SKRIPSI MUSLIM ROHINGYA DAN HAM PASCA KEMERDEKAAN MYANMAR : ANALISIS PELANGGARAN HAK BERAGAMA

SKRIPSI MUSLIM ROHINGYA DAN HAM PASCA KEMERDEKAAN MYANMAR 1962-2008: ANALISIS PELANGGARAN HAK BERAGAMA

Diajukan dalam rangka persyaratan memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)

'--------_

.........

Universitas Islam Negerl SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

,

i "gl.

'i".

Oleh:

!,,""k

k lasifikasi

';;':'~''''''.''''ll'''''''~''''''''''''''''--

; .cr..O..;..l:7- ~

::~:~:=:~:::=:.:.::?:?(

Nurmala sari

105022000849

JURUSAN SEJARAH DAN PERADABAN ISLAM FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

.

MUSLIM ROHINGYA DAN HAM PASCA KEMERDEKAAN MYANMAR

1962-2008: ANALISIS PELANGGARAN HAK BERAGAMA Skripsi

[-

P-~-~N-P-~-~-~-~-~-~-JA-N~-V~-!-~-•.~-,~-·-'·1

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora Untuk memenuhi syarat-syarat mencapai Gelar SaJjana Humaniora (S Hum)

Oleh: Nurmala sari

NIM: 105022000849 Dibawah Bimbingan

Pembimbing

~,

---

Awalia Rahma, MA

NIP: 19710621 200112 2 001

JURUSANSEJARAHDANPERADABANISLAM FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN SYARIF HIDAYATULAH JAKARTA

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi

berjudul

MUSLIM

ROHINGYA

DAN

HAM

PAseA

KEMERDEKAAN MYANMAR 1962-2008: ANALISIS PELANGGARAN HAK BERAGAMA telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 26 November 2009. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum) pada program studi Sejarah dan Peradaban Islam. Jakarta, 26 November 2009

Sidang Munaqosyah

Kd"'~;r

Sekel1aris Merangkap Anggota

Mo'ru~

DI·s. H.M. DI Misbah, MA NIP: 19591222199103 1003

User Abdul Matin SAg, MA,MA NIP: 19680807 199803 1 002

Anggota

Penguji Merangkap Anggota

Pembimbing Merangkap Anggota

~ ..-/ Prof. D' Budi Sulistiono M Hum NIP: 19541010198803 1 001

Awalia Rahma, MA NIP: 19710621 200112 2 001

ABSTRAK Nurmala sari Muslim Rohingya dan HAM pasca Kemerdekaan Myanmar 1962-2008: Analisis Pelanggaran Hak Beragama Penelitian mengenai sej arah Islam di Asia Tenggara telah banyak dilakukan oleh para sejarawan baik lokal maupun tentunya sejarawan asing. Akan tetapi yang secara spesifik membahas umat Islam di Myanmar, khususnya etnis Rohingya, masih jarang ditemukan. Banyaknya perlakuan diskriminasi yang dikemudian hari mengarah pada pelangaran hak beragama oleh pemerintah setempat yang kian gencar direalisasikan pasca kemerdekaan 1948 dan memuncak khususnya pasca angkatan bersenjata Myanmar dibawah pimpinan jendral Ne Win merebut kekuasaan tahun 1962 dengan kebijakan "anti-[slamnya"nya, muslim Rohingya yang merupakan kumpulan minoritas muslim terbesar di Myanmar yang bermukim di Arakan Utara atau selatan Myanmar, dianiaya dan segala akses kehidupan termasuk dalam hal ini berbagai atribut keagamaan terkait mereka dibatasi dan dimusnahkan guna mengeluarkan mereka dari akar budaya bangsa. Pada dasarnya, penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap kondisi umat Islam di Myanmar pasca kemerdekaan (1948), khususnya komunitas Rohingya, pasca angkatan bersenjata Myanmar mengambil alih kekuasaan (1962), dan ingin mengetahui sejauh mana kekuatan junta millter Myanmar di ranah internasional, dan peranan ASEAN dalam menyikapi berbagai isu kemanusiaan yang hingga kini masih tems berlangsung di negara tersebut, termasuk perlakuan dislaiminasi yang berujung pada pelanggaran hak beragarna muslim Rohingya oleh pemerintah setempat. Melalui tinjauan pustaka dan website terkait yang disertai wawancara dengan Tri Agus S. Siswowihatjo selaku Campaign Manager Koalisi Masyarakat Sipil untuk Burma (KMSuB), diketahui bahwa kekuatan junta militer Myanmar diranah internasional terletak pada India, Rusia, khususnya Cina yang masih setia mendukung junta, dengan latar belakang murni ekonomi. Selain itu, keteguhan ASEAN dengan prinsip non interference nya dan masih setia menggandeng Myanmar dalam lingkup regional, walaupun berbagai kritikan dilancarkan lembaga tersebut terkait berbagai pelanggaran HAM di negara ini (Myanmar), menjadi bukti nyata ketidak tegasan dan atau ketidakmampuan ASEAN dalam menyelesaikan berbagai isu pelanggaran HAM yang berkepanjatlgan di kawasan ini terutama di Myanmar, yang disebut-sebut sebagai negara paling tidak demolaatis di Asia Tenggara.

11

KATAPENGANTAR

Dengan ucapan Alhamdulillahirabbilalamin sebagai rasa terima kasih dan puji syukur kepada Allah S.W.T., Tuhannya manusia, yang mengetahui apa-apa yang ada di langit dan di bumi, yang nyata maupun tersembunyi, baik dalam keadaan terang benderang maupun gelap gulita, slaipsi sederhana dengan judul "MUSLIM

ROHINGYA

DAN

HAM

PASCA

KEMERDEKAAN

MYANMAR 1962-2008: ANALISIS PELANGGARAN HAK BERAGAMA" ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada pembawa cahaya penerang Rasulullah SAW besmia keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat di akhirat kelak. Dalam penyusunan skripsi ini banyak kendala yang harns penulis hadapi. Namun demikian, berkat Rahmat dan Bimbingan-Nya serta bantuan yang berharga dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati dise!iai niat yang suci, maka penulis ingin mengucap banyak terimakasih yang tiada terhingga kepada: I.

Dr. H. Abd. Chair, selah! Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah

2.

Dra. Hj Tati Hmiimah, MA, selaku pembantu Dekan Bid. Akademik Fakultas Adan dan Humaniora UIN SyarifHidayatullah

111

3.

Drs. H.M. Ma'aruf Misbah, MA dan Usep Abdul Matin Sag, MA,MA selaku ketua dan sekertaris jurusan Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN SyarifHidayatullah

4.

Ibu Awalia Rahma, MA selaku dosen pembimbing yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas waktunya selama membimbing

penulis

dengan

segala

kesabaran,

saran-saran,

dan

semangatnya. 5.

Kepada segenap dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalani kuliah di UIN Syarif Hidayatullah.

6.

Segenap pengelola dan staf perpustakaan Utama dan fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Indonesia, Perpustakaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam mengadakan studi kepustakaan.

7.

Ayahanda Gozali dan Ibunda Mulyati, kakalc dan adik tersayang, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat, motivasi dan doa. Sungguh kasih mu tak terbalaskan.

8.

Terimakasih kepada bapak Tri AgllS S. Siswowihmjo, yang bersedia meluangkan waktunya untuk menjawab persoalan terkait objek penelitian.

9.

Bang Tion selaku pemilik dan pengelola toko buku gerak-gerik, yang senantiasa memberikan info buku terbaru terkait objek penelitian.

IV

10.

Ka Setyadi Sulaeman, dan ka Fahmi Irfani, yang senantiasa memberikan masukan-masukan tambahan terkait penelitian dan memotivasi kepada penulis.

II.

Kepada sahabat-sahabat tersayang, Nikma Arini, Elda Wediana, Benny Saputra, tempat ku berkeluh kesah, terimakasih atas segala perhatian.

12.

Emy Kalsum, Ibnu Wicaksono, Ahmad Jufri, dan semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas kebersamaannya.

13.

Rekan-rekan kelas SPI angkatan 2005, terimakasih atas terjalinnya makna persahabatan ini.

14.

Seseorang yang sangat spesial, yang selalu setia menemani dalam segala kesusahan maupun senang. Terima kasih atas kebaikannya selama ini. Salah satu tujuan dari disusunnya karya tulis ini adalah untuk

memenuhi sebagian persyaratan dalal11 l11encapai jenjang sarjana pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, sel110ga l11el11enuhi persyaratan yang dil11aksud. Penulis penyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sel11purna, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang konstmktif untuk perbaikan dikemudian hari. Akhir kata penulis sampaikan semoga karya tulis ini dapat bermanfaat. Amin.

Ciputat, 03 September 2009

Penulis

v

DAFTARISI

ABSTRAK

.

KAT A PENGANTAR

II

DAFTAR lSI

v

BAB

I

PENDAHULUAN

A. LataI' Belakang penelitian

..

B. Kerangka Teori Penelitian

5

C. Batasan dan Perumusan Masalah

6

D. Tuj uan dan Manfaat Penelitian

8

E. Metode dan Teknik Penulisan

9

F. Survey Kepustakaan

II

G. Sistematika Penulisan

12

BAB

II

MYANMAR

A. Profil singkat negara Myanmar

14

B. Kebijakan pemerintah Myanmar terhadap rakyatnya secara umum

17

B.I Bidang Politik

18

B.2 Bidang Ekonomi

2I

B.3 Bidang Sosial

22

BA Bidang Agama

23

C. Fonnasi

awal

politik

Budha-isasi

pemerintah

pengaruhnya terhadap non- Budhis D.. Kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Muslim

Myanmar

dan 24 27

vi

BAB III HAK AZASI MANUSIA (KEBEBASAN BERAGAMA) A. Konteks PBB

34

B. ASEAN

38

C. Myanmar

42

BAB IV PELANGGARAN HAK BERAGAMA MASYARAKAT MUSLIM ROHINGYA A.. Sekilas tentang Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Myanmar 45 B. Kondisi Umat Islam di Myanmar pra-kemerdekaan

52

C. Muslim Rohingya dan Pelanggaran Hak Beragama

55

D. Respon

Dunia dan Peran ASEAN terhadap Pelanggaran Hak

Beragama Muslim Rohingya

68

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan

78

B. Saran

81

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

ABMU

: Aliansi Burma Muslim Union

AFPEL

: Anti Facisct People Freedom League

AICHR

: ASEAN Inter-governmental Commission on Htmlan Rights

ALA

: Arakan Liberation Army

ALF

: Arakan Liberation Front

ALP

: Arakan Liberation Patty

ARIF

: Arakan Rohingya Islamic Front

AS

: Amerika Serikat

ASEAN

: Association of Southeast Asian Nations

BBM

: Bahan Bakar Minyak

BMC

: Burma Muslim Congres

BSPP

: Burmesee Socialist Program Party

CCDAC

: Central Commite of Drug Abuse Control

HLP

: High Level Patlel

MSF

: Medecins Sans Frontieres

NCGUB

: National Coalition Govermentt of Union of Burma

HRDU

: Human Rights Documentation Unit

NLD

: National Language for democracy

PBB

: Perserikatan Bangsa-Bangsa

RNA

: Rohingya National Allience

RPF

: Rohingya Patriotic Front

RSO

: Rohingya Solidarity Organization

SPDC

: State Peace and Development Council

SLORC

: State Law and Order Restoration Council

TOR

: Terms of Reference

UE

: Uni Eropa

UNHCR

: United Nations High Commissioner for Refugees

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian Perang Dunia II (1939-1945) di Eropa, merupakan salah satu pristiwa besar yang mengguncang peradaban dunia, di samping beberapa revolusi besar yang te1ah teljadi di belahan lain sepelii: pemberontakan besar (1640-1660), revolusi kejayaan (1668) di 1nggris, revolusi Amerika (sekitar tahun 1601-1766), revolusi Perancis (1787-1799), revolusi Rusia (1917-1918) serta revo1usi Cina (1911-1948). Dalam konteks ini, hak - hak asasi manusia diinjak - injak, merupakan dampak akibat berbagai peristiwa tersebut, khususnya pasca Perang Dunia II yang dampaknya dapat dirasakan tidak hanya bagi para kontestan perang (Amerika dan Uni Soviet), tapi juga pada negara - negara yang secara geografis jauh dari lokasi peperangan, mengakibatkan timbulnya keinginan dari negara - negara yang tergabung dalal11 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk l11erumuskan hak hak asasi manusia dalal11 suatu naskah internasionaL Usaha ini dikukuhkan pada tahun 1948 dengan diterimanya Universal Declaration ofHuman Rigths. Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia l11erupakan tonggak penting l1l11at manusia dalam menjunjung tinggi dan menghorl11ati ha1c asasinya, yang dalam peljalanan sejarah sering terinjak -injak, terutama oleh mereka yang berkuasa. Deklarasi ini menjanjikan dunia lebih bailc

2

Ancaman tindak kekerasan terhadap kebebasan beragama yang merupakan wujud lain dari pelanggaran hak beragama, bukan saja secara konkrit, empiris historis telah dan memang terjadi, akan tetapi nampak pula terus berulang tezjadi. Dalam konteks Myanmar, wujud nyata dari ancaman tindak kekerasan terhadap kebebasan beragama, pada dasarnya telah terjadi jauh sebelum Burma/Myanmar memperoleh kemerdekaannya dari Inggris (1948). Hal tersebut nampak terlihat pada sejarah awal penderitaan Muslim Rohingya yang belmula ketika orang - orang ultranasionalis Burma menduduki Arakan pada tahun 1784, dimana pada saat itu muslim Rohingya mengalami penindasan dan penghancuran dari pemerintahan Burma. I Walaupun penghancuran Muslim Rohingya oleh pemerintah Burma tersebut mulai redup dan sempat terhenti ketika Inggris menduduki Burma (18221948) karena pemerintah Burma pada masa ini lebih memfokuskan diri pada usaha mencapai kemerdekaan, namun penghancuran dan pengusiran Muslim Rohingya kembali teljadi dan mulai terorganisir pada tahun-tahun pasca kemerdekaan 1948,2 dan memuncak khususnya setelah angkatan bersenjata Burma / Myanmar di masa kepemimpinan jendral Ne Win mengambil alih kekuasaan pada tahun 1962, yaitu ketika pemerintahan menetapkan kebijakan

'Imam Nugraha dan Rizal Panggabean, Muslim Rohingya yang Terjajah di Negeri Sendiri. Republika, 20 April 1997. 20 erakan penidasan yang dilakllkan oleh pihak pemerinlah pada masa ini, bermula ketika penduduk Islam Arakan menolak wilayah Arakan digabllngkan kedalam wilayah Burma selepas

3

"Anti-Islam" terhadap Muslim Rohingya3 selaku komunitas Muslim terbesar di

Myanmar kala itu, yang dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa Muslim Rohingya bukan penduduk asli Myanmar. Kendati dalam catatan sejarah berbicara lain. Orang - orang Budha datang ke wilayah Arakan pada tahun 1784, yaitu tiga abad setelah seluruh Arakan menjadi Muslim dan menjadi bagian dari kesultanan Bengal (1430)4 Bahwa Rohingya merupakan bagian dari bangsa Myanmar, diakui oleh mantan Perdana Mentri Myanmar U Nu pada tahun 1954. "Rohingya", kata U Nu, adalah penduduk asIi etnis Myanmar seperti juga etnis Shan. Kachin dan Karen,,5 Melalui kampanye "Imigran Ilegal"-nya 6 yang mulai diproklamirkan pada tahun 1978, yang

secm'a sengaja di tunjukan untuk muslim Rohingya

dengan tujuan mengeluarkm1 mereka dari akar budaya bangsa, pemerintah Myanmar atau State Law and Order Restoration Council (SLORC)7 dalam ofens ifnya antara lain menghancurkan masjid dan menggantinya dengan pagoda, membakar al-Quran dan desa kaum muslim, selia tak kurang dari 125.000 orang Islam dipaksa masuk agama Budha8 oleh pemerintah, walaupun secm'a umum pemerintah Burma sebenarnya mencanangkan kebijakan kebebasan kepada penduduknya dalam menjalankan agama mereka masing - masing.

