Penanggung Jawab / Raden Bagus Nursalim
Pengarah / Mudiyono / Abdul Latif / Edi / Tedy Rosyadi
Tim Kreatif
Keuangan dan Distribusi / Moch. Nurdin / Kukuh Haryu Pambudi / Muad Droi
Layanan Terbaik Komitmen Kami
untuk Indonesia . . .
Daftar isi 2 Tim Redaksi
5 Sambutan Kepala Kantor
Pencairan Dana Syarat-syarat dan Lampiran Pengajuan SPM /6 Standar Uraian dalam SPM /7 Perbedaan Kode SPM /8
Akuntansi & Pelaporan LPJ Bendahara /16 Koreksi atas Kesalahan Pembukuan Bendahara /19 Prosedur Pembukaan Rekening Bendahara Pengeluaran/Penerimaan /20 Perpajakan Bendahara /21
Perencanaan Kas G-2 /9
SSBP dan SSPB /23
Ralat / Koreksi SPM /10 Belanja dengan Mekanisme UP dan TUP /10 Potongan pada SPM Gaji /12 SKPP /13 Jaminan Uang Muka /14 Mekanisme Hibah /14
Tentang Retur /24 Revisi DIPA /25
26 Kalender KPPN
FAQ Aplikasi Aplikasi RKAKL /27 Aplikasi GPP /32 Aplikasi SPM /33
BUKU SAKU
SATKER PINTAR 2014 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manna
SPP | SPM | GPP | SAKPA | LPJ KONFIRMASI | RENKAS | RKAKL
Aplikasi PIN PPSPM /37 Aplikasi SAKPA /38
43 Quiz KPPN Manna
Jalan Affan Bachsin No 103, Manna Bengkulu Selatan 38512 Telp (0739) 21080, 21015 Fax (0739) 21018 kppn121 @gmail.com | kppn-manna.net Disusun oleh Tim Kreatif KPPN Manna
Disclaimer! Segala informasi yang disajikan dalam buku ini mengacu pada Peraturan terbaru yang berlaku saat buku ini disusun. Perbedaan informasi dan ketentuan mungkin terjadi seiring dengan perubahan peraturan yang menjadi dasar acuan penyusunan buku ini.
Sambutan Kepala KPPN Manna Assalamu ‘alaikum wr. wb. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan YME karena atas limpahan nikmat kesehatan dan umur panjang kita masih dapat beraktifitas. Tahun Anggaran 2013 telah kita lalui dengan berbagai corak warna yang menyenangkan maupun kurang mengesankan. Sekarang mari kita songsong lembaran TA 2014 dengan semangat baru untuk mengukir segala kehidupan agar lebih baik. Mengawali TA 2014 ini kami terbitkan buku saku ‘Satker Pintar’ untuk panduan/ sarana dedikasi mandiri bagi seluruh satker mitra kerja KPPN Manna mulai pelaksanaan anggaran sampai dengan pelaporan pertanggungjawabannya. Buku saku ini kami ketengahkan di hadapan para pemangku kepentingan sebagai wujud tanggung jawab moral kami selaku guru dan pelayan demi upaya peningkatan pelayanan KPPN Manna. Buku saku ini kami susun tidak semata-mata copy-paste peraturan yang berlaku, namun berupa ramuan kata yang mudah dicerna sebagai terjemahannya. Adapun secara garis besarnya buku saku ini mencakup jenis pelayanan pada KPPN Manna yang terdiri dari: 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan SKPP sebagai output dari Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker. 2. BAR Rekonsiliasi dan LPJ Bendahara sebagai output dari Seksi Vera dan Kepatuhan Internal. 3. Persetujuan Pembukaan Rekening dan Penggunaannya serta Daftar Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara sebagai output Seksi Bank. Besar harapan kami, buku saku ini dapat bermanfaat dan menjadi panduan bagi pelaksanaan tugas dalam pengelolaan dana DIPA TA 2014. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kontribusi yang konstruktif akan selalu kami respon dalam rangka perbaikan kualitas materi dan penyajian. Wassalamu ‘alaikum wr. wb. Kepala KPPN Manna
Raden Bagus Nursalim 5
Syarat-syarat dan Lampiran Pengajuan SPM
6
Dokumen yang diperlukan
SPM UP (82)
SPM TUP (82)
SPM-LS Bend Non Belanja Pegawai (52)
SPM-LS Pihak Ketiga Non Belanja Pegawai (52, 53, 57)
SPM-LS Belanja Pegawai (51)
SPMGUP (52, 53)
SPM dan ADK SPM
√
√
√
√
√
√
Daftar Nominatif
-
-
√
(belanja honorarium dan perjadin)
√
-
-
(Gaji Induk, Terusan, UDW, Susulan, Persekot dan Kekurangan Gaji)
-
Daftar Perubahan Pegawai dan ADK .gpp dan ADK .prb
-
-
-
Daftar Terlampir SPM
-
-
-
SK
-
-
(belanja honorarium, sertifikasi dan bansos) (SPK Lembur untuk pengajuan uang lembur)
-
SSP
-
-
(jika ada potongan pada SPM)
-
( lebih dari satu penerima) *kecuali belanja 53
-
ADK Kontrak dan Ringkasan Kontrak
-
-
-
disampaikan ke KPPN paling lambat 5 (Lima) HARI KERJA setelah kontrak ditandatangani
Faktur Pajak
-
-
-
(jika ada potongan PPN pada SPM)
-
-
Surat Persetujuan Kepala KPPN
-
√
-
-
-
-
-
-
Dokumen yang diperlukan
SPM UP (82)
SPM TUP (82)
SPM-LS Bend Non Belanja Pegawai (52)
SPM-LS Pihak Ketiga Non Belanja Pegawai (52, 53, 57)
SPM-LS Belanja Pegawai (51)
SPMGUP (52, 53)
Surat Pernyataan dari KPA
√
-
-
-
-
-
Fotocopy Rekening Koran
√
√
-
Daftar Perhitungan Maksimum Pencairan
(untuk menghindari retur, lampirkan fotocopy rekening koran penerima yang valid)
-
(PNBP*) * Satker Pengguna PNBP tidak terpusat
Bukti Setor PNBP
Standar Uraian dalam SPM Jenis SPM
Uraian
SPM UP
Penyediaan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2014
SPM TUP
Penyediaan Tambahan Uang Persediaan
SPM GU
Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja barang/modal/lain-lain*
SPM LS Honorarium
Pembayaran Belanja barang/modal/lain-lain* (......) sesuai SK no (...) tanggal (...)
SPM LS Perjadin
Pembayaran Belanja barang (perjalanan dinas) sesuai ST/ SPD no (...) tanggal (...)
SPM LS Uang Muka
Pembayaran Belanja barang/modal/bansos/lain-lain* (uang muka ....) sesuai Kontrak No (...) tanggal (...) dan Jaminan Uang Muka no (...) tanggal (...) 7
Jenis SPM
Uraian
SPM LS Termin
Pembayaran Belanja barang/modal/bansos/lain-lain* (uraian kontrak*... Tahap ke ...) sesuai Kontrak No (...) tanggal (...) dan BAP no (...) tanggal (...)
SPM LS Sekaligus atau 95%
Pembayaran Belanja barang/modal/bansos/lain-lain* (uraian kontrak*... Tahap ke ...) sesuai Kontrak No (...) tanggal (...) dan BAPP no (...) tanggal (...) dan BAST no (...) tanggal (...)
SPM LS Retensi
Pembayaran Belanja barang/modal/bansos/lain-lain* (Retensi % ...) sesuai Kontrak No (...) tanggal (...) dan BAST II no (...) tanggal (...) *kalau masa pemeliharaan belum selesai BAST II diganti menjadi Jaminan Pemeliharaan no (...) tanggal (...)
