Hektar Kabupaten Kutai llmur Provinsi Kalimantan Timur

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KO

PLEK RUKO BRAJA iIUSTIXA

Yxnru

ASERT - 325

B-ll, Lantai {

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA 0251-8333513 8333515 Fax. 0251-8333593

LPPHPL.OOl.IDN

LVLK.O11.IDN

PENGUMUMAN HASIL PEI.AIGANAAN AUDIT SERTIFIIGSI VERIFIIGSI LEGAUTAS KAYT' IUPHHK.HTI Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan audit Sertiflkasi Verifikasi Legalitas Kayu IUPHHKHTI oleh LVLK PT. AYAMAMRU SERTIFIKASI PAdA : Nama IUPHHK-HTI SK IUPHHK-HTI Add SK

PT. SUMALINDO ALAM LESTARI (UNIT II) SK. 7 221 Kpts-IIl 1996 ta nggal 1 1 September 1996 SK. 349/Menhut-II/2008, tanggal 22 September 2008

Luas Lokasi

+ 24.500 Hektar Kabupaten Kutai llmur Provinsi Kalimantan Timur

Alamat Kantor Pusat

. .

Komplek Perkantoran Duta N4erlin, Blok A No. 46-49 Jln Gajah Mada No. 3-5 lakarta 10130 Jl. Ekonomi RT 16 RW 05, Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, 75130 Kalimantan Timur 28 s/d 31 Maret 2016 IUPHHK-HT PT. SUN4ALINDO ALAN4 LESTARI (UNIT II) telah memenuhi standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "LULUS" Veriflkasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 72/A-SERT-VLK/IV/2016 masa berlaku 14 April 2016 s/d 13 April 2019.

Cabang

Pelaksanaan Hasil Audit

:

Demikian pengumuman disampaikan, kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang keberatan atas hasil keputusan pelaksanaan audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu ini, dapat menyampaikan keluhan secara tertulis dengan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada : LVLK PT. AYAMARU SERNFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor 0251-8333513, 8333515; 0251-8333593 asert@ayama rusertiflkasi.co. id [email protected]. id www.avamarusetifikasi.co. id

Telpon Fax Email Website

: : : :

Bogor, April 2016 Dire

rt

Ir. Akhmad

Lavanan Sertifikasi

:

Pcngclolaan tlutan PulLrksi l.cslari (l'HPl-) \triiikxsi Legalitrs KayLr lVLK)

Emall: [email protected]

w.b.lt

:

[email protected]

PT. AYAMARU SERTI FIKASI

ASERT - 321

KO PLEKRUKO BRAJA UaTIXA &l{, Lantai { Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA 025'l -8333513 8333515 Fax. 025'l-8333593

Yr
KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI Nomor : 72lA-SERT-VLK/Kpts/lV/201 6 Tentang PEMANFAATAN PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S.LK) PADA IJIN USAHA ALAM SUMALINDO PT' (IUPHHK-HTI) INDUSTRI Hlsrt- Hurell KAYU HUTAN TANAMAN

LESTARI(UNlTll)YANGBERLoKASIDIKABUPATENKUTAITIMURPRoVINSI riuUR seuxU PEMEGANG SK. IUPHHK-HTI NoMoR : SK' 722IKPTSJI/1996 TANGGALIISEPTEMBERl996ADDENDUMNoMoR:SK.349/MENHUT.II/2008

KALTMANTAN

TANGGAL 22 SEPTEMBER 2OO8 SELUAS

Menimbang

: . 1

t

24.500 HEKTAR

Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat. (2) Peraturan l\ilenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P, 95/I\ilenhu!ll/2014 disebutkan bahwa Tempat PemeganglUPHHK.HTIwajibmendapatkanSertifikatLegalitsKayu(S-LK);

2'Bahwaberdasarkanbutir(1)diatas'IUPHHK.HTIPT'SumalindoAlam

Lestari (Unit ll) tetah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 094/ASERT-SAL-Il^/LK/lll/2016 tanggal 11 Maret 2016;

3'BahwaberdasarkanlaporanhasilauditdariTimAuditordanpengambilan keputusandiputuskanbahwaIUPHHK.HTIPT'SumalindoAlamLestari