31111am Nugraha dan Rizal Panggabean. "Agenda Panjang Muslim Rohingya. Republika, 20 Apri 1997. 5 Ibid, 'Ibid, 'Dibentuk pada tahun 1988 oleh junta militer sebagai upaya mematahkan gerakan antipemerintah militer yang kala itu kian marak di Myanmar. Tahun 1997 SLORC mengubah nama menjadi SPDC (State Peace and Development Council), namun pergantian nama itu sedikitpun tidak merubah kebijakan pemerintah terhadap Muslim Rohingya selahl komunitas Muslim

4

Banyaknya diskriminasi dan perlakuan bumk yang pada akhirnya mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah Burma! junta Militer Myanmar terhadap minoritas di negaranya, khususnya Muslim Rohingya yang

paling teraniaya hingga kini, dan disebut-sebut sebagai salah satu etnis

paling teraniaya di dunia, tapi sekaligus juga dilupakan, menjadikan Myanmar masuk dalam katagori negara yang paling tidak demokratis dan tertutup di dunia. Tri Agus S Siswowiharjo9 dalam pernyataan pers KMSuB Nomor: 01/Feb/2009 mengungkapkan "Junta militer di sana sangat kejam terhadap

rakyat yang menuntut demola'asi dan etnis minoritas yang menuntut otonomi. Junta militer Burma menguasai semua akses politik dan ekonomi di negeri itu. Sehingga masyarakat minoritas seperti Karen, Kareni, Chin dan Mon yang menuntut keadilan dan otonomi ditindas oleh rezim di Rangon (Yangon). Etnis Rohingya yang mendiami Arakan State lebih menderita dibanding etnis minoritas lainnya di Burma. Partai pemenang pemilu 27 Mei 1990, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) tak diperbolehkan membuat pemerintahan, bahkan para pemimpinnya termasuk Aung San Suu Kyi ditahan hingga puluhan tahun ".10 Beliitik tolak dari pemikiran minimnya perhatian baik itu dari kalangan sejarawan, pemerhati HAM dan respon dunia internasional khususnya ASEAN, maka penulis mel11ilih karya tulis ilmiah (skripsi) dengan judul "MUSLIM ROHINGYA DAN HAM PASCA KEMERDEKAAN MYANMAR: 1962-2008: ANALISIS PELANGGARAN HAK BERAGAMA" 'Tri Agus S. Siswowiharjo adalah Campaign manager KoaJisi Masyarakat SipiJ untuk Burma (KMSuB) di Indonesia. IOTri Agus S. Siswowiharjo, Selamatkan Manusia Perahu Etnis RohinR)'a Burma Dari

5

B. Kerangka Teori Penelitian

Dalam penelitian ini, konsep penting yang akan dipergunakan sebagai kerangka pemikiran dan teori yang secara fungsional akan menjelaskan tentang keseluruhan isi skripsi ini adalah konsep tentang HAM. Terdapat definisi HAM yang diberikan oleh beberapa lembaga dan tokoh yang mengamati secara khusus masalah HAM. Dalam situs resminya, PBB telah menetapkan bahwa "Human rights

are rights inherent to all human beings, whatever our nationality, place of residence, sex, national or ethnic origin, colour, religion, language, or any other status"

II

(Hak asasi adalah hak dalam diri setiap manusia, apapun kebangsaanya,

tel11pat kedial11annya, jenis kelal11in, kebangsaan atau asal

SUktl,

warna, agama,

bahasa, ataupun statusnya), Jan Materson dalam ABC Teaching Human Rights l11erul11uskan HAM dengan pengertian "Human Rights could be generally defined as Those rights

which are inherent in our nature and without which can not life as Human being" (hak - hak yang melekat pada setiap l11anusia, yang tanpa hak - hak tersebut manusia l11ustahil dapat hidup sebagai l11anusia).12 Dari dua konsep tentang HAM tersebut, dalal11 penelitian ini dengan mengikuti tab'if kebebasan dalal11 perspektif HAM, maIm pelanggaran HAM yang penulis l11aksud adalah pelanggaran atas kebebasan dasar (Fundamental

Freedom), yang menunjukkan suatu kebebasan yang sangat dibutuhkan secal'a

llhttp://www.un.org/rightl . Diakses pada 17 Marel2009 I2 Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM, dan Masyarakal Madani. Jakarta: PUSLIT

6

mutlak bagi pemeliharan dan perlindungan atas martabat manusia dalam suatu negara sebagai suatu j enis perlindungan paling minim yang dapat diterima, dimana kehidupan spiritual atau kebebasan berfikir, berkesadaran, berkeyakinan dan beragama dipandang mutlak tercantum didalamnya. Konsep tersebut penulis gunakan untuk menjelaskan mengenm Pelanggaran Hak Beragama minoritas Muslim Rohingya. Pelanggaran ini telah teljadi jauh sebelum Burma mencapai kemerdekaannya dari Inggris (1948) dan makin gencar direalisasikan serta terorganisir pasca kemerdekaan (1948), khususnya ketika militer sayap kiri pimpinan Jendral Ne Win merebut kekuasaan pada tahun 1962, baik itu dalam perspektif sosiologis maupun dalam dokumen historis. C. Batasan dan Perumusan Masalah

Meninjau luasnya cakupan permasalahan, maIm dalam hal ini penulis membatasi masalah pada kasus pelanggaran hak beragama minoritas Muslim Myanmar yang tinggal di wilayah Arakan Utara yang dikenal dengan kaum Muslim Rohingya, khususnya pasca kemerdekaan tahun 1962-2008. Hal tersebut dikarenakan jumlah Muslim yang tinggal di Arakan Utara jauh lebih besar jika dibandingkan dengan komunitas Muslim di wilayah lain di Myanmar seperti Swebo, Yangoon, dan Mandalay, dm·i total populasi penduduk Myanmar]3 yang mayoritas beragama Budha. Menurut laporan I-Iuman Right Watch Asia (September 1996) menyebutkan daerah - daerah muslim di Myanmar khususnya Arakan atau Rakhine sekarang, terkenal sebagai daerah dengan tingkat

7

kriminalitas yang tinggi, termasuk diantaranya adalah korban penganiayaan oleh Junta Militer Myanmar. 14 Konteks waktu (1962-2008) penulis khususkan karena sejak tahun 1962 itulah, yaitu ketika U Nu selaku Perdana Mentri Myanmar pertama yang berasal dari kalangan sipil dikudeta oleh militer yang dipimpin oleh jendral Ne Win, berbagai pelanggaran HAM minoritas, khususnya Muslim Rohingya mulai terorganisir dan makin gencar direalisasikan hingga kini. Mengacu

pada

lingkup

diatas,

kajian

1111

difokuskan

pada

permasalahan di bidang sosial-politik. Karenanya, pertanyaan - pertanyaan pokok yang 111endasari pelacakan peristiwa dan penj abarmmya sebagai berikut:

I. Bagaimana situasi dan kondisi yang dialami umat IslaIl1 di Burma!

Myanmar pasca kemerdekaan 1948, khususnya ketika angkatan bersenjata Burma mengambil alih kekuasaan tahun 1962-2008? 2. Kebijakan seperti apa yang ditetapkan pemerintah Burma! Myanmar terhadap umat Islam, khususnya umat Islam Rohingya pasca angkatan bersenjata menganlbil alih kekuasaan tahun 1962? 3. Bagaimana peran dan atau posisi ASEAN dalmll menangani berbagai isu pelanggaran HAM yang berkembang di Myanmar, khususnya pelanggaran hak beragama Muslim Rohingya setelah Myanmar masuk dalam lingkup ASEAN pada tahun 19977 4. Mengapa teljadi pelanggaran hak asasi tersebut?

8

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian Pada dasarnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi Muslim di Myanmar pasca kemerdekaan 1948, khususnya pasca angkatan bersenjata Burma mengambil alih kekuasaan tahun 1962 yang dalam pengamatan penulis menjadi batasan tahun masa awal memuncaknya berbagai pelanggaran HAM minoritas Muslim di Myanmar khususnya Muslim Rohingya seCal'a terorganisisr oleh pemerintah. Selain itu, penelitian ini bertujuan pula menemukan sebuah jawaban tentang sejauh mana peran dan atau kapasitas ASEAN sebagai sebuah lembaga yang khusus menangani masalah - masalah yang terjadi dikawasan Asia Tenggara menyikapi isu tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: I. Menambah wawasan intelektual khususnya wawasan kesejarahan, terkait sejarah Islam di Asia Tenggara khususnya Myanmar pasca angkatan bersenjata Burma mengambil alih kekuasaan tahun 1962-2008. 2. Mengungkapkan sebuah fakta tentang kondisi yang dialami minoritas Muslim di

Myanmar khususnya Rohingya pasca allgkatan bersenjata Burma

mengambil alih kekuasaan tahun 1962-2008. 3. Mengungkapkan sejauh mana peranan ASEAN menyikapi kondisi yang dialami minoritas Muslim di Myanmar khususnya Rohingya pasca Myanmar masuk dalam lingkup ASEAN pada tahun 1997 4. Mengugkapkan sebab yang melatar belakangi telj adinya berbagai pelallggaran hak asasi manusia di Myanmar, khususnya pelanggaran hak beragama terhadap muslim Rohingya.

9

5. Menyumbang hasil karya penelitian bagi urN Syarif Hidayatullah pada umumnya dan fakultas Adab dan Humaniora jurusan Sejarah dan Peradaban Islam khususnya. E. Metode dan Telrnik Penulisan

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode DeskriptijAnalitis, yang dalam hal ini penulis berusaha mendeskripsikan dan atau

menggambarkan suatu peristiwa atau kondisi yang dialami minoritas umat Islam di Myanmar khususnya Rohingya, dan menganalisa data serta fakta guna mendapatkan implikasi atas berbagai macam tindakan dan atau usaha peliahanan kelompok minoritas Rohingya terhadap peristiwa yang menjadi objek kajian. Teknik Book Survey penulis gunakan sebagai

langkah awal

pengumpulan datal sumber terkait tema yang akan dibahas dengan menggunakan beberapa sumber pustaka baik primer maupun sekunder, sepelii buku-buku, jurnal, artikel dan atau berita dari koran - koran. Walaupun terdapat hambatan dalam pengumpulan data baik primer maupun sekunder,15 hal tersebut tidaklah memberikan dampak pesimis bagi penulis untuk melaksanakan research. Adapun, tahap-tahap yang penulis gunakan untuk penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Pengumpulan Data.

Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode library Research (penelitian kepustakaan), yaitu

ISData-data yang terdapat dalam kelompok Jurnal dan Artikel pada daftar pustaka, penulis asumsikan sebagai data primer atau utama dalam oenelitan. sedangkan data dalam kelomook hukn.

10

dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari serta menelaah bukubuku dan dokumen yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis teliti. Dalam usaha mendapatkan data dengan metode ini, penulis melakukan kunjungan ke beberapa perpustakaan dan website terkait, serta wawancara. Perpustakaan yang dituju antara lain: Perpustakaan Umum dan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya

(FlB)

Universitas

Indonesia,

Perpustakaan

Lembaga

Ilmu

Pengetahuan Indonesia (LIPl), Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), ataupun tempat-tempat lain yang dapat penulis manfaatkan untuk mencari sumber-sumber yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini. Adapun

wawancara,

penulis

lakukan

dengan

Tri

Agus

S.

Siswowiharjo selaku aktivis Koalisi Masyarakat sipil untuk Burma (KMSuB) di Indonesia. Barn setelah itu, data-data dihimpun dan diseleksi guna elijadikasn sebagai rnjukan utama elalam upaya penulis meneleskripsikan tentang tema yang telah penulis angkat.

2. Pengolahan Data. Setelah

data-data

eliperoleh,

maIm

tahap

selanjutnya

adalah

mengklasifikasikan elata-data berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data-data tekstual seperti buku, majalah, artikel-artikel atau berita elari koran-koran yang telah didapatkan, kemudian diolah serta elimasukkan sebagai elata penunjang untuk tema yang sedang dibahas.

3. Analisa Data

11

Setelah dilakukan klasifikasi data, tahap selanjutnya yang

penulis

lakukan adalah melakukan analisa yang bersifat kualitatif, dalam artian penulis akan menguraikan data-data historis tersebut dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan konteks dimana perstiwa tersebut teljadi. Pendekatan sejarah digunakan untuk mendeskripsikan kronologi peristiwa yang tel:jadi pada masa pasca-Kemerdekaan. Sedangkan pendekatan sosial-politik dalam hal ini, digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses yang melatarbelakangi teljadinya pelanggaran hak beragama minoritas Muslim Rohingya pasca-kemerdekaan yang teljadi pada tahun 1962-2008 Adapun buku "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis dan

Disertasi) UIN Syari( Hidayatullah Jakarta", terbitan CeQDA 2007, menjadi buku acuan yang penulis gunakan untuk membantu dalam hal teknik penulisan skripsi ini. F. Survey Kepustakaan

Penelitian mengenai Sejarah Islam di Asia Tenggara telah banyak dilakukan oleh para sejarawan baik lokal maupun tentunya sejarawan Asing. Akan tetapi yang secara spesifik membahas tentang sejarah dan kondisi umat Islam di Myanmar masih jarang ditemukan. Buku D.G E Hall, Sejarah Asia

Tenggara

l6

walaupun menjelaskan Burma atau Myanmar pra-Islam sampai Islam

tiba di daerah tersebut sekitar abad ke-7, namun tidak menjelaskan lebih lanjut kondisi umat Islam. Begitu juga buku "Pembangunan dan Kebangkitan Islam di

Asia Tenggara" editor Saiful Muzani, dimana artikel terkait ditulis oleh Omar

12

Farouk l7 yang walaupun menghadirkan kondisi umat Islam Burma atau Myanmar sebelum dan pasca kemerdekaan 1948, tetapi buku tersebut tidak secm'a komprehensif menjelaskan kondisi umat Islam di negara itu, khususnya Muslim Rohingya selaku komunitas Muslim terbesar di Myanmar. Buku ini justru lebih sebagai buku yang hanya mendeskripsikan kondisi umat Islam di Myanmar secm'a umum yang lebih menonjolkan peran serta mereka dalam pembangunan sebelum Burma dijajah Inggris (1822) melalui penguasaan atas Arakan, serta lebih banyak membahas kondisi umat Islam di Thailand, Filipina, Malaysia dan Indonesia. Sejauh pengamatan penulis, hanya buku "Minoriti Muslim Gambaran

dan Harapan menjelang Abad-21" editor Wan Kamal Mujani l8 yang mencoba mendeskripsikan dan mengungkap prihal kondisi dan perkembangan umat Islam di Myanmar, sebelum dan pasca kemerdekaan 1948. Bagaimana bentuk diskriminasi dan atau tindakan usaha pemusnahan Muslim yang dilakukan pemerintah sebelum dan pasca kemerdekaan, khususnya pasca angkatan bersenjata Burma mengambil alih kekuasaan (1962), dipaparkan secara komprehensif dalam buku ini. Secm'a umum, skripsi ini mencoba menguatkan data-data yang telah ada namun minim publikasi, dan berusaha mellyajikall data-data terbaru terkait muslim di Myanmar khususllya Rohillgya.

I7Karya ini merupakan kumpulan artikel yang terhimpun dalam studi dan penelitian mengenai masalah - masalah umat Islam Asia Tenggara (ASEAN) yang diupayakan dalam

semangat menghadirkan keobjektifan akademis, pengetahuan dan kebenaran universal, atas banyaknya masalah yang dihadapi kaum Muslim Asia Tenggara. 18Karya ini merupakan kumpulan artikel yang memfokuskan pada prihal minoriti Muslim

13

G. Sistematik Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab, diantaranya: Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, kerangka teori penelitian, batasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode dan teknik penulisan, survey kepustakaan serta sistematika penulisan. Bab II akan menggambarkan profile singkat negara Myanmar, kebijakan pemerintah Myanmar terhadap rakyatnya secara umum (dalam bidang politik, agama, sosial dan ekonomi), dan kebijakan pemerintah Myanmar terhadap minoritas Muslim. Bab III akan membahas secara spesifik mengenai kebebasan beragama dalam konteks PBB, ASEAN, dan Myanmar Bab IV akan membahas Myanmar dan masyarakat Muslim Rohingya. Sekilas tentang sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Myanmar, kondisi umat Islam Myanmar pra-kemerdekaan, Muslim Rohingya dan pelanggaran hak sipil beragama, dan respon masyarakat internasional serta peran ASEAN terhadap pelanggaran hak beragama Muslim Rohingya. Bab V merupakan bab penutup yang akan menyimpulkan pembahasan yang telah diterangkan di atas.