SPM LS Belanja Pegawai
Pembayaran Belanja Pegawai (gaji induk/kekurangan gaji/gaji susulan/gaji terusan/uang duka wafat/ sertifikasi/uang makan/uang lembur/lain-lain*)
SPM Pengesahan Hibah
Pengesahan Hibah atas belanja barang/modal/lain-lain* Tahun Anggaran 2014
SPM GU Nihil (Akhir Tahun)
Penggantian Uang Persediaan atas Pengesahan Pertanggungjawaban UP Tahun Anggaran 2014
Perbedaan Kode SPM Jenis SPM
Cara Bayar
Jenis Pembayaran
Sifat Pembayaran
SPM UP
10
2
4
1
SPM GUP
05
2
1
3
SPM GUP Nihil
05
5
1
5
SPM TUP
10
2
4
2
SPM TUP Nihil
05
5
1
6
Jenis SPM
8
Jenis SPM
Cara Bayar
Jenis Pembayaran
Sifat Pembayaran
SPM Gaji Induk
01
2
1
4
SPM Gaji Susulan / Gaji Terusan
02
2
1
4
SPM Kekurangan Gaji/ UDW/Persekot
03
2
1
4
SPM Gaji Lainnya (uang makan, sertifikasi, vakasi, dll jenis belanja 51)
04
2
1
4
SPM LS
07
2
1
4
Jenis SPM
Perencanaan Kas Generasi ke-2
Satker WAJIB menyampaikan Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk SETIAP SPM yang nominalnya LEBIH DARI 200 JUTA
Satker wajib* mengajukan Rencana Penarikan Dana ke KPPN menggunakan aplikasi SPM 2014 pada Menu Renkas (APS) dengan user level ppspm. Satker yang lalai dalam mengajukan RPD ke KPPN, atau mengajukan pencairan tidak sesuai dengan RPD (baik jumlah maupun waktu) akan diberikan penundaan pencairan dana. Penundaan pencairan tersebut disesuaikan dengan besaran dana yang diminta ke KPPN dengan maksimal penundaan pencairan dana adalah 15 hari kerja. *) Untuk setiap SPM dengan jenis transaksi G, H, I Nilai SPM
Waktu Penyampaian
G
> 500 Juta
SPM - 5
H
350 Juta – 500 Juta
SPM - 5
I
200 Juta – 350 Juta
SPM - 5
Jenis Transaksi
** KPPN Manna termasuk dalam tipe KPPN A2 Kabupaten, sehingga Jenis Transaksi yang wajib menggunakan Perencanaan Kas adalah Jenis Transaksi G, H, dan I.
9
Ralat / Koreksi SPM Satker yang ingin melakukan koreksi data pengeluaran SPM maupun potongan SPM, sesuai Perdirjen Perbendaharaan no Per-89/PB/2011, agar mengajukan: 1.
Surat Permintaan Koreksi dan Daftar Rincian Koreksi Data yang ditandatangani KPA (Lampiran Per-89/PB/2011)
2.
Copy SPM dan SP2D sebelum koreksi
3.
SPM setelah koreksi
4.
ADK SPM Koreksi
5.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Koreksi/Ralat SPM
Sesuai dengan Pasal 70 pada PMK No 190 Tahun 2012, Koreksi/Ralat SPM hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan: 1.
Perubahan jumlah uang pada SPP, SPM, dan SP2D.
2.
Sisa Pagu Anggaran pada DIPA/POK menjadi minus, atau
3.
Perubahan kode Bagian Anggaran, eselon I, dan Satker. Koreksi/Ralat SPM dapat dilakukan untuk:
1.
Memperbaiki uraian pengeluaran dan kode BAS (MAK/MAP)
2.
Kesalahan pencantuman kodejenis SPM, cara bayar, tahun anggaran, jenis pembayaran, sifat pembayaran, sumber dana, cara penarikan, nomor register.
3.
Koreksi/ralat penulisan nomor dan nama rekening, nama bank yang tercantum pada SPP, SPM dan SP2D beserta dokumen pendukungnya.
Belanja dengan Mekanisme Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat isi ulang (revolving), diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari. UP dapat diberikan untuk pengeluaran Belanja Barang, Belanja Modal (tidak hanya terbatas pada perjadin dan administrasi), dan Belanja Lain-lain.
10
Pembayaran menggunakan mekanisme UP hanya dapat diberikan maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- untuk setiap tagihan (penerima).
Penggantian Uang Persediaan dapat diberikan setelah penggunaan mencapai 50% dari UP awal. Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP pada kas bendahara paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,-
Apabila selama 3 bulan belum melakukan penggantian UP, maka UP akan dipotong 25%. Bila selama 4 bulan tidak juga melakukan penggantian UP, maka UP akan dipotong 50%. Pengajuan UP Bisa Diberikan Paling Banyak: • • • •
Rp 50.000.000 > pagu jenis belanja yang bisa dibayar dengan UP sampai 900 juta. Rp 100.000.000 > pagu jenis belanja yang bisa dibayar dengan UP 900 juta sampai 2,4 M. Rp 200.000.000 > pagu jenis belanja yang bisa dibayar dengan UP 2,4 M - 6 M. Rp 500.000.000 > pagu jenis belanja yang bisa dibayar dengan UP diatas 6 M.
Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah uang yang diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. Permohonan Persetujuan TUP diajukan kepada Kepala KPPN Lampiran Surat Permohoan TUP: 1.
Surat Permohonan Persetujuan TUP
2.
Rincian Rencana Penggunaan TUP
3.
Fotocopy rekening koran terbaru yang telah disahkan KPA
4.
Surat Pernyataan a.n KPA bahwa TUP akan dipertanggungjawabkan dalam 1 bulan
TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan, namun demikian dapat dilakukan secara bertahap. Termasuk apabila terdapat sisa dana TUP untuk segera disetorkan ke Kas Negara. 11
Potongan pada SPM Gaji Potongan SPM Gaji Induk terdiri dari: •
015.04.409402.411121 Pendapatan PPh Pasal 21
•
999.99.999053.811131 Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
•
999.99.999053.811132 Penerimaan Setoran/Potongan PFK 8% Gaji PNS Pusat (untuk PNS)
•
999.99.999053.811133 Penerimaan Setoran/Potongan PFK 8% Gaji Polri dan PNS Polri (untuk anggota POLRI/TNI)
•
999.99.999053.811911 (untuk Taperum PNS Pusat)
•
(Ba-Es-Kode Satker) 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (jika menempati rumah dinas)
•
(Ba-Es-Kode Satker) 423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji (jika menerima persekot gaji) Potongan SPM Kekurangan Gaji, selain PPh dan akun PFK:
(Ba-Es-Kode Satker) 423999 yang otomatis akan muncul saat membuat gaji pada aplikasi SPM. Akun ini harus diganti menjadi: -
Nominal < Rp. 10.000,- diganti menjadi akun 511119 (pembulatan)
-
Nominal > Rp. 10.000,- diganti menjadi akun pengembalian belanja tunjangan yang telah diperoleh pada bulan-bulan yang dimintakan sebelumnya, sesuai tarifnya, dan sisanya masuk ke akun 511119 (pembulatan)
-
Jika kekurangan gaji yang dimintakan berasal dari TAYL, akun pengembalian dalam potongan SPM memakai akun 423911 (Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL) Potongan SPM Gaji Terusan:
Untuk iuran wajib potongan SPM Gaji Terusan hanya untuk iuran BPJS Kesehatan sebesar 2% dengan kode akun 811131. Akun ini sama berlakunya baik untuk satker PNS Pusat maupun Anggota TNI/POLRI 12
Contoh Kasus: Seorang pegawai satker KPPN Manna (015.08.528792) bernama A menerima SK Jabatan Struktural Eselon IV terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2013. Pada Januari 2014, diajukan kekurangan gaji pegawai A selama 3 bulan (OktoberDesember), maka pada SPM Kekurangan Gaji akan terdapat potongan otomatis 015.08.528792.423999 sebesar Rp. 541.720,-. Akun ini diubah menjadi: -
015.04.528792.511151 sebesar Rp. 540.000,- (didapat dari perhitungan pengembalian tunjangan umum selama 3 bulan @Rp. 180.000 = Rp. 540.000,-)
-
015.04.528792.511119 sebesar Rp. 1.720,- (sisa pembulatan)
Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) KPPN hanya menerbitkan Surat Pengantar SKPP yang digunakan sebagai dasar pembayaran di tempat tujuan (pindah) atau dasar pembayaran pensiun. SKPP Pindah diterbitkan rangkap 4, yaitu: 1.