(Unit ll) te|ah,,,MEMENUHl', Standar Verifikasi Legalitas Kayu- untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "LULUS" Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);

4'BahwapenerbitansertifikatLegalitasKayu(S-LKIIUPHHK-HTI pT. Sumalindo Alam Lestari (Unit ll) perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur' I\ilengingat

I 2

Akreditasi KAN LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-O1 1-lDN; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 1 1/Menhut-lV/SET/2013 tentang celubanan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : sK.6067/tr/lenhutlVtBPPHHl2Olz Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan proOufsi Lestari (LP-PHFL) dan iembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi lndependen (LP&VI); peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-ll/2014 tanggal 19 Juni 2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.9s/tvienhut-ll/20'14 tanggal 22 Desember 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Republik lndonesia Nomor: P 43/lvlenhut-

ll/2Ol4tanggallgJuni20l4,tentangPenllaianKiner.iaPengelolaanHutan Produksi L6itari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang lzin Atau 4

Pada Hutan Hak: Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor

:

P'14^/|.BPPHHt2ol4langgal2gDesember20l4tentangStandarVerifikasi Legalitas Kayu paOa lUpHUf-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan; 5

6

7

Lavanan Sertifikasi

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor ' P.144/l-BPPHH 12014 langgal 29 Desember 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang lzin dan Hak Pengelolaan; Lamiiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14A/I-BPPHH 12014 la ggal 29 Desember 2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu; SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

Lamiiran

:

Pcngelolaan Hutan Prcduksi t.cslari (PHPi-)

Verilikasi Legalitxs Kryu (VLK)

3.i

:

Eln.ll: asert@ayemarus€.tif lkasl.co.id

W$eit

:

wwwayamarusenifl lasi.co.id

ASERT

8.

9.

- 321

SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk l\/enjadl Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa; Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN: Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S.LK) IUPHHK-HTI PT. SUMALINDO ALAM LESTARI (UNIT II),

KESATU

Irilemberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada IUPHHK-HTI PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit ll) dengan Nomor : 72lA-SERT-VLI(|V/2016 masa berlaku 14 April 2016 sampai dengan 13 April 2019.

KEDUA

Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.

KETIGA

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan (Survaillance) dibebankan kepada IUPHHK-HTI PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit ll).

KEEMPAT

ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki Keputusan

sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanqoal : 14 Aoril 2016 LVLK PT. AYAIVAR U SERTIFIKASI

Mrr"* lr. Akhmad Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan, 2. Direktur Usaha Hutan Produksi. :

ASERT - 322

SERTIFIKAT PHPL

V KAT{

Komite Akreditasi Nasional LPPHPL.OOI.ID

Berlaku hingga : 13 April 2019

No : 72lA-SERT-VLrulV/2016 Tanggal Penerbitan : 14 April 2016

Diberikan kepada

:

PT. SUMALTNDO ALAM LESTARI (UNIT SK IUPHHK-HTI Nomor Luas & Lokasi Alamat Pusat Alamat Cabang

ll)

: SK.722lKptsll/1996, Tanggal '1'1 Sepl€mber 1996 addendum Nomor SK.349/Menhut-|U2008, Tanggal 22 September 2008 : t 24.500 Hektar - Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur j

Kompleks PedGntoran Duta Merlin BlokA No.4649, Jl. Gajah Mada No. 3-5 Jakarta 10130 Jl. Ekonomi RT16/RW05, Loa Buah, Kecamatan Sungai Kuniang, Samarinda 75'130 -Ilmur Provinsi Kalimsntan

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sosuai d€ngan

:

peraturan Menterl Kehutanan Ropublik lndonesia Nomor : P,43/MqnhutlU2014 jo Peraturan Mentsri Lingkungan Hidup dan Kahutanan Nomor : P.9s,/irenhut-lu2ol4 tentang Perqbahan Atas Peraturan li€ntorl Kehutanan Republlk lndoneaia Nomor : P.43/Menhut.ll/2014 tent8ng Ponilalan Klnsrja Pengelolaan Hutan Produksl Lsstarl dan Wdtikasl LegaUtas Kayu Pada Pemegang lzin atau Pad8 Hutan Hak Lampiran 2.1 dan L8mpiran 3.2 Peraturan Diroktur Jenderal Bina Usaha Kchutanan Ropublik lndonssia Nomor : P.14 r'|-BPPHHr2014 tontang Stondar dan Pedoman Pelaksenaan ponilalan Klnerja Pengelolaan Hutan Produksl L6stari (PHPL) d8n vorifikasl Legalitas Kayu (VLK)

ad

r. Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai

.

1 Jalan

Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16'11'1

'

INDONESIA

Seniflkat lnltidak bol€h dlreproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT AYAMABU SERTIFIKASI.

:.:,,/

ASERT-324 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi (IUPHHKHTI Trans)

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU IUPHHK-HTI POLA TRANSMIGRASI PT SUMALINDO ALAM LESTARI (UNIT II) KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (1) IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) a.

Nama Lembaga

: PT. Ayamaru Sertifikasi

b.

Nomor Akreditasi

: LVLK-011-IDN, Tanggal 23 November 2012

c.

Alamat

: Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111

d.

Nomor Telepon/Faks/E-mail

: Telp. 0251-8333513, 0251-8333515, Fax. 0251-8333593, Email : [email protected] Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

e.

Direktur

: Ir. Akhmad

f.

Tim Audit

: 1) Rusmani BSc.F (Lead Auditor) 2) Ir. David Losuh, M.Si (Auditor) 3) Sunarwan, S.Hut (Auditor)

(2)

IDENTITAS PEMEGANG IUPHHK-HTI POLA TRANSMIGRASI (a) Nama Pemegang Izin

: PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II)

(b) Keputusan IUPHHK-HTI Trans Keputusan Menteri Kehutanan a. SK IUPHHK-HTI Trans

: Keputusan

Menteri

Kehutanan

Nomor

722/Kpts-II/1996 tanggal 11 Nopember 1996 addendum SK.349/Menhut-II/2008 tanggal 22 September

2008

tentang

Pemberian

Hak

Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi atas Areal Hutan seluas ± 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada PT Sumalindo Lestari Jaya. b. Luas Areal

: ± 24.500 Ha.

c. Lokasi

: Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

Provinsi Kalimantan Timur

1


(c) Alamat Kantor dan Nomor Telepon a. Kantor Pusat

: : Kompleks Perkantoran Duta Merlin Blok A No. 46-49 Jl. Gajah Mada No. 3-5 Jakarta 10130 Telp. 021-6338670; 6335580, Fax. 0216337814. : Jalan Ekonomi RT. 15/RW 05 Kelurahan Loa Buah, Kecamatan Sungai Kujang, Samarinda

b. Kantor Cabang

75130. Telp. 0541-6275980, Fax. 0541-6275914 (d) Komposisi Pemegang Saham, Susunan Direksi dan Komisaris Berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 11 tanggal 1 Nopember 2013 oleh Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, SH., komposisi kepemilikan saham PT Sumalindo Alam Lestari, adalah: - PT Mentari Pertiwi Makmur : 234.889 Saham (Rp.234.889.000.000). - PT Salim Ivomas Pratama, Tbk :

1 Saham (Rp.1.000.000).

Sedangkan susunan pengurus Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Sumalindo Alam Lestari, adalah sebagai berikut : - Susunan Komisaris : - Komisaris Utama : - Komisaris : - Komisaris : - Susunan Direksi : - Direktur Utama : - Direktur : - Direktur : - Direktur : - Direktur :

Tio Eddy Hariyanto Moleonoto (Paulus Moleonoto) Axton Salim Drs. Soenardi Agustinus Dermawan Benny Tjoeng Phiong, Phillipus Darma Drs. Sutardi

(3) RINGKASAN TAHAPAN No.

Tahapan

1

Mobilisasi Tim

2

Pertemuan Pembukaan


Waktu dan Tempat Senin,28 Maret 2016

Selasa, 29 Maret 2016 Base Camp Site Muara Karangan

Ringkasan Catatan - Mobilisasi Tim Auditor Jakarta – Balikpapan – Berau – Base Camp Site Muara Karangan, Kutai Timur - Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana Audit. - Paparan oleh PT Sumalindo Alam Lestari

2

ASERT-324 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi (IUPHHKHTI Trans) No.

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

-

-

-

-

3

Verifikasi Dokumen

Selasa, 29 Maret 2016 Base Camp Site Muara Karangan

4

Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapangan)

Rabu, 30 Maret 2016 Areal kerja PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II)

(Unit II) terkait kegiatan IUPHHK-HTI di lapangan. Penjelasan mengenai metodologi yang akan digunakan dalam penilaian verifikasi. Penetapan Manajemen Representif oleh PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) untuk mendampingi Tim Auditor Jadwal pelaksanaan verifikasi meliputi lokasi yang akan diverifikasi, dan mobilisasi Tim di lapangan, dll. Output : (1) Berita Acara Pertemuan

Pembukaan, (2) Notulensi Pertemuan Pembukaan.

- Verifikasi dokumen bertujuan untuk memperoleh data dan informasi terkait kegiatan Legalitas Kayu, antara lain : - SK IUPHHK-HTI - RKUPHHK-HTI - RKTUPHHK-HTI Tahun 2015 - AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) - Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL - Dokumen Buku Ukur - Dokumen LHP-KBK - Dokumen pengangkatan Petugas LHP-KBK, P2LHP, dan P3KB - Dokumen SKSHH - SOP terkait PUHH/TUK dan K3 - Bon Trip - Dokumen SPP dan Bukti Setor PSDH. - Dokumen PUHH/TUK - Peraturan Perusahaan - Dokumen Sosial - Dokumen Ketenagakerjaan - Identitas/tanda-tanda PUHH, dll. - Wawancara dengan karyawan yang bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di lapangan, dll. - Bertujuan untuk cross check terhadap ketersediaan bukti fisik di lapangan: - Identitas Blok dan Petak

(Compartment) -


Identitas Kawasan dilindungi Bukti Fisik Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Ketersediaan dan Penggunaan APD Implementasi K3 di lapangan (Rambu-rambu K3, himbauan K3)

3


Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan -

5

Konsultasi Publik

Rabu, 30 Maret 2016 (Pukul 20:00 s.d 22:00 WITA) Kantor BPU Desa Batu Lepoq, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimatan Timur.

Keterlacakan asal usul kayu bulat (identitas KBK).

- Bertujuan untuk menggali informasi dan data tentang presepsi masyarakat atas keberadaan PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) - Jumlah peserta sebanyak 26 peserta. - Tempat : Kantor BPU Desa Batu Lepoq, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimatan Timur. - Output : (1) Data atau informasi presepsi

masyarakat tentang UM PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II), (2) Berita Acara Konsultasi Publik. 6

Pertemuan Penutupan

Kamis,31 Maret 2016 Base Camp Site Muara Karangan

- Paparan sementara hasil verifikasi lapangan dan klarifikasi keberadaan dokumen yang belum tersedia dan diperlukan untuk mendukung audit. - Output : (1) Berita Acara Pertemuan

Penutupan, (2) Notulensi Pertemuan Penutup, (3) Tally Sheet Hasil Verifikasi 7

Mobilisasi TIM

8

Pengambilan Keputusan

Kamis,31 Maret 2016 Bogor

- Base Camp Site Muara Karangan, Kutai Timur - Base Camp Site Batu Putih, Berau - Berdasarkan hasil analisis atas uraian yang dijelaskan oleh Auditor, Pengambil Keputusan LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi menyatakan bahwa PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip legalitas kayu dan diputuskan “LULUS” dalam pelaksanaan legalitas kayu, dengan standar yang digunakan adalah norma penilaian. - Atas dasar tersebut, LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) dengan Nomor : 72/A-SERT-VLK/IV/ 2016. Sertifikat LK ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan sertifikat (14 April 2016 s.d 13 April 2019).


4


(4) RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU No. 1

Kriteria/Indikator

Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

K1.1 Areal Unit Manajemen Hutan Terletak Di Kawasan Hutan Produksi 1.1.1 Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

a.

