BENTUK PENGENDALIAN WASKAT 1.Pengorganisasian 2.Personil 3.Kebijakan 4.Perencanaan 5.Prosedur 6.Pencatatan 7.Pelaporan 8.Reviu intern
SPI PP.60 TAHUN 2008 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi Dan Komunikasi 5. Pemantauan Pengendalian Intern
DASAR PP 60 TAHUN 2008 UU NO. 1/2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUSNYA PASAL 58 (2) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DITETAPKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGERTIAN SPIP
SPIP
ACTION TERUS MENER US
PIMP. & SELURUH PEGAWAI PUSAT & DAERAH
TUJUAN TUJUAN ORGS ORGS
PELAKS. KEG. ORGS. YG EFISIEN & EFEKTIF
KEHANDALAN LAP. KEU
PENGAWASAN ASET NEGARA
KETAATAN THD PER UU
PERSPEKTIF SPIP
PENGAWASAN INTERN ATAS TUPOKSI
AUDIT
APIP
REVIU EVALUASI PEMANTAUAN
PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP
‐MENTERI/ PIMP.LEMB ‐GUBERNUR ‐BUPATI/ ‐WALIKOTA
PENY. PEDOMAN TEKNIS SPIP DIKLAT SPIP
PEMBINAAN PENYELENGGARAAN
SPIP
BPKP
SOSIALISASI SPIP BIMB. & KONSUL SPIP PENINGKATAN KOMPETENSI AUDITOR
IMPLEMENTASI SPI PADA PROGRAM/KEGIATAN LINGKUP DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
LINGKUNGAN PENGENDALIAN
Lingkungan Pengendalian adalah kondisi yang tercipta dalam suatu unit kerja/satuan kerja yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.
STRUKTUR ORGANISASI BELUM DIBENTUK, ATAU TIDAK DILENGKAPI DENGAN URAIAN TUGAS DAN BAGAN ORGANISASI
LINGKUNGAN PENGENDALIAN
KEBIJAKAN BELUM DIBUAT, ATAU DIBUAT TETAPI TIDAK SESUAI DENGAN KONDISI SETEMPAT PROSEDUR KERJA PADA UMUMNYA TIDAK DIBUAT (PERJALANAN DINAS, PEMANFAATAN ASSET) PENUNJUKAN PERSONIL TIDAK SESUAI DENGAN KUALIFIKASINYA PIMPINAN BELUM DAPAT MENCIPTAKAN KONDISI LINGKUNGAN YANG KONDUSIF
.
PENILAIAN RISIKO
“KEMUNGKINAN KEJADIAN YANG MERUGIKAN”.
.
PENILAIAN RESIKO “SUATU PROSES MENGIDENTIFIKASI RESIKO, UNTUK MENENTUKAN PENYEBAB RESIKO, MEMPREDIKSI DAMPAK DARI SUATU RESIKO, MENENTUKAN UPAYA PANANGANAN RESIKO, SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI DARI PENANGANAN RESIKO”
PENILAIAN RESIKO
BELUM DILAKUKAN IDENTIFIKASI RISIKO
BELUM MELAKUKAN ANALISA RISIKO SECARA TERTIB
PENANGANAN ANTISIPASI RISIKO BELUM DILAKUKAN SECARA MEMADAI
ADALAH TINDAKAN YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGATASI RISIKO SERTA PENETAPAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR UNTUK MEMASTIKAN BAHWA TINDAKAN MENGATASI RISIKO TELAH DILAKSANAKAN SECARA EFEKTIF
KEGIATAN PENGENDALIAN
SATLAK PI BLM BERFUNGSI DGN MAKSIMAL DALAM PENGENDALIAN KEGIATAN STRATEGIS BELUM DILAKUKAN REVIU ATAS KINERJA KEGIATAN STRATEGIS OLEH PIMPINAN LEMAHNYA PENGENDALIAN ASSET PEMBINAAN SDM YANG MASIH BELUM OPTIMAL PEMISAHAN FUNGSI BELUM BERJALAN OPTIMAL PENCATATAN TERHADAP KEJADIAN PENTING BELUM TERDOKUMENTASI DENGAN BAIK
INFORMASI & KOMUNIKASI
Seluruh informasi diidentifikasi, dicatat, dan dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang tepat.
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PELAKSANAAN PENCATATAN MASIH KURANG TERTIB PEMBUATAN DAN PENGIRIMAN LAPORAN BELUM DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PEMBUATAN LAPORAN BLM SEPENUHNYA MENGINFORMASIKAN KEBERHASILAN/KEGAGAL AN SUATU KEGIATAN STRATEGIS
Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.
PEMANTAUAN PI
PELAKSANAAN PEMANTAUAN BERKELANJUTAN MASIH KURANG MEMADAI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN MASIH LAMBAT
MASIH BERORIENTASI PD REKOMENDASI KN SEDANGKAN YG BERSIFAT ADMINISTRASI BLM SELURUHNYA DITINDAKLANJUTI
UKURAN KEBERHASILAN IMPLEMENTASI SPI EFISIEN DAN EFEKTIF DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN
LAPORAN KEUANGAN DENGAN PREDIKAT WTP
PENILAIAN AKUNTABILITAS (SAKIP) MENJADI “A”
PENGELOLAAN SDM, ASET DAN KEUANGAN TERTIB
TAAT TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN
HAMBATAN IMPLEMENTASI SPIP KOMITMEN PIMPINAN TERHADAP PENYELENGGARAAN SPIP MASIH KURANG
SPIP BARU MERUPAKAN “KEWAJIBAN” BUKAN “KEBUTUHAN”
KOORDINASI DENGAN K/L DAN PEMDA MASIH PERLU TERUS DITINGKATKAN 20
PERENCANAAN PERSIAPAN DAN IDENTIFIKASI CP/CL
1. LOKASI TIDAK SESUAI DENGAN RUTRW 2. PENETAPAN LOKASI/PETANI TIDAK BERDASARKAN HASIL IDENTIFIKASI CP/CL 3. LOKASI TIDAK DITETAPKAN OLEH BUPATI AGAR TIDAK DIALIHFUNGSIKAN
SURVEY INVESTIGASI DAN DESAIN (SID)
1. DIBUAT PADA TAHUN YANG SAMA DENGAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI 2. HASIL SID TIDAK SESUAI KONDISI LAPANG 3. AREAL TUMPANG TINDIH DENGAN PROGRAM/PROYEK LAIN 4. ISI DESAIN BELUM LENGKAP 5. BELUM SELURUH SID DI DISTRIBUSIKAN KE KABUPATEN
PELAKSANAAN PEMBUATAN RUKK DAN PEMANFAATAN DANA BANSOS
1. PENCAIRAN DANA TIDAK MELALUI PERSETUJUAN TIM TEKNIS 2. PEMANFAATAN DANA TIDAK SESUAI RUKK 3. ADANYA PEMOTONGAN 4. DIALIHKAN KE REKENING PRIBADI
KONSTRUKSI 1. KONSTRUKSI DILUAR SID 2. LUAS AREAL YANG DICETAK BELUM SESUAI TARGET 3. PENYELESAIAN PEKERJAAN TIDAK SESUAI JADWAL 4. KONSTRUKSI TIDAK DAPAT DIREALISASI KARENA LAHAN SENGKETA
PEMANFAATAN 1. LAHAN SAWAH YANG TELAH TERCETAK TIDAK DIMANFAATKAN OLEH PETANI DAN MENYEMAK KEMBALI 2. TERJADI ALIH FUNGSI LAHAN, SETELAH SAWAH TERCETAK
PERENCANAAN SID BELUM MENGGAMBARKAN LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN RUK BELUM DIDUKUNG DENGAN NILAI PARTISIPATIF DARI KELOMPOK TANI
PELAKSANAAN REVISI DAN PENYESUAIAN RUKK PERSETUJUAN TIM TEKNIS DAN PPK
TANPA
REALISASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TIDAK DENGAN DESAIN, DAN BELUM SESUAI TARGET PENGGUNAAN DANA BANSOS SESUAI PERUNTUKANNYA
TIDAK
MELALUI
SESUAI
SELURUHNYA
PELAPORAN PELAPORAN PERKEMBANGAN DILAPANGAN TIDAK DIBUAT
