PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BARRU

PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BARRU Skripsi Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh : NURUL HILAL BAHNAR E 121 11 007

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2015

i

ii

iii

KATA PENGANTAR

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat kesehatan dan hikmat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Penulisan skripsi dengan judul “Pengelolaan Pajak Daerah Di Kabupaten Barru” merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar. Shalawat

serta

salam

penulis

haturkan

kepada

Nabi

Besar

Muhammad Saw. Manusia pilihan terbaik dalam peradaban zaman dikarenakan perjuangan beliau membawa panji risalah suci Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang bertaburkan aroma bunga firdaus. Semoga suri tauladan beliau senantiasa mewarnai dan menafasi setiap derap langkah dan aktivitas kita. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan ini masih

jauh

dari

kesempurnaan,

oleh

karena

itu

penulis

sangat

mengharapkan saran dan kritik yang membangun yang berguna untuk

iv

penyempurnaan selanjutnya. Penulis telah banyak menerima masukan, bimbingan dan bantuan selama penulis mengikuti perkuliah di Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 1. Kedua orang tuaku tercinta yakni ayahanda Drs.H.M.Bahnar yang telah mendidik penulis, senantiasa memberikan nasehat, kasih sayang dan cucuran keringat beserta pengorbanannya, serta membesarkan penulis selama ini. Dan untuk ibunda tercinta Hj.Syarifah,BA yang telah melahirkan dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayangnya sampai saat ini, serta yang tak henti-hentinya mendoakan kelancaran segala aktifitas penulis. Maafkan jikalau ananda selama ini sering menyusahkan, merepotkan dan melukai perasaan ayahanda dan ibunda, sungguh sampai kapanpun ananda tidak akan pernah bisa membalas semuanya. Semoga Allah SWT selelu menyapamu dengan cintanya disetiap nafas kehidupan ini dan memberikan keselamatan dunia dan akhirat kelak. Aamiin ya rabbal alamin. Penulis bukanlah apa-apa tanpa kalian. 2. Ibu Prof.Dr.Dwia Aries Tina Palubuhu selaku Rektor Universitas Hasanuddin. 3. Bapak Prof.Dr.Andi Alimuddin Unde,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta staf.

v

4. Bapak Dr.H.Andi Samsu Alam, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan FISIP Unhas beserta seluruh stafnya. 5. Bapak Prof.Dr.H.Juanda Nawawi, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Drs.Abdul Salam Muchtar selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai. 6. Segenap Dosen pengajar dan staf pegawai di lingkungan FISIP Unhas khususnya

Program

Studi

Ilmu

Pemerintahan

yang

pernah

memberikan ilmu, bimbingan, dan bantuan kepada penulis. 7. Saudara-saudara kandung penulis yakni Syamsurianah Bahnar S.Pd dan Siti Hardiyanti Bahnar, S.Pd, atas kasih sayang dan didikan serta doanya selama ini. 8. Paman dan tante penulis yakni Muslimin, S.Sos dan Ramlahwati Aras,Spd yang telah memberikan bantuan kepada penulis. 9. Sepupu-sepupu penulis yakni Nurul Ilmi Musra, Risnawati, dan Nurul Qadri Musra yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis selama ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. 10. Sahabat penulis yang telah penulis anggap sebagai saudara sendiri Akmal, Ambas, dan Misbach terimakasih atas dukungan serta candaan kalian selama ini dalam membantu penulis baik berupa matril maupun moril sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

