KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK GALIAN GOLONGAN C PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 No 1 Tahun 2017)

KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK GALIAN GOLONGAN C PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KARANGASEM Ni Kadek Pebriani1, Edy Sujana1, I Gusti Ayu Purnamawati2 Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-mail: {[email protected], [email protected], [email protected]}@undiksha.ac.id Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi, laju pertumbuhan kontribusi, efektivitas, laju pertumbuhan efektivitas Pajak Galian Golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 20112015 serta faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam merealisasikan target Pajak Galian Golongan C Tahun 2011-2015 dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam pengelolaan Pajak Galian Golongan C Tahun 2011-2015. Penelitian ini mengunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa jawaban narasumber wawancara, observasi serta dokumentasi. Informan yang digunakan adalah instansi yang bertugas di bagian Pajak Daerah terutama Pajak Galian Golongan C di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem, serta pengusaha galian golongan C untuk memperoleh informasi terkait dengan topik penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan analisis interaktif melalui tahapan sebagai berikut: (1) Reduksi data; (2) Penyajian data; (3) Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Galian Golongan C memberikan kontribusi yang cukup besar dalam struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem dengan jumlah yang berfluktuasi, selain itu tingkat efektivitas penagihan Pajak Galian Golongan C juga terbilang sangat efektif. Masalah yang dihadapi oleh pemerintah dalam penagihan Pajak Galian Golongan C adalah adanya pengusaha yang tidak berizin serta pengusaha yang bandel hal ini diantisipasi dengan melakukan pendekatan persuasif serta memberlakukan sanksi yang tegas. Kata kunci : Kontribusi, Efektivitas, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Galian Golongan C. Abstract This study was conducted to determine how big the contribution, the growth rate of the contribution, the effectiveness, the growth rate of tax effectiveness Minerals Group C against region income Karangasem Regency Year 2011-2015 as well as inhibiting factors faced by the Government in realizing the target of Karangasem regency Minerals Group C Tax Year 2011- 2015 and the efforts made by the Government of Karangasem regency in the management of Group C Excavation Tax Year 2011-2015. This research uses descriptive qualitative research approach. The data used in this study are primary data in the form of answers informant interviews, observation and documentation. Informants used is the agency in charge of Local Taxes Taxes Excavation especially Class C in Karangasem regency Department of Revenue, as well as excavation entrepreneur class C to obtain information related to

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 No 1 Tahun 2017) the research topic. Data analysis method used is qualitative data analysis techniques with interactive analysis through the following steps: (1) data reduction; (2) Presentation of data; (3) Withdrawal conclusion. The results showed that the Minerals Tax Group C provides a substantial contribution in the structure of the original income Karangasem regency by the number fluctuates, than the level of effectiveness of tax collection Minerals Group C also fairly effective. The problems faced by the government in tax collection Minerals Group C is the unauthorized and businessmen stubborn businessman it is anticipated that a persuasive approach and impose strict sanctions. Keywords: Contributions, Effectiveness, Local Revenue, Tax Minerals Group C.

PENDAHULUAN Pajak mempunyai peranan penting dalam membiayai keperluan negara (Vina.dkk, 2010). Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan menunjang pemerintahan daerahnya, pemerintah daerah berhak mengenakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh warga masyarakatnya (Ismail, 2011). Pajak berhubungan dengan pembangunan yaitu sebagai potensi yang harus digali dalam pembangunan ekonomi. Pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi budgeter dan fungsi mengatur (reguierend). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Sebagai daerah otonomi, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah, yang digali dari dalam wilayah daerah yang yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut (Mardiasmo, 2002). Beberapa komponen Pendapatan asli daerah (PAD) adalah: Pajak daerah; Retribusi daerah; Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; Lain-lain PAD yang sah. Empat komponen sumber PAD tersebut khususnya pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif untuk peningkatan PAD. Kebijakan pemerintah pusat tentang otonomi secara langsung mengharuskan pemerintah untuk mengatur urusan rumah tangga daerah itu sendiri. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah (Sidik, 2002). Sebagai daerah otonomi, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah, yang digali dari dalam wilayah daerah yang yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut (Mardiasmo, 2002). Beberapa komponen Pendapatan asli daerah (PAD) adalah: Pajak daerah; Retribusi daerah; Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; Lain-lain PAD yang sah. Empat komponen sumber PAD tersebut khususnya pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang menjadi sumber pembiayaan pemerintah daerah, pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Marteen dan Robert (dalam Magdalena, 2010). yang menjelaskan bahwa peranan sektor pajak daerah dan retribusi yang paling besar kontribusinya terhadap PAD, yang dimana pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah itu sendiri. Dalam menyelenggarakan pembangunan di

