program serta mewujudkan visi tersebut. Maka Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang adalah: a. Mewujudkan kebijakan teknis bidang pendapatan asli daerah b. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur pemerintah dalam pengelolaan pendapatan asli daerah c. Optimalisasi potensi sumber pendapatan asli daerah d. Memberdayakan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak, retribsi dan wajib pajak lainnya.

4.1.4

Identitas Responden Penelitian Jumlah seluruh pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Pandeglang ada sebanyak 66 orang. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan sampel dengan menggunakan sampel jenuh, sehingga sampel yang digunakan adalah seluruh pegawai yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang yakni yang berjumlah 66 orang. Secara lebih jelas berikut akan disajikan identitas responden yang disajikan dalam bentuk diagram berikut ini:

70

Diagram 4.1 Responden Jenis Kelamin

Sumber: hasil peneltian lapangan, 2016

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang sebanyak 68% laki-laki yaitu berjumlah 45 orang. Sedangkan pegawai perempuan sebanyak 32% yaitu berjumlah 21 orang. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang di dominasi oleh laki-laki. Sedangkan jumlah pegawai perempuan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang masih sangat terbatas. Sementara itu, ketidak seimbangan pria dan wanita di suatu organisasi atau lingkungan pekerjaan akan menimbulkan dampak terhadap hasil kerja. Menurut Robbins dalam buku Perilaku Organisasi (2006), analisis terhadap data jenis kelamin responden perlu untuk dilakukan karena adanya perbedaan penting antara pria dan wanita yang dapat mempengaruhi kinerja mereka. Perbedaan tersebut berkaitan dengan kemampuan memecahkan masalah, keterampilan analisis, pendorong persaingan, motivasi, sosiabilitas, dan kemampuan belajar.

71

Diagram 4.2 Responden Tingkat Pendidikan

Sumber: hasil penelitian lapangan, 2016

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang yang memiliki latar belakang pendidikan S2 yakni sebesar 11% atau berjumlah 7 orang. Sementara pegawai Dispenda Pandeglang yang memiliki latar belakang pendidikan S1 yakni sebesar 42% yaitu berjumlah 28 orang. Pegawai Dispenda Pandeglang yang memiliki latar belakang D3 setelah dipersentasekan terdapat 6% yakni sebanyak 4 orang. Dan pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan SMA yakni berjumlah 27 orang atau 41%. Dari hasil perhitungan tersebut maka dapat diketahui bahwa pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang didominasi oleh yang berlatar belakang pendidikan S1 yaitu sebanyak 28 orang. Dalam teori kinerja menurut Kopelman dijelaskan bahwa tingkat pendidikan sangat mempengaruhi terhadap hasil kerja atau (output). Apabila mayoritas pegawai

72

dalam suatu organisasi semakin tinggi tingkat pendidikannya maka akan mempengaruhi terhadap kinerja yang semakin bagus. Diagram 4.3 Responden Status

Sumber: hasil penelitian lapangan, 2016

Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui bahwa pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang sebanyak 57% berstatus PNS atau pegawai negeri sipil yakni berjumlah 38 orang. Sebanyak 14% pegawai di Dispenda Pandeglang berstatus TKK atau Tenaga Kerja Kontrak yakni berjumlah 9 orang. Sebanyak 29% pegawai Dispenda Pandeglang berstatus TKS atau tenaga kerja sukarela yaitu berjumlah 19 orang. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang secara keseluruhan berjumlah 66 orang dengan status pegawai negeri sipil sebanyak 38 orang. Tentu saja hal tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya pegawai di Dispenda Pandeglang khususnya di bidang pendapatan, terlebih dengan tugas yang di emban begitu banyak tentunya masih belum berimbang antara tugas yang ada dengan pegawai yang tersedia.

73

4.2 Pengujian Statistik 4.2.1

Uji Validitas Penelitian Pengujian validitas menggunakan analisi item, dengan mengkorelasi skor

tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah secara keseluruhan dari tiap butir. Uji validitas ini menggunakan rumus korelasi product moment dengan bantuan SPSS statistic 21 Adapun hasil perhitungan dapat dilihat dari tabel di bawah ini: Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Item Pertanyaan

R Hitung

R Tabel (5%)

Taraf Signifikan

1

0,454

0,246

Valid

2

0,717

0,246

Valid

3

0,788

0,246

Valid

4

0,668

0,246

Valid

5

0,494

0,246

Valid

6

0,826

0,246

Valid

7

0,818

0,246

Valid

8

0,590

0,246

Valid

9

0,692

0,246

Valid

10

0,734

0,246

Valid

11

0,821

0,246

Valid

74

12

0,723

0,246

Valid

13

0,762

0,246

Valid

14

0,669

0,246

Valid

15

0,828

0,246

Valid

16

0,025

0,246

Tidak Valid

17

0,559

0,246

Valid

18

0,825

0,246

Valid

19

0,770

0,246

Valid

20

0,689

0,246

Valid

21

0,596

0,246

Valid

22

0,729

0,246

Valid

23

0,441

0,246

Valid

24

0,736

0,246

Valid

25

0,608

0,246

Valid

26

0,447

0,246

Valid

27

0,715

0,246

Valid

28

0,587

0,246

Valid

29

0,701

0,246

Valid

30

0,186

0,246

Tidak Valid

31

0,112

0,246

Tidak Valid

32

0,447

0,246

Valid

33

0,587

0,246

Valid

75

34

0,603

0,246

Valid

35

0,591

0,246

Valid

36

0,721

0,246

Valid

37

0,779

0,246

Valid

38

0,578

0,246

Valid

39

0,670

0,246

Valid

40

0,802

0,246

Valid

Sumber: Pengolahan Data, 2016

Adapun kriteria butir yang digunakan adalah jika r hitung lebih dari (>) r tabel maka item atau butir pertanyaan bisa dikatakan valid. Apabila r hitung kurang dari (<) r tabel maka dapat dinyatakan bahwa item atau butir pertanyaan tidak valid. Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa ada 3 item yang dinyatakan tidak valid, yaitu item atau butir pertanyaan nomor 16, 30 dan nomor 31. Hal tersebut dapat dibandingkan dengan r tabel dimana item nomor 16 sebesar 0,025 dimana nilai tersebut kurang dari < r tabel yakni 0,246. Selain itu item nomor 30 pun dinyatakan tidak valid karena r hitung 0,186 kurang dari < r tabel yakni 0,246 dan item pertanyaan nomor 31 yakni dimana di dapat r hitung sebesar 0,112 kurang dari r tabel 0,246 maka dinyatakan tidak valid pada taraf signifikasi 5%.

76

4.2.2

Uji Reliabilitas Penelitian Peneliti melakukan uji reliabilitas untuk menjaga kehandalan dari sebuah

instrument atau alat ukur. Dalam penelitian ini butir item yang dilakukan uji reliabilitas adalah item yang valid, sedangkan item atau butir pertanyaan yang tidak valid tidak dapat dilakukan uji reliabilitas. Dalam pengukuran reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach. Adapun hasil dari uji reliabilitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah nilai Alpha Cronbach sebesar 0,966. Berdasarkan tingkat reliabilitas jika alpha cronbach > 0,70 maka dapat dikatakan andal atau reliabel. Sehingga dalam penelitian ini instrument yang di uji dinyatakan reliabel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Reliability Statistics Cronbach's Alpha

N of Items

.966

37

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

77

4.2.3

Uji Normalitas Penelitian Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis

data atau biasa disebut asumsi klasik. Uji Normalitas dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model penelitikan yang di ajukan. Tujuan uji Normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yakni distribusi data yang mempunyai pola seperti distribusi normal. Uji Normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorov smirnov dengan bantuan SPSS statistic versi 21. Berikut adalah tabel hasil uji Normalitas: Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test VAR00041 66

N Mean Normal Parameters

100.32

a,b

Std. Deviation Absolute Most Extreme Differences

Positive Negative

17.451 .083 .083 -.058

Kolmogorov-Smirnov Z

.675

Asymp. Sig. (2-tailed)

.752

a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.

78

Berdasarkan hasil tabel uji Normalitas diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikasi menunjukkan angka sebesar 0,752. Setelah dilakukan uji Normalitas dan didapat bahwa angka signifikasi adalah 0,752 maka dapat membuktikan bahwa angka signifikasi lebih besar dari taraf signifikasi yang digunakan yaitu 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal. 4.3 Deskripsi Data Penelitian ini merupakan penelitian satu variabel dengan menggunakan teori Mahmudi yang dalam teori tersebut terdapat 4 indikator. Setiap indikator dari teori Mahmudi tersebut kemudian peneliti uraikan dalam bentuk kuesioner. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert, dimana pilihan jawaban dari kuesioner ada 4 item yang masing-masing mempunyai nilai, dimana a bernilai 4 , b bernilai 3, c bernilai 2 dan d bernilai 1. Dengan asumsi bahwa semakin tinggi nilai yang diperoleh maka semakin bagus tingkat pengelolaan pajak hotel di Dispenda Pandeglang. Uraian dari setiap item pertanyaan di deskripsikan dalam bentuk diagram, disertai dengan pemaparan dan kesimpulan hasil jawaban dari pertanyaan yang diajukan melalui kuesioner kepada responden. Berikut ini merupakan pemaparan untuk pertanyaan-pertanyaan dari setiap indikator:

79

Diagram 4.4 Tanggapan responden tentang kesesuaian hasil penerimaan pajak hotel yang diterima Dispenda Pandeglang dengan potensi pajak hotel yang ada di Kabupaten Pandeglang

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2016

Dari diagram 4.4 diatas dapat dilihat bahwa 11% menjawab sangat sesuai dengan jumlah 7 responden, lalu 30% menjawab sesuai yaitu sebanyak 20 responden dan 58% atau sebanyak 38 responden menjawab kurang sesuai sisanya 1% yaitu 1 responden menjawab tidak sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa kesesuaian hasil penerimaan yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah Pandeglang kurang sesuai dengan potensi pajak hotel yang ada. Potensi pajak hotel lumayan besar namun penerimaan yang didapat tidak sebanding dengan perhitungan potensi yang seharusnya. Di Pandeglang terdapat 38 potensi wajib pajak yang terdata namun dari hasil rekapan penerimaan yang sudah peneliti lampirkan dapat diketahui bahwa tidak semua wajib pajak membayar pajak. selain

80

itu peneliti juga melakukan perhitungan potensi pendapatan pertahun dari beberapa hotel, sebagai contoh peneliti melakukan perhitungan terhadap Hotel Diana dimana setelah dilihat dari data hasil rekapan pendapatan bahwa Hotel Diana membayar pajak dengan nominal yang sama setiap bulannya.

Diagram 4.5 Tanggapan resonden tentang kesesuaian penerimaan pajak hotel dengan target yang telah ditetapkan oleh Dispenda Kabupaten Pandeglang

Sumber : hasil penelitian lapangan, 2016

Berdasarkan diagram 4.5 dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai kesesuaian penerimaan pajak hotel dengan target yang ditetapkan adalah sebanyak 15% menjawab sangat sesuai yaitu dengan total 10 responden, 55% menjawab sesuai yaitu sebanyak 36 responden, 26% menjawab kurang sesuai yaitu sebanyak 17 responden, dan 3 responden atau 4% menjawab tidak sesuai.

81

Data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel yang diterima oleh Dispenda Pandeglang sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Setiap tahun realisasi penerimaan yang diterima oleh Dinas Pendapatan Pandeglang selalu mencapai target yang telah ditentukan. Seharusnya dengan selalu tercapainya target dari setiap penerimaan pajak hotel setiap tahunnya maka seharusnya kontribusi dari pajak hotel ini terhadap kas daerah lumayan tinggi.

Diagram 4.6 Tanggapan responden terhadap peningkatan penerimaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Pandeglang

Sumber: Hasil penelitian lapangan,2016

Berdasarkan diagram 4.6 dapat diketahi bahwa tanggapan responden terhadap peningkatan penerimaan pajak hotel yang diterima Dinas Pendapatan Daerah Pandeglang setiap tahunnya adalah sebanyak 17% menjawab selalu yaitu

82

sebanyak 11 responden, 54% menjawab sering yaitu sebanyak 36 responden lalu sebanyak 26% menjawab kadang-kadang yaitu sebanyak 17 responden dan sebanyak 3% menjawab tidak pernah yaitu dengan jumlah 2 responden. Diagram 4.6 menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel di Dispenda Pandeglang sering mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun bila melihat fakta dari LHP Pandeglang tahun 2011 sampai tahun 2015 dapat diketahui bahwa pernah ada penurunan pendapatan yang terjadi yaitu pada tahun 2013.

Diagram 4.7 Tanggapan responden terhadap pendataan yang dilakukan kepada wajib pajak hotel di Dispenda Pandeglang

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016

Berdasarkan diagram 4.7 dapat diketahui bahwa sebanyak 2% atau 1 responden menyatakan bahwa Dispenda Pandeglang selalu melakukan pendataan

83

terhadap wajib pajak hotel di Pandeglang. Sebanyak 21% atau 14 responden menyatakan sering, 56% dengan jumlah 37 responden menyatakan kadangkadang, dan 21% atau sebanyak 14 responden menyatakan tidak pernah. Maka dapat diketahui bahwa Dispenda Pandeglang tidak terlalu sering atau kadangkadang melakukan pendataan terhadap wajib pajak hotel yang ada di Pandeglang. Dari hasil wawancara diketahui bahwa kendala dana untuk turun ke lapangan dalam melakukan pendataan masih kurang mencukupi. Tentu saja hal tersebut menjadikan kurangnya pengawasan terhadap munculnya wajib pajak baru di pandeglang, sehingga memungkinkan tidak terdeteksinya tempat penginapan yang baru muncul yang seharusnya menjadi wajib pajak hotel.

Diagram 4.8 Tanggapan responden terhadap strategi Dispenda Pandeglang dalam menjaring wajib pajak

Sumber: Hasil Penelitian lapangan, 2016

Berdasarkan diagram 4.8 dapat diketahui bahwa strategi Dispenda Pandeglang dalam menjaring wajib pajak, responden menanggapi sebanyak 1%

84

dengan jumlah 1 responden menyatakan bahwa sangat baik, 23% dengan jumlah 15 responden menyatakan baik lalu 55% berjumlah 36 responden menyatakan kurang baik dan 21% dengan jumlah 14 responden menyatakan tidak baik. Maka diketahui bahwa strategi yang digunakan oleh Dispenda Pandeglang dalam menjaring wajib pajak baru masih kurang baik. Adapun strategi yang digunakan hanyalah strategi biasa yakni dengan melakukan blusukan ke daerah-daerah dengan rentang waktu yang jarang dilakukan karena kendala biaya. Oleh karena itu banyak responden yang merasa bahwa strategi yang digunakan masih kurang baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan hotel Sejahtera, diketahui bahwa jarang adanya penagihan yang dilakukan oleh pihak Dispenda Pandeglang secara langsung dengan cara datang ke hotel, setelah peneliti mengkonfirmasi

dengan

pihak

Dispenda

berdasarkan

penuturan

Kabid

Pendapatan bahwa Dispenda berusaha menagih dengan cara mengirim pesan elektronik atau pesan singkat lewat handphone.

85

Diagram 4.9 Tanggapan responden terhadap kesesuaian tarif pajak hotel yang ditetapkan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pandeglang

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016

Berdasarkan diagram 4.9 mengenai tanggapan responden terhadap kesesuaian tariff pajak hotel dengan Perda pajak daerah yang berlaku di Pandeglang sebanyak 20% dengan jumlah responden 13 orang menjawab sangat sesuai, 56% dengan jumlah responden 37% menjawab sesuai, 23% sebanyak 15 responden menjawab kurang sesuai dan 1% dengan jumlah 1 responden menjawab tidak sesuai. Maka dapat dikatakan bahwa tariff pajak yang diberlakukan sudah sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentak pajak daerah Pandeglang, dimana tariff pajak hotel yakni sebesar 10%, dan untuk denda sebesar 2%. Diharapkan bila semua wajib pajak jujur dalam melakukan perhitungan maka pendapatan yang didapat bisa besar kontribusinya terhadap PAD.

86

Diagram 4.10 Tanggapan responden tentang keseuaian wajib pajak dalam membayar pajak dengan tarif pajak yang telah ditetapkan

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016

Berdasarkan diagram 4.10 dapat diketahui bahwa 18% dengan jumlah 12 responden menjawab bahwa wajib pajak sudah sangat sesuai membayar kewajibannya dengan tariff yang telah ditetapkan, 58% dengan jumlah 38 responden menjawab sesuai, 23% dengan jumlah responden 15 orang menjawab kurang sesuai dan 1 % dengan jumlah responden 1 orang menjawab tidak sesuai. Dapat diketahui bahwa mayoritas menjawab sesuai, maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak hotel sudah sesuai membayar kewajiban perpajakannya dengan tariff yang telah ditetapkan. Dimana dalam peraturan daerah Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 dijelaskan bahwa tarif pajak hotel yaitu sebesar 10%, dan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa tariff

87

pajak hotel ditetapkan paling tinggi 10%, dengan begitu perda Pandeglang tidak menyalahi aturan yang dibuat oleh pemerintah.

