KEPO OLISIAN NEGARA N A REPUB BLIK INDO ONESIA DAER RAH KALIMANTAN N TIMUR EKTORAT T RESER RSE KRIM MINAL KH HUSUS DIRE
STAN NDAR OP PERASIO ONAL PR ROSEDU UR (SOP) PEMANGG GILAN
BA ALIKPAPAN N,
SEPTEMB S BER 2012
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TENTANG PEMANGGILAN I.
PENDAHULUAN 1.
Umum a.
Pemanggilan adalah bagian dari penyidikan, yang dilakukan oleh
Penyidik
untuk
kepentingan
pemeriksaan
untuk
mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentifikasian saksi, ahli, tersangka dan atau barang bukti maupun tentang unsurunsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. b.
Kegiatan pemanggilan bukan merupakan syarat mutlak yang harus
dilakukan
pemanggilan
untuk
dapat
melakukan
dilakukan
penyidikan,
namun
hanya
dilakukan
untuk
tujuannya
adalah
untuk
kepentingan Pemeriksaan; c.
dalam
rangka
pemanggilan
menghadirkan seseorang pada penyidik yang berkaitan dengan pemeriksaan dan mendapatkan keterangan; d.
dalam pemangilan harus sesuai dengan prosudur dan cara yang
diatur
dalam
dipertanggungjawabkan
undang-undang menurut
ketentuan
dan hukum
dapat yang
berlaku sehingga tindakan yang dilakukan tidak melanggar Hak Azasi Manusia; e.
agar pemanggilan dinyatakan sah maka harus memenuhi syarat material dan formil yang telah ditentukan oleh undangundang, sehingga penyidik dibekali pedoman administrasi serta berbagai pengetahuan hukum lainnnya;
2 2. Dasar : a.
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
b.
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c.
Peraturan Kapolri No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja pada tingkat Polda;
d.
Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
e.
Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
f.
Skep kapolri no : SKEP/82/XII/2006/Bareskrim, tanggal 15 Desember 2006 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi penyidikan.
3.
Maksud dan tujuan : a.
Maksud Sebagai pedoman dalam rangka melakukan pemanggilan dalam rangka penyidikan tentang telah terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana sehingga dapat dijadikan bahan untuk melakukan penyidikan.
b.
Tujuan Untuk dijadikan pedoman dalam rangka pemeriksaan saksi maupun tersangka mendapatkan keterangan guna kepentingan penyidikan, sehingga mendapatkan persesuaian antara Alat bukti dengan barang bukti yang ada, sehingga dapat terungkap peran masing masing dalam suatu perkara;
4.
Ruang Lingkup Meliputi : pemanggilan saksi dan pemanggilan tersangka.
3
5.
Pengertian a. Pemanggilan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentifikasian saksi, ahli, tersangka dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan; b.
Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;
c.
Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu;
d.
Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
II.
Pelaksanaan a.
Tahap Pembuatan 1)
Surat panggilan dibuat sesuai dengan persyaratan formil dan materil;
2)
Surat panggilan dibuat rangkap sesuai dengan kebutuhan proses sidik
3)
Surat panggilan ditandatangani oleh penyidik;
4)
Diberikan tenggang waktu yang wajar kepada yang dipanggil untuk hadir memenuhi panggilan.
b.
Tahap Pengiriman : 1)
Surat panggilan diantar oleh penyidik/penyidik pembantu disertai dengan ekspedisi;
2)
Surat panggilan dikirim melalui pos tercatat/khusus;
4
3)
surat panggilan dapat dikirim melalui Fax, namun dilakukan penyecekan kepada pihak yang terpanggil, bahwa panggilan tersebut bisa diterima;
4)
Surat panggilan ditandatangani oleh yang dipanggil;
5)
Apabila yang dipanggil tidak ada ditempat disampaikan kepada pejabat RT atau RW atau Pejabat Desa atau Kelurahan setempat;
5)
c.
Penerima surat panggilan menandatangani ekspedisi pengiriman surat panggilan.
Tahap Penerimaan Surat Panggilan : 1)
Apabila yang dipanggil tidak memenuhi panggilan atau menolak tanpa memenuhi alasan patut dan wajar maka penyidik membuat surat panggilan ke II;
2)
Apabila yang bersangkutan dipanggil 2 (dua) kali tetap menolak maka diperlukan surat perintah membawa;
3)
Apabila yang dipanggil tidak dapat memenuhi panggilan dengan alasan yang patut dan wajar maka penyidik datang ke tempat kediamannya untuk melakukan pemeriksaan ditempat;
4)
pemeriksaan
ditempat
terhadap
tersangka
harus
mendapat
persetujuan dari Atasan penyidik.
d.
Substansi pemanggilan 1)
Pemanggilan merupakan kewenangan penyidik yang dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan/permintaan keterangan yang dilakukan apabila diperlukan penyidik, dengan menyebutkan alasan;
2)
Pemanggilan tahap penyelidikan disebut permintaan keterangan dapat dilaksanakan secara lisan, melalui telepon atau dengan pengiriman surat permintaan keterangan/undangan untuk klarifikasi;
3)
Pemanggilan tahap penyidikan dilakukan terhadap saksi, ahli dan tersangka dengan surat panggilan pro justitia dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar.
5
III.
MEKANISME PEMANGGILAN
MEKANISME PEMANGGILAN LIDIK DALAM LIDIK SURAT KLARIFIKASI OLEH PENYIDIK, DIKIRIM KEPADA PIHAK SAKSI / AHLI UTK MENDPTKAN INFO/DATA
o o o
SIDIK DALAM SIDIK SURAT PANGGILAN DIBUAT PEJABAT BERWENANG SESUAI UU
PETUGAS SURAT PANGGILAN DIANTAR OLEH PENYIDIK/ PENYIDIK PEMBANTU DISERTAI DG EKSPEDISI SURAT PANGGILAN DIKIRIM MELALUI POS TERCATAT/ KHUSUS SURAT PANGGILAN DAPAT DIKIRIM MELALUI FAX
PENERIMAAN SURAT PANGGILAN DITANDA TANGANI OLEH YANG DIPANGGIL APABILA YG DIPANGGIL TDK ADA DITEMPAT DISAMPAIKAN KEPADA PEJABAT RT ATAU RW ATAU PEJABAT DESA ATAU KELURAHAN SETEMPAT PENERIMA SURAT PANGGILAN MENANDATANGANI EKSPEDISI PENGIRIMAN SURAT PANGGILAN
MENOLAK PANGGILAN DG ALASAN PATUT & WAJAR APABILA YG DIPANGGIL TDK MEMENUHI PANGGILAN ATAU MENOLAK DG ALASAN YG PATUT & WAJAR, MAKA PENYIDIK DATANG KE TEMPAT KEDIAMANNYA UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN
SAKSI, AHLI, TSK
DATANG MEMENUHI PANGGILAN
TAHAP PEMERIKSAAN
MENOLAK PANGGILAN DG ALASAN TDK PATUT & WAJAR APABILA YG DIPANGGIL TDK MEMENUHI PANGGILAN ATAU MENOLAK DG ALASAN YG TDK PATUT & WAJAR, MAKA PENYIDIK MEMBUAT SURAT PANGGILAN KE II
PENERIMAAN APABILA YG DIPANGGIL 2 KALI TETAP MENOLAK MAKA DIPERLUKAN SURAT PERINTAH MEMBAWA
6
IV.
PENUTUP Demikian SOP (Standart Operating Procedure) ini untuk menjadi pedoman dalam melakukan pemanggilan bagi penyidik Reserse Kriminal Polda Kaltim dalam melakukan penyidikan perkara pidana.
Ditetapkan di Balikpapan Pada tanggal Pebruari 2013 a.n. DIR RESKRIMSUS POLDA KALTIM WADIR
Drs. BUDI PRASETYO., SH., MH AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 62100827 Disahkan di Balikpapan Pada tanggal Pebruari 2013 KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
Drs. ANAS YUSUF, SH, MH, MM INSPEKTUR JENDERAL POLISI