Dokumen Surat Keterangan Hak Pengusahaan Hutan (SK IUPHHK-HT)

Memenuhi

 PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) memiliki dokumen legal IUPHHK-HTI sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 722/Kpts-II/1996 tanggal 11 Nopember 1996 jo. SK.349/MenhutII/2008 tanggal 22 September 2008 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi atas Areal Hutan seluas ± 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada PT Sumalindo Lestari Jaya.  Di dalam Pasal I Diktum Penetapan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.349/Menhut-II/2008 tanggal 22 September 2008, menyebutkan:

“Mengubah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 722/Kpts-II/1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi atas Areal Hutan seluas ± 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada PT Sumalindo Lestari Jaya beserta Lampiran dan Peta Areal Kerjanya, sepanjang menyangkut nama badan hukum PT Sumalindo Lestari Jaya menjadi PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II)”. - Areal IUPHHK-HT PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) berdasarkan fungsi hutan berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Lindung (HL), dan Areal Penggunaan Lain (APL). b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK)

Memenuhi

- PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) telah memenuhi kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang ditunjukkan dengan tersedianya Surat Perintah Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Nomor 1623/IV-PPHH/96 tanggal 6 Juni 1996, dan bukti setor pembayaran Iuran IHPHTI yang jumlahnya telah sesuai dengan SPP IHPHTI yaitu sebesar Rp.31.850.000,- (tiga puluh

satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang disetor tanggal 17 Juni 1996 melalui Bank Indonesia Pusat


5


Kriteria/Indikator

Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi atas nama Bendaharawan Umum Negara Sub Rekening IHPH dan IHH dengan Nomor Rekening 508.000.014.

c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada) 2

K2.1

Tidak diverifikasi

- Tidak ada Penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK-HT.

Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang

2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang meliputi : - Dokumen RKUPHHK/ RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/ atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara

Memenuhi

- PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) memiliki Rencana Kerja Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman, meliputi: - Dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2008-2017, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/VI-BUHT/2013 tanggal 26 April 2013 dan Peta Lampirannya skala 1 : 50.000. - Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2015 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2686/Kpts/DK-V/2015 tanggal 29 Mei 2015. - Dokumen RKTUPHHK-HTI tersebut dilengkapi dengan lampiran Peta Kerja skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANIS PHPL Canhut dan Disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Memenuhi

- Terdapat alokasi kawasan/areal yang tidak boleh ditebang yang meliputi: Resapan Air, Sempadan Sungai, KPPN/KPSL, Buffer Zone Hutan Lindung, Hutan Lindung, Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan Areal Kelerengan > 40%, dan Gunung Batu. - Hasil pengamatan terhadap areal yang tidak boleh ditebang, yakni sempadan S. Mangkuris pada Blok RKT 2015, terbukti bahwa pada areal tersebut tidak terdapat penebangan. Dan ditemukan Identitas sempadan sungai berupa papan nama sempadan sungai dan himbauan/larangan untuk tidak menebang pohon pada kawasan sempadan sungai dan kawasan lindung.

self approval - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasi di lapangan


6


Kriteria/Indikator

Verifier

Nilai


Memenuhi

- Hasil pemeriksaan pada peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2015 Skala 1 : 50.000, menunjukkan bahwa pada peta tersebut terdapat : - Penandaan lokasi pemanenan dan penanaman yaitu Tanaman Pokok diberi tanda warna kuning, Tanaman Unggulan diberi tanda warna biru, dan Tanaman Kehidupan diberi tanda warna hijau. - Penandaan Blok RKTUPHHK-HTI menggunakan angka Romawi I, II, III dan seterusnya sesuai pada peta Revisi RKUPHHK-HTI. - Penandaan petak RKT menggunakan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. - Hasil verifikasi lapangan pada blok RKTUPHHK-HTI tahun 2015 diketahui bahwa penandaan batas telah dilaksanakan baik pada batas blok maupun pada batas petak dengan memberi poletan cat warna putih dan merah sepanjang rintis batas, dan memasang pal batas blok dan pal batas petak. - Identitas lokasi dapat ditemukan secara jelas berupa papan nama blok RKTUPHHK-HTI tahun 2015.

a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya

Memenuhi

- PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) memiliki dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2008-2017 dan lampiran Peta Rencana Kerja Skala 1 : 50.000, yang disahkan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/VIBUHT/2013 tanggal 26 April 2013. - Proses penyusunan dokumen Revisi RKUPHHK-HT tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/MenhutII/2008 jo. Nomor P.19/MenhutII/2012, dan mengacu pada Hasil Deliniasi Makro maupun Deliniasi Mikro.

b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

Tidak diverifikasi

- PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) tidak melakukankegiatan penyiapan lahan, melainkan hanya melakukan kegiatan pemanenan pada daur ke-2.

c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RKT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan

3

K2.2.