vi

11. Terima Kasih untuk segala pihak yang terlibat dalam hal ini Pemerintah

Kota

Barru,

Dinas

Pengelola

Keuangan

Daerah

Kabupaten barru, dan para informan yang turut serta membantu demi kelancaran skripsi ini. Tanpa kalian penulis tidak akan mampu memperoleh data yang dibutuhkan oleh penulis dalam pembuatan skripsi ini. 12. Terima kasih untuk saudara-saudara seperjuangan Enlightment, Iping, Adit, Andis, Padul, Unci, Hendry, Adi, Fauzi, Awwing, Gusti, Hugo, Rijal, Ullah, Same, Uki, Dodo, Irul, Heri, Gilang, Momoy, Amril, Arman, Ade, Ono, Budi, Zhul, Dewy, Gadis, Nila, Unya, Wana, Wulan, Soleha, Eki, Anti, Ati, Tenri, Eka, Atum, Novben, Uni, Endi, Upi, Delfa, Cece, Indry dan Novi. Terima kasih atas tangis, canda tawa, dan cerita yang telah kalian berikan. Kalian tahu, kalian telah menjadi salah satu catatan sejarah

hidup

bagi

Penulis.

Penulis

beruntung

telah

dipertemukan dengan Kalian. Otonomi 2011, TETES DARAH MILITAN !!! 13. Seluruh

keluarga

besar

HIMPUNAN

MAHASISWA

ILMU

PEMERINTAHAN FISIP UNHAS tanpa terkecuali. 14. Terima kasih untuk Bapak Kepala Desa Abd.Mu’min dan Ibu serta seluruh warga desa Tallu Bamba dusun Jalikko kabupaten enrekang, serta teman-teman KKNers Gel.87 Terkhusus untuk teman seposko yang telah penulis anggap sebagai saudara sendiri yakni Fitria

vii

Ramadhani Amin, M.Yusran, M.Idham, M.Ikhsan, Nunu dan Difar Mamela. Terima Kasih telah menjadi keluarga dan saudara yang baik walaupun dalam waktu yang singkat. Banyak pengalaman dan pelajaran yang telah penulis dapatkan bersama kalian. Kalianlah yang terbaik. 15. Permohonan maafku atas segala keterbatasan ini kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya yang tanpa mereka skripsi ini tidak dapat terselesaikan, tak lupa pula penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dan doanya unruk penulis. Akhirnya penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat

bermanfaat

bagi

perkembangan

ilmu

pengetahuan.

Semoga

kesemuanya ini dapat menjadi nilai ibadah di sisi Allah SWT. Aamiin.

“Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Makassar, Maret 2015

Penulis

viii

ABSTRAKSI Nurul Hilal Bahnar, Nomor Pokok E12111007, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Dengan Judul Skripsi “Pengelolaan Pajak Daerah Di Kabupaten Barru” dibawah bimbingan Prof.Dr.H.Juanda Nawawi,M.Si dan Drs Abd.Salam Muchtar. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh potensi pajak daerah di Kabupaten Barru khususnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang cukup dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Barru. Namun karena belum dikelolah dengan baik mengenai pelaksanaan dan pengawasan terhadap pemungutan pajak itu sendiri maka pendapatan dan penerimaan yang diperoleh kurang sesuai dengan potensi yang ada. Dalam penulisan skripsi ini, rumusan masalah penelitian adalah bagaimana pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Barru dan faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Barru. Sedangkan manfaat penelitian yaitu untuk memberi informasi tentang pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Barru dan Faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Barru. Adapun indikator yang digunakan adalah perencanaan, pengorganisasian, peggerakan, dan pengawasan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan apa adanya kejadian yang diteliti. Metode ini digunakan dengan alasan untuk memperoleh data yang objektif dan valid dalam rangka memecahkan masalah yang ada. Jenis sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu wawancara, telaah dokumen dan observasi. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Adapun hasil penelitian yaitu kontribusi Pajak hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Serta dilihat dari prosedur pemungutan dan prasarana masih kurang. Selain itu pengawasan, baik pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung masih kurang.