BABII MYANMAR

A. Profil singkat Negara Myanmar

Myanmar adalah sebuah negara yang memperoleh kemerdekaan dari Britania Raya (Inggris) pada tanggal 4 januari 1948. Dahulu disebut dengan Burma! "Burma Bersatu". Didirikan pada tahun 1948 sebagai sebuah republik Independent dengan Sao Shwe Thaile sebagai presiden peliamanya dan U Nu sebagai Perdana Mentri pertama. Pergantian nama ini (dari Burma-Myanmar) mulai diberlakukan pada 18 Juni tahun 1989, yaitu satu tahun pasca lengsernya jendral Ne Win dari tampuk kekuasaanl1ya sebagai perdana Mentri kedua pengganti U Nu, dan digantikan oleh jendral Saw Maung, yang sama halnya dengan Ne Win berasal dari kalangan Militer. Terdapat dua tujuan utama pergantian nama negara ini, peliama: sebagai penekanan bahwa negara telah terbebas dari penjajah Inggris, kedua: sebagai upaya menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan dikalangan etnis yang tersebar dinegeri itu. Yang terakhir ini sebagaimana diungkap oleh Menlu U Ohn Gyaw, bahwa kata "Burma" itu sesungguhnya merupakan nama salah satu suku bangsa kami, sedangkan "Myanmar" dalam bahasa kami bermii seluruh Negara kita. 19 Berlokasi paling ujung Barat di wilayah Asia Tenggara, dan merupakan negara terluas kedua di Asia Tenggara yang terbentang hampir 1500 mil dari utara hingga selatan. Myanmar lebih besar dari Vietnam, tapi lebih kecil

15

jika dibandingkan dengan keseluruhan kepulauan Indonesia. 20 Letak geografis yang berbatasan langsung dengan lima negara tetangga yakni, dengan Cina di sebelah Utara; Laos di sebelah Timur; Thailand di sebelah Tenggara; Banglades di sebelah Barat; India di sebelah Barat Laut; sebelah selatan berhadapan dengan laut Andaman; dan sebelah Barat Dayanya menghadap ke Teluk Bengal, menjadikan Myanmar sebagai salah satu negara dengan letak geografis yang amat strategis bagi lalu lintas internasionaI. Area geografis yang menentukan bagi Myanmar ini dapat dilacak dari Perjanjian Panglong. Memiliki luas wilayah 678.500 km persegi, dengan area perairan yang hanya 3,06% (wilayah pesisir selatan yang berhadapan dengan laut Andaman dan Barat Daya Teluk Bengal).21 Jumlah penduduknya pada tahun 2005/2006 diperkirakan mencapai 55,396 juta jiwa, yang mana 27,540 atau 49,71 % adalah laki-Iaki, dan 27,856 atau 50,29% adalah wanita,22 populasi ini terdiri dari sejumlah kelompok etnis yang berbeda-beda, baik dalam bahasa, agama, ataupun mobilitas sosialnya. 2/3 dari total populasi terdiri dari etnis Burma, dan 1/3 sisanya dari etnis minoritas. Terdapat sekitar 135 kelompok etnis yang tersebar di Myanmar, dengan lebih dari seratus bahasa dan dialek yang berbeda. Sulitnya memperoleh daftar terkait nama dan jumlah etnis yang tersebar, ditunjang gambaran yang

2°The Roots, Fruits and Dreams qf All Muslim in iVlyanmar. Al1ikel ini diakses pada 15 Maret 2008, dari http://www.rohingva.jp/pdf. h.I-2 21Awani Irewati, Myanmar dan Matinya Penegakan Demokrasi. Dalam Jurnal Penelitian Po/ilik. ~?I.4, No.1, 2007. h.7

16

diberikan

pemerintah

yang

umumnya menolak etnis

minoritas tertentu,

mengakibatkan hanya beberapa etnis saja yang terlacak. Berikut tabel yang menunjukan kelompok etnis terbesar yang tersebar di Myanmar: 23

Nama Akha Burman Chin China Danu Indian Kachin Karen KalTeni

Agama Animinsme Budha Kristen&Animinme Budha &Tao Budha Islam & Hindu Kristen& Animisme Budha& Kristen Kristen& Animisme

Kayan

Kristen& Animisme

Kokang Lahu Mon Naga Palaung Pao Rankine Rohingya Shan

Budha& Tao Animisme& Kristen Budha Animisme& kristen Budha Budha Budha Islam Budha

Tavoyan Wa

Budha Animisme

Bahasa Belum diketahui Burma Belum diketahui Belum diketahui Belum diketahui Belum diketahui Belum diketahui Belum diketahui Memiliki kemiripan dengan bahasa Burma Memilki kemiripan dengan bahasa Burma Belum diketahui Behun diketahui Belum diketahui Belum diketahui Belum diketahui Belum diketahui Belum diketahui Urdu Shan/ memiliki kemiripan dengan bahasa Laos dan Thailand Belum diketahui Belum diketahui

Perkiraan Populasi 100.000 29.000 750.000-1.500.000 400,000 70.000-100.000 800.000 500.000-1.500.000 2.650.000-7.000.000 100.000-200.000

60.000-100.000

70.000-100.000 170.000-250.000 1.100.000- 4.000.000 70.000-100.000 300.000-400.000 580.000- 700.000 1.750.000- 2.500.000 690.000-1.400.000 2.220.000- 4000.000

500.000 90.000- 300.0000

Data dlOlah dan lapO! an fntell7aslOl1al AnI/-Slaven (1994)

17

Selain itu, terdapat pula dua kelompok etnis lain yang merupakan campuran dari Burma-Eurasia24 yang berasimilasi dengan kelompok Bmma maupun India. Agama Budha ditetapkan sebagai agama resmi negara.

25

Ibukota

negara terletak di Rangoon26 yang pada tanggal 7 November 2005 dipindah ke Pyinmana. 27 Mata uang yang digunakan Kyat.

B. Kebijakan pemerintah Myanmar secant umum Terkait kebijakan pemerintah Myanmar terhadap rakyatnya, pada dasarnya mengacu pada konstitusi 1974, yang merupakan dasar dari sistem perundang-undangan Myanmar. Dikudetanya pemerintahan sipil di bawah pimpinan perdana Mentri U Nu oleh kekuatan militer dibawah pimpinan Jendral Ne Win,28 menentukan arah baru konstitusi Myanmar yang sejak pasca kemerdekaan 1948 menganut sistem Bikameral 29

berdasarkan

konstitusi

1947.

Pada

masa

ini

(1948-1960)

pemerintahan ditetapkan secm'a demokratis berdasarkan perwakilan rakyat,

"'Kelompok ini mulai meninggalkan Myanmar sejak teljadinya kudeta militer tahun 1962 di bawah pimpinanjendral Ne-Win. Myanmar dan Matinya penegakan Demokrasi. h.7 "Penetapan ini mulai diberlakukan pasea kemerdekaan 1948 oleh Perdana Mentri

pertama Myanmar U Nu dengan landasan bahwa agama Budha merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk. 26 Tahun 2005, pemerintah Junta mengubah nama Rangoon menjadi Yangon. 27 py inmana merupakan kota keeil yang hampir menyerupai bunker, dan tergolong kota yang sibuk sel1a padat penduduk. Terletak digaris/jalur kereta api antara Mandalay dan Rangoon. Tidak begitu jelas sebab pemindahan wilayah ibu kota ini, namun nampaknya dilatarbelakangi

oIeh kekhawatirall Myanmar akan serangan tentara asing dimasa mendatang akibat keadaan negaranya yang dinilai tidak demokratis. Shafiah Fifi Muhibat, Asean dan Masalah Myanmar, dalam anal isis CSIS, vol.35, No.2. 2006. h.134 "Selain memiliki latar belakang fasis dalam pendidikan tentara pendudukan Jepang, Ne Win adalah tentara yang setelah mengunjungi RRC, lalu terkagum-kagum dengan system politik negara tersebut yang otoriter. Tri Agus S. SiwowihaJ:io, dalam makalahnya, Mengapa Junia Militer Burma Bisa Berlahan lama dipan?l!:un? Pemerimaha. h.4

18

dengan model pemerintahan yang demokrasi liberal, serta politik luarnegri yang netral, dimana kebebasan pers dan mengeluarkan pendapat serta berpolitik sangat terbuka [uas tanpa tekanan dan rasa takut. Secara umum, konstitusi 1974 merupakan respon dari berbagai kebijakan yang dibuat Ne Win pasca kudeta militer 1962 yang dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi Myanmar. Kebijakan Ne Win pada masa ini (1962) lebih mengarahkan Myanmar menjadi Negara Sosialis (Burmese Way Socialism). System satu partai politik Burmesee Socialist Program Party (BSppio yang merupakan gabungan dari Budhism, Marxism, Xenophobia, Nasionalist dan MegalomaniaJ t diciptakan pada masa ini guna mencapai tujuan tersebut, dimana pola kekuasaan yang dibentuk lebih bersifat tirani.

B.l Bidang PoUlik Dalam bidang politik, sejak awal pemberlakuannya, konstitusi 1974 telah melebur tiga lembaga pemerintah yaitu eksekutif, legislative dan yudikatif dibawah People's Assembly, yang dalam hal ini kemudian dianggap rakyat sebagai bentuk kesewenang-wenangan Junta Militer terhadap kebebasan sipil, dan penghapusan hak - hak sipil dalam pemerintahan. J2 Dalam konstitusi 1974, pemisahan dan kemerdekaan dalam peradilan tidak di perkenankan dan

sistem satu partai masih diberlakukan. Artikel 11

30Pada masa pemberlakuan system 5atu partai ini, ekonomi Myanmar ambruk walaupun pemerintah menasionalisasikan beberapa perusahaan asing dan swasta, negara menuju pada kebangrutan. Jan Donkers & Minka Nijhuis, Burma Behind the Mask. h. 58. Jihat pula Sang Merah Putih di Tanah Pagoda ... h. 67 "Jan Donkers & Minim Nijhuis, Burma behind the Mask. Burma Centrum Netherland.

19

negara menyebutkan "Burma Socialist Programme Party" (BSpp),33 sebagai satu partai politik yang akan memimpin negara. Di bawah konstitusi 1974, peraturan sistem satu partai hanya dapat diubah mela1ui 75 % suara dari Pyithu Hluttaw (legislatife). Lebih dari 50 % suara memilih pemilu dalam referendum tersebut. Konstitusi 1974 sempat dinyatakan tidak berlaku lagi pada

masa

pemerintahan jendral Saw Maung yang ditunjuk dewan jendral menggantikan Ne Win pasca terjadinya pemberontakan yang muncul dalam bentuk demonstrasi tahun 1988 34 yang dikenal dengan 'The 8888 Uprissing ,35 sebagai wujud kekecewaan rakyat yang telah mencapai puncaknya. 36 Menaggapi kondisi tersebut, pemerintah kemudian membentuk Dewan Pemulihan Ketertiban dan Hukum Negara atau State Law and Order Restoration

Council (SLORC) pada tanggal 18 September 1988, sebagai upaya membendung maraknya demonstrasi anti-pemerintah militer, dan menyelenggarakan pemilu dengan multipartai pada 27 mei 1990, sebagai usaha membendung pemberontakan yang dimungkinkan akan teljadi. Sayangnya, kemenangan mutlak oposisi yaitu Liga Nasional untuk Demokrasi (the National Languagefor democracy/ NLD) pimpinan Aung san Suu

33Constillllional Developments in Burma and Malaysia. Asia Views. Tempo, February 24March 2, 2009. h.15 34pemberontakan menentang pemerintah yang dianggap gagal ini berlangsung selama 1 bulan dan berakhir dengan pertumpahan darah. Tragedy ini merupakan momentum sejal'ah politik terpenting dan terbesar yang pernah teljadi di Myanmar. Sang Merah Putih ditanah Pagoda., h.71 35penyebutan nama dan atau isti1ah ini dilatal'belakangi oleh konteks waktu. Tragedi ini terjadi pada langgal 8 Agustus 1988.

,"

20

Kyi 37 yang memenangi 80 % suara ditolak oleh pemerintah. 38 Pemerintah di bawah kendali militer tetap menjalankan roda pemerintahan dan memimpin negara. Hingga taraf ini, SLORC menagkapi para anggota parlement terpilih dan memenjarakan mereka, mengisolasi Aung San Suu Kyi dan menahmmya dirumah 39 hingga kini, serta memberangus semua gerakan pro-demokrasi baik dikampus maupun diluar kampus. Kebebasan pers, berkumpul dml berpendapat bagi masyarakat Myanmar dibatasi pada masa ini. Sebagai ungkapan bukti bahwa pemerintah Myanmar bersifat transisi, yang dengan landasan ini seolah ingin menunjukan kepada dunia bahwa suatu saat Myanmar secara beltahap akan mentransfonnasikan bentuknya menjadi sebuah pemerintahan yang demokratis, SLORC kemudian berganti nama menjadi SPDC (State Peace and Development Council) pada tanggal15 November 1997.40

Pada masa-masa ini, SPDC tetap menjalankan kebijakan sebelumnya, yaitu berusaha keras menciptakan citra dengan membebaskan tahatlan politik yang dianggap tidak membahayakan keamanan nasional dan berjanji tidak akan memegang kekuasaan negara dalam jangka waktu lama, atau dengan kata lain, kekuasaan akan diserahkan kepada sipil setelah konstitusi baru terbentuk. 37Aung San Suu Kyi adalah ikon demokrasi di Myanmar yang memperoleh nobel perdamaian pada I Nobel Peace Prize pada 1992, merupakan anak dari tokoh nasionalis Aung San pada zaman pendudukan Inggris. 33 Berbagai alasan dilontarkan pemerintah guna menolak hasil pemilu ini. Antara lain, pertama, pemilu hanyalah sebagai sarana atau ajang perolehan suara untuk mengetahui pembuatan konstitusi baru, dan bukan sebagai ajang untuk mentransformasikan kekuasaan. Kedua, menurut

ketentuan yang ada, seorang calon (dalam hal ini Aung San Suu Kyi) yang bersuamikan orang asing dan lama bermukim eli luar negeri, tielak dapat mengikuti pemilu; dan ketiga, pada saat ini belum ada konsitusi yang mengatur peralihan kekuasaan.

39Walaupun sempat dibebaskan sebagai tahanan rumah atas desakan dunia internasional, pada 1995. namun pada tahun 2000 ia kembali ditangkap meski dua tahun kemudian dibebaskan kembali, dan pada 30 Mei 2003 status tahanan rumahnya dikembalikan, ketika ia dan para

pengikutnya melakukan konvoi ke Depayin. Peristiwa yang terakhir ini dikenaI dengan " Depayin

21

B.2 Bidang Ekonomi

Sebelum militer mengambil alih kekuasaan sejak 1962, tingkat kesejahteraan Myanmar di Asia berada di bawah Jepang, antara lain karena Myanmar menjadi negara pengekspor beras terbesar di dunia. Namun pasca 1962 yaitu ketika militer mulai menguasai Myanmar, perekonomian Myanmar ambruk, nilai mata uang jatuh dan banyak tabungan masyarakat di bank dihapus. Walaupun tergo1ong negara yang sebenamya menyimpan kekayaan alam 41 yang tak kalah pentingjika dibandingkan dengan negara lain di dunia, dan ASEAN khususnya, namun perekonomian Myanmar secara umum nampak kurang maju dan masih jauh tertinggal. Adanya embargo yang masih berlangsung dari negara - negara Barat sejak tahun 1996 hingga kini, yaitu tidak adanya investasi barn, bantuan ekonomi, dan mundurnya investasi yang telah ada, ditunjang dengan berbagai pembatasan kegiatan perdagangan internasional dibawah kendali kuat Junta Militer, mengakibatkan perdagangan luar negeri Myanmar tidak maksimal dan berdampak pada terbatasnya penerimaan devisa negara. 42

Sikap Saw Maung

yang lebih terbuka terhadap bantuan asing,

pengurangan kontrol serta mendorongan masuknya investasi asing yang mulai dijalankan sebagai upaya mereformasi bidang ekonomi yang sempat hancur pada masa pemerintahan Ne Win, sempat menghantarkan perekonomian Myanmar membaik diawal kepemimpinannya. 4lBeras, kayu, opium, gas a1am, dan bebatuan yang berharga seperti giok dan rubi, yang disamping kandungan minyak di sekitar laut Andaman, menjadi andalan utama Myanmar dalam sektor perdagangan internasional.

22

Pasca Saw Maung, Myanmar mengalami sejumlah tekanan dari luar dan dalam negeri, diantaranya adalah pemerintah dengan Central Commite of

Drug Abuse Control (CCDAC) menetapkan rencana 15 tahun pada 7 Oktober 1998, untuk menghapusan opium 43 dengan tujuan menghancurkan secara l11enyeluruh pertumbuhan, produksi, dan penyalahgunaan obat bius di seluruh negeri dalam waktu 15 tahun atas desakan Amerika Serikat (AS). Keputusan menaikan harga bahan bakar l11inyak (BBM) sebesar 500 persen pada tanggal 15 Agustus 2007, dimana bensin, maupun solar naik dua kali lipat dan harga gas kompresi -yang digunakan sebagai bahan bakar bus-bus di Myanmar naik lima kali lipat. 44 Disambut dengan demonstrasi besar-besaran di Myanmar yang kemudian mendapat dukungan pula dari para biksu Budha. Kenaikan harga ini benar-benar mel11ukul rakyat Myanmar, sebab harga dan tarif transportasi publik terpaksa naik.