Diagram 4.11 Tanggapan responden tentang proses pelaksanaan pengawasan terhadap pegawai bidang pendapatan yang ditugaskan ke lapangan

Sumber: Hasil Penelitian lapangan, 2016

Berdasarkan diagram 4.11 sebanyak 3% menjawab sangat baik yaitu dengan jumlah responden 2 orang, 23% menjawab baik dengan jumlah responden 15 orang, 56% menjawab kurang baik dengan jumlah responden 37 orang dan 18% menjawab tidak baik dengan jumlah responden 12 orang. Maka dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan pengawasan terhadap pegawai bidang pendapatan yang ditugaskan ke lapangan masih kurang baik. Masih banyak hotel yang tidak didatangi untuk ditegur langsung oleh aparatur yang bertugas. Pegawai

88

yang bertugas pun tidak merasa takut dengan teguran dari atasan atas kelalaiannya dalam bertugas. Karena hal ini sudah menjadi kebiasaan dan belum ada perubahan mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap aparatur yang bertugas ke lapangan.

Diagram 4.12 Tanggapan responden terhadap upaya yang dilakukan Dispenda Pandeglang dalam peningkatan pendapatan di bidang pajak hotel

Sumber: Hasil penelitian lapangan,2016

Berdasarkan diagram 4.12 diketahui sebanyak 1% dengan jumlah responden 1 orang menjawab sangat baik, 17% dengan jumlah responden 11 orang menjawab baik, 58% dengan jumlah responden 38 orang menjawab kurang baik dan 24% dengan jumlah responden 16 orang menjawab tidak baik. Maka dapat dikatakan bahwa upaya yang dilakukan Dispenda Pandeglang dalam peningkatan pendapatan dibidang pajak masih kurang baik. Berdasarkan hasil

89

penelitian bahwa Dispenda Pandeglang masih jarang melakukan pemeriksaan langsung untuk pendataan wajib pajak yang belum terdaftar. Keterlambatan dalam melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang sebenarnya dapat mempermudah wajib pajak yang jauh untuk melakukan pembayaran. Maka dapat dikatakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan peningkatan pendapatan di bidang pajak masih kurang baik.

Diagram 4.13 Tanggapan responden terhadap perhitungan potensi pajak hotel yang dilakukan oleh Dispenda Pandeglang

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016

Berdasarkan diagram 4.13 dapat diketahui bahwa 20% dengan jumlah responden sebanyak 13 orang menjawab selalu, 53% dengan jumlah responden sebanyak 35 orang menjawab sering, 26% dengan jumlah responden 17 orang menjawab kadang-kadang dan 1% dengan jumlah responden 1 orang menjawab

90

tidak pernah. Maka dapat diketahui bahwa Dinas Pendapatan Daerah Pandeglang sering melakukan perhitungan potensi pajak Pandeglang. Namun seperti yang dapat dilihat pada rekapan pendapatan pajak hotel yang sudah dilampirkan, maka untuk pendapatan pajak hotel masih banyak wajib pajak yang membayar pajak dengan nominal yang sama setiap bulannya, dan jauh dengan perhitungan potensi yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa hotel. Setidaknya dengan melakukan perhitungan terhadap potensi pajak maka tentunya akan mengetahui berapa gap antara perhitungan yang dilakukan dengan fakta penerimaan yang didapat. Diagram 4.14 Tanggapan responden terhadap inventarisasi hotel yang dilakukan oleh Dispenda Pandeglang

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016

Berdasarkan diagram 4.14 dapat diketahui bahwa 20% dengan jumlah responden 13 orang menjawab selalu, 56% dengan jumlah responden 37 orang

91

menjawab sering, 23% dengan jumlah responden 15 orang menjawab kadangkadang dan 1% dengan jumlah responden 1 orang menjawab tidak pernah. Maka dapat diketahui bahwa Dispenda Pandeglang sering melakukan inventarisasi hotel yang ada di Pandeglang. Petugas mengecek kebenaran jumlah kamar disetiap hotel.

Diagram 4.15 Tanggapan responden terhadap pemeriksaan jumlah wajib pajak hotel di Pandeglang

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016

Berdasarkan diagram 4.15 sebanyak 18% dengan jumlah responden 12 orang menjawab selalu, 56% dengan jumlah responden sebanyak 37 orang menjawab sering, 23% dengan jumlah responden 15 orang menjawab kadangkadang dan 3% dengan jumlah responden 2 orang menjawab tidak pernah. Maka dapat diketahui bahwa Dinas Pendapatan Daerah Pandeglang sering melakukan

92

pemeriksaan terhadap jumlah wajib pajak yang ada di Pandeglang. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan wajib pajak hotel yang mana saja yang masih beroperasi dan yang sudah tidak beroperasi, sehingga dalam menentukan target pendapatan bisa lebih sesuai.

Diagram 4.16 Tanggapan responden terhadap penyederhanaan sistem akuntansi penerimaan atau sistem pembukuan di Dispenda Pandeglang

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016

Berdasarkan tabel 4.16 sebanyak 15% dengan jumlah responden 10 orang menjawab sangat berusaha, 56% dengan jumlah responden 37 orang menjawab berusaha, 27% dengan jumlah responden 18 orang menjawab kurang berusaha dan 2% dengan jumlah responden 1 orang menjawab tidak berusaha. Maka dapat diketahui bahwa Dispenda Pandeglang selalu berusaha dalam melakukan penyederhanaan terhadap sistem akuntansi penerimaan di Dispenda Pandeglang.

93

Penyederhaan pembukuan atau sistem akuntansi memang sangat diperlukan agar pelaksanaan pekerjaan tidak menjadi rumit dan mudah dimengerti oleh aparatur pegawai Dispenda. Namun dari hasil observasi dapat diketahui bahwa sistem pembukuan yang digunakan untuk diloket pembayaran atau pendaftaran masih tergolong manual jadi sangat riskan jika berkas itu hilang.

Diagram 4.17 Tanggapan responden terhadap kemudahan sistem akuntansi penerimaan daerah yang digunakan di Dispenda Pandeglang

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016

Berdasarkan tabel 4.17 dapat diketahi bahwa sebanyak 1% dengan jumlah responden 1 orang menjawab sangat mudah 18% dengan jumlah responden 12 orang menjawab mudah dan 58% dengan jumlah responden sebanyak 38 orang menjawab kurang mudah dan 23% dengan jumlah responden 15 orang menjawab tidak mudah. Maka dapat diketahui bahwa system akuntansi yang ada Dispenda

94

Pandeglang kurang mudah digunakan oleh pegawai yang bersangkutan. Mayoritas pegawai menganggap bahwa system akuntansi yang ada masih kurang mudah untuk digunakan dalam melakukan pekerjaan secara cepat dan bisa terbilang masih manual. Sehingga pekerjaan tidak bisa selesai dengan cepat.

Diagram 4.18 Tanggapan responden terhadap pemahaman sistem akuntansi penerimaan daerah yang biasa digunakan di Dispenda Pandeglang

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016

Berdasarkan diagram 4.18 sebanyak 17 % dengan jumlah responden 11 orang menjawab sangat paham, sebanyak 59% dengan jumlah responden 39 orang menjwab paham, 23% dengan jumlah responden 15 orang menjawab kurang paham dan 1% dengan jumlah 1 responden menjawab tidak paham. Maka dapat diketahui bahwa pegawai Dispenda Pandeglang paham dengan system akuntansi yang digunakan. Sebagian besar pegawai dibidang pendapatan dapat memahami

95

system pembukuan yang dipakai untuk melakukan pencatatan dan rekapan data pemasukan dari wajib pajak.

Diagram 4.19 Tanggapan responden terhadap pemberian penghargaan untuk wajib pajak hotel yang taat membayar pajak

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016

Berdasarkan diagram 4.19 dapat diketahui bawa 2% dengan jumlah responden 1 orang menjawab selalu, 3% dengan jumlah responden 2 orang menjawab sering, 33% dengan jumlah responeden 22 orang menjawab kadangkadang, dan sebanyak 62% dengan jumlah responden 41 orang menjawab tidak pernah. Maka dapat dikaatkan bahwa Dispenda Pandeglang tidak pernah memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang selalu taat membayar pajaknya tepat waktu. Padahal dengan melakukan pemberian penghargaan setidaknya dapat memotivasi wajib pajak untuk lebih giat lagi dalam membayar kewajibannya.

96

Diagram 4.20 Tanggapan responden terhadap kesesuaian sanksi yang diberikan kepada wajib pajak hotel yang lalai membayar pajak

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016

Berdasarkan tabel 4.20 dapat diketahui bahwa sebanyak 3% dengan jumlah responden 2 orang menjawab sangat sesuai, 17% dengan jumlah responden 11 orang menjawab sesuai, 63% dengan jumlah responden 42 orang menjawab kurang sesuai dan 17% dengan jumlah responden 11 orang menjawab tidak sesuai. Maka dapat diketahui bahwa sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang lalai membayar pajak masih kurang sesuai dengan perda yang berlaku. Hal ini mengakibatkan semakin tidak jeranya wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya. Kurang tegasnya Dispenda dalam memberikan sanksi tentu saja berdampak pada pendapatan yang didapat. Dilihat dari hasil rekapan pendapatan tahun 2015 masih banyak wajib pajak hotel yang tidak membayar kewajibannya dan sama sekali tidak takut dengan konsekuensi sanksi yang akan diterima karena

97

sudah terbiasa dengan ketidaktegasan aparatur dalam menegakan sanksi yang tertulis dalam perda yang berlaku.

Diagram 4.21 Tanggapan responden terhadap upaya Dispenda Pandeglang dalam melakukan sosialisasi pajak

Sumber: Hasil penelitian lapangan,2016

Berdasarkan diagram 4.21 dapat diketahui bahwa 20% dengan jumlah responden 13 orang menjawab sangat baik, 56% dengan jumlah responden 37% menjawab baik, 23% dengan jumlah responden 15 orang menjawab kurang baik, dan 1% dengan jumlah responden 1 orang menjawab tidak baik. Maka dapat diketahui bahwa upaya Dispenda Pandeglang dalam melakukan sosialisasi pajak yang tergolong baik. Dengan dilakukannya sosialisasi maka wajib pajak akan mengerti pentingnya membayar pajak untuk membantu meningkatkan penerimaan asli daerah sehingga bisa digunakan untuk pembangunan dalam mensejahterakan masyarakat Pandeglang.

98

Diagram 4.22 Tanggapan responden terhadap proses pelaksanaan pengawasan terkait dengan pemberian sanksi kepada wajib pajak yang lalai membayar pajak hotel

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016

Berdasarkan diagram 4.22 dapat diketahui bahwa sebanyak 20% dengan jumlah responden 13 orang menjawab sangat baik, 58% dengan jumlah responden 38 orang menjawab baik, 21% dengan jumlah responden 14 orang menjawab kurang baik dan 1% dengan jumlah responden 1 orang menjawab tidak baik. Maka dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan pengawasan terkait pemberian sanksi kepada wajib pajak yang mangkir membayar pajak sudah baik. Pemberian sanksi berupa bunga 2% terhadap wajib pajak hotel yang menunggak sudah dijalankan sesuai dengan Perda yang berlaku.

99

Diagram 4.23 Tanggapan responden terhadap proses pengawasan yang dilakukan aparatur Dispenda terhadap wajib pajak hotel dalam melakukan perhitungan pajak hotel

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016

Berdasarkan diagram 4.23 dapat diketahui bahwa 1% dengan jumlah responden 1 orang menjawab sangat baik, 18% dengan jumlah responden 12 orang menjawab baik, 58% dengan jumlah responden 38 orang menjawab kurang baik dan 23% dengan jumlah responden 15 orang menjawab tidak baik. Maka dapat dikatakan bahwa proses pengawasan yang dilakukan Dispenda Pandeglang terhadap perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak masih kurang baik. Berdasarkan hasil observasi bahwa pendapatan yang didapat sangat jauh sekali dengan nilai potensi pendapatan dari pajak hotel, dan tidak ada peringatan atau pengawasan khusus terkait perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak. sehingga ada beberapa wajib pajak yang membayar kewajibannya dengan nominal yang

100

sama setiap bulannya. Tentu saja hal tersebut tidak mungkin karena pemasukan terhadap hotel setiap bulannya pasti tidak akan sama.

Diagram 4.24 Tanggapan responden terhadap proses pemberian sanksi yang diberlakukan untuk wajib pajak yang mangkir dalam tanggung jawabnya didalam membayar pajak hotel

Sumber: Hasil penelitian lapangan,2016

Berdasarkan diagram 4.24 dapat diketahui bahwa sebanyak 3% dengan jumlah responden 2 orang menjawab sangat sesuai, 23% dengan jumlah responden 15 orang menjawab sesuai, 54% dengan jumlah responden 36 orang menjawab kurang sesuai dan 20% dengan jumlah responden sebanyak 13 orang menjawab tidak sesuai. Maka dapat diketahui bahwa proses pemberian sanksi kepada wajib pajak yang mangkir membayar pajak masih kurang sesuai. Untuk sanksi keterlambatan dari tanggal jatuh tempo Dispenda memberlakukan bunga 2% sesuai dengan yang tertulis di Perda yang berlaku, namun untuk sanksi

101

lainnya seperti penjabutan ijin usaha Dispenda tidak berani melakukan tindakan tersebut. Sehingga masih ada beberapa sanksi lanjutan yang tidak dijalankan oleh Dispenda terkait mangkirnya beberapa wajib pajak yang ada. Sehingga hal tersebut tidak memberikan efek jera kepada wajib pajak yang mangkir membayar pajak.

Diagram 4.25 Tanggapan responden terhadap sistem pelatihan bagi para pegawai Dispenda dalam usaha pengembangan keahlian dalam mendukung proses pekerjaan

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016

Berdasarkan diagram 4.25 dapat diketahi bahwa sebanyak 18% dengan jumlah responden 12 orang menjawab sangat baik, 53% dengan jumlah responden 35 orang menjawab baik, 27% dengan jumlah responden 18 orang menjawab kurang baik dan 2% dengan dengan jumlah responden 1 orang menjawab tidak baik. Maka dapat diketahui bahwa system pelatihan bagi ara pegawai Dispenda

102

Pandeglang berjalan dengan baik. Dengan berjalan nya system diklat tersebut diharapkan pegawai semakin kompeten dalam menjalankan pekerjaannya.

Diagram 4.26 Tanggapan responden terhadap keseuaian program pelatihan yang diberikan kepada pegawai Dispenda Pandeglang

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016

Berdasarkan diagram 4.26 dapat diketahui bahwa 56% dengan jumlah responden 37 orang menjawab sangat sesuai, 35% dengan jumlah responden sebanyak 23 orang menjawab sesuai, 9% dengan jumlah responden sebanyak 6 orang menjawab kurang sesuai dan 0% dengan jumlah 0 responden menjawab tidak sesuai. Maka dapat dikatakan bahwa kesesuaian program pelatihan yang diberikan kepada pegawai Dispenda Pandeglang sudah sesuai dengan kebutuhan.

103

Diagram 4.27 Tanggapan responden terhadap proses pelaksanaan pengawasan terhadap program pelatihan bagi pegawai Disenda

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016

Berdasarkan diagram 4.27 dapat diketahui bahwa 18% dengan jumlah responden sebanyak 12 orang menjawab sangat baik, 55% dengan jumlah responden 36 orang menjawab baik, 26% dengan jumlah responden sebanyak 17 orang menjawab kurang baik dan 1% dengan jumlah responden sebanyak 1 orang menjawab tidak baik. Maka dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan pengawasan terhadap program pelatihan bagi pegawai Dispenda Pandeglang berjalan dengan baik. Program pelatihan yang diberikan kepada pegawai tentunya harus diawasi proses pelaksanaan nya karena hal tersebut penting untuk dilakukan evaluasi. Bila semua pegawai patuh dan selalu mengikuti pelatihan yang diadakan, diharapkan kualitas kinerja dari pegawai dapat meningkat dan berdampak pada hasil kerja yang semakin meningkat dan berkualitas.

