KEBIJAKAN PAJAK DAERAH
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
DASAR HUKUM 1. Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; beserta perubahannya tahun 2016 4. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/373/KEP/413,013/2015 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kabupaten Lamongan 5. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
JENIS PAJAK DAERAH 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Parkir 7. Pajak Air Tanah 8. Pajak Sarang Burung Walet 9. Pajak Minerar Bukan Logam Dan Batuan 10.Pajak Bumi dan Bangunan 11. Pajak BPHTB
I. PAJAK HOTEL BERDASARKAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
Pajak hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediahkan oleh hotel sedangkan Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup Motel, Losmen, Gubuk Wisata, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan, Rumah Penginapan dan Sejenisnya serta Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar.
Pasal 4 ayat (1) Obyek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk : A. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek B. Fasilitas penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan C. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus oleh tamu hotel D. Jasa persewaan ruang untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel E. Rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)
Pasal 5 Ayat (1) Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Ayat (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel Pasal 6 Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Pasal 7 Ayat (1) Tarif pajak hotel ditetapkan 10 % (sepuluh persen) Ayat (2) Tarif pajak rumah kost ditetapkan 5 % (lima persen) Pasal 10 Ayat (1) Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender, Ayat (2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada hotel atau sejak diterbitkan SPTPD.
II. PAJAK RESTORAN OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediahkan oleh Restoran. Sedangkan Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, kedai dan sejenisnya termasuk jasa boga/ katering.
• Pasal 16 Ayat (1) Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Ayat (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Ayat (4) Tidak termasuk obyek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari. • Pasal 17 Ayat (1) Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Ayat (2) Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran.
DASAR PENGENAAN TARIF DAN MASA PAJAK
Pasal 19 Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Pasal 22 Ayat (1) Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Ayat (2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada restoran atau sejak diterbitkan SPTPD.
III. PAJAK HIBURAN OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK
Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan sedangkan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pasal 28 Ayat (1) Obyek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
Pasal 28 Ayat (1) Obyek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Ayat (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : – Tontonan film ; – Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/ atau busana ; – Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya; – Pameran ; – Sirkus, akrobat dan sulap ; – Permainan bowling; – Pacuan Kuda, Kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; – Panti Pijat, Refleksi, mandi uap dan/atau spa, pusat kebugaran ( fitness center), dan sport center; – Pertandingan olah raga; dan – Wisata alam dan wisata buatan.
Pasal 29 Ayat (1) Subyek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Ayat (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan Pasal 30 Ayat (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Ayat (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Pasal 31 Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah : a. Tontonan film di bioskop ditetapkan : - Bioskop permanen di dalam gedung sebesar 25 % ; - Bioskop permanen di luar gedung sebesar 20 % ;
b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana ditetapkan : - Pagelaran kesenian tradisional 5 % ; - Pagelaran musik 10 % ; - Pagelaran Busana 10 %. c. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya 25 %; d. Pameran ditetapkan 20 %; e. Sirkus, akrobat dan sulap ditetapkan 20 %; f. Permainan bowling ditetapkan 10 %; g. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan atau permainan ketangkasan ditetapkan 10 %; h. Panti pijat, refleksi, mandi uap dan atau Spa dan pusat kebugaran (fitnes center) ditetapkan sebesar 30 %; i. Pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10 %; j. Taman wisata alam, buatan dan sejenisnya 10%.
Masa Pajak dan Saat Pajak Hiburan Terutang Pasal 34 Ayat (1) Masa Pajak Hiburan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Ayat (2) Pajak terutang dalam masa pajak pada saat pembayaran kepada penyelenggaraan hiburan atau sejak diterbitkan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
IV. PAJAK REKLAME OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK Pajak Reklame adalah Pajak atas Penyelenggara Reklame , sedangkan reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk, dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa, atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau dilihat atau dibacadan atau didengar dirasakan dan/ atau dinikmati umum
Pasal 40 (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : – Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan/atau sejenisnya; – Reklame kain; – Reklame melekat, stiker; – Reklame selebaran; – Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; – Reklame udara; – Reklame apung; – Reklame suara; – Reklame film/slide; – Reklame peragaan.