8.3 Bidang Sosial Dalam bidang sosial dan budaya, dengan mengacu pada konstitusi 1974, pemerintah berusaha meningkatkan pelayanan sosial dengan membentuk

Four

social

Objectives

yaitu

meningkatkan

l110ralitas

seluruh

bangsa,

meningkatkan kebanggaan dan integritas bangsa, l11el11elihara dan menjaga wansan budaya dan karakteristik bangsa, serta l11eningkatkan kesehatan, kemal11puan dan standar pendidikan seluruh bangsa, dengan menaruh perhatian 'UOpium

merupakan

komoditas

terbesar

Myanmar

dalam

sector

perdagangan

internasional, yang mulai ditanam dan dibudiyakan pacta masa colonial Inggris. Usaha penghapusan ini dilatarbelakangi oJeh keIja 5ama al1tara pemerintah Myanmar dan AS pacta tahun 1974 lIntlik menghentikan jalur peredaran heroin seharga US$ 19 miliar kenegara-negara Bara! dan AS,.

23

penuh terhadap sektor pendidikan dan kesehatan,45 dan memperkenalkan proyekproyek terpadu, satu diantaranya ialah membangun kembali istana-istana ktmo dari jaman kerajaan, pendirian patung-patung raja selia menjamin pendidikan bahasa etnis berkembang di Myanmar, walaupun dalam prakteknya banyak terjadi pelanggaran 46 terhadap ketentuan tersebut dan pemerintah tetap tidak memberikan ruang untuk memelihara identitas budaya etnis minoritas. 47 Guru dan biarawan ditangkap pada tahun 1991 sebagai usaha menghalau penggunaan bahasa Mon. Di Myiktyina,48 pembelajaran khusus bagi Kachin muda di liburan musim panas mereka untuk belajar bahasa mereka ditutup. Sejak militer berkuasa tahun 1962, perkembangan surat kabar / harian umum yang menggunakan bahasa etnik minoritas tidak lebih dari duabelas, dan sejak tahun 1988, tak satupun dari keduabelas harian yang menggunakan bahasa minoritas yang berkembang diijinkan beraktifitas oleh pemerintah. 49 Pemerintah menindak tegas siapapun dan dengan cara apapun yang menyatakan identitas etnik mereka dengan tulisan. B.4 Bidang Agama

Pemerintah Myanmar secara umum mencanangkan kebijakan untuk memberi kebebasan kepada penduduknya dalam menjalankan agama mereka masing - masing. Hal ini sebagaimana tercantum dalam undang - undang 450alam bidang pendidikan, pemerintah berusaha mengaktitkan dan membangul1 sekolahsekolah UITIUl11 maupun kejul"uan. Sementara dalam bidang kesehatan, telah dibangull ;berbagai samna dan prasarana kesehatan seperti rumah sakit, klinik dan lain-lain, disamping meningkatkan mutu tenaga medis memberikan penyuJuhan mengenai pencegahan dan penaggulangan penyakit TBC, HIVI AIDS dan Malaria. Sang Merah ?utih Di tanah pagoda., h. 84-85 46Selain melumpuhkan jaringan internet, pemerintahpull merusak kabel bawah air untuk

menghentikan jaringan interernet. Pasca tereeksposnya berbagai pelanggaran HAM di Myanmar. 47

Jan Donkers & Minka Nijhuis. h. 119

24

Myanmar pasal 12 dan 147 yang menyebutkan bahwa pemerintah menJamm kesetaraan dalam hukum tanpa melihat soal ras, agama, status, maupun jenis kelamin,5o walaupun dalam prakteknya tetap ketat mengontrol dan menguasai kehidupan beragama. Selama kekuasaan berada ditangan militer, pemerintah dalam ofens ifnya menghancurkan tempat - tempat ibadah non-Budha. Masjid dan gereja yang diganti dengan pagoda, menjadi sasaran utama pemerintah karena Kristen dan Islam merupakan minoritas terbesar yang tersebar di Myanmar. Namun diskriminasi paling parah teljadi terhadap Muslim Rohingya di wilayah Rakhine. Pemerintah memperkenalkan dan kemudian menetapkan wilayah terlarang bagi Muslim Myanmar khususnya pada tahun 1991. Pada masa ini, AIQuran dan desa kaum Muslim yang terletak di wilayah yang menjadi titik kediaman Ulnat Islam seperti Yagoon, Swebo, Mandalai dan Rakhine dirusak dan atau dibakar oleh tentara, tanah mereka dirampas dan diperuntukan bagi pemukiman baru Budha 51

C. Formasi

awal

politik

Budha-isasi

pemerintah

Myanmar

dan

pengaruhnya terhadap non Budhis

Myanmar pada masa pra-Islam, merupakan kerajaan yang telah merdeka sejak sekitar abad 266 SM hingga tahun 1782 M sebelum berada dibawah pemerintahan Burma, yang sama halnya dengan negri-negri di Asia Tenggara lainnya yang telah didominasi agama Hindu dan Budha yang dibawa 50Riza Sihbudi, problematik Minoritas Muslim di Asia Tenp;p;ara: Kasus Mora. Pattani

25

oleh orang-orang India melalui jalur perdagangan, Myanmar memiliki sejarah yang cukup panjang. Dominasi agama Budha di Myanmar dapat diketahui dari adanya para pedagang dari Cina yang telah melalui daerah ini. Hal ini dapat terlihat dari sumber Cina yang menyebutkan rute jalan tua yang dilintasi melalui jalur darat, antara Cina dan Barat, yang kemudian menyebrangi daerah bagian utara negri ini (Myanmar). Petunjuk pertama pemakaiannya adalah tahun 128 SM, yaitu ketika Chang Chi'en menakl ukan negri Cina dari propinsi Seachuan, di Bactria. Langkah-Iangkah diambil untuk menghubungkannya dan pada tahun 69 SM Cina menemukan perpectum Yung Chang menyebrangi Mekong dengan markas besarnya di Timur Salween, kira-kira 60 Mil dari perbatasan Myanmar sekarang. Terkait formasi awal politik Budha-isasi pemerintah Myanmar terhadap rakyatnya, pada dasarnya memiliki hubungan erat dengan penerapan kebijakan pemerintah Kolonial Inggris di Myanmar. Kebijakan pemerintah kolonial yang seCaI'a umum memberikan keleluasaan kepada masyarakat Myanmar yang sejak awal perkembangannya memang telah didominasi agama Budha, untuk mengekspresikan kehendak hidupnya, termasuk dalam hal ini kebebasan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan, yang pada akhirnya walaupun masih terasa asing, masyarakat Myanmar pada masa ini dapat menikmati kehidupan yang damai. Dalam konteks ini, pendidikan modern yang dinikmati oleh masyarakat, seCal'a bertahap tanpa disadari telah merubah pola menjadi perpektif

26

generalisasi keagarnaan (Budha) murni menjadi basis keangkitan paradigma barn, dan berujung pada pembentukan berbagai organisasi kebangkitan agama Budha. 52 Walaupun sejak masa pemerintahan U Nu eksistensi agama Budha telah diakui secm'a permanen, namun sejak militer berkuasa 1962, ambisi untuk melakukan asimilasi seluruh rakyat Myanmar kian gencar direalisasikan dengan penetapan kebijakan 'Burmaisasi' yang bertujuan mengontrol dan memperlemah identitas etnis minoritas yang berkembang, dan berusaha menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjadi Budha seutuhnya. Tradisi rakyat Myanmar yang sangat mempercayai adanya hubungan erat antara keagungan dan kekuasaan dengan ajaran Budha. Sebelum tahun 1885, dalam l1lasa kerajaan, raja dipandang sebagai pembela agama, dan gelar tersebut l1lerupakan legitimasi yang diperolehnya sebagai pemimpin kerajaan. 53 Hal ini mengakibatkan pemerintah militer aktif melaksanakan pendekatan keagamaaan l1lelalui para biksu, dengan membangun dan merehabilitasi pagoda di seluruh wilayah Myanmar, serta l1lerangkul kaum oposan dengan memberikan konsensi politik apabila bersedia berkerjasal1la. Sikap eksklusif pemerintalJ Myanmar terhadap masyarakat Myanmar yang beragama Budha, mengakibatkan sentiment etnis dan konflik agmna lcian marak di Myanmar.

52Se~~tar t~hu~ 1897, organisasi keagamaan Sanana Naggaha Association di bentuk.

27

D. Kebijakan pemel'intah Myanmar terhadap Muslim

Dalam sejarah Myanmar telah tercatat, bahwa hubungan anatara pemerintah pusat dengan etnis minoritas khususnya Muslim adalah hubungan antara pemegang otoritas dengan pemberontak. Paling tidak, demikianlah posisi yang diambil pemerintah Myanmar terhadap umat Islam khususnya Rohingya. Hingga kebijakan yang dibuat pun terhadap kelompok yang satu ini adalah kebijakan memadamkan pemberontakan yang cenderung merugikan dalam segala bidang. Terkait kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Islam, penetapan yang dibuat adalah kebijakan "Anti-Islam" khususnya terhadap Muslim Rohingya 54 selahl komunitas Muslim terbesar di Myanmar. Melalui kampanye "Imigran Ilegal"_nya 55 yang mulai diproklamirkan pada tahun 1978, yang bertujuan mengeluarkan orang - orang Islam khususnya Rohingya dari akar budaya bangsa, pemerintah Myanmar (SLORC) dalam ofensif nya antara lain menghancurkan masj id dan menggantinya dengan pagoda, membakar Al-quran dan desa kaum muslim, tak kurang dari 125.000 orang Islam di paksa masuk agama Budha

56

oleh pemerintah, dipaksa memakan daging babi,

memperkosa wanita-wanita Islam, mengusir orang - orang Islam dari tempat tinggal mereka dan melarangnya kembali. 57 Lebih memprihatinkan lagi, ketika junta militer melancarkan apa yang disebut Operasi Raja Naga (Nagamin) pada tahun tersebut (1978) untuk 54Imam Nugraha dan RizaI Panggabean. !I1uslim Rohingyayang terjajah di Negri sendi,.i. Republika, 20 April 1997 "Ibid., v. . .

28

_J

membatasi ruang gerak suku Rohingya dalam bidang politik, ekonomi dan <8 se bagall1ya:

Di bawah undang-undang Myanmar tahun 1982 tentang warganegara, masyarakat Islam Myanmar umumnya dan Rohingya khususnya, diperlakuakan sebagai warga kelas dua yang hak kewarganegaraannya dikurangi bahkan dihilangkan_ 59 Dengan tidak diperkenankan memiliki kartu identitas (KTP), segala akses yang berhubungan dengan hak-hak warganegara seperti memperoleh pekeljaan, ijin peljalanan, peluang berdagang, memperoleh pendidikan hingga l11enikah bagi l11asyarakat Islam di Myanmar dibatasi dan atau dipersulit 60 Dalal11 bidang ekonol11i, penetapan pajak oleh pemerintah yang dikhususnya bagi l11asyarakat Islam Myanmar khususnya Rohingya, adalah penetapan pajak yang dihitung dari persentase tanah yang dimiliki oleh petani, bukan dari hasil panen_ Perhitungan ini dirasa merugikan petani Muslim khususnya Rohingya yang sebagian besar l11el11iliki tanah yang tidak SUbUL Namun del11ikian, pel11erintah tetap l11el11berlakukan pajak padi tersebut berdasarkan

luas

tanah,

hingga banyak petani

rohingya tidak

mal11pu

l11el11bayarnya_ Sejak tahun 1992, l11asyarakat Rohingya l11endapat kewajiban pajak banL Seluruh bentuk usaha dipajaki oleh pemerintah. Setiap keluarga Rohingya di Arakan Utara harus l11embayar pajak cabe di pasar dengan harga 500 kyat dan

"Tajuk Rencana, Mimpi Buruk Gelombang Pengungsi_ Kompas, 31 Januari 2009 "Riza SillbudL 11_ 90 ODDalam banyak kasus, ijin peljalanan hanya diberikan untuk 12 jam saja dan hanya pada kasus terlenlU, searang muslim diberikan ij in sampai bisa menginap_ Untuk perialanan iarak iaull

29

"menjualnya" ke pihak pemerintah dengan harga yang telah ditentukan pemerintah, yaitu 100 kyat. Mereka juga hams membayar flee bila ingin mencari ikan di sungai atau memotong bambu di hutan. Pajak juga diterapkan kepada petani ternak. Pemilik sapi hams membayar 80 kyat setahun, sedangkan kambing dikenakan 30 kyat setahun. Masyarakat Rohingya juga hams membayar ijin bepergian dari kampungya ke kampung berikutnya atau kepasar untuk menjual hasil produksi mereka, dan tak jarang ketika sampai dipasar, militer seringkali datang dan mengambil apa yang mereka inginkan tanpa mau membayar. Selain itu masyarakat Rohingya pun dipaksa membantu pembangunan pagoda Budha tanpa pengecualian 61 Penetapan pajak oleh pemerintah yang seringkali tidak popular dikalangan masyarakat pada umumnya,62 mengakibatkan kemiskinan dan kelaparan yang tergolong parah diderita kelompok Muslim di Myanmar. Tekanan lain yang dilakukan pemerintah terhadap kelompok muslim diantaranya diberlakukannnya draf undang - undang perkawinan yang disodorkan oleh mentri kehakiman sejak tahun 1949, isinya menjamin hak wanita muslim untuk bercerai jika: I) keberadaan suaminya tidak diketahui, 2) jika suami melepaskan tanggung jawabnya selama 6 bulan, 3) sejak perkawinan suami menderita impotensi, gila selama satu tahun, atau lebih, menderita kusta, dan 4) suami melakukan kekerasan fisik,63 yang dinilai kaum Muslim Myanmar

61 R iza Sihbudi. h. 91 62Sejak Juli tahun 2000, pemerintah mewajibkan kepada semua penduduk Islam di Myanmar untuk membayar pajak setiap pohon buah pi nang sebesar 2500 kyat pertahun dan setiap pohon kelapa 500 kyat pertahun. Penduduk Rohingya pun diminta membayar pajak konstruksi dan perbaikan rumah tinggal mereka sendiri, dimana rLImah beratapkan sen.g dibebani paiak tinggi.

30

bertujuan mengakhiri perkawinan bagi setiap wanita Muslim dan melanggar syariat. Penyebaran pamplet yang berisi propaganda anti muslim yang disebarkan SLORC guna memecah belah komunitas Islam-Budha, yang umumnya berisi ajakan kepada seluruh masyarakat Budha Myanmar untuk melawan ekspansi Muslim dan menuduh orang-orang Muslim ingin menguasai seluruh daerah Myanmar sebagaimana terjadi di Malaysia dan Indonesia melalui dakwah Islam yang tersebar dimana-mana, pada akhirnya mengakibatkan pertentangan dan ben,jung pada perasaan anti Muslim pula dari kalangan masyarakat nonMuslim di berbagai wilayah di Myanmar. Sebagai contoh, Maret 1997, Muslim diserang oleh para biksu Budha di berbagai tempat di Myanmar termasuk di dua kota Ranggon dan Mandalay.64 Para biksu mengobrak abrik dan merusak masjid disertai perampasan kekayaan orang Islanl. Akibatnya, lebih dari 20.000 muslim Myanmar yang tinggal di Karen dan Mon mengungsi ke perbatasan Thailand.

64Tidak begitu jelas alasan penyerangan ini, Hamlin beberapa sumber menyebutkan penyerangan ini dipicu oleh rtlmor ballWa seorang gadis kecil dari keluarga Budha diperkosa oleh seorang pemuda Muslim. Versi lain menyebutkan masalah justru berawal ketika pihak militer ingin merenovasi pagoda Mahamuni di Mandalav. taoi ketika nekeriaan dinvatabm S~l~"lli

BAB III HAK AZASI MANUSIA (KEBEBASAN BERAGAMA)

Kendati ide mutakhir hak asaSl manUSla (HAM) dibentuk semasa Perang Dunia II, namun pengeltian bam tentang konsep tersebut masih tetap menggunakan sejumlah gagasan umum tentang kebebasan, keadilan, dan hak-hak individu. Gagasan bahwa hukum kodrat atau hukum dari Tuhan mengikat semua orang dan mengharuskan adanya perlakuan yang layak dimana hal tersebut erat terkait dengan gagasan mengenai hak kodrati di dalam tulisan-tulisan para teroretisi seperti Locke dan Jefferson maupun di dalam deklarasi hak seperti Deklarasi Hak Manusia dan Hak Warga Negara (Declaration ofthe Rights afMan and the Citizen) di Perancis dan Pernyataan Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat (Bill of Rights) masih dominan mewarnai konsep HAM masa kini. Implikasinya, semua orang dimasa kini dapat mengatakan bahwa gagasan hak asasi manusia yang ada saat ini hanya mempakan pengembangan konsep tersebut. Di dalam ranah hak asasi manusia (HAM), dikenal istilah hak asasi manusia dasar (Basic Human Rights), yaitu hak asasi manusia yang umumnya dianggap amat perlu untuk memberikan keutamaan atau prioritas dalam hukum dan kebijakan, baik ditingkat nasional maupun internasional. Hak-hak itu adalah hak yang memastikan kebutuhan primer, material dan non material dari manusia untuk bisa mengarahkannya menuju keberadaan (manusia) yang bermartabat.