104

Diagram 4.28 Tanggapan responden terhadap pemberian sanksi kepada aparatur yang tidak mengikuti program pelatihan

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016

Berdasarkan tabel 4.28 dapat diketahui bahwa sebanyak 3% dengan jumlah responden 2 orang menjawab sangat sesuai, 17% dengan jumlah responden 11 orang menjawab sesuai, 57% dengan jumlah responden 38 orang menjawab kurang sesuai, dan sebanyak 23% dengan jumlah responden 15 orang menjawab tidak sesuai. Maka dapat diketahui bahwa sanksi yang diberikan kepada aparatur pegawai yang tidak mengikuti program pelatihan masih kurang sesuai. Masih adanya pegawai Dispenda Pandeglang yang tidak mengikuti pelatihan, namun hal tersebut hanya sebatas teguran biasa saja. Belum adanya sanksi yang tegas untuk aparatur pajak yang tidak mengikuti pelatihan. Sehingga hal tersebut menjadikan pegawai tidak takut terhadap konsekuensinya dan tidak jera atas ketidak ikutsertaan dalam pelatihan.

105

Diagram 4.29 Tanggapan responden terhadap usaha Dispenda Pandeglang dalam memperbaiki prosedur administrasi pembayaran pajak

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016

Berdasarkan diagram 4.29 dapat diketahui bahwa 58% dengan jumlah responden 38 orang menjawab sangat berusaha, 33% dengan jumlah responden 22 orang menjawab berusaha, 9% dengan jumlah responden 6 orang menjawab kurang berusana dan 0% menjawab tidak berusaha. Maka dapat dikatakan bahwa Dinas pendapatan daerah Pandeglang sudah sangat berusaha untuk memperbaiki prosedur administrasi pembayaran pajak. prosedur administrasi pembayaran pajak yang sekarang dijalankan masih manual belum efektif karena dari beberapa wajib pajak hotel menjelaskan bahwa dengan pembayaran cara manual tersebut tentunya dirasa kurang efisien.

106

Diaram 4.30 Tanggapan responden tentang penyampaian informasi (sosialisasi) yang dilakukan Dispenda Kabupaten Pandeglang terhadap wajib pajak perihal perencanaan tata cara pemungutan pajak hotel

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016

Berdasarkan diagram 4.30 dapat diketahui bahwa 17% dengan jumlah responden sebanyak 11 orang menjawab sangat baik, 55% dengan jumlah responden sebanyak 36 orang menjawab baik, 27% dengan jumlah responden 18 orang menjawab kurang baik dan 1% dengan jumlah responden sebanyak 1 orang menjawab tidak baik. Maka dapat dikatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan Dispenda Pandeglang terkait perencanaan tata cara pemungutan pajak hotel berjalan baik. Sosialisasi dilakukan guna memberitahukan pada wajib pajak tata cara pembayaran pajak, dan hal lainnya yang berkaitan dengan pajak. sehingga wajib pajak akan semakin paham mengenai tata cara pembayaran pajak dan paham bahwa penting sekali membayar pajak karena akan bersangkutan dengan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

107

Diagram 4.31 Tanggapan responden terhadap cara yang dilakukan Dispenda Pandgelang dalam melakukan penagihan kepada wajib pajak hotel

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016

Berdasarkan tabel 4.31 maka diketahui bahwa 1% atau sebanyak 1 responden menjawab sangat efektif, 20% atau sama dengan 13 responden menjawab efektif, 56% dengan jumlah responden sebanyak 37 orang menjawab kurang efekti dan 23% dengan jumlah responden sebanyak 15 orang menjawab tidak efektif. Maka dapat diketahui bahwa cara yang dilaukan Dispenda Pandeglang dalam melakukan penagihan kepada wajib pajak yang lalai membayar pajak masih kurang efektif. Masih banyak wajib pajak yang sudah ditagih pun tidak membayar kewajibannya. Tentu saja hal tersebut menjadikan kurangnya pemasukan ke Kas Daerah. Pegawai yang ditugaskan ke lapangan untuk melakukan penagihan seharusnya bisa terus mengawasi beberapa wajib pajak hotel yang mangkir membayar pajak namun karena keterbatasan dana. hal tersebut jadi jarang dilakukan.

108

Diagram 4.32 Tanggapan responden terhadap strategi yang dilakukan Dispenda Pandeglang dalam melakukan pengelolaan pajak hotel

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016

Berdasarkan tabel 4.32 diketahui bahwa 20% dengan jumlah responden 13 orang menjawab sangat baik, 55% dengan jumlah responden 36 orang menjawab baik, 24% dengan jumlah responden 16 orang menjawab kurang baik dan 1% dengan jumlah responden 1 menjawab tidak baik. Maka dapat diketahui bahwa strategi yang dilakukan Dispenda dalam melakukan pengelolaan pajak hotel sudah baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang pendapatan diketahui bahwa dalam hal penjaringan wajib pajak hotel pihak Dispenda sendiri masih kurang maksimal karena keterbatasan biaya untuk ke lapangan, sementara dalam hal pengelolaan pihak Dispenda sudah berusaha dengan semaksimal mungkin melakukan yang terbaik.

109

Diagram 4.33 Tanggapan resonden terhadap penggunaan teknologi yang dapat menunjang dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan pajak hotel

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016

Berdasarkan tabel 4.33 dapat diketahui bahwa 58% dengan jumlah responden 38 orang menjawab sangat menunjang, 35% dengan jumlah responden 23 orang menjawab menunjang, 7% dengan jumlah responden 5 orang menjawab kurang menunjang dan sisanya 0% menjawab tidak menunjang. Maka dapat diketahui bahwa penggunaan teknologi dalam pelaksanaan peningkatan pajak hotel sangat menunjang terhadap pekerjaan. Teknologi tentu saja sangat dibutuhkan karena dengan adanya system yang berbasis teknologi maka pekerjaan akan semakin mudah diselesaikan.

110

Diagram 4.34 Tanggapan responden terhadap kualitas sarana teknologi yang tersedia dalam melaksanakan tugas pekerjaan di Dispenda Kabupaten Pandeglang

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016

Berdasarkan diagram 4.34 dapat diketahui sebanyak 1% dengan jumlah responden 1 orang menjawab sangat baik, 18% dengan jumlah responden 12 orang menjawab baik, 58% dengan jumlah responden 38 orang menjawab kurang baik, dan 23% dengan jumlah responden 15 orang menjawab tidak baik. Maka dapat diketahui bahwa kulaitas sarana teknologi yang tersedia di Dispenda guna menunjang dalam melaksankaan tugas pekerjaan di Dispenda Pandeglang masih kurang baik. Hasil observasi dapat dikatakan bahwa masih kurangnya peralatan seperti laptop atau computer dan lemari penyimpanan arsip di Dispenda Pandeglang. Sehingga masih ada pekerjaan yang dikerjakan dengan cara manual dan banyak pula arsip yang tercecer karena masih kurangnya tempat penyimpanan arsip yang ada Dispenda Pandeglang.

111

Diagram 4.35 Tanggapan responden terhadap kesesuaian jumlah pegawai yang ada dengan kebutuhan pekerjaan di Dispenda Kabupaten Pandeglang

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016

Berdasarkan diagram 4.35 dapat diketahui bahwa 3% dengan jumlah responden 2 orang menjawab sangat sesuai, 18% dengan jumlah responden 12 orang menjawab sesuai, 59% dengan jumlah responden 39 orang menjawab kurang sesuai dan 20% dengan jumlah responden 13 orang menjawab tidak sesuai. Maka dapat diketahui bahwa kesesuaian jumlah pegawai yang ada di Dispenda Pandeglan masih kurang sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya. Banyak pekerjaan yang dipegang oleh beberapa orang saja, hal tersebut menjadikan pekerjaan tidak mudah selesai. Banyak pekerjaan yang terbengkalai karena kurangnya pegawai yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan di Dispenda Pandeglang.sejauh ini Dispenda sudah berupaya untuk meminta tambahan pegawai namun sampai tahun 2016 masih belum ada penambahan pegawai.

112

Diagram 4.36 Tanggapan responden terhadap kesesuaian jabatan/bidang pekerjaan yang di emban pegawai Dispenda Pandeglang dengan keahlian yang dimiliki

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016

Berdasarkan tabel 4.36 dapat diketahui bahwa 1% dengan jumlah responden 1 orang menjawab sangat sesuai, 14% dengan jumlah responden 9 orang menjawab sesuai, 65% dengan jumlah responden 43 orang menjawab kurang sesuai, 20% dengan jumlah responden 13 orang menjawab tidak sesuai. Maka dapat dikatakan bahwa kesesuaian jabatan yang dipegang oleh pegawai Dispenda masih kurang sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Masih adanya pegawai yang merasa tidak sesuai dengan jabatan yang ia pegang, dan berdasarkan hasil observasi sebagian besar pegawai dibidang pendapatan mempelajari kembali tata cara pengelolaan dan pemungutan pajak setelah ditempatkan dibidang tersebut. Jadi masih banyak pegawai yang merasa bahwa pekerjaan yang diemban masih belum sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

113

Diagram 4.37 Tanggapan responden terhadap keahlian pegawai Bidang Pendapatan Pajak Dispenda Pandeglang dalam menguasai bidang pekerjaannya

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016

Berdasarkan tabel 4.37 dapat diketahui bahwa 21% dengan jumlah responden 14 orang menjawab sangat menguasai, 56% dengan jumlah responden 37 orang menjawab menguasai, 21% dengan jumlah responden 14 orang menjawab kurang menguasai, dan 2% dengan jumlah responden 1 orang menjawab tidak menguasai. Maka dapat diketahui bahwa pegawai Dispenda menguasai bidang pekerjaannya.

114

Diagram 4.38 Tanggapan responden terhadap kinerja pegawai dibidang pendapatan Dispenda Pandeglang yang menangani pajak hotel

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016

Berdasarkan tabel 4.38 dapat diketahui bahwa 20% dengan jumlah responden 13 orang menjawab sangat baik, 55% dengan jumlah responden 36 orang menjawab baik, 24% dengan jumlah responden sebanyak 16 orang menjawab kurang baik dan 1% dengan jumlah responden 1 orang menjawab tidak baik. Maka dapat diketahui bahwa kinerja pegawa Dispenda yang menangani pajak hotel sudah baik. Pegawai Dispenda bekerja sesuai dengan perintah dari atasan dan dengan tanggung jawab yang semestinya.

115

Diagram 4.39 Tanggapan responden terhadap kompensasi yang diberikan kepada aparatur pemungut pajak di dalam melaksanakan sistem penilaian kepuasan wajib pajak

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016

Berdasarkan tabel 4.39 dapat diketahui bahwa 20% dengan jumlah responden 13 orang menjawab sesuai, 60% dengan jumlah responden sebanyak 40 orang menjawab kurang sesuai dan 20% dengan jumlah responden 13 orang menjawab tidak sesuai. Maka dapat diketahui bahwa kompensasi yang diberikan kepada aparatur pemungut pajak dalam melaksanakan system penilaian kepuasan wajib pajak masih kurang sesuai. Dana dan kompensasi yang dibutuhkan oleh pegawai masih kurang, sehingga pegawai yang turun kelapangan merasa masih butuh biaya untuk menjalankan tugasnya.

116

Diagram 4.40 Tanggapan responden terhadap kesesuaian kompensasi yang diberikan kepada aparatur pajak dengan kinerja aparatur

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016

Berdasarkan diagram 4.40 dapat diketahui bahwa 0% menjawab sangat sesuai, 17% dengan jumlah responden 11 orang menjawab sesuai, 56% dengan jumlah responden sebanyak 37 orang menjawab kurang sesuai dan 27% dengan jumlah responden 18 orang menjawab tidak sesuai. Maka dapat dikatakan bahwa kompensasi yang diberikan kepada pegawai masih kurang sesuai dengan kinerja pegawai Dispenda. Pegawai kurang termotivasi dalam melakukan pekerjaannya karena kompensasi yang diterima menurut mereka masih kurang sesuai. Tentu saja hal tersebut menjadi hambatan terhadap pekerjaan yang semestinya cepat terselesaikan.

117

Diagram 4.41 Tanggapan responden terhadap kesesuaian penyetoran pendapatan pajak hotel ke kas daerah dengan peraturan yang tertera di dalam Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016

Berdasarkan tabel 4.41 dapat diketahui bahwa 21% dengan jumlah responden 14 orang menjawab sangat sesuai, 55% dengan jumlah responden sebanyak 36 orang menjawab sesuai, 23% dengan jumlah responden 15 orang menjawab kurang sesuai dan 1% dengan jumlah responden 1 orang menjawab tidak sesuai. Maka data diketahui bahwa penyetoran pendapatan pajak hotel ke kas daerah sudah sesuai dengan perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Dimana dari setiap penerimaan harus disetorkan langsung pada hari yang sama atau paling lambat 1 hari dari jangka waktu penerimaan dari wajib pajak dan harus disetorkan ke kas daerah.

118

4.4 Pengujian Hipotesis Penelitian Dalam penelitian ini peneliti menetapkan hipotesis sebagai berikut “Tingkat pengelolaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang ≤ 65% yang artinya tingkat pengelolaan pajak hotel yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang kurang dari 65%.” Dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui tingkat signifikasi dari hipotesis yang diajukan. Berdasarkan metode penelitian, pada pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan rumus t-test satu sampel. Skor ideal untuk tingkat pengelolaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang adalah 4 x 40 x 66 = 10.560 ( 4 = nilai tertinggi dari setiap jawaban berdasarkan kriteria skor skala likert, 40 = jumlah pertanyaan yang ditanyakan kepada responden, 66 = jumlah responden). Nilai mean atau nilai rataratanya adalah 10.560 : 66 = 160 Sehingga untuk tingkat pengelolaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang, nilai yang dihipotesiskan adalah 65% ini berarti bahwa 65% = 0,65 x 10.560 : 66 = 104 Hipotesis statistik dapat dirumuskan sebagai berikut: Hₒ untuk memprediksi μ lebih kecil atau sama dengan (≤ 65%) dari skor ideal. Sedangkan Hₐ lebih besar dari 65% (>65%) dari skor ideal. Atau dapat dituliskan dengan rumus: Hₒ = μ ≤ 65% ≤ 0,65 x 10.560 : 66 = 104 Hₐ = μ > 65% > 0,65 x 10.560 : 66 = 104

119

Diketahui : X = Σx : 66 = 6621 : 66 = 100,32 μₒ = 65% = 0,65 x 10.560 : 66 = 104 s = 17,451 n = 66

maka:

t=

=

=

= -1,719

maka t = - 1,719

Selanjutnya harga t hitung tersebut dibandingkan dengan t tabel, dengan derajat kebebasan dk = n – 1 = 66 – 1 = 65 dan taraf kesalahan α = 5% untuk uji satu pihak one tail test uji pihak kanan. Dalam Sugiyono (2009:180) dijelaskan jika harga t hitung lebih kecil dari t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak setelah melakukan perhitunga didapatkan hasil t hitung – 1,719 < t tabel 1,669 dapat dinyatakan bahwa Hₒ diterima Hₐ ditolak. Dari perhitungan populasi ditemukan bahwa tingkat pengelolaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang:

x 100% = 62%

120

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada indikator standar sebagaimana digambarkan dalam kategori berikut ini: Gambar 4.1 Kategori Instrumen

Jadi dapat diketahui bahwa nilai 6621 berada dalam kategori kurang baik, dan setelah dilakukan perhitungan kedalam bentuk persen didapat bahwa Tingkat Pengelolaan Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang adalah sebesar 62%. Berikut adalah gambar kurva penerimaannya: Gambar 4.2 Kurva Penerimaan

Sumber : Hasil penelitian lapangan, 2016

121

4.5 Interpretasi Hasil Penelitian Peneliti berusaha untuk menjawab rumusan masalah deskriptif yang sebelumnya telah dirumuskan. Rumusan masalah telah terjawab dengan menggunakan perhitungan rumus t-test one sampel. Berdasarkan pada perhitungan yang telah dilakukan terhadap perhitungan pengujian t-test one sampel ternyata dapat diketahui bahwa t hitung lebih kecil dari t tabel, dan hal itu dapat diartikan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak. Ho tidak mencapai 65%. Selanjutnya mengenai jawaban atas rumusan masalah seberapa besar tingkat pengelolaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang, setelah melakukan perhitungan didapat bahwa sebesar 62%. Kemudian analisis berikutnya dilihat dari indikator dalam teori yang digunakan pada penelitian ini. pertama, yaitu perluasan basis penerimaan adalah 4 x 11 x 66 = 2904 (4 = nilai dari setiap jawaban pertanyaan yang diajukan kepada responden, 11 = jumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden, 66 = jumlah resonden). Sedangkan nilai skor dari hasil penelitian adalah 1853. Dengan demikian nilai dari tingkat pengeolaan pajak hotel di Dispenda Pandeglang dalam perluasan basis penerimaan adalah 1853 : 2904 = 0,63 atau 63%. Hal ini menunjukan bahwa perluasan basis penerimaan yang dilakukan oleh Dispenda Pandeglang masih belum maksimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari indikator standar sebagaimana digambarkan dalam kategori berikut ini:

122

Gambar 4.3 Kategori Instrumen Indikator 1

Kemudian untuk indikator yang kedua dalam tingkat pengelolaan pajak hotel di Dispenda Pandeglang yaitu pengendalian atas kebocoran pendapatan adalah 4x 14 x 66 = 3696 (4 = nilai dari setiap jawaban pertanyaan yang diajukan kepada responden, 14 = jumlah pertanyaan yang diajukan keada responden, 66 = jumlah resonden). Sedangkan nilai skor dari hasil penelitian adalah 2332. Dengan demikian nilai dari tingkat pengelolaan pajak hotel di Dispenda Pandeglang dalam pengendalian atas kebocoran pendapatan adalah 2332 : 3693 = 0,630 atau 63%. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian atas kebocoran pendapatan yang dilakukan oleh Dispenda Pandeglang belum mencapai nilai yang diharapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari indikator standar sebagaimana digambarkan dalam kategori berikut ini:

123

Gambar 4.4 Kategori Instrumen Indikator 2

Indikator yang ketiga dalam tingkat pengelolaan pajak hotel di Dispenda Pandeglang yaitu peningkatan efisiensi administrasi pajak adalah 4 x 6 x 66 = 1584 (4 = nilai dari setiap jawaban pertanyaan yang diajukan kepada responden, 6 = jumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden, 66 = jumlah resonden). Sedangkan nilai skot dari hasil penelitian adalah 970. Dengan demikian nilai dari tingkat pengelolaan pajak hotel di Dispenda Pandeglang adalah 970 : 1584 = 0,612 atau 61%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi administrasi pajak yang telah diupayakan oleh Dispenda Pandeglang masih belum mencapai nilai yang diharapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari indikator standar sebagaimana digambarkan dalam kategori berikut ini:

124

Gambar 4.5 Kategori Instrumen Indikator 3

Untuk Indikator yang ke-empat dalam tingkat pengelolaan pajak hotel di Dispenda Pandeglang yaitu transparansi dan akuntabilitas adalah 4 x 9 x 66 = 2376 (4 = nilai dari setiap jawaban pertanyaan yang diajukan kepada responden, 9 = jumlah pertanyaan yang diajukan keada responden, 66 = jumlah resonden). Sedangkan nilai skor dari hasil penelitian adalah 1466. Dengan demikian nilai dari tingkai pengelolaan pajak hotel di Dispenda Pandeglang adalah 1466 : 2376 = 0,617 atau 61%. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang belum mencapai nilai yang diharapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari indikator standar sebagaimana digambarkan dalam kategori berikut ini:

125

Gambar 4.6 Kategori Instrumen Indikator 4

Jadi secara umum hasil perhitungan setiap indikator dalam penelitian Tingkat pengelolaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang dapat dikatakan sesuai dengan dugaan dari peneliti. Dimana peneliti menetapkan nilai tolak ukur dari penelitian ini sebesar 65% dan setelah melakukan perhitungan dari setiap dimensi dapat diketahui dari semua dimensi tidak ada yang mecapai 65% dan hal tersebut membuktikan bahwa hipotesis Ho dapat diterima. Bila dilihat dari potensi pajak hotel yang ada di Kabupaten Pandeglang sebenarnya lumayan besar. Terdapat 38 hotel dengan potensi yang bagus seharusnya memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah Kabupaten Pandeglang. Banyaknya wajib pajak hotel yang mangkir membayar pajak menjadikan salah satu alasan pendapatan dari sektor pajak hotel kurang maksimal.

126

Selain itu dalam hal pelaksanaan sanksi terhadap wajib pajak yang mangkir membayar pajak masih belum dijalankan dengan maksimal. Belum adanya tindak lanjut dalam hal pemberian sanksi secara tegas kepada wajib pajak yang mangkir membayar pajak. Dispenda Pandeglang baru menerapkan sanksi sebatas pemberian denda sebesar 2%, namun untuk wajib pajak hotel yang terus mangkir dan tidak membayar sampai berbulan-bulan belm ditindak lanjuti secara tegas sesuai dengan peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2011 yang telah ditetapkan. Jika dilihat dari definisi wajib pajak hotel dalam perda pajak hotel yang berlaku di Kabupaten Pandeglang dimana wajib pajak hotel merupakan tempat penginapan yang lebih dari 10 kamar ternyata masih ada potensi pajak hotel yag tidak terdata oleh Dispenda Pandeglang. Seperti hotel mawar di daerah ciekek kecamatan Pandeglang, hotel tersebut belum tercatat dalam daftar wajib pajak, padahal jika potensi pajak hotel tersebut menjadi wajib pajak akan menambah pendapatan daerah Pandeglang. Dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya masih ada potensi pajak hotel yang belum terdata di Kabupaten Pandeglang, namun kurangnya sosialisasi dan juga pengawasan di lapangan menjadikan masih ada potensi pajak hotel yang belum terjaring oleh Dispenda Pandeglang. Penyuluhan kepada wajib pajak tentunya sangat dibutuhkan dan hal tersebut merupakan tugas dari Dispenda dalam memberikan pemahaman tentang kewajiban membayar pajak. Dari hasil perhitungan setiap dimensi yang telah dilakukan dan dari hasil observasi dari setiap permasalahan dapat diketahui bahwa tingkat pengelolaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang belum berjalan dengan baik.

127

4.6 Pembahasan Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan perhitungan t-test uji pihak kanan yang menunjukkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak, maka dapat diketahui bahwa jawaban dari rumusan masalah deskriptif yang diajukan yaitu tingkat pengelolaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang sebesar 62%, hal ini menunjukkan bahwa hasil perhitungan tidak mencapai nilai hipotesis yang telah ditetapkan. Peneliti menggunakan teori dari Mahmudi (2010:17), dimana dalam teori tersebut terdapat 4 indikator untuk mengukur tingkat pengelolaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang, 4 indikator tersebut yaitu perluasan basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran pendapatan, peningkatan efisiensi administrasi pajak, transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya dari hasil penelitian yang telah di olah melalui pertanyaan yang telah diajukan kepada 66 responden, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengelolaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Pandeglang masih belum mencapai nilai ideal yang telah di tetapkan. Seperti yang telah peneliti uji dalam perhitungan menggunakan rumus t-test one tail test uji pihak kanan, dimana dalam hipotesis peneliti menetapkan bahwa tingkat pengelolaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang paling tinggi tercapai 65%, dan terbukti setelah melakukan perhitungan dengan uji t-test didapat bahwa tingkat pengelolaan pajak hotel di Dispenda Pandeglang hanya tercapai 62%. Berarti dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang telah ditetapkan dapat diterima, karena hasil perhitungan menunjukkan bahwa tidak mencapai 65%. Sehingga dapat

128

diartikan bahwa tingkat pengelolaan pajak hotel di Dispenda Pandeglang masih belum berjalan dengan baik karena masih belum tercapai dari nilai ideal yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang sangat baik dalam mengelola pajak khusunya pajak hotel yang semakin kian berkembang seiring dengan bertambahnya kawasan pariwisata di daerah Pandeglang. Tentunya apabila semua wajib pajak hotel menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan perhitungan semestinya maka kontribusi dari sektor pajak hotel akan memberikan pemasukan yang lumayan besar terhadap pendapatan asli daerah Pandeglang. Sistem pengelolaan pajak hotel yang baik juga harus ditunjang dengan keahlian dari sumber daya manusia (SDM) yang terlibat sebagai pengelola di organisasi tersebut. Sehingga sangat diperlukan perekrutan pegawai yang kompeten di bidang tersebut dan tentunya memiliki kualitas yang baik. Pegawai yang ahli dan memiliki kualitas yang bagus tentu saja akan memberikan hasil pekerjaan yang maksimal. Kualitas serta kelengkapan sarana dan prasarana pun sangat dibutuhkan guna menunjang kinerja dari pegawai. Seperti komputer, printer, scanner, kendaraan dinas bahkan tempat penyimpanan arsip semestinya harus tersedia dengan layak. Apabila sarana dan prasarana sudah lengkap maka akan sangat membantu dalam pekerjaan pegawai di Dispenda Pandeglang. Pekerjaan akan semakin cepat selesai apabila ditunjang dengan peralatan modern sehingga waktu yang digunakan semakin efektif.

129

Kemudian peneliti juga mencoba meninjau kembali mengenai potensi pajak hotel yang ada di daerah Pandeglang. Masih ada tempat yang semestinya menjadi wajib pajak ternyata belum terdata di Dispenda sebagai wajib pajak. sangat disayangkan karena potensi pajak hotel tersebut semestinya bisa menambah kontribusi pendapatan. Diketahui bahwa di daerah Ciekek Pandeglang ada hotel mawar yang sudah beroperasi dari tahun 2015, namun ternyata masih belum terdata oleh Dispenda Pandeglang. Selain itu setelah peneliti melihat data rekapan pendapatan dari sektor pajak hotel pada tahun 2015, diketahui dari 38 wajib pajak yang terdata ternyata masih banyak wajib pajak hotel yang menunggak bahkan ada pula yang perhitungan pembayarannya sangat tidak sesuai bahkan tidak mendekati dengan potensi perhitungan yang seharusnya. Penting adanya Sistem Informasi Manajemen berbasis teknologi dimana semestinya Dispenda bisa memantau setiap perhitungan dari hotel atau tempat penginapan yang menjadi wajib pajak, namun karena minimnya fasilitas serta sarana dan prasarana hal ini pun menjadi salah satu faktor lemahnya pengawasan terhadap wajib pajak dalam melakukan perhitungan pembayaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pajak hotel di Kabupaten Pandeglang sebenarnya bagus, namun karena kurangnya sosialisasi serta penyuluhan kepada wajib pajak oleh Dispenda Pandeglang menjadikan penerimaan yang didapat tidak berjalan dengan baik, masih banyak yang mangkir membayar pajak bahkan ada pula potensi pajak hotel yang tidak terdata. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi secara terus menerus kepada wajib pajak terkait pentingnya membayar pajak, agar mereka sadar bahwa hasil dari penerimaan yang nantinya diterima oleh Dispenda

130

akan digunakan untuk kepentingan umum. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 4 indikator dalam mengukur tingkat pengelolaan pajak hotel di Dispenda Pandeglang. Berikut ini nilai persentase yang didapat dari setiap indikator yang digunakan peneliti dalam melakukan pengukuran:

Tabel 4.4 Nilai Kategori Indikator No

Kategori

Nilai

1.

Perluasan basis penerimaan

63%

2.

Pengendalian atas kebocoran pendapatan

63%

3.

Peningkatan efisiensi administrasi pajak

61%

4.

Transparansi dan akuntabiltas

61%

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Dapat dilihat bahwa indikator pertama yaitu perluasan basis penerimaan hanya mencapai 63%, indikator kedua yaitu pengendalian atas kebocoran pendapatan tercapai 63%, indikator ketiga peningkatan efisiensi administrasi pajak tercapai 61% dan indikator ke empat transparansi dan akuntabilitas hanya tercapai 61%. Dari ke-empat indikator tidak satupun yang mencapai nilai yang

131

dihipotesiskan yakni sebesar 65%. Maka dapat dikatakan bahwa semua indikator yang dijadikan patokan dalam mengukur tingkat pengelolaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Pandeglang masih belum baik karena belum mencapai nilai ideal yang dihipotesiskan. Indikator pertama yakni perluasan basis penerimaan, terbukti hanya tercapai sebesar 63% sesuai dengan fakta dilapangan bahwa Dispenda Pandeglang memang masih belum maksimal dalam memperluas basis penerimaan khusunya di sektor pajak hotel. Tidak ada strategi khusus dari Dispenda sendiri untuk memperluas basis penerimaan, dispenda bertindak pasif contohnya di sektor pajak hotel Dispenda hanya menunggu dari wajib pajak hotel untuk membayar kewajibannya. Sementara dalam hal pengawasannya masih minim dan dari segi usaha mencari potensi yang semestinya menjadi wajib pajak pun kurang dilakukan. Terbukti dengan ditemukannya hotel yang tidak terdata di Dispenda. Hotel Mawar yang berlokasi di Ciekek Keraton tidak terdata dalam pendataan wajib pajak hotel oleh Dispenda Pandeglang. Padahal hal tersebut akan memberikan dampak terhadap perubahan pendapatan yang nantinya akan didapat. Dispenda Pandeglang kurang melakukan gerakan atau turun ke lapangan secara langsung untuk menjaring wajib pajak baru, sehingga apabila ada hotel atau tempat penginapan baru yang berdiri kurang diketahui oleh Dispenda. Selain dengan cara menjaring wajib pajak baru, perluasan basis penerimaan pun bisa dilakukan dengan cara melakukan penilaian kembali atas objek pajak. walaupun asas yang di anut adalah asas self assessment system namun Dispenda harus tetap melakukan perhitungan guna mengawasi dan memeriksa hasil perhitungan yang

132

telah dilakukan oleh wajib pajak. selain itu mengevaluasi tarif pajak pun harus dilakukan, karena terbukti dengan melihat data hasil rekapan pendapatan, bahwa masih banyak wajib pajak hotel yang membayar pajak dengan nominal yang sama setiap bulannya. Bukan hanya itu, namun hampir semua wajib pajak hotel di Pandeglang membayar pajak dengan nominal yang jauh dari potensi yang semestinya. Terjadi gap yang sangat besar antara perhitungan potensi yang telah peneliti lakukan terhadap 4 sampel hotel dengan penerimaan yang didapat dalam data rekapan yang diterima peneliti dari Dispenda Pandeglang. Setelah melakukan observasi dan wawancara langsung di Dispenda Pandeglang, peneliti mendapat jawaban dari kabid pendapatan bahwa alasan mengapa pegawai Dispenda jarang turun ke lapangan untuk survey dan menjaring wajib pajak baru adalah karena kurangnya dana untuk pegawai yang menjalankan tugas ke lapangan. Padahal dana tersebut semestinya ada dan sudah dituliskan dalam APBD yang telah dibuat. Setiap pegawai yang akan bertugas maka dana khusus untuk turun melakukan survey langsung ke lapangan sudah dipersiapkan. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak survey guna menjaring wajib pajak baru. Penting sekali melakukan pendataan terhadap potensi pajak hotel karena akan berdampak terhadap pendapatan yang nantinya akan diterima. Indikator yang ke-dua adalah pengendalian atas kebocoran pendapatan dimana setelah melakukan perhitungan hanya mencapai 63% dan kurang dari nilai yang telah di hipotesiskan. Untuk mengoptimalkan pendapatan pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan pengendalian yang memadai. Apabila ada kebocoran pendapatan harus segera diatasi. Tentunya hal yang paling utama

133

adalah mengetahi terlebih dahulu dengan cara mengidentifikasi agar bisa mengetahui sumber kebocoran pendapatan tersebut. Dalam hal ini seluruh pegawai Dispenda harus turut andil dalam mencari dan mengidentifikasi penyebab dari kebocoran pendapatan. Untuk mengurangi kebocoran pendapatan bisa dengan langkan melakukan audit secara rutin. Selain melakukan audit Dispenda juga harus berusaha memperbaiki sistem akuntansi penerimaan daerah, bila sistem akuntansi atau sistem pembukuannya sudah benar dan mudah digunakan maka akan membantu pekerjaan pegawai dalam memeriksa hasil penerimaan sekaligus mengetahui status wajib pajak hotel yang sudah membayar maupun yang masih menunggak. Apabila di Dispenda sendiri sistem akuntansi dan sistem administrasinya sudah terorganisir maka setidaknya dapat mengetahui wajib pajak hotel mana saja yang sudah melakukan pembayaran kewajibannya secara rutin atau bisa juga disebut dengan wajib pajak yang taat membayar pajak sehingga bisa diberikan reward atas kepatuhan mereka dalam membayar pajak. meningkatkan disiplin dan moralitas dari pegawai Dispenda juga harus dilakukan karena salah satu sumber kebocoran pendapatan bisa saja dari korupsi petugas. Apabila moral pegawai yang terkait bagus maka hal-hal bebau korupsi tentunya tidak akan terjadi. Indikator yang ke-tiga adalah peningkatan efisiensi administrasi pajak dimana hanya tercapai sebesar 61%. Efisiensi administrasi pajak tentu saja sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja penerimaan daerah. Dari hasil observasi peneliti melakukan wawancara dengan pegawai hotel sejahtera yang mengatakan bahwa sistem administrasi dalam membayar pajak hotel di

134

Pandeglang masih sangat rumit dan belum merambah kepada sistem pembayaran secara online. SPT yang di isi oleh wajib pajak masih manual dan harus diambil ke Dispenda Pandeglang. Sementara wajib pajak menginginkan bahwa pengisian SPT dan pembayaran dapat dilakukan secara online. Namun Dispenda Pandeglang sendiri belum menerapkan sistem pembayaran secara online bahkan belum melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal mempermudah wajib pajak melakukan pembayaran atas kewajibannya. Hal tersebut menjadikan wajib pajak enggan dan malas dalam membayar pajak. Seharusnya Dispenda sudah mulai menerapkan sistem administrasi pembayaran pajak secara online ataupun melakukan kerja sama dengan pihak ketiga agar wajib pajak merasa nyaman dan mempermudah pekerjaan dari pegawai Dispenda itu sendiri. Dengan adanya sistem pembayaran secara online maka setidaknya untuk wajib pajak yang jauh dari Kantor Dispenda bisa dengan mudah membayar kewajibannya. Dan wajib pajak pun tidak malas dalam memenuhi kewajibannya. Hal tersebut tentu saja akan memberikan dampak yang bagus terhadap hasil penerimaan yang nantinya akan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Pandeglang. Indikator ke-empat adalah transparansi dan akuntabilitas dimana hanya mencapai 61%. Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting dalam sistem manajemen penerimaan daerah. Pengawasan dan pengendalian tentunya harus dilakukan baik terhadap jalannya proses pengelolaan pajak hotel itu sendiri, terhadap pegawai yang bersangkutan, ataupun terhadap wajib pajak yang memang semestinya membayar kewajibannya. Untuk

135

melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas ini dibutuhkan beberapa syarat diantaranya dukungan teknologi informasi guna membangun sistem informasi manajemen berbasis teknologi. dengan adanya dukungan sistem informasi manajemen berbasis teknologi tentu saja transparansi dari setiap pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak hotel dapat terlihat dan terawasi. Maka dari itu penting sekali adanya sistem komputerisasi yang terkoneksi langsung kepada sejumlah wajib pajak hotel yang ada di Pandeglang. Selain itu adanya staf yang ahli dan kompeten pun sangat berdampak terhadap keberlangsungan pekerjaan yang dikerjakan. Apabila pegawai yang ada di Dispenda menguasai bidang pekerjaannya maka hasil pekerjaan pun akan selesai dengan cepat dan hasil dari pekerjaannya akan maksimal. Maka dari itu sangat dibutuhkan pelatihan-pelatihan khusus guna meningkatkan kemampuan dari pegawai yang ada di Dispenda Pandeglang. Bukan hanya keahlian dari pegawai saja tapi moral dari pegawai itu sendiri merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan Dispenda dalam mengelola di sektor penerimaan daerah, tidak adanya korupsi dilingkungan entitas pendapatan daerah tentu saja berdampak terhadap hasil pendapatan yang nantinya di setor ke kas daerah.