Lembar 1 untuk pegawai yang bersangkutan
2.
Lembar 2 untuk satker baru dilampiri dosir kepegawaian dan ADK Pegawai Pindah
3.
Lembar 3 untuk KPPN Asal sebagai pertinggal
4.
Lembar 4 untuk pertinggal satker lama SKPP Pensiun diterbitkan rangkap 5, yaitu:
1.
Lembar 1 dan 2 untuk PT TASPEN (Persero) / PT ASABRI (Persero)
2.
Lembar 3 untuk pegawai yang bersangkutan
3.
Lembar 4 untuk KPPN sebagai pertinggal
4.
Lembar 5 untuk satker bersangkutan 13
Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait SKPP: 1.
Untuk pegawai pindah yang masih dalam satu wilayah pembayaran KPPN, tetap harus dibuat surat pengantar SKPP ke KPPN.
2.
Pengesahan SKPP ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana dan menggunakan stempel timbul KPPN Manna.
3.
Penyelesaian SKPP memakan waktu 1 hingga 2 hari kerja, tergantung volume SKPP yang diterima.
4.
Satker dapat mengambil langsung pengantar SKPP dan dokumen pendukungnya di KPPN dengan mencantumkan nama, NIP, dan nomor yang bisa dihubungi pada dokumen pertinggal KPPN.
Jaminan Uang Muka Dalam pekerjaan konstruksi, umumnya diperlukan sejumlah uang muka yang harus dibayarkan sebelum pekerjaan dimulai. Hal ini dimungkinkan untuk dilakukan pembayaran dengan syarat berupa adanya Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh Perusahaan Penjamin/Asuransi* Syarat pengajuan SPM Jaminan Uang Muka: 1.
Asli Jaminan Uang Muka*
2.
Asli Surat Kuasa Bermaterai dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan uang muka
3.
Asli konfirmasi tertulis dari pimpinan penerbit jaminan uang muka
* Perusahaan Penjamin / Asuransi yang menerbitkan Jaminan Uang Muka harus mengacu pada Perdirjen Perbendaharaan No. Per 19/PB/2013.
Mekanisme Hibah Mekanisme pengelolaan Hibah diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang Jasa/Surat Berharga 14
Tahapan Pengelolaan Hibah Langsung Bentuk Uang 1.
KPA mengajukan permohonan nomor register hibah kepada DJPU c.q Direktur EAS
2.
Satker mengajukan permohonan pembukaan rekening hibah sesuai PMK No. 57/PMK.05/2007 ke Kantor Pusat DJPB
3.
Melakukan Revisi DIPA setinggi-tingginya sebesar hibah
4.
Mengajukan ke KPPN Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) melalui aplikasi SPM, dilampiri: • • • •
5.
6.
SPTMHL SPTJM Copy rekening atas rekening hibah Copy surat pernyataan penggunaan rekening (untuk pengajuan SP2HL pertama kali) Pengembalian sisa hibah disetor ke kas negara/kas daerah melalui bank persepsi menggunakan bukti setor SSBP yang kemudian dikirim ke DJPU. Penyetoran menggunakan kode 43xxxx (sesuai SP2HL), dengan kode BA. 999.02 dan kode satker 977263 (Contoh: 431133 Untuk Hibah Langsung Tunai yang berasal dari Pemda) Atas sisa hibah, satker membuat SP4HL (Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung) melalui aplikasi SPM dan disampaikan ke KPPN, dilampiri bukti setor/SSBP dan SPTJM. Tahapan Pengelolaan Hibah Langsung Bentuk Barang
1.
Penandatanganan BAST antara Pemberi dan Penerima Hibah
2.
KPA mengajukan permohonan nomor register hibah kepada DJPU c.q Direktur EAS
3.
KPA mengajukan SP3HL-BJS rangkap 3 kepada DJPU cq Direktur EAS
4.
Satker membuat MPHL-BJS (Memo Pencatatan Hibah Langsung-Barang Jasa) melalui aplikasi SPM dan disampaikan ke KPPN dilampiri SPTMHL, SP3HL-BJS lembar ke-2, dan SPTJM.
Tahukah Kamu? Biar kamu update sama aplikasi dan peraturan terbaru, seringsering buka website perbendaharaan yuk! di www.perbendaharaan. go.id. Tidak hanya aplikasi dan peraturan, tetapi juga isu-isu seputar perbendaharaan ada di situ :)
15
LPJ Bendahara Hal yang perlu dipersiapkan: 1.
Bendahara harus membuat pembukuan yang terdiri dari Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran;
2.
Alur pencatatan setiap transaksi dicatat mulai dari BKU terlebih dahulu kemudian dicatat pada Buku-buku Pembantu
3.
Jumlahkan ke bawah semua transaksi kolom debet dan kolom kredit pada Buku Pembantu;
4.
Pindahkan saldo akhir buku-buku pembantu tersebut yang ada di kolom debet pada kolom penambahan LPJ Bendahara Pengeluaran;
5.
Pindahkan saldo akhir buku-buku pembantu tersebut yang ada di kolom kredit pada kolom penerimaan LPJ Bendahara Pengeluaran
6.
Jangan lupa Cetak Rekening Koran pada akhir hari kerja bulan bersangkutan dan cocokkan saldonya pada Buku Pembantu Bank
Tips-tips yang perlu diperhatikan dalam pengecekan LPJ Bendahara Pengeluaran
1. Terdapat kesinambungan saldo akhir bulan sebelumnya, yang akan menjadi saldo awal bulan berikutnya; 2. Saldo akhir BKU harus sama dengan saldo akhir Buku pembantu Kas (BP Kas) atau saldo akhir Buku Pembantu Selain Kas (BP selain Kas); 3. Keadaan fisik kas pada (II.3) akhir bulan pelaporan seharusnya sama dengan saldo akhir Buku Pembantu Kas Tunai dan/atau Buku Pembantu Kas Bank; 4. Saldo UP pada (IV.1) Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA seharusnya sama dengan saldo akhir pada Buku Pembantu Uang Persediaan (BP UP). 5. Apabila terdapat selisih agar dijelaskan pada Bagian V.
16
Pengajuan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara kepada Kuasa BUN/KPPN dengan format sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per3/PB/2014, Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan terdiri dari: 1.
LPJ Bendahara Penerimaan/Pengeluaran
2.
Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi
3.
Salinan Rekening Koran
4.
Daftar Saldo Rekening
5.