Adanya rencana kerja yang sah

2.2.1.

Pemegang izin hutan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.


7

ASERT-324 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi (IUPHHKHTI Trans) No. 4

Kriteria/Indikator

Verifier

Nilai


K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1.

Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHPkan

Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Memenuhi

- Realisasi Produksi Kayu Bulat Kecil (KBK) hasil pemanenan Tanaman Pokok dari Blok RKT Tahun 2015 (s/d Maret 2016) adalah 238,94 M3. - Seluruh hasil produksi tersebut telah dibuatkan LHP per periode oleh Petugas Pembuat LHP dan telah diunggah melalui SIPUHH-Online Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. - Petugas Pembuat LHP diangkat oleh Direktur PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit II) sesuai Surat Keptusan Nomor 027/SAL/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 a/n. Musyafak, Nomor Register Ganis PHPL-PKB 01906-13/PKBR/XX/2016, dengan masa penugasan dari tanggal 21 Maret 2016 s/d 17 Maret 2019. - Dari hasil uji petik, Identitas KBK pada Tumpukan (Nomor Petak, Nomor Tumpukan, Jenis, Ukuran Tumpukan, Volume) dapat ditelusuri dan sesuai dengan yang tercatat dalam dokumen Buku Ukur dan LHP.

3.1.2.

Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar

Tidak dapat diverifikasi

- Kayu Bulat Kecil (KBK) hasil pemanenan belum diangkut keluar dari areal PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit II).

3.1.3.

Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Peme gang Hak Pengelolaan.

a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari Pemegang izin IUPHHK-HA, IUPHHKHA, IUPHHK RE bisa dilacak balak.

Memenuhi

- Terdapat tanda-tanda Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) pada tumpukan kayu hasil pemanenan berupa: Nomor Petak asal kayu, Nomor Tumpukan, Jenis Kayu, Ukuran Tumpukan Kayu (panjang, lebar, tinggi), dan Volume, yang dapat dilacak pada Buku Ukur dan dokumen LHP.

b. Identitas kayu yang diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.

Memenuhi

- PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) telah memiliki sistem PUHH berupa Standar Prosedur Operasional (SPO) Tata Usaha Kayu (TUK) Nomor SPO206.F/SAL tanggal 12 Januari 2016 yang disusun berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor


8


Kriteria/Indikator

Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi P.18/PHPL-Set/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, sehingga identitas kayu hasil pemanenan dapat ditelusuri baik secara administrasi yang tercatat pada dokumen TUK (Buku Ukur dan LHP) maupun identitas pada fisik kayu di lapangan.

3.1.4.

5

Pemegang izin mampu membukti kan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman


- Kayu Bulat Kecil (KBK) hasil pemanenan belum diangkut keluar dari areal PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II).

K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1.

6

Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) Dana Reboissi (DR) dan/atau PSDH telah diterbitkan

Memenuhi

- Terhadap hasil produksi dari Blok RKT Tahun 2015 sebesar 238,94 M3, telah diterbitkan SPP-PSDH (Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP) berbasis website melaui SIPUHH-Online Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nilai sebesar Rp.1.648.686,-.

b. Bukti Setor DR dan/ atau PSDH

Memenuhi

- PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) telah membayar seluruh kewajiban kepada negara atas hasil produksinya sesuai dengan besarnya nilai tagihan PNBP/PSDH yaitu sebesar Rp.1.648.686,- yang ditetapkan dalam dokumen Bukti Penerimaan Negara, dan telah dibayar lunas.

c. Kesesuaian tarif PSDH dan DR atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pem-bangunan hutan tanaman) dan kesesuain tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

Memenuhi

- Tarif yang ditetapkan dalam Bukti PembuatanTagihan dan Bukti Penerimaan Negara PSDH telahsesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2014.


