BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Permasalahan Kebijakan pemerintah terhadap jabatan notaris, bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD Negara R.I. tahun 1945 bertujuan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan. Segala hal yang dilakukan oleh setiap individu, yang merupakan bagian dalam suatu tatanan masyarakat sosial, tidak akan lepas dari apa yang dinamakan dengan tanggung jawab. Siapa dan dimana saja keberadaannya baik yang akan, sedang maupun telah dilakukan tidak lepas dari suatu tanggung jawab. Pada dasarnya segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, baik dengan sengaja maupun tidak, harus dapat dimintakan pertanggungjawaban, terlebih lagi yang berkaitan dengan etika profesi dari seorang profesi hukum. Dengan adanya suatu amanah yang menyangkut perlindungan nasib seseorang, maka tanggung jawab yang berat diletakkan di atas bahu anggota profesi hukum yang bersangkutan. Hal ini tidak hanya menyangkut kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan umum. Tanggung jawab yang harus dibebankan kepada seorang profesi hukum dalam menjalankan tugas dan jabatan profesinya tidaklah ringan. Oleh karena itu, terhadap tanggung jawab profesi hukum diperlukan suatu ruang lingkup yang jelas, agar segala perbuatan yang dilakukan karena jabatannya dapat dipertanggungjawabkan.
2
Dewasa ini, jabatan notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan juga Kode Etik Notaris, maka notaris adalah suatu jabatan yang menjalankan sebagian tugas Negara dalam bidang hukum keperdataan dengan kewenangan untuk membuat aktaakta otentik yang diminta oleh para pihak yang menghadap notaris. Notaris sebagai suatu jabatan berdasarkan hukum diperkenankan menggunakan lambang Negara. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan UUJN. Pasal 1 UUJN menentukan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Mengenai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada notaris. 1 Berdasarkan ketentuan diatas notaris adalah pejabat umum yang punya kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, selama pembuatan akta 1
Habib Adjie, 2009, Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan), Mandar Maju, Bandung, hlm.16.
3
tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pemberian wewenang, kepada pejabat atau instansi lain, seperti kantor Catatan Sipil, tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai pejabat umum tapi hanya menjalankan fungsi sebagai pejabat umum saja ketika membuat akta-akta yang dientukan oleh aturan hukum, dan kedudukan mereka tetap dalam jabatannya semula sebagai Pegawai Negeri. 2 Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris tersebut, bukan hanya karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa. Dalam hal terjadi sengketa, maka akta otentik yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dapat memberi solusi terbaik bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. Baik sifat dari jabatan notaris maupun keluhuran dari martabat jabatannya itu mengharuskan adanya tanggung jawab dan kepribadian serta etika hukum yang tinggi. Jabatan yang dipangku oleh notaris adalah suatu jabatan kepercayaan dimana masyarakat mempercayakan perbuatan hukum mereka kepadanya, yang dengan sendirinya pula membawa tanggung jawab yang berat baginya.
2
Ibid., hlm.17.
4
Dalam menjalankan jabatannya, notaris mempunyai hak cuti yang dapat diambil setelah notaris menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun dan selama menjalankan cuti, notaris wajib menunjuk seorang notaris pengganti. Adapun yang dimaksud dengan notaris pengganti itu sendiri adalah seseorang yang untuk sementara diangkat menjadi notaris guna menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara waktu berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UUJN. Lebih lanjut dalam Pasal 33 ayat 1 UUJN, disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat diangkat menjadi notaris pengganti adalah Warga Negara Indonesia yang berijazah Sarjana Hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturutturut. Dalam pelaksanaan jabatan, ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi notaris juga berlaku bagi notaris pengganti, diantaranya dalam hal pembuatan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) UUJN. Perbedaan notaris dan notaris pengganti adalah notaris pengganti menjabat sebagai notaris atau pejabat umum hanya untuk jangka waktu tertentu, yaitu selama notaris yang digantikan olehnya sedang dalam masa cuti, sakit, ataupun berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris. Dengan demikian, seorang notaris pengganti juga harus melaksanakan tugas dan jabatannya dengan penuh tanggung jawab yang artinya diapun harus mampu bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi yang timbul dari pelaksanaan jabatannya dan bersikap profesional. Hal ini dimaksudkan agar
5
dapat mengemban amanat yang diberikan oleh masyarakat dengan sebaikbaiknya dan sebagaimana mestinya, karena masyarakat telah memberikan kepercayaan kepada notaris tanpa memandang terlebih dahulu apakah notaris tersebut adalah notaris sebenarnya ataupun notaris pengganti, meskipun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan notaris bahkan terdapat juga Kode Etik Notaris yang mengatur mengenai kepribadian notaris dalam menjalankan jabatannya. Di Kota Yogyakarta, ada beberapa notaris Kota Yogyakarta yang dalam menjalankan jabatannya menggunakan hak cutinya. Oleh karena notaris cuti, maka notaris menunjuk seseorang untuk menjadi notaris pengganti guna menggantikanya menjalankan jabatan notaris. Pada umumnya, orang yang ditunjuk oleh notaris sebagai notaris pengganti adalah salah satu karyawan yang bekerja di kantornya. Dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 ada 7 (tujuh) notaris Kota Yogyakarta yang menggunakan hak cutinya dan menunjuk seseorang sebagai notaris pengganti, untuk kemudian menggantikannya menjalankan tugas jabatan sebagai notaris. Notaris menyerahkan protokol notarisnya kepada notaris pengganti. Dengan demikian, dalam penguasaan notaris pengganti terdapat protokol notaris dari notaris yang digantikan oleh notaris pengganti dan protokol yang meliputi akta-akta yang dibuatnya sendiri. Pada saat notaris pengganti menjabat, dalam praktek masih ada pekerjaan yang belum diselesaikan oleh notaris yang digantikannya, dan ada pula pekerjaan yang baru datang. Disamping itu dalam melaksanakan jabatan
6
sebagai notaris pengganti, terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh notaris pengganti. Berdasarkan uraian tersebut, penulis terdorong untuk meneliti dan mengkajinya dalam tesis yang berjudul Peran Notaris Pengganti Dalam Menjalankan Jabatan Notaris Yang Digantikan Di Wilayah Kota Yogyakarta.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan judul dan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah, yaitu : 1. Bagaimana peranan notaris pengganti dalam menjalankan jabatan notaris yang digantikannya? 2. Bagaimana tanggung jawab notaris pengganti terhadap protokol yang telah diserahkan oleh notaris yang telah digantikannya? 3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh notaris pengganti dalam menjalankan jabatan notaris yang digantikannya?
C. Keaslian Penelitian Sepanjang
pengetahuan
penulis
setelah
diadakan
penelusuran
kepustakaan lebih lanjut di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, penelitian dengan topik Pelaksanaan Perlindungan Hukum Notaris Pengganti Terhadap Akta Notaris Yang Digantikan belum pernah dilakukan
7
oleh peneliti sebelumnya. Namun ada beberapa penelitian yang penulis temukan memiliki kemiripan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh : 1. Rizki Fahamsyah 3, dengan judul Tanggung Jawab Notaris Pengganti Pemegang Sementara Protokol Notaris Yang Di Angkat Menjadi Pejabat Negara, dengan lokasi penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan mengangkat permasalahan sebagai berikut : a. Bagaimana tanggung jawab notaris pengganti pemegang sementara protokol notaris yang diangkat menjadi pejabat Negara? b. Bagaimana tanggung jawab notaris pengganti tersebut terdapat akta yang telah dibuatnya semasa menjadi notaris pengganti? 2. Helmi Wiyastuti 4, dengan judul Tanggung Jawab Notaris Penerima Peralihan Protokol Sehubungan Dengan Pemberhentian Jabatan Notaris Di Kota Yogyakarta, dengan mengangkat permasalahan sebagai berikut : a.
Bagaimana kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan peralihan protokol notaris di kota Yogyakarta?
b.
Bagaimana tanggung jawab notaris penerima peralihan protokol atas protokol yang diterimanya tersebut sehubungan dengan adanya pemberhentian jabatan notaris?
3
Rizki Fahamsyah, 2007, Tanggung Jawab Notaris Pengganti Pemegang Sementara Protokol Notaris Yang Diangkat Menjadi Pejabat Negara, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 4 Helmi Wiyastuti, 2007, Tanggung Jawab Notaris Penerima Peralihan Protokol Sehubungan Dengan Pemberhentian Jabatan Notaris Di Kota Yogyakarta, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
8
3. Cut Iriani 5, dengan judul Ketidaklengkapan Peraturan Jabatan Notaris Pengganti dan Akibat Hukumnya, dengan mengangkat permasalahan sebagai berikut : a.
Bagaimana akibat hukum yang timbul karena ketidaklengkapan peraturan jabatan notaris pengganti terhadap notaris pengganti, akta yang dibuat serta pada masyarakat pengguna jasa notaris pengganti?
b.
Bagaimana tanggung jawab notaris pengganti terhadap akta-akta yang dibuatnya setelah masa jabatannya selesai?
Berdasarkan ketiga penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya pada umumnya memang memiliki kesamaan, yaitu mengangkat tema tentang tanggung jawab notaris pengganti, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih menitikberatkan pada tanggung jawab notaris pengganti terhadap protokol yang telah diserahkan oleh notaris yang telah digantikannya, apakah itu protokol yang sudah selesai dikerjakan dan yang belum diselesaikan, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh notaris pengganti terhadap protokol yang telah diserahkan kepadanya, dengan lokasi penelitian di Wilayah Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga penelitian yang dilakukan berbeda
dengan
penelitian-penelitian
yang
dilakukan
oleh
peneliti
sebelumnya.
5
Cut Iriani, 2009, Ketidaklengkapan Peraturan Jabatan Notaris Pengganti Dan Akibat Hukumnya, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
9
D. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 1. Bagi ilmu pengetahuan. Memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan konsep hukum yang berkaitan dengan kedudukan dan perlindungan hukum terhadap Notaris pengganti. 2. Bagi pembangunan negara dan bangsa. Memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu kenotariatan.
E. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui peran notaris pengganti dalam menjalankan jabatannya. b. Untuk mengetahui tanggung jawab notaris pengganti terhadap protokol yang
telah
dilimpahkan
kepadanya
oleh
notaris
yang
telah
digantikannya. c. Untuk
mengetahui
kendala-kendala
notaris
pengganti
dalam
menjalankan tugas jabatannya. 2. Tujuan Subyektif Guna memperoleh data dan bahan yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti dalam rangka penyusunan tesis sebagai syarat untuk
10
memperoleh gelar Magister Kenotariatan dari Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