32

Meskipun tidak ada daftar hak yang diterima secara umum tentang hak yang bersifat dasar ini, akan tetapi termasuk didalamnya adalah hak untuk hidup, hak atas makan, papan, pelayanan medis, kebebasan dari penyiksaan, dan kebebasan beragama (termasuk kebebasan berkeyakinan).

HAM sebagaimana yang dipahami dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia yang muncul pada abad ke -20 seperti Delarasi universal, mempunyai sejumlah ciri yang menonjol. Pertama, dimaksudkan agar kita dan atau seluruh umat manusia diseluruh negara tidak kehilangan gagasan yang telah tegas menyebutkan bahwa hale asasi manusia adalah hale. Walaupun makna istilah ini tidak begitu jelas, namun setidaknya kata tersebut menunjukkan bahwa itu adalah norma-norma yang pasti dan memiliki prioritas tinggi yang penegakannya bersifat wajib. Kedua, hak-hak tersebut dianggap bersifat universal, dalam artian

dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Pandangan ini menunjukkan secm'a tidak langsung bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial, dan kewargmlCgaraan tidak relevan untuk di persoalkan apakah seseorang memiliki dan atau tidak memiliki hak asasi manusia, selain itu hal inipun

menyiratkan bahwa hak-hak tersebut dapat diterapkan di selumh

dunia. Salah satu ciri khusus dari hak asasi manusia yang berlaku dimasa sekarang adalah bahwa itu merupakan hak internasional. Kepatuhan terhadap hak sempa itu telah dipandang sebagai obyek perhatian dan aksi internasional yang sah. Ketiga, hak asasi manusia dianggap ada dengan sendirinya, dan tidak bel'f!Gntuni! pada pengakuan dan penerapannya didalam sistem adat atau sistem

33

hukum di negara-negara tertentu. Hak ini boleh jadi memang belurn merupakan hak yang efektif sampai ia dijalankan menurut hukum, namun hak itu eksis sebagai standar argumen dan kritik yang tidak bergantung pada penerapan hukumnya. Keempat, hak asasi mamlSla dipandang sebagai norma-norma yang penting. Meski tidak seluruhnya bersifat mutlak dan tanpa perkecualian, hak asasi manusia cukup lmat kedudukannya sebagai pertimbangan normatif untuk diberlakukan di dalam benturan dengan norma-norma nasional yang bertentangan, dan untuk membenarkan aksi internasional yang dilakukan demi hak asasi manUSla. Hak-hak yang dijabarkan di dalam Deklarasi tersebut tidak disusun menurut prioritas; bobot relatifnya tidak disebut. Tidak dinyatakan bahwa beberapa di antaranya bersifat absolut. Dengan demikian hak asasi manusia yang dipaparkan oleh Deklarasi itu adalah sesuatu yang oleh para filsuf disebut sebagai prima facie rights. Kelima, hak-hak ini mengimplikasikan kewqjiban bagi individu maupun pemerintah. Adanya kewajiban ini, sebagaimana halnya hak-hak yang berkaitan dengannya, dianggap tidak bergantung pada penerimaan, pengakuan, atau penerapan terhadapnya. Pemerintah dan orang-orang yang berada di mana pun diwajibkan untuk tidak melanggar hak seseorang, kendati pemerintah dari orang tersebut mungkin sekaligus memiliki tanggung jawab utama untuk mengambil langkah-langkah positif guna melindungi dan menegakkan hak-hak orang terkait.

34

Kebebasan beragama yang dalam hal ini terrnasuk dalam pasal 18 deklarasi universal, I mengimplikasikan bahwa setiap manusia dimuka bumi ini tanpa terkecuali, bebas menentukan dan atau menyatakan agama atau kepercayaan mereka berdasarkan hati nuraninya masing-masing, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sal11a dengan orang lain, di muka umum l11aupun secara individu. Berikut perspektif HAM dalam konteks PBB, ASEAN dan Myanmar, khususnya terkait dengan kebebasan beragama yang sekaligus menjadi fokus bahasan penulis.

A.

Konteks PBB

Sebagaimana yang telah penulis singgung dalam kerangka teori penelitian, bahwa secm·a historis konsep HAM muncul sepanjang abad ke-17 dan ke-18 di Inggris dan Perancis, dan l11ulai dideklarasikan secm·a universal oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember tahun 1948 yang l11erupakan implikasi dari banyaknya tindak pembunuhan dan kerusahan dahsyat selama Perang Dunia II Terkait konsep HAM dalal11 konteks Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB), pada dasarnya telah di l11uat dalal11 draf paling awal sejak organisasi ini dibentuk. Naskah awal Piagam PBB (1942 dan 1943) telah mel11uat ketentuml

35

tentang hak asaSl manusJa yang harus dianut oleh negara manapun yang bergabung di dalam organisasi ini? Seiring banyaknya kesulitan yang ditimbulkan akibat pemberlakuan ketentuan piagam ini, dimana negara - negara yang tergabung dalam organisasi turut mencemaskan prospek kedaulatan mereka,

yang dikemudian hari

mengakibatkan banyak negara bersedia untuk "mengembangkan" hak asaSl manusia namun tidak bersedia "melindungi" hak tersebut, maka diputuskanlah untuk memasukkan acuan tentang hak asasi manusia di dalam Piagam PBB (UN Charter). Sebuah pernyataan internasional tentang hak asasi manusia dibentuk oleh Komisi Hak Asasi Manusia (Commission on Human Rights) bentukan PBB. Dalam piagam ini, "keyakinan akan hak asasi manusia yang mendasar, akan martabat dan harkat manusia, akan persamaan hak antaI'a laki-Iaki dan perempuan serta antara negara besar dan negara kecil" ditegaskaI1 kembali. Para penandatangannya mengikrarkan diri untuk "melakukan aksi bersama dan terpisah dalam kelja sama dengan Organisasi ini "untuk memperjuangkan" penghargaan universal bagi, dan kepatuhan terhadap hak asasi manusia selia kebebasan-

2Untuk sebuah tinjauan sejarah tentang Universal Declaration of Human Rights dan sebuah garis besar ten tang isu-isu pokok yang diperdebatkan sebelum pemberlakuannya, lihat Louis B. Sohn, "A Sh0l1 History of Ihe United Nations Documents on Human Rights," di dalam Commission to Study the Organization of Peace, The United Nations and Human Rights: Eighteenth Report of the Commission (Dobbs Fery, New York: Transnational Publishers, 1968), h.43-56, dicetak ulang dalam Louis B.Sohn dan Thomas Beurgcnthal, ed. 1nternasional protection of human rights (Indianapolis: bobs Merril, 1973), 50S. simak juga John P. Humphrey, human Rights and the United Nation: A Great Adventure (Dobbs Ferry, New York Transnasional

36

kebebasan mendasar untuk seluruh manusia, tanpa membedakan ras, Jel11S kelamin, bahasa atau agama." Dua puluh satu pasal peliama dalam Deklarasi tersebut menampilkan hak-hak yang sama dengan yang terdapat di dalam Pernyataan Hak Asasi Manusia (Bill ofRights) yang termaktub di dalam Konstitusi Amerika Serikat sebagaimana yang telah diperbarui saat ini. Hak-hak sipil dan politik yang mendominasi deklarasi tersebut meliputi hak atas perlindungan yang sama dan tidak pandang bulu, perlindungan hukum dalam proses peradilan, privasi dan integritas pribadi, serta partisipasi politik. Pasal 22 sampai 27 mengemukakan hak atas tunjangan ekonomi dan sosial seperti jaminan sosial yang merupakan suatu standar bagi kehidupan yang layak -- dan pendidikan. Hak-hak ini menegaskan bahwa, sesungguhnya, semua orang mempunyai hak atas pelayanan-pelayanan kesejahteraan dari negara. Kebebasan beragama selain tercantum didalam Universal Declaration of Human Rights, tercantum pula didalam dokumen-dokumen histories tentang HAM, khususnya dalam Right of Man Fance (1789), Bill of Rights USA (1791) dan Internasional Bill of Rights (1966)3 Pasal 2 Universal Declaration of Human Rights menyatakan setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi tersebut, tanpa perkecualian apapun seperli ras, warna kulil, jenis kelamin, bahasa, agama politik alau pendapal yang

37

berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. 4 Dalam ranah ini, inti normatife dari kebebasan beragama atau berkeyakinan terbagi dalam delapan analisir,5 yakni; (i) kebebasan internal, yaitu bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berfikir berkesadaran dan beragama, termasuk memeluk, menerima, memelihara atau mengubah agama atau kepercayaannya; (ii) kebebasan eksternal, yaitu bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan,

baik individual maupun kelompok dalmn komunitas, dalam ranah

pribadi ataupun publik, untuk mewujudkan agmna dan kepercayaamlya dalam pengaj aran ataupun praktik ibadah; (iii) tanpa paksaan, yaitu bahwa tak seorang pun dapat dipaksa, yang dapat merusak atau melemahkan kebebasannya untuk memeluk atau menerima agama atu kepercayaan yang menjadi pilihannya; (iv) tidak dis!a'iminat!{,

yaitu bahwa negara berkewajiban untuk

melindungi dan memastikan semua individu dalam wilayah kewenangannya hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan tanpa membedakan ras, warna kulit jenis kelamin, bahasa, agama atau keyakinan, politik atau pendapat lain, secm'a nasional atau diwilayah asal, kepemilikan atau status lainnya; (v) hak orang tua atau wali; yaitu bahwa negara berkewajiban menghormati kebebasan orang tua atau wali yang absah untuk menjamin pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan sendiri,

38

dan memberikan perlindungan atas hak setiap anak atas kebebasan beragama atau berkeyakiann searah dengan perubahan kemampuan pada diri sang anak; (vi) kebebasan lembaga atau status hukum, yaitu baha satu segi yang teramat penting dari kebebasan beragama atau berkeyakiann adalah kebebasan bagi komunitas keagamaan untuk memiliki kedudukan hak kelembagaan guna mengaktualisasikan hak-hak dan kepentingan mereka sebagai komunitas; (vii) ba/as dari pemba/asan yang diperbolehkan atas kebebasan

eksternal, yaitu bahwa kebebasan untuk mengejawantahkan agama atau keyakinan seseorang bisa dilakukan hanya pada pembatasan yang dirumuskan oleh undang-undang dan yang perlu bagi perlindungan atas kemanan, ketertiban, kesehatan atau moral public; dan (viii) si{at yang tak dapat ditangguhkan, dalam hal ini, negara sama sekali tidak diperbolehkan menangguhkan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, bahkan pada masa darurat publik sekalipun.

B.

ASEAN

Perhatian ASEAN terhadap isu HAM pada dasarnya telah berlangsung cukup lama. Munculnya berbagai isu baru era pasca Perang Dingin, dimana masalah HAM menjadi salah satu permasalan yang sangat vital, menjadi pijakan awal ASEAN mengeluarkan Join communique of the 26/17 ASEAN Ministerial

Meeting, 6 dalam merespon isu ini.

'Dalam komullike bersama ini dinyatakall bahwa ASEAN akan mempertimbangkan npmlwntnbm 111Pbmi!':me repional vanQ sesuai demmn hak asasi manusia. Moment ini berlangsung

39

Walaupun pada dasarnya konsep HAM dalam konteks ASEAN sejalan dengan apa yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights dimana hak individu menjadi proiritas utama, namun perbedaan dan atau beragamnya sej arah bangsa, budaya serta orientasi politik diantara negara anggota ASEAN, yang dalam perkembangannya mengalami perluasan yaitu dari 6 negara menjadi 10 negara/ l11engakibatkan perbedaan persepsi yang berujung pada sulitnya membuat konsensus bersal11a terkait konsep HAM di kawasan ini. Hal ini sebagaimana diungkapkan

Carolina Hernandez "Perbedaan nilai dan faktor

relativisme budaya menjadikan perbedaan persepsi tentang HAM diantara negara - negara anggota ASEAN kian tajam,,8 Implikasinya, beberapa negara di kawasan ini menerapkan konsep HAM yang bersifat tidak sepenuhnya relative, dalam artian, nilai-nilai Asia9 yang idealnya digunakan untuk lebih l11empererat persaudaraan dikalangan masyarakat negara anggota,

seringkali dijadikan strategi untuk melestarikan berbagai

ketidakadilan semena-mena, dimana kekuasan tak jarang dijadikan sebagai alatnya.

7lndonesia, Malaysia, Thailand, Singapore, Filipine dan Brunei Darusalam, merupakan negara inti, sementara Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam - CLMV merupakan anggota bam dalal11 organisasi tersebut. 8 Anak Agung Banyu Perwita, Myanmar, ASEAN dan Negara-negara ekstra regianal. h.156

9Keleltiban dan disiplin, hornal kepada pihak yang lebih tua, tanggung jawab terhadap keluarga, kerja keras, kolektifisne, dan kesederhanaan (modesty), menjadi beberapa contoh dari nilai-nilai ini yang sering kali ditonjol-lonjolkan dan dianggap bahkan lebih unggul dari nilai-nilai Baral. senerti orientasi kenada kesenangan diri. individualisme. sikap tak acuh terhadap otoritas.

40

Dari segi ini, Hak Asasi sebagaimana di tetapkan dalam Universal Declaration ofHuman Rights dipandang hanya sebagai suatu produk yang berasal dari dunia Barat dan didukung oleh suatu kelas sosial tertentu. Kecenderungan persepsi bahwa HAM dalam konteks Asia khususnya Asia Tenggara lebih dipandang sebagai hegell10ni dan dOll1inasi budaya Barat, pada kahirnya menell1patkan HAM pada katagori das sollen dan bukan das sein. Apa yang dirumuskan dalam Declaration of Human Rigts pertall1a-tama patutiah dipandang sebagai cita-cita ideal yang wajib dipenuhi dan dijalankan oleh ll1asyarakat yang beradab dan bukanlah kenyataan empiris yang sudah ada dan dapat diamati dalall1 kehidupan setiap hari. Fakta

bahwa

protret

HAM

di

kawasan

1111

ll1asih

kurang

menggembirakan, dimana sejull1lah pelanggaran HAM berkatagori berat masih berlaku di beberapa negara anggota, dan menjadi perll1asalahan yang selalu "dihindari" oleh para pemimpin ASEAN karena sensitifitasnya yang tinggi, mengakibatkan organisasi ini tidak ll1emiliki ll1ekanisme HAM secara regional. Sejarah ll1encatat, kawasan Asia khususnya Asia Tenggara, ll1erupakan satu satunya kawasan di dunia yang tidak memiliki system atau mekanisme HAM secaJ"a regional. lO Karenanya, tuntutan akan pembentukan badan HAM ASEAN yang dipandang semua pihak sangat penting untuk segera memperbaiki kondisi HAM di kawasan ini dan lebih kJmsus lagi harapan sejumlah pihak untuk segera terselesaikannya pennasalahan HAM di beberapa negara anggota ASEAN, terutama Myanmar, ldan gencar disuarakan masyarakat internasional.

41

Perkembangan selanjutnya berkenaan dengan isu HAM dalam tubuh ASEAN adalah disepakatinya draf ASEAN Charter pada KTT ASEAN ke-II di kuala Lumpur Malaysia Desember 2005 yang dalam masa selanjutnya menjadi kerangka hukum dan institusional ASEAN. Draf ini menyatakan akan mendorong "Demokrasi, hak asasi manusia dan kewajiban terhadap hal itu, transparansi, tata pemerintahan yang baik dan memperkuat lembaga-lembaga demokratis" di kawasan Asia Tenggara. 11 Prinsip non-interfensi 12 yang selama ini menjadi icon utama dan seolah menjadi momok yang menyebabkan terhambatnya proses demokratisasi di Asia Tenggara mulai

diterapkan secm'a lebih fleksibel pada pasca disepakatinya

ASEAN Charter tersebut. Keterbukaan bagi keterlibatan yang lebih besar dan kooperatif melalui mekanisme yang disepakati bersama terhadap isu-isu domokratik dengan implikasi regional yang jelas dan yang menyangkut isu kemanusiaan seperti pelanggaran HAM berat dan krisis kemanusiaan, mulai dijadikan sebagai langkah awal terbentuknya komisi HAM ASEAN yang kemudian disahkan pada akhir tahun 200S 13 guna meningkatkan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Dalam perkembangannya berikutnya, Kekecewaan atas masih di bawah standarnya badan HAM ASEAN yang akan dibentuk, diutarakan bukan

llIbid,. 11.156 12Prinsip ini menegaskan bahwa negara anggota ASEAN tidak memiliki wewenang untuk mencampuri setiap permasalahan negara anggota lainnya. Setiap perkara domestik yang muncul dalam suatu negara anggota hanya menjadi urusan dalam negri terkait. 13Terdaoat tiga oiJar utama vang dicantumkan dalam piagam ASEAN ini vaitu (I) paUtik

42

hanya oleh para penggiat HAM ASEAN, melainkan juga oleh Menteri Luar Negeri Rl Hassan Wirajuda. Selain nama yang disepakati untuk badan itu terdengar "ganjil", yaitu Komisi Antarpemerintah ASEAN dalam Hak-hak Asasi Manusia atau ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights (AICHR), kerangka acuan atau Terms of Reference (TOR) yang sudah disiapkan High Level Panel (HLP) pun tidak cukup seimbang antara fungsi-fungsi atau mandat badan HAM ASEAN, khususnya dari sisi pemajuan HAM dan perlindungan HAM. 14 TOR yang hanya terdiri dari sembilan poin pokok itu dinilai terlalu sederhana dan terlalu lemah untuk dijadikan acuan dalam pembentukan sebuah badan HAM ASEAN. Fakta ini sekali lagi menggambarkan betapa sesungguhnya banyak negara anggota ASEAN l11asih enggan menerima kehadiran sebuah badan HAM regional yang ideal.