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 No 1 Tahun 2017) daerahnya, faktor sumber pendapatan daerah dan retribusi daerah sangat menentukan terlaksananya pembangunan daerah itu sendiri (Magdalena, 2010). Sumber penerimaan pajak daerah yang diperoleh dari pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C, dan pajak parkir (Andreas dan Firma, 2013). Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah melalui Pendaptan Asli Daerah (PAD), sumbersumber pendapatan asli daerah yang potensial harus digali secara optimal. Kabupaten Karangasem merupakan salah satu Kabupaten yang sumber pembiayaan pemerintah daerahnya bersumber dari Pendaptan Asli Daerah (PAD). Pajak Galian Golongan C merupakan salah satu komponen Pajak Daerah yang memiliki kontribusi yang cukup besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karangasem. Pajak Galian Golongan C yang dimaksudkan meliputi pengambilan dan pengolahan kerikil, pasir, dan batu. Pajak Galian Golongan C ini senantiasa mengalami peningkatan setiap tahunnya, selain memberikan kontribusi yang cukup besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karangasem adanya galian Golongan C ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pada tahun 2015 Pendapatan dari sektor galian C nampaknya masih menjadi prioritas utama dari pemerintah Kabupaten Karangasem untuk mendongkrak PAD (Pendapatan Asli Daerah). Pasalnya Pajak Galian C untuk tahun 2015 dipatok sebesar 82,8 Miliar Rupiah. Jumlah tersebut jika dipersentase sebesar 60,4% dari total pajak daerah yang ditaget sebesar 136,9 miliar rupiah. Sekalipun menjadi komponen penyumbang terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem pada tahun 2015, nyatanya target pajak galian C tahun 2015 sebesar Rp 82,8 miliar, yang terealisasi hanya Rp 80,5 miliar atau 97,28 persen, kurang 2,72 persen dari target yang telah ditentukan sebelumnya. Salah satu penyebab dari tidak terealisasinya target Pajak Galian Golongan C pada Tahun 2015 adalah karena banyaknya pengusaha yang

masih menunggak pembayaran pajaknya serta banyaknya galian C yang ditutup akibat tidak memiliki izin usaha yang sah, Berdasar hasil temuan BPK pada 2014 di Karangasem tercatat 57 galian C ilegal, tersebar di Kecamatan Selat, Kecamatan Bebandem, dan Kecamatan Kubu. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori stewardship. Teori stewardship menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuantujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok principals dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut (Donaldson dan Davis, 1991). Menurut Putro (2013) teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akuntansi sebagai penggerak informasi keuangan (driver) berjalannya transaksi kearah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik. Kondisi semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik, principal semakin sulit untukmelaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan pada masyarakat dengan fungsi pengelolaan pada pemerintah menjadi semakin nyata. Berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya (capital suppliers/principals) mempercayakan (trust = amanah) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (steward = manajemen) yang lebih capable dan siap. Kontrak hubungan antara stewards dan principals atas dasar kepercayaan (amanah = trust), bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi,

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 No 1 Tahun 2017) sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah stewardship theory. Teori ini merupakan penatalayanan dimana kaitannya terhadap organisasi didalam kepemerintahan. Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat''. Berdasarkan Keputusan Bupati Karangasem No. 38 tahun 2000 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batubara. Pajak Pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Objek Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Subjek Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Wajib Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Masa Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender, dengan tarif 25% dari nilai jual, sedangkan besaran pokok pajak MBLB yang terurtang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan besarnya Harga Patokan Penjualan Hasil Produksi Pertambangan Batuan, sesuai dengan Peraturan Bupati Karangasem No 90/Hk/2014 tentang Harga Patokan Penjualan Hasil Produksi Pertambangan Batuan