136

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan Pada penelitian ini menggunakan teori manajemen penerimaan daerah menurut Mahmudi (2010:17). Dimana dalam teori tersebut terdapat empat kategori yang digunakan untuk mengukur tingkat pengelolaan pajak daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan hasil perhitungan nilai yang tercapai dari masing-masing ke-empat katgeori tersebut diantaranya, perluasan basis penerimaan 63%, pengendalian atas kebocoran pendapatan 63%, peningkatan efisiensi administrasi pajak 61%, transparansi dan akuntabilitas 61%. Setelah melakukan perhitungan secara keseluruhan diketahui bahwa tingkat pengelolaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang tercapai 62%.

5.2 Saran Berdasarkan hasil penelitian tentang “Tingkat Pengelolaan Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang”, juga hasil wawancara dan observasi serta tanggapan dari responden dari hasil kuesioner yang di sebar, maka peneliti memberikan saran sebagai masukan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupatan Pandeglang sebagai berikut: 1. Dinas Pendapatan Daerah Pandeglang perlu melakukan perluasan basis penerimaan dengan cara pendataan ulang terkait subjek pajak yang

137

seharusnya menjadi wajib pajak. dengan pendataan ulang secara rinci diharapkan potensi pajak hotel di daerah Pandeglang semakin banyak sehingga terjadi peningkatan dan memberikan kontribusi penerimaan yang besar terhadap PAD. Selain itu perlu juga melakukan evaluasi terkait tariff pajak, sehingga setiap bulannya dapat diketahui besarnya persentase pembayaran pajak yang dibayar oleh wajib pajak. 2. Dinas Pendapatan Daerah Pandeglang perlu kiranya melakukan sosialisasi secara teratur kepada subjek pajak, guna memberikan kesadaran terhadap wajib pajak agar tidak mangkir dalam membayar pajak. selain itu pemberian penyuluhan pun dibutuhkan untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak bahwa hasil penerimaan dari pajak akan dipergunakan untuk kepentingan umum, untuk pembangunan dalam mensejahterakan warga di daerah Pandeglang. 3. Dinas Pendapatan Daerah Pandeglang tentunya perlu melakukan audit secara rutin untuk pengendalian ataupun guna mengurangi kebocoran pendapatan. Selain itu perlu juga memperbaiki sistem akuntansi penerimaan daerah agar lebih efektif dan membantu petugas dalam mengerjakan pekerjaannya. Diharapkan Dispenda mulai peduli terhadap pemberian reward kepada wajib pajak yang selalu rutin dan tepat waktu dalam membayar pajak, karena hal tersebut bisa memotivasi para wajib pajak untuk lebih giat lagi dalam membayar kewajibannya. 4. Dinas Pendapatan Daerah Pandeglang perlu sekiranya melakukan peningkatan efisiensi administrasi pajak, dengan cara menjalin kerja sama

138

dengan berbagai pihak seperti bank untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak. selain itu penambahan staf yang ahli dan kompeten pun sangat dibutuhkan di Dispenda Pandeglang, agar pekerjaan yang dikerjakan selesai dengan baik apabila dikerjakan oleh orang yang ahli dan kompeten di bidangnya. 5. Dinas Pendapatan Daerah Pandeglang sekiranya perlu meningkatkan hasil penerimaan yang didapat sekaligus meningkatkan performa kerja tentunya dengan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Dengan lengkapnya media yang menunjang dan membantu pekerjaan pegawai Dispenda seperti komputer, printer, akses internet sekaligus sistem informasi manajemen berbasis teknologi, kendaraan dinas, dan tempat penyimpanan arsip, dengan begitu pekerjaan yang dikerjakan akan terselesaikan secara lebih cepat, efektif dan efisien. 6. Diharapkan Dispenda Pandeglang selalu meng-update website yang dikelola dengan per-tahun nya mencantumkan dokumen pendapatan agar seluruh masyarakat

dapat

mengetahui

dan

data dengan mudah

mengaksesnya. Transparansi tentu saja harus dilakukan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Bungin, Burhan. 2011. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana Halim, Abdul, 2004. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMN YKPN Hasibuan, Malayu, 2009. Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah. Jakarta: PT Bumi Aksara Irwansyah. 2014. Efektivitas dan Kontribsi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kota

Semarang.

Skripsi.

FEB,

Akuntansi,

Universitas

Diponegoro. Mahmudi, 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga Manulang, 2004. Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta: Gadjah Mada University Mardiasmo, 2006. Perajakan. Yogyakarta: Andi Martono, Nanang, 2010. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Raja Grapindo Persada Maulida, Aidina. 2012. Efektivitas Pengelolaan Pajak Restoran Di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang. Skripsi. FISIP. Administrasi Negara. UNTIRTA. Serang Rahmanto, Agus. 2007. Efektivitas Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Di Kotas Semarang. Skripsi. FE UNES. Semarang Ronny, Kountur, 2009. Metode Penelitian. Jakarta: Penerbit PPM Rue, Lesslie, 2010. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: PT Bumi Aksara Siagian, Sondang, 2005. Fungsi-fungsi Manajemen. Jakarta: PT Bumi Aksara Siahaan, Marihot, 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers

Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kulaitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta Sulistyo, Dian Indra. 2013. Potensi Dan Efektivitas Pajak Hotel Di Kabupaten Semarang. Skripsi. FE UNES. Semarang Sutarto, 2006. Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers Tampubolon, Manahan, P, 2008. Perilaku Organisasi: Perspektif Organisasi Bisnis, Bogor: Ghalia Indonesia Tangkilisan, Nogi Hessel, 2005. Manajemen Publik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Terry, Goerge, 2012. Prinsip-prinsip Manajemen. Jakarta: PT Buni Aksara Waluyo, 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelayanan Ptonomi Daerah). Bandung: Mandar Maju Winardi, 2006. Teori Organisasi dan Pengorganisasian. Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada

Zain, Mohammad, 2008. Manajemen Perpajakan Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat

Dokumen: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak

KUESIONER

I. Petunjuk 1. Mohon Bapak/ibu membaca pertanyaan-pertanyaan dengan seksama. 2. Pilih salah satu jawaban yang sesuai dengan memberikan tanda silang (x) pada jawaban yang Bapak/ibu pilih. 3. Jawaban yang Bapak/ibu berikan skor dijaga kerahasiaannya. 4. Kejujuran dan objektivitas jawaban Bapak/ibu sangat saya harapkan dan saya ucapkan terimakasih atas waktu dan partisipasinya.

II. Identifikasi Responden 1. Nomor Responden (Di isi peneliti)

:

2. Jenis Kelamin

:

3. Usia

:

4. Pendidikan Terakhir

:

5. Jabatan

:

6. Lama Bekerja

:

7. Status Pekerjaan

:

III. Keterangan atau Skoring A. Skor

:4

B. Skor

:3

C. Skor

:2

D. Skor

:1

laki-laki

PNS

perempuan

TKK

Sukarela

Berilah Tanda Silang (x) Pada Jawaban Yang Anda Pilih 1. Apakah hasil penerimaan pajak hotel yang diterima Dispenda Pandeglang sudah sesuai dengan potensi pajak hotel yang ada di Kabupaten Pandeglang ? a. Sangat sesuai

c. Kurang sesuai

b. Sesuai

d. Tidak sesuai

2. Apakah selama ini penerimaan pajak hotel sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Dispenda Kabupaten Pandeglang? a. Sangat sesuai

c. Kurang sesuai

b. Sesuai

d. Tidak sesuai

3. Apakah terdapat peningkatan penerimaan pajak hotel setiap tahun nya? a. Selalu

c. Kadang-kadang

b. Sering

d. Tidak Pernah

4. Apakah Dispenda Kabupaten Pandeglang selalu melakukan pendataan terhadap wajib pajak hotel? a. Selalu

c. kadang-kadang

b. Sering

d. tidak pernah

5. Apakah terdapat strategi dalam menjaring wajib pajak? strategi yang dilakukan oleh Dispenda dalam menjaring wajib pajak hotel sudah berjalan dengan baik? a.

Sangat baik

c. kurang baik

b.

Baik

d. tidak baik



Apa saja strategi yang dilakukan Dispenda?

6. Apakah tarif pajak hotel yang ditetapkan kepada wajib pajak hotel sudah sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah? a. Sangat sesuai

c. Kurang sesuai

b. sesuai

d. tidak sesuai

7. Apakah wajib pajak hotel membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang telah ditetapkan? a. Sangat sesuai

c. kurang sesuai

b. Sesuai

d. Tidak sesuai

8.

Bagaimana proses pelaksanaan pengawasan terhadap pegawai bidang pendapatan yang ditugaskan ke lapangan untuk melakukan penagihan?

9.

a. Sangat baik

c. kurang baik

b. Baik

d. Tidak baik

Apakah upaya yang telah dilakukan Dispenda Kabupaten Pandeglang dalam peningkatan pendapatan di bidang pajak hotel berjalan dengan baik? a. Sangat baik

c. kurang baik

b. Baik

d. Tidak baik

 Apa saja upaya yang sudah dilakukan?

10. Apakah Dispenda Kabupaten Pandeglang melakukan perhitungan potensi pajak hotel? a. Selalu

c. Kadang-kadang

b. Sering

d. Tidak pernah

11. Apakah Dispenda Pandeglang melakukan inventarisasi hotel yang ada di Pandeglang? a. Selalu

c. Kadang-kadang

b. Sering

d. Tidak pernah

12. Apakah Dispenda Pandeglang melakukan pemeriksaan terhadap jumlah wajib pajak hotel di Pandeglang? a. Selalu

c. Kadang-kadang

b. Sering

d. Tidak pernah

 Berapa kali dalam setahun Dispenda melakukan pengecekan terhadap wajib pajak hotel?

13. Apakah Dispenda Kabupaten Pandeglang berusaha untuk melakukan penyederhanaan sistem akuntansi penerimaan atau sistem pembukuan di Dispenda agar mempermudah dalam melakukan pekerjaan? a. Sangat berusaha

c. Kurang Berusaha

b. Berusaha

d.Tidak Berusaha

14. Apakah sistem akuntansi penerimaan daerah yang biasa digunakan di Dispenda Kabupaten Pandeglang sangat mudah digunakan oleh pegawai? a. Sangat mudah

c. kurang mudah

b. Mudah

d. Tidak mudah

15. Apakah sistem akuntansi penerimaan daerah yang biasa digunakan di Dispenda Kabupaten Pandeglang mudah dipahami oleh pegawai? a. Sangat paham

c. kurang paham

b. Paham

d. Tidak paham

16. Apakah ada pemberian penghargaan untuk wajib pajak hotel yang taat membayar pajak ? a. Selalu

c. kadang-kadang

b. Sering

d. tidak pernah

17. Apakah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak hotel yang lalai membayar pajak sudah sesuai dengan perda yang berlaku? a. Sangat sesuai

c. kurang sesuai

b. Sesuai

d. Tidak sesuai

18. Bagaimanakah upaya Dispenda Pandeglang dalam melakukan sosialisasi pajak? a. Sangat baik

c. kurang baik

b. Baik

d. Tidak baik

19. Bagaimana proses pelaksanaan pengawasan terkait dengan pemberian sanksi kepada wajib pajak yang lalai membayar pajak hotel? a. Sangat baik

c. Kurang baik

b. Baik

d. Tidak baik

20. Apakah proses pengawasan yang dilakukan aparatur Dispenda terhadap wajib pajak hotel dalam melakukan perhitungan pajak hotel berjalan dengan baik? a. Sangat baik

c. Kurang baik

b. Baik

d. Tidak baik

21. Bagaimanakah proses pemberian sanksi yang diberlakukan untuk wajib pajak yang mangkir dalam tanggung jawabnya didalam membayar pajak hotel? a. Sangat Sesuai

c. Kurang Sesuai

b. Sesuai

d. Tidak Sesuai

 Apa saja bentuk sanksi yang diberikan?

22. Apakah system pelatihan bagi para pegawai Dispenda dalam usaha pengembangan keahlian dalam mendukung proses pekerjaan berjalan dengan baik? a. Sangat baik

c. kurang baik

b. Baik

d. Tidak baik

23. Apakah program pelatihan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan aparatur di Dispenda Kabupaten Pandeglang? a. Sangat sesuai

c. Kurang sesuai

b. Sesuai

d. Tidak sesuai

24. Bagaimana proses pelaksanaan pengawasan terhadap program pelatihan bagi aparatur pajak? a. Sangat baik

c. Kurang baik

b. Baik

d. Tidak baik

25. Bagaimana pemberian sanksi kepada aparatur yang tidak mengikuti program pelatihan? a. Sangat Sesuai

c. Kurang Sesuai

b. Sesuai

d. Tidak Sesuai

26. Apakah Dispenda Kabupaten Pandeglang selalu berusaha memperbaiki prosedur administrasi pembayaran pajak ? a. Sangat berusaha

c. kurang berusaha

b. Berusaha

d. Tidak berusaha

27. Bagaimana cara penyampaian informasi (sosialisasi) yang dilakukan Dispenda Kabupaten Pandeglang terhadap wajib pajak perihal perencanaan tata cara pemungutan pajak hotel? a. Sangat baik

c. kurang baik

b. Baik

d. Tidak baik

28. Apakah cara yang dilakukan Dispenda Kabupaten Pandgelang dalam melakukan penagihan kepada wajib pajak hotel sudah efektif? a. Sangat efektif

c. kurang efektif

b. Efektif

d. Tidak efektif

29. Apakah strategi yang dilakukan Dispenda Pandeglang dalam melakukan pengelolaan pajak hotel berjalan dengan baik ? a. Sangat baik

c. Kurang baik

b. Baik

d. Tidak baik

30. Apakah Dispenda Pandeglang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga (bank, kantor pos ataupun koperasi) dalam melakukan pemungutan pajak? a. selalu

c. kadang-kadang

b. sering

d. Tidak pernah

31. Apakah kerja sama yang dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Pandeglang dengan pihak ketiga (bank, koperasi, kantor pos) berjalan dengan baik ? a. Sangat baik

c. kurang baik

b. Baik

d. Tidak baik

32. Menurut bapak/ibu apakah penggunaan teknologi dapat menunjang dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan pajak hotel? a. Sangat menunjang

c. Kurang menunjang

b. Menunjang

d. Tidak menunjang

33. Menurut bapak/ibu bagaimana kualitas sarana teknologi yang tersedia dalam melaksanakan tugas pekerjaan di Dispenda Kabupaten Pandeglang? a. Sangat baik

c. Kurang baik

b. Baik

d. Tidak baik

34. Apakah jumlah pegawai yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di Dispenda Kabupaten Pandeglang? a. Sangat sesuai