Pasal 41 Ayat (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. Ayat (2)Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Pasal 42 Ayat (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame. Ayat (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
Ayat (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame. Ayat (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pasal 43 Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang Pasal 46 Ayat (1) Masa Pajak Reklame insidentil adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame. Ayat (2) Masa pajak reklame permanen dan atau reklame tetap adalah satu tahun. Ayat (3) Masa pajak reklame insidentil dan atau tidak tetap, adalah harian – mingguan dan bulanan. Ayat (4) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada penyelenggaraan reklame atau sejak diterbitkan SKPD.
V. PAJAK PENERANGAN JALAN OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. • Pasal 51 Ayat (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. • Pasal 52 Ayat (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Ayat (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
• Pasal 53 Ayat (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. • Pasal 54 Ayat (1) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen). Ayat (2) Tarif Pajak Penerangan Jalan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Ayat (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG • Pasal 57 Ayat (1) Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Ayat (2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada penyelenggaraan penerangan jalan atau sejak diterbitkan SPTPD dan rekening listrik.
VI. PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN ADALAH PAJAK ATAS KEGIATAN PENGAMBILAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, BAIK DARI SUMBER ALAM DIDALAM DAN/ATAU PERMUKAAN BUMI UNTUK DIMANFAATKAN. Pasal 63 Ayat (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi: asbes; batu tulis; batu setengah permata; batu kapur; batu apung; batu permata; bentonit; dolomit; feldspar; garam batu (halite); grafit; granit/andesit; gips; kalsit; kaolin; leusit; magnesit; mika; marmer; nitrat; opsidien; oker; pasir dan kerikil; pasir kuarsa; perlit; phospat; aa. talk; tanah serap (fullers earth); cc. tanah diatome; tanah liat; tawas (alum); tras; yarosif; zeolit; basal; trakkit.
Pasal 64 Ayat (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Ayat (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak • Pasal 65 Ayat (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Ayat (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan. Ayat (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah, pada masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditetapkan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Kepala Daerah sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat.
•Pasal 66 Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
ditetapkan
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG Pasal 69 Ayat (1) Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Ayat (2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada penyelenggaraan Mineral Bukan Logam dan Batuan atau sejak diterbitkan SPTPD.
VII. PAJAK PARKIR OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK PAJAK PARKIR ADALAH PAJAK ATAS PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR DILUAR BADAN JALAN, BAIK YANG DISEDIAKAN BERKAITAN DENGAN POKOK USAHA MAUPUN YANG DISEDIAKAN SEBAGAI SUATU USAHA, TERMASUK PENYEIAAN TEMPAT PENITIPAN KENDARAAN BERMOTOR • Pasal 75 Ayat (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Ayat (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah.
Pasal 76 Ayat (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Ayat (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.
Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Pasal 77 Ayat (1) Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggaraan tempat parkir. Ayat (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir. Pasal 78 Besarnya tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG Pasal 81 Ayat (1) Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Ayat (2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada penyelenggaraan parkir atau sejak diterbitkan SPTPD
VIII. PAJAK AIR TANAH OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK PAJAK AIR TANAH ADALAH PAJAK ATAS PENGAMBILAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR
• Pasal 87 Ayat (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan Air Tanah. Ayat (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : – pengambilan dan atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan. – pengambilan dan atau pemanfaatan Air Tanah oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah.
•Pasal 88 Ayat (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Ayat (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak • Pasal 89 Ayat (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Ayat (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut: jenis sumber air; lokasi sumber air; tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; kualitas air; dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air.
Pasal 90 Besarnya Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG Pasal 93 Ayat (1) Masa Pajak Air Tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Ayat (2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan air tanah atau sejak diterbitkan SKPD.
