PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR:11TAHUN2008 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DINAS PENDAPATAN DAERAH

r y

L

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR:11TAHUN2008

TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

11

a.

asbes;

s.

marmer;

b.

batu tulis;

t.

nitrat;

c.

batu setengah permata;

u,

opsiden;

d.

batu kapur;

V.

oker;

e.

batu apung;

w.

pasir dan kerikil;

f.

batu permata;

X.

pasir kuarsa;

g.

bentonit;

y-

perlit;

h.

dolomit;

z.

phospat;

i.

feldspar;

aa.

talk

j-

garam batu (halite);

ab.

tanah serap (follers earth);

k.

grafit;

ac.

lanah diatome;

1.

granit/andesit;

ad.

tanah liat;

m.

gips;

ae.

tawas (alum);

n.

kalsit;

af.

tras;

0.

kaolin:

ag-

yarosif;

P-

leusit;

ah.

zeolit;

q-

magnesit;

ai.

basal;

r.

mika;

aj.

trakkit.

<

•

"

(3). Dikecualikan dari obyek Pajak Pengambilan Bahan "Galian. Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C yang nyatanyata tidak dimaksudkan untuk mengambil bahan galian golongan C tersebut dan tidak dimanfaatkan secara ekohomis; BAB III mi

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK Pasal 5

I) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C. (2)

Nilai jual sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume / tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai pasar atau harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara periodik oleh Bupati.

Pasal 13

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 digunakan untuk menghitung dan meneiapkan pajak sendiri yang terutang.

(2)

Dalamjangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak. Bupati dapat menerbitkan : a. SKPDKB ;

b. SKPDKBT ; dan c. SKPDN. BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK Pasal 14

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lama I x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. (3)

Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat"(l) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD. Pasal 15

(1)

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas .

(2) Bupati dapat menerbitkan persetujuan kepada wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah

memenuhi persyaratan yang ditentukan . I

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud-pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan bert'urut-turut dengan dikenakan

bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

*

(4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. (5)

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta lata,cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati. Pasal 16

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diberikan landa bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan .

18

Ayat (3) Cukup Jelas Pasal ;15

Ayat (1

Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4)

Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 16

I

Ayat(l) Cukup Jelas Ayat (2)

Cukup Jelas Pasal 17

Ayat (

Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3)

Cukup Jelas Pasal 18

Ayat(l)

Cukup Jelas

l»

Ayat (2)

Cukup Jelas Pasal 19

Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan sekurang - kurangnya oleh 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh juru sita pajak, dan dapat dipercava. Pasal 20

Cukup Jelas Pasal 21

Cukup Jelas Pasal 22

Cukup Jelas Pasal 23

Ayat

Cukup Jelas Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat(l) Huruf a.

Cukup Jelas Huruf b.

Cukup Jelas Huruf c.

Cukup Jelas Ayat (2)

Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4)

Cukup Jelas Pasal 25

Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2)

Cukup Jelas Ayat (3)

Cukup Jelas Ayat (4)

Cukup Jelas Ayat (5)

Cukup Jelas Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

)

Ayat (2) Cukup Jelas T,

Pasal 27

Cukup Jelas Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas Ayat (2)

Cukup Jelas Ayat (3) -

Cukup Jelas Ayat (4)

Cukup Jelas Ayat (5)

Cukup Jelas