ix

ABSTRACTION

Nurul Hilal Bahnar, Basic Number E12111007, Science of Government, Departemen of Politic and Government, Faculty of Science Social and Politic, Hasanuddin University. With skripsi title “Management of Region Tax in Barru Regency”. Under guidance are Prof.Dr.H.Juanda Nawawi,M.Si and Drs.Abdul Salam Muchtar. Skripsi is motivated by the potential of local taxes in Barru particular hotel tax, restaurant tax, and tax Non Metallic Minerals and rocks enough to contribute to the local tax revenue in Barru. However, because it has not managed well on the implementation and oversight of the tax itself, the earnings and revenue that was not relevant to the existing potential. In writing this skripsi, the formulation of the research problem is how the management of local taxes in Barru and what factors influence the management of local taxes in Barru. While the benefits of the research is to provide information about the management of local taxes in Barru and what factors influence the management of Local Taxes in Barru. The indicators used are planning, organizing, actuating, and controling. The method used is descriptive research method, which illustrates what events were studied. This method is used with a view to obtain objective and valid data in order to solve the existing problems. Types of data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques used by researchers, namely interviews, document review and observation. In this study used data analysis is qualitative data analysis techniques. The research results are contributing hotel tax, restaurant tax, and tax Non Metallic Minerals and rocks are still very low. This is due to the lack of awareness of the taxpayer to pay taxes. As well as the views of the voting procedures and infrastructure are lacking. Besides supervision, both direct supervision or indirect supervision is still lacking.

x

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL .........................................................................................

i

LEMBARAN PENERIMAAN ..........................................................................

ii

LEMBARAN PERSETUJUAN ........................................................................

iii

KATA PENGANTAR ......................................................................................

iv

ABSTRAKSI...................................................................................... ...............

ix

ABSTRACTION ..............................................................................................

x

DAFTAR ISI ...................................................................................................

xi

DAFTAR TABEL ............................................................................................

xiii

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................

xiv

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ..................................................................................

1

1.2. Rumusan Masalah..............................................................................

6

1.3. Tujuan Penelitian ...............................................................................

7

1.4. Manfaat Penelitian .............................................................................

8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Analisis ..........................................................................

9

2.2. Pengertian Pengelolaan .............................................................

10

2.3. Pajak ..........................................................................................

28

2.4. Kerangka Konseptual ..................................................................

37

xi

BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Lokasi Penelitian ................................................................................

38

3.2. Tipe Penelitian..................................................... ................................

38

3.3. Sumber Data............................................. ..........................................

39

3.4. Teknik Pengumpulan Data ..................................................................

40

3.5. Informan Penelitian ............................................................... ..............

41

3.6. Analisis Data .......................................................................................

42

3.7. Definisi Operasional .............................................................. ..............

42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian..........................................

47

4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Barru .......................................

47

4.1.2. Pemerintah Kabupaten Barru...... .....................................

52

4.1.3. Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

56

4.2. Pajak Daerah ......................................................................................

98

4.2.1 Pajak Daerah di Kabupaten Barru ......................................

104

4.3. Proses Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ..............................................

110

4.3.1. Pajak Hotel .......................................................................

110

4.3.2. Pajak Restoran..................................................................

119

4.3.3. Pajak Mineral Bukan Logam danBatuan............................ ............................................

142

4.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaam Pajak Daerah di Kabupaten Barru .................................................................................

152

4.4.1. Intensifikasi Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ..................

152

4.4.2 Ekstensifiksi Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ..................

155 xii

BAB V PENUTUP 5.1.

Kesimpulan........................................................................................

159

5.2.

Saran.................................................................................................

162

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................ ...............

165

xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Angkatan Kerja Dirinci Menurut Golongan Umur di Barru ..

51

Tabel 4.2 Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Barru ....

54

Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Pangkat ......

55

Tabel 4.4 Daftar Target dan realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kab.Barru

100

Tabel 4.5 Daftar Nama Penerima Pajak Hotel di Kabupaten Barru .................

109

Tabel 4.6 Daftar Penerima Pajak Restoran Kabupaten Barru .........................

120

Tabel 4.7 Daftar Nama Mineral Bukan Logam dan Batuan .............................

132

Tabel 4.2 Daftar Harga Satuan Mineral Bukan Logam dan Batuan.................

