Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 2
Penegakan Integritas dan Etika
Ps. 4
Lingkungan Pengendalian
Ps. 13
Penilaian Risiko
SPIP
Ps. 18
Kegiatan Pengendalian
Ps. 41
Informasi & Komunikasi Pemantauan Pengendalian Intern Ps. 43
Komitmen terhadap Kompetensi Kepemimpinan yang Kondusif Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Peran APIP yang Efektif Hubungan Kerja yang Baik Identifikasi Risiko Analisis Risiko Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi Pengendalian Fisik atas Aset Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja Pemisahan Fungsi Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu Pembatasan Akses atas Sumber Daya Akuntabilitas terhadap Sumber Daya Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern Sarana Komunikasi Manajemen Sistem Informasi Pemantauan Berkelanjutan Evaluasi Terpisah Tindak Lanjut
Penegakan Integritas dan Etika Komitmen terhadap Kompetensi Kepemimpinan yang Kondusif
SPIP
Lingkungan Pengendalian
Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Peran APIP yang Efektif Hubungan Kerja yang Baik
Identifikasi Risiko
SPIP
Penilaian Risiko Analisis Risiko
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi Pengendalian Fisik atas Aset Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja
SPIP
Kegiatan Pengendalian
Pemisahan Fungsi
Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu Pembatasan Akses atas Sumber Daya Akuntabilitas terhadap Sumber Daya Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern
SPIP
Informasi & Komunikasi
Sarana Komunikasi Manajemen Sistem Informasi
Pemantauan Berkelanjutan
SPIP
Pemantauan Pengendalian Intern
Evaluasi Terpisah Tindak Lanjut
9
KONFIGURASI DOMAIN PENGAWASAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Siapa S Melakukan M A Apa (Obyek)
SistemPengendalianIntern Pemerintah(SPIP) SIM PIP (PASs)
KOMPETUJUAN TENSI
RUANG KATEGORI LINGKUP
(KSA)
> 75%
fungsipengawasan Laporan Keuangan dan Kinerja
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PRESIDEN NKRI
25%
Akuntansi NASIO- Akunta- & STRAbilitas Mgmn NAL TEGIS Kasusbesar Presiden B P K P
SS + M+A BUN
(Big Fish) fungsipengawasan
K/L & TAKTIS Prov
M& G S + A +M
S
Berjenjang
Akuntabilitas
Menteri& Kasusregional Gubernur
COSO
Itjen/Irtama /Inspekt
SISDAL RISIKO (C3I)
Spesifik
fungsipengawasan
SS +M+ A Bupati Wkota
M: Menteri; G: Gubernur BUN: BendaharaUmumNegara
TEKNIS
Sistem
AkuntaPem Kab/kotabilitas Kasus-kasus Sektoral daerah
Bupati/ Wkota
KSA: Knowledge, Skill, Attitude SPIP: SistemPengendalianIntern Pemerintah PASs : President’s Accountability Systems
Inspektorat
Lingkup
toring Nasional
Bawasda
Presiden
M
Disiplin
Sistem Pengend . Intern (K3I) RECEIVING
Moni-
Ruang
G
B/ W
> 75%
Aparat Con-
X
M: Menteri G: Gubernur U: UPT B/W:Bupati/Walikota
Ket
trolling
BPKP
F e e d b a c k
Kewenangan Lapis Kemampuan
Was g
X
ilmu lain 25%
Dis -
Pulahta Info Display patchin
Irjen/ Irtama
X X X
Bawasda
Reviu LKPP, Diklat , Pendmpngan , Audit, Eval , Invest, Tuj Ttt .
Strategik /Nasional
Reviu
Tupoksi Dept/ LPND (TAKTIS)
Back Up
Reviu
Tupoksi Pemda (TEKNIS)
- Teknis
1
- SDM
COSO: Committee of Sponsoring Organization ttg Int Control C3I : Command, Control, Communication & Information System SIM PIP :Sistem Inf ManajemenPengend. Intern Pemerintah
NEW BPKP SBG AUDITOR PRESIDEN
Melakukan pengawasan akuntabilitas keuangan negara yang terdiri atas aspek keuangan dan nonkeuangan dalam rangka terwujudnya akuntabilitas tunggal presiden sebagai pemegang kekuasaan negara untuk tujuan bernegara.