C.

Myanmm'

Sedikit berbeda dengan konsep I-lAM universal, HAM dalam konteks Myanmar lebih cenderung hanya pada kebebasan dalal11 bidang atau sektor ekonomi. Dalam artian, pemerintah Myanmar lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakatnya dalal11 bidang ekol1omi ketimbang hak lainnya yang tercantum

"Dari 14 pain yang tercantum dalam pain 4 TOR AICHR, mengenai mandat dan fungsifungsi, tidak terdapat satu pun pain yang membahas secara khusus dan detail terkait perJindungan

HAM, seperti keharusan menyingkronkan peraturan perundangan sehingga selaras dengan perlindungan I-lAM, keharusan menyampaikan laporan periodik mengenai perJindungan HAM yang mendapat perJindungan luas, apalagi mendorong keterbukaan negara-negara anggota

ASEAN untuk menerima misi pemantau HAM dari ASEAN sebagai Iembaga atau badan-badan HAM yang sudah ada dibeberapa negara anggota ASEAN. Rakaryan Sukarjaputra, Badan HAM

43

dalam Universal Declaration of Human Rights dimana hak individu menjadi prioritas. Hal

tersebut

sebagaimana

diungkap

Myarunar,

yang

dalam

menanggapi tuduhan akan banyaknya kekejaman yang seCal'a sistematis dilakukan pemerintah pada masyarakatnya tennasuk pada kelompok minoritas yang muslim Rohingya, mengungkapkan, "Myanmar melihat permasalahn ini secara berbada,

hak-hak mmyarakat lebih diutamakan ketimbang hak individu yang lantang disuarakan negara-negara barat, karenanya prioritas utama yang diberikan kepada rakyat adalah keamanan terhadap hidup, harta milik, pekerjaan dan tempat tinggal yang layak, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, yang apabila kebutuhan mendasar tersebut telah terpenuhi, maka hak asasi manusia akan lebih maju dan akan mudah pula membangun institusi yang kokoh, sehingga tidak ada lagi demo/a'asi yang semu". 15 Dalam implementasinya, hal itu pun dilanggar dengan tidak memberikan akses kehidupan dan ekonomi bagi komunitas muslim termasuk Rohingya di Arakan Utara, yang dalam hal ini berimplikasi pula pada teljadinya berbagai penggaran hak komunitas terkait dimana pelanggaran hak beragamapun termasuk didalamnya. Sebagai salah satu negara yang menandatangani Universal Declaration

of Human Rights, Myanmar mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk melaksanakan kewajiban memenuhi hak kebebasan beragama dan hak - hak lain yang tercantum dalam piagam PBB tersebut. Konstitusi Myanmar tahun 1974

44

khususnya dalam pasal 12 dan 147 secm'a tegas telah mencantumkan jaminan kesetaraan dalam hukum tanpa melihat soal ras, agama, status maupun jenis kelamin, yang hal ini secara tidak langsung mengimplikasikan bahwa negara memberi dan atau menjamin kebebasan kepada penduduknya dalmn menjalankan agama mereka masing - masing. Dengan demikian, kebebasan beragama di Myanmar pun telah menjadi hak kans/ilusianal dari setiap warga negara Myanmar yang

dalam hal ini kebebasan beragama bagi minoritas Muslim khususnya

Rohingya masuk didalamnya. Berikut tabel yang menunjukan skala perbandingan HAM menurut PBB, ASEAN dan Myanmar, khususnya terkait dengan kondisi Muslim Rohingya di Arakan Utara Myanmar Institusi no

Jenis HAM UN

ASEAN

Myanm3l'

I

Agama

-J

-J

X

2

Hakhidup

-J

-J

X

J

Ekonomi

-J

-J

-J

4

Sosial dan politik

-J

-J

X

0

BABIV PELANGGARAN HAl( BERAGAMA MASYARAKAT MUSLIM ROHINGYA

A.

Sekilas tentang Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Myanmar

Penduduk Islam di Myanmar merupakan kumpulan minoritas Muslim terbesar di Asia Tenggara,16 yang sama halnya dengan kumpulan minoritas Muslim di wilayah Asia Tenggara lainnya seperti Thailand Selatan dan Philipina Selatan, sering kali mendapat perlakuan diskriminasi dari pemerintah setempat yang notabene non-Muslim. Terdapat beberapa versi terkait proses masuknya Islam di Myanmar, hal tersebut dikarenakan 'Myanmar' sejak awal telah terbagi kedalam beberapa kerajaan. 17 Versi pertama menyebutkan, agama Islam telah tiba di Myanmar khususnya wilayah Arakan sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 M. Melalui para pedagang Arab yang dipimpin oleh Muhammad bin Hanafia l8 ke wilayah Akyab ibukota Arakan melalui jalur laut untuk berniaga dan berdakwah.

lOW an Kamal Mujani (ed). lv1inoriti Muslim Gambaran dan Harapan Menjelang abad ke21. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2002. h.55 "Selama 8 abad pel1ama, Burma/ Myanmar dipersatukan oleh tiga dinasti, (I) Pagan; (2) Taungoo: (3) Konbaung. The Roots, Fruits and Dreams ofAll Muslim in Myanmar. Artikel ini diakses pada 15 Maret 2008, dari !It!n://www.rohingya.jp/pdf. h.4 I8 Diceritakan bahwa ketika orang - orang Arab yang dipimpin oleh Muhammad bin Hanalia datang ke Burma/Myanmar, Arakan sedang dikuasai oleh sekelompok kanibal yang dipimpin oleh Ratu Kaiyapuri. Ketika rombomgan Muhammad bin Hanalia datang dan

menyebarkan agama Islam, Ratu Kaiyapuri ikut memeluk Islam. Mereka menikah dikemudian hari, dan dakwah Islam pun tersebar luas di Arakan. Data tersebut diperoleh dari catatan Arab yang ditulis oleh Syah Sarid Khan yang berjudul "Hanifa 0 Kaiyapuri" pada abad ke-16.

Menurut catatan tersebut Muhammad bin Hanafia tiba di Arakan dengan rombongannya setelah teriadi oerang Karbala. Muhammed Ashraf Alam. A SharI Historical Backround Of Arakan.

46

Dikatakan dalam sumber lainnya, bahwa orang - orang Muslim datang ke Burma / Myanmar pada abad ke -9, dan diperkirakan berasal dari Bengal / Bangladesh dengan tujuan awal berdagang di daerah Arakan. Walaupum letak geografis Burma / Myanmar tidak tepat berada di pusat jalur antara Timur Tengah, India dan Cina, namun mereka (para pelancong yang berasal dari tiga daerah terkait) sering kali singgah di jalur maritim. Para pelancong Muslim Persia dan juga Arab, selain menyebut bagian Burma selatan dalam catatan mereka, merekapun menceritakan dan atau menggambarkan lalu lintas perdagangan yang pesat telah berlangsung melalui pantai India, Burma, Semenanjung Melayu, dan Sri Lanka. 19 Tidak banyak sumber yang menceritakan prihal kehidupan Muslim didaerah ini. Secara umum, terdapat empat katagori

kelompok Muslim yang

berlainan di Myanmar, yang memiliki sejarah dan perkembangannya masingmasmg.

Muslim Burma (Zerdabee), Muslim India (kala Pathe), Muslim Cina

(Panthays), dan Muslim Arakan (Rohingya). Muslim Burma (Zerdabee) merupakan generasi yang lahir dari perkawinan campur antara para pelancong asal Timur Tengah pencari suaka dengan wanita pribumi Burma clan atau wanita dari kalangan etnis minoritas cli Burma. Kelompok ini dapat dirunut asal usulnya hingga abaci ke-13 dan ke-14, yaitu ketika nenek moyang mereka datang ke wilayah ini sebagai pedagang, tukang sepatu dan profesi lainnya serta mengabdi kepada Alaung Paya (raja Burma/ Myanmar) ketika itu. Zerclabee merupakan pencluduk asli Myanmar, yaitu 19Moshe Vegar. between Intezra/ion and Secession: The Muslim Communities Of The

47

dari segi tempat lahir, bahasa dan juga bangsa. Dari sudut penampilan, kelakuan dan adat, mereka tidak dapat dibedakan dengan penduduk Myanmar keturunan Burma yang beragama Budha 20 Zerdabee mengadopsi nama-nama Burma, meskipun mereka menggunakan nama Muslim yang biasa mereka pakai di wilayah mereka dalam konteks tertentu. Secm'a politis, kelompok ini cenderung memiliki perasaan dan sikap positif terhadap negara dan siap mengidentifikasi diri mereka dengan kebanyakan rakyat Burma! Myanmm·. Sementara bila dilihat dari sudut ekonomi, Zerdabee sebagian besar adalah petani yang hal tetrsebut sejalan dengan pola ekonomi nasional 21 Muslim India (Kala Pathe, merupakan komunitas Muslim yang datang

ke Myanmar sekitar abad ke-19, yaitu pada saat Burma! Myanmar dalam administrasi India oleh Inggris pasca perang Aglo- Burma (1824-1826). Kebutuhan akan peketja dan atau buruh murah yang melimpah pada masa ini yang telah diprogramkan pemerintah guna memenuhi dan atau mempennudah peketjaan mereka, dimanfaatkan pula oleh Muslim India untuk mencari suaka guna mencari penghidupan yang lebih baik, sebagaimana saudara-saudara mereka yang beragama Hindu yang telah lebih dulu hijrah ke Burma sebagai pegawai pemerintahan, buruh, tukang, polisi, pembuat sepatu, tentara dan juga sebagai pedagang. Dari segi budaya, Muslim keturunan India cenderung menghindari penggunaan nama Islam, mereka masih mengabadikan adat, agama dan

"Wan Kamal Mujani (ed). Minorili Muslim Gambaran dan Harapan Merljetang abad ke-

2t.h.58

48

kebudayaan asal mereka di India. Dari segi ekonomi, Kala Pathe dikenal sebagai pedagang yang tangguh, mungkin karena alasan inilah, mereka menjadi kelompok yang paling menderita ketika sosialisme diterapkan militer secara kaku pada periode pasca 1962. Peranan mereka yang amat lmat dibidang ekonomi dihancurkan oleh penguasa sosialis yang melarang perdagangan bebas, membatasi arus perdagangan internasional, menekan import, dan memberlakukan uang ketat. Muslim Cina (Pan/hays),22 merupakan komunitas Islam yang datang

dari Yunan 23 beserta kabilah dan ciri khas mereka,24 melalui jalur Yuanan-Ava (Mandalay) jalur Theinni dan Thibaw (Hsipaw) di Utara Shan, jalur dari Yunan melalui Kengtung, Lao dan negara Siamese ke Moulmein dan Rangoon. 25 Panthays dikenal sebagai kumpulan peniaga atau penjaja barangbarang dan pemandu caravan yang tergolong mahir, hingga ke kawasan-kawasan yang j auh dari penempatan mereka seperti Rangoon dan Moulmein. Hal inilah kemudian yang menyebabkan kehidupan mereka cenderung

nomaden atau

'floating polulation' .26

"Dalam bahasa Burma 'Panthays' artinya suci/bersih. Identik dengan kata Shan 'Pangshe'. 23Tidak diketahui dengan past; kapan komunitas ini pel1ama kali tiba di Burma/Myanmar.

Beberapa sumber hanya menyebutkan hubungan perdagangan antara Yunan dan Burma tclah tcrjadi sejak sebclum zaman dinasti atau periode Konbaung di Myanmar. 240piuITI, Jilin, kain sutra, teh, kacang kulit, alat-alat logam, besi kasal', artikel pakaian jadi, buuh-buahan dan makanan yang diawetkan, serta jenis~jenis daging yang dikeringkan, merupakan ciri khas yang mcreka bawa dan kemudian dibudidayakan di Myanmar hingga kini. The Roots, Fruits and Dreams ofA /I Muslim in Myanmar. hAO "Ibid.. h.39

49

Muslim Arakan (Rohingya).27 Merupakan generasi atan ketunman

yang lahir dari perkawinan campur antara para pedagang Arabs, Moors, Moghuls, Persia, dan Bengladesh dengan wanita - wanita lokal sejak awal persebaran mereka di Burma I Myanmar pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 M. Kumpulan masyarakat Islam ini umumnya menetap di wilayah Arakan yang berbatasan dengan Bangladesh. Secm'a fisik, bahasa dan budaya, mereka lebih mirip orang Bengali, yang bermukim di Asia Selatan, khususnya Bangladesh,28 berkulit coklat tua atau coklat gelap, dan

merupakan penganut Islam yang taat. Sebagian besar dari

mereka menumbuhkan janggut dan para wanitanya menggunakan jilbab. Rumabrumah mereka dikelilingi oleh dinding- dinding bambu yang tinggi. Masjid dan madrasah tersebar luas di setiap desa di Arakan. Ulama dalam lingkungan Muslim Rohingya memiliki peranan yang sangat penting, Id1Ususnya masalah hukum dalam keluarga 29 Watak asIi mereka aclalah sabaI' dan tawakal dalam menghadapi cobaan. Selain itu mereka juga terkenal pintar selia percaya diri. Kehidupan mereka yang dipenuhi dengan diskriminasi sosial dan serangan yang dilancarkan pemerintah khususnya pasca 1962, pada akhirnya berdampak pula pada minimnya jumlah pelajm' muslim Rohingya. Pendidikan

27Sejak awal sejarah pembentukannya sebagai sebuah negara independent yang selain telah tcrkenal sebagai tempat singgah sekaligus berdagang bagi para pelaut Arab, Moor, Turki, Monghuls, Asia Tengah dan Bengal, Arakan dinamakan 'Rohang' dan masyarakatnya dinamakan 'Rohingya '. Merupakan kala jamak dari 'Al-Rukn', berasal dad bahasa Arab yang berarti tiangtiang. Kala tersebut mencirikan kelslaman dari Etnis Rohingya. Muhammed Ashraf Alam. A ShOl'l His/orical Backround Ofarakan. h.1 "Rohinf!Va vane Kini di Abaikan. Kampas, 30 Januari 2009

50

tingkat dasar apalagi tingkat tinggi, tidak mudah mereka dapatkan di Arakan ataupun kota lain di seluruh myanmar. Walaupun terdapat beberapa sukarelawan yang mengajar di sekolah sekolah agama di Arakan, namun berbagai larangan dan minimnya dana yang dimiliki para sukarelawan tersebut, mengakibatkan mereka kesulitan memberikan fasilitas pendidikan yang layak bagi para pelajar muslim Rohingya. Hal inilah yang kemudian menjadi sebab utama mereka tidak bisa menciptakan pemudapemuda Rohingya yang berpendidikan di Arakan untuk membantu menyelesaikan permasalah komllnitas mereka 30 Secara ekonomi, penduduk Rohingya hidup dengan bercocok tanam, walaupun terdapat sebagian yang lainnya dari mereka bekerja sebagai nelayan, pedagang, pengrajin tangan, dan tllkang kayu.

31

Banyaknya diskriminasi yang

dilil11pahkan pel11erintah terhadap kelol11pok ini khllsllsnya pasca tahun 1962, mengakibatkan penduduk Rohingya mulai kehilangan tanah dan menjadi tunawisma. Selain lahan perkebunan mereka diambil oleh masyarakat Budha yang sengaja di datangkan pemerintah dari luar Arakan, penetapan pajak yang tinggi 32

dan berbagai macam aturan

terhadap hasil pertanian dan pengambilalihan tanah,

membuat mereka hidup dibawah garis kemiskinan, mengalami kelaparan, dan JONurul Islam, Facls AboUl The Rohingya muslim OfArakan. Diakses pada 27 November 2009, dari Http://www.rohingva.com/rohiiSummaJyhtm 3l Azizah, Pemberontakan Separafis A1uyslim Rohingya Pasca Kemerdekaan Burma /948-1988. h.53 32 Aturan baru yang ditetapkan emerintah terhadap Rohingya menyebutkan, petani, buruh pemotong kayu dan bambu, serta pekelja agrobisnis, diharuskan menjual hasil produk mereka kepada agen yang telah ditentukan pemerintah dalam harga yang telah ditentukan pula. Mayarakat RohinQva dilaranQ meniual hasil nroduk mereka kenada orang atau nihak lain di luar agen yang

51

tersebarnya berbagai macam penyakit seperti TuBerculosis (TB), Malaria dan demam berdarah. Dikuasainya Arakan oleh Burma! Myanmar pada tahun 1784 yang sejak saat ini mulai dilancarkan usaha pemusnahan Muslim Rohingya33 dan telah tersebar luas di wilayah tersebut, yang kemudian memuncak pada pasca 1962 yaitu ketika militer berkuasa, dil11ana pada l11asa ini secara sistematis hak politik l11ereka dicabut, pegawai-pegawai pel11erintah yang sebelul11nya l11asih diduduki oleh Muslim Rohingya diganti oleh orang-orang Budha Arakan, l11engakibatkan seCal'a politis l11ereka atau Rohingya cenderung bersikap beliolak belakang dengan pemerintah. Pemberlakukan lal'angan pembentukan perserikatan dan l11elarang munculnya

gerakan

yang

pemerintah disertai sikap

mempertanyakan

tentang

hak-hak

buruh oleh

kasal' dan tak berperikemanusiaan, yang tak jarang

menyebabkan sakit dan kematian, merupakan hal yang lekat dengan keseharian mereka apabila l11elanggar dan berusaha melawan ketetapan yang telah dibuat 'l k penguasa. 34 plla Diperkirakan, pemerintah Myanmar telah me1akukan paling tidak 13 operasl bersenjata melawan Rohingya semenjak tahun 1948, mereka melucuti senjata, menutup sekolah agal11a, dan l11el11bakar l11asjid, Pada tahun 1975, sekitar

33Pcngikisan secara besar-besaran terhadap Muslim Rohingya pacta masa ini di awalii dengan membakar masjid dan madrasah-madrasah yang telah tersebar luas di Arakan dan mcnggantinya dengan pagoda. Tidak begitu .iclas alasan penghancuran Muslim oleh pemerintah BUlma yang notabene Budha pada masa ini. Nanlllll beberapa sumber mnenyebutkan, indikasi kekhawatiran Burma akan populasi Muslim yang kian cepat dan pesat dari tahun-ketahunnya disertai [aktor ekonomi yang amat mengulltungkan di wilayah Arakan begitu besar mclatar hpl~bmai nf':l'i<;:tiw~

ini

Pt~:~f';~~=-\

52

15.000 penduduk Muslim Rohingya mengungsi ke negara tetangga, Bangladesh untuk menghindari penganiayaan. Pada tahun 1978, operasi militer masif yang dikenal dengan nama operasi Naga Min, memaksa sekitar 200.000 Rohingya untuk keluar dari Myanmar. Operasi tersebut meliputi relokasi paksa Muslim disertai pemerkosaan, pemaksaan dan penggusuran Masjid.

B.

Kondisi Umat Islam di Myanmar pra-kemerdekaan Terkait kondisi umat Islam di Myanmar pada masa pra-kemerdekaan,

meskipun jumlah mereka tergolong kecil yaitu hanya berkisar 5-10 % dari total populasi masyarakat Myanmar,35 namun peran dan perkembangan mereka pada masa ini amat cemerlang. Pada era tradisional, sejarah Myanmar mencatat keberadaan orang Arab di masa pemerintahan raja Anawarta (1044-1077) yang bekerja sebagai penunggang kuda kerajaan adalah seOl'ang Muslim. Pengganti Anawarta, yaitu Raja Sawlu (1077-1088) dididik oleh seorang guru Muslim berkebangsaan Arab dan mengangkat anak sang guru, Yunan Khan, sebagai gubernur kota Ussa, yang sekarang bernama Pegu. 36 Sej ak abad ke-15 hingga pertengahan abad ke -18, kerajaan Burma/Myanmar memasukan kaum Muslim dalam unit pegawai kerajaan sebagai pasukan altilevi dan pasukan penembak. Selama pemerintahan raja Min (1846-

35

Jumlah ini diperoleh berdasarkan sensus resmi Myanmar tahun 2005, pemerintah illmll1h !(()mllnit:::l<::. MlI'dim vnnp terc:;ehar eli Mvanmar tak lebih dari 3-4% dari total

mpnp.f~nl{!;m

53

1853), seorang muslim diangkat menjadi gubernur Amarapura, ibukota kerajaan pada waktu itu. Oi wilayah Arakan, mungkin karena faktor kedekatan geografis dengan India, teljalin hubungan dip1omatik, politik, perdagangan, budaya, dan idividu antara kerajaan Arakan dengan India. Pengaruh Muslim sangat Imat dan nyata dikawasan ini, hingga mampu menumbuhkan suatu jaringan dagang yang lebih luas di Mayanmar pada masanya. Pada periode kolonial terutama pada pada masa pendudukan Inggris (1824-1948), kehidupan Muslim di Myanmar jauh lebih baik ketimbang pasca kemerdekaan. Imigran Kala Pathe (Muslim asal India) dan Muslim asal Bangladesh (Rohingya) yang datang ke Myanmar dalam jumlah besar pada masa ini turut mempengaruhi pola kemasyarakatan penduduk setempat yang dalam hal ini orang-orang Burma dengan masyarakat Muslim. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, dan digantikannya para pemlmpm Burma yang berasal dari orang-orang pribumi, menumbuhkan kebangkitan etnik, budaya dan kebanggaan keagamaan dikalangan kaum Muslim. Posisi mereka yang cukup menguntungkan dibidang ekonomi 37 memungkinkan mereka mengambil alih perkembangan - perkembangan organisasi - organisasi yang menguntungkan mereka. Implikasinya, perkumpulan - perkumpulan dan komunitas-komunitas menjamur dikalangan Muslim. Masjid-masjid baru didirikan dan lembaga-Iembaga pendidikan Islam dipromosikan secara antusias. Burma! Myanmar pada masa ini bagi para imigran }7n~bm

nl·::tKtp:knv::I

tin:1k

~cl:1

hidanQ"

nerekonomian

dan

deoat1emen dalam

54

Muslim terutama Kala Pathe, nampak merupakan perluasan dari wilayah India yang juga dijajah Inggris. Bahasa Urdu merupakan bahasa yang digunakan dalam pelajaran agama dikalangan kaum Muslim, meskipun Tamil dan Bengali juga digunakan oleh kelompok - kelompok tertentu. Kesusastraan Islam yang dilatarbelakangi kebudayaan India tersebar luas dikalangan Muslim 38 S~jak awal pembentukan hingga tersebarnya, mayoritas muslim di Myanmar beraliran Sunni yang bermazhab Hanafi. Dengan kata lain, kebangkitan Islam di Myanmar terjadi pada era dan atau masa ini, dimana masyarakatnya khususnya Muslim dan Budha hidup berdampingan dalam satu keselarasan di Myanmar. Di wilayah Arakan, kaum Muslim Rohingya pada masa ini banyak yang berprofesi sebagai pengawal kerajaan dan pegawai keamanan Inggris yang terawal. Banyak diantara mereka pada masa ini yang diberi kesempatan mendapat pendidikan tinggi, dan memperoleh jabatan-jabatan dalam kerajaan, Bank, dan . . perdagangan. 39 agensl-agensl

Menjelang 1930-an, banyak orang Islam Myanmar keturunan Burma melibatkan diri dalam komponen kemerdekaan. U Razak selaku salah satu Muslim keturunan Burma mampu memimpin persatuan pelajar Universitas Rangoon guna menganjurkan uqjuk rasa anti penjajah. Walaupun ia sempat ditahan oleh pemerintah Inggris, namun pada 1945 Burma Muslim Congres (BMC) yang berada dibawah kepemimpina11l1ya telah menyertai Anti-Facisct

38S7Iiflll MlIzanL

Pemham!unan dan Kebanekitan Islam di Asia TeJ1f!fZara. h.36

55

People Freedom League (AFPEL) dibawah pimpinan Aung Sann, dan merupakan . . utama yang mempelJuang . I
Hingga masa awal pasca kemerdekaan, yaitu semasa pemerintahan Perdana Mentri U Nu (1948-1956, 1957-1958, dan 1960-1962) di Myanmar, banyak tokoh Rohingya berperan dalam pemerintahan. Sultan Mahmood menjadi mentri politik dan kemudian mantri kesehatan, beberapa nama lainnya pun dikabinet dan parlemen 41

C.

Muslim Rohingya dan Pelanggaran flak Beragama

Pengalaman pahit atas ketidakadilan sosial budaya yang meliputi perlakuan atas agama, suku dan posisi Rohingya sebagai kelompok minoritas selama

bertahun-tahun,

dimana

pemerintah

Myanmar

dalam

hal

ini

memberlakukan pembatasan-pembatasan terhadap kelompok agama tertentu, bahkan melakukan pengawasan yang ketat terhadap setiap aktivitas gerakan terkait, mengakibatkan kelompok ini kian terkikis dari akar budaya bangsa Myanmar. Surat kabar .fung terbitan Karachi (Pakistan) edisi 13 Juli 1975 seCaI'a terperinci telah membeberkan nasib dan atau kondisi umat Islam di Myanmar khususnya kondisi Rohingya. Bagaimana kesulitan, penderitaan dan pengorbanan yang mereka alami di Burma/MYaIlmar selama ini untuk mempertahankan eksistensi hidup dan agama Islam yang mereka anut. 42

"Ibid., h.61 41 Rnhin01JfJ lJnJW

Kin; di Ahnik(JJ1_

56

Selama 33 tahun terakhir ini (terhitung dari 1975 ke belakang) 122.750 orang Islam Rohingya di bunuh, 140.000 kitab suci AI-Quran dan kitab-kitab keagamaan lainnya telah dibakar, dan menurut pamphlet yang diterbitkan organisasi Islam di Burma, sejak tahun 1942-1974, tak kurang dari 300 desa kaum Muslim dibakar, 731 masjid dan rumah-rumah ibadat dibumi-hanguskan, dan 125.000 orang Islam dipaksa masuk agama Budha oleh pemerintah, modal keuangan 2 juta dolar untuk tanah dan kekayaan kaum Muslim lainnya dimusnahkan. Sekitar 400.000 orang Budha dipangil dari Bangladesh dan ditempatkan di Arakan yang mayoritas penduduknya beragama Islam, lebih dari 3000 orang diculik tanpa sebab yang pasti dan 10.700 orang hilang tidak tentu nasibnya. Kaum Muslim tidak diperkenankan menunaikan ibadah haji, surat kabar dan pers Islam ditutup, pegawai-pegawai yang beragama Islam tidak diperkenankan untuk melakukan sembahyang jumat pada hari-hari jumat dan pelarangan-pelarangan lainnya yang memang dikhusukan untuk penganut Islam. 43 Selain menghancurkan ratusan masjid dan madrasah, AI-Qur'an yang dalam banyak kasus dibakar dan diinjak-injak oleh tentara, kitab-kitab tentang Islam juga terkadang di sita dan dijadikan sebagai bahan pembungkus makanan. Lebih dari itu, pihak junta juga melarang kaum Muslim untuk melakukan berbagai ibadah, seperti ibadah haji, merayakan hari idul Fitri dan Adha serta ibadah

. 44 Iamnya.

43

Ibid,.

44c:+" .... ,,; ;.... ; hot',,1"nrr

t", .. i<>rli

rhm <.:'ph\1o~j rMMnn

<;:PTinaknli nih::!k illntn memanfaatkan

57

Laporan diperoleh dari National Coalition Goverment of Union of Burma (NCGUB) dan Human Rights Documentation Unit (HRDU), teljadi penyerangan dan pembakaran masjid, sekolah-sekolah Islam yang diseliai penggusuran empat ribu muslim dari empat desa di Arakan (Kya, Ein, Seik, dan Kyi), membunuh dua lab-laid muslim dengan sadis di Kyo Ta, dan meIebur tujuh masjid di Dooplaya.

45

Dari Sittwe (pusat kota Arakan) diIaporkan, seIain menghancurkan masjid yang telah di buat pada tahun 2000 dan 200 I seCal'a sistematis, pemerintah pun memaksa Muslim di Arakan untuk membangun pagoda di wiIayah tersebut,46 sebagai jaminan tidak akan dibangun kembali masjid di wiIayah terkait. Menurut pendapat Yegar yang dikutip oleh Riza Sihbudi dalam

Roblematik Minoritas Muslim di Asia Tenggara: Kasus Morro, Pattani dan Rohingya, menyebutkan bahwa, "Munculnya pelientangan antm'a pemerintah dan masyarakat Burma! Myanmar dengm1 kelompok Muslim minoritas termasuk Rohingya, pada intinya adalah sebagai akibat dari perbedaan karakteristik yang tidak bisa disatukan antara adat kebiasaan orang Burma dengan budaya IsIam,,47 Budaya "perbedaan antar suku" pada masa kependudukan Inggris yang kemudian dipelihara secara laten oleh pemerintah SPDC, diseliai dominasi komnnitas

Burma

(Tibeto-

Burmans)-yang

menjelma

daIam

struktnr

pemerintahan-atas minoritas lain, takjarang menimbuIkan problem bagi rancang

BiksLI, pihak junta justru mendukung aksi tersebut. Lihat lebih lanjut da1am "Agenda Panjang Muslim Rohingya", Republika, 20 April 1997. alau dalam !::!1!Jl://www.burmacamRaign.urg.uk/ diakses pada 4 Maret. 2009. 4s R iza sihbudi. h.66 46Rianne ten Veen, Myanmar Muslims:The oppressed of the Oppressed Islamic Human Rights Commission. Oktober, 2005 .. h.10; lihat pula Human Rigthts Watch/Asia, Cracdowl1 011 Rurmese muslim .lulv 2002 .. h.I-2.

58

kehidupan masyarakat Myanmar secm'a umum. Bahkan sebagiml kelompok etnis yang mewakili beberapa daerah di Mynamar, dalam sejm'ahnya pernah terlibat dalam sebuah aksi pemberontakan menentang dominasi tersebut. Tahun 1949 Etnis Karens berupaya melepaskan diri dan untuk selanjutnya membentuk negara tersendiri. Namun, pelbagai tantangan yang hadir-termasuk ketika seorang wakil etnis Karens notabene terpilih sebagai presiden Burma membuat gerakan ini hilang dengan sendirinya. Pun demikian yang dijalankan oleh komunitas

Arakan.

Alhasil,

ketegangan

etnik yang meningkatkan

pemberontakan dari kelompok separatis, terlihat menjadi sebuah permasalahan utama bagi Myanmar yang faktanya, sangat sulit terselesaikan hingga kini. Termasuk dalam konteks ini adalah konflik yang berlangsung antara etnis Burma (representasi pemerintah) di satu sisi dan dengan muslim Rohingya (etnis Arakan) di sisi lain. 48 Merbaknya ketidakadilan pihak pemerintah terhadap muslim Rohingya dalam semua sendi kehidupan mereka, pada akhirnya mengakibatkan Rohingya terbagi dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama yaitu mereka yang masih kuat bertahan dengan kondisi dalam negeri yang telah nyata menolak dan secm'a terorganisir berkeinginan mengeluarkan mereka dari akar budaya bangsa, membentuk berbagai organisasi pel:iuangan seperti Andcan Liberation Party (ALP) / Arakan Liberation Army (ALA); Arakan League For Democracy; Arakan Liberation Front (ALF); Arakan Rohingya Patriotic Front 48 Ter kait

(ARlO); Rohingya Patriotic

berbaQai konflik etnis tersebut Jillat Josef Silverstein. Burma. dalam. George

59

Front (RPF); National United Front

()! Arakan

(NUFA); Mujahadin, Rohingya

Solidarity Organization (RSO)l Rohingya Army; Arakan Rohingya Islamic Front (ARIF); Rohingya National Allience (RNA),49 dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki, menjadi bukti nyata perlawanan mereka atas pemerintah, Prof. Muhammad Zakaria selaktl komandan Mujahidin Arakan dari faksi RSO yang sekaligus menjadi tokoh panutan paling utama bagi muslim Rohingya yang masih kukuh bertahan dalam negeri, dan paling vokal menyuarakan pertentangan terhadap rezim berkuasa di Myanmar mengakui, banyaknya kesulitan besar yang dihadapi saat kondisi mengharuskan mereka untuk berperang dengan rezim penguasa neger\' Minimnya senjata dan peralatan yang dimiliki yang jumlah dan kualitasnya tielak sembaneling elengan yang elimiliki rezim penguasa, menjadi sebab paling utama kesulitan tersebut. Namun walaupun del11ikian, lebih lanjut ia l11engungkapkan, keyakinan akan pertolongan Allah yang disertai kesabaran hati elan eloalah yang l11enghaelirkan sikap optimis mereka llntllk menyerang dan berperang dengan rezil11 pengllasa. 50 Dalal11 sejarah Myanmar tercatat, pernah terjadi 3 gempuran besar eli Arakan yang dialamatkan kepaela pemerintah SPDC.

Gempuran peliama

elilakllkan oleh RNA eli elesa Takchaung paela 17 Februari 1996, elan berhasil menewaskan tujllh tentara Myanmar serta l11elllkai beberapa yang lainnya. Sehari kel11udian, 18 Februari 1996, RNA l11enYllsllp ke Wayladallng, 35 mil Utara

49James Minahan, Encyclopedia of the Stateless Nations:Ethnic and National Group Around the World. Vol. 1 A-C. Greenwood Publishing Grollo. 2002. h.214

60

Maungdaw dan berhasil membunuh 30 tentara Myanmar termasuk Mayor Nyut Shwe dari NaSaKa (pasukan Keamanan Myanmar) dan melukai komandan Brigade 233, mayor Neing Win 51 Puncak dari gempuran ini teljadi pada 16 april 1996, yaitu ketika tiga kekuatan yang bepengaruh di Arakan, Rohingya Solidarity

Organization (RSO); Arakan Rohingya Islamic Front (ARIF); dan Rohingya National Allience (RNA) bergabung untuk melawan hegemoni pemerintah. Dalam gempuran gabungan ini, berhasil menewaskan dan melukai puluhan tentara junta (Tatmadaw) sekaligus membuat mereka panik 52 Walaupun pembentukan organisasi pembebasan Islam Arakan dapatlah dikatakan tidak berarti, karena ketiadaan organisasi yang solid diantara organisasi peljuangan Islam yang satu dengan yang lainnya, ditunjang dengan hambatan ekonol11i dan akses di bidang-bidang kehidupan lain, yang sering kali di indikasikan sebagai faktor penyebab gagalnya peljuangan tersebut. Namun tak dapat dipungkiri, perlawanan terhadap hegel110ni pemerintah Myanmar ini, pada akhirnya l11enimbulkan kekhawatiran sekaligus ketakutan pihak pemerintah akan terulangnya kembali aksi yang sama. Sampai titik ini, orang-orang yang dicurigai menjadi anggota oraganisasi terlarang sering kali dibunuh tanpa proses pemeriksaan atau pengadilan. Kurang lebih 180 tokoh intelektual Rohingya sedang dalam tahanan SPDC dan nasibnya tidak diketahui, mereka belum dipidana secara spesifik, anggota keluargapun tidak di ijinkan l11enjenguk. 53

61

Karenanya, hubungan yang ditimbulkan antara pemerintah pusat dengan kelompok etnis minoritas seperti Karen, Mon, Wa, Kachin, dan Shan, telwasuk dalam hal ini umat Islam Rohingya adalah hubungan antara pemegang otoritas dengan pemberontak atau "counter-Insurgency", yang dalam perkembangannya tidak hanya diterapkan terhadap kelompok etnis yang memberontak, namun diterapkan pula pada kelompok pro-demokrasi yang anti-pemerintah. Sementara bagi Rohingya yang sudah tidak kuasa menahan berbagai tindakan represif pemerintah terhadap kelompok mereka, mengungsi ataupun mencari suaka ke berbagai negara menjadi pilihan rasional yang dijalani. Tercatat, lebih dari 250.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh selama dekade 1990 dengan a1asan menghindari penganiayaan oleh mi1iter. Laporan Human Rights Watch Asia tahun 1996 yang beljudu1 "Akhir sebuah eksodus Muslim Rohingya" menyebutkan, bahwa selama periode 34 tahun kekuasaan junta Militer Myanmar (1962-1996) teljadi dua ka1i eksodus pengungsi -4

Rohingya secm-a besar-besaran ke Bangladesh,'

dengan tuduhan murni

pelanggaran HAM di segala sendi kehidupml. Lebih 1anjut disebutkan jum1ah tersebut diperkirakan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya jika pemerintah Myanmar tidak segera merubah sikap dan perlakuan mereka terhadap minoritas ini. Maraknya penganiayaan militer Myanmar terhadap komunitas Rohingya yang tak kunjung merecla, mengakibatkan terus bertambahnya jum1ah pengungsi

62

Rohingya di Bangladesh dan negara-negara lainnya di Asia Tenggara termasuk Indonesia pada tahun - tahun berikutnya. UNHCR selaht lembaga yang menagani masalah pengungsi di dunia, pada tahun 2003 mencatat, terdapat 235.000 pengungsi muslim asal Arakan Utara bagian Selatan Myanmar yang terdapat di dua camp pengungsian di Cox's BazarBangladesh, yaitu Kutupalong dan Nayapara. Lebih lanjut disebutkan, komunitas pengungsi ini telah tinggal di tempat tersebut sejak tahun 2000.

55

Dalam dua pekan terakhir di bulan Oktober tahun 2004, lebih dari 15.000 warga muslim Myanmar yang mayoritas berasal dari suku Rohingya mengungsi ke Cox's Bazar- Bangladesh guna menghindari penganiayaan oleh rezim militer Myanmar.

56

Akhir tahun 2005, UNHCR di Malaysia mendaftar sekitar 22,475 (50,4%) pengungsi asal Myanmar, dimana 11,277 dari mereka adalah Rohingya, pengungsi asal Arakan Utara bagian selatan Myanmar. 57 Sekitar 1000 orang pengungsi Rohingya yang dalam perkembangannya disebut sebagai manusia perahu, terdampar di pantai Thailand pada Desember 2008,''8 dan sebanyak 391 pengungsi Rohingya diselamatkan pihak Indonesia

55Rianne ten Veen and Islamic Human Rights Commission. Myanmar's Muslims The Oppressed ofthe Oppressed. Great Britain, 2005. hiS 56 Lebih lanjut terkait kesaksian para pengungsi dan alasan mereka mengungsi, Hhat Rianto Muslim Myanmar Lori ke Bangladesh (kompas, 5 November 2004) dan Pengungsi Muslim tak mau kembali ke Myanmar (Republika, 26 luli 1997) 57 Lebih jauh mengenai data para pengungsi asal Myanmar tahun 1995-2005, lihat Burma Issues & Concerns: The Security Dimentions (ALTSEAN BURMA, Vol 4) h.35 58Walaupun pihak Thailand menolak para pengungsi ini namun kehadiran mereka di pantai Thailand cukup menyedot perhatian media internasional yang meyayangkan sikap Thailand mennenortase seba~:dan dari mereka ke lallt dan 126 sisanva ditahan oihak keamanan Thailand

63

ketika terdampar di perairan Pulau Subang (Aceh) pada awal bulan Januari

Dalam kerangka sosiologis, resistensi (pertentangan) dengan cara melarikan diri atau mengungsi ke berbagai negeri sebagaimana yang dilakukan muslim Rohingya ini, dapatlah dipahami sebagai usaha pelarian kelompok minoritas tertindas yang bertujuan tidak hanya melepaskan diri dari keras dan kasarnya sikap penguasa terhadap mereka, namun dapat pula difahami sebagai usaha pemeberitahuan kepada dunia luar atau masyarakat internasional bahwa di negara tempat mereka tinggal sedang terdapat kejahatan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Letaknya yang amat strategis bagi jalur perdagangan internasional, yaitu bersebalahan dengan Teluk Bengali dan di kelilingi oleh pegunungan Yoma, dibatasi langsung dengan India di sebelah utara, negara bagian Chin di timur laut, distrik Magwe dan Pegu di Timur, distrik Irrawady di selatan dan Bangladesh di bagian barat laut,60 yang mengakibatkan Arakan menjadi "jembatan penghubung" antara Asia Selatan dan Asia Tenggara, disertai kandungan hidrokarbon yang bagus di wilayah inipun karena memiliki kedekatan dengan blok eksplorasi airdangkal (shallaw-water),

tak dapat dipungkiri menjadi serpihan benang merah

yang memicu tragedi pelanggaran HAM berat muslim Rohingya sebagai komunitas yang mendominasi wilayah tersebut.

59 Perlu Dukungan IHoral bagi Manusia Perahu Rohingya. Antara News. Diakses pada 23 Februari 2009 dari Http://\vww.antaranews.ac.id "United States Bureau of Citizenshio and Immigration Services. Burma fMvanmar7:

64

Ambisi pemerintah Myanmar yang ingin memasukan wilayah ini kedalam teritorial mereka secara keseluruhan, berbanding terbalik dengan keenganan Arakan masuk dalam teritorial negara itu. Beberapa sumber mengindikasikan, keinginan Arakan memisahkan diri dari kekuasaan Myanmar dan membentuk kerajaan Islam atau mengembalikan kejayaan Islam di Arakan sebelum Myanmar l11enginvasi Arakan tahun 1784, disertai trauma sejarah Rohingya akan perlakuan diskriminatif pemerintah terhadap kelompok mereka, menjadi sebab utama keengganan ini. Alhasil perebutan wilayah antara pemerintah dan muslim Rohingya pun kerap teljadi, dan pada akhimya l11enimbulkan jurang perbedaan diantara keduanya kian tajam. Selain itu, kekhawatiran pemerintah akan populasi Rohingya yang terus l11eningkat dari tahun ke tahunnya, l11enj adi semacam bara yang turnt menyulut kebencian pemerintah kepada Rohingya semakin l11enguat. Pal11flet propaganda anti Islal11pun diserbarluaskan pemerintah l11yanmar dengan l11engatasnal11akan Front Pelajar Demokratik Seluruh Burma (ABSDF)-mengajak kepada seluruh umat Budha untuk melawan ekspansi muslim Rohingya-- tergambar dari isi pamflet tersebut, orang - orang Islam melalui beragam aktivitas dakwahnya-termasuk melalui taktik berdarah (maltirSyuhada),

berupaya

menguasal

seluruh

daerah

di

Myanmar

seraya

menghancurkan komunitas Budha secara umum sepelti yang terjadi di Indonesia dan Malaysia. Karenanya, sebuah kewajiban bagi segenap Budha di Myanmar untuk mempeltahankan agama, budaya, sejarah dan ciri-ciri nasionalnya,

65

menguatkan solidaritas, memboikot seluruh toko muslim, serta tidak berhubungan , I SOSla

dengan mus I'1m, 61

Alhasil, seruan dalam pamflet tersebut pada akhirnya mengakibatkan sentimen anti-Islam di kalangan pemerintah dan masyarakat sipil beragama Budha lcian marak tidak hanya di Arakan namun di seluruh wilayah di Myanmar. Dalam konteks ini, ASEAN selaku lembaga regional yang masih kukuh menerapkan prinsip Non-Intelference dan tetap teguh mengandeng Myanmar dalam lingkup regional meskipun berbagai kritikan kerap dialamatkan lembaga ini pada negara Myanmar,--- sumber daya alam yang terkandung di bumi Myanmar seperti kandungan minyak disekitar laut Andaman, gas, opium, dan berbagai jenis bebatuan berharga seperti giok, rubi, safir, mutiara dan batu merah, yang terdapat di area sekitar 125 mil persegi pegunungan mogok, yang sangat menguntungkan perekonomian Myanmar, karena disamping manambah pasokan devisa negara, perdagangan internasional ini terbukti mampu menopang roda ekonomi dalam negen

meskipun negara dalam keadaan gencarnya embargo pihak asing, di

indikasikan

sebagai

sebab

ekstern

yang

teramat

kuat

bagi

Myanmar

melanggengkan dan secm'a tidak langsung melegalkan pelanggaran HAM di negaranya, Dari sekian banyak negara besar dunia-- Cina dan India menempati urutan teratas daftar negara yang memberi keuntungan yang sangat besar bagi Myamllar dari segi perdagangan internasional ini,

66

Selain bekerjasama dengan petroCina untuk menyuplay 6,5 triliun kaki kubik gas dari ladang minyak Shwe Block A di Teluk Bengal selama lebih dari 30 tahun yang terdaftar sebagai anak cabang usaha China National Petroleum

Corporation, menyediakan persenjataan, bantuan berbagai infrasruktur dan dukungan diplomatik penuh China di ranah PBB,62 biro statistik Myanmar mengemukakan, pada pameran batu berharga (22 Juni-4 Juli 2009) junta militer berhasil meraup keuntungan sebesar 209 juta euro. 63 Menurut sumber Association

Press, sebagian besar pembeli berasal dari Cina. Nyaris 5.500 batu giok diborong mereka. "Meski ada sanksi dan krisis ekonomi (dunia), 72% giok yang diperdagangkan di pameran tersebut terjual".64 Dalam konteks ini, mantan ibu negara AS, Laura Bush, sebagaimana dikutip dalam wawancara teraldlir yang dilaporkan oleh Wall Street Journal, melihat China dalam hal

1111

memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap

perkembangan perekonomian dan menyangga pemerintahan yang gagal bagi Myanmar.

65

Menteri minyak India "Murli Deora", pada tahun 2007 menjanjikan investasi India senilai $150 juta untuk eksplorasi gas. Perusahan eksplorasi gas milik India-Oil and Natural Gas COlP (ONGC), dan rekannya Myanmar Oil and

Gas Enterpricse, telah menandatangani kontrak pembagian produksi atas

62 Rizkisaputro "Krisis Myanmar dan Kepentingan Negara-Negara Besar-Sebuah Tanya Jawab". Diakses pacta 14 Mei 2009, dari http://rizkisaputro.wordpress.col11. 11.7. 63Jerome E Wilrawan "AS Perpanjang Sanksi Myanmar". Media Indonesia, 30 juli 2009. (,J .. , ••

67

pengembangan tiga block eksplorasi air-dalam (deep water) di pantai Barat Myanmar, Rankhine (Arakan)66 Selain China dan India, Total dan Petronas- perusahaan dari Perancis dan Malaysia, saat ini terdaftar pula sebagai perusahaan yang memiliki proyek pemompaan gas melalui pipa dari Myanmar ke Thailand, yang mampu menyedot bejibun output gas Myamnar. Otoritas Belgia,-saat membuka kembali kasus pengungsi asal Myanmar, menuduh kedua perusahaan minyak ini telah terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan di Myanmar. 67

'Dirty List' sebagai kelompok penekan Burma Campaign, pada tahun 1995 mencatat,-- terdapat 37 perusahaan global yang diakui Myanmar secara langsung maupun tidak, telah membantu mendanai kediktatoran militer Myanmar. Perusahaan - perusahaan milik Inggris sepelii salah satunya Rolls-Royce telah mengeluarkan $1,4 Miliar dalam usaha mereka di Myanmar selama lebih dari 10 tahun,-- pun demikian yang di lakukan Lioyd Of London (Asosiasi yang terdiri dari 170 sindikat asuransi dan asuransi ulang dibidang perkapalan) telah diklaim pihak Burma Campaign sebagai asuransi perusahaan- perusahaan yang terdapat di Myanmar seperti Yagoon Airways.68 Tak hanya itu, 'Dirty List' pun lebih lanjut menyebutkan, tur-tur ke Myanmar pun yang secm'a berkala terus ditawarkan pihak Abercrombi & Kent (A&K) cabang Myanmar di AS pada tahun 2004-2005,69 dan menambah panjang daftar jumlah investasi di Myanmar.

66 Lebihjauh terkait kerjasama ini, lihal. Rizkisaputro "Krisis Myanmar dan Kepentingan Negara-Negara Besar- Sebuah Tanya Jawab". h.6 "Ihid.. h.9

68

Berikut, daftar sektor, jumlah proyek dan nominal investasi modal Asing di Maynmar pada tahun 200 1,70 yang sangat berpengaruh bagi kelanggengan dan kelegalan pelanggaran HAM di negara tersebut oleh pemerintah setempat. No

Sektor

Jumlah Proyek

I

Manufaktur Real Estate Minyak & Gas Hotel & Pariwisata Pertambangan Transportasi Industrial Estate Perikanan Konstruksi Pertanian Lain-lain Total

100 18 29 14 39 II 3 7 2 3 6 232

2 "~ 4 5 6 7 8 r-- 9 IO II

Jumlah Investasi

1.417.100 1.025.140 938.140 491.216 359.406 280.972 193.113 44.404 37.767 31661 23.868 4.843.018

Sumber dlperoleh dan: Central Statistical OrganltatlOl1, Yagon.

Dalam perkembangannya, daftar di atas mengalami transformasi sektor,--Minyak & Gas dalam tahun-tahun berikutnya menempati urutan pertama. Hal ini sejalan dengan terjadinya krisis minyak dunia.

D.

Respon

Dunia dan

Pemn

ASEAN terhadap Pelanggaran Hak

Beragama Muslim Rohingya

Sebelum

peristiwa penindasan dan pembantaian gerakan pro-

demokrasi oleh Junta Militer yang berlangsung tahun 1988-1991, respon yang diberikan dunia internasional terhadap persoalