PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 7 TAHUN 2OI5 TENTANG PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR RIAU,
Menimbang
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan calon Pegawai Negeri sipil dalam memberikan perlu diberikan kesejahteraan p.iepada masyarakat
dalam bentuk tambahan penghasilan yang proporsional; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasil{n kepada Pegawai Negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah; bahwa berdasarkan surat Mentpri Dalam Negeri Nomor 122.74l528OlSJ tanggal 6 Oktober 2oI4 perihal Penugasan Wakil Gubernur Riau Selaku Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Maka wakil Gubernur Riau melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur Riau. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau; Mengingat
undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot 1696); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlI tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OII Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 532a)';
undang-undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 NoLor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a\ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oI4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahrun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OI4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undangundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI5 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor I40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2O1O Tentang Disiplin Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oIo Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2oll tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2OI4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2OI4 tentang Pedoman Penlrusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OI5; 11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2OO8 Nomor 4);
MEMUTUSI(AN
Menetapka
:
:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal
Dalam Peratu l. Daerah ad 2. Pemerin penyele Gubernur 3. Sekretaris 4. Perangkat 5. Ralryat D Satuan 6. Satuan Ke Unit Kerj 7. Riau; 8.
I
Gubernur ini yang dimaksud dengan: Provinsi Riau. Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur ra Pemerintah Daerah. lah Gubernur Riau. aerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau' Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan rah, Dinas, Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau a Perangkat Daerah yarrg selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provisi Riau' adalah Unit Kerja di bawah Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi
Pegawai
Daerah Dipekerja menjalan Pemerinta Calon Pe Negeri Si Eselon Anggaran adalah An Nilai Kine oleh setia Masa kin sampal tambah Hari kine
Provinsi Riau. wai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai 9. Daerah Pemerintah Provinsi Riau. Tingkat Jabatan Struktural. 10. Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 11. an Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau. 12. ia adalah Tingkat atau nilai tampilan kerja menyeluruh yang dicapai PNS dan CPNS. ria adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 13. ngan tanggal 31 dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan penghasilan. a adalah kurun dalam satu han yang berisi jam pelayanan efektif 14. untuk me ksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur. nilai adalah atasan langsung yang menduduki jabatan Struktural 15. Pejabat Kerja Perangkat Daerah. pada Sa anggungjawab adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. 16. Pejabat t7. Hukuma Disiplin adalah hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OLO tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. gawai Negeri Sipil adalah Kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk 18. Disiplin jiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam menaati Peraturan Perundang-undangan danf atau peraturan kedinasan yang apabila tidak di ti atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. L9. Jabatan ngsional keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang ksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetah n dan teknologi di bidang keahliaannya yang tugas utamanya gembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan meliputi senl untu pemecahan masalah dan pemberian pengajaran dengan cara yang slstematl
20
Jabatan atau
f
mensvar pengetahu teknis ya
bidang il
pendidika
ngsional ketrampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknisi -rril.rrg profesiotal ya',,g pelaksanaan tugas dan fungsinya r penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu atau teUitr yang tugas utamanya meliputi pelaksanaan kegiatan operasional di 3 berkaitan dingan penerapan konsep dan metode ; pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat tertentu. BAB II TUJUAN
Pasal 2 n Tambahan Penghasilan Pegawai adalah sebagai berikut : Tujuan Pem n Disiplin dan kinerja PNS dan CPNS; a. Meningka b. Memotivasi PNS dan CPNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinYa;dan c. Meningka n kesejahteraan PNS dan CPNS;
BAB III RUANG LINGKUP DAN BESARAN Pasal 3
(1)
(2) (3) (41
Penghasilan Pegawai dibayarkan berdasarkan: Kerja; i kerja; dan gan objektif lainnya. penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ruf a, diberikan kepada PNS dan CPNS yang dibebani pekerjaan ayat (1) lesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. untuk me penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud Tam (1) huruf b, diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam pada ay melaksan n trrgasnya berada pada lingkungan kerja yarrg memiliki resiko tinggi. penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Tamb a dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan dalam rangka sebagai peningka kesejahteraan umum pegawai.
Tam a. Beban b. Kondi c. Pertim Tam
Pasal 4 (1)
(21
(3)
Tamba atas beba SKPD/Un fungsi S Tam resiko lin Tambah dari
penghasilan berdasarkan beban kerja dihitung berdasarkan bobot kerja SKPD/Unit Kerja dengan mempertimbangkan fungsi umum Kerja, tata hubungan kerja serta durasi penyelesaian tugas dan
D/Unit Kerja.
penghasilan berdasarkan kondisi kerja dihitung berdasarkan bobot ungan pekerjaan SKPD/Unit Kerja. penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diukur tunj angan j abatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(4)
(s)
(1)
(2)
Tambahan dengan diukur da
enghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dihitung op"iti-bangkan aspek peningkatan kesejahteraan pegawai yang i tesaran upah minimum Provinsi Riau dan indeks gaji pokok
pegawai. Indeks gaj okok pegawai sebagaimana dimaksud ayaL (4) merupakan rasio gaji poko tertinggi terhadap g"ji pokok terendah untuk masing-masing nggajian berdasarkan peraturan perundang-undangan' golongan
Pasal 5 Besaran al kasi tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 u uk bulan Januari dan Februari tercantum dalam Lampiran I dan merupaka bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Besaran al kasi tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam rtuk bulan Maret sampai dengan Desember tercantum dalam Pasal 4 Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
(3)
Gubernur Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibayarka terhitung mulai bulan Januari setiap Tahun Anggaran
(1)
Pasal 6 CPNS dibe ikanTambahan Penghasilan Pegawai sebesar SOoh dari besaran nilai dasar men rut golongan.
(2)
Bagi PNS
(3)
(4)
rerah yang bertugas pada Dinas Pendapatan Provinsi Riau yang menerima sentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan SKPD yang menerlma remunerasi diberikan Tambahan Penghasilan PPK-BLU ar 50 o/o dari besaran nilai maksimal yang diberikan. Pegawai Terhadap NS yang sedang menjalankan Tugas Belajar dengan memperoleh iberikan tambahan penghasilan sebesar 50%o dari besaran nilai beasiswa, dasar men rut golongan. Tambahan Penghasilan untuk Pejabat F ungsional Keahlian diatur sebagai
berikut
:
a. b. c. d.
(s)
(2)
Jenjan Jenjan Jenjan Jenjan Tambaha
berikut
a. b. c. d.
Utama disamakan dengan eleson IIIa Gol III; Madya disamakan dengan eselon IIIb; Muda disamakan dengan eselon IV Gol IV; Pertama disamakan dengan non eselon IY la. Penghasilan untuk Pejabat Fungsional Keterampilan diatur sebagai
:
Jenja Jenjan Jenjan Jenjan
Penyelia disamakan dengan non eleson Gol IY la; Pelaksana Lanjutan disamakan dengan non eleson Gol III/c; Pelaksana disamakan dengan non eleson Col III/a; Pelaksana Pemula disamakan densan non eleson Gol II/d.
BAB IV PEMBERIAN DAN PENILAIAN Pasal 7 (1) (2)
S Daerah dan CPNS Daerah dilingkup Pemerintah Provinsi Riau Seluruh diberikan ambahan Penghasilan Pegawai Penerima ambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah PNS Daerahda CPNS Daerah yang namanya tercantum dalam daftar gaji.
Pasal 8
(1)
an Daerah lainnyayangbekerja di SKPD Pemerintah Provinsi Riau PNS Pu dapat dibe ikan tambahan penghasilan dengan ketentuan: a. bersta s dipekerjakan atau diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Riau;
b.
tidak Penda Belanj
(21
PNS pin terdaftar berd bersang Anggaran
(3)
Bagi
PN
vertikal,di Tambah bersum
nerima,honorarium atau tunjanganlain yang sejenis dari Anggaran dan Belanja Negara d,anf atau Anggaran Pendapatan dan Daerah Lain. han dari Provinsi/KabupatenfKota lain yang namanya telah alam gaji dapat menerima Tambahan Penghasilansetelah yang secara nyata melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan surat pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala SKPD yang n, dan anggarannya cukup tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan tuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) berkenaan. Daerah yang dipekerjakan/diperbantukan kepada Instansr rikan tambahan penghasilan dengan ketentuan tidak menerima Penghasilan/Tunjangan Kinerja/Remunerasi atau seJenlsnya yang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 9
(1) PNS yan
k berhak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai adalah
Pegawai N SeriSipil yang: a. bersta s tersangka dan ditahan; b. bersta s terdakwa atau terpidana; c. cuti di uar tanggungan Negara;
d. e. f.
cuti PNS PNS
g. tingka
h. tidak (21
dalam PNS Da huruf d di
kecuali cuti melahirkan anak pertama dan kedua serta cuti haji; ng diberhentikan sementara; ng diberhentikan dari jabatan organik; capaian Penilaian Prestasi Kerja bulanan dibawah 5Oo/o; asuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama 5 hari atau lebih bulan. cuti melahirkan dan cuti haji sebagaimana dimaksud ayat (1) ikan Tambahan Penghasilan Pegawai maksimal 2 (dua) bulan.
asal 10 (1)
PNS yang
dengan k
a. b. (21
Huku
untuk Huku
untuk
Penghenti
ayat
(1)
bersan
ikenakan hukuman disiPlin tidak diberikan Tambahan Penghasilan ntuan sebagai berikut : disiplin tingkat sedang tidak diberikan Tambahan Penghasilan angka waktu 3(tiga) bulan; n disiplin tingkat berat tidak diberikan Tambahan Penghasilan angka waktu 6(enam) bulan. n pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada terhitung sejak ketetapan hukuman disiplin diterima yang n.
BAB V ALOKASI ANGGARAN DAN KRITERIA
Bagian Pertama Alokasi Anggaran Pasal 1 I (1) (2)
(3)
Belanja T Belanja dialokasi Daerah (D Tambaha dibeban Daerah/U pernbaya
bahan Penghasilan Pegawai dianggarkan pada APBD.
ambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
A-SKPD).
Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat rit Kerja (DPA-SKPD/Unit Kerja) tempat PNS bertugas pada saat n.
Bagian Kedua Kriteria
(1)
Pemberi (1) be a. Tin
dan (21 Tingkat di a. Masu b. Men c. Menye (3) (4)
Disiplin daftar h Kriteria a. Orienta b. Integri c. Komi d. Disiplin
Pasal 12 Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat kan kriteria yang terdiri dari: disiplin PNS Daerah/ CPNSDaerah; dan Prestasi Kerja PNS yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Kerja; iplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi: kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, tugas setiap hari kerja, esaikan tugas sesuai waktu yar'g ditentukan. bagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan pengisian r. ilaku Keda sebagaimana dimaksud pada ayat t huruf b meliputi: Pelayanan;
e. Kerj f. Kepemi
,
p1nan.
mimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf f hanya bagi pejabat struktural. diberlaku Pertimba Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b di ikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan tingkat capaian rja pegawai atau hasil kerja yang telah dicapai oleh pegawai untuk sasaran
(5) Kriteria
(6)
masa pen
(71 Khusus
(8) (9)
ian bulan berkenaan.
mbahan Penghasilan Pegawai bulan Januari dan Februari
dibayarka berdasarkan hasil penilaian Sasaran Kinerja Pegawai dan Perilaku Kerja Peg iTahun sebelumnva. Tata cara penilaian Sasaran Kineda Pegawai dan Perilaku Kerja Pegawat berpedom n pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Bobot pe ilaian Tambahan Penghasilan Pegawai dan lembaran penilaian pemba Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana tercanturn dalam lampiran :I dan IV dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Gubernur n BAB VI CARA PEMBAYARAN Pasal 13
(1)
(21
(3)
Penghasilan Pegawai dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan dari masa kinerja dan dikenakan pajak penghasilan sesuai berikutn peraturan rundang-undangan. Pejabat nggungjawab mengajukan surat permintaan pembayaran Tamb Penghasilan Pegawai melalui bendahara pengeluaran dari masingrnasing sa n kerja sesuai dengan prosedur yarrg berlaku. Pembayar Tambahan Penghasilan Pegawai dianggarkan pada Dokumen Pelaksa Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masingmasing.
Tambaha
BAB VII PENGAWASAN DAN EVALUASI
Bagian Pertama Pengawasan
(1)
(2)
Pasal 14 Kepala S lUnit Kerja dan Pejabat Struktural secara berjenjang melakukan Pe terhadap Penilaian prestasi kerja PNS Daerah/CPNS Daerah n indikator yang telah ditetapkan. Tim Pema tau Disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dapat memberi n rekomendasi penilaian disiplin PNS Daerah/CPNS Daerah berdasar n hasil pengawasan terhadap PNS Daerah/CPNS Daerah yang dilaksan n sewaktu-waktu sesuai ketentuan peraturan perundangundangan
Bagian Kedua Eva-luasi
(1)
Pendapatan
dan Belanja Daerah dan/atau
ndang-undangan. aksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: penghasilan dengan mempertimbangkan daerah; an; an; mberian Tambahan Penghasilan Pegawai; Tambahan Penghasilan Pegawai. agaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Keputusan Gubernur.
(2)
(3)
BAB VIII PINUTUP
I6 a tanggal diundangkan.
merintahkan pengundangan Peraturan Berita Daerah Provinsi Riau. Ditetapkan di Pekanbaru padatanggal 16 Februari 2015
PIt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR ttd.
H. ARSYADJULIANDI RACHMAN Pekanbaru
Februari
2015 PROVINSI RIAU
ttd.
B
VINSI RIAU TAHUN 2OI5 NOMOR:
z
LAMPIRAN I
:
PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR :7 TAHUN 2OI5
TANCCAL t tO P"Uttttl
MBAHAN PENGI{ASILAN PEGAWAI NDGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAII PROVINSI RIAU BATAS ITIAI(SIIUAL TPP
KLASIFIKASI
NOMOR
(Rp/BuLANf
1
Esselon
2
Esselon I, III, IV
3
Golonga r IV.c s-d IV.e
5.520.000.00
4
Golonga r IV.a
s.d IV.b
5.175.OO0,O0
5
Golonga r III.c
s.d III.d
3.990.000,00
6
Golonga r III.a
s.d III.b
3.780.00O,00
7
Golonga
II.a
s.d II.d
2.600.ooo,oo
8
Golonga
[.a
s.d
2.200.000,00
KETERANGAN
44.OOO.OOO,O0
Sesuai golongan
r.d
PIt. GUBERJVUR RIAU WAIIIL GUBERNUR ttd.
H. ARSTADWLIANDI RACIIMAN
LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR :7 TAHUN2OI5 TANGGAL : 76 Februari 2OI5
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWN NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAII PROVINSI RIAU
KLASIFII(ASI
NOMOR 1
2 3
4 5
6 7 8
9 10 11
I2 13 T4
15
t6
Eselon I Eselon II Eselon II Eselon II Eselon I Eselon I Eselon I Eselon Il Eselon I\ Eselon It Golonga Golonga Golongar Golonga: Golonga Golonga
L
(Asistenl (Staf Ahli) (Kepala SKPDI
a Gol. IV a Gol. III b a Gol.IV a Gol.III
lVc s.d IVe IVa s.d IVb IIIc s.d IIId IIIa s.d IIIb IIa s.d IId Ia s.d Id
BATAS MAKSIMAL TPP
{Rp/BUIAN) 44.000.000,00 30.500.000,00 20.500.000,00
KETERANGAN
10.925.000,00 10.350.000,0o 9.220.OOO,OO
8.190.000,00 7.665.000,00 7.495.000,00 6.615.000,00 5.520.000,00 5.175.000,00 3.990.OOO.OO
3.780.000.00 2.600.000,00 2.200.000,00
PIt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR ttd.
H. ARSYADJULIANDI RACHMAN
LAMPIRAN
III
: PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR
:7
TAHUN 2OI5
TANGGAL: 16
Februari
2015
INDIKATOR, DAN BOBOT PENILNAN TPP
BOBOT
KRITERIA daN INDIKATOR
I.
DIS
IPLIN
6OVo
Ind kator Penilaian
fi.
1.
vlasuk kerja dan mentaati ketentuan jam keda,
t5%
2.
vlenjalankan tugas setiap hari kerja,
20%
3.
vlenyelesaikan litentukan.
tugas sesuai waktu
yang
2SVo
PR DSTASI KER^'A PEGAWAI 1.
4OV"
iasaran Kinerja Pegawai
2sYo
2. )erilaku Kerja
r5% PIt. GT'BERNUR RIAU WAIfiL GUBERNIIR ttd.
H. ARSYADJULIANDI RACHII' AII
PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA DAN PERILAKU KERJA PEGAItrAI NEGERI SIPE
Jangka Waktu Penil
II.
: 01
s/d
31
TUGAS
TAMBAHAN DAN
KREATIFI-
Pekanbaru, Pej
........ 2015
abat Penilai/Atasan Langsr.rng
LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR RIAU
LEMBARAN PENILAIAN PEMBAYARAN TAMBAHAT{ PENGHASILAN PEGAWAI NAMA NIP PANGKAT/GO JABATAN/PEK INSTANSI/S
NGAN AAN
19-18 hk
L7-16 hk
19-18 hk
17-16 hk
Pekanbaru Pej abat Penilai/Atasan Langsung,
NAMA Pangkat NIP.
PIt. GUBERNUR RIAU WAIilL GUBERNUR dto
H. ARSYN)JULIAITDI RACHMAI{
BUKU CATATAIT PENILNAN PERILAKU PNS Nama NIP Jangka Wakt No
Tar:
I 1
I Januari
s
31 Januari
I 015
Nama/NIP dan Pataf Pejabat Peailal
Uraian
gd
3 Penilaian SKP sampai dengan akhir Bulan berkenaan : .... Sedangkan penilaian perilaku kerjanya adalal sebagai berikut
4 :
Orientasi Pelayanan Integritas Komitmen
Disiplin Kerjasama Kepemimpinan
Jumlah Nilai Rata-rata
Atasan Langsung
CONTOH
II :PENILAIAN TPP
LEMBARAN PENILAIAN YARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NAMA NIP PANGKAT/GO JABATAN/ INSTANSI/ SK
NGAN RJAAN
Hamdani 79720212 199108 1 018 PengaturTk.I, ilIla Staf Subbid Olahraga Dinas PemudadanOlahraga
PERSENTASE PENILAIAN TPP
ti ketentuan jam ankan tugas hari kerja
>80
-
19-18 hk
17-16 hk
=<15 hk
19-18 hk
t7-16 hk
=<15 hk
100
>65 - 70
TPP Bruto TPP Netto
Batas Maksimal TPP x Total Penilaian Rp. 3.780.000.00 x 87,5o/o : Rp.3,307,500.00 Rp.3,307,500.00 - 5% (pph 21) :Rp.3.142.125.OO
Pekanbaru, 5 Mei 2014 Kasub bid Olahraga
RAMLAN Penata, III/c NIP. 19700209 199403
I
OO4
CONTOH
I :PENILAIAN TPP
LEMBARAN PENILAIAN EMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PTGAUIAI NAMA NIP PANGKAT/GO
JABATAN/PE INSTANSI/S
SURYATI NGAN AAN
19750209 200003 2 004 Pembina Tk.I ,IV lb Kepala Bagian TU Dinas XXX PERSENTASE PENILAIAN TPP
ti ketentuan jam
19-18 hk
t7-L6 hk
19-18 hk
17-16 hk
II,25
=>2O
hk
n Kinerja
=<15 hk
>65 - 70
>65 - 70
TPP Bruto TPP Netto
Batas Maksimal TPP x Total Penilaian : Rp.6,915,000.00 Rp. 9.22O.OOO.O0 x 75% Rp.6,915,000.00-1506 (pph 21) :Rp.5.877.75O.OO
Pekanbaru, 5 Mei 2OI4 Kasubbag TU
AHMAD ZIKRI PenataTk.I, [I/d NIP. 1970t208 199403 1 105
CONTOH
III
:PENILAIAN TPP UNTUK CPNS
LEMBARAN PENILAIAN YARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NAMA NIP PANGKAT/GO JABATAN/PE INSTANSI/S
WAHYU WARDHANA NGAN RJAAN
19750531 200308 r 205 Pengatur Muda Tk. I, ilI/b (CPNS) Staf Subbag Kebudayaan Dinas Pariwisata
dan INDIKATOR
ti ketentuan jam
hari kerja
Kinerja Pegawai
TPP Bruto TPP Netto
=>2O
hk
>80
-
100
>80
-
100
19-18 hk
17-16 hk
=<15 hk
19-18 hk
t7-L6 hk
=<15 hk
>65 - 70
(80% x Batas Maksimal TPP) xTotal Penilaian (80% x Rp. 3,780,000.OOx 66,25%: Rp. 2,003.400.00 Rp.2,003.400.00- 5% (pph 2l\ =Rp. 1.9O3.23O.OO
Pekanbaru, 5 Mei 2074 KasubbagPariwisata YULI HANDAYANI Penata,IIIf c NIP. 19680223 199103 2 787
