TANGGUNG JAWAB PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT TERKAIT DENGAN KREDIT YANG DIPEROLEHNYA PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI Oleh Komang Satria Wibawa Putra Desak Putu Dewi Kasih Ida Bagus Putra Atmadja Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana ABSTRAK Terciptanya hubungan hukum yang timbul dari perjanjian kredit antara pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut PNS dengan pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dapat menimbulkan suatu permasalahan di kemudian hari apabila PNS tersebut diberhentikan dengan tidak hormat. Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu : Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit terhadap PNS pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali? Dan Bagaimanakah tanggung jawab PNS yang diberhentikan dengan tidak hormat terkait dengan kredit yang diperolehnya pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali? Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari penulisan ini adalah bahwa pelaksanaan pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sudah sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/6/DPNP Perihal : Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar dan pertanggungjawaban pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan tidak hormat tehadap kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, akan ditanggung oleh pihak PT. Asuransi yang berkewajiban menanggung permasalahan kredit tersebut sesuai dengan pejanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Namun pertanggungjawaban baru dapat terlaksana apabila pihak bank mengirimkan permohonan (klaim) kepada pihak PT. Asuransi.. Kata kunci: Tanggung Jawab, Pegawai Negeri Sipil, Diberhentikan, Perjanjian Kredit ABSTRACT The creation of the legal relationships arising from a credit agreement between civil servants, hereinafter referred to civil servants with the PT. Bank Pembangunan Daerah Bali could pose a problem in the future if the civil servants dishonorably discharged. The problems faced are: How is the implementation of the provision of credit to civil servants in PT. Bank Pembangunan Daerah Bali? And How is the responsibility of civil servants dishonorably discharged relating to loans obtained on PT. Bank Pembangunan Daerah Bali? This writing method empirical legal research, using the approach of the facts and law approach. The conclusion of this paper is that the implementation of the lending done by. Regional Development Bank Bali was appropriate Bank Indonesia Circular Letter No. 13/6 / DPNP Subject: Guidelines for calculation of Risk Weighted Assets for Credit Risk by Using the Standard Approach and the accountability of civil servants were dismissed with no respect Cosmos credit at PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, will be borne by the PT. Insurance is obliged to
1
bear the credit crunch in accordance with pejanjian agreed upon by the parties. But accountability can only be done when the bank sends a request (claim) to the PT. Insurance.. Keywords: Responsibility, Civil Servants, Dismissed, the Credit Agreement. I. 1.
PENDAHULUAN Latar Belakang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dikatakan sebagai Bank Umum atau yang
dapat diartikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum dalam praktik perbankan disebut juga sebagai bank komersial (commercial bank).1 Terciptanya hubungan hukum yang timbul dari perjanjian kredit antara PNS dengan pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan persyaratan surat keputusan pengangkatan PNS dapat menimbulkan suatu permasalahan di kemudian hari apabila PNS tersebut diberhentikan dengan tidak hormat dan tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Undang-Undang mewajibkan kepada debitur untuk memberikan ganti rugi kepada kreditur sebagaimana terlihat dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.”2 2.
Tujuan Penelitian Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami
pelaksanaan pemberian kredit terhadap pegawai negeri sipil pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali serta untuk mengetahui dan memahami bagaimana tanggung jawab pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan tidak hormat terkait dengan kredit yang diperolehnya pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
1
Zainal Asikin, 2015, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 37. 2 I Gede Raka Ramanda, Anak Agung Ketut Sukranatha, 2016, “Penyelesaian Kredit Macet Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Ulatidana Rahayu Di Kabupaten Gianyar” Kertha Semaya, Vol.04, No.5, Oktober 2016, h. 2, ojs.unud.ac.id, URL: http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/24593/15854 Diakses tanggal 16 Januari 2016, Jam 20:00.
2
II. 1.
ISI MAKALAH Metode Penelitian Dalam penulisan laporan ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu
pendekatan yang didasarkan pada aturan-aturan hukum dalam mengkaji permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan pelaksanaanya dalam masyarakat, dalam hal ini hubungan perjanjian kredit antara PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan PNS. Penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lain.3 Dan untuk penyajiannya dilakukan secara deskriptif analisa yaitu suatu cara analisa data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang ilmiah.4 2.
Hasil dan Pembahasan
2.2.1. Pelaksanaan pemberian kredit terhadap PNS pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Sebagai kreditur, bank adalah lembaga yang salah satu fungsinya memberikan kredit kepada masyarakat. Oleh sebab itu, bank memiliki resiko yang sangat tinggi dalam operasional kegiatan kredit tersebut. Agar tetap stabil dalam divisi kredit tersebut maka bank harus berpedoman pada asas perkreditan yang sehat.5 Menurut Bapak Nyoman Tri Kusuma Atmaja bahwa pelaksanaan pemberian kredit terhadap pegawai negeri sipil dapat dilakukan dengan cara melampirkan syaratsyarat sebagai berikut, yaitu; 1. 2.
Pengisian form permohonan kredit dan dengan plafon 80% dari gaji pegawai negeri sipil tersebut; Surat Kuasa untuk memotong gaji yang tentunya telah ditanda tangan oleh pegawai negeri sipil yang meminjam tersebut, juga ditandatangani oleh bendahara instansi terkait dan kepala kantor/atasan dimana pegawai negeri sipil tersebut berdinas;
3 Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 133. 4 I Putu Agus Sukyantara, I Gusti Ayu Puspawati, 2013, “Implementasi Kredit Tanpa Agunan Dalam Hal Debitur Wanprestasi Pada Pt Bank Overseas Chineese Banking Corporation (Ocbc) Nisp Tbk Cabang Denpasar”, Kertha Semaya, Vol.01 No.05, Juli 2013, h.3, ojs.unud.ac.id, URL: http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6196/4688 Diakses tanggal 16 Januari 2016, Jam 22:00. 5 Ni Wayan Indah Junyanitha, I Nyoman Mudana, 2015, “Pendaftaran Fidusia Dalam Praktek Pemberian Kredit Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Di Batubulan Gianyar”, Kertha Semaya, Vol.03, No.05, September 2015, h.3, ojs.unud.ac.id, URL: http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/15341/10184 Diakses tanggal 16 Januari 2016, Jam 13:00
3
3. 4.
Surat Pernyataan dari kepala kantor/atasan beserta bendaharanya; Surat Kuasa Khusus yang memberikan wewenang kepada Bank Pembangunan Daerah Bali untuk memotong debet gaji pegawai negeri sipil tersebut yang diberikan oleh bendahara instansi terkait sebagai pemberi kuasa; 5. Surat Rekomendasi dari kepala kantor/atasan bahwa pegawai negeri masih/tidak tersangkut cicilan-cicilan Bank/Koperasi; 6. Surat Persetujuan suami/istri apabila sudah menikah; 7. Melampirkan fotokopi KTP suami dan istri rangkap 2; 8. Melampirkan fotokopi kartu keluarga rangkap 2; 9. Melampirkan fotokopi NPWP rangkap 2 (jika pinjaman lebih dari Rp. 50.000.000,-); 10. Melampirkan fotokopi buku tabungan dengan print terbaru 3 bulan terakhir rangkap 2; 11. Untuk pasangan jika diluar PNS menyertakan Surat Keterangan Kerja bagi yang bekerja atau usaha 12. SK PNS 80%, SK PNS 100%, SK Terakhir, Taspen. (Wawancara, Selasa, 25 Oktober 2016, 16:00 WITA) Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dalam memberikan kredit kepada PNS sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/6/DPNP Perihal : Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar.
Walaupun
ada
penambahan-penambahan
persyaratan
yang
bersifat
administratif dalam rangka memperkuat kepercayaan Bank. 2.2.2. Prinsip tanggung jawab PNS yang diberhentikan dengan tidak hormat terkait dengan kredi yang diperolehnya pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut. 1. kesalahan (liability based on fault); 2. praduga selalu bertanggung jawab (presumption of liability); 3. praduga selalu tidak bertanggung jawab (presumption of nonliability); 4. tanggung jawab mutlak (strict liability); 5. pembatasan tanggung jawab (limitation of liability).
6
Menurut ibu Ida Ayu Nyoman Tresna dalam kaitan perjanjian kredit antara bank dengan PNS bahwa terhadap PNS menganut prinsip tanggung jawab mutlak, ini 6
Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, h.
92.
4
disebabkan nasabah harus bertanggung jawab secara penuh terkait dengan perjanjian kreditnya. Apabila ada seorang pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan tidak hormat terkait dengan kredit yang diperolehnya pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Denpasar, oleh karena perjanjian kredit yang tercipta antara pegawai negeri sipil tersebut dengan Bank juga melibatkan pihak ketiga yaitu PT. Asuransi dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pelunasan utang pegawai negeri sipil tersebut atas kegagalan kewajibannya dicover oleh asuransi. Namun pertanggungjawaban tersebut baru dapat terlaksana/terjadi apabila pihak bank sudah mengirimkan permohonan (klaim) kepada pihak asuransi. (Wawancara, Selasa, 25 Oktober 2016, 16:30 WITA) III.
KESIMPULAN Berdasakan uraian pembahasan yang telah dilakukan diatas, maka dapat
disimpulkan: 1.
Pelaksanaan pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sudah sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/6/DPNP Perihal : Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ada kecocokan antara das sollen (apa yang seharusnya dilakukan) dan das sein (apa yang terjadi).
2.
Pertanggungjawaban pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan tidak hormat terkait dengan kredit yang diperolehnya pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, akan ditanggung oleh pihak PT. Asuransi yang berkewajiban menanggung permasalahan kredit tersebut sesuai dengan pejanjian
yang
telah
disepakati
oleh
para
pihak.
Namun
pertanggungjawaban baru dapat terlaksana apabila pihak bank mengirimkan permohonan (klaim) kepada pihak PT. Asuransi. DAFTAR PUSTAKA A. Buku-buku Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Asikin, Zainal 2015, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
5
Tri Siwi Kristiyanti, Celina, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta B. Internet Ramanda, I Gede Raka, Anak Agung Ketut Sukranatha, 2016, “Penyelesaian Kredit Macet Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Ulatidana Rahayu Di Kabupaten Gianyar” Kertha Semaya, Vol.04, No.5, Oktober 2016, h. 2, ojs.unud.ac.id, URL: http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/24593/15854 Diakses tanggal 16 Januari 2016, Jam 20:00. Junyanitha, Ni Wayan Indah, I Nyoman Mudana, 2015, “Pendaftaran Fidusia Dalam Praktek Pemberian Kredit Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Di Batubulan Gianyar”, Kertha Semaya, Vol.03, No.05, September 2015, h.3, ojs.unud.ac.id, URL: http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/15341/10184 Diakses tanggal 16 Januari 2016, Jam 13:00. Sukyantara, I Putu Agus, I Gusti Ayu Puspawati, 2013, “Implementasi Kredit Tanpa Agunan Dalam Hal Debitur Wanprestasi Pada Pt Bank Overseas Chineese Banking Corporation (Ocbc) Nisp Tbk Cabang Denpasar”, Kertha Semaya, Vol.01 No.05, Juli 2013, h.3, ojs.unud.ac.id, URL: http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6196/4688 Diakses tanggal 16 Januari 2016, Jam 22:00. C. Peraturan Perundang-undangan Siregar, Bismar, 2013, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan, Cetakan kedua belas, Sinar Grafika, Jakarta. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/6/DPNP Perihal : Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar.
6