METODE Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategistrategi yang bersifat interaktif dan fleksibel (Sugiyono, 2005), denganmenggunakan bantuan angka-angka seperti untuk mendeskripsikan suatu fenomena maupun gejala yang diteliti Lokasi penelitian ini adalah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem serta pada usaha galian yang tersebar di setiap kecamatan pada Kabupaten Karangasem. Informan dalam penelitian ini adalah instansi yang bertugas di bagian Pajak Daerah terutama Pajak Galian Golongan C di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem, serta pengusaha galian golongan C baik yang berizin ataupun tidak untuk memperoleh informasi terkait dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data diantaranya diperoleh dari: (1) Wawancara; (2) Observasi; dan (3) Dokumentasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan data sekunder adalah data realisasai penerimaan PAD dan Pajak Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2011-2015. teknik analisis data kualitatif dengan analisis interaktif melalui tahapan sebagai berikut: (1) Reduksi data; (2) Penyajian data; (3) Penarikan kesimpulan. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Galian Golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013-2015, maka dilakukan dengan menghitung presentase Pajak Galian Golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kontribusi =

Realisasi Pajak Galian Golongan C x 100% Realisasi Penerimaan PAD

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 No 1 Tahun 2017)

Dengan Kriteria sebagai berikut; (1) 0,00-10% adalah sangat kurang; (2) 10,1020% kurang; (3) 20,10-30%sedang; (4) 30,10-40% cukup;(5) 40,10-50% baik; (6) Diatas 50% sangat baik (Mahmudi, 2010:145). Untuk mengetahui seberapa besarnya laju pertumbuhan Pajak Galian Golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011-2015, dilakukan dengan menggunakan analisis laju pertumbuhan. ΔXt =

Xt - Xt-1 Xt-1

Keterangan: ΔXt = Laju pertumbuhan Xt = Data prosentase kontribusi/efektivitas pajak galian golongan C pada tahun perhitungan Xt-1 Data prosentase = kontribusi/efektivitas pajak galian golongan C pada tahun sebelum perhitungan. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas Pajak Galian Golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013-2015, maka dilakukan dengan menghitung presentase realisasi Pajak Galian Golongan C terhadap target Pajak Galian Golongan C. Realisasi Pajak Galian Golongan C Efektivitas =

x 100% Target Penerimaan Pajak Galian Golongan C

Dengan Kriteria sebagai berikut; (1) >100% adalah sangat efektif; (2) 90-100% efektif; (3) 80-90% cukup efektif; (4) 70-60% kurang efektif;(5) <60% tidak efektif (Mahmudi, 2010:143). Selain itu efektivitas juga diukur dengan menggunakan faktor-faktor sebagai berikut: a. Wajib Pajak yang tidak terdaftar (unregistered taxpayers). b. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). c. Penyelundup pajak (tax evaders). d. Penunggak pajak (delinquent tax pavers). Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam merealisasikan target Pajak Galian Golongan C Tahun 2011-2015 dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam meningkatkan Pajak Galian Golongan C Tahun 2011-2015, dilakukan dengan analisis deskriftif. Analisis ini dilakukan dengan wawancara kepada instansi pemerintah Kabupaten Karangasem di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem serta mencari data sekunder melalui buku-buku, artikel-artikel yang ada baik lewat internet maupun media lainnya. HASIL DAN PEMBAHASAN Kontribusi pajak galian golongan C terhadap PAD Kabupaten Karangasem memegang peranan yang sangat penting, pasalnya pajak galian golongan C ini memiliki kontribusi yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan jenis pajak lainnya.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 No 1 Tahun 2017)

Tabel 1 Kontribusi pajak galian golongan C pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2011-2015. Tahun

2011

Realisasi pajak Galian C (dalam Rupiah) 56.600.948.679,00

Realisasi PAD (dalam Rupiah)