IX. PAJAK SARANG BURUNG WALET OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK PAJAK SARANG BURUNG WALET ADALAH PAJAK ATAS KEGIATAN PENGAMBILAN DAN/ATAU PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET • Pasal 98 Ayat (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan Sarang Burung Walet. • Pasal 99 Ayat (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet di daerah. Ayat (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet .
Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak • Pasal 100 Ayat (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet. Ayat (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran secara bruto Sarang Burung yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung. • Pasal 101 Besarnya Tarif Pajak Sarang Burung ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG • Pasal 104 Ayat (1) Masa Sarang Burung Walet adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan kalender. Ayat (2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada pengambilan Sarang Burung Walet atau sejak diterbitkan SPTPD.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DANPERKOTAAN (PBB-P2) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) ADALAH PAJAK ATAS BUMI DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIMILIKI, DIKUASAI, DAN/ATAU DIMANFAATKAN OLEH ORANG PRIBADI ATAU BADAN, KECUALI KAWASAN YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERKEBUNAN, PERHUTANAN DAN PERTAMBANGAN
TARIF DAN MASA PAJAK PBB-P2 Pasal 80 UU NO. 28 TAHUN 2009 (1) Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). (2) Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pasal 82 (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
PERDA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH PENGERTIAN PBB-P2 • Pasal 109 Dengan nama PBB-P2 dipungut pajak atas bumi dan/ bangunan • Pasal 110 (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah: jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut; kolam renang; pagar mewah; tempat olahraga; galangan kapal, dermaga; taman mewah; tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan menara.
OBYEK PBB-P2 Pasal 110 (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah yang :
a. Digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggara Pemerintah b. Digunakan semata-mata untuk kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis itu. d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. (4) Besarnya nilai jual obyek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah ) untuk setiap wajib pajak.
SUBYEK DAN WAJIB PAJAK PBB-P2 Pasal 111 (1)Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. (2)Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
Dasar Pengenaan Tarif dan Perhitungan Kenaikan PBB-P2 Pasal 112 (1) Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) bumi dan atau bangunan. (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah.
BESARAN TARIF PBB-P2 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2009 PASAL 80 Ayat 1 Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) Ayat 2 Tarif PBB-P2 ditetapkan dengan peraturan daerah Pasal 113 Perda No 12 Th. 2010 TTG Pajak Daerah : a. NJOP bumi dan bangunan sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) ; b. NJOP bumi dan bangunan diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
Masa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Pasal 118 (1) Tahun Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender. (2) Saat yang menentukan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. (3) Masa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berkenan.
TATA CARA PEMBAYARAN DAN SANKSI DENDA PBB-P2 Pasal 120 (1) Pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas. (2) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. (4) Apabila SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SPPT diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan akan ditagih dengan menerbitkan STPD.
DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PBB-P2 PASAL 112 ( Perda No.12 Tahun 2010) • Dasar pengenaan tarif PBB-P2 adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Bumi dan atau Bangunan • Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 Tahun kecuali untuk obyek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun dengan perkembangan wilayahnya • Penetapan besarnya NJOP ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Keputusan Bupati. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, njop ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek pajak lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau njop pengganti
SISTEM PEMBAYARAN/ PEMUNGUTAN PBB-P2 Guna intensifikasi pelunasan PBB-P2 maka di bentuk Tim Penyisiran Pajak Bumi dan Bangunan PBB-P2 tingkat Kecamatan maupun Desa/Kelurahan (berdasarkan surat edaran Sekda Nomor 973/698/413,115/2016 Tentang Distribusi dan Penyisiran/Pemungut PBB-P2 Tahun 2016; dengan jumlah 3,322 orang) 2. Pemungutan pembayaran PBB-P2 dilaksanakan oleh Petugas Pemungut masing- masing Desa/Kelurahan 3. Pembayaran PBB-P2 juga bisa langsung melalui Bank Jatim, Bank Daerah dan/atau melalui petugas pelayanan Dipenda 1.
Perbandingan Target dan Realisasi PBB-P2 2014 s/d 2017
Perbup Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 7 Ayat 1 Pencairan dana bagi hasil pajak dan retribusi oleh Pemerintah Desa dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu : a. Tahap pertama sebesar 60% (enam puluh perseratus) dilakukan pada semester 1 (Januari sampai dengan Juni); b. Tahap kedua sebejsar 40% (empat puluh perseratus) dilakukan pada semester II (Juli sampai dengan Desember)
Ayat 3 untuk dapat mengajukan pencairan dana bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Desa berkewajiban untuk melunasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) desa masing-masing tahun berjalan, jika tahun berjalan tidak lunas, maka penerimaan tahap kedua 40% (empat puluh perseratus) dilakukan pada tahap berikutnya dengan perhitungan sisa tahap kedua yang tidak diterimakan akan ditambahkan pada perhitungan tahun depannya.
SOLUSI PENANGANAN PERMASALAHAN PBB – P2 Pendataan - Akan diadakan pendataan pendataan ulang/sismiop agar data lebih akurat - Tahun 2017 dianggarkan untuk 20,000 Wajib pajak Pendaftara Kerjasama dengan notaris dan BPN dengan MOU n dalam proses peralihan hak Penetapan Sering komunikasi dengan penyedia jaringan Pembayar an
Sosialisasi kepada masyarakat dan perangkat desa untuk pembayaran sesuai NOP (Nomor Obyek Pajak)
Pencatata n Piutang
Dilakukan pembayaran sesuai NOP (Nomor Obyek Pajak)
Penagihan Pendataan Ulang Pelaporan
Konsolidasi dengan Bank Persepsi 1 Minggu sekali
PAJAK BPHTB PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) ADALAH PAJAK ATAS PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 87 dan PERDA Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Pasal 125, masing-masing mengatur dan menetapkan : Ayat (1) Dasar Pengenaan Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah Nilai Perolehan Obyek Pajak (NPOP); Ayat (2) Nilai Perolehan obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal: a. Jual beli adalah HARGA TRANSAKSI; b. Tukar menukar adalah NILAI PASAR; TARIF BPHTB c. Hibah adalah NILAI PASAR; X NPOP d. Hibah wasiat adalah NILAI PASAR; e. Waris adalah NILAI PASAR; f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah NILAI PASAR; g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah NILAI PASAR;
5%
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
Lanjutan....
h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah NILAI PASAR; i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah NILAI PASAR; j. Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah NILAI PASAR; k. Penggabungan usaha adalah NILAI PASAR; l. Peleburan usaha adalah NILAI PASAR; m. Pemekaran usaha adalah NILAI PASAR; n. Hadiah adalah NILAI PASAR; dan/atau o. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah HARGA TRANSAKSI YANG TERCANTUM DALAM RISALAH LELANG.
ANDA MEMPUNYAI ASET USAHA ? BERSYUKURLAH !!! INILAH KESEMPATAN ANDA MENSYUKURI ATAS KARUNIA ILAHI DENGAN MEMBAYAR PAJAK SEBAGAI IURAN WAJIB UNTUK AMALKAN “HUBBUL WATHON MINAL IMAN IMAN”. ”. CINTA TANAH AIR ADALAH SEBAGIAN DARI IMAN !!
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
1. Perolehan Hak karena jual beli adalah menggunakan HARGA TRANSAKSI; 2. Tiga belas proses/penyebab peralihan hak atas tanah mulai huruf b sampai dengan huruf n tersebut diatas adalah menggunakan NILAI PASAR sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lamongan Tentang Zona Dan Nilai Pasar Tanah sebagai dasar pengenaan pajak BPHTB di Kabupaten Lamongan; Selanjutnya dirubah menjadi Keputusan Bupati Lamongan Tentang Nilai Pasar Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak BPHTB Di Kabupaten Lamongan. 3. Peralihan hak karena penunjukan pembeli dalam lelang adalah menggunakan HARGA TRANSAKSI YANG TERCANTUM DALAM RISALAH LELANG. DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
1. Sanksi Perdata Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 97 Ayat 1 huruf a jika wajib pajak tidak mengisi dan menyampaikan SPTPD kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu maka pajak yang terutang akan dihitung dan ditetapkan secara jabatan (oleh Kepala Dipenda) ayat 3 Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut; Ayat 4 Kenaikan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan tersebut; Ayat 5 Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
2. Sanksi Pidana Berdasarkan Undang – undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah pasal 174 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Bab XXI Pasal 152 sebagai berikut : 1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. 1) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
FOTO & PRODUCT INOVASI UNGGULAN
REKAPITULASI BAKU DAN REALISASI PBB - P2 PER KECAMATAN DATA BERDASARKAN BANK DAERAH LAMONGAN DAN BANK JATIM S/D 25 NOPEMBER TAHUN 2016 NO
KECAMATAN
1 GLAGAH 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 25 27
KARANGBINANGUN TURI SAMBENG BLULUK MANTUP DEKET KALITENGAH SOLOKURO KEDUNGPRING SUKORAME SEKARAN KARANGGENENG MADURAN PACIRAN KEMBANGBAHU SUKODADI SUGIO BRONDONG PUCUK TIKUNG NGIMBANG MODO SARIREJO LAREN LAMONGAN BABAT JUMLAH TOTAL
BAKU
REALISASI
790.443.487
789.168.487
895.496.075 844.851.907 877.383.185 513.189.458 1.013.749.820 978.343.398 540.077.058 971.506.793 1.381.581.416 441.447.806 855.951.506 764.749.695 568.854.841 1.924.108.753 1.135.526.956 1.027.715.393 1.326.699.900 1.329.630.488 873.555.530 940.982.700 1.279.767.117 1.127.214.947 739.499.167 838.148.471 2.377.040.553 1.860.178.190 28.217.694.610
895.496.075 844.985.467 876.341.621 512.093.258 1.012.656.880 977.924.132 540.077.058 971.835.331 1.380.108.862 441.447.806 856.201.706 765.374.210 568.489.441 1.920.494.883 1.135.526.956 1.024.545.291 1.326.111.282 1.329.380.288 872.689.730 918.132.998 1.212.144.206 1.066.397.536 662.438.635 742.134.975 1.951.215.725 1.138.529.677 26.731.942.516
SISA
%
RANK
(1.275.000)
99,84
1
- 100,00 133.560 100,02 (1.041.564) 99,88 (1.096.200) 99,79 (1.092.940) 99,89 (419.266) 99,96 - 100,00 328.538 100,03 (1.472.554) 99,89 - 100,00 250.200 100,03 624.515 100,08 (365.400) 99,94 (3.613.870) 99,81 - 100,00 (3.170.102) 99,69 (588.618) 99,96 (250.200) 99,98 (865.800) 99,90 (22.849.702) 97,57 (67.622.911) 94,72 (60.817.411) 94,60 (77.060.532) 89,58 (96.013.496) 88,54 (425.824.828) 82,09 (721.648.513) 61,21 (1.485.752.094) 94,73
2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
TERIMA SPPT 11-Feb-16 11-Feb-16 04-Feb-16 28-Jan-16 27-Jan-16 28-Jan-16 15-Feb-16 09-Feb-16 03-Feb-16 01-Feb-16 27-Jan-16 02-Feb-16 03-Feb-16 03-Feb-16 04-Feb-16 28-Jan-16 01-Feb-16 27-Jan-16 29-Jan-16 04-Feb-16 10-Feb-16 02-Feb-16 29-Jan-16 10-Feb-16 02-Feb-16 09-Feb-16 23-Feb-16
TANGGAL LUNAS 16 Mei 2016 23 Mei 2016 23 Mei 2016 16 Mei 2016 26 Juli 2016 9 Agustus 2016 30 Agustus 2016 29 Agustus 2016 30 Agustus 2016 30 Agustus 2016 10 Oktober 2016 17 Oktober 2016 17 Oktober 2016 8 Nopember 2016 8 Nopember 2016 Nopember 2016 24 Nopember 2016 24 Nopember 2016 25 Nopember 2016 25 Nopember 2016
JUMLAH WP - SPPT 20.706 22.750 27.835 35.407 16.600 33.728 20.193 18.748 35.536 39.380 13.048 27.835 26.085 31.886 35.298 36.883 45.862 30.212 29.519 30.217 32.478 21.281 36.657 21.207 32.758 28.893 44.438 795.440
KALENDER 2016 DOKUMENTASI PENERIMA HADIAH PELUNASAN PBB-P2 TAHUN 2015
Desa Karangcangkring Kecamatan Kedungpring
Desa Kediren Kecamatan Kalitengah
Desa Sidobangun Kecamatan Kedungpring
Desa Mojosari Kecamatan Mantup
KALENDER 2017
Desa Sumberagung Kecamatan Mantup
Desa Kuluran Kecamatan Kalitengah
Desa Deketwetan Kecamatan Deket
Desa Bluluk Kecamatan Bluluk
DOKUMENTASI 2017 DOKUMENTASI PERCEPATAN PBB-P2 TAHUN 2016
KECAMATAN BERPRESTASI TERCEPAT DALAM PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2) SEBELUM TANGGAL JATUH TEMPO TAHUN 2016 No.
Kecamatan
Baku
Tanggal
Hadiah
Piagam
KATEGORI I BAKU diatas 1 Milyard 1.
Mantup
2.
Kedungpring
1.013.749.82 9 Agustus 0 2016 1.381.581.41 30 Agustus 6 2016
Sepeda Motor Televisi 42 Inch
Piagam Piagam
KATEGORI II BAKU 500 Juta s/d 1 Milyard 1.
Glagah
790.443.487 16 Mei 2016
2.
Karangbinan gun
895.496.075 23 Mei 2016
3.
Sambeng
877.383.185 16 Mei 2016
3.
Turi
844.985.467 23 Mei 2016
Sepeda Motor Televisi 42 Inch Televisi 32 Inch Televisi 32 Inch
KATEGORI III 0 s/d 500 Juta 1.
Piagam Piagam Piagam Piagam
DESA BERPRESTASI TERCEPAT PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2 SEBELUM TANGGAL JATUH TEMPO TAHUN 2016 No. 1. 2. 3.
Desa Kandangrejo Kec. Kedungpring Pendowolimo Kec. Karangbinangun Balun Kec. Turi
Baku Tanggal KATEGORI I BAKU > 60 Juta
Keterangan
Piagam
62.194.089
1 Maret 2016
Sepeda Motor
Piagam
70.115.340
16 Mei 2016
Televisi 32 inc
Piagam
106.931.040
16 Mei 2016
Televisi 32 inc
Piagam
KATEGORI II BAKU 40 Juta s/d 60 Juta 1. 2. 3.
Sumberagung Kec. Mantup Dinoyo Kec. Deket Laladan Kec. Deket
41.456.223
1 Februari 2016
Sepeda Motor
Piagam
52.473.075
29 Februari 2016
Televisi 32 inc
Piagam
49.906.702
29 Februari 2016
Televisi 24 inc
Piagam
KATEGORI III BAKU 20 Juta s/d 40 Juta 1. 2. 3.
Bapuhbandung Kec. Glagah Kedungbembem Kec. Mantup Wonorejo Kec. Sambeng
25.631.583
4 Maret 2016
Televisi 40 Inch
Piagam
39.386.630
15 Maret 2016
Televisi 32 Inch
Piagam
31.262.136
16 Mei 2016
Televisi 24 Inch
Piagam
KATEGORI IV BAKU 0 s/d 20 Juta 1. 2. 3.
Sidobangun Kec. Kedungpring Karanggayam Kec. Karangbinangun Kediren Kec. Kalitengah
7.784.750
1 Februari 2016
Televisi 32 Inch
Piagam
19.581.925
10 Maret 2016
Televisi 24 Inch
Piagam
19.123.092
30 Maret 2016
Televisi 24 Inch
Piagam
