KEPO OLISIAN NEGARA N A REPUB BLIK INDO ONESIA DAER RAH KALIMANTAN N TIMUR EKTORAT T RESER RSE KRIM MINAL KH HUSUS DIRE
STAN NDAR OP PERASIO ONAL PR ROSEDU UR (SOP) PE ENANGK KAPAN
BA ALIKPAPA AN,
PEBRUAR RI 2013
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TENTANG PENANGKAPAN I.
PENDAHULUAN 1.
Umum a.
Penangkapan adalah bagian dari penyidikan, yang dilakukan oleh Penyidik untuk kepentingan pemeriksaan untuk
mendapatkan
keterangan, kejelasan dan keidentifikasian saksi, ahli, tersangka dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan; b.
Kegiatan penangkapan bukan merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan untuk melakukan penyidikan, namun dilakukan da sangat perlu dan terpaksa yang dilakukan untuk kepentingan Pemeriksaan;
c.
Tujuan penangkapan adalah Untuk melakukan pengamanan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan
yang
cukup
dan
mempermudah
dilakukannya
pemeriksaan; d.
dalam penangkapan harus sesuai dengan prosudur dan cara yang diatur dalam undang-undang dan dapat dipertanggungjawabkan menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga tindakan yang dilakukan tidak melanggar Hak Azasi Manusia;
e.
agar penangkapan dinyatakan sah maka harus memenuhi syarat material dan formil yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga penyidik dibekali pedoman administrasi serta berbagai pengetahuan hukum lainnnya.
2 2.
Dasar : a.
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
b.
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c.
Peraturan Kapolri No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja pada tingkat Polda;
d.
Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
e.
Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
f.
Skep kapolri no : SKEP/82/XII/2006/Bareskrim, tanggal 15 Desember 2006 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi penyidikan.
3.
Maksud dan tujuan : a.
Maksud Sebagai pedoman dalam rangka melakukan penangkapan dalam rangka penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana sehingga dapat dijadikan bahan untuk melakukan penyidikan.
b.
Tujuan Untuk dijadikan pedoman dalam rangka melakukan upaya paksa pelaku pelanggaran dan tersangka guna kepentingan penyidikan;
4.
Ruang Lingkup Meliputi : penangkapan
5.
Pengertian a.
Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang;
3 b. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
II.
Pelaksanaan a.
Penangkapan dilakukan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;
b.
Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dengan memperlihatkan Surat Tugas serta memberikan kepada tersangka Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan Identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;
c.
Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa Surat Perintah Penangkapan dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti kepada penyidik/ penyidik pembantu yang terdekat, selanjutnya dibuatkan Berita Acara serah terima Tersangka dan Barang Bukti;
d.
Masa penangkapan adalah 1 X 24 jam, kecuali untuk tindak pidana yang secara khusus diatur dengan ketentuan sendiri;
e.
Pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan adalah Penyidik : 1)
Dalam hal yang mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan adalah Kepala
Kesatuan
atau
Pejabat
Struktural,
Surat
Perintah
Penangkapan ditandatangani yang bersangkutan selaku Penyidik. 2)
Penangkapan dapat dilakukan atas permintaan bantuan : (a)
Kesatuan Kepolisian lain berdasarkan Daftar Pencarian Orang;
(b)
Instansi yang berwenang;
(c)
Permintaan Negara anggota ICPO Interpol;
(d)
Permintaan bantuan penangkapan harus mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
4
3)
Setelah
dilakukan
penangkapan
harus
dibuat
Berita
Acara
Penangkapan yang ditandatangani oleh petugas yang melakukan penangkapan
dan
orang
yang
ditangkap
serta
orang
yang
menyaksikan; 4)
Dalam hal orang yang ditangkap tidak paham atau tidak mengerti bahasa yang dipergunakan oleh petugas maka orang tersebut berhak mendapatkan seorang penerjemah tanpa dipungut biaya;
5)
Dalam hal orang asing yang ditangkap, penangkapan tersebut harus segera diberitahukan kepada kedutaan, konsulat, atau misi diplomatik negaranya, atau keperwakilan organisasi international yang kompeten jika yang bersangkutan merupakan seorang pengungsi atau dalam lingkungan organisasi antar pemerintah;
6)
Tersangka yang tertangkap tangan atau yang ditangkap dengan surat perintah penangkapan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata tidak terbukti melakukan tindak pidana atau tindak pidana yang dilakukan tersebut tidak termasuk dalam ketentuan yang dapat ditahan, Tersangka
harus
dilepaskan
dengan
dibuatkan
Berita
Acara
Pelepasan Penangkapan yang ditandatangani oleh Penyidik dan orang yang ditangkap serta orang yang menyaksikan; 7)
Terhadap
tersangka
yang
akan
dilakukan
penahanan
dapat
dikeluarkan Surat Perintah penangkapan kecuali bagi tersangka yang menyerahkan diri dibuat Berita Acara Menyerahkan Diri; 8)
tersangka yang selesai di lakukan pemeriksaan dan cukup bukti untuk dilakukan penahanan dan akan dilakukan penahanan tidak wajib dilakukan penangkapan terlebih dahulu tetapi dapat langsung diterbitkan Surat Perintah Penahanan;
9)
Pelaksanaan penangkapan terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
anggota
MPR,
DPR,
DPD
dan
DPRD
Propinsi/Kabupaten/Kota disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU yang berlaku baginya; 10) Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :
5
(a)
Tersangka mempersulit penyidikan;
(b)
Tersangka telah dipanggil 2 x berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;
11)
(c)
Tersangka diperkirakan akan melarikan diri;
(d)
Tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya;
(e)
Tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti.
Hal – hal yang perlu diperhatikan Terhadap
tersangka
pelaku
pelanggaran tidak diadakan penangkapan, kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara syah 2 (dua) kali berturut – turut, tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang syah.
III.
Mekanisme Penangkapan
MEKANISME PENANGKAPAN PETUGAS DG MEMBAWA SPRINT GAS & SPRINT KAP, MELAKUKAN PENANGKAPAN TERHADAP SESEORANG YG NAMANYA TERCANTUM DLM SPRINT-KAP
PENYIDIK MEMBERIKAN SPRINT KAP KEPADA TERSANGKA
1 LEMBAR SPRINT KAP DIBERIKAN KPD KELUARGA TSK
BEITAHUKAN KPD KADES/ LINGKUNGAN DIMANA TSK TINGGAL TTG PENANGKAPAN YG TERJADI
DILAKUKAN PENAHANAN
PENYIDIK/ PENYIDIK PEMBANTU MEMBUAT BERITA ACARA PELEPASAN
PENYIDIK/ PENYIDIK PEMBANTU BUA BA KAP YG DITANDATANGANI OLEH YG LAKUKAN KAP & TSK YBS
MASA PENANGKAPAN 1X24 JAM
TIDAK DILAKUKAN PENAHANAN
6 IV.
PENUTUP Demikian SOP (Standart Operating Procedure) ini untuk menjadi pedoman dalam melakukan penangkapan bagi penyidik Reserse Kriminal Polda Kaltim dalam melakukan penyidikan perkara pidana.
Ditetapkan di : Balikpapan Pada tanggal : Pebruari 2013 An. DIR RESKRIMSUS POLDA KALTIM WADIR
Drs. BUDI PRASETYO., SH., MH AKBP NRP. 62100827 Disahkan di Balikpapan Pada tanggal Pebruari 2013 KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
Drs. ANAS YUSUF, SH, MH, MM INSPEKTUR JENDERAL POLISI