WAS INTERN Melalui audit ,reviu, evaluasi & pengawasan lainnya utk meningkatkan: •Governance process •Risk management •Control
PEMBINAAN SPIP •Pedoman, Sosialisasi, Diklat, Bim&Kons, Peningkatan Kompetensi Auditor
AKUNTABILITAS Obligation to answer pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian misi
UNSUR SPIP •Lingkungan Dal, Penilaian Risiko, Kegiatan Dal, Info & komunikasi, Pemantauan Dal Intern
KEU. NEGARA •Objek: Semua hak & kewajiban ngr yg dpt dinilai dg uang (moneter, fiskal, kek ngr yg dipisahkan) & sgl sst yg dpt dijadikan milik ngr •Subyek: seluruh obyek yg dimiliki/dikuasai Pem Pst/Daerah , BUMN/D, & badan lain yg terkait •Proses: Perumusan kebijakan s.d. pertgjwban •Tujuan: Sel. kebijakan, kegiatan & hub hkm yg berkaitan dg pengelolaan obyek •Macro perspective: Keu Ngr digunakan utk pencapaian tujuan bernegara
DOMAIN BPKP (4Cs) PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN input
proses
output
CAPACITY
CLEARING
CHECK &
BUILDING
HOUSE
BALANCE
PSL 59
PSL 49
outcome AKUNTABILITAS PEMERINTAH
CURRENT ISSUES
PRESIDENT’S ACCOUNTABILITY SYSTEMS (PASs) E X P E RT I S E
Non Justicia (Professional Judgment)
BPK
GENERAL AUDIT (OPINI)
BPKP & APIP
Pro Justicia (Bukti Material TPK)
KPK, POLRI, kEJAGUNG
OPERASIONAL AUDIT (TEMUAN MGMN)
AUDIT INVESTIGASI (PENYELIDIKAN)
GELAR KASUS / PERKARA (CLEARING HOUSE)
PENYIDIKAN
PRESIDEN Decision Making
Management
Intelligence-based Planning
Perencanaan kegiatan berdasarkan analisa Resiko dan Prioritas
Knowledge Creation
Pengetahuan-pengetahuan terdokumentasi secara komprehensif dan uptodate
Collaborative Analysis & Research
Mengkolaborasikan informasi Yang tersebar di masing-masing Instansi (dep/lemb/pemda/BUMN/D/L) Untuk kepentingan analisis dan penelitian
Integration of Information (PASs)
Kementerian
14
Lembaga
Pemda
Presiden memperoleh informasi dan pengetahuan yang Credible Sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat
BUMN/D/L
Data warehouse yang komprehensif & historis
LAINNYA
Sumber Data/Informasi
14
TAHAPAN PENGEMBANGAN SPIP NO
FASE
KEBUTUHAN
KEGIATAN
PRODUK
TIME FRAME
Waktu yang dibutuhkan bergantung pada besarnya dukungan pimpinan dan organisasi tersebut.
1
Knowing
• Pemahaman, • Penyamaan persepsi
Penelitian, Kajian, Benchmarking, Sosialisasi, Diklat
Laporan pelaksanaan
2
Mapping
Kondisi, Tujuan, Gap
Diagnostic assessment
IC Map
3
Norming
Membangun fondasi / infrastruktur sistem
•Kebijakan s.d. SOP: Draft Pedoman Umum dan Draft Pedoman Teknis (Limited Hearing,Public Hearing, Pilotting) •Pembuatan Modul Diklat •Pengembangan Kompetensi: Diklat,
•Pedoman Umum •Pedoman Teknis •Modul Diklat •Aturan-aturan intern •Lap pelaks. •Satgas-satgas dan produknya
4
Forming
Membangun unsur-unsur SPI
•Implementasi •Internalisasi
Laporan tahapan pengembangan SPI BPKP
5
Performing
Pemanfaatan SPI (memetik kegunaan)
•Monitoring •Evaluasi
Laporan Hasil Evaluasi
Program Kerja Pengawasan BPKP Pasal 49 Lintas Sektoral: • Program Pemerintah di bidang antara lain Ketahanan Pangan, Pendidikan, Kesejahteraan Masyarakat • LAKIP, LKPD Bendahara Umum Negara (BUN): • Dana Dekon, Dana Bagi Hasil, Subsidi, Dana Alokasi Khusus Penugasan Presiden: • Strategis berdampak Nasional Lain: • Laporan Keuangan BUMD • Laporan Keuangan Proyek BLN • Investigasi
Pasal 49 Metodologi: • Evaluasi Program • Audit Kinerja • Analisis Kebijakan • Survey • Audit Ketaatan • Penilaian Risiko dan Good Governance • Forensic Auditing
Program Kerja Pengawasan BPKP
Pasal 59 Pembinaan • Sistem Pengendalian Intern (Manajemen Aset/SDM/ Persediaan/Keuangan/Risiko) • Good Corporate Governance (BUMD) • Good Local Governance • Akuntansi Keuangan & Biaya
Pasal 59 Metodologi: • Sosialisasi • Evaluasi • Penilaian Mandiri (Self Assessment) • Focus Group Discussion • Pendidikan dan Pelatihan • Bimbingan Teknis • Pendampingan
•
Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (Bab I Ps. 1 hrf 2).
•
Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (Bab I Ps.1 hrf. 3).
Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP b. Sosialisasi SPIP c. Pendidikan & pelatihan SPIP d. Pembimbingan & konsultansi SPIP e. Peningkatan kompetensi auditor APIP a.
Ps. 59 (1)
Was intern thd akuntabilitas keuangan negara:
Ps. 49 (2)
Ps. 54 (2), (3) Ps. 57 (4)
Ps. 59 (1), (2)
•Kegiatan bersifat lintas sektoral •Kegiatan kebendaharaan umum negara •Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden
•Laporan hasil pengawasan kebendaharaan umum negara disampaikan kepada Menkeu & pimpinan IP yg diawasi •Menyusun & menyampaikan ikhtisar laporan hasil was kpd Presiden
•Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
•Pembinaan penyelenggaraan SPIP
UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PERATURAN PEMERINTAH a. Lingkungan pengendalian Kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya.
UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PERATURAN PEMERINTAH b. Penilaian risiko Kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Penilaian risiko terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko. penilaian risiko, pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PERATURAN PEMERINTAH c. Kegiatan pengendalian Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PERATURAN PEMERINTAH d. Informasi dan komunikasi Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PERATURAN PEMERINTAH e. Pemantauan Pengendalian Intern Proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.
Lingkungan Pengendalian Pasal 4 Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui: a. penegakan integritas dan nilai etika; b. komitmen terhadap kompetensi; c. kepemimpinan yang kondusif; d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
Bagian Ketiga Penilaian Risiko Pasal 13
(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. identifikasi risiko; dan b. analisis risiko.
Bagian Keempat Kegiatan Pengendalian Pasal 18 (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. (2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut: a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah; b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
Bagian Keempat Kegiatan Pengendalian Pasal 18 c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah; d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis; e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan f. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
Bagian Keempat Kegiatan Pengendalian Pasal 18 (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan; b. pembinaan sumber daya manusia; c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; d. pengendalian fisik atas aset; e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; f. pemisahan fungsi; g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang Penting;
Bagian Keempat Kegiatan Pengendalian Pasal 18
h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.
Bagian Kelima Informasi dan Komunikasi Pasal 41
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasi kan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.
Bagian Keenam
Pemantauan Pasal 43
(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. (2) Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.
BAB III PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP Bagian Kesatu Umum Pasal 47 (1) Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing. (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP.
Bagian Kedua Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah Pasal 48
(1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. (2) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui: a. audit; b. reviu; c. evaluasi; d. pemantauan; dan e. kegiatan pengawasan lainnya.
Pasal 49 (1) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas: a. BPKP; b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern; c. Inspektorat Provinsi; dan d. Inspektorat Kabupaten/Kota. (2) BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral; b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan c. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Menteri Keuangan melakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan Instansi Pemerintah lainnya. .
Pasal 49 (4) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (5) Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi. (6) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Slide 22
Bagian Ketiga Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 59
(1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b meliputi: a. penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP; b. sosialisasi SPIP; c. pendidikan dan pelatihan SPIP; d. pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan e. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah. (2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPKP.
Pasal 58 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara diatur dengan Peraturan Presiden.
CONTOH LINGKUNGAN PENGENDALIAN 1. Menerapkan aturan prilaku, kode etik, keteladanan pimpinan; 2. Menyusun standar kompetensi; 3. Merespon secara positif pelaporan keuangan 4. Menyesuaikan dengan sifat dan ukuran kegiatan instansi. 5. Wewnang diberikan kepada pegawai yg tepat 6. Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekruitmen sampai pemberhentian pegawai. 7. Memberikan keyakinan yg memadai atas pencapaian tujuan 8. Saling uji antar SKPD atau antar bagian