c. Kurang sesuai

b. Sesuai

d. Tidak sesuai

35. Apakah jabatan/bidang pekerjaan yang bapak.ibu emban sudah sesuai dengan keahlian yang dimiliki? a. Sangat sesuai

c. kurang sesuai

b. Sesuai

d. tidak sesuai

36. Menurut anda apakah pegawai Bidang Pendapatan Pajak Dispenda Kabupaten Pandeglang telah menguasai bidang pekerjaannya sekarang? a. Sangat menguasai

c. Kurang menguasai

b. Menguasai

d. Tidak menguasai

37. Bagaimana kinerja pegawai dibidang pendapatan Dispenda Pandeglang yang menangani pajak hotel? a. Sangat baik

c. Kurang baik

b. Baik

d. Tidak baik

38. Apakah kompensasi yang diberikan kepada aparatur pemungut pajak di dalam melaksanakan system penilaian kepuasan wajib pajak tersebut telah mencukupi? a. Sangat sesuai

c. Kurang sesuai

b. Sesuai

d. Tidak sesuai

39. Apakah kompensasi yang diberikan kepada aparatur pajak sudah sesuai dengan kinerja aparatur itu sendiri? a. Sangat sesuai

c. Kurang sesuai

b. Sesuai

d. Tidak sesuai

40. Apakah penyetoran pendapatan pajak hotel ke kas daerah sudah sesuai dengan peraturan yang tertera di dalam Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah? a. Sangat sesuai

c. Kurang sesuai

b. Sesuai

d. Tidak sesuai

DAFTAR WAJIB PAJAK HOTEL TAHUN 2016 NO

NAMA

ALAMAT

GOL. HOTEL

JML KAMAR

NPWPD

1

2

3

4

5

6

Bintang Empat

59

P

2

0000001

28

002

Bintang Empat

159

P

2

0000002

13

007

Melati Tiga

92

P

2

0000003

28

007

Melati Dua

17

P

1

0000004

28

003

Cottage

12

P

2

0000006

28

007

Pondok

14

P

2

0000007

28

003

Melati Dua

28

P

1

0000008

28

007

Wisma

35

P

1

0000009

34

003

Bintang Empat

12

P

2

0000010

06

012

Melati Tiga

26

P

1

0000011

28

003

Melati Satu

60

P

2

0000012

01

003

1

MUTIARA HOTEL

Jalan Raya Carita Km 7 Pasar Carita Kecamatan Carita Kabupaten Pandegalng

2

KHARISMA HOTEL

Jalan Raya Panimbang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang

3

WIRA CARITA HOTEL

Jalan Raya Labuan Km 9 Desa Sukajadi Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang

4

DESIANA COTTAGE

Jl. Raya Carita Km.10 Desa Suka Rame Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang

5

CARITA BAKA BAKA

Jl. Raya Carita Labuan Ds. Suka Jadi Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang

6

PESANGGRAHAN PERHUTANI/EKOWISATA

Jl. Raya Carita Km.9 Labuan Ds Suka Rame Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang

7

HOTEL RAKATA CARITA

Jl. Raya Carita Labuan Ds. Suka Jadi Kecamatan Carita Kab. Pandeglang

8

WISMA PKPRI

Jl. Raya Labuan Km.3 Seruni Pandeglang Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang

9

BAY VILLAS HOTEL

Jl. Raya Panimbang Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang

10

SAMBOLO BUNGALOWS/PONDOK SAMRITA

Jl. Raya Carita Km. 14 Kampung Mataram Kecamatan Carita Pandeglang

11

HOTEL CIPUTIH SUMUR

Kec. Sumur Ds. Kerta Mukti Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang

12

HOTEL GUNA SANGHIYANG

Jl. Raya Carita Labuan Km. 10 Labuan Ds.Suka Rame

Melati

20

P

1

0000013

28

003

Melati Satu

11

P

1

0000014

28

003

Melati

25

P

1

0000015

24

004

Melati Dua

41

P

1

0000016

24

004

Kec. Carita Pandeglang 13

HOTEL PARAMESTHI

Jl. Raya Carita Km.11 Labuan Ds. Suka Rame Kecamatan Carita Pandeglang

14

HOTEL SEJAHTERA

Jl. Letnan Bolang Pandeglang Kel. Pandeglang Kec. Pandeglang

15

PANDEGLANG RAYA HOTEL

Jl. Jend. Sudirman No. 7 Kelurahan Pandegalng Kecamatan Pandegalng

16

NIGUA DHARMA

Jl. Raya Carita Labuan Ds. Suka Rame Kec. Carita

Bintang Tiga

45

P

1

0000017

28

003

17

LUCIANA KOTTAGE CARITA

Jl. Raya Carita labuan Ds. Suka Rame Kec. Carita

Melati Dua

16

P

1

0000018

28

003

18

LAGUNDI COTTAGE

Jl. Raya Carita Labuan Ds. Suka Jadi Kec. Carita

Cottage

6

P

1

0000020

28

007

19

HOTEL DIANA

Jl. Curug Sawer Pandeglang Kel. Pandeglang

Melati Tiga

13

P

1

0000021

24

004

Losmen

8

P

1

0000022

28

003

Melati Dua

39

P

1

0000023

28

003

Melati satu

12

P

1

0000024

15

002

Melati satu

24

P

1

0000025

24

003

Melati Dua

19

P

1

0000026

15

005

Penginapan

11

P

1

0000027

34

002

Kec. Pandeglang

20

PONDOK PAULA

Jl. Raya Carita Labuan Ds. Suka Rame Kec. Carita

21

YUSSI IN HOTEL

Jl. Raya carita Kampung Karawang Legon Desa Sukareme Kecamatan Carita

22

CITRA AYU HOTEL

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 27 Kampung Masjid Kecamatan Labuan Pandeglang

23

HOTEL PARANTI

Jl. Mayor Widagdo Pandeglang Kel. Kabayan Kec. Pandeglang

24

HOTEL CARINGIN LABUAN

Jl. Raya Perintis Kemerdekaan No. 9 Desa Teluk Kecamatan Labuan Pandeglang

25

WISMA KERATON

Jl. Raya Labuan Pandeglang Kecamatan Majasari

26

PENGINAPAN JANUR KUNING

Jl. Soge Panimbang Ds. Panimbang Jaya

Melati satu

8

P

1

0000028

06

001

Melati Dua

29

P

2

0000029

28

002

Kecamatan Panimbang

27

SUNSET VIEW/CV. SURYA SURUP INDAH

Jl. Raya Carita Labuan Kampung Karawang Desa Carita Kecamatan Carita Pandeglang

28

PENGINAPAN SAUNG KURING

Ds. Suka Jadi Cibaliung Kec. Cibaliung

Penginapan

17

P

1

0000030

03

005

29

PT. CARITA PRANADAYA ( BINTANG LAUT )

Jl. Raya Pasuruan Km 172,5 Kampung Bengras Desa

Melati Tiga

17

P

2

0000031

28

004

Sukanegara Kecamatan Carita

30

BERKAH RESORT

Jl. Raya Cikeusik Ds. Cikeuruh Wetan Kec. Cikeusik

Villa

2

P

1

0000032

04

014

31

HOTEL RAWAYANA

Jl. Perintis Kemerdekaan Desa Caringin Kecamatan

Melati Dua

25

P

1

0000033

15

004

Labuan Pandeglang

32

PULAU UMANG RESORT

Kec. Sumur Ds. Sumber Jaya Kec. Sumur

Melati

13

P

2

0000034

01

001

33

ANDRIAN COTTAGE

Jl. Raya Carita Ds. Suka Rame Kec. Carita

Villa

8

P

1

0000035

28

003

34

CARITA ASRI VILLAS AND RESORT

Jl. Raya Labuan Km 12 Carita Desa Sukarame

Villa

39

P

1

0000036

28

003

Kecamatan Carita Pandeglang

35

RIZ HOTEL

Jl. Raya Serang Kecamatan Pandeglang

Melati

35

P

1

0000037

24

004

36

PT KRAKATAU SURF CARITA

Jl. Raya Carita Km 165 Rt 01/04 Desa Sukajadi Kecamatan

Melati

23

P

1

0000038

15

002

Carita

37

PT. ALTAMA (SOFYAN IN)

Jl. Raya Serang Kecamatan Karangtanjung

Bintang Dua

57

P

2

0000039

26

002

38

KALICAAH VILLA

Jl. Raya Panimbang Kecamatan Panimbang

Bintang Empat

16

P

2

0000296

06

012

Kabupaten Pandeglang

Perhitungan Potensi Pajak Hotel Sofyan Inn Altama

Rata-Rata Hunian Kamar Hotel Sofyan Inn Altama Situasi Ramai Normal Sepi Jumlah

Jumlah Kamar Terpakai 28 14 3 45

Keterangan (28+14+3) : 3 = 15

Tarif Rata-Rata Kamar Hotel Sofyan Inn Altama Jenis Kamar Standar Superior Executive Deluxe Plus Family Suite Jumlah Tarif Rata-rata per Kamar

Jumlah 1 48 2 3 2 1 57

Potensi pajak Sofyan Inn Altama

Tarif Kamar Rp. 496.000 Rp. 538.000 Rp. 744.000 Rp. 807.000 Rp. 927.000 Rp. 1.222.000

TXN Rp. 496.000 Rp. 25.824.000 Rp. 1.488.000 Rp. 2.421.000 Rp. 1.854.000 Rp. 1.222.000 Rp. 33.307.000 33.307.000 : 57 = 584.333

= 15 kamar x Rp. 584.333 x 360 hari x

10% = Rp. 315.539.820 per tahun

Perhitungan Potensi Pajak Hotel Sejahtera Rata-rata Hunian Kamar Hotel Sejahtera Situasi Ramai Normal Sepi Jumlah

Jumlah Kamar Terpakai 24 14 10 48

Keterangan (24+14+10) : 3 = 16

Tarif Rata-Rata Kamar Hotel Sofyan Inn Altama Jenis Kamar VIP Deluxe Standar Jumlah Tarif Rata-rata per Kamar

Jumlah Tarif Kamar 11 Rp. 250.000 6 Rp. 160.000 7 Rp. 120.000 24 4.550.000 : 24 = 189.583

Potensi pajak Hotel Sejahtera

TXN Rp. 2.750.000 Rp. 960.000 Rp. 840.000 Rp 4.550.000

= 16 kamar x Rp. 189.583 x 360 hari x

10% = Rp. 109.199.808 per tahun

Perhitungan Potensi Pajak Hotel Pandeglang Raya

Rata-rata Hunian Kamar Hotel Pandeglang Raya Situasi Ramai Normal Sepi Jumlah

Jumlah Kamar Terpakai 27 19 7 53

Keterangan (27+19+7) : 3 = 17

Tarif Rata-Rata Kamar Hotel Pandeglang Raya Jenis Kamar VIP Standar Economy Jumlah Tarif Rata-rata per Kamar

Jumlah Tarif Kamar 15 Rp. 200.000 12 Rp. 150.000 11 Rp. 120.000 38 6.120.000 : 38 = 161.052

TXN Rp. 3.000.000 Rp. 1.800.000 Rp. 1.320.000 Rp. 6.120.000

Potensi pajak Hotel Pandeglang Raya = 17 x Rp. 161.052 x 360 hari x 10% = Rp. 98.563.824 per tahun

CORRELATIONS

VAR

VAR

0000

0000 0000 0000 0000 0000

1 V

Pearson

A

Correlation

R

Sig. (2-tailed)

00

2

VAR

3

1 .540

**

VAR

4

.567

*

VAR

5

-.031

VAR

6

.076 .623

VAR

VAR

0000 0000 0000 7

**

VAR

.618

8 **

9

.015

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR0

0001 0001 0001 0001 0001 0001

0001

0001 0001 0001

0002

0002

0002

0023

0

1

2

0

.016 .516

1 **

*

66

VAR

VAR

2

.591

*

VAR

3

.494

*

VAR

4

.540

*

*

*

*

5

6

-.047 .646

*

-.257

7 *

VAR

8

9

-.032 .591

*

*

.616

**

.016

.029 .549

**

.181

*

.000

.000

.805

.542

.000

.000

.905

.900

.000

.000

.000

.000

.706

.000

.037

.798

.000

.000

.900

.814

.000

.146

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

*

.138

**

.126

*

-.127

**

.190

.119 .939

**

.227

00 N 1 V

Pearson

A

Correlation

R

Sig. (2-tailed)

00

.540

**

1 .806

.078 .848

**

.793

.181 .786

**

*

.000 66

.784

*

.772

*

.967

*

*

*

*

.125 .837

.087 .752

*

*

.800

*

.000

.270

.536

.000

.000

.315

.146

.000

.000

.000

.000

.316

.000

.308

.490

.000

.000

.126

.342

.000

.066

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

**

1

.198

**

.179

.247

*

-.157

**

.227

00 N 2 V

Pearson

A

Correlation

R

Sig. (2-tailed)

00

.567

**

.806

.000

.000

66

66

66

-.031

.138

.198

.137 .940

**

.889

*

.971

**

.877

*

.833

*

.838

*

*

*

*

.190 .869

.148 .877

*

*

.828

**

.254

*

.173 .813

*

.110

.274

.000

.000

.150

.046

.000

.000

.000

.000

.127

.000

.208

.237

.000

.000

.040

.166

.000

.066

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

*

.188

*

.234

.246

00 N 3 V

Pearson

A

Correlation

R

Sig. (2-tailed)

00 00 N 4

1 .584

*

.255

*

.261

*

*

.805

.270

.110

66

66

66

66

.689

*

.895

**

.159 .286

.170 .923

*

*

.645

**

.286

*

.226 .891

**

.708

**

.161 .301

*

*

.000

.039

.035

.000

.000

.204

.020

.131

.172

.000

.058

.047

.000

.020

.068

.000

.000

.195

.014

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

V

Pearson

A

Correlation

R

Sig. (2-tailed)

00

.076

.078

.137 .584

*

1

.160

.133 .855

*

*

.538

**

.069

.129

.158

.109 .628

*

.542

.536

.274

.000

66

66

66

66

66

*

.160

*

.202

.091 .794

**

.160

.161 .503

**

.871

**

.102 .248

*

*

.198

.286

.000

.000

.584

.300

.204

.383

.000

.105

.466

.000

.198

.196

.000

.000

.415

.044

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

**

.195

.282

*

-.147

**

.229

00 N 5 V

Pearson

A

Correlation

R

Sig. (2-tailed)

00

.623

**

.848

**

.940

*

.255

1 .920

*

.909

**

*

.000

.000

.000

.039

.198

66

66

66

66

66

.906

*

.866

*

.880

*

*

*

*

.221 .904

.171 .906

*

*

.889

**

.285

*

.190 .880

*

.000

.117

.022

.000

.000

.000

.000

.074

.000

.239

.171

.000

.000

.020

.127

.000

.065

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

**

1

*

-.205

**

.215

00 N 6 V

Pearson

A

Correlation

R

Sig. (2-tailed)

00

.618

**

.793

**

.889

*

.261

*

.133 .920

.171 .318

**

.861

**

*

.000

.000

.000

.035

.286

.000

66

66

66

66

66

66

66

.015

.126

*

.195

.171

.984

*

.786

*

.826

*

*

*

*

.257

*

.950

.109 .984

*

*

.903

**

.322

**

.166 .798

*

.170

.009

.000

.000

.000

.000

.037

.000

.099

.382

.000

.000

.008

.184

.000

.083

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

**

.107

.195

.168

*

.240

.164 .926

**

.195

.164 .648

00 N 7 V

Pearson

A

Correlation

R

Sig. (2-tailed)

00

.179 .689

*

.855

*

*

1 .686

.157 .771

**

.986

**

.114 .279

*

*

.905

.315

.150

.000

.000

.117

.170

66

66

66

66

66

66

66

.000

.391

.117

.179

.209

.000

.052

.188

.000

.117

.189

.000

.000

.360

.023

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

*

1

*

.236

00 N 8 V

Pearson

A

Correlation

R

Sig. (2-tailed)

.016

.900

.181 .247

.146

*

.046

.895

*

.538

*

*

*

.000

.000

.282

*

.318

**

.686

.209 .346

*

.022

.009

.000

.213 .904

*

.092

.004

*

.289

*

.187 .633

**

*

.056

.085

.000

.346

*

.255

*

.969

**

.704

**

.177 .318

*

.018

.133

.000

.004

*

*

.039

.000

.000

.156

.009

00

66

66

66

66

*

.159

66

66

66

66

66

**

.107

.209

66

66

66

66

66

66

66

*

-.181

66

66

66

66

66

66

66

**

.215

.103 .790

**

.189

00 N 9 V

Pearson

A

Correlation

R

Sig. (2-tailed)

00

.516

**

.786

**

.971

.069 .909

**

.861

1 .848

*

.000

.000

.000

.204

.584

.000

.000

.391

.092

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

*

.808

*

.817

*

.121 .843

.075 .848

*

*

.832

*

*

*

*

.000

.000

.000

.331

.000

.146

.550

.000

.000

.084

.411

.000

.129

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

*

-.182

**

.229

01 N 0 V

Pearson

A

Correlation

R

Sig. (2-tailed)

00

.591

**

.784

**

.877

*

.286

*

.129 .906

**

.984

**

.195 .346

**

.848

**

1 .775

*

.000

.000

.000

.020

.300

.000

.000

.117

.004

.000

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

*

.188

**

.168

66

*

.816

*

.285

*

.936

.105 .969

*

*

.889

**

.349

**

.190 .788

*

*

*

.000

.000

.020

.000

.145

.399

.000

.000

.004

.127

.000

.065

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

*

-.198

**

.169

01 N 1 V

Pearson

A

Correlation

R

Sig. (2-tailed)

00

.494

**

.772

**

.833

.158 .866

**

.786

.236 .808

**

*

.775

*

1 .803

*

.181 .798

.139 .775

.759

**

.242

*

.162 .777

*

*

.000

.146

.000

.112

.267

.000

.000

.050

.195

.000

.174

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

*

1

*

-.127

**

.223

.149 .970

.000

.000

.000

.131

.204

.000

.000

.179

.056

.000

.000

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

*

.170

**

.157

*

*

*

01 N 2 V

Pearson

A

Correlation

R

Sig. (2-tailed)

00 01 N 3

.540

**

.967

**

.838

.109 .880

**

.826

.213 .817

**

*

.816

*

.803

*

*

.000

.000

.000

.172

.383

.000

.000

.209

.085

.000

.000

.000

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

.158 .871

.120 .816

*

66

*

.833

**

.261

*

*

.206

.000

.308

.338

.000

.000

.072

.231

.000

.034

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

V

Pearson

A

Correlation

R

Sig. (2-tailed)

00

-.047

.125

.190 .923

*

.628

*

*

*

.221

.257

*

.771

*

.904

**

.121 .285

*

.181

.158

1

*

.727

**

.285

*

.160 .871

**

.787

**

.121 .252

*

.229

.296

.065

.016

.000

.020

.199

.000

.000

.332

.042

66

66

66

66

66

66

66

*

.706

.316

.127

.000

.000

.074

.037

.000

.000

.331

.020

.146

.206

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

*

.234

**

.240

.289

*

.229

1

-.229

01 N 4 V

Pearson

A

Correlation

R

Sig. (2-tailed)

00

.646

**

.837

**

.869

.202 .904

**

.950

*

.843

**

*

.936

*

.798

*

.871

*

*

*

.181 .936

*

.953

**

.295

*

.233 .842

**

.270

*

*

.000

.000

.000

.058

.105

.000

.000

.052

.018

.000

.000

.000

.000

.065

.065

.145

.000

.000

.016

.059

.000

.028

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

*

-.127

.091 -.147 -.205

.164

.187 -.181 -.182 -.198 -.127 .296

*

-.229

1

.152 -.182 -.235

.191

.176

.224

.145

.058

.125

.158

.344

.444

66

66

66

66

66

01 N 5 V

Pearson

A

Correlation

R

Sig. (2-tailed)

00

-.257

-.15 .246

*

-.118 -.096

7 .037

.308

.208

.047

.466

.239

.099

.188

.133

.146

.145

.112

.308

.016

.065

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

-.032

.087

*

.171

**

.075

.105

.139

*

.181

.152

1

.138

.105 .595

.269

.401

.000

.000

.527

.010

66

66

66

66

66

66

**

.229

.000

.065

01 N 6 V

Pearson

A

Correlation

R

Sig. (2-tailed)

00

.148 .645

*

.794

*

*

.109 .926

*

.633

.120 .727

*

**

.912

**

.079 .314

*

*

.798

.490

.237

.000

.000

.171

.382

.000

.000

.550

.399

.267

.338

.000

.145

.224

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

*

-.182

.138

.145

.269

01 N 7 V

Pearson

A

Correlation

R

Sig. (2-tailed)

.591

**

.752

**

.877

*

.286

*

.160 .906

**

.984

**

.195 .346

**

.848

**

*

.000

.000

.000

.020

.198

.000

.000

.117

.004

.000

.969

*

.775

*

.816

*

*

*

*

.000

.000

.000

.285

*

.936

1 .889

**

.349

**

.190 .788

*

.020

.000

.000

.004

.127

00

66

66

66

66

*

.226

66

66

66

66

66

**

.164

.255

66

66

66

66

66

66

66

*

-.235

66

66

66

66

*

1

.257

66

66

66

01 N 8 V

Pearson

A

Correlation

R

Sig. (2-tailed)

00

.616

**

.800

**

.828

.161 .889

**

.903

*

.832

**

*

.889

*

.759

*

.833

*

*

*

*

.160 .953

.105 .889

*

*

.159 .834

**

.250

*

*

.000

.000

.000

.068

.196

.000

.000

.189

.039

.000

.000

.000

.000

.199

.000

.058

.401

.000

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

.037

.201

.000

.043

66

66

66

66

01 N 9 V

Pearson

A

Correlation

R

Sig. (2-tailed)

00

.016

.190 .254

*

.891

*

.503

*

*

*

.285

*

.322

**

.648

*

.969

**

.215 .349

*

*

.242

*

.223 .871

*

*

.295

*

.191 .595

**

*

.349

*

.257

*

1 .667

**

.184 .319

*

*

*

.900

.126

.040

.000

.000

.020

.008

.000

.000

.084

.004

.050

.072

.000

.016

.125

.000

.004

.037

.000

.140

.009

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

.029

.119

*

.190

**

.103

.190

.162

*

.233

.176 .912

**

.190

.159 .667

**

1

02 N 0 V

Pearson

A

Correlation

R

Sig. (2-tailed)

00

.173 .708

*

.871

*

*

.166 .986

*

.704

.149 .787

*

.109 .289

*

*

.814

.342

.166

.000

.000

.127

.184

.000

.000

.411

.127

.195

.231

.000

.059

.158

.000

.127

.201

.000

.384

.019

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

*

.161

**

.114

*

-.118

**

.184

.109

1

.253

02 N 1 V

Pearson

A

Correlation

R

Sig. (2-tailed)

00 02 N 2

.549

**

.939

**

.813

.102 .880

**

.798

.177 .790

**

*

.788

*

.777

*

.970

*

*

*

*

.121 .842

.079 .788

*

*

.834

*

*

.000

.000

.000

.195

.415

.000

.000

.360

.156

.000

.000

.000

.000

.332

.000

.344

.527

.000

.000

.140

.384

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

.040 66

66

V

Pearson

A

Correlation

R

Sig. (2-tailed)

00

*

.229

.215 .279

.014

.044

.065

.083

66

66

66

66

*

.162

.181

.227

.227 .301

.146

.066

.066

66

66

*

.248

*

**

.189

.229

.169 .261

.023

.009

.129

.065

.174

.034

66

66

66

66

66

66

66

**

.143

.318

*

*

-.096

.314

*

.229

.250

.042

.028

.444

.010

.065

.043

.009

.019

.040

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

*

-.169

**

.218

.137 .771

**

.175

.252

*

.270

*

.319

**

.289

*

.253

*

1

02 N 3 V

Pearson

A

Correlation

R

Sig. (2-tailed)

00

.510

**

.763

**

.890

.102 .893

**

.842

.212 .863

**

*

.830

*

.790

*

.795

*

*

*

*

.155 .823

.175 .830

*

*

.782

*

.000

.000

.000

.193

.416

.000

.000

.253

.088

.000

.000

.000

.000

.215

.000

.174

.160

.000

.000

.079

.272

.000

.161

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

-.047

.060

*

.126

**

.028

.221

.089

*

.196

.261

**

.221

02 N 4 V

Pearson

A

Correlation

R

Sig. (2-tailed)

00

.093 .827

*

.534

*

*

.192 .679

*

.807

.093 .903

*

*

.694

.128 .774

**

.697

**

.059 .319

*

*

*

.706

.631

.458

.000

.000

.315

.122

.000

.000

.822

.074

.478

.459

.000

.115

.034

.000

.074

.306

.000

.000

.639

.009

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

.164

.232

*

.231

**

.191

.231

*

-.075

.311

*

.231

.251

02 N 5 V

Pearson

A

Correlation

R

Sig. (2-tailed)

00

.231 .299

*

.247

.218 .275

*

.319

.173 .266

*

.252

*

.273

*

.353

**

.286

*

.257

*

.983

*

*

.187

.060

.062

.015

.046

.062

.079

.025

.009

.124

.062

.166

.031

.041

.027

.548

.011

.062

.042

.004

.020

.037

.000

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

*

.166

**

.120

*

-.105

**

.187

.114 .954

**

.240

.000

.133

.363

.000

.052

02 N 6 V

Pearson

A

Correlation

R

Sig. (2-tailed)

.545

**

.984

**

.793

.075 .864

**

.780

.179 .772

**

*

.000

.000

.000

.184

.552

.000

.000

.338

.151

.000

.770

*

.759

*

.952

*

*

*

*

.000

.000

.000

.123 .823

.083 .738

*

.325

.000

*

.817

*

.399

.509

.000

00

66

66

-.093

.064

66

66

66

66

*

.157

66

66

66

66

66

66

**

.061

.188

.121

66

66

66

66

66

66

*

.130

.241 .681

66

66

**

.188

.064 .762

66

66

66

02 N 7 V

Pearson

A

Correlation

R

Sig. (2-tailed)

00

.127 .845

*

.493

*

*

.160 .634

*

.796

.096 .889

*

**

.653

**

.062 .265

*

*

.458

.609

.310

.000

.000

.209

.200

.000

.000

.626

.130

.334

.443

.000

.297

.051

.000

.130

.612

.000

.000

.624

.031

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

*

.129

**

.076

*

-.198

**

.186

.072 .743

**

.176

02 N 8 V

Pearson

A

Correlation

R

Sig. (2-tailed)

00

.476

**

.737

**

.861

.037 .861

**

.811

.182 .864

**

*

.798

*

.762

*

.769

*

*

*

*

.092 .792

.138 .798

*

*

.781

*

.000

.000

.000

.303

.765

.000

.000

.546

.144

.000

.000

.000

.000

.463

.000

.111

.269

.000

.000

.134

.565

.000

.158

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

-.039

.154

.164

.064 -.086

.186

.237 -.061

.008

.170

.213

.238

.234

.021

.208

.046 -.030 .291

*

.168

.074

-.066

.756

.218

.187

.608

.494

.134

.055

.627

.946

.173

.087

.054

.059

.870

.093

.714

.813

.018

.176

.556

.601

.137

.380

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

*

.108

.189

.021

.060

.228

.130 -.045 -.062

.202

.108

.218

.108 -.102

.153

-.095 -.050

.108

.212 -.041

-.026

.022

.390

.129

.868

.630

.065

.298

.719

.620

.104

.387

.078

.390

.416

.220

.446

.691

.387

.088

.744

.837

.142

.762

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

02 N 9 V

Pearson

A

Correlation

R

Sig. (2-tailed)

00

.185 -.110

03 N 0 V

Pearson

A

Correlation

R

Sig. (2-tailed)

00 03 N 1

.282

.183 -.038

V

Pearson

A

Correlation

R

Sig. (2-tailed)

00

.164

.232

.231 .299

*

.247

*

.231

.218 .275

*

.319

**

.191

.231

.173 .266

*

.252

*

.273

*

-.075

.311

*

.231

.251

*

.353

**

.286

*

.257

*

.983

*

*

.187

.060

.062

.015

.046

.062

.079

.025

.009

.124

.062

.166

.031

.041

.027

.548

.011

.062

.042

.004

.020

.037

.000

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

-.016

.060

*

.126

**

.028

.221

.058

*

.196

.296

**

.221

03 N 2 V

Pearson

A

Correlation

R

Sig. (2-tailed)

00

.093 .796

*

.503

*

*

.192 .617

*

.807

.093 .839

*

*

.628

.128 .774

**

.636

**

.059 .319

*

*

*

.900

.631

.458

.000

.000

.315

.122

.000

.000

.822

.074

.643

.459

.000

.115

.016

.000

.074

.306

.000

.000

.639

.009

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

-.076

.046

*

.129

**

.038

.160

.099

*

.137

.227 .794

**

.160

.067 .785

03 N 3 V

Pearson

A

Correlation

R

Sig. (2-tailed)

00

.105 .831

*

.604

*

*

.133 .765

*

.821

.078 .910

*

**

.783

**

.041 .314

*

*

.542

.714

.400

.000

.000

.300

.286

.000

.000

.760

.198

.430

.536

.000

.272

.066

.000

.198

.593

.000

.000

.741

.010

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

-.069

.096

*

.135

**

.028

.240

.094

*

.210

.225 .688

**

.205

.138 .775

03 N 4 V

Pearson

A

Correlation

R

Sig. (2-tailed)

00

.097 .836

*

.483

*

*

.208 .678

*

.774

.096 .881

*

**

.665

**

.060 .292

*

*

.583

.444

.438

.000

.000

.279

.095

.000

.000

.825

.053

.455

.444

.000

.090

.069

.000

.099

.269

.000

.000

.632

.017

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

*

.127

**

.097

*

-.073

**

.190

.095 .793

**

.164

.000

.127

.450

.000

.189

03 N 5 V

Pearson

A

Correlation

R

Sig. (2-tailed)

.559

**

.791

**

.882

.065 .907

**

.859

.188 .882

**

*

.000

.000

.000

.309

.607

.000

.000

.438

.130

.000

.844

*

.810

*

.824

*

*

*

*

.000

.000

.000

.126 .842

.069 .844

*

.313

.000

*

.793

*

.559

.583

.000

00

66

66

66

66

*

.194

66

66

66

66

66

**

.173

.243

66

66

66

66

66

66

66

*

-.135

66

66

66

66

66

66

66

**

.208

03 N 6 V

Pearson

A

Correlation

R

Sig. (2-tailed)

00

.540

**

.795

**

.985

.133 .924

**

.874

*

.955

**

*

.862

*

.820

*

.827

*

*

*

*

.186 .855

.143 .862

*

*

.814

**

.281

*

.167 .801

*

.000

.000

.000

.119

.288

.000

.000

.165

.049

.000

.000

.000

.000

.134

.000

.280

.253

.000

.000

.022

.181

.000

.094

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

-.049

.039

*

.101

**

.003

.200

.067

*

.174

.310

**

.200

03 N 7 V

Pearson

A

Correlation

R

Sig. (2-tailed)

00

.071 .788

*

.485

*

*

.170 .631

*

.804

.072 .868

*

*

.645

.102 .768

**

.652

**

.036 .332

*

*

*

.697

.757

.573

.000

.000

.420

.171

.000

.000

.981

.108

.594

.564

.000

.162

.011

.000

.108

.416

.000

.000

.773

.006

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

03 N 8 V

Pearson

A

Correlation

R

Sig. (2-tailed)

00

.049

.236 .275

*

.806

*

.535

*

*

*

.320

**

.356

**

.635

*

.802

**

.239 .353

*

*

.265

*

.236 .841

*

*

.325

*

*

*

.186 .601

**

.353

*

.294

*

.774

**

.652

**

.201 .257

*

*

.693

.056

.025

.000

.000

.009

.003

.000

.000

.053

.004

.031

.056

.000

.008

.134

.000

.004

.017

.000

.000

.105

.037

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

*

-.193

**

.210

03 N 9 V

Pearson

A

Correlation

R

Sig. (2-tailed)

00 04 N 0

.566

**

.744

**

.865

*

.281

*

.126 .892

**

.970

**

.158 .341

**

.866

**

*

.954

*

.765

*

.807

*

*

*

*

.249

*

.923

.102 .985

*

*

.906

**

.343

**

.154 .778

*

.000

.000

.000

.022

.314

.000

.000

.204

.005

.000

.000

.000

.000

.044

.000

.120

.416

.000

.000

.005

.216

.000

.091

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

V

Pearson

A

Correlation

R

Sig. (2-tailed)

.454

**

.717

**

.788

*

.668

*

.494

*

*

*

*

.826

**

.818

**

.590

*

.692

**

.734

**

.821

*

*

.723

*

.762

*

.669

*

.828

*

*

*

*

*

*

.025 .559

**

.825

*

.770

**

.689

**

.596

**

.729

**

*

*

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.844

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

04 N 1 Correlations

R0

Correlation

00

Sig. (2-tailed)

01

N

VA Pearson R0

Correlation

00

Sig. (2-tailed)

02

N

VA Pearson R0

Correlation

00

Sig. (2-tailed)

03

N

VA Pearson R0

Correlation

00

Sig. (2-tailed)