FISIK
PEKERJAAN
PEMANFAATAN HASIL KONSTRUKSI PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI BELUM SELURUHNYA DAPAT MENAIKKAN INDEKS PERTANAMAN HASIL KONSTRUKSI TIDAK TERPELIHARA
a. GAPOKTAN BELUM SELURUHNYA SESUAI KETENTUAN b. PENYUSUNAN RENCANA USAHA BERSAMA (RUB) • JENIS USAHA TIDAK SESUAI POTENSI • TIDAK DIDUKUNG DENGAN RUK, RUA • BELUM DIVERIFIKASI b. BELUM SELURUH GAPOKTAN IKUT DALAM PELATIHAN, NAMUN SUDAH MENCAIRKAN DANA PUAP c. TRANSFER DANA BLM-PUAP TIDAK DAPAT DIPROSES ATAU RETUR/DITOLAK OLEH KPPN d. PENGURUS GAPOKTAN TIDAK HANYA PETANI TETAPI JUGA PNS DAN PERANGKAT DESA e. DANA BLM-PUAP DICAIRKAN SEBELUM DILAKUKAN PELATIHAN
f.
PENCAIRAN DANA HANYA DILAKUKAN SEBANYAK 1 TAHAP
g. PEMANFAATAN DANA DIGUNAKAN TIDAK SESUAI RUB PEMOTONGAN DANA DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI DISIMPAN DI REKENING PRIBADI PENGURUS GAPOKTAN/PENGURUS LKM/ANGGOTA PENGGUNAAN DANA TIDAK TERCATAT DAN DIDUKUNG DGN BUKTI MEMADAI
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
UU No.15 Thn 2004
tentang PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA Pasal 20 ayat(1) Pejabat negara wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
Pasal 20 ayat (5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
Pasal 26 ayat(2) setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam LHP pada pasal 20 ayat(1), dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan dan/atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah
SE. Men.PAN No.SE/02/M.PAN/01/2005 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP DIINSTRUKSIKAN KEPADA PIMPINAN UNIT KERJA MENINDAKLANJUTI SETIAP SARAN/REKOMENDASI LHP APIP. DIBERIKAN SANKSI KEPADA PIMPINAN UNIT KERJA YANG LALAI DALAM PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN, PENILAIAN DP3, PERTIMBANGAN DALAM PROMOSI JABATAN MENUGASKAN PIMPINAN APIP, UNTUK. * MEMANTAU PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT * BERKOORDINASI DAN MELAPORKAN KEPADA APARAT PENEGAK HUKUM * MENYAMPAIKAN LAPORAN TINDAK LANJUT KEPADA MENTERI 33
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN ITJEN DEPTAN SE MENTAN NO: 238/TU.210/SE/M/10/2009 a TL REKOMENDASI LHA PLNG LAMBAT 60 HR
BAHAN PENILAIAN DP3, PROMOSI JABATAN, & SANKSI
b STLH 60 HR PERINGATAN PERTAMA c STLH 30 HR PERINGATAN KEDUA d STLH 30 HR LAPOR KE MENTERI
e APARAT PENEGAK HUKUM
REKOMENDASI HASIL AUDIT YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI (RATD) TEMUAN AUDIT YANG REKOMENDASINYA CACAT TEMUAN AUDIT TIDAK MEMADAI TEMUAN AUDIT YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI
TERIMA KASIH
ATAS PERHATIANNYA