Kontribusi

Kriteria

129.508.461.610,69

43,70%

Baik

2012

63.513.946.929,50

144.019.629.474,70

44,10%

Baik

2013

67.471.066.384,00

168.652.789.874,71

40,01%

Cukup Baik

2014

82.802.180.109,00

239.425.004.469,89

34,58%

Cukup Baik

2015

80.559.954.401,00

242.486.180.423,66

33,22%

Cukup Baik

(Sumber: data di olah 2016) Dari hasil perhitungan diatas serta pernyataan yang disampaikan oleh salah satu staf Dispenda Kabupaten Karangasem peneliti dapat menyimpulkan bahwa kontribusi pajak galian C ini memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang PAD Kabupaten Karangasem sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh (Abdul Halim, 2004) dimana beliau menyatakan bahwa analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan PAD dala meningkatkan penerimaan daerah sehingga dengan adanya data tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas

mengenai tindakan atau kebijakan yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan peran seluruh peneriman daerah. Analisis laju pertumbuhan digunakan untuk mengetahui perubahan, perkembangan dalam pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu tertentu, sebagai dasar pengambilan kebijakan. Untuk menghitung laju pertumbuhan kontribusi pajak galian golongan C terhadap PAD digunakan data prosentase kontribusi pajak galian golongan C pada tahun perhitungan dan data prosentase kontribusi pajak galian golongan C pada tahun sebelum perhitungan

Tabel 2 Laju pertumbuhan kontribusi pajak galian golongan C pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2011-2015. Tahun

Kontribusi (%)

Pertumbuhan (%)

2011

Realisasi pajak Galian C (dalam Rupiah) 56.600.948.679,00

43,70%

-

2012

63.513.946.929,50

44,10%

0,91

2013

67.471.066.384,00

40,01%

-9,29

2014

82.802.180.109,00

34,58%

-13,55

2015

80.559.954.401,00

33,22%

-3,94

(Sumber: data diolah 2016)

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 No 1 Tahun 2017) Perhitungan laju pertumbuhan kontribusi pajak galian golongan C ini adalah sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak dispenda, Menurut Halim (2007:241), “Diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber perhatian pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapat perhatian”. Dengan diketahuinya laju pertumbuhan kontribusi pajak galian C pada Kabupaten Karangasem akan memberikan gambaran bagi pihak dispenda untuk membenahi sistem guna meningkatkan laju pertumbuhan pajak galian C tersebut.

Tingkat efektivitas pajak galian golongan C di Kabupaten Karangasem dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak galian golongan C dengan target pajak galian golongan C pada tahun perhitungan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Semakin besar ouput yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi, dan begitupun sebaliknya.

Tabel 3 Efektivitas pajak galian golongan C pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2011-2015. Tahun

Target Pajak Galian C (dalam Rupiah)

Realisasi pajak Galian C (dalam Rupiah)

Efektivitas (%)

Kriteria

2011

55.922.511.703,00

56.600.948.679,00

101,21%

Sangat Efektif

2012

59.119.100.000,00

63.513.946.929,50

107,43%

Sangat Efektif

2013

65.971.428.000,00

67.471.066.384,00

102,27%

Sangat Efektif

2014

78.809.116.250,00

82.802.180.109,00

105,07%

Sangat Efektif

2015

82.809.116.250,00

80.559.954.401,00

97,28%

Efektif

(Sumber: data diolah 2016) Efektivitas penerimaan pajak galian golongan C mengalami fluktuasi dengan kriteria yang bervariasi mulai dari efektif sampai sangat efektif. Pada tahun 2015 efektivitas penerimaan pajak galian golongan C mencapai 101,21%, atau sangat efektif, kemudian pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi sebesar 107,43% atau sangat efektif, namun pada tahun 2013 efektivitas penerimaan pajak galian golongan C mengalami penurunan menjadi sebesar 102,27% akan tetapi masih ada pada kategori sangat efektif, pada tahun 2014 efektivitas penerimaan pajak galian golongan C kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 105,07%, dan pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 97,28% dan berada pada kategori efektif. Dengan rata-rata