135

xiv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep ................................................................ 36

xv

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Penerimaan Negara dari sektor pajak merupakan pendapatan yang

paling utama sebagai sumber pendapatan Negara ,selain dari sektor minyak dan gas. Pendapatan dari penerimaan pajak yang berasal dari rakyat merupakan kontribusi nyata dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah, rakyat sebagai penyumbang terhadap pembiayaan Negara sudah seharusnya memperoleh pelayanan yang baik dari pemerintah ,agar tejadi hubungan yang significan, artinya semakin tinggi kontribusi masyarakat dalam pembayaran pajak maka pelayanan kepada masyarakat juga harus semakin tinggi. Filosofinya adalah dari rakyat untuk rakyat ,artinya sumber pendapatan yang berasal dari rakyat digunakan untuk pembiayaan pelayanan kepada rakyat, karena rakyat yang paling besar memberikan kontribusi maka rakyatlah yang paling utama untuk dilayani. Pada era orde baru yang lalu tumpuan pendanaan pembiayaan negara dan pembangunan berasal dari minyak dan gas dan pinjaman luar negeri, tetapi sekarang tumpuannya bergeser ke sektor pajak.

Pembangunan nasional dewasa ini meliputi segala bidang dan tentunya perlu mendapatkan perhatian serius baik dari pihak pemerintah pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Pembangunan itu sendiri hanya dapat dilaksanakan apabila ada dana tersedia. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam dan luar negeri, baik sektor swasta maupun pemerintah.Salah satu sumber penerimaan dari dalam negeri adalah dari sektor pajak yang merupakan bentuk pengabdian dan peran

serta

langsung

masyarakat

dalam

rangka

mensukseskan

pembangunan nasional, juga merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan

daerah

mencakup

kewenangan

pemerintahan,

mulai

dari

sistem

perencanaan,

pembiayaan,

dan

pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Untuk melaksanakan dan menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri agar dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien, yakni dalam bidang pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan pajak dimasukkan menjadi pendapatan asli daerah. Pemberlakuan pajak sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya.

Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pajak daerah maupun menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah

daerah

harus

membayar

pajak

yang

terutang.

Hal

ini

menunjukkan pada akhirnya proses pemungutan pajak daerah akan memberikan beban kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami ketentuan pajak dengan jelas agar mau memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang terkait dengan berbagai sendi kehidupan masyarakat. Masing-masing jenis pajak memiliki objek, subjek, tarif, dan berbagai pengenaan tersendiri, yang mungkin berbeda dengan jenis pajak daerah lainnya. Semangat otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia memungkinkan setiap daerah provinsi atau kebupaten/kota mengatur daerahnya sendiri, termasuk dalam bidang pajak. Mungkin saja satu jenis pajak dipungut pada suatu daerah, tetapi tidak dipungut di daerah lainnya selain itu, kalaupun dipungut pada berbagai daerah, ternyata aturan yang diberlakukan tidak sama persis. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undangundang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan

demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan pemerintah daerah dengan

peraturan

daerah

(perda),

yang

wewenang

pemungutan

dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penetapan pajak sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat, yaitu dengan undang-undang, khususnya undang-undang tentang pemerintahan daerah yang tertuang dalam Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 maupun tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dengan diberlakukannya Undang-undang tersebut, dimana daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurusi rumah tangganya sendiri sebagai potensi dan kekayaan yang dihasilkan oleh daerah tidak lagi harus diserahkan kepada pusat, tetapi sebagian besar tetap menjadi milik daerah asal. Termasuk dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah dimana salah satu sumber PAD adalah pajak yang dalam pengaturannya daerah dituntut untuk lebih optimal dalam pengelolaan pajak khususnya pajak daerah agar penerimaan keuangan daerah dapat lebih meningkat. Keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pembangunan disegala bidang kehidupan dan penghidupan berbangsa dan bernegara sangat tergantung pada kemampuan untuk memobilisasi segala kekuatan nasional yang ada dipadukan dengan wujud pengelolaan yang berdayaguna dan

berhasil guna. Oleh karena itu, dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yaitu peningkatan sumber keuangan daerah diperlukan suatu pengelolaan keuangan yang baik sehingga apa yang menjadi target dapat tercapai. Untuk

memperlancar

proses

pengelolaan

keuangan

daerah

diperlukan aparatur pemerintah sebagai pelaksana yang baik yang berfungsi melayani masyarakat, produktif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, karena pada saat sekarang ini sering kali terjadi gejala-gejala di atas dimana pelaksana tugas baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah belum menjalankan tugasnya dengan baik serta tidak efektif dan efisien. Untuk menghindari terjadinya gejala-gejala di atas baik itu dalam lingkup Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah diperlukan suatu upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan tersebut dengan cara meningkatkan

kemampuan

dan

kinerja

aparatur

pemerintah

dalam

pengelolaan pajak daerah. Pajak Daerah dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan baik perubahan karena peningkatan maupun karena penurunan, oleh karena itu pajak daerah harus dikelola sebaik-baiknya sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah(PAD). Beradasarkan hasil pengamatan penulis dan didukung oleh berbagai informasi pengelolaan pajak daerah dihadapkan pada berbagai fenomena yang diidentifikasi yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai

perpajakan yang dimana hal tersebut merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru terkait dengan sosialisasi tentang perpajakan. Oleh karena itu,

penulis akan

melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Barru”.

1.2.

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat oleh penulis maka

penulis terlebih dahulu akan memberikan batasan masalah dalam penelitian ini. Adapun alasan yang mendasari penulis memberikan batasan masalah karena penulis melihat bahwa judul yang dicantumkan oleh penulis akan terlalu luas jika tidak diberikan batasan masalah. Adapun yang menjadi pertimbangan pemberian batasan masalah yaitu seperti yang kita ketahui bahwa pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, maka penulis hanya mengambil pajak kabupaten/kota sebagai pajak daerah yang sesuai dengan daerah yang akan diteliti yaitu Kabupaten Barru. Selain itu, untuk lebih spesifik lagi maka penulis akan mengambil Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai salah satu dari pajak daerah.

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dibuat, maka penulis meberikan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pengelolaan Pajak Daerah yang terdiri atas

Pajak

Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Barru ? 2. Faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Barru ? 1.3.

Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui dan menganalisi bagaimana pengelolaan Pajak Daerah yang terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Mineral Bukan Tambang and Batuan. 2. Untuk

mengetahui

dan

menganalisis

faktor

apa

yang

mempengaruhi pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Barru. 1.4.

Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 1. Manfaat akademis, hasil penelitian diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan khususnya perkembangan ilmu Pemerintahan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti

maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama. 2. Manfaat praktis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi DPKD Kabupaten Barru sebagai suatu bahan informasi, masukan, dan pertimbangan demi menghasilkan konsep pengelolaan pajak daerah yang lebih berkualitas dan lebih baik lagi dimasa mendatang. 3. Manfaat

bagi

penulis,

dapat

menambah

dan

memperluas

wawasan/pengetahuan penulis dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) terkait dengan permasalahan yang penulis teliti, serta merupakan pembelajaran dan pengalaman yang berharga dalam mengapresiasikan/mengaplikasikan dapatkan selama proses perkuliahan.

ilmu

yang

telah

penulis

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam menulis penelitian ini penulis menggunakan metode dan teknik penelitian sebagai berikut :

1.1.

Lokasi Penelitian Adapun lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Barru, dimana penelitian

ini ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Barru, dan lebih fokus kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Barru yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai dinas yang mengelola Pendapatan Asli Daerah yakni pajak daerah di Kabupaten Barru.

1.2. Tipe Penelitian Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk mendiskripsikan atau

menggambarkan

kenyataan-kenyataan

(fakta-fakta)

dengan

mengemukakan keadaan-keadaan mengenai objek penelitian sebagaimana adanya secara lengkap. Desain penelitian deskriptif bermaksud mengamati secara lengkap dan mencari hubungan dengan konsep yang lain, tanpa pengujian hipotesa atau hubungan tersebut dalam kaitan dengan penelitian

ini, maka objek penelitian ialah pengelolaan pajak daerah. Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk menggambarkan bagaimana adanya fakta-fakta yang ditemukan pada masa sekarang, selanjutnya menganalisa dan menafsirkan fakta-fakta tersebut serta mengambil kesimpulannya.

1.3. Suber Data Data yang digunakan dalam rencana penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder :  Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya, data primer di peroleh melalui : 

Observasi yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian.



Interview atau wawancara mendalam (in dept interview) yaitu mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

 Data Sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya yang diperoleh dari studi kepustakaan, maupun studi dokumentasi. Adapun data skunder diperoleh melalui :



Studi pustaka yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Ditambah penelusuran data online, dengan pencarian data melalui fasilitas internet.



Dokumentasi yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan. Menurut Arikunto, dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.

1.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data diperoleh dari data primer maupun sekunder. Dalam hal ini: 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian ini untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang di teliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data guna kelengkapan data-data yang diperoleh sebelumnya. 3. Dokumentasi

Penelitan dengan dokumentasi maksudnya adalah dalam proses pengumpulan data diperoleh dari data tertulis seperti; dokumen resmi, arsip-arsip, buku-buku maupun literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.

1.5. Informan Penelitian Informan adalah orang-orang yang betul-betul paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini di pilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung. Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling. Yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan. . Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

 Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah  Kepala Seksi Pendapatan Asli Daerah  Staf Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah  Pemilik Hotel  Pengusaha Restoran  Pengusahan Mineral Bukan Logam dan Batuan

1.6. Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis dari sejumlah data kualitatif. Dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaanpertanyaan, tanggapan-tanggapan, serta tafsiran yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi kepustakaan, untuk memperjelas gambaran hasil penelitian.

1.7. Definisi Operasional

Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan

penelitian perlu disusun defenisi operasional yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain:  Pengelolaan Pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana cara ataupun proses dalam mengelola suatu pajak daerah dengan baik dan benar. Istilah pengelolaan adalah istilah yang sering dipakai dalam ilmu manajemen karena secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata dasar “kelola” dalam bahasa inggris disebut “to manage” dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani suatu yang mencapai tujuan tertentu. Menurut Terry yang dikutip oleh Siagian (1992:19) mengemukakan pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses yang membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.  Pajak Daerah Pajak daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pajak daerah yang terdiri atas Pajak Kabupaten/Kota. Bertitik tolak dari kerangka pemikiran bahwa pajak merupakan sarana bagi pemerintah untuk memperoleh dana dari masyarakat yang akan digunakan dalam membiayai program-program

pembangunan, maka pemerintah daerah pun memberlakukan pajak ini sebagai pajak daerah. Penetapan pengertian pajak daerah itu dianggap perlu sehubungan dengan pengesahan peraturan daerah yang berada ditangan pemerintah daerah itu sendiri. Sesuatu hal penting bahwa dengan adanya undangundang tersebut memberikan sedapat mungkin batas-batas tertentu antara lapangan pajak daerah dan lapangan pajak pusat.  Pajak Kabupaten/Kota Pajak kabupaten/Kota yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Restoran, dan Pajak Reklame. 

Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Wajib

Pajak

Hotel

mengusahakan Hotel.

adalah

orang

pribadi

atau

Badan

yang



Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan oleh Restoran sebagaimana dimaksud

meliputi

pelayanan

penjualan

makanan

dan/atau

minuman yang dikomsumsi oleh pembeli, baik dikomsumsi di Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. 

Pajak

mineral

bukan

logam

dan

batuan

yakni

kegiatan

pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan Proses pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru, belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut disebabkan kerana pengelolaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru belum optimal, baik dalam kegiatan pendataan terhadap wajib pajak, maupun sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sehingga masih banyak pemilik hotel, pengusaha restoran maupun pengusaha bahan galian di Kabupaten Barru melakukan usaha tanpa ijin. Dilihat dari dimensi pembinaan dan penertiban yang dilakukan Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru masih tergolong relatif rendah, sehingga masih banyak para wajib pajak hotel dan restoran maupun pajak mineral bukan logam dan batuan yang belum melaksanakan kewajibannya, seperti mengurus ijin usaha, memperpanjang ijin usaha, keterlambatan membayar pajak dan tidak membayar pajak.

Sedangkan dari dimensi pelaksanaan pengawasan terhadap pajak hotel, pajak restoran, dan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Barru belum terlaksana secara maksimal. Hal tersebut terlihat masih banyaknya pengusaha hotel dan restoran maupun pengusaha mineral bukan logam dan batuan, yang belum memiliki izin usaha terlebih pelaku yang bersifat perorangan dan bagi yang telah memiliki izin tetapi waktu izin sudah berakhir belum diperpanjang. Disisi lain dalam hal pengawasan pajak daerah tersebut kurang baik karena adanya kebocoran dalam hal pengelolaan pajak. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh mengenai proses pemungutan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Barru, meliputi: 1. Intensifikasi Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Upaya yang bersifat intensifikasi adalah berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan sumber-sumber yang telah ada dan telah dikerjakan selama ini. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang salah satunya adalah dilakukan melalui pengelolaan pajak daerah dan salah satu jenis dari pajak daerah tersebut adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Agar pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel, Pajak

Restoran, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut dapat berjalan lancar, dalam pengertian realisasi penerimaannya dapat mencapai target yang telah ditentukan, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah penyempurnaan terhadap sistem administrasinya. 2. Ekstensifikasi Pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Upaya-upaya yang bersifat Esktensifikasi, yaitu upaya untuk menggali dan memperluas sumber baru, yang sebelumnya tidak diusahakan atau belum diatur dalam peraturan daerah untuk ditetapkan sebagai sumber penerimaan bagi Pemerintah Daerah. Dari pengertian upaya yang bersifat ekstensifikasi tersebut, terkandung makna bahwa Pemerintah Daerah dapat membuat suatu peraturan daerah yang mengatur dan menetapkan suatu sumber pendapatan menjadi pendapatan daerah. Daerah tersebut diproses dan diputuskan bersama antara kepala daerah dan lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan wawancara diperoleh informasi bahwa, belum semua pengusaha hotel dan restoran serta pengusaha mineral bukan logam dan batuan yang terdapat di Kabupaten Barru dapat dikelola dengan baik sebagai sumber penerimaan dari sektor pajak daerah. Dari wawancara yang dilakukan terhadap para informan tersebut,

berdasarkan observasi lapangan, menunjukkan bahwa pengusaha hotel dan restoran serta pengusaha mineral bukan logam dan batuan yang terdapat di Kabupaten Barru cukup banyak, akan tetapi yang telah dapat dikelola dan memberikan kontribusi terhadap keuangan daerah baru sebagian kecil saja dari sumber yang dimiliki. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa, masih banyak jenis pendapatan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan daerah khususnya dari sektor pajak hotel, pajak restoran, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan namun belum dapat dikelola dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Barru. Dengan demikian maka kondisi tersebut berarti menggambarkan masih lemahnya/kurangnya kemampuan pemerintah Kabupaten Barru dalam mengelola sumber-sumber potensi daerahnya atau dengan kata lain, jangankan berupaya untuk melakukan penggalian terhadap sumber-sumber baru, sementara sumber-sumber yang telah ditetapkan oleh pemerintah saja masih belum dapat dikelola dengan baik. 5.2. Saran Setelah melakukan penelitian dan mencermati upaya pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Barru khususnya pajak hotel, pajak restoran, dan

pajak mineral bukan logam dan batuan dan telah dipaparkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka beberapa saran dapat diberikan yaitu : 1. Perlu dilakukan pemutakhiran data atau informasi yang berkaitan dengan masalah pajak daerah khususnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai salah satu input dalam perumusan

dan

perhitungan

nilai

potensi

pajak

dan

berusaha

menerapkannya sehingga penerimaan pajak yang diharapkan dapat mendekati nilai potensi pajak tersebut. 2. Potensi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak mineral bukan logam dan batuan

sangat

penyelenggaraan

berpengaruh pemerintahan,

bagi

penyediaan

pembangunan

dana dan

dalam kegiatan

kemasyarakatan di Kabupaten Barru sehingga seharusnya dapat dikelolah dengan baik untuk meminimalisir kendala-kendala dalam pencapaian target penerimaan. 2. Perlu adanya peningkatan pelaksanaan sistem dan prosedur terkait dengan pemungutan pajak daerah yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kuantitas dalam hal ini petugas pemungutan pajak perlu ditambah dan kualitas dalam hal ini pengetahuan perlu ditingkatkan juga bagi berlangsungnya sistem dan prosedur pemungutan yang mampu memberikan hasil yang lebih baik. Begitu pula dengan sarana dan prasarana perlu untuk diperhatikan dan diberikan kepada petugas pemungut pajak demi kelancaran pemungutan pajak.

Selain itu motivasi kerja juga sangat perlu diberikan kepada petugas pajak dalam melaksanakan tugas. 3. Perlu adanya intensitas pengawasan dalam menjamin konsistensi penyelenggaraan sistem dan prosedur pemungutan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik pengawasan secara langsung maupun secara tidak langsung. Hal ini untuk menghindari terjadinya penyelewengan dan kolusi antar wajib pajak dengan petugas pemungutan pajak oleh pejabat yang berwewenang atau mewakili pimpinan organisasi dalam hal ini Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Abuyamin, Oyok. 2010. Perpajakan Pusat dan Daerah. Humaniora. Bandung. Devas Nick, dkk. 2005. Keuangan dan Pendapatan Daerah di Indonesia. UI Indonesia Press. Jakarta. Davey, K.J. Pembiayaan Pemerintah Daerah. UI Press. Jakarta. Ismawan, Indra. 2001. Memahami Reformasi Perpajakan 2000. Alex Media Komputindo. Jakarta. Kesit, Bambang. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. UI Press. Yogyakarta. Mamesah, D.J. 1995. Sistem Administrasi Keuangan Daerah. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Mardiasmo. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi Yogyakarta. Yogyakarta. Markus, Muda. 2005. Perpajakan Indonesia. Gramedia Pustaka. Jakarta. Mulia, Asep. 2007. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Fokus Media. Bandung. Munawir, S. 1980. Pokok-Pokok Perpajakan. Liberty. Yogyakarta. Muslim, Asep. 2004. Undang-undang Otonomi Daerah 2004. Fokus Media. Bandung.

Prabowo, Yusdianto. 2006. Akuntansi Perpajakan Terapan (edisi revisi). PT Grasindo. Jakarta. Rahayu, Siti kurnia; Suhayati, Ely. 2010. Perpajakan Indonesia: Teori dan Teknis Perhitungan. Graha Ilmu. Yogyakarta. Soebechi, Imam. 2012. Perda Pajak dan Retribusi Daerah. Sinar Grafika. Jakarta. Siahaan, Marihot Pahala. 2008. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta. Bandung

Peraturan Per Undang-undangan :

Undang-undang Republik Indonesia Pemerintahan Daerah.

No.

23

Tahun

2014

Tentang

Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Barru No. 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Barru Peraturan Bupati Barru No. 32 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber Internet : Diunduh dari internet, http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/171 pada tanggal 17 Desember 2014. Diunduh dari internet, http://www.slideshare.net/FasihAnwar/pengelolaanpajak pada tanggal 17 Desember 2014. Diunduh dari internet, http://ml.scribd.com/doc/92038102/4/Konsep-PajakDaerah pada tanggal 7 Februari 2015 Diunduh dari internet, http://alumnialiyah.blogspot.com/2011/01/pajakdanretribusi_12.html pada tanggal 7 Februari 2015.