Daftar Hasil Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Bendahara Pencatatan Transaksi dalam LPJ Bendahara Pengeluaran Jenis Transaksi
Debet
Kredit
Pagu DIPA
Buku Kas Umum
Buku Kas Umum, BPAB pada kolom pagu
SP2D UP/TUP/GU
Buku Kas Umum, BP UP/TUP, BP Bank
-
SP2D GU Nihil
Buku Kas Umum
Buku Kas Umum, BPAB pada kolom disahkan
SP2D LS Bendahara
Buku Kas Umum (brutto) BP Bank (netto) BP LS Bendahara (netto)
BPAB
Potongan SP2D LS Bendahara
-
Buku Kas Umum
SP2D LS Pihak Ketiga
-
BPAB pada kolom disahkan
Penarikan Cek Tunai
BKU, BP Kas Tunai
BKU, BP Bank
Pembayaran Tunai Belanja dengan UP
-
Buku Kas Umum, BP Kas Tunai, BP UP/ TUP, BPAB
Pembayaran Tunai Belanja dengan LS Bendahara
-
Buku Kas Umum BP Kas Tunai, BP UP/ TUP, BPAB 17
Jenis Transaksi
18
Debet
Kredit
Pungut Pajak oleh Bendahara atas Belanja UP
Buku Kas Umum BP Kas Tunai, BP Pajak
-
Setor Pajak atas Belanja UP
-
Buku Kas Umum BP Kas Tunai, BP Pajak
Penyetoran SSBP Sisa UP
-
Buku Kas Umum BP Kas Tunai, BP UP TUP
Pemberian Uang Muka Perjadin/ Kegiatan
Buku Kas Umum BP Uang Muka
Buku Kas Umum BP Kas Tunai
Pembayaran Kekurangan UM Perjadin/Kegiatan
Buku Kas Umum BP Uang Muka
Buku Kas Umum BP Kas Tunai
Penerimaan Kelebihan UM Perjadin/Kegiatan
Buku Kas Umum BP Kas Tunai
Buku Kas Umum BP Uang Muka
Kuitansi Pertanggungjawaban UM Perjadin/Kegiatan / SPD Rampung
-
Buku Kas Umum BP Uang Muka, BP UP/ TU, BPAB
Jasa Giro Bank
Buku Kas Umum BP Bank, BP Lain-lain
-
Pajak atas Jasa Giro Bank
-
BKU, BP Bank, BP Lain
Biaya Administrasi Bank
-
BKU, BP Bank, BP UP/ TUP, BPAB
Penyetoran SSBP Jasa Giro Bank
-
BKU, BP Kas Tunai, BP Lain-lain
Penyetoran Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)
-
BKU, BP LS-Bendahara , BP Kas Tunai
Koreksi Atas Kesalahan Pembukuan Bendahara Pembukuan dilakukan dengan metode saldo balance yang akan menghasilkan saldo setiap saat melakukan transaksi. Kekeliruan pembukuan akan berdampak pada kesalahan beruntun dalam perhitungan saldo buku. Yang harus dilakukan apabila terjadi kesalahan pembukuan: 1.
Membuat Berita Acara Kesalahan Pembukuan yang diketahui KPA/PPK dan Bendahara
2.
Melakukan pembukuan sesuai tanggal Berita Acara Kesalahan Pembukuan sebagai dokumen sumber dengan ketentuan sebagai berikut:
3.
•
Dibukukan reversal/kebalikan dari pembukuan yang salah
•
Dibukukan menurut yang seharusnya
Melampirkan Berita Acara Kesalahan Pembukuan, fotocopy transaksi yang salah dibukukan, dan fotokopi pembukuan yang salah (lembaran BKU dan Buku Pembantu berkenaan) dalam bagian yang tidak terpisahkan dari LPJ
Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan Satker Setiap bulan satker wajib melakukan rekonsiliasi data melalui aplikasi SAKPA ke KPPN paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Satuan Kerja wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tingkat SatuanKerja/Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setiap bulan setelah melakukan rekonsiliasi data antara SAU (Kuasa BUN/KPPN) dan SAI (Satker). Dokumen Lampiran Laporan Keuangan tingkat Satuan Kerja: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Neraca (dari aplikasi SAKPA dan SIMAK-BMN pada posisi saldo BMN yang sudah sama per tanggal terakhir bulan berkenaan) Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Laporan Akrual (per semester jika ada) Berita Acara Rekonsiliasi antara SAU dan SAI Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampirannya Register pengiriman bulan berkenaan dari aplikasi SAKPA
19
Prosedur Pembukaan Rekening Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Sesuai PMK No. 57/PMK.05/2007, setiap rekening pemerintah harus mendapat persetujuan dari Bendahara Umum Negara/KPPN sebagai Kuasa BUN. Untuk mendapat persetujuan tersebut, satker harus mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening ke KPPN dengan melampirkan: 1.
Surat Permohonan Persetujuan Pembukaaan Rekening
2.
Fotocopy DIPA
3.
Surat Pernyataan Penggunaan Rekening.
4.
Laporan Penutupan Rekening dari Bank (jika memliliki rekening pemerintah sebelumnya)
Pengajuan persetujuan cukup SEKALI saja dilakukan selama rekening tersebut masih digunakan, dan dilaporkan setiap semester. Satker wajib mengajukan Laporan Pembukaan Rekening kepada KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah rekening dibuka. Setiap penutupan rekening pemerintah juga WAJIB dilaporkan kepada KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah.
INGAT! Tanpa Surat Persetujuan KPPN, Rekening Bendahara TIDAK SAH! Penamaan Rekening Pemerintah sesuai Per-35/PB/2007 HARUS diseragamkan menjadi: “Bendahara Pengeluaran Kantor (nama satker)” dan “Bendahara Penerimaan Kantor (nama satker)”
Tahukah Kamu? Buat yang suka Facebook-an, bisa gabung dengan pengelola keuangan satker dari seluruh Indonesia di grup “Forum komunikasi pengelola aplikasi SAP” dan grup “komunitas SAI”. Selain bisa tukar informasi, disana teman2 juga bisa share mengenai masalah yang dihadapi. Dan kalo buka facebook jangan lupa juga add FB “KPPN Manna” ya :D 20
Perpajakan Bendahara Contoh Kasus: •
Kita membeli komputer seharga 11 juta
•
Berapa Pajak yang harus dipotong/dipungut?
•
Berapa nilai bersih pada SPM? Rumus Menghitung DPP:
Jawab: Langkah pertama yang harus dilakukan adalah pastikan dengan rekanan apakah harga beli (kuitansi) sudah termasuk PPN atau belum. Pada umumnya harga beli sudah termasuk PPN. Maka untuk mencari Dasar Pengenaan Pajak dapat menggunakan rumus seperti di atas. Perhitungannya sebagai berikut: 21
•
DPP = 100/110 x Rp 11.000.000 = Rp 10.000.000
•
PPh pasal 22 yang dikenakan = Rp 10.000.000 X 1,5% = Rp 150.000
•
PPN yang dikenakan = Rp 10.000.000 x 10% = Rp 1.000.000
•
Nilai yang tertera di SPM adalah senilai: • Pengeluaran 532111 = Rp 11.000.000 (senilai kuitansi) • Potongan 411211 = Rp 1.000.000 • Potongan 411122 = Rp 150.000 • Nilai bersih SPM = Rp 9.850.000
Daftar Dasar Pegenaan Pajak yang Dipotong/Dipungut Bendahara:
Jenis Barang/ Jasa
Jumlah Pembelian
Barang persediaan, seperti ATK, dll Peralatan dan Mesin
22
Tarif Pajak PPN
PPh
>1.000.000 s.d 2.000.000
411211=10%
-
>2.000.000
411211 = 10%
411122 = 1,5% X DPP
>1.000.000 s.d 2.000.000
411211 = 10%
-
>2.000.000
411211 = 10%
411122 = 1,5% X DPP Memiliki klasifikasi usaha
411128 = 2%
Pembangunan/ Rehab Gedung/ Jasa Pelaksanaan Konstruksi (dana BOS dan non BOS)
Senilai kontrak fisik
Upah tukang
Di atas PTKP
-
411124 = 2% x Jumlah Bruto
Konsumsi
Hanya jasa catering
-
411124 = 2% x jumlah bruto
411211 = 10% Tidak memiliki klasifikasi usaha
411128 = 3% 411128 = 4%
Jenis Barang/ Jasa
Jumlah Pembelian
Belanja buku pelajaran dengan dana BOS
Tarif Pajak PPN
PPh
Nilai berapapun tidak dikenakan pajak
Belanja barang selain buku dan konstruksi dengan dana BOS
>1.000.000
411211 =10%
-
Sewa tanah dan bangunan
Nilai berapapun
-
411128 = 10%
Sewa selain tanah dan bangunan
Nilai berapapun
-
411124 = 2%
Jasa Pengawasan dan Perencanaan Konstruksi (dana BOS dan non BOS)
Senilai kontrak
411211 = 10%
Memiliki klasifikasi usaha
411128 = 4%
Tidak memiliki klasifikasi usaha
411128 = 6%
SSBP dan SSPB SSBP digunakan untuk menyetor pendapatan negara selain pajak ke kas negara. Akun yang digunakan pada umumnya adalah 42xxxx. SSPB digunakan untuk menyetor pengembalian atas kelebihan penggunaan/ realisasi anggaran tahun berjalan. Atau dengan kata lain digunakan untuk menyetor kelebihan pencairan dana yang kita lakukan. Akun yang digunakan sama dengan akun pada saat realisasi anggaran. Pengisian formulir SSPB harus menggunakan data lengkap dengan fungsi, subfungsi, kegiatan, program, dan output yang sama saat realisasi. 23
PENTING! Pengembalian sisa UP tahun berjalan menggunakan formulir SSBP dengan akun 815111 (RM) atau akun 815113 (PNBP). Sedangkan sisa UP TAYL menggunakan formulir SSBP dengan akun 815114 (Pengembalian UP TAYL) Pengembalian Belanja yang telah melewati tahun anggaran maka pengembalian itu berubah menjadi pendapatan sehingga penyetoran dilakukan dengan menggunakan SSBP. Contoh: Kelebihan uang makan TA 2010 disetor menggunakan akun 423911 (Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL) menggunakan formulir SSBP.
Konfirmasi Surat Setoran Konfirmasi atas surat setoran (SSP, SSBP, SSPB) yang telah dibayarkan satker/ bendahara/penyetor/wajib pajak dapat diajukan ke Seksi Bank KPPN Manna dengan menyertakan: 1.
ADK Konfirmasi melalui Aplikasi Konfirmasi Penerimaan
2.
Daftar Surat Setoran yang dikonfirmasi
ADK dapat diantarkan langsung ke KPPN atau dapat juga dikirim melalui email ke
[email protected] Ralat Surat Setoran Satker dapat mengajukan permohonan ralat kepada KPPN Manna atas setoran (SSBP/SSPB) yang telah disetor melalui Bank Persepsi mitra kerja KPPN Manna. Syarat pengajuan ralat surat setoran antara lain:
24
1.
Surat Permohonan Ralat Setoran
2.
Copy bukti setor (SSBP/SSPB) disertai BPN
3.
Surat Pertanggungjawaban Mutlak a.n KPA
4.
Daftar Rincian Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara
Tentang Retur Untuk menghindari terjadinya Retur, setiap pengajuan SPM dengan daftar terlampir ataupun pihak ketiga, agar dicocokkan dengan fotocopy buku tabungan/rekening koran yang telah dilegalisir oleh pihak bank bersangkutan dan dipastikan masih aktif. Data yang perlu dicocokkan adalah: 1.
Nama Penerima
2.
Nomor Rekening
3.
Nama Bank Penerima Lengkap
Atas SP2D yang telah diretur oleh bank, satker dapat melakukan perbaikan data rekening ke KPPN paling lambat tujuh hari kerja sejak diterimanya surat retur dari KPPN dengan mengajukan: 1.
Surat Permohonan Ralat Rekening Satker
2.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
Revisi DIPA Kewenangan dalam revisi DIPA 1.
Kantor Pusat Ditjen Anggaran : penambahan/pengurangan jumlah pagu DIPA, pembukaan blokir
2.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu : pergeseran kegiatan, output, dan penambahan akun.
3.
KPA Satuan Kerja terkait : pergeseran akun/POK dalam satu kegiatan yang sama.
Tahukah Kamu? Tahukah kamu bahwa salah satu tim pembuat Aplikasi GPP dan Aplikasi PINPPSPM dulunya pernah bekerja di KPPN Manna? 25
Ketentuan Tambahan
26
KEGIATAN
BATAS WAKTU PENYAMPAIAN
SANKSI KETERLAMBATAN
Penyampaian ADK Kontrak ke KPPN
5 hari setelah kontrak ditandatangani
Teguran lisan
Pertanggungjawaban TUP
Maksimal 1 bulan sejak SP2D TUP terbit
Surat Teguran dari KPPN
Rencana Penarikan Dana
5 hari sebelum tanggal pengajuan SPM
Penundaan pencairan SPM
Ralat Rekening Retur
7 hari kerja setelah tanggal surat retur dari KPPN
Sampai akhir tahun belum selesai akan disetor ke Kas Negara
Rekonsiliasi SAI dan Penyampaian LPJ
Setiap tanggal 10 bulan berikutnya
Penundaan pencairan SPM LSBendahara dan SPM UP/GUP/TUP
Laporan Pembukaan Rekening
5 hari kerja setelah tanggal pembukaan rekening
Rekening yang tidak dilaporkan akan ditutup/dibekukan oleh KPPN
Frequently Asked Questions Pertanyaan yang sering ditanyakan
Aplikasi RKAKL
FAQ
Q: Bagaimana cara merestore ADK DIPA dan RKAKL Online? A: Kemungkinan besar ada kesalahan saat proses restorenya, coba ikuti langkah berikut: 1. Pastikan aplikasi RKAKL sudah terinstall yang paling update. Pastikan juga ADK DIPA online juga yang paling update revisi terakhir. 2. Masuk ke aplikasi RKAKL dengan user: dipa pass: dipa atau user: rkakl pass: rkakl 3. Ke Menu Utility > Restore Data RKAKL 4. Klik kotak kecil, lalu pilh folder ADK RKAKL Online yang sudah didownload. Centang pada pilhan adk nya. Lalu Klik Proses, tunggu sampai proses restore selesai 5. Masih di Aplikasi RKAKL DIPA 14, masuk ke menu RKAKL 2014. Klik Monitoring Digital Stamp, seharusnya sekarang sudah sama antara PDF dengan ADK DIPA nya. Semoga berhasil! :) Q: Bagaimana cara melakukan revisi POK pada Aplikasi RKAKL? A: Revisi POK dapat dilakukan melalui menu Form Belanja pada Aplikasi RKAKL, berikut langkah mudah untuk Revisi POK: 1. Buka Aplikasi RKAKL DIPA 2014, dengan user: dipa pass: dipa 2. Masuk ke Menu RKAKL 2014 , Klik Form Belanja 3. Maka akan muncul Form Pilihan Output. Silakan isikan kode satker Anda kemudian muncul pilihan output, silakan centang pada output yang akan diubah. Lalu klik OK
27
4. Misal di satker kita pagu belanja untuk keperluan telepon (akun 522112) merasa terlalu besar, dan kita ingin menggeser ke keperluan belanja listrik (akun 522111) yang dirasa pagu anggarannya masih kurang. 5. Sekarang di Form RUH Belanja Cari akun 522112 (belanja keperluan telepon)
6. Kemudian klik kanan pada nilai pagunya, misalnya dilihat dari contoh diatas nilai anggaran Belanja Telepon 26.000.000, maka klik kanan > ubah.
7. Setelah klik ubah, maka akan muncul form:
8. Silakan ubah harga satuannya, misalnya dari 26.000.000 akan kita turunkan pagu telepon nya menjadi 20.000.000. Lalu Klik OK 9. Kemudian sisa anggaran yang kita kurangkan dari belanja Telepon, akan kita Tambahkan ke Keperluan Belanja Listrik (akun 522111) 10. Maka seperti langkah yang sebelumnya, kita klik kanan nilai anggaran keperluan listrik (522111) > pilih ubah. 11. Misalkan nilai anggaran listrik yang sebelumnya 75.000.000, maka akan kita tambahkan 6.000.000 (hasil pengurangan anggaran belanja telepon). Jadi isikan pada harga satuan senilai 81.000.000. 12. Tampilan Form RUH Belanja setelan kita lakukan revisi POK tadi, akan menjadi seperti ini: 28
13. Jangan lupa klik simpan > klik logo/gambar disket di kanan atas. 14. Lakukan Validasi Data Setelah Melakukan Revisi POK Pada Menu RKAKL 2014 > pilih dan klik Validasi Data 15. Setelah itu akan muncul Form Validasi Data, silakan isikan Kementerian, Unit dan Satker. Setelah itu klik Proses
16. Pastikan Data Hasil Revisi POK Valid, dan jika sudah valid maka akan muncul notif > Data Valid Proses Revisi POK dan Validasi Data Revisi POK sudah selesai kita lakukan, Semoga dapat membantu :) Q: Bagaimana cara transfer ADK Revisi POK ke dalam Aplikasi SPM? A: Trasfer ADK Revisi POK dapat dilakukan dengan menu Kirim Data Hasil Validasi, berikut langkah mudahnya: 1. Buka Aplikasi RKAKL DIPA 2014, dengan user: dipa pass: dipa 2. Pilih menu Utility > Kirim Data Hasil Validasi 3. Lalu akan muncul Form, silakan pilh Referensi satkernya, kemudian centang satker.
29
4. Klik Proses, maka akan terbentuk file ADK Revisi POK di direktory default di drive C>BK_RKAKL_2014. File ADK yang terbentuk otomatis akan bernama misal dengan nama: “d01_01508_00_648872_2.14” 5. PENTING! Karena mungkin belum sinkronnya Aplikasi SPM dengan RKAKL DIPA, maka file ADK revisi POK yang terbentuk, ketika kita transfer ke Aplikasi SPM tidak akan terbaca oleh Aplikasi SPM. Solusi nya adalah dengan merename file ektensi ADK tersebut menjadi “d01_01508_00_648872_2.14XX” 6. XX > isikan dengan history revisi DIPA di Aplikasi SPM. Jika belum melakukan Revisi berarti isikan 00, atau jika misal dipa sudah revisi 1 maka isikan 01 , dan begitu seterusnya. Sampai langkah ini ADK Revisi POK sudah siap kita transfer Ke Aplikasi SPM. 7. Buka Aplikasi SPM dengan level user admin. Pilih Menu Pagu > pilih Transfer Pagu dan Revisi Pagu, akan muncul Form Tranfer ADK Pagu. 8. Klik directory Folder, Kemudian Pilih letak folder ADK Revisi POK yang sudah dibentuk, defaultnya ada di C > BK_RKAKL_2014, Klik Select. 9. Kemudian Klik tombol Next berupa panah ke kanan berwarna hijau. Maka akan menuju Form berikut: 30
10. Pilih/centang ADK yang akan ditransfer dan isikan Kode Barcode DIPA nya Kode Barcode bisa dilihat di Aplikasi RKAKL > Menu RKAKL 2014 > Monitoring Digital Stamp. Setelah itu Klik tombol Next Kemudian menuju Form berikutnya, klik saja tombol Next lagi, tanpa perlu edit data.
11. Tunggu Sampai proses restore ADK Revisi POK selesai, Maka akan tampil notifikasinya. Klik OK 12. Untuk memastikan bahwa ADK Revisi POK yang kita transfer ke Aplikasi SPM sudah benar, silakan temen-temen satker masuk ke Menu Pagu > tayang Pagu. Cek ke akun belanja yang sudah diubah/direvisi apakah nilai pagunya sudah berubah sesuai revisi POK yang telah dilakukan. Q: Akan input Revisi DIPA/POK di aplikasi SPM, tetapi muncul notifikasi “kode barcode dan ADK tidak sama, transaksi tidak bisa dilanjutkan” A: Solusi yang dapat dilakukan adalah: 1. Pastikan aplikasi RKAKL yang digunakan sudah versi terbaru (Silahkan cek di web www.anggaran.depkeu.go.id) 31
2. Masalah ini biasanya timbul karena konfigurasi tiap program tidak sama antara programmer dan user. 3. Buka folder C:/RKAKL2014 dan cari file ‘hasher.app’ kemudian copykan ke folder C:/AplikasiSPM2014.
4. Kalau belum berhasil juga, coba install di PC/Laptop yang lain aplikasi RKAKL versi terbaru. Lakukan restore data RKAKL pada aplikasi RKAKL dan transfer pagu ke aplikasi SPM sama seperti tadi. Selamat mencoba :)
Aplikasi GPP Q: Saat akan mencetak kartu gaji pegawai, kok data gaji tidak muncul pada kartu gaji yang dicetak? A: Kemungkinan besar data gaji belum dilakukan load master. Untuk mengeceknya, lakukan langkah berikut: 1. 2.
Untuk melihat apakah data gaji tersebut sudah di load master bisa melalui menu Monitoring > Monitoring Gaji Belum Load Untuk load master data gaji bisa melalui menu Utilitas > Load Master
Q: Pada saat perhitungan gaji induk, didapat jumlah potongan PPh ternyata jauh lebih besar daripada potongan PPh biasanya, kenapa ya? A: Potongan PPh yang terlalu tinggi salah satunya disebabkan oleh adanya data ganda pada aplikasi GPP. Untuk mengatasinya, gunakan menu perbaikan data ganda yang dapat diakses melalui menu Utilitas > Perbaikan Data Ganda. Q: Terdapat salah satu pegawai yang tiba tiba hilang, padahal pegawai tersebut belum pindah. A: Hal ini mungkin terjadi karena pegawai tersebut dirubah kedudukan nya ke posisi nonaktif, masuk ke aplikasi GPP, menu Pegawai > Daftar Pegawai Non Aktif, cek apakah pegawai yang hilang berada di sana, kemudian ubah kedudukan pegawai ke kondisi aktif. 32
Aplikasi SPM Q: Saat akan mencatat SPM di aplikasi SPM, kok data SPP yang telah dibuat tidak ada? A: Hal ini sering sekali terjadi, dan solusi sederhana yang bisa dilakukan antara lain cek apakah SPP yang telah dibuat tersebut sudah dicetak pada menu cetak SPP dan pastikan lagi tanggal SPP sudah benar. Q: Nama Bendahara Pengeluaran tidak muncul di pilihan supplier ketika akan membuat SPP di aplikasi SPP A: Pada saat membuat supplier, untuk bendahara pengeluaran pastikan tipe suppliernya adalah ‘01’ satker, bila bukan maka solusinya rekam ulang (hapus yang lama) data bendahara pengeluaran dengan tipe supplier ‘01’. Q: Aplikasi SPM tidak dapat login dan muncul pesan error ‘Tidak dapat terkoneksi dengan database’, gimana nih? A: Biasanya, terjadi masalah pada mysql connector dari aplikasi SPM, untuk mengatasinya, lakukan langkah-langkah berikut: 1. Cari file ‘mysql-connector-odbc-5.1.8-win32.msi’ di C:/aplikasispm2014
2. Klik 2 kali (double click) file tersebut kemudian akan muncul layar instalasi mysql connector, klik Next pada layar pertama. 3. Pilih Modify kemudian klik Next.
33
4. Kemudian pada layar selanjutnya, klik pada tulisan MySQL Connector/ODBC 5.1.8 32 bit, dan pilih this feature will be installed on local hard drive dan klik Next.
5. Kemudian pilih Install dan tekan Finish. 6. Kalau langkah diatas tidak berhasil, coba unistall dahulu dengan memilih remove pada layar yang muncul pertama saat membuka file ‘mysqlconnector-odbc-5.1.8-win32.msi’. Setelah selesai, buka lagi file tersebut untuk menginstall kembali. Semoga berhasil :) Q: Mau merubah/membatalkan SPM yang sudah dibuat, tapi ketika dicari SPM tersebut tidak ditemukan, kemana? A: Salah satu penyebab SPM yang sudah dibuat tetapi ketika ingin merubah atau membatalkan SPM tersebut, data SPM tersebut tidak ditemukan adalah data SPM sudah di load, coba lakukan unload lagi terhadap data SPM tersebut. Kesalahan-kesalahan umum perekaman data kontrak pada aplikasi SPM 1. Data supplier tidak muncul pada ADK Kontrak dikarenakan kesalahan perekaman kode bendahara. Lakukan perekaman referensi bendahara/ supplier melalui pada aplikasi SPM dengan level user Admin menu Referensi I -> Bendahara/Supplier -> Pilih kode tipe supplier 02 (Penyedia barang jasa) 2. Realisasi tidak muncul saat pencetakan karwas kontrak. Bisa disebabkan karena SPP yang direkam belum dibebankan pada kontrak yang dimaksud. Ubah ulang SPP, lalu pilih Kontraktual, pilih nomor urut kontrak dan 34
tahapannya (pada menu R/U/H SPP). Jangan salah memilih tahapan! Kesalahan dalam pemilihan Tahapan mengharuskan kita untuk menghapus SPP dan merekamnya dari awal (SPP tidak dapat diubah). 3. Belum melakukan pembebanan pagu kontrak.
Pada data kontrak yang akan/ telah direkam, Masukkan angka sebesar pagu yang dikontrakkan, kemudian Klik pada Kotak kecil warna biru tua di sebelah kanan kolom pagu kontrak untuk menginput Pagu Kontrak.
Pilih pada kegiatan, output, dan akun mana akan dibebankan kontrak tersebut. Kemudian isi sesuai dengan Nilai Kontrak pada kolom yang berwarna ungu. Klik Simpan dan pastikan muncul kotak informasi yang bertuliskan pagu kontrak berhasil disimpan. Kesalahan saat input nilai Pagu Kontrak akan membuat Pagu DIPA Anda terpotong untuk kontrak dengan jumlah yang tidak sesuai, sehingga mengakibatkan kesalahan realisasi dan dapat menimbulkan Pagu Minus. Untuk memastikan kembali, pada saat cetak Karwas Kontrak, cek kolom Pagu Kontrak Nilai pada kolom Pagu Kontrak harus sama dengan kolom Nilai Kontrak. Q: Kok Realisasi tidak berubah setelah melakukan perubahan SPP? A: Setiap selesai menghapus/mengubah SPP dan menghapus/mengubah Data Kontrak, gunakan menu Utility > Perbaikan Pagu Kontrak. 4. Kesalahan perekaman pada tahapan kontrak. Beberapa hal yang penting diperhatikan ketika akan melakukan perekaman tahapan kontrak, yaitu: • Di dalam kontrak harus mencantumkan tahapan pembayaran (termasuk apakah ada Uang Muka dan/atau Retensi). • Uang Muka dan Retensi termasuk dalam tahapan kontrak. • Perekaman persentase tahapan kontrak pada Aplikasi SPM harus dengan sistem Akumulasi. • Tahapan terakhir kontrak (bukan Retensi) harus terisi 100%.
35
Contoh Kasus: Kontrak PT. X dengan Satker Y senilai Rp. 499.000.000,- dibuat 4x termin pembayaran dengan perincian sebagai berikut : Uang Muka : 30% Prestasi Fisik : 2x (70% ; 30%) Retensi : 5% Q: Bagaimana perekaman Detil Rincian dan Realisasi-nya pada Aplikasi SPM? Banyaknya Tahapan : 4, Uang Muka : 30%, Retensi : 5%, Pembayaran I : 70% Pembayaran II : 70% + 30% = 100%. Maka detil rincian dan realisasi direkam kurang lebih seperti pada gambar berikut:
Tahukah Kamu? Tahun ini (2014) adalah tahun dimana SPAN akan diimplementasikan total secara bertahap di seluruh Indonesia dan selanjutnya SAKTI akan menyusul mulai 2015. 36
Aplikasi PIN PPSPM Q: Terjadi error saat akan meng-inject ADK SPM, muncul form seperti gambar di bawah. Jika tekan OK/Cancel, maka akan terjadi error dan muncul pesan “Buka File SPM Gagal”. Gimana nih?
A: Setelah muncul form permintaan file ‘vfpcompression.fll’, Anda bisa mengambil/memilih file tersebut dari drive C://Aplikasi SPM2014. Kemudian klik OK, dan lanjutkan proses validasi barcode.
37
Aplikasi SAKPA Q: Aplikasi sudah diupdate sampai update referensi SAKPA 14.0.1 yang terakhir, tetapi untuk akun PFK yang baru pada potongan gaji, tidak muncul kode BA-Eselonnya. A: Anda harus menginput akun PFK secara manual, begini caranya: 1. Login ke SAKPA, pilih menu Tabel Referensi > Daftar BA Penerima potongan/ setoran 2. Klik Tambah, maka akan muncul tampilan seperti ini:
3. Masukkan: BA-Es1 : 99999, Akun : 811131, Jenis Pendapatan : PFK. Uraian MAP : Penerimaan setoran/potongan 2% Jaminan Kesehatan / BPJS Kesehatan. Lalu klik Simpan. 4. Lakukan perekaman data dengan langkah yang sama untuk akun PFK lainnya. Setelah semua selesai direkam, maka Dept Unit otomatis akan muncul saat pengisian potongan PFK pada SPM. Selamat mencoba :) Q: Neraca SIMAK-BMN dan Neraca SAKPA kok beda posisi saldo akhir bulan? A: Pastikan Anda telah melakukan semua langkah-langkah berikut: 1. Lakukan pengiriman data secara berkala dan setiap terdapat transaksi aset tetap dan persediaan pada aplikasi SIMAK-BMN melalui menu Utility -> Pengiriman Aset ke UAKPA -> Pilih bulan dan lokasi lalu Kirim. 38
2. Terima data aset dari Aplikasi SIMAK-BMN melalui aplikasi SAKPA pada menu Utility -> Penerimaan Aset dari UAKPB -> Pilih bulan, lokasi file lalu Terima.
3. Lakukan posting kembali melalui menu Proses -> Posting. 4. Cetak kembali neraca SIMAK-BMN dan neraca SAKPA. Q: Bagaimana tips praktis untuk mengetahui kebenaran pembukuan pada LPJ Bendahara Pengeluaran? A: Lakukan pengecekan pada halaman depan LPJ seperti gambar berikut: Provinsi/Kab/Kota
: 26.02 . Manna
Satuan Kerja
: 308014. Pengadilan Agama Manna
Alamat dan Telp
: Jln.Raya Padang Panjang Bengkulu Selatan Telp. (0739) 22004
I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp.
12,653,400
dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 073/14 Jenis Buku Pembantu 1
Saldo Awal
Penambahan
3
2
4
Pengurangan
Saldo Akhir
5
6
A.
BP.Kas, BPP, dan UM Perjadin
-
118,841,625
106,188,225
12,653,400
1
BP Kas (Tunai dan Bank)
-
118,841,625
106,188,225
12,653,400
2
BP UM Perjadin
-
-
-
3
BP BPP (Kas pada BPP)
-
-
-
B.
BP selain Kas, BPP, dan UM Perjadin
Harus sama dengan saldo akhir bulan sebelumnya -
81,842,990
67,245,279
12,653,400
1
BP UP*)
-
49,999,999
37,346,599
12,653,400
2
BP LS-Bendahara
-
-
-
-
3
BP Pajak
-
1,944,311
-
4
BP LS lain-lain
-
29,898,680
29,898,680
*)
Jumlah pengurangan sudah termasuk Kuitansi UP yang belum di SPM kan sebesar Rp.
12,346,600
Harus bulat
II. Keadaan Kas pada akhir Bulan Pelaporan 1
Uang Tunai di Brankas
Rp.
153,400
2
Uang di Rekening Bank
Rp.
12,500,000
3
Jumlah Kas
Rp.
12,653,400
Harus sama dengan saldo akhir pada rekening koran
III. Selisih kas Rp.
12,653,400
2
Jumlah kas
Rp.
12,653,400
3
1
Selisih Kas
Saldo Akhir BP Kas
Rp.
-
IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA 1
Saldo UP
Rp.
12,653,400
2
Kuitansi UP
Rp.
12,346,600
3
Jumlah UP
Rp.
25,000,000
4
Saldo UP menurut UAKPA
Rp.
25,000,000
5
Selisih Pembukuan UP
Rp.
-
Harus sama dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca SAKPA
V. Penjelasan selisih kas dan/ atau selisih pembukuan UP (apabila ada) : 1
-
2
-
Tapi tentu saja, kebenaran data halaman depan tetap harus disertai pembukuan yang benar pada Buku Kas Umum dan Buku Pembantu lainnya ya. 39
Tips-tips yang perlu diperhatikan untuk menjaga validitas dan keamanan data 1. Selalu gunakan aplikasi versi yang terbaru. Lakukan update secara berurutan dan sesuai petunjuk yang disertakan. 2. Lakukan penginputan data dengan benar, sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai dokumen sumber. 3. Lakukan backup secara berkala (mingguan/bulanan/setelah melakukan transaksi) dan setiap sebelum melakukan update aplikasi. 4. Jangan membuka/mendownload file yang mencurigakan/mengandung virus/spyware. 5. Gunakan antivirus! Seringkali aplikasi dan update-nya akan terdeteksi sebagai virus oleh beberapa antivirus, untuk itu non-aktifkan terlebih dahulu antivirus sebelum melakukan install/update. Jangan lupa aktifkan kembali setelah update selesai ya! 6. Selalu scan media penyimpan data (flashdsik) Anda setiap sebelum dan setelah mentransfer/menerima ADK 7. Gunakan komputer/laptop yang diproteksi oleh password.
Perhatian! Apabila Anda masih memiliki kendala terkait Aplikasi-Aplikasi Satker, silakan menghubungi Costumer Service KPPN Manna. 40
Hal-hal yang perlu teman teman ketahui tentang sesuatu yang mungkin teman teman belum tahu tentang KPPN Manna 1. Jam buka layanan KPPN Manna dimulai pukul 08.00 pagi dan diakhiri pukul 15.00 sore 2. KPPN Manna tetap melayani ketika jam istirahat siang (kecuali hari Jumat) 3. Untuk mengambil SP2D, satker harus membawa tanda terima SPM dan KIPS 4. Hanya pemilik KIPS yang dapat mengajukan SPM 5. Penyelesaian SPM LS non belanja pegawai adalah 1 jam, jadi setelah 1 jam semenjak ADK diterima, teman teman semua sudah dapat mengambil SP2D atas SPM tersebut 6. KPPN Manna memilik 1 loket LPJ dan rekonsiliasi, 2 loket penerimaan SPM, serta 1 loket pengambilan SP2D dan penerimaan surat 7. Sangat dianjurkan kepada teman teman yang akan mengajukan SPM ataupun melakukan rekonsiliasi agar melakukan scanning flashdisk terhadap virus di tempat yang telah disediakan 8. Bagi teman teman satker yang tidak memiliki nomor antrian tidak akan dilayani oleh petugas front office KPPN Manna 9. Demi keamanan, harap teman teman yang membawa kendaraan untuk parkir di tempat yang telah ditentukan dan meletakkan helm di loker yang telah disediakan 10. Layanan KPPN bebas biaya dan gratifikasi 11. Dianjurkan kepada teman teman satker yang akan ke KPPN Manna, untuk berpakaian sopan dan rapi (berkemeja dan bersepatu) 12. KPPN Manna menyediakan form SSPB dan SSBP pada tempat yang telah disediakan 13. Informasi mengenai KPPN Manna dapat teman teman ketahui pada website KPPN Manna yaitu www.kppn-manna.net 14. Untuk yang suka berjejaring sosial dapat berteman dengan KPPN Manna pada akun FB KPPN Manna
41
menjadi bendahara itu mudah, selama . . 1. saya selalu menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku 2. saya tekun dan rajin mencatat setiap transaksi 3. ikhlas menjalani dan meyakini bahwa pekerjaan ini adalah ibadah
42
Saya Bendahara dan saya bangga!
Quiz KPPN Manna Sambil iseng iseng kamu dapat mencoba mengisi teka teki silang dibawah ini, sekalian mencari tahu seberapa kenal teman teman dengan KPPN Manna dan dunia bendahara. Silahkan jawab Quiz dibawah kemudian kumpulkan ke KPPN Manna atau bisa dikirim melalui email
[email protected], ditunggu paling lama 2 bulan setelah buku ini dibagikan. Tersedia 3 hadiah sangat menarik bagi teman teman yang beruntung. Jangan sampai kelewatan kesemptatan berharga ini! :D
43
Mendatar: 3. Kata akhir dari nama kepala KPPN Manna 5. Surat Perintah Membayar 7. Bulan lahirnya uang Republik Indonesia 9. Aplikasi Perencanaan Kas 12. Potongan pihak ketiga 14. Kata pertama nama jalan pada alamat KPPN Manna 15. Sudah jadi SP2D tetapi uang nya tidak masuk ke rekening 16. Database aplikasi SPM 19. Seluma manna kaur 21. Sebelum bernama KPPN 22. Lapangan tempat kantor pusat Kementerian Keuangan berada 24. Bungka khas Bengkulu 25. Kata pertama jumlah satker Kppn Manna 26. Aplikasi untuk merubah, merekam, menghapus user Aplikasi SPM 28. Salah satu jenis potongan pada SPM 29. BA 025
Menurun: 1. Kode yang di-inject-kan pada setiap SPM 2. Salah satu bank operasional KPPN Manna yang melayani penyetoran pajak 4. Surat Setoran Pajak 5. Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran 6. Memperbaiki data yang sudah ada sebelumnya 8. Proses penyamaan data 10. INTEGRITAS (tulis ulang) 11. Poin terakhir nilai nilai kementerian keuangan 13. Belanja akun 51 17. (Dibalik) Satuan Kerja 18. Yang harus dilakukan apabila ingin merubah DIPA 20. Jumlah digit angka pada nomor SP2D 22. Warna seragam pegawai KPPN Manna pada hari senin 23. Kartu yang harus dibawa saat mengantar SPM 27. Salah satu Front Office di KPPN Manna
44