efektivitas penerimaan pajak galian golongan C selama 5 tahun terakhir dari tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2015 adalah sebesar 102,65%. Selain pencapaian efektivitas yang sangat tinggi juga tidak bisa lepas dari peran serta kepatuhan wajib pajak yang meliputi: (1) Wajib pajak terdaftar; (2) Wajib pajak menyetorkan SPT; (3) Penyelundupan oleh wajib pajak; dan (4) Pembayaran penunggakan pajak untuk wajib pajak. Untuk menghitung laju pertumbuhan efektivitas pajak galian golongan C terhadap PAD digunakan data prosentase efektivitas pajak galian golongan C pada tahun perhitungan dan data prosentase efektivitas pajak galian golongan C pada tahun sebelum perhitungan.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 No 1 Tahun 2017) Tabel 4 Laju pertumbuhan efektivitas pajak galian golongan C pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2011-2015. Tahun

Target Pajak Galian C (dalam Rupiah)

Realisasi pajak Galian C (dalam Rupiah)

Efektivitas (%)

Pertumbuhan (%)

2011

55.922.511.703,00

56.600.948.679,00

101,21%

-

2012

59.119.100.000,00

63.513.946.929,50

107,43%

6,15

2013

65.971.428.000,00

67.471.066.384,00

102,27%

-4,80

2014

78.809.116.250,00

82.802.180.109,00

105,07%

2,73

2015

82.809.116.250,00

80.559.954.401,00

97,28%

-7,41

(Sumber: data diolah 2016) Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan kontribusi pajak galian golongan C pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi yang meningkat sebesar 6,22% pada than 2012 kemudian menurun menjadi sebesar 5,16% pada tahun 2013, kembali meningkat pada tahun 2104 menjadi 2,79%, dan mengalami penurunan sebesar 7,78% pada tahun 2015. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya fluktuasi efektivitas penerimaan pajak galian C selama lima tahun terakhir. Halim (2007:241), “Diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber perhatian pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapat perhatian”. Dengan adanya perhitungan laju pertumbuhan ini maka dapat menjadi acuan bagi pihak dispenda untuk membuat kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak galian C melalui administrasi perpajakan yang baik serta kebijakan lainnya yang dapat mendukung peningkatan efektivitas pemungutan pajak galian C setiap tahunnya. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sevagai berikut: Pertama, kontribusi pajak galian golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem pada tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2015 terbilang cukup baik

dengan rata-rata sebesar 39,12%, akan tetapi mengalami penurunan berturut-turut dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Kedua, kontribusi yang menurun juga memberikan dampak pada laju pertumbuhan kontribusi pajak galian C pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, akan tetapi penurunan ini tidak mempengaruhi posisi pajak galian golongan C sebagai pajak daerah yang merupakan penunjang PAD terbesar Kabupaten Karangasem. Pasalnya Pajak Galian C untuk tahun 2015 dipatok sebesar 82,8 Miliar Rupiah. Jumlah tersebut jika dipersentase sebesar 60,4% dari total pajak daerah yang ditaget sebesar 136,9 miliar rupiah, dan sebesar 35,66% jika dibandingkan dengan target PAD pada tahun 2015 yang ditarget sebesar Rp 232.210.886.582,13. Ketiga, secara keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan pajak galian C pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem selama tahun anggaran 2011 sampai dengan 2015 terbilang sangat efektif, dengan rata-rata sebesar 102,65% dengan kategori sangat efektif. Dimana pada tahun 2011 tingkat efektivitas penerimaan pajak galian C ini mencapai 101,21%, kemudian mengalami peningkatan menjadi sebesar 107,43% pada tahun 2012, namun mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 102,27% namun masih pada kategori sangat efektif, pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi sebesar 105,07%, dan

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 No 1 Tahun 2017) mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi sebesar 97,28% dengan kategori efektif. Keempat, tingkat efektivitas yang berfluktiasi ini juga dibarengi dengan fluktuasi laju pertumbuhan efektivitas penerimaan pajak galian C ini yakni sebesar 6,15 pada tahun 2012, -4,80 pada tahun 2013, 2,73 pada tahun 2014, dan 7,14 pada tahun 2015. Hal ini tidak terlepas dari kesadaran pengusaha untuk mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak serta menyetorkan SPTnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta peran Dispenda sebagai lembaga pengawas, pemeriksa, serta pemungut pajak dalam menjalankan tugas dan kewaajibannya sehingga target pajak yang telah ditetapkan dapat tercapai. Kelima, berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa masalah yang dihadapi pihak dispenda dalam merealisasikan target pajak galian C pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah banyaknya pengusaha yang tidak berizin serta adanya wajib pajak yang bandel, yang mengakibatkan penerimaan pajak galian C pada tahun 2015 sedikit melenceng dari target yang telah ditentukan sebelumnya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola pajak galian golongan C adalah dengan cara menerapkan hukum yang bersifat represif yaitu penegakan hukum lingkungan dengan menetapkan sanksi administratif, sanksi pidana, serta sanksi perdata. Selain itu upaya lainnya juga dilakukan dengan melakukan pendekatan secara persuasif kepada pengusaha yang masih melakukan penunggakan pembayaran. Saran Beberapa keterbatasan mempengaruhi hasil dan penelitian dan perlu menjadi bahan pengembangan pada penelitian selanjutnya. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: (1) Melihat kontribusi pajak galian C terhadap PAD yang mengalami penurunan serta tingkat efektivitas penerimaan pajak galian C yang berfluktuasi, maka diharapkan pemerintah Kabupaten Karangasem

khususnya pihak Dispenda dapat melakukan sosialisasi mengenai betapa pentingnya pajak galian C dalam menunjang pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terlebih khusus bagi para wajib pajak galian C untuk memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak; (2) Selain itu dispenda diharapkan dapat memaksimalkan kerjasama dengan pihak terkait seperti Badan Penanaman Modal dan Perijinan Provinsi Bali untuk melakukan pendataan ulang terhadap subjek pajak, wajib pajak, dan objek pajak serta masa Ijin Usaha Pertambangan (IUP); (3) Bagi penelitian berikutnya disarankan dapat melakukan penelitian bukan hanya dari pajak Galian C saja tetapi dapat melakukan penelitian dari sektor-sektor lain yang sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem. DAFTAR PUSTAKA Andriani, PJA. 2010. Teori Perpajakan. Jakarta : Salemba Empat Andreas, Suryo Adi dan Firma. 2013. “Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Sleman”. Jurnal Ilmiah. Akuntansi dan Bisnis. Bungin, B. 2010. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Donaldson, L. dan Davis, J. H. 1991. “Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns”. Australian Journal of Management, Vol. 16 (hlm.49-64). Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Ismail, T. 2011. Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia. Joko Widodo. 2010. Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 No 1 Tahun 2017) Kebijakan Media.

Publik.

Malang:

Bayu

Kurniawan, Imelda. 2013. “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golingan C terhadap PAD pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri”. Cendikia Akuntansi, Volume 1, Nomor 2 (hlm. 2338-393). Karangasem. Keputusan Bupati Karangasem No. 385 Tahun 2000 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C. Mardiasmo. 2002. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit ANDI. Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UUP STIM YKPN -------. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UUP STIM YKPN Putro,

Prima Utama Wardoyo. 2013. “Pengaruh PDRB dan Ukuran Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dengan PAD Sebagai Variabel Intervening”. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Semarang.

Purnamawati, I Gusti Ayu. 2014. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Roda Dua. Jurnal, Vol. 9 No. 1 (hlm. 1- 12). Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Bisnis. Edisi 1. Bandung: Alfabeta. -------.

2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.

Toshiyuki, Fushimi (2001). Administrasi Perpajakan yang semestinya (Semoga Administrasi di Indonesia berkembang). Japan: Japan International Cooperation Agency. Vina, Effendi dkk. 2011. “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuasin”. Jurnal Akuntansi. Jurusan Akuntansi, STIE MDP