- Seluruh produksi kayu akan dijual ke Industri terkait/group yang berlokasi di kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sehingga Auditee belum wajib untuk memiliki dokumen PKAPT.

K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1.

Pemegang izin yang a. Dokumen PKAPT mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)


9


7

Kriteria/Indikator

Verifier

Nilai


3.3.2.

Pengangkutan kayu Dokumen yang bulat yang menunjukkan identitas menggunakan kapal kapal. harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

Tidak Diverifikasi

- KBK hasil pemanenan belum diangkut keluardari areal PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit II), sehingga Auditee belum wajib untuk memiliki dokumen Identitas kapal yang menunjukkan alat angkut tersebut berbendera Indonesia.

3.3.3

Implementasi Tanda V-Legal

Tidak Diverifikasi

- PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit II) masih dalam proses VLK (belum memiliki Sertifikat VLK), sehingga belum berhak menggunakan TandaV-Legal atas hasil produksinya.

K4.1

Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL

Memenuhi

- PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap atas nama PT Sumalindo Lestari Jaya Site Gonpu II yang disusun mengacu pada peraturan yang berlaku, dan telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan Nomor 182/DJ-VI//AMDAL/ 95 tanggal 7 September 1995.

4.1.2.

a. Dokumen RKL dan RPL

Memenuhi

- PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL, dan telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dengan Nomor 182/DJ-VI//AMDAL/95 tanggal 7 September 1995. - PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II)telah menyusun Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yaitu Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2015, dan sudah

Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.


10


Kriteria/Indikator

Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi dilaporkan pada pihak yang berwenang yaitu kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur.

b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial

8

Memenuhi

- Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2015 PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II), secara umum memuat pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial. - Bukti fisik lapang pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial antara lain : - Melakukan pengukuran curah hujan, hari hujan, suhu dan kelembaban relative - Melakukan pengukuran tingkat laju erosi dengan metoda bak erosi - Pemasangan papan nama yang berisi himbauan atau larangan untuk tidak merusak daerah tangkapan air/sempadan sungai - Penyediaan sarana untuk perlindungan bahaya kebakaran - Pemasangan papan nama kawasan lindung dan papan larangan - Pemberian bantuan penerangan kepada masyarakat - Pemeliharaan tempat tempat bersejarah

K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1

Prosedur dan mplementasi K3


a. Pedoman /Prosedur K3

Memenuhi

- PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) telah memiliki prosedur K3 yaitu Standar Prosedur Operasional (SPO) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Nomor SPO-211/SAL, dan telah memiliki lembaga serta personil yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan K3 yang telah ditetapan melalui Surat Keputusan Direktur Nomor 003a/SAL II/SK/MKR/III/2015 tertanggal 18 Maret 2015.

b. Ketersediaan peralatan K3

Memenuhi

- PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) sudah memiliki peralatan K3 dan berfungsi dengan baik.

c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi

- PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) secara periodik telah membuat catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi dalam bentuk laporan bulanan K3.

11

ASERT-324 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi (IUPHHKHTI Trans) No. 9

Kriteria/Indikator

Verifier

Nilai


K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1

Kebebasan berserikat bagi pekerja

Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi

- PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) tetap berkomitmen dalam memberikan izin para karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab. Hal tersebut ditunjukkan dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor 009/SAL.II/ SP/MKR/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015.

5.2.2

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Memenuhi

- PT Sumalindo Alam Lestari telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan, dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau sesuai Nomor KEP.568/102.3.Kesje.Pekerja tanggal 21 Oktober 2015.Secara kongkrit peraturan perusahaan tersebut telah diimplementasikan, antara lain : - Pemberian cuti bagi karyawan, - Pemberian jaminan kesehatan, - Penyediaan sarana prasarana K3.

5.2.3

Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi

- PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) telah mengeluarkan kebijakan untuk tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, yang tertuang dalam Surat Keterangan Nomor 008/SAL.II/ SK/MKR/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang pernyataan tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur.

Bogor, April 2016 LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd Ir. Akhmad Direktur


12

Hektar Kabupaten Kutai llmur Provinsi Kalimantan Timur

Recommend Documents