STRATEGI DAN IMPLEMENTASI REGULASI KONSERVASI SUMBERDAYA IKAN
Oleh DIREKTUR KONSERVASI DAN TAMAN NASIONAL LAUT
JAKARTA, APRIL 2010
POTENSI SDA Pesisir dan Laut
:
• Keunikan ekosistem, • Keindahan alam, • Potensi flora dan fauna langka, • Keadaan yang masih alami, • Gejala alam yang fenomenal, dan • Udara yang bersih. • Kekayaan budaya masyarakat sekitar
Coral Triangle
Indonesia
Rangking Penyebaran Keanekaragaman Hayati Indonesia
Hasil dari rangking untuk prioritas konservasi untuk ekoregion laut di Indonesia berdasarkan pertimbangan keanekaragaman hayati dengan penekanan pada kriteria “irreplaceability” dan keterwakilan.
biodiverse reef
the most systems on Earth
> 95,186 km coastline (globally 2nd longest) ± 17,480 islands 5.8 million square km EEZ (3x land area) Includes 37% of world’s total fish species Global center of marine biodiversity (e.g. > 70 genera of hard corals) 18% of world’s coral reefs and largest exporter of marine ornamentals in the world
HARMONISASI...
. . . Kebutuhan EKONOMI… v.s. KONSERVASI... Jaminan Pembangunan Berkelanjutan bagi Kesejahteraan Masyarakat
ASPEK REGULASI 1.
UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya. 2. UU No. 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan. 3. UU No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. 4. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil 5. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Revisi atas UU 31/2007) 6. PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan 7. Perpress No.78/2005 tentang Pengelolaan PPK Terluar 8. KEPMEN no. 41/2000 jo no. 67/2002 tentang Pedoman Umum Pengelolaan PPK yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat. 9. Permen KP No. 17/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16/MEN/2008 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 20/MEN/2008 Tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya
PERMEN Konservasi SDI
Permen KP no. Per.17/Men/2008 tentang Kawasan
Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Permen KP No. Per.02/Men/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan
Permen KP No. Per.03/Men/2010 tentang tata cara penetapan perlindungan jenis ikan Permen KP No. Per.04/Men/2010 tentang
pemanfataan jenis dan genetika ikan
9
Konservasi SDI konservasi ekosistem; konservasi jenis ikan; konservasi genetik Ikan.
KONSERVASI EKOSISTEM Pasal 5 : Tipe ekosistem yang terkait dgn SDI laut
estuari
danau
padang lamun
pantai rawa
waduk
terumbu karang
mangrove
sungai
embung ekosistem perairan buatan
KONSERVASI JENIS IKAN Pasal 23: Penggolongan Jenis Ikan a.Jenis Ikan Yang Dilindungi;
b.Jenis Ikan Yang Tidak Dilindungi; Kriteria Jenis Ikan Yang Dilindungi a. b. c. d.
Terancam punah; Langka; Daerah penyebaran terbatas; dan Terjadi penurunan jumlah populasi ikan di alam secara drastis;dan e. Tingkat kemampuan reproduksi yang rendah
Konservasi Jenis Ikan No.
Pasal
Ketentuan
1.
24 ayat (2) Tatacara status perlindungan jenis ikan
2.
25 ayat (5) Pemeliharaan jenis ikan
3.
26 ayat (5) Standar kualifikasi pengembangbiakan
4.
27 ayat (2) Tatacara penandaan induk ikan hasil pengembangbiakan
5.
29 ayat (4) Pelestarian gamet
6.
35 ayat (6) Pengambilan jenis ikan dari alam
7.
36 ayat (3) Pemanfaatan jenis ikan untuk penelitian dan pengembangan
8.
37 ayat (5) Pemanfaatan jenis ikan untuk pengembangbiakan
9.
39 ayat (3) Pemanfaatan jenis ikan untuk perdagangan
10.
40 ayat (3) Pemanfaatan jenis ikan untuk ekspor, impor, atau reekpor
11.
42 ayat (6) Pemanfaatan jenis ikan untuk aquaria
12.
43 ayat (5) Pemanfaatan jenis ikan untuk pertukaran
13.
44 ayat (6) Pemanfaatan jenis ikan untuk pemeliharaan utk kesenangan
Mandat PP 60/2007 Sebagai MA Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini: Departemen yang bertanggungjawab di bidangPerikanan ditetapkan sebagai Otoritas Pengelola (Management Authority) KSDI LIPI ditetapkan sebagai Otoritas Keilmuan (Scientific Authority) KSDI Psl. 53 - PP. 60/07
Management Authority CITES
Article IX Konvensi CITES memberikan mandat bagi setiap negara Pihak untuk menunjuk satu atau lebih Management Authorities yang berkompeten untuk menerbitkan izin atau sertifikat atas nama negara Pihak, dan satu atau lebih Scientific Authorities untuk memberikan advis kepada Management Authorities PP 60 tahun 2007 menunjuk Dep. Kelautan dan Perikanan sebagai Management Authority Konservasi SDI Darft Permen Pemanfaatan Jenis Ikan dan Genetik Ikan menetapkan Dirjen KP3K sebagai Pelaksana Otoritas Pengelola Konservasi SDI
PERSIAPAN KKP DALAM IMPLEMENTASI CITES REGULASI • •
•
PP 60/2007 ttg Konservasi SDI PERMEN KP NO. PER.03/MEN/2010 ttg tatacara Penetapan status Perlindungan Jenis Ikan PERMEN KP No. PER.04/MEN/2010 ttg Tatacara Pemanfaatan Jenis Ikan dan Genetik Ikan
PERMEN KP 04/10 TATACARA PEMANFAATAN JENIS IKAN DAN GENETIK IKAN
Pemanfaatan Jenis Ikan : a. b. c. d. e. f. g.
Pengambilan ikan dari alam; Pengembangbiakan; Perdagangan; Aquaria; Pertukaran; Litbang; Pemeliharaan utk kesenangan.
Setiap upaya pemanfaatan jenis ikan harus dengan IZIN
KELEMBAGAAN: – – – –
Set up Sekretariat MA di Pusat : Unit Pelayanan Pusat Pelaksana di daerah (UPT) : UPT KP3K, Karantina, P2SDKP, Tangkap Sistem dan Prosedur Mekanisme koordinasi lintas instansi
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DITJEN KP3K
Balai PSPL PADANG Balai PSPL MAKASAR Balai PSPL BALI Balai PSPL PONTIANAK Loka PSPL SORONG Balai KKPN KUPANG Loka KKPN PAKANBARU
Pembentukan TASK FORCE di Pusat dan Daerah (Realisasi di tahun 2010)
Penyiapan SDM Analisa kebutuhan dan pengembangan SDM pengelola sentra pelayanan CITES tingkat pusat dan pelaksanan di daerah.
Kegiatan Bimbingan Teknis CITES Program Magang di Sentra Pelayanan CITES Departemen Kehutanan
OUTPUT
a. Pengembangan dan recruitment SDM pengelola sentra pelayanan CITES. b. Penandatanganan program bersama pengelolaan transisi penyelarasan pengelolaan sentra pelayanan CITES baik untuk program dipusat maupun didaerah. c. Penetapan kebutuhan dan rencana pengembangan SDM pengelola sentra pelayanan CITES.
Persiapan Sarana Penunjang Menyiapkan rancangan strategi komunikasi internal dan eksternal keberbagai pihak berupa : • Rancangan media komunikasi dan Teknologi Informasi berupa perangkat lunak (Software). • Penyediaan Perangkat keras (Hardware) sebagai media pendukung untuk sistem yang dipakai.
Sosialisasi Pelayanan CITES Telah dilaksanakannya program Sosialisasi CITES ditingkat Management Authority dan stakeholder terkait Serta sosialisasi dikalangan nelayan dan pengusaha ikan
Dukungan Kegiatan lainnya Penyusunan Pedoman Jenis-jenis IkanIkan Yang Dilindungi Penyusunan Bahan Publikasi dan Promosi CITES Rancangan Strategi komunikasi internal dan eksternal keberbagai pihak (nasional dan internasional)
ISU PENTING MARINE SPECIES HASIL COP 15 CITES, QATAR Menolak memasukan beberapa spesies ikan
tuna, ikan hiu/shark serta corallidae baik kedalam appendix I maupun appendix II CITES Menempatkan perwakilannya yaitu Prof. Dr. Suharsono, Kepala P2O LIPI sebagai anggota Animal Committee
PENYELARASAN URUSAN KSDI 1.
Kesepakatan Bersama Dirjen PHKA dan Dirjen KP3K No. 396.1/DJ iv/HO/2003 dan No. 09/KB/Dep.KP/2003, tgl. 30 April 2003, tentang Pelaksanaan Kegiatan Di 6 TNL.
2.
Perpanjangan Kesepakatan Bersama Dirjen PHKA dan Dirjen KP3K No. K.06/P3K/PHKA/XII/2004 dan No. KS.15/IV/KK/2004, tgl. 21 Desember 2004, tentang Pelaksanaan Kegiatan Di 6 TNL.
3.
Keputusan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Kehutanan, No. SKB.03/MEN/2006 dan No. SKB.01/MENHUT-II/2006, tgl. 29 Desember 2006, tentang Pembentukan Tim Penyelarasan Urusan
BA PENYERAHAN 8 KSA/KPA MA KSDI DIATUR TERSENDIRI
BERITA ACARA No. BA. 01/Menhut-IV/2009 No. BA, 108/MEN.KP/III/2009 Tanggal. 4 Maret 2009
Penyerahan 8 KSA/KPA : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
CAL - Laut Banda, (2,500 ha) CAL - Kep. Aru Tenggara (114.000 ha) SML - Raja Ampat (60.000 ha) TWL - Gili Anyer, Meno & Trawangan (2.954 ha) TWA - Kep. Kapoposang (50.000 ha) TWA - Kep. Padaido (183.000 ha) SM - Kep. Panjang (271.630 ha) TWA - Pieh (39.900 ha)