04

N

*

.000

00

VA Pearson

.441

VAR0 VAR00

VAR0

0024

0026

.510

025 -.047

**

.164

VAR00 VAR00 VAR00 027

028

029

**

.545

-.093

.476

**

VAR0

VAR0

VAR0

VAR0

VAR0

VAR0

VAR0

0030

0031

0032

0033

0034

0035

0036

-.039

**

.282

.164

-.016

**

-.076

**

-.069

**

.559

VAR00 VAR00 VAR00 037

038

**

.540

-.049

039 **

.049

VAR0

VAR00

0040

041

*

.566

.454

**

.000

.706

.187

.000

.458

.000

.756

.022

.187

.900

.542

.583

.000

.000

.697

.693

.000

.000

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

**

**

.108

.232

**

**

**

**

.795

**

.236

.744

66

66

**

.060

**

.984

.064

.000

.631

.060

.000

.609

.000

.218

.390

.060

.631

.714

.444

.000

.000

.757

.056

.000

.000

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

**

**

.231

.793

.127

**

**

.189

.231

*

**

**

**

**

.985

**

.275

.865

.000

.458

.062

.000

.310

.000

.187

.129

.062

.458

.400

.438

.000

.000

.573

.025

.000

.000

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

**

*

*

**

**

.796

.831

*

.836

.127

**

.788

.806

*

**

.763

.890

.093

.232

.845

.737

.861

.129

.154

.164

.064

.021

.299

.060

.093

.046

.105

.096

.097

.791

.882

.194

.039

.071

.281

.717

.788

**

**

.668

*

.162

.827

.299

.166

.193

.000

.015

.184

.000

.303

.608

.868

.015

.000

.000

.000

.309

.119

.000

.000

.022

.000

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

VA Pearson R0

Correlation

00

Sig. (2-tailed)

05

N

VA Pearson R0

Correlation

00

Sig. (2-tailed)

06

N

VA Pearson R0

Correlation

00

Sig. (2-tailed)

07

N

VA Pearson R0

Correlation

00

Sig. (2-tailed)

08

N

VA Pearson R0

Correlation

00

Sig. (2-tailed)

09

N

VA Pearson R0

Correlation

00

Sig. (2-tailed)

10

N

VA Pearson R0

Correlation

00

Sig. (2-tailed)

11

N

**

.493

.037

-.086

.046

.552

.000

.765

.494

66

66

66

66

66

66

**

**

*

.157

.861

**

.102

.534

.247

.416

.000

66 **

.893

.126

.231

.075

.864

.186

**

.503

.604

.483

.065

.630

.046

.000

.000

.000

66

66

66

66

.228

.231

*

**

**

.060

**

.247

.126

.129

**

.485

.535

.607

.288

.000

66

66

66

**

**

.924

.135

.907

.133

**

.494

.000

.314

.000

66

66

66

66

**

.320

.892

.101

.126

.826

**

.000

.315

.062

.000

.209

.000

.134

.065

.062

.315

.300

.279

.000

.000

.420

.009

.000

.000

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

**

**

**

*

.160

**

.237

.130

**

**

**

**

**

*

**

.356

.970

.842

.192

.218

.780

.811

.218

.192

.133

.208

.859

.874

.170

.818

**

.000

.122

.079

.000

.200

.000

.055

.298

.079

.122

.286

.095

.000

.000

.171

.003

.000

.000

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

**

**

.076

-.061

-.045

**

.617

.765

.678

.097

**

.631

.635

**

.590

.143

.679

.275

.253

.000

.025

.338

.000

.546

.627

.719

.025

.000

.000

.000

.438

.165

.000

.000

.204

.000

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

.212

.807

.319

*

**

**

*

**

**

.319

.807

**

.774

.188

**

*

.802

**

.088

.000

.009

.151

.000

.144

.946

.620

.009

.000

.000

.000

.130

.049

.000

.000

.005

.000

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

**

**

**

.772

.061

**

**

.202

.191

.028

**

**

**

.955

**

.239

.866

.863

.028

.191

.120

.179

.634

.796

.182

.864

.008

.170

-.062

.275

.821

.038

.028

.882

.173

.243

.804

.003

.158

.341

.692

.734

**

**

.000

.822

.124

.000

.626

.000

.173

.104

.124

.822

.760

.825

.000

.000

.981

.053

.000

.000

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

**

**

**

*

.188

**

**

.108

**

**

.160

**

**

*

**

.353

.954

.830

.221

.231

.770

.798

.213

.231

.221

.240

.844

.862

.200

.821

**

.000

.074

.062

.000

.130

.000

.087

.387

.062

.074

.198

.053

.000

.000

.108

.004

.000

.000

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

VA Pearson R0

Correlation

00

Sig. (2-tailed)

12

N

VA Pearson R0

Correlation

00

Sig. (2-tailed)

13

N

VA Pearson R0

Correlation

00

Sig. (2-tailed)

14

N

VA Pearson R0

Correlation

00

Sig. (2-tailed)

15

N

VA Pearson R0

Correlation

00

Sig. (2-tailed)

16

N

VA Pearson R0

Correlation

00

Sig. (2-tailed)

17

N

VA Pearson R0

Correlation

00

Sig. (2-tailed)

18

N

.790

**

.089

**

.173

**

.759

.121

.762

**

.238

**

.218

.173

.058

**

.099

**

.094

.810

**

.820

.067

**

.265

.765

.723

**

.000

.478

.166

.000

.334

.000

.054

.078

.166

.643

.430

.455

.000

.000

.594

.031

.000

.000

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

**

**

**

.952

.096

**

**

.108

.266

**

**

**

.824

.827

**

.236

.807

.795

.093

.266

.769

.234

.093

.078

.096

.072

.762

**

.000

.459

.031

.000

.443

.000

.059

.390

.031

.459

.536

.444

.000

.000

.564

.056

.000

.000

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

**

**

.092

.021

*

**

**

.839

.910

*

.881

.126

.186

.868

.841

*

**

.903

.252

.215

.000

.041

.325

.000

.463

.870

.416

.041

.000

.000

.000

.313

.134

.000

.000

.044

.000

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

**

**

**

.823

.130

**

**

.153

.273

*

**

**

**

**

.855

.174

.325

.923

.823

.196

.273

.123

.889

.792

.208

-.102

.252

.196

.137

.210

.842

.249

.669

*

.155

.828

**

.000

.115

.027

.000

.297

.000

.093

.220

.027

.115

.272

.090

.000

.000

.162

.008

.000

.000

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

*

.241

-.198

.046

-.095

-.075

.296

.227

.225

-.073

-.135

*

.310

.186

-.193

.025

*

.261

-.075

-.105

.174

.034

.548

.399

.051

.111

.714

.446

.548

.016

.066

.069

.559

.280

.011

.134

.120

.844

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

**

**

.138

-.030

**

**

.628

.794

.688

.069

**

.645

.601

.102

.559

-.169

.175

.694

.311

.160

.000

.011

.509

.000

.269

.813

.691

.011

.000

.000

.000

.583

.253

.000

.000

.416

.000

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

**

**

**

*

.188

**

**

.108

**

**

**

**

**

*

**

.353

.985

.825

.830

.221

.231

.083

.738

.681

.798

.291

-.050

.311

.231

.221

.160

.205

.844

.143

.862

.200

.000

.074

.062

.000

.130

.000

.018

.387

.062

.074

.198

.099

.000

.000

.108

.004

.000

.000

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

VA Pearson R0

Correlation

00

Sig. (2-tailed)

19

N

VA Pearson R0

Correlation

00

Sig. (2-tailed)

20

N

VA Pearson R0

Correlation

00

Sig. (2-tailed)

21

N

VA Pearson R0

Correlation

00

Sig. (2-tailed)

22

N

VA Pearson R0

Correlation

00

Sig. (2-tailed)

23

N

VA Pearson R0

Correlation

00

Sig. (2-tailed)

24

N

VA Pearson R0

Correlation

00

Sig. (2-tailed)

25

N

.782

**

.128

**

.251

**

.817

.064

.781

**

.168

**

.212

.251

*

.128

**

.067

**

.138

**

.793

**

.814

.102

**

.294

.906

.770

**

.000

.306

.042

.000

.612

.000

.176

.088

.042

.306

.593

.269

.000

.000

.416

.017

.000

.000

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

.218

.774

.353

*

**

**

*

**

**

**

.774

**

*

.190

**

*

.774

**

.079

.000

.004

.133

.000

.134

.556

.744

.004

.000

.000

.000

.127

.022

.000

.000

.005

.000

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

**

**

.072

-.066

**

**

.636

.783

.665

.095

**

.652

.652

**

.596

.187

.074

-.041

.775

.281

.343

**

.020

.363

.000

.565

.601

.837

.020

.000

.000

.000

.450

.181

.000

.000

.216

.000

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

**

**

**

.954

.062

**

**

.183

.257

**

**

**

**

.801

**

.201

.778

.059

.041

.060

.793

.036

.154

.689

.000

.185

.167

.768

.272

.743

.286

.785

.286

.257

-.026

.353

.697

.059

.653

.186

.137

.771

.114

.762

.729

**

.000

.639

.037

.000

.624

.000

.137

.142

.037

.639

.741

.632

.000

.000

.773

.105

.000

.000

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

*

*

.176

-.110

-.038

*

**

.319

.314

.292

.164

*

*

*

.257

.210

*

.441

.175

.319

.983

.240

.161

.009

.000

.052

.031

.158

.380

.762

.000

.009

.010

.017

.189

.094

.006

.037

.091

.000

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

**

**

**

.751

.093

**

**

.225

.178

**

**

**

**

.876

**

.240

.819

.633

.153

.000

.456

.000

.259

.069

.153

.633

.570

.295

.000

.000

.773

.052

.000

.000

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

.319

**

**

.061

.074

**

**

.935

.942

.916

.031

**

.968

.740

*

**

.608

1

66 .060

.060

1

.633 66

66

.178

.059

.265

.921

.970

.141

-.162

.983

.319

.060

.071

.131

.835

.208

.092

.332

.036

.187

.736

**

.009

.636

.000

.629

.556

.193

.009

.000

.000

.000

.806

.465

.000

.000

.134

.000

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

VA Pearson R0

Correlation

00

Sig. (2-tailed)

26

N

VA Pearson R0

Correlation

00

Sig. (2-tailed)

27

N

VA Pearson R0

Correlation

00

Sig. (2-tailed)

28

N

VA Pearson R0

Correlation

00

Sig. (2-tailed)

29

N

VA Pearson R0

Correlation

00

Sig. (2-tailed)

30

N

VA Pearson R0

Correlation

00

Sig. (2-tailed)

31

N

VA Pearson R0

Correlation

00

Sig. (2-tailed)

32

N

.178

.319

.153

.009

66

66

66

**

**

**

.751

.059

1

.245

.000

.636

.048

66

66

66

*

.178

-.076

-.059

.048

.032

.153

.546

66

66

66

66

.063

**

**

.245

*

1

.265

.312

.293

.165

.640

.000

.009

.011

.017

.186

66

66

66

66

66

66

.146

.245

**

**

**

**

.059

.044

.095

.776

*

*

.261

.211

*

.447

.048

.007

.035

.089

.000

66

66

66

66

66

.782

**

.235

.730

.244

*

.331

.037

.715

**

.298

.243

.048

.636

.728

.448

.000

.000

.765

.057

.000

.000

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

**

**

.093

.079

**

**

.857

.925

.833

.063

**

.887

.732

**

.586

.458

.531

.339

.032

.000

.000

.000

.618

.319

.000

.000

.216

.000

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

**

**

.215

.178

**

**

**

**

.847

**

.213

.818

.153

.083

.153

.629

.587

.434

.000

.000

.780

.086

.000

.000

.265

.456

.000

.032

.617

66

66

66

66

**

**

**

.724

.093

.178

.319

.000

.921

.061

.130

**

1.000

.617

.093

.970

.724

*

.063

1

1

.178

-.120

.265

.061

.068

.098

.801

.124

.035

.154

.701

**

.000

.629

.153

.000

.458

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

.141

.074

-.076

.130

.079

.178

1

-.081

-.076

.074

.069

.016

.172

.193

.034

-.044

.292

.186

.259

.556

.546

.298

.531

.153

.519

.546

.556

.580

.899

.168

.120

.788

.724

.017

.135

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

*

-.162

-.059

.146

-.120

.215

-.081

1

-.059

-.223

-.117

-.123

.159

.166

-.209

-.014

.117

.112

.069

.193

.640

.243

.339

.083

.519

.640

.072

.351

.326

.203

.184

.092

.911

.351

.370

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

*

*

.178

-.076

-.059

*

**

*

*

*

.261

.211

*

.447

.225

.178

.319

1.000

.245

.265

.153

.009

.000

.048

.032

.153

.546

.640

66

66

66

66

66

66

66

66

1

66

.244

.331

*

.319

.312

.293

.165

.009

.011

.017

.186

.048

.007

.035

.089

.000

66

66

66

66

66

66

66

66

66

VA Pearson R0

Correlation

00

Sig. (2-tailed)

33

N

VA Pearson R0

Correlation

00

Sig. (2-tailed)

34

N

VA Pearson R0

Correlation

00

Sig. (2-tailed)

35

N

VA Pearson R0

Correlation

00

Sig. (2-tailed)

36

N

VA Pearson R0

Correlation

00

Sig. (2-tailed)

37

N

VA Pearson R0

Correlation

00

Sig. (2-tailed)

38

N

VA Pearson R0

Correlation

00

Sig. (2-tailed)

39

N

**

.061

.074

.636

.000

.629

.556

.072

.009

66

66

66

66

66

66

66

**

**

.068

.069

**

**

.879

.060

.935

.319

.633

.000

.009

66

66

.059

.044

**

.857

.319

1

66

.968

.672

**

.587

.451

.465

.000

.000

.134

.000

66

66

66

.859

.034

**

66

66

66

.906

.765

**

.603

.000

.788

.416

.000

.000

.314

.000

66

66

66

66

66

66

66

.033

**

.876

.731

**

.591

.795

.441

.000

.000

.177

.000

66

66

66

66

66

.866

**

.226

.831

.000

.594

.068

.000

.000

66

66

66

66

66

1

**

.274

.850

.583

.026

.000

.000

66

66

66

66

1

*

**

.578

.000

.190

.000

66

66

66

1

**

.845

.094

.000

.000

66

66

.570

.000

.011

.728

.000

.587

.580

.351

.011

.000

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

**

**

.098

.016

**

**

.845

.859

1

66

.131

.916

.293

.295

.000

.017

.448

.000

.434

.899

.326

.017

.000

.000

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

**

**

**

.776

.063

**

**

.159

.165

**

**

**

**

.835

.031

.165

.801

.172

.293

**

.879

.312

-.123

.312

**

.942

.833

-.117

**

.071

.095

.925

-.223

.094

.034

1

.033

1

.000

.806

.186

.000

.618

.000

.168

.203

.186

.451

.788

.795

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

**

**

**

.782

.124

**

**

.166

.244

*

**

**

**

**

.876

.092

.244

.847

.193

.092

.102

.096

.866

.092

.102

.096

.000

.465

.048

.000

.319

.000

.120

.184

.048

.465

.416

.441

.000

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

**

**

.035

.034

**

**

.968

.906

.876

.067

**

.037

.968

.331

.773

.000

.007

.765

.000

.780

.788

.092

.007

.000

.000

.000

.594

.583

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

.240

.740

.261

*

**

**

**

**

**

**

.672

**

*

.226

**

**

.052

.000

.035

.057

.000

.086

.724

.911

.035

.000

.000

.000

.068

.026

.000

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

.732

.213

-.044

-.209

-.014

.331

.261

.765

.731

.069

.069

.036

.235

.887

.067

.274

.703

.703

*

66

.187

.126

.168

.163

.351

.721

.779

.670

**

**

**

.004

.000

66

66

VA Pearson R0

Correlation

00

Sig. (2-tailed)

40

N

VA Pearson R0

Correlation

00

Sig. (2-tailed)

41

N

.819

**

.187

**

.211

**

.730

*

.154

.818

**

.292

**

.117

.211

**

.187

**

.126

**

.168

**

.831

**

.850

*

.163

**

.351

1

.000

.134

.089

.000

.216

.000

.017

.351

.089

.134

.314

.177

.000

.000

.190

.004

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

.670

**

.736

.608

.447

.715

.586

.701

.186

.112

.447

.587

.603

.591

.721

.779

.578

.802

.000

.000

.000

.000

.000

.135

.370

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**

.000

.000

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

.802

66 1

**

66

Nama

: Melda Listiani

Tempat, Tanggal Lahir

: Pandeglang, 12 Juli 1994

Jenis Kelamin

: Perempuan

Agama

: Islam

Alamat

: Kadu Peusing RT/RW 01/09 Pandeglang - Banten

E-mail

: [email protected]

Pendidikan Formal 2000 – 2006

: SDN Kabayan 1

2006 – 2009

: SMP Negeri 2 Pandeglang

2009 – 2012

: SMA Negeri 2 Pandeglang

2012 – 2016

: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa