STRATEGI SANITASI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP) TAHUN 2014

STRATEGI SANITASI

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DISUSUN OLEH

POKJA PPSP KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ii

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr.Wb., Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan karunia-Nya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, atas tersusunnya dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014. Pembangunan Nasional harus dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, oleh sebab itu pemerintah Daerah juga harus berupaya ikut melaksanakannya. Pendayagunaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat perlu dilakukan secara terencana, terpadu, dan optimal sesuai dengan pengelolaan lingkungan bagi pembangunan yang berkelanjutan. Pada pembangunan sektor sanitasi, Kabupaten Kutai Kartanegara masih menghadapi beberapa tantangan yang harus diatasi yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

ditatanan rumah tangga maupun usia anak sekolah dasar, terbatasnya sarana

infrastruktur pengelolaan air limbah domestik, layanan pengelolaan sampah, dan masih tercampurnya grey water dan saluran drainase yang difungsikan sebagai tempat pembuangan limbah domestik dan sampah serta terdapatnya beberapa titik genangan sebagai akibat belum optimalnya fungsi drainase, merupakan sederetan permasalahan sanitasi yang masih dihadapi Kabupaten Kutai Kartanegara. Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kutai Kartanegara merupakan dokumen rencana strategis sanitasi yang dibuat khusus sebagai pedoman percepatan pembangunan sektor sanitasi Kabupaten Kutai Kartanegara berjangka menengah 5 (lima) tahun kedepan, tahun 2015 - 2019. Selain itu strategi sanitasi

ini

merupakan

upaya

untuk

meningkatkan

kerjasama

Pemerintah

Pusat,

Propinsi,

Kota/Kabupaten, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat maupun kelompok masyarakat yang lebih sinergis dan sistematis untuk mewujudkan Visi Sanitasi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu ” Terciptanya Masyarakat Kutai Kartanegara Sehat Melalui Pencapaian Target Universal Akses Sanitasi Permukiman Pada Tahun 2019 “. Tim Pokja PPSP Kabupaten Kutai Kartanegara mengucapkan terima kasih kepada Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Pokja PPSP Propinsi Kalimantan Timur, Satker PLP Propinsi Kalimantan Timur, semua

pihak

serta

komponen

Fasilitator Kabupaten, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, dan masyarakat

yang

telah

membantu

proses

penyusunan

dan

penyempurnaan dokumen SSK Kabupaten Kutai Kartanegara Wassalaamu’alaikum Wr. Wb

POKJA PPSP KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DRS. EDI DAMANSYAH, M.SI iii

RINGKASAN EKSEKUTIF BAB 1 :

PENDAHULUAN

Latar Belakang Strategi sanitasi Kabupaten (SSK) Kutai Kartanegara adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif pada tingkat Kabupaten yang dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 – 2019 didasarkan atas Buku Putih Sanitai yang telah disusun sebelumnya. Dokumen Strategi Sanitasi akan menjadi dokumen pedoman semua pihak dalam mengelola sanitasi secara komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif untuk memperbaiki perencanaan dan pembangunan sanitasi dalam rangka mencapai target-target pencapaian layanan sektor sanitasi kota untuk jangka waktu pendek dan menengah yang selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam rencana tindak yang dituangkan dalam dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) yang berisi antara lain: informasi lebih rinci dari berbagai usulan kegiatan pengembangan layanan sanitasi yang akan diimplementasikan. Strategi Sanitasi Kabupaten juga dibutuhkan sebagai pengikat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan para pelaku pembangunan sanitasi lainnya untuk dapat terus bersinergi mengembangkan layanan sanitasinya. 1.1

1.2. Maksud dan Tujuan Adapun maksud dari disusunnya dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kutai Kartanegara adalah dihasilkannya dokumen perencanaan strategis sanitasi yang akan dijadikan sebagai rujukan perencanaan pembangunan dan pengembangan sanitasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam jangka menengah (5 tahun). Sedangkan tujuan dari disusunnya dokumen SSK ini antara lain sebagai berikut:  Untuk memberikan gambaran tentang kebijakan pembangunan sektor sanitasi di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 tahun ke depan yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.  Sebagai dasar penyusunan strategi dan kebijakan dalam penyusunan program serta kegiatan pembangunan sektor sanitasi jangka menengah.  Sebagai pedoman bagi semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha/swasta maupun masyarakat yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. 1.3. Metodologi Metode penyusunan SSK ini, terdiri dari tahapan-tahapan berikut ini: 1. Menetapkan kondisi sanitasi yang diinginkan ke depan yang dituangkan kedalam visi, misi sanitasi kabupaten, dan tujuan serta sasaran pembangunan sanitasi kabupaten. Dalam perumusan bagian ini tetap mengacu kepada rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM), dan dokumen perencanaan lainnya yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara. 2. Menilai kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Strategi Sanitasi Kutai Kartanegara

Ringkasan Eksekutif -1

Analisis kesenjangan digunakan untuk mendiskripsikan isu strategis dan kendala yang mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan. 1.4.

Posisi SSK dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) merupakan dokumen rencana strategis berjangka menengah yang disusun untuk percepatan pembangunan sektor sanitasi suatu Kabupaten, yang berisi tentang potret kondisi sanitasi kabupaten saat ini, rencana strategi dan rencana tindak pembangunan sanitasi jangka menengah. Dokumen SSK tidak lepas dari Dokumen rencana lain seperti RTRW, Renstra SKPD, Renja SKPD, RPJMD, RPIJM, RPJP, RKPD. Untuk Kabupaten Kutai Kartanegara, acuan yang digunakan antara lain RTRW, RPIJM, RPJMD, Renja SKPD, serta Renstra SKPD. BAB 2. KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI 2.1 Visi Misi Sanitasi Gambaran tentang Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan turunan dari Visi Misi Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut: Visi Misi

Visi Misi Sanitasi

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kabupaten Kutai Kartanegara

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2010 – 2015 :

Visi Sanitasi Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 – 2019 :

“Menuju Tewujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berkeadilan”

Misi :

Misi :

1. Meningkatkan penyelenggaraan

2.

3.

4. 5.

6. 7.

“Terwujudnya Masyarakat Kukar Sehat Melalui Pencapaian Target Universal Akses Sanitasi Permukiman Pada Tahun 2019”

pemerintahan dengan menitik beratkan pada motivasi dan pengawasan pelaksanaan good governance. Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia yang unggul, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja. Meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan pengembangan potensi serta daya saing agribisinis, industri dan pariwisata. Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan untuk menjangkau layanan fasilitas umum baik secara kualitas maupun kuantitas. Menetapkan penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam. Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

1. Air Limbah Domestik: 

Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui akses layanan masyarakat dan sarana pengelolaan air limbah domestik..

2. Persampahan 

Meningkatkan Peran serta masyarakat/dunia usaha dan jangkauan serta kualitas layanan sistem pengelolaan persampahan untuk meminimalisir Timbunan Sampah guna menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan berkualitasMeningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

3.

Drainase



Meningkatkan peran serta masyarakat dan sarana prasarana drainase untuk meningkatkan fungsi drainase permukiman guna mengurangi daerah genangan dan banjir drainase lingkungan.

4. Perilaku Hidup Bersih Sehat 

Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat yang bermutu melalui pergerakan seluruh komponen dengan melaksanakan STBM.

Sumber : RPJMD, RENSTRA SKPD dan Pokja Sanitasi, 2014.

Strategi Sanitasi Kutai Kartanegara


Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sanitasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Partisipasi masyarakat dan peran serta swasta harus dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga ke tahap monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sanitasi.

2.2

Tahapan Pengembangan Sanitasi Secara umum pengembangan sanitasi diarahkan pada upaya mengatasi ke tiga sasaran terkait dengan pengembangan sanitasi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :  Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas dengan melibatkan peran serta masyarakat dan swasta.  Peningkatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang efektif, efisien dan ramah lingkungan.  Peningkatan pengelolaan drainase lingkungan yang berkualitas dan memadai. 2.2.1. Tahapan Pengembangan Sanitasi Sub-sektor Air Limbah Domestik Rencana pengembangan sanitasi komponen Air Limbah Domestik tersebut diilustrasikan sebagai berikut: 4.2.2. Zona 1, merupakan system off site medium, Zona ini mencakup 3 Kelurahan (Kelurahan Loa Janan Ulu, Timbau dan Kampung Melayu) Dalam peta pada daerah yang berwarna merah). 4.2.3. Zona 2, merupakan sistem on site individu .Zona ini mencakup 71 Kelurahan yang tersebar di 5 Kecamatan ( Kecamatan Loajanan, Muara Badak, Tenggarong, Kota Bangun, Tenggarong Sebrang), Dalam peta pada daerah yang berwarna merah dan kuning.



4.2.4.

Tahapan Pengembangan Sanitasi Sub-sektor Persampahan

Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini dapat dikatakan masih kurang berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat terutama masyarakat pedesaan masih menggunakan sistem konvensional yaitu menimbun atau membakar. Sebaliknya, untuk masyarakat perkotaan sudah menggunakan sistem pengolahan sampah secara komunal yang telah difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan kriteria dalam Standar Pelayanan Minimun (SPM), maka wilayah pengembangan pelayanan persampahan di Kabupaten Kutai Kartanegara di klarifikasikan dalam 2 (dua) kriteria utama dalam penetapan prioritas penanganan persampahan saat ini yaitu berdasarkan tata guna lahan/klasifikasi wilayah (komersial/CBD, permukiman, fasilitas umum, terminal, dsb) dan berdasarkan kepadatan penduduk. Hasil dari penentuan wilayah dan kebutuhan pelayanan persampahan Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat 3 (tiga) zona yang terdiri dari:  Zona 1, (full coverage+street sweeping) merupakan area yang harus terlayani penuh 100% dalam jangka waktu menengah dengan system layanan langsung dari sumber ke TPA. Terdapat di sebagian besar Kelurahan yang masuk dalam wilayah Kecamatan Tenggarong ;.  Zona 2, (Coverage >70%) merupakan area yang harus terlayani dengan system langsung dan tidak langsung yakni dari rumah tangga ke Tempat ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA) dan dari Rumah Tangga ke Pengumpulan Sementara (TPS) baru ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA). Minimal 70% cakupan layanan harus diatasi dalam jangka menengah (5 tahun) ke depan. Terdapat di beberapa Kelurahan yang masuk dalam 3 Kecamatan dalam zona ini yaitu Kecamatan Loa Janan, Tenggarong Seberang dan Kecamatan Muara Badak  Zona 3, (Cakupan layanan secukupnya) merupakan pengembangan system pengelolaan sampah berbasis masyarakat + pemeliharaan dan pengelolaan sampah berbasis RT pengangkutan secukupnya (TPS-TPA) ,jangka menengah ke panjang, terdapat pada beberapa Kelurahan yang ada di Kecamatan kota Bangun.



2.2.3. Tahapan Pengembangan Sanitasi Sub-sektor Drainase

Dalam menentukan wilayah pengembangan saluran drainase yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah di tingkat kelurahan/desa, maka disusun prioritas pengembangan sistem drainase. Penentuan daerah prioritas ini disusun berdasarkan 5 (lima) kriteria seleksi yang mengacu ke SPM, yaitu kepadatan penduduk, tata guna lahan (perdagangan, jasa, maupun permukiman), daerah genangan air hujan, serta tingkat resiko kesehatan. Perencanaan penanganan ke depan dapat diilustrasikan sebagai berikut:   

Zona 1, (Jangka Pendek) merupakan area dengan tingkat resiko yang relatif besar yang dapat diatasi dalam jangka pendek mencakup 1 Kecamatan saja dalam peta diberi warna merah. Zona 2, (Jangka Menengah) merupakan area dengan tingkat resiko menengah yang dapat diatasi dalam jangka menengah dan panjang mencakup 3 Kecamatan Zona 3, (Jangka Panjang) merupakan area dengan tingkat resiko relatif kecil yang dapat diatasi dalam jangka panjang mencakup 1 Kecamatan saja



BAB 3. STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI Dengan Sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi untuk mencapainya dapat disusun dengan memperhatikan hasil identifikasi isu-isu strategis di dalam Buku Putih Sanitasi. Terutama mengenai isu strategis, permasalahan mendesak, dan Posisi Pengelolaan Sanitasi Saat ini. Maka berdasarkan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kutai Kartanegara, tujuan dan sasaran pengembangan sanitasi, Sesuai hasil analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) per subsektor yang menghasilkan posisi pengelolaan masing-masing per subsektor yaitu subsektor air limbah, persampahan, drainase dan Prohisan. Dengan acuan hasil tersebut, maka dalam bab 3 SSK Kabupaten Kutai Kartanegara, dirumuskan tentang tujuan, sasaran dan strategi. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik , mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan Strategi adalah cara untuk mencapai visi dan misi yang dirumuskan berdasarkan kondisi saat ini. Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengembangan Air Limbah Domestik Sasaran Tujuan

Strategi Sasaran

Indikator

Tercapainya Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk layanan limbah domestik tahun 2019

Menurunnya praktek Buang air besar sembarangan dari 39 % menjadi 0% tahun 2019

Tidak ada penduduk yang melakukan Praktek BAB di tahun 2019

Meningkatkan akses layanan air limbah domestik berbasis rumah tangga dan komunal bagi masyarakat miskin secara berkelanjutan

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan limbah domestik

Terwujudnya mutu lingkungan hidup yang sehat

Terkelolanya pengelolaan limbah domestik melalui keterlibatan pemerintah,masyarakat dan dunia swasta

Tersedia Kebijakan/peraturan tentang pengelolaan air limbah domestik

Adanya Kebijakan/peraturan tentang pengelolaan air limbah domestik

Tersusunnya kebijakan/peraturan tentang pengelolaan limbah domestik

Mengoptimalkan peran serta masyarakat ,pemangku kepentingan dan dunia usaha dalam pengelolaan air limbah domestik tahun 2019 Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Limbah Domestik



Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengembangan Persampahan Sasaran Tujuan

Strategi Sasaran

Mengurangi volume timbulansampah secara maksimal dimulai dari sumbernya

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku pengelolaan sampah rumah tangga dari 12,5% menjadi 50%

Indikator Bertambahnya pengelolaan sampah 3R oleh masyarakat

Mengoptimalkan kesadaran masyarakat dan peran serta dunia usaha/swasta dalam pengelolaan persampahan.

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pemilahan sampah dari sumbernya

Optimalisasi peran media dan informasi dalam penyedaran prilaku pengelolaan sampah

Bertambahnya pelaku pengelolaan bank sampah oleh masyarakat Meningkatkan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan

Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan persampahan dari 13,8 % menjadi 50% pada tahun 2019

Bertambahnya sarana dan prasarana layanan pengelolaan persampahan

Meningkatkan kapasitas sarana dan Prasarana persampahan sesuai target sasaran pelayanan

Bertambahnya armada pengangkut sampah dari 20% menjadi 50% pada tahun 2019 Memperpanjang umur TPA Bekotok dengan mengoptimalkan pengelolaan sampah di TPA Bekotok

Bertambahnya umur TPA Bekotok dari 5 tahun kedepan menjadi 10 tahun kedepan

Berjalannya proses pemilahan sampah di TPA Bekotok

Optimallnya proses pemilahan dan daur ulang di TPA Bekotok

Mengembangkan potensi layanan persampahan di Tingkat Kecamatan

Terkelolanya layanan persampahan yang ada di Kec. kota Bangun, Loa Janan, Muara Badak, Muara Jawa dan Tenggarong Seberang

Optimalisasi potensi pengembangan kinerja Pengelolaan TPA Skala Kecamatan

Efektiifnya Kebijakan/peraturan tentang pengelolaan persampahan yang sudah ada

Adanya penyesuaian Kebijakan/peraturan tentang pengelolaan persampahan dengan kondisi yang ada saat ini secara efektif

Bertambahnya pembangunan fasilitas persampahan di setiap kecamatan sampai dengan tahun 2018 Tersususnnya kebijakan/peraturan tentang pengelolaan persampahan skala kota/kecamatan maupun regional


Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Sampah


Tabel 3.3: Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengembangan 8 Drainase Sasaran Tujuan

Strategi Sasaran

Indikator

Terwujudnya pembangunan drainase lingkungan yang partisipatif dan tanggap kebutuhan

Meningkatnya drainase lingkungan yang berfungsi dari 48,5% menjadi 100% padat tahun 2019

Bertambahnya sistem drainase lingkungan yang berfungsi

Optimalisasi dan sinkronisasi perencanaan sanitasi yang sesuai dengan pusat,propinsi dan kabupaten

berkurangnya genangan air akibat drainase buruk

Menurunya persentase potensi daerah genangan dari 30% menjadi 0%

Turunnya luas areal genangan Kecamatan Tenggarong

Meningkatkan intensitas upaya penyadaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat secara terus menerus melalui pengelolaan drainase lingkungan

Meningkatnya pemahaman masyarakat akan fungsi dan manfaat drainase

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi drainase dan kebersihan drainase disekeliling rumahnya

Optimalisasi peran masyarakat dalam pengelolaan saluran drainase meningkatkan pembangunan nfrastruktur drainase utk pengurangan genangan air Optimalisasi peran pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media dalam menginformasikan fungsi dan pengelolaan drainase lingkungan

Meningkatnya peran media dalam penyadaran perilaku hidup bersih dan sehat pada akhir tahun 2019 Adanya Regulasi tentang pengelolaan drainase lingkungan pada tahun 2019

Bertambanya informasi mengenai fungsi, manfaat dan pemeliharaan drainase melalui media komunikasi

Tersedianya Kebijakan/peraturan tentang pengelolaan air limbah domestik


Tersusunnya regulasi drainase iingkungan dan dokumen perencanaan drainase lingkungan (tersier, sekunder) skala Kecamatan.

Penguatan Kelembagaan Pengelolaan drainase lingkungan


Tabel 3.4: Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengelolaan PHBS Tujuan Meningkatkan derajat kesehatan di Masyarakat melalui PHBS dan CTPS

Sasaran Pernyataan Sasaran Peningkatan derajat kesehatan dari 10,2 CTPS menjadi 60%, pada tatanan rumah tangga dan untuk Tanan Sekolah dari 18% pelaku CTPS menjadi 60% pada tahun 2018. Turunnya angka BABS dari 39,7% menjadi 0% pada tahun 2019 Berperannya kelompok masyarakat (organisasi masyarakat) laki- laki dan perempuan di 76 desa / kelurahan dalam penyadaran higiene pada akhir tahun 2019

Indikator Sasaran Meningkatnya persentase masyarakat yang melakukan CTPS dan berprilaku hidup bersih dan sehat(PHBS)

Melestariakan Budaya CTPS di usia anak sekolah

Meningkatnya angka prilaku CTPS di sekolah dari 11,2 % menjadi 60% pada Tahun 2019

Meningkatnya Persentase rumah sehat dan menurunnya angka kematian ibu dan anak yang diakibatkan oleh diare. Meningkatnya persentase anak sekolah yang melakukan CTPS

Meningkatkan keterlibatan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) dalam mengefektifkan Pola PHBS dan CTPS

Meningkatnya kapasitas SKPD terkait tentang higiene sanitasi pada akhir tahun 2019

Meningkatnya Akses rumah tangga terhadap sanitasi dasar

Meningkatnya peran media dalam promosi PHBS

Bertambahnya peran media dan komunikasi dalam promosi PHBS serta

Strategi Optimalisasi upaya promosi kesehatan dalam mencapai perubahan prilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup lebih sehat

Optimalisasi pengembangan kemitraan dengan LSM, Tokmas, Pokmas dalam penyadaran personal higiene/PHBS Optimalisasi upaya sosialisasi, edukasi dan promosi kesehatan sekolah dalam mencapai peningkatan PHBS dan CTPS anak sekolah Optimalisasi koordinasi dan kaderisasi tenaga kesehatan ditingkat masyarakat

Optimalisasi sosialisasi, edukasi dan promosi pengembangan PHBS melalui peran media dan dunai usaha

Bertambahnya jumlah dukungan sektor swasta (CSR) dalam promosi PHBS sampai tahun 2019

BAB 4. PROGRAM & KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI Indikasi program dan kegiatan percepatan pembangunan sanitasi disusun sebagai pengejawantahan dari strategi yang telah dirumuskan untuk mencapai visi, misi pembangunan sanitasi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun didasarkan pada hasil evaluasi dan prediksi atas potensi dan kebutuhan pembangunan tahunan dengan mengacu pada



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

4.1

Ringkasan Program dan Kegiatan Sanitasi

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan sanitasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 – 2019 ini disusun sesuai dengan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari masing-masing komponen sanitasi. Selanjutnya dengan memperhatikan perkembangan dan proyeksi belanja langsung serta proporsi belanja sektor sanitasi di dalam alokasi belanja langsung tersebut, disusun perkiraan alokasi anggaran untuk pengembangan sanitasi di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk 5 (lima) tahun ke depan. Perlu diketahui bahwa Rencana Strategi Kabupaten Kutai Kartanegara pada masing masing SKPD saat ini dalam tahap penyusunan sehingga indikasi anggaran biaya program dan kegiatan 20152019 belum dapat dimunculkan.

4.2

Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik Rencana program dan kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik di Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini baru akan dimulai pada tahun 2015, diawali dengan penyusunan Master Plan Air Limbah dan selanjutnya pembuatan DED IPLT skala perkotaan dan FS Program dan Kegiatan Rencana Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Kutai Kartanegara dan sumber pendanaannya Tahun 2015-2019 secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 4.2 .

4.3

Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pengelolaan persampahan diarahkan pada pengelolaan prasarana persampahan yang dapat dipergunakan untuk lintas wilayah, dengan didukung ketersediaan tempat pembuangan sementara (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA). Pengembangan sistem prasarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Kutai Kartanegara, meliputi:  Kerjasama antar wilayah kecamatan dalam penanggulangan masalah sampah, terutama di wilayah kota Kecamatan;  Penempatan tempat pembuangan akhir (TPA) sesuai dengan persyaratan teknis dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;  Pengembangan pengelolaan persampahan dengan teknologi ramah lingkungan. Program dan Kegiatan Rencana Pengembangan Persampahan Kabupaten Kutai Kartanegara dan sumber pendanaannya Tahun 2015-2019 secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 4.2.

4.4

Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Lingkungan

Sasaran penanganan drainase lingkungan ditujukan pada kawasan rawan genangan air dengan mengoptimalkan saluran drainase lingkungan yg ada. Pemasalahan drainase Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan keadaan lokasi



genangan eksisting, baru memetakan untuk wilayah Kota Tenggarong saja yaitu antara lain diwilayah Kelurahan Loa Ipuh, Kel. Melayu, Kel. Sukaramai, Kel. Timbau dan Kel. Mangkurawang. Perencanaan drainase perkotaan di Kota Kutai Kartanegara memperhatikan: Daerah tangkapan air (cacthment area); Tata guna lahan; Faktor tampungan air; Waktu konsentrasi, diharapkan air limpasan dapat tertahan lahan sebelum masuk ke badan saluran; Intensitas hujan yang terjadi; Debit puncak saluran; Dimensi saluran dan gorong-gorong. Sistem drainase permukimn yang diusulkan yaitu dengan menyusun masterplan drainase dan mengoptimalkan drainase kota yang telah ada dengan melakukan perbaikan-perbaikan saluran yang telah rusak, dimensi saluran disesuaikan dengan kondisi di lapangan, pembuatan bak-bak kontrol dengan memperhatikan elevasi saluran. Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Kabupaten Kutai Kartanegara secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 4.4.

4.5

Program dan Kegiatan Pengelolaan PHBS Terkait Sanitasi Program dan Kegiatan Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan pada peningkatan kegiatan penyadaran dan pemicuan masyarakat serta anak sekolah terhadap prilaku hidup berih dan sehat serta pentingnya Cuci tangan pakai sabun (CTPS). Program dan kegiatan tahun 2015 2019 secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 4.5.



Daftar Isi Daftar Isi ..... ..............................................................................................

i

Daftar Tabel .................................................................................................

v

Daftar Peta ..............................................................................................

vii

Daftar Gambar ..............................................................................................

vii

Daftar Istilah .......................……………………………...………………….....................

ix

Bab I.

Pendahuluan .............................................................................

I-1

1.1 Latar Belakang ....................................................................

I-1

1.2 Wilayah Cakupan SSK ..........................................................

I-2

1.3 Maksud dan Tujuan .............................................................

I- 4

1.4 Metodologi ..........................................................................

I- 4

1.5 Posisi SSK dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain .. Bab II.

Bab III.

Bab IV.

I-6

Kerangka Pengembangan Sanitasi .........................................

II - 1

2.1 Visi, Misi Sanitasi ..................................................................

II - 1

2.2 Tahapan Pengembangan Sanitasi ...........................................

II - 5

2.2.1. Tahapan Pengembangan Sanitasi Air Limbah Domestik ..

II - 5

2.2.2. Tahapan Pengembangan Sanitasi Persampahan .............

II - 9

2.2.3. Tahapan Pengembangan Sanitasi Drainase ....................

II - 13

2.3 Perkiraan Pendanaan Pengembangan Sanitasi .........................

II - 20

Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi ..........................

III - 1

3.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pengembangan Air Limbah .........

III - 1

3.2 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pengembangan Persampahan .....

III - 5

3.3 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pengembangan Drainase .............

III - 10

3.4 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pengembangan PHBS ..................

III - 13

Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman ...

IV - 1

4.1 Ringkasan Program dan Kegiatan Sanitasi ...........................

IV - 1

4.2 Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik ....

IV - 14

4.3 Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan ..............

IV - 34

iv

Bab V.

4.4 Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase ......................

IV - 59

4.5 Program dan Kegiatan Pengelolaan PHBS dan Program Higiene ....................

IV - 78

Strategi Monitoring dan Evaluasi ...........................................

V-1

5.1 Strategi Monitoring dan Evaluasi .............................................

V-1

5.2 Mekanisme Monev Implementasi SSK ...................................... .

V-8

v

Daftar Istilah

APBD

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ASKESKIN

: Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin

BAB

: Buang Air Besar

Bappeda

: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BAPPERMAS

: Badan Pemberdayaan Masyarakat

BKKBN

: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

BLT

: Bantuan Langsung Tunai

BOD

: Biological Oxygen Demand

BORDA

: Bremen Overseas Research and Development Agency

BPS

: Badan Pusat Statistik

CI

: Confidence Interval

CL

: Confidence Level

CSR

: Corporate Social Responsibility

CTPS

: Cuci Tangan Pakai Sabun

DBD

: Demam Berdarah Dengue

Dispenda

: Dinas Pendapatan Daerah

DKP

: Dinas Kebersihan dan Pertamanan

DLH

: Dinas Lingkungan Hidup

DPKAD

: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah

DPRD

: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DSCR

: Debt-Service Coverage Ratio

DSS

: Diagram Sistem Sanitasi

EHP

: Environmental Health Project

EHRA

: Environment and Health Risk Assessment

Enu

: Enumerator (petugas pengumpulan data)

FGD

: Focus Group Discussion

GIS

: Geographical Information System viii

HU

: Hidran Umum

IPAL

: Instalasi Pengolahan Air Limbah

IPLT

: Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja

Kemenkes

: Kementerian Kesehatan

KFM

: Kebutuhan Fisik Minimum

KK

: Kepala Keluarga

KLUI

: Kelompok Lapangan Usaha Industri

Korcam

: Koordinator Kecamatan

KSM

: Kelompok Swadaya Masyarakat

KTP

: Kartu Tanda Penduduk

LH

: Lingkungan Hidup

LNP

: Lembaga Non Pemerintah

LSM

: Lembaga Swadaya Masyarakat

MCK

: Mandi Cuci Kakus

MDGs

: Millennium Development Goals

Monev

: Monitoring dan Evaluasi

MPA

: Methodology for Participatory Assessment

Musrenbang

: Musyawarah Perencanaan Pembangunan

NGO

: Non-Governmental Organization

NSPK

: Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria

Ortala

: Organisasi dan Tata Laksana

PDAL

: Perusahaan Daerah Air Limbah

PDAM

: Perusahaan Daerah Air Minum

PDRB

: Produk Domestik Regional Bruto

PHBS

: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

PKK

: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

PMJK

: Partisipasi Masyarakat, Jender, dan Kemiskinan

PNS

: Pegawai Negeri Sipil

Pokja

: Kelompok Kerja

Posyandu

: Pos Pelayanan Terpadu

PRA

: Partiicipatory Rapid Assessment

PT

: Perguruan Tinggi

PU

: Pekerjaan Umum

RDTRK

: Rencana Detail Tata Ruang Kota ix

Renstra

: Rencana Strategis

RKPD

: Rencana Kerja Pemerintah Daerah

RPH

: Rumah Pemotongan Hewan

RPJMD

: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RT

: Rukun Tetangga

RW

: Rukun Warga

SANIMAS

: Sanitasi Berbasis Masyarakat

SD

: Sekolah Dasar

SDM

: Sumber Daya Manusia

Sekda

: Sekretaris Daerah

SKPD

: Satuan Kerja Perangkat Daerah

SMA

: Sekolah Menengah Atas

SMP

: Sekolah Menengah Pertama

Spv

: Supervisor pengumpulan data

SR

: Sambungan Rumah

SSK

: Strategi Sanitasi Kabupaten

TPA

: Tempat Pengolahan Akhir

TPS

: Tempat Penampungan Sementara

TTPS

: Tim Teknis Pembangunan Sanitasi

Tupoksi

: Tugas Pokok dan Fungsi

UMR

: Upah Minimum Regional

Unicef

: United Nations Children’s Fund

USAID

: United States Agency for International Development

WHO

: World Health Organization

x

Lampiran-lampiran Lampiran 1.Hasil Dari Analisa Swot

xi

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Strategi sanitasi Kabupaten (SSK) Kutai Kartanegara adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif pada tingkat Kabupaten yang dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Kutai Kartanegara

tahun 2014 ini merupakan tahap kedua dari program Percepatan

Pembangunan Sanitasi Permukiman setelah diselesaikannya tahap pertama berupa penyusunan dokumen Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi dasar dari penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Kutai Kartanegara Strategi Sanitasi Kabupaten Kutai Kartanegara akan menjadi dokumen pedoman

semua

pihak

dalam

mengelola

sanitasi

secara

komprehensif,

berkelanjutan dan partisipatif untuk memperbaiki perencanaan dan pembangunan sanitasi dalam rangka mencapai target-target pencapaian layanan sektor sanitasi kota untuk jangka waktu pendek dan menengah yang selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam rencana tindak yang dituangkan dalam dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) yang berisi antara lain: informasi lebih rinci dari berbagai usulan kegiatan pengembangan layanan sanitasi yang akan diimplementasikan. Strategi Sanitasi Kabupaten juga dibutuhkan sebagai pengikat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan para pelaku pembangunan sanitasi lainnya untuk dapat terus bersinergi mengembangkan layanan sanitasinya. Dengan adanya dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota, diharapkan target pembangunan sanitasi Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dicapai dan yang

SSK Kab. Kutai Kartanegara

Bab I - 1

pada gilirannya akan memberikan pengaruh

dan kontribusi

kepada pencapaian target pembangunan sanitasi nasional yang sudah ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan Adapun maksud dari disusunnya dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kutai Kartanegara adalah dihasilkannya dokumen perencanaan strategis sanitasi yang

akan

dijadikan

sebagai

rujukan

perencanaan

pembangunan

dan

pengembangan sanitasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam jangka menengah (5 tahun). Sedangkan tujuan dari disusunnya dokumen SSK ini antara lain sebagai berikut: 1. Untuk memberikan gambaran tentang kebijakan pembangunan sektor sanitasi di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 tahun ke depan yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. 2. Sebagai dasar penyusunan strategi dan kebijakan dalam penyusunan program serta kegiatan pembangunan sektor sanitasi jangka menengah. 3. Sebagai pedoman bagi semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha/swasta maupun masyarakat yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3 Metodologi Strategi Sanitasi Kabupaten Kutai Kartanegara ini disusun oleh Pokja Sanitasi Kabupaten secara partisipatif dan terintegrasi lewat diskusi, lokakarya dan pembekalan baik yang dilalukan oleh Tim Pokja sendiri maupun dengan dukungan fasilitasi dari Tim Konsultan PPSP baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi. Metode yang digunakan dalam penyusunan SSK ini menggunakan beberapa pendekatan dan alat bantu yang secara bertahap untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap. Serangkaian kegiatan dan metoda dilakukan bersama pokja baik lokakarya dan pelatihan, diskusi dan pembekalan.


Bab I - 2

Penyusunan SSK terdiri atas empat tahapan yaitu sebagai berikut: 1.

Penyiapan Kerangka Pengembangan Sanitasi

Di dalam tahapan Proses Penyiapan Kerangka Pengembangan Sanitasi ini, Pokja perlu melakukan kegiatan sebagai berikut: 

Menetapkan Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten/Kabupaten yang mengacu ke Visi dan Misi Kabupaten/Kabupaten yang terdapat dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD).



Menetapkan rencana sistem sanitasi jangka panjang (10 – 15 tahun) yang memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan masterplan sektor terkait; proyeksi kepadatan penduduk; dan kondisi lingkungan.



Menetapkan “zona sistem sanitasi” untuk air limbah domestik, persampahan, dan drainase lingkungan. Beberapa kelurahan yang letaknya berdekatan dan memiliki sistem yang sama dapat digabungkan menjadi satu zona sistem



Menetapkan tahapan pengembangan sanitasi mengacu ke kondisi awal sanitasi yang ada di Buku Putih Sanitasi.



Melakukan analisis kemampuan daerah untuk pendanaan sanitasi.

2.

Penetapan Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi Output yang diharapkan dari Penetapan Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi

adalah

Disepakatinya

Tujuan,

Sasaran,

dan

Strategi

serta

disepakatinya indikator capaian dari sasaran yang ditetapkan 3.

Penyusunan Program dan Kegiatan Milestone ini menghimpun program dan kegiatan percepatan pembangunan sanitasi. Pada kegiatan ini disepakatinya daftar Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi. Teridentifikasinya indikasi pendanaan kegiatan dari APBD, APBD Provinsi, dan APBN.


Bab I - 3

4.

Finalisasi SSK Finalisasi

SSK

merupakan

tahapan

terakhir

dari

serangkaian

proses

penyusunan SSK. Hasil akhir dari tahapan ini adalah disahkannya dokumen SSK oleh Bupati/WaliKabupaten. Bagian terpenting tahap finalisasi ini adalah membangun pemahaman dan persepsi yang sama di lingkungan internal SKPD-SKPD tentang dokumen SSK yang telah disusun, terutama terkait dengan Program dan Kegiatan yang dirumuskan. Hal ini akan menjamin hasil dari SSK masuk di dalam proses penganggaran

formal

di

masing-masing

SKPD

untuk

memastikan

implementasi dari strategi yang telah disusun. Selain pemahaman di lingkungan internal, tahapan ini juga mensyaratkan adanya kesamaan pemahaman dan persepsi terhadap strategi pengembangan sanitasi yang disusun (termasuk program dan kegiatannya) dari Pemerintah Provinsi dan Pusat, meskipun proses ini secara lebih rinci akan dilakukan di tahapan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS).

1.4 Posisi SSK & Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain Penyusunan dokumen SSK Kabupaten/Kabupaten ini didasarkan pada Buku Putih Sanitasi di mana Buku Putih Sanitasi merupakan dokumen yang memberikan gambaran dan karakteristik kondisi sanitasi serta memuat data dasar kondisi sanitasi Kabupaten/Kabupaten saat ini. Kedudukan SSK diantara dokumen perencanaan di bidang sanitasi lainnya yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai input dan penyempurna dokumen - dokumen perencanaan lain khususnya pada bidang sanitasi yang telah ada, seperti RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RTRW, RPIJM, RENJA SKPD dan dokumen-dokumen perencanaan lain yang memuat komponen Air limbah Domestik, komponen Persampahan, komponen Drainase, dan Pola Hidup Bersih dan Sehat.


Bab I - 4

Gambar 1. Jadwal Kegiatan Pendampingan PPSP Kab. Kutai Kartanegara


Bab I - 5

BAB II KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI 1.1. Visi Misi Sanitasi Visi dan misi merupakan sumber inspiratif dan memberikan arah yang jelas dan terukur, sehingga pada akhir periode perencanaan dapat dilakukan evaluasi terukur bagi keberhasilan sebuah program dan kegiatan. Dalam kaitannya dengan pembangunan sanitasi, Kabupaten Kutai Kartanegara juga merumuskan visi dan misi sanitasi yang merupakan hasil dari kolaborasi pemikiran dari berbagai stakeholder terkait. Visi dan misi sanitasi Kabupaten Kutai Kartanegara sangat erat kaitannya dengan visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana yang telah tercantum dalam RPJMD 2010-2015. Rumusan

visi

misi

Sanitasi

Kabupaten

Kutai

Kartanegara

telah

memperhatikan isu-isu strategis yang termuat dalam dokumen Buku Putih Sanitasi (BPS). Gambaran tentang Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara serta Visi Sanitasi dan Misi per-subsektor sanitasi Pokja Sanitasi Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut:


Bab II - 1

Visi Misi Kabupaten Kutai Kartanegara Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2010 – 2015 : “Menuju Tewujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berkeadilan”

Misi :

3.

4.

5.

6.

7.

Visi Sanitasi Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 – 2019 : “Terwujudnya Masyarakat Kukar Sehat Melalui Pencapaian Target Universal Akses Sanitasi Permukiman Pada Tahun 2019” Misi :

1. Meningkatkan penyelenggaraan

2.

Visi Misi Sanitasi Kabupaten Kutai Kartanegara

pemerintahan dengan menitik beratkan pada motivasi dan pengawasan pelaksanaan good governance. Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia yang unggul, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja. Meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan pengembangan potensi serta daya saing agribisinis, industri dan pariwisata. Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan untuk menjangkau layanan fasilitas umum baik secara kualitas maupun kuantitas. Menetapkan penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam. Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

1. Air Limbah Domestik:  Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui akses layanan masyarakat dan sarana pengelolaan air limbah domestik.. 2. Persampahan  Meningkatkan Peran serta masyarakat/dunia usaha dan jangkauan serta kualitas layanan sistem pengelolaan persampahan untuk meminimalisir Timbunan Sampah guna menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan berkualitasMeningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah 1. Drainase  Meningkatkan peran serta masyarakat dan sarana prasarana drainase untuk meningkatkan fungsi drainase permukiman guna mengurangi daerah genangan dan banjir drainase lingkungan. 2. Perilaku Hidup Bersih Sehat  Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat yang bermutu melalui pergerakan seluruh komponen dengan melaksanakan STBM.

Pemahaman atas pernyataan visi misi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sanitasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Partisipasi masyarakat Bab II - 2 SSK Kab. Kutai Kartanegara

dan peran serta swasta harus dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga ke tahap monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

2.1

Tahapan Pengembangan Sanitasi Secara umum pengembangan sanitasi diarahkan pada upaya mengatasi ke

tiga sasaran terkait dengan pengembangan sanitasi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu : 1. Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas dengan melibatkan peran serta masyarakat dan swasta. 2. Peningkatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang efektif, efisien dan ramah lingkungan. 3. Peningkatan

pengelolaan

drainase

lingkungan

yang

berkualitas

dan

memadai. 2.1.1 Sub sektor Air limbah Domestik Di

dalam

SSK

ini

telah

dilakukan

pengembangan sistem pengelolaan air limbah

penentuan

wilayah

prioritas

secara umum. Beberapa kriteria

telah digunakan dalam penentuan prioritas tersebut, yaitu: kepadatan penduduk, klasifikasi wilayah (perkotaan atau perdesaan), karakteristik tata guna lahan/Center

of Business Development (CBD) (komersial atau rumah tangga), serta resiko kesehatan lingkungan. Berdasarkan

faktor-faktor

tersebut

kemudian

dilakukan

pemilahan-

pemilahan sistem pengolahan air limbah domestik ndengan mempertimbangkan kondisi tersebut terhadap kemungkinan penerapan sistem pengolahan setempat (On site System)atau pun pengolahan sistem terpusat ( Off Site System) dengan membandingkan keuntungan dan kerugian sebagai berikut: a. Sistem Pengolahan Setempat ( On Site System)  Keuntungan 

Menggunakan teknologi sederhana


Bab II - 3



Memerlukan biaya yang rendah



Masyarakat dan tiap-tiap keluarga dapat menyediakan sendiri



Pengoperasian dan pembiayaan oleh masyarakat



Manfaat dapat dirasakan secara langsung

 Kerugian 

Tidak dapat diterapkan pada setiap daerah, misalnya sifat permeabilitas tanah, tingkat kepadatan dan lain-lain.



Fungsi terbatas hanya dari buangan kotoran manusia, tidak melayani air limbah kamar mandi dan air bekas cucian.



Operasi dan pemeliharaan sulit dilaksanakan

b. Sistem Pengolahan Terpusat (Off Site System) 

Keuntungan  Menyediakan pelayanan yang terbaik  Sesuai untuk daerah dengan kepadatan tinggi.  Pencemaran terhadap air tanah dan badan air dapat dihindari  Memiliki masa guna lebih lama  Dapat menampung semua limbah



Kerugian  Memerlukan biaya investasi, operasional, dan pemeliharaan yang tinggi.  Menggunakan teknologi tinggi  Tidak dapat dilakukan oleh perseorangan.  Manfaat secara penuh diperoleh setelah selesai jangka panjang  Waktu yang lama dalam perencanaan dan pelaksanaan.  Perlu pengelolaan, operasional, dan pemeliharaan yang baik.

Berdasarkan kriteria tersebut dihasilkan suatu peta yang menggambarkan kebutuhan sistem pengelolaan air limbah untuk perencanaan pengembangan sistem. Peta tersebut terbagi dalam beberapa zonasi, dimana zona tersebut sekaligus merupakan dasar bagi Kabupaten/Kota

dalam merencanakan

pengembangan jangka panjang pengelolaan air limbah Kabupaten Kutai Kartanegara,

Bab II - 4 SSK Kab. Kutai Kartanegara

Rencana pengembangan tersebut diilustrasikan sebagai berikut: 

Zona 1, merupakan system off site medium, Zona ini mencakup 3 Kelurahan (Kelurahan Loa Janan Ulu, Timbau dan Kampung Melayu) Dalam peta diberi warna merah).



Zona 2, merupakan sistem on site individu .Zona ini mencakup 71 Kelurahan yang tersebar di 5 Kecamatan ( Kecamatan Loajanan, Muara Badak, Tenggarong, Kota Bangun, Tenggarong Sebrang), Dalam peta diberi warna hijau. Tabel 2.2 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Kutai Kartanegara

No

Sistem

(a)

(b)

A

Cakupan layanan eksisting (%)

Target cakupan layanan (%) Jangka pendek (c)

Jangka menengah (d)

Jangka panjang (e)

1

Sistem On- site Individual (tangki septik)

58

12

20

10

2

Komunal ( MCK ++)

2

38

30

30

B

Sistem Off-site

1

Medium(Ipal Komunal) Terpusat Jangka Panjang ( MCK ++)

40

30

30

-

-

-

2


0 0

Bab II - 5

Gambar 2.1 Peta Zona Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Kutai Kartanegara


Bab II - 6

2.1.2 Sub sektor Persampahan Berdasarkan kriteria

dalam Standar Pelayanan Minimun (SPM), maka wilayah

pengembangan pelayanan persampahan di Kabupaten Kutai Kartanegara di klarifikasikan dalam 2 (dua) kriteria utama dalam penetapan prioritas penanganan persampahan saat ini yaitu berdasarkan tata guna lahan/klasifikasi wilayah (komersial/CBD, permukiman, fasilitas umum, terminal, dsb) dan berdasarkan kepadatan penduduk. Hasil dari penentuan wilayah dan kebutuhan pelayanan persampahan Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat 3 (tiga) zona yang terdiri dari: 

Zona 1, (full coverage+street sweeping) merupakan area yang harus terlayani penuh 100%

dalam jangka waktu menengah dengan system layanan langsung

dari sumber ke TPA. Terdapat di sebagian besar Kelurahan yang masuk dalam wilayah Kecamatan Tenggarong ;. 

Zona 2, (Coverage >70%) merupakan area yang harus terlayani dengan system langsung dan tidak langsung yakni dari rumah tangga ke Tempat ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA) dan dari Rumah Tangga ke Pengumpulan Sementara (TPS) baru ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA). Minimal 70% cakupan layanan harus diatasi dalam jangka menengah (5 tahun) ke depan. Terdapat di beberapa Kelurahan yang masuk dalam 3 Kecamatan dalam zona ini yaitu Kecamatan Loa Janan, Tenggarong Seberang dan Kecamatan Muara Badak



Zona 3, (Cakupan layanan secukupnya) merupakan pengembangan system pengelolaan sampah berbasis masyarakat + pemeliharaan dan pengelolaan sampah berbasis RT pengangkutan secukupnya (TPS-TPA) ,jangka menengah ke panjang, terdapat

pada beberapa Kelurahan yang ada di Kecamatan kota Bangun.


Bab II - 7

Tabel 2.3 Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Kutai Kartanegara

No



Sistem


Target cakupan layanan (%) Jangka pendek

Jangka menengah

Jangka panjang

(c.)

(d)

(e)

(f)

-

-

-

20 %

10 %

0%

(a)

(b)

A

Penanganan (Direct)

1

Kawasan Kota Kabupaten

B

Penanganan tidak langsung (indirect) -

-

-

-

1

Kawasan Kota Kabupaten

20 %

40%

20%

20%

2

Caverage > 70%

20 %

40%

20%

20%

C

Cakupan Secukupnya

10 %

40 %

30%

20 %

langsung

70 %

Sistem penanganan langsung (penyapuan jalan) di kawasan komersial Cakupan layanan eksisting terdapat di Kelurahan yang berada di Kecamatan Tenggarong, dimana cakupan layanan eksisting 70%, yang masuk dalam Zona 1 yaitu sebagian besar Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Tenggarong



Sistem penanganan tidak langsung coverage >70%, terdapat di desa/kelurahan yang berada dalam 3 Kecamatan (Loa Janan, Tenggarong Sebrang dan Muara Badak)

.

dimana cakupan layanan eksisting 20 % masuk dalam Zona 2. 

Sistem Cakupan secukupnya terdapat di kelurahan yang berada di Kecamatan Kota Bangun. dimana cakupan layanan eksisting nya 10%, masuk dalam Zona 3,


Gambar 2.2 Peta Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Kutai Kartanegara


Bab II - 9

2.1.3 Sub sektor Drainase Lingkungan Dalam menentukan wilayah pengembangan saluran drainase yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah di tingkat kelurahan/desa, maka disusun prioritas pengembangan sistem drainase. Penentuan daerah prioritas ini disusun berdasarkan

5

(lima) kriteria seleksi yang mengacu ke SPM, yaitu kepadatan penduduk, tata guna lahan (perdagangan, jasa, maupun permukiman), daerah genangan air hujan, serta tingkat resiko kesehatan. Perencanaan penanganan ke depan dapat diilustrasikan sebagai berikut: 

Zona 1, (Jangka Pendek) merupakan area dengan tingkat resiko yang relatif besar yang dapat diatasi dalam jangka pendek mencakup 1 Kecamatan saja dalam peta diberi warna merah.



Zona 2, (Jangka Menengah) merupakan area dengan tingkat resiko menengah yang dapat diatasi dalam jangka menengah dan panjang mencakup 3 Kecamatan



Zona 3, (Jangka Panjang) merupakan area dengan tingkat resiko relatif kecil yang dapat diatasi dalam jangka panjang mencakup 1 Kecamatan saja

Tabel 2.4 Tahapan Pengembangan Drainase Kabupaten Kutai Kartanegara

No



Sistem

(a)

(b)

1

Langsung

a b c c

Jangka Pendek Jangka Menengah


Jangka Panjang

Target cakupan layanan (%) Jangka pendek

Jangka menengah

Jangka panjang

(c.)

(d)

(e)

(f)

50 20

60 50

75 75

85 85

100

100

-

-

Sistem Langsung Jangka Pendek terdapat di kelurahan yang masuk dalam wilayah Kecamatan Tenggarong Sehingga cakupan layanan eksisting 50%, yang masuk dalam Zona 1.untuk penanganan jangka pendek.



Sistem Langsung Jangka Menengah terdapat beberapa Kelurahan yang tersebar di beberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Loa Janan, Tenggarong Sebrang dan Muara


Badak. Sehingga cakupan layanan eksisting 20%, masuk dalam Zona 2. untuk penanganan jangka menengah. 

Sistem Langsung Jangka Panjang terdapat di beberapa Kelurahan yang tersebar di Kecamatan Kota Bangun. Sehingga cakupan layanan eksisting 100% masuk dalam Zona 3. untuk penanganan jangka panjang.


Bab II - 11

Gambar 2.3 Peta Tahapan Pengembangan Drainase Kabupaten Kutai Kartanegara


2.2

Perkiraan Pendanaan Pembangunan Sanitasi Perhitungan pendanaan pembangunan sanitasi secara rinci terdapat pada tabel 2.5 yang terdapat <1% APBD murni untuk sanitasi. Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan 2% (% terhadap belanja langsung ataupun penetapan nilai absolut ) sebagai berikut: Tabel 2.5: Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Sanitasi 2010-2013 SKPD

PU DCK-TR+Pengairan (Drainase) Investasi

Tahun 2010

2011

2012

Rata-Rata pertumbuhan (%)

2013

10.595.149.000

15.697.511.579

5.197.606.000

13.351.020.000

10.595.149.000

15.697.511.579

4.508.233.000

13.145.000.000

689.373.000

206.020.000

BLHD

520.550.000

0

130.651.000

0

Investasi

520.550.000

0

130.651.000

0

0

0

1.254.519.000

8.068.115.200

1.254.519.000

8.068.115.200

operasional/pemeliharaan (OM)

operasional/pemeliharaan (OM) DCK-TR Sampah Investasi operasional/pemeliharaan (OM) Dinkes

665.570.000

524.089.600

88.680.000

1.382.017.300

Investasi

665.570.000

524.089.600

88.680.000

1.382.017.300

Bappeda

0

183.401.707

448361540

239.347.200

Investasi

0

183.401.707

448361540

239.347.200



-

-

-

-

Bapermas

580597400

0

0

96.438.100

Investasi

580597400

0

0

96.438.100

0

0

0

0


SKPD lainnya (DKP) Investasi

-

operasional/pemeliharaan (OM) Belanja Sanitasi (1+2+3+…n)

12.361.866.400

16.405.002.886

7.119.817.540

23.136.937.800

Pendanaan investasi sanitasi Total (1a+2a+3a+…na)

12.361.866.400

16.405.002.886

6.430.444.540

22.930.917.800

0

0

689.373.000

206.020.000

2.344.700.910.000

2.403.514.760.000

3.089.640.410.000

5.226.459.380.000

0,53%

0,68%

0,23%

0,44%

Proporsi Investasi Sanitasi – Total Belanja Sanitasi (9/8)

1

1

0,903175468

0,991095624

Proporsi OM Sanitasi – Total Belanja Sanitasi (10/8)

0

0

0,096824532

0,008904376

Pendanaan OM (1b+2b+3b+…nb) Belanja Langsung Proporsi Belanja Sanitasi – Belanja Langsung(8/11)


Bab II - 13

Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi dari tahun 2010 sampai 2013 terdapat pada table 2.6 sebagai berikut : Tabel 2.6: Tabel Pertumbuhan Pendanaan APBD Untuk Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi Belanja Sanitasi (Rp.) No

Uraian 2010

1 1.1 1.1.1 1.2 1.2.1 1.3 1.3.1 1.4 1.3.1

2011

2012

2013

2014

Pertumbuhan rata-rata

Belanja Sanitasi Air Limbah Domestik Biaya operasional / pemeliharaan

(justified)

Sampah rumah tangga Biaya operasional/pemeliharaan

(justified)

Drainase lingkungan Biaya operasional/pemeliharaan

(justified)

Prohisan Biaya operasional/pemeliharaan

(justified)

Data belum tersedia


Perkiraan kemampuan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendanai Program dan Kegiatan sanitasi belum dapat ditampilkan pada Tabel 2.7 sehubungan dengan masih berjalannya pembahasan penganggaran untuk pelaksananaan kegiatan tahun 2015. Tabel 2.7. Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK

No

Pendanaan (Rp.)

Uraian 2015

1

Perkiraan Kebutuhan Operasional / Pemeliharaan

2

Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi

3

Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi

4

Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) (2-1)

5

Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1)

2016

2017

2018

2019

Total Pendanaan

Data belum tersedia


Bab II - 15

BAB III STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI Untuk mencapai tujuan setiap sub sektor sanitasi sebagaimana yang telah direncanakan, perlu diketahui faktor-faktor kunci keberhasilan dan strategi pelaksanaan. Untuk identifikasi faktor kunci keberhasilan dan perumusan strategi ini digunakan análisis SWOT. Analisis SWOT yang terdiri dari análisis internal dan eksternal, digunakan untuk menentukan dan menganalisa strategi dimaksud, karena faktor-faktor internal dan eksternal di dalam pembangunan memiliki tingkat korelasi dan kombinasi yang tinggi untuk saling mempengaruhi. Analisis lingkungan internal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), kajian internal pada hakekatnya merupakan analisis dan evaluasi atas kondisi, kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi sektor sanitasi. Sedangkan análisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi kesempatan (Opportunity) dan tantangan (Threat). Dengan Sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi untuk mencapainya dapat disusun dengan memperhatikan hasil identifikasi isu-isu strategis di dalam Buku Putih Sanitasi. Terutama mengenai isu strategis, permasalahan mendesak, dan Posisi Pengelolaan Sanitasi Saat ini. Maka berdasarkan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kutai Kartanegara, tujuan dan sasaran pengembangan sanitasi, Sesuai hasil analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) per subsektor yang menghasilkan posisi pengelolaan masing-masing per subsektor yaitu subsektor air limbah, persampahan, drainase dan Prohisan. Dengan acuan hasil tersebut, maka dalam bab 3 SSK Kabupaten Kutai Kartanegara, dirumuskan tentang tujuan, sasaran dan strategi. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik , mudah dicapai, rasional, untuk dapat SSK Kab. Kutai Kartanegara

Bab - 1

dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan Strategi adalah cara untuk mencapai visi dan misi yang dirumuskan berdasarkan kondisi saat ini. 3.1. Tujuan, Sasaran, Dan Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik Berdasarkan hasil analisa pokja dengan menggunakan metode SWOT, posisi pengelolaan sanitasi komponen Air Limbah Kabupaten Kuati Kartanegara terletak pada kuadran 1 (Positif). Posisi ini menunjukan kondisi yang kuat dan berpeluang, Rekomendasi strategi yang diberikan adalah progresif, artinya dalam kondisi prima dan

mantap,

sehingga

sangat

dimungkinkan

untuk

dapat

melakukan

pengembangan pelayanan limbah domestik secara maksimal.

Lingkungan Mendukung (+) Pemeliharaan Agresif

Pemeliharaan Selektif

Pertumbuhan Stabil

Air Limbah Domestik (1,05;0,10)

Pertumbuhan cepat

Internal Lemah (-)

Internal Kuat (+) Berputar Diversifikasi Besar-Besaran Ceruk

Diversifikasi Terpusat

Lingkungan tidak/ Kurang Mendukung (-)


Bab - 2

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengembangan Air Limbah Domestik Sasaran Tujuan

Sasaran

Indikator

Tercapainya Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk layanan limbah domestik tahun 2019



Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan limbah domestik


Terkelolanya pengelolaan limbah domestik melalui keterlibatan pemerintah,masyarak at dan dunia swasta

Tersedia Kebijakan/peratura n tentang pengelolaan air limbah domestik

Adanya Kebijakan/peratura n tentang pengelolaan air limbah domestik


Strategi Meningkatkan akses layanan air limbah domestik berbasis rumah tangga dan komunal bagi masyarakat miskin secara berkelanjutan Mengoptimalka n peran serta masyarakat ,pemangku kepentingan dan dunia usaha dalam pengelolaan air limbah domestik tahun 2019 Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Limbah Domestik

3.2 Tujuan, Sasaran, Dan Strategi Pengembangan Persampahan Dari hasil analisa dengan menggunakan metode SWOT, posisi pengelolaan sanitasi komponen persampahan terletak pada kuadran II. Posisi ini menandakan kondisi yang kuat namun menghadapi tantangan yang besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah diversifikasi strategi, artinya Pemerintah Daerah berada SSK Kab. Kutai Kartanegara

Bab - 3

dalam kondisi mantap, namun menghadapi sejumlah tantangan yang cukup berat sehingga diharapkan untuk

segera memperbanyak beberapa

strategi taktis dalam pengembangan pengelolaan persampahan.

Lingkungan Mendukung (+) Pertumbuhan Stabil

Pemeliharaan Agresif


Pertumbuhan cepat

Internal Lemah (-)

Internal Kuat (+) Persampahan (0,44;-65)

Berputar Diversifikasi Besar-Besaran Diversifikasi Terpusat

Ceruk


Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengembangan Persampahan

Sasaran Tujuan Mengurangi volume timbulansampah secara maksimal dimulai dari sumbernya

Sasaran Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku pengelolaan sampah rumah tangga dari 12,5% menjadi 50%


Indikator Bertambahnya pengelolaan sampah 3R oleh masyarakat

Strategi Mengoptimalkan kesadaran masyarakat dan peran serta dunia usaha/swasta dalam pengelolaan persampahan.

Bab - 4

Sasaran Tujuan

Sasaran

Indikator Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pemilahan sampah dari sumbernya

Strategi Optimalisasi peran media dan informasi dalam penyedaran prilaku pengelolaan sampah

Bertambahnya pelaku pengelolaan bank sampah oleh masyarakat Meningkatkan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan

Memperpanjang umur TPA Bekotok dengan mengoptimalkan pengelolaan sampah di TPA Bekotok Mengembangkan potensi layanan persampahan di Tingkat Kecamatan


Bertambahnya sarana dan prasarana layanan pengelolaan persampahan

Meningkatkan kapasitas sarana dan Prasarana persampahan sesuai target sasaran pelayanan

Bertambahnya armada pengangkut sampah dari 20% menjadi 50% pada tahun 2019 Bertambahnya Berjalannya proses Optimallnya umur TPA Bekotok pemilahan sampah proses dari 5 tahun di TPA Bekotok pemilahan dan kedepan menjadi 10 daur ulang di tahun kedepan TPA Bekotok Terkelolanya layanan persampahan yang ada di Kec. kota Bangun, Loa Janan, Muara Badak, Muara Jawa dan Tenggarong Seberang


Bertambahnya pembangunan fasilitas persampahan di setiap kecamatan sampai dengan tahun 2018

Optimalisasi potensi pengembangan kinerja Pengelolaan TPA Skala Kecamatan

Bab - 5

Sasaran Tujuan Efektiifnya Kebijakan/peraturan tentang pengelolaan persampahan yang sudah ada

Strategi

Sasaran

Indikator


Tersususnnya kebijakan/peraturan tentang pengelolaan persampahan skala kota/kecamatan maupun regional

Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Sampah

3.3 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Drainase Hasil analisa SWOT diketahui posisi pengelolaan sanitasi komponen drainase terletak pada kuadran 1 (Positif). Posisi ini menunjukan kondisi yang kuat dan berpeluang, Rekomendasi strategi yang diberikan adalah progresif, artinya dalam kondisi prima dan mantap, sehingga sangat dimungkinkan untuk dapat melakukan pengembangan pelayanan drainase secara maksimal.

Lingkungan Mendukung (+) Pemeliharaan Pertumbuhan Agresif Stabil


Drainase (0,05; 0,14)

Pertumbuhan cepat

Internal Lemah (-)

Internal Kuat (+)

Diversifikasi Besar-Besaran

Berputar Ceruk


Lingkungan tidak/ Kurang Mendukung (-) SSK Kab. Kutai Kartanegara

Bab - 6

Tabel 3.3: Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengembangan 8 Drainase Sasaran Tujuan Terwujudnya pembangunan drainase lingkungan yang partisipatif dan tanggap kebutuhan berkurangnya genangan air akibat drainase buruk

Meningkatkan intensitas upaya penyadaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat secara terus menerus melalui pengelolaan drainase lingkungan

Sasaran

Indikator

Meningkatnya drainase lingkungan yang berfungsi dari 48,5% menjadi 100% padat tahun 2019 Menurunya persentase potensi daerah genangan dari 30% menjadi 0%




Meningkatnya peran media dalam penyadaran perilaku hidup bersih dan sehat pada akhir tahun 2019

Bertambanya informasi mengenai fungsi, manfaat dan pemeliharaan drainase melalui media komunikasi



Strategi Optimalisasi dan sinkronisasi perencanaan sanitasi yang sesuai dengan pusat,propinsi dan kabupaten Optimalisasi peran masyarakat dalam pengelolaan saluran drainase meningkatkan pembangunan nfrastruktur drainase utk pengurangan genangan air Optimalisasi peran pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media dalam menginformasikan fungsi dan pengelolaan drainase lingkungan

Bab - 7

Sasaran Tujuan Tersedianya Kebijakan/peraturan tentang pengelolaan air limbah domestik

Sasaran Adanya Regulasi tentang pengelolaan drainase lingkungan pada tahun 2019

Indikator Tersusunnya regulasi drainase iingkungan dan dokumen perencanaan drainase lingkungan (tersier, sekunder) skala Kecamatan.

Strategi Penguatan Kelembagaan Pengelolaan drainase lingkungan

3.4 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene Dari hasil analisa dengan menggunakan metode SWOT, posisi pengelolaan sanitasi komponen PHBS (Prilaku Hidup Bersih Dan Sehat) terletak pada kuadran II. Posisi ini menandakan kondisi yang kuat namun menghadapi tantangan yang besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah diversifikasi strategi, artinya Pemerintah Daerah berada dalam kondisi mantap, namun menghadapi sejumlah tantangan yang cukup berat sehingga diharapkan untuk

menambah beberapa

strategi taktis dalam pengembangan pengelolaan PHBS di Kabupaten Kutai Kartanegara.


Bab - 8

Lingkungan Mendukung (+) Pemeliharaan Agresif

Pertumbuhan Stabil


Pertumbuhan cepat

Internal Lemah (-)

Internal Kuat (+) PHBS (1,35;-0,45)

Berputar Diversifikasi Besar-Besaran Ceruk



Tabel 3.4: Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengelolaan PHBS Tujuan Meningkatkan derajat kesehatan di Masyarakat melalui PHBS dan CTPS

Sasaran Pernyataan Indikator Sasaran Sasaran Peningkatan derajat Meningkatnya kesehatan dari 10,2 persentase CTPS menjadi 60%, masyarakat yang pada tatanan rumah melakukan CTPS tangga dan untuk dan berprilaku Tanan Sekolah dari hidup bersih dan 18% pelaku CTPS sehat(PHBS) menjadi 60% pada tahun 2018. Turunnya angka BABS dari 39,7% menjadi 0% pada tahun 2019 Berperannya Meningkatnya kelompok Persentase rumah masyarakat sehat dan (organisasi menurunnya angka


Strategi Optimalisasi upaya promosi kesehatan dalam mencapai perubahan prilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup lebih sehat

Optimalisasi pengembangan kemitraan dengan LSM, Tokmas, Bab - 9

Tujuan

Melestariakan Budaya CTPS di usia anak sekolah

Meningkatkan keterlibatan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) dalam mengefektifkan Pola PHBS dan CTPS

Sasaran Pernyataan Indikator Sasaran Sasaran masyarakat) lakikematian ibu dan laki anak yang dan perempuan di diakibatkan oleh 76 desa / kelurahan diare. dalam penyadaran higiene pada akhir tahun 2019 Meningkatnya angka Meningkatnya prilaku CTPS di persentase anak sekolah dari 11,2 % sekolah yang menjadi 60% pada melakukan CTPS Tahun 2019

Meningkatnya kapasitas SKPD terkait tentang higiene sanitasi pada akhir tahun 2019

Meningkatnya Akses rumah tangga terhadap sanitasi dasar

Meningkatnya peran media dalam promosi PHBS

Bertambahnya peran media dan komunikasi dalam promosi PHBS serta

Strategi Pokmas dalam penyadaran personal higiene/PHBS

Optimalisasi upaya sosialisasi, edukasi dan promosi kesehatan sekolah dalam mencapai peningkatan PHBS dan CTPS anak sekolah Optimalisasi koordinasi dan kaderisasi tenaga kesehatan ditingkat masyarakat Optimalisasi sosialisasi, edukasi dan promosi pengembangan PHBS melalui peran media dan dunia usaha

Bertambahnya jumlah dukungan sektor swasta (CSR) dalam promosi PHBS sampai tahun 2019


Bab - 10

BAB 4. PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI Indikasi program dan kegiatan percepatan pembangunan sanitasi disusun sebagai pengejawantahan dari strategi yang telah dirumuskan untuk mencapai visi, misi pembangunan sanitasi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun didasarkan pada hasil evaluasi dan prediksi atas potensi dan kebutuhan pembangunan tahunan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Sesuai

dengan

Undang-undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Oleh sebab itu, perencanaan anggaran pembangunan sektor

sanitasi

sebagaimana

sektor

lainnya

akan

sangat

tergantung

dari

perkembangan struktur pendapatan dan struktur belanja daerah. Sumber penerimaan daerah secara garis besar terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan dari dana perimbangan sebenarnya diluar kendali pemerintah daerah karena alokasi dana tersebut ditentukan oleh pemerintah pusat berdasarkan formula yang telah ditetapkan. Penerimaan dari dana perimbangan sangat bergantung dari penerimaan negara dan formula dana alokasi umum. Oleh karenanya perhitungan/proyeksi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama untuk alokasi belanja langsung disesuaikan dengan proyeksi peningkatan PAD, sementara penerimaan lainnya dianggap tetap, karena walaupun dana

SSK.Kab. Kutai Kartanegara

IV-1

perimbangan mengalami kenaikan tetapi penggunaannya lebih diarahkan pada belanja tidak langsung seperti penyesuaian gaji pegawai atau belanja rutin lainnya.

4.1

Ringkasan Program dan Kegiatan Sanitasi Program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan sanitasi

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 – 2019 ini disusun sesuai dengan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari masing-masing komponen sanitasi. Selanjutnya dengan memperhatikan perkembangan dan proyeksi belanja langsung serta proporsi belanja sektor sanitasi di dalam alokasi belanja langsung tersebut, disusun perkiraan alokasi anggaran untuk Pengembangan sanitasi di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk 5 (lima) tahun ke depan.

IV-2

Tabel 4.1: Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun NO.

2015 A.

AIR LIMBAH

B.

PERSAMPAHAN

C.

DRAINASE LINGKUNGAN

D.

PHBS TERKAIT SANITASI

Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)

Indikasi Biaya (juta rupiah)

SUB-SEKTOR

2016

2017

2018

JUMLAH 2019

KAB.

PROV.

APBN

Non Pemerintah

TOTAL ANGGARAN

4.2

Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik Rencana program dan kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik di Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini baru akan dimulai pada tahun 2015, diawali dengan penyusunan Master Plan Air Limbah dan selanjutnya pembuatan DED IPLT skala perkotaan dan FS Program dan Kegiatan Rencana Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Kutai Kartanegara dan sumber pendanaannya Tahun 2015-2019 secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 4.2 secara berurutan sebagai berikut :

Catatan Khusus : Tabel-tabel berikut diatas ini belum dapat terisi lengkap berkaitan dengan : 1. Berakhirnya massa berlakunya Renstra pada masing masing SKPD di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2009 – 2014. 2. Perkiraan estimasi penganggaran program dan kegiatan masing-masing SKPD yang termuat dalam Renstra SKPD Tahun 2015 -2020 Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini masih dalam proses penyusunan. 3. RAPBD 2015 sampai dengan akhir masa penugasan juga belum ada pengesahannya sehingga pokja PPSP Kabupaten Kutai Kartanegara belum dapat menampilkan besaran angka program dan kegiatannya dalam dokumen ini.

IV-3

Tabel 4.2. Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Kutai Kartanegara Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) Indikasi Biaya (juta rupiah) NO.

PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)

1

2

A.

KOMPONEN AIR LIMBAH DOMESTIK

1

Program pembinaan dan pengembangan pengelolaan limbah domestik

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah

3

4

5

6

7

8

APBD

PROV

APBN

SWAST A/CSR

MASYA RAKAT

9

10

11

12

13

(1) Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi dibangun sarana pengelolaan limbah domestik)

2

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air limbah domestik (1). Penyusunan Masterplan pengelolaan air limbah

500

(2). Penyusunan Outlineplan sistem air limbah

600

(3). Penysusunan FS dan DED IPLT skala Kota/kawasan

900

+ + +

(4). Pembangunan IPLT

1.500

(5). Pembangunan IPAL Komunal

2.000

+ +

(6). Penambahan armada sedot tinja 3

Program Peningkatan akses layanan air limbah domestik berbasis rumah tangga dan komunal bagi masyarakat miskin secara berkelanjutan (1). Kegiatan Sanimas (2). Kegiatan STBM (3). Kegiatan Pamsimas

IV-4

4

Program Peningkatan Kapasitas Dan Kelembagaan Dan SDM Pengelola Air limbah domestik (1). Penyusunan Perda Pengelolaan Air Limbah (2).Penyusunan Perda dalam penyelengaraan sistem air limbah rumah tangga (3).Bimtek pembuatan Septictank sesuai standar (4).Penyuluhan dan Percontohan pembuatan septictank aman

5

Program Kampanye, sosialisasi dan edukasi pengelolaan limbah domestik

(1) penyelenggaraan lomba lomba kebersihan lingkungan,

(2) Kampanye melalui media elektronik,Surat Kabar, baliho dan pamflet mengenai pengelolaan limbah domestik. Septictank yang benar, dll

6

Program Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Air limbah (1). Pemantauan Kualitas Air Sungai (2). Pemantauan Kualitas Air Sumur Gali/Air Tanah (3). Pemantauan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah (4). Koordinasi antar SKPD terkait kegiatan pengelolaan limbah domestik Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah

IV-5

4.3

Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan Terselenggaranya pengelolaan persampahan dari hulu sampai ke hilir,

dengan pola pengelolaan 3 R, yaitu : pemilahan sampah, sistem deposit sampah (TPS), pengangkutan, kegiatan komposting, pengelolaan kinerja TPA menuju konsep sanitary landfill. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pengelolaan persampahan, antara lain: 

Produksi timbulan sampah belum semuanya dapat diangkut ke TPA;



Armada angkutan sampah yang terbatas; Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pengelolaan

persampahan diarahkan pada pengelolaan prasarana persampahan yang dapat dipergunakan untuk lintas wilayah, dengan didukung ketersediaan tempat pembuangan sementara (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA). Pengembangan sistem prasarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Kutai Kartanegara, meliputi: 

Kerjasama antar wilayah kecamatan dalam penanggulangan masalah sampah, terutama di wilayah kota Kecamatan;



Penempatan tempat pembuangan akhir (TPA) sesuai dengan persyaratan teknis dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;



Pengembangan pengelolaan persampahan dengan teknologi ramah lingkungan. Program dan Kegiatan Rencana Pengembangan Persampahan Kabupaten

Kutai Kartanegara dan sumber pendanaannya Tahun 2015-2019 secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 4.2 secara berurutan sebagai berikut : Catatan Khusus : Tabel-tabel berikut diatas ini belum dapat terisi lengkap berkaitan dengan : 4. Berakhirnya massa berlakunya Renstra pada masing masing SKPD di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2009 – 2014. 5. Perkiraan estimasi penganggaran program dan kegiatan masing-masing SKPD yang termuat dalam Renstra SKPD Tahun 2015 -2020 Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini masih dalam proses penyusunan.

6. RAPBD 2015 sampai dengan akhir masa penugasan juga belum ada pengesahannya sehingga pokja PPSP Kabupaten Kutai Kartanegara belum dapat menampilkan besaran angka program dan kegiatannya dalam dokumen ini.

IV-6

Tabel 4.2. Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) Indikasi Biaya (juta rupiah) NO.


1

2

B.

KOMPONEN PERSAMPAHAN DOMESTIK

1

Program Pengembangan kinerja Pengelolaan TPA

2

1

Review Masterplan Persampahan Skala Kab./Kota/Kecamatan

2

Studi tentang kualitas dan kuantitas sampah Kab./Kota

3

Studi Manajemen Pengelolaan Persampahan

4

Penyusunan Rencana Usaha (Business Plan) Persampahan

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah

3

4

5

6

7

8

APBD

PROV

APBN

SWAST A/CSR

MASYA RAKAT

9

10

11

12

13

Program Pengembangan sarana dan prasarana serta Infrastruktur pengelolaan sampah terpadu (1). Penyuluhan tentang persampahan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat (2). Kampanye pengurangan sampah dari sumbernya (3). Kampanye tatacara dan gerakan pemilihan sampah dari sumbernya (4). Pengadaan Tempat Sampah Terpilah untuk Rumah Tangga. (5). Pengadaan Tempat Sampah terpilah ditempat umum/jalan (6). Pembentukan Pokmas baru ditingkat RT/RW tentang pengolahan sampah (7). Pembentukan kader warga peduli lingkungan di setiap kelurahan

IV-7

(8). Pelatihan 3R bagi aparat pengelola persampahan (9). Pelatihan Pengolahan sampah 3R bagi kader desa dan RT/RW (10). Pengadaan keranjang sampah komposter (11). Pengadaan Gerobag Sampah (12). Pengadaan Gerobag Sampah bermotor (13). Pengadaan Mobil Pick Up Sampah (14) Pembangunan TPS 3R (Program SANIMAS - Berbasis Masyarakat) (15) Pembangunan TPS Biasa (16). Landasan Kontainer (1). Pembebasan Lahan (2). Penyusunan DED Landasan Kontainer (3). Supervisi dan Pembangunan Unit Landasan Kontainer (4). Pemeliharaan Unit Landasan Kontainer (5). Rehabilitasi Unit Landasan Kontainer (17). Pembangunan Transfer Depo (18). Pembangunan TPS 3R

3

Pengembangan Potensi kinerja Pengelolaan TPA Skala Kecamatan 1)

Pembangunan TPA Skala Kecamatan

2)

Pengadaan fasilitas operasional TPA Kecamatan

3)

Operasi dan Pemeliharaan TPA dan fasilitasnya

4)

Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan TPA/Unit Kerja TPA

5)

Pelatihan Pengelolaan TPA

6)

Penyuluhan dan Bimbingan kepada masyarakat disekitar TPA

7)

Penyusunan Perda Pengelolaan TPA

IV-8

8)

4

Pemantauan dan Evaluasi TPA/TPA Regional pada kondisi/tahap Operasi

Program Peningkatan Kapasitas Dan Kelembagaan Dan SDM Pengelolaan Sampah (1). Penyusunan Perda Pengelolaan Persampahan (2). Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan (3). Penyusunan Perda Pengelolaan TPA (4). Kerjasama Pengelolaan Persampahan (5). Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga (6). Promosi penggunaan produk daur ulang sampah (7). Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Persampahan

5

Program Kampanye, sosialisasi dan edukasi penyadaran prilaku pengelolaan sampah melalui media informasi (1). Promosi Program 3R (2). Kampanye dan Edukasi Persampahan (3). Pembuatan Baliho, Pamflet, Media informasi mengenai penyadaran prilaku pengelolaan sampah

6

Program Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sampah (1). Pemantauan operasional dan perawatan sarana persampahan (2). Koordinasi antar SKPD terkait kegiatan pengelolaan sampah

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Komponen Persampahan Domestik

IV-9

4.4

Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Lingkungan Sasaran penanganan drainase lingkungan ditujukan pada kawasan rawan genangan

air dengan mengoptimalkan saluran drainase lingkungan yg ada. Pemasalahan drainase Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan keadaan lokasi genangan eksisting, baru memetakan untuk wilayah Kota Tenggarong saja yaitu antara lain diwilayah Kelurahan Loa Ipuh, Kel. Melayu, Kel. Sukaramai, Kel. Timbau dan Kel. Mangkurawang. Perencanaan drainase perkotaan di Kota Kutai Kartanegara memperhatikan: Daerah tangkapan air (cacthment area); Tata guna lahan; Faktor tampungan air; Waktu konsentrasi, diharapkan air limpasan dapat tertahan lahan sebelum masuk ke badan saluran; Intensitas hujan yang terjadi; Debit puncak saluran; Dimensi saluran dan goronggorong. Sistem drainase permukimn yang diusulkan yaitu dengan menyusun masterplan drainase dan mengoptimalkan drainase kota yang telah ada dengan melakukan perbaikanperbaikan saluran yang telah rusak, dimensi saluran disesuaikan dengan kondisi di lapangan, pembuatan bak-bak kontrol dengan memperhatikan elevasi saluran. Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Kabupaten Kutai Kartanegara secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut : Catatan Khusus : Tabel-tabel berikut diatas ini belum dapat terisi lengkap berkaitan dengan : 7. Berakhirnya massa berlakunya Renstra

pada masing masing SKPD di Kabupaten Kutai

Kartanegara tahun 2009 – 2014. 8. Perkiraan estimasi penganggaran program dan kegiatan masing-masing SKPD yang termuat dalam Renstra SKPD Tahun 2015 -2020 Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini masih dalam proses penyusunan. 9. RAPBD 2015 sampai dengan akhir masa penugasan juga belum ada pengesahannya sehingga pokja PPSP Kabupaten Kutai Kartanegara belum dapat menampilkan

besaran angka

program dan kegiatannya dalam dokumen ini.

IV-10

Tabel 4.4 Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Lingkungan

Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) Indikasi Biaya (juta rupiah) NO.


1

2

C.

KOMPONEN DRAINASE LINGKUNGAN PERMUKIMAN

1

Program pengembangan pembangunan saluran drainase lingkungan 1).

Membangun saluran drainase di lingkungan permukiman

2).

Membangun saluran drainase yang sesuai dengan karateristik air buangan

3).

Perbaikan sarana drainase lingkungan yang rusak

4).

Pembangunan Saluran Drainase Sekunder

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah

3

4

5

6

7

8

APBD

PROV

APBN

SWASTA/ CSR

MASYARAKAT

9

10

11

12

13

(a). Detail Desain (DED) Pembangunan Drainase Sekunder (b). Sosialisasi Rencana Pembangunan Saluran Drainase Sekunder (c). Pembebasan lahan (d). Supervisi dan Pembangunan Saluran Drainase Sekunder 5).

Rehabilitasi Saluran Drainase Sekunder (a). Detail Desain (DED) Rehabilitasi Saluran Drainase Sekunder (b). Supervisi dan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Drainase Sekunder

IV-11


PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) APBD 2015 6).

2016

2017

2018

2019

Pemeliharaan Saluran Drainase Sekunder (a). Pemeliharaan Saluran Drainase Sekunder (b). Pengerukan Sedimen Saluran Drainase Sekunder

2

3

7).

Pembangunan Saluran Drainase Tersier

8).

Rehabilitasi Saluran Drainase Tersier

9).

Pemeliharaan Saluran Drainase Tersier

Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat 1).

Perbaikan sarana drainase lingkungan yang rusak

2).

Lomba Lingkungan Sehat (termasuk drainase lingkungan)

3)

Pemeliharaan saluran drainase secara pasrtisipatif

4).

Kampanye, sosialisasi dan Edukasi masyarakat tentang fungsi, manfaat dan pemeliharaan drainase lingkungan

5).

Fasilitasi Pembersihan Drainase Lingkungan (Fasilitasi Pemicuan Kegiatan Gotong Royong / Kerja Bakti, dll).

6)

Fasilitasi pembangunan saluran drainase lingkungan di daerah permukiman miskin.

Program Peningkatan Kapasitas Dan Kelembagaan Pengelolaan Drainase Lingkungan 1).

Penyusunan Perda tentang Pengelolaan Sistem Drainasee

IV-12

Jumlah

PROV

APBN

SWASTA/ CSR

MASYARAKAT


PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) APBD 2015

4

2).

Sosialisasi Perda Pengelolaan Sistem Drainase

3).

Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengelola Sistem Drainase Lingkungan Mandiri

2016

2017

2018

2019

Jumlah

PROV

APBN

SWASTA/ CSR

MASYARAKAT

Program Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Drainase Lingkungan

1).

Monitoring integrasi dan fungsi jaringan drainase lingkungan dengan jaringan drainase sekunder dan primer

2).

Koordinasi antar SKPD terkait kegiatan pengembangan drainase lingkungan

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Komponen Drainase Lingkungan

IV-13

4.5

Program dan Kegiatan Pengelolaan PHBS Terkait Sanitasi Program dan Kegiatan Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene Kabupaten Kutai

Kartanegara tahun 2015 -2019 secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut: Catatan Khusus : Tabel-tabel berikut diatas ini belum dapat terisi lengkap berkaitan dengan : 10. Berakhirnya massa berlakunya Renstra

pada masing masing SKPD di Kabupaten Kutai

Kartanegara tahun 2009 – 2014. 11. Perkiraan estimasi penganggaran program dan kegiatan masing-masing SKPD yang termuat dalam Renstra SKPD Tahun 2015 -2020 Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini masih dalam proses penyusunan. 12. RAPBD 2015 sampai dengan akhir masa penugasan juga belum ada pengesahannya sehingga pokja PPSP Kabupaten Kutai Kartanegara belum dapat menampilkan

besaran angka

program dan kegiatannya dalam dokumen ini.

IV-14

Tabel 4.5. Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan PHBS Terkait Sanitasi



1

2

D.

PHBS

1

Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam PHBS melalui Promosi dan Kampanye Kesehatan

2

1).

Road Show/ Penyuluhan tentang PHBS (CTPS, stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya) di sekolah-sekolah, Pondok Pesantren, Perkantoran, Permukiman dan ditempat-tempat umum

2).

Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi CTPS, Stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya melalui siaran radio atau TV lokal.

3).

Program Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM)

4).

Pemicuan di wilayah desa desa yang persentase BABS nya tinggi

5).

Pendeklarasian desa Bebas BABS/ODF dan gerakan BAB pada tempatnya

6).

Penanyangan iklan, kampanye PHBS, CTPS melalui media elektronik lokal

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah

3

4

5

6

7

8

APBD

PROV

APBN

SWASTA/CSR

MASYARAKAT

9

10

11

12

13

Program Penyediaan Sarana Fisik untuk mendukung PHBS 1).

Pembuatan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, seperti banner, stiker, spanduk dll.

IV-15


PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) APBD 2015

3

4

2).

Pembangunan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) di poskesdes

3).

Pengadaan timba, kran di tiap posyandu dan taman posyandu

4).

Pembangunan sarana cuci tangan pakai sabun ( CTPS ) di tempat-tempat umum ( terminal, pasar, alun-alun dan stasiun )

2016

2017

2018

2019

Jumlah

Program Kampanye, Sosialisasi dan edukasi PHBS dan CTPS di Sekolah 1).

Gerakan CTPS di sekolah

2).

Lomba Sekolah Sehat

3).

Pemilihan Duta Sanitasi

4).

Pembuatan banner/baliho, leaflet mengenai PHBS di sekolah sekolah

Program Peningkatan peran serta masyarakat dalam PHBS 1).

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

2).

Lomba K3 (Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban) -

Jumlah Pembiayaan Pengelolaan PHBS

IV-16

PROV

APBN

SWASTA/CSR

MASYARAKAT

BAB V STRATEGI MONEV Monitoring dan evaluasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Monitoring atau pemantauan dapat mempermudah dalam mengamati terus-menerus trend dan masalah, dan bila perlu melakukan penyesuaian dalam rencana implementasi atau proses pengelolaan secara tepat waktu. Evaluasi tidak hanya dapat mengidentifikasi hasil-hasil program, tetapi juga dapat menyediakan informasi mengenai kapan, mengapa, dan bagaimana implementasi program meleset dari rencana semula dan kemudian menyajikan rekomendasi untuk mengatasi masalah itu. Monitoring dan evaluasi dapat dipakai mengidentifikasi dan mengatasi masalah. Monitoring dan evaluasi juga penting dalam upaya untuk merekam temuan, inovasi, hasil, dan praktik baik, untuk disebarluaskan serta dimanfaatkan pihak dan daerah lain dan juga sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan. Hasil monitoring adalah simpulan-simpulan tentang ketepatan hasil dan waktu perencanaan sehingga wujud akhir dari hasil monitoring adalah berupa rekomendasi. Rekomendasi pada umumnya berkaitan dengan 3 hal yaitu pembenahan metode, percepatan proses dan perubahan pelaksanaan. Rekomendasi pembenahan metode pelaksanaan dilakukan jika dalam proses ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana. Hasil evaluasi adalah simpulan-simpulan tentang tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan. Evaluasi efektivitas dilakukan untuk melihat ketepatan hasil melalui pembandingan hasil dengan target rencana. Sedangkan evaluasi efisiensi dilakukan untuk melihat tingkat kehematan pemanfaatan sumber daya melalui pembandingan realisasi pemanfaatan sumber daya dengan rencana pemanfaatan sumber daya. 5.1. Gambaran Umum Struktur Monitoring dan Evaluasi Sanitasi Tujuan pembangunan sanitasi tingkat kabupaten telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan dinyatakan dalam sebuah dokumen SSK Kab. Kutai Kartanegara

Bab V-1

Strategi mencantumkam

Sanitasi

target-target

persampahan dan

Kabupaten

pembangunan

(SSK).

Dokumen

sanitasi

komponen

SSK air

juga

limbah,

drainase serta target aspek perilaku hidup bersih dan sehat

(PHBS). Strategi, kebijakan dan daftar panjang program dan kegiatan telah disiapkan dalam dokumen ini guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan sanitasi Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam pelaksanaannya nanti, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk proses pelaksanaan SSK serta hasilnya guna melihat ketepatan penggunaan sumber daya baik keuangan maupun manusia. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SSK juga perlu dilakukan untuk mengetahui hambatan/masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kualitas proses di kemudian hari. Pemantauan dan evaluasi SSK akan dilakukan untuk menilai capaian-capaian subsektor sanitasi dan aspek perilaku hidup bersih dan sehat seperti tercantum di bab 2 dan 4 dokumen SSK. Pemantauan atau juga dikenal sebagai monitoring bertujuan untuk : 1. Memverifikasi tingkat efektifitas dan efisiensi proses pelaksanaan kegiatan. 2. Mengidentifikasi capaian dan kelemahannya. 3. Menetapkan

rekomendasi

langkah

perbaikan

untuk

mengoptimalkan

pencapaian. Sedangkan evaluasi bertujuan untuk menilai konsep, desain, pelaksanaan, dan manfaat kegiatan dan program pembangunan sanitasi. Hasil pemantauan dan evaluasi sangat penting sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan berkaitan: 1.

Kemajuan

relatif

capaian

strategis

pembangunan

sanitasi

dengan

dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam kerangka kebijakan dan strategi yang disepakati. 2.

Bentuk usaha peningkatkan kinerja dan akuntabilitas institusi dalam usaha pencapaian visi pembangunan sanitasi.

3.

Kelembagaan untuk Pemantauan dan Evaluasi Sanitasi Pemantauan dan evaluasi mulai dilakukan di bulan Januari 2015 atau setelah

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) diresmikan sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam membangun sanitasi.


Bab V-2

Pemantauan dilakukan setiap tiga bulan yaitu di bulan Maret, Juni, September dan Desember. Kerangka waktu ini dipilih untuk menyelaraskan proses pemantauan dan evaluasi dengan alur perencanaan dan penganggaran daerah. Pihak yang terlibat dalam pemantauan dan pengendalian adalah sebagai berikut: Penanggungjawab Utama: 1. Ketua: Kepala Bidang Statistik dan Pengendalian (Bappeda). 2. Wakil Ketua: Kepala Bidang Pengendalian Badan Lingkungan Hidup 3. Anggota 5.1.1.

: Kasubid Tata Lingkungan BLHD

Monitoring terkait pengambilan keputusan Tujuan utama monitoring terkait pengambilan keputusan adalah untuk

memantau

perkembangan

kebijakan

yang

akan

mendukung

implementasi

pembangunan sanitasi dan penyediaan informasi yang akurat dan berkala mengenai keluaran (produk) dan hasil (tahunan dan jangka menengah/lima tahunan) dari Rencana Tindak Strategi Sanitasi Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga

dapat

terukur keluaran dan hasil kegiatan, dengan interval tahunan atau jangka menengah. Hal ini penting dilakukan sebagai bahan evaluasi apakah Kabupaten sudah mencapai target sanitasi, yang akhirnya akan memberikan kontribusi pada SSK; serta visi, misi, sasaran dan tujuan dari dokumen RPJMD, RPJMN dan MDGs. Selain itu, monitoring keluaran dan hasil dalam kurun waktu tertentu dapat memberikan indikasi keberlanjutan layanan yang lebih baik, misalnya monitoring ini dapat mengatakan berapa banyak orang yang terhubung dengan sarana baru dan yang akan terhubung dalam kurun waktu tertentu. Membandingkan keluaran dan hasil dengan biaya, juga akan membantu menentukan efisiensi proyek, dan membandingkannya dengan tujuan proyek serta membantu

menentukan

efektivitas

proyek. Hasil

pemeriksaan

(audit)

dari

Inspektorat dapat digunakan untuk mengukur kuantitas dan kualitas keluaran kegiatan sanitasi berdasarkan target dan biaya yang ada.


Bab V-3

Hasil monitoring dianalisa dan disajikan dalam format khusus disampaikan kepada pengambil kebijakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pembangunan Pemerintah Kabupaten jangka pendek, menengah dan panjang. 5.1.2.

Monitoring pelaksanaan Monitoring pelaksanaan atau implementasi untuk melihat atau memantau

atau sejauh mana kesesuaian rencana awal dengan hasil atau capaian investasi yang diberikan oleh Pemerintah, swasta dan masyarakat dengan keluaran yang dihasilkan dari proses tersebut, baik berupa fisik maupun non fisik, serta melihat masalah yang dihadapi pada saat implementasi. Monitoring yang dilakukan terhadap pelaksanaan rencana tindak dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu : (1)

Monitoring yang dilakukan dengan metode kunjung lapang atau biasa dikenal dengan pemeriksaan fisik, yang dilakukan oleh tim pemeriksaan yang terdiri dari beberapa SKPD yang dipimpin Bagian Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara,

(2)

Monitoring yang dilakukan melalui dokumen pelaporan realisasi fisik dan keuangan masing-masing kegiatan diselenggarakan.

5.1.3.

Strategi Monitoring Strategi monitoring dilakukan untuk menemukan permasalahan yang muncul

sebagai akibat dari adanya deviasi antara rencana tercantum dalam SSK dengan realisasi capaian. Untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, deviasi dapat dilihat dari jumlah kegiatan yang diusulkan dalam SSK dengan jumlah kegiatan yang diakomodasi SKPD. Disamping itu dapat dilihat pula dari perbandingan jumlah investasi dan keluaran kegiatan. Evaluasi capaian strategis dapat dilihat dari deviasi target dengan capaian sasaran komponen dari sektor sanitasi. Kegiatan evaluasi capaian strategis menggunakan data yang disarikan dari kegiatan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan capaian strategis pemerintah kabupaten.


Bab V-4

Meskipun begitu, evaluasi ini perlu memperhatikan kontributor diluar pemerintah Kabupaten yaitu swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, survei sanitasi seluruh kabupaten perlu dilakukan untuk menilai capaian beberapa indikator. Survei ini hendaknya dilakukan minimal setiap tahun sekali dan menggunakan metode yang sama. Evaluasi berkaitan dengan dampak dari dilaksanakannya kegiatan perlu dilakukan tersendiri dalam jangka waktu yang lebih panjang (5 tahunan).

5.2.

Pengembangan atau Penyusunan Indikator Input, Output, dan Outcome Pengembangan atau penyusunan indikator input, output, dan outcome

berfungsi untuk menilai menilai tingkat capaian tujuan dan sasaran pembangunan subsektor sanitasi dengan melihat indikator-indikator yang telah ditetapkan pada bab 3 yaitu tujuan, sasaran dan strategi pengembangan sektor sanitasi. Adapun sasaran dan indikatornya adalah sebagaimana terlihat dalam pada tabel 5.1 sebagai berikut :


Bab V-5

Tabel 5.1: Matrik Sasaran dan Indikator Komponen Air Limbah Domestik B. Komponen Air Limbah Domestik Tujuan: 1. Tercapainya Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk layanan Air Limbah Domestik Tahun 2019 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan limbah domestik 3. Tersedia Kebijakan/peraturan tentang pengelolaan air limbah domestik




Terkelolanya pengelolaan limbah domestik melalui keterlibatan pemerintah,masyarakat dan dunia swasta

Adanya Kebijakan/peraturan tentang pengelolaan air limbah domestik



Bab V-6

Realisasi

Rencana

2019 Realisasi

Rencana

2018 Realisasi

Target

Rencana

Sumber & Tahun

2017 Realisasi

Nilai

Rencana

Indikator

2016 Realisasi

Sasaran

2015 Rencana

Data Dasar

Tabel 5.2: Matrik Sasaran dan Indikator Komponen Persampahan D. Komponen Persampahan Tujuan: 1. Mengurangi volume timbulan sampah secara maksimal dimulai dari sumbernya. 2. Meningkatkan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan 3. Memperpanjang umur TPA Bekotok dengan mengoptimalkan pengelolaan sampah di TPA Bekotok 4. Mengembangkan potensi layanan persampahan di Tingkat Kecamatan 5. Efektiifnya Kebijakan/peraturan tentang pengelolaan persampahan yang sudah ada

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku pengelolaan sampah rumah tangga dari 12,5% menjadi 50%

Bertambahnya pengelolaan sampah 3R oleh masyarakat


Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pemilahan sampah dari sumbernya

Bertambahnya umur TPA Bekotok dari 5 tahun kedepan menjadi 10 tahun kedepan

Bertambahnya pelaku pengelolaan bank sampah oleh masyarakat

Terkelolanya layanan persampahan yang ada di Kec. kota Bangun, Loa Janan, Muara

Bertambahnya sarana dan prasarana layanan


Bab V-7

Realisasi

Rencana

2019 Realisasi

Rencana

2018 Realisasi

Target

Rencana

Sumber & Tahun

2017 Realisasi

Nilai

Rencana

Indikator

2016 Realisasi

Sasaran

2015 Rencana

Data Dasar

Badak, Muara Jawa dan Tenggarong Seberang

pengelolaan persampahan


Bertambahnya armada pengangkut sampah dari 20% menjadi 50% pada tahun 2018 Berjalannya proses pemilahan sampah di TPA Bekotok secara efektif Meningkatnya layanan persampahan di setiap kecamatan pada tahun 2019 Tersusunnya kebijakan/peraturan tentang pengelolaan persampahan skala kota/kecamatan maupun regional.


Bab V-8

Tabel 5.3: Matrik Sasaran dan Indikator Komponen Drainase Lingkungan F.

Komponen Drainase Lingkungan

Tujuan: 1. Terwujudnya pembangunan drainase lingkungan yang partisipatif dan tanggap kebutuhan 2. Berkurangnya genangan air akibat drainase buruk 3. Meningkatkan intensitas upaya penyadaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat secara berkelanjutan melalui pengelolaan drainase lingkungan. 4. Tersedianya Kebijakan/peraturan tentang pengelolaan drainase lingkungan.

Meningkatnya drainase lingkungan yang berfungsi dari 48,5% menjadi 100% padat tahun 2019


Menurunya persentase potensi daerah genangan dari 30% menjadi 0%




Meningkatnya peran media dalam

Bertambanya informasi


Realisasi

2019 Rencana

Realisasi

2018 Rencana

Realisasi

Target

2017 Rencana

Sumber & Tahun

Realisasi

Nilai

2016 Rencana

Indikator

Realisasi

Sasaran

2015 Rencana

Data Dasar

Bab V-9

penyadaran perilaku hidup bersih dan sehat pada akhir tahun 2019 Adanya Regulasi tentang pengelolaan drainase lingkungan pada tahun 2019

mengenai fungsi, manfaat dan pemeliharaan drainase melalui media komunikasi

Tersusunnya regulasi drainase iingkungan dan dokumen perencanaan drainase lingkungan (tersier, sekunder) skala Kecamatan.


Bab V-10

Tabel 5.4: Matrik Sasaran dan Indikator Komponen Terkait PHBS H. Komponen PHBS Terkait Sanitasi Tujuan: 1. Meningkatkan derajat kesehatan di Masyarakat melalui PHBS dan CTP 2. Melestariakan Budaya CTPS di usia anak sekolah

Peningkatan derajat kesehatan dari 10,2 CTPS menjadi 60%, pada tatanan rumah tangga dan. Turunnya angka BABS dari 39,7% menjadi 0% pada tahun 2019

Meningkatnya persentase masyarakat yang melakukan CTPS dan berprilaku hidup bersih dan sehat(PHBS

Meningkatnya Akses rumah tangga terhadap sanitasi dasar Bertambahnya peran media dan komunikasi dalam promosi PHBS Bertambahnya jumlah dukungan sektor swasta (CSR) dalam promosi PHBS pada tahun 2019 Peningkatan tatanan Sekolah dari 18% pelaku CTPS menjadi 60%

Meningkatnya persentase anak sekolah yang melakukan


Bab V-11

Realisasi

Rencana

2019 Realisasi

Rencana

2018 Realisasi

Target

Rencana

Sumber & Tahun

2017 Realisasi

Nilai

Rencana

Indikator

2016 Realisasi

Sasaran

2015 Rencana

Data Dasar

pada tahun 2019

CTPS pada tahun


Bab V-12

5.3. Pengumpulan dan Penyajian/pelaporan data Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pokja sanitasi, dapat berupa pengumpulan data dari program kegiatan yang telah disusun serta dari pengamatan langsung oleh SKPD. Pelaporan hasil akan menampilkan penyimpangan/deviasi capaian pelaksanaan Strategi Sanitasi Kabupaten terhadap rencana, faktor penyebab penyimpangan dan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Pokja berperan optimal dalam mengkoordinir, mengkompilasi, menganalisa dan menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi sektor sanitasi dengan didukung penuh oleh SKPD terkait sanitasi.

5.3.1.

Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Proses Perencanaan Pokja Sanitasi Kabupaten Kutai Kartanegara akan memutuskan frekuensi dan jenis

pelaporan yang diperlukan, setelah Pokja memutuskan instrumen yang digunakan. Pokja Sanitasi akan memberikan kesempatan kepada para stakeholder untuk memberikan umpanbalik yang mekanismenya dibuat fleksibel sesuai dengan karakteristik monitoring dan evaluasi proses perencanaan ini. Selain dalam bentuk laporan, media massa cetak dan elektronik dapat juga digunakan untuk menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada masyarakat, sehingga membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan sebagai umpan balik. Media lain yang dapat dimanfaatkan antara lain momentum peringatan atau pencanangan kegiatan yang berhubungan dengan sanitasi.

5.3.2.

Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Program Sanitasi Laporan gabungan monitoring dan evaluasi implementasi pembangunan sanitasi

disampaikan kepada Kepala Bappeda sebagai penanggung jawab monitoring dan pelaporan semua kegiatan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Bappeda selanjutnya menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati dan mendesiminasikanmya kepada kepala SKPD lain yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan sanitasi.


Bab V-13

Pelaporan akan dilakukan triwulanan, semesteran dan tahunan sebagaimana mekanisme yang ada. Pemaparan hasil monev dilakukan, agar pemangku kepentingan dapat mengetahui posisi dan gambaran pelaksanaan SSK dalam waktu yang telah berjalan dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan. Pelaksanaan Monev Sanitasi Kabupaten Kutai Kartanegara per sub-sektor berdasarkan konsep dan teknik dapat dilihat pada mekanisme monev implementasi SSK pada tabel 5.2. sebagai berikut :


Bab V-14

Tabel 5.2: Mekanisme Monev Implementasi SSK

Penanggung Jawab Obyek Pemantauan

Penanggung Jawab Utama

Pengumpul Data dan Dokumentasi

Pelaporan Pengolah Data / Pemantau

Waktu Pelaksanaan

Penerima Laporan

Format

SEKTOR AIR LIMBAH 1. Penyusunan Master plan Air Limbah Skala Kabupaten 2. Infrastruktur Air Limbah sistem setempat dan Sistem Komunal (Jamban Keluarga) 3. Infrastruktur Air Limbah sistem setempat dan Sistem Komunal (Keluarga dan MCK ++)

Bappeda

Dinas PU BM dan CK Dinas PU BM dan CK

Petugas dinas

Petugas dinas

Petugas dinas

4. Pembangunan IPLT

Dinas PU BM dan CK

Petugas dinas

5. Infrastruktur Air Limbah terpusat skala kota

Dinas PU BM dan CK

Petugas dinas

6. Sanitasi Sekolah

Dinas Kesehatan &

Petugas dinas


Petugas dinas dan Tim Teknis Petugas dinas dan Tim Teknis Pokja Petugas dinas dan Tim Teknis Pokja Petugas dinas dan Tim Teknis Pokja Petugas dinas dan Tim Teknis Pokja Petugas dinas

6 bulan

6 bulan

6 bulan

6 bulan

6 bulan 6 bulan

Struktural SKPD terkait. Sekretariat Pokja Sanitasi Struktural SKPD terkait. Sekretariat Pokja Sanitasi Struktural SKPD terkait. Sekretariat Pokja Sanitasi Struktural SKPD terkait. Sekretariat Pokja Sanitasi Struktural SKPD terkait. Sekretariat Pokja Sanitasi Struktural SKPD

Laporan Akhir, berupa Softcopy dan Hardcopy Laporan Akhir, berupa Softcopy dan Hardcopy Laporan Akhir, berupa Softcopy dan Hardcopy Laporan Akhir, berupa Softcopy dan Hardcopy Laporan Akhir, berupa Softcopy dan Hardcopy Laporan Akhir,

Bab V-15

Pendidikan

7. Sanitasi Industri Rumah Tangga Pangan (IPAL Industri Tahu)

BLH

Petugas dinas

8. Sanitasi Limbah B3 (IPAL Puskesmas)

Dinas Kesehatan

Petugas dinas

9. Pengaturan (Penyusunan Perda Penyedotan kakus dan STBM)

Dinas PU BM dan CK Dinas Kesehatan, BLHD

Petugas dinas

10. Pemantauan Kualitas Lingkungan

BLHD

Petugas dinas


dan Tim Teknis Pokja Petugas dinas dan Tim Teknis Pokja Petugas dinas dan Tim Teknis Pokja Petugas dinas dan Tim Teknis Pokja Petugas dinas dan Tim Teknis Pokja

6 bulan

6 bulan

6 bulan

6 bulan

terkait. Sekretariat Pokja Sanitasi Struktural SKPD terkait. Sekretariat Pokja Sanitasi Struktural SKPD terkait. Sekretariat Pokja Sanitasi Struktural SKPD terkait. Sekretariat Pokja Sanitasi Struktural SKPD terkait. Sekretariat Pokja Sanitasi

berupa Softcopy dan Hardcopy Laporan Akhir, berupa Softcopy dan Hardcopy Laporan Akhir, berupa Softcopy dan Hardcopy Laporan Akhir, berupa Softcopy dan Hardcopy Laporan Akhir, berupa Softcopy dan Hardcopy

Bab V-16





Waktu Pelaksanaan

Penerima Laporan

Laporan Akhir,

6 bulan

Struktural SKPD terkait. Sekretariat Pokja Sanitasi

Laporan Akhir,

6 bulan


Laporan Akhir,

6 bulan


Laporan Akhir,

6 bulan


Laporan Akhir,

6 bulan


Laporan Akhir,

6 bulan


Format

A. SEKTOR PERSAMPAHAN 1. Pengembangan Kebijakan dan Kinerja Pengelolaan Persampahan (penyusunan Master Plan Persampahan) 2. Pengelolaan Sampah dari sumbernya 3. Pengadaan Alat Angkut Stasiun antara dan TPA 4. Peningkatan dan Pengelolaan TPA (Pengadaan Fasilitas Operasional TPA) 5. Peningkatan dan Pengelolaan TPA (Operasi dan pemeliharaan) 6. Peningkatan dan Pengelolaan TPA (Peningkatan SDM)

Bappeda & Dinas PUCK

Petugas dinas dan Petugas dinas

Tim Teknis Pokja

Petugas dinas dan Dinas PU CK

Petugas dinas

Tim Teknis Pokja Petugas dinas dan

Dinas PU CK

Petugas dinas


Dinas PU CK

Petugas dinas


Dinas PU CK

Petugas dinas


Dinas PU CK


Petugas dinas

Tim Teknis Pokja

berupa Softcopy dan Hardcopy

berupa Softcopy dan Hardcopy berupa Softcopy dan Hardcopy berupa Softcopy dan Hardcopy berupa Softcopy dan Hardcopy berupa Softcopy dan Hardcopy

Bab V-17





Waktu Pelaksanaan

Penerima Laporan

Format

B. SEKTOR DRAINASE LINGKUNGAN 1. Penyusunan Master Plan Drainase

2. Pembangunan Saluran Drainase Sekunder

3. Pemeliharaan Saluran Drainase Sekunder

4. Pembangunan Saluran Drainase Tersier/Lingkungan

Dinas PU BM dan CK

Dinas PU BM dan CK

Dinas PU BM dan CK

Dinas PU BM dan CK

Petugas dinas

Petugas dinas

Petugas dinas

Petugas dinas

5. Pemeliharaan Saluran Drainase Tersier/lingkungan

Dinas PU BM dan CK

Petugas dinas

6. Kelembagaan dan

Dinas PU BM dan CK

Petugas dinas


Petugas dinas dan Tim Teknis Pokja Petugas dinas dan Tim Teknis Pokja Petugas dinas dan Tim Teknis Pokja Petugas dinas dan Tim Teknis Pokja Petugas dinas dan Tim Teknis Pokja Petugas dinas

6 bulan

6 bulan

6 bulan

6 bulan

6 bulan

6 bulan





Struktural SKPD terkait.

Laporan Akhir, berupa Softcopy dan Hardcopy Laporan Akhir, berupa Softcopy dan Hardcopy Laporan Akhir, berupa Softcopy dan Hardcopy Laporan Akhir, berupa Softcopy dan Hardcopy Laporan Akhir,

Sekretariat Pokja Sanitasi


Struktural SKPD terkait.

Laporan Akhir,

Bab V-18

Pengaturan (Penyusunan RanPerda dan Perda tentang Pengelolaan Sistem Drainase)


dan Tim Teknis Pokja

Sekretariat Pokja Sanitasi


Bab V-19





Waktu Pelaksanaan Penerima Laporan

Format

C. ASPEK PHBS TERKAIT SANITASI Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam PHBS melalui Kampanye/ promosi/Sosialisasi

Dinas Kesehatan Bapemas

Penyediaan Sarana Fisik untuk mendukung PHBS

Dinas Kesehatan

Peningkatan peran serta masyarakat dalam PHBS

Dinas Kesehatan

Peningkatan peran serta Sekolah dalam PHBS

Dinas Kesehatan

Kelembagaan dan Pembinaan Sanitasi

Dinas Kesehatan

Dinas PU BM dan CK

Bapemas

Dinas Pendidikan

Bapemas


Petugas dinas

Petugas dinas

Petugas dinas

Petugas dinas

Petugas dinas

Petugas dinas dan Tim Teknis Pokja Petugas dinas dan Tim Teknis Pokja Petugas dinas dan Tim Teknis Pokja Petugas dinas dan Tim Teknis Pokja Petugas dinas dan Tim Teknis Pokja

6 bulan

6 bulan

6 bulan

6 bulan

6 bulan

Struktural SKPD terkait. Sekretariat Pokja Sanitasi Struktural SKPD terkait. Sekretariat Pokja Sanitasi Struktural SKPD terkait. Sekretariat Pokja Sanitasi Struktural SKPD terkait. Sekretariat Pokja Sanitasi Struktural SKPD terkait. Sekretariat Pokja Sanitasi

Laporan Akhir, berupa Softcopy dan Hardcopy Laporan Akhir, berupa Softcopy dan Hardcopy Laporan Akhir, berupa Softcopy dan Hardcopy Laporan Akhir, berupa Softcopy dan Hardcopy Laporan Akhir, berupa Softcopy dan Hardcopy

Bab V-20

STRATEGI SANITASI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Recommend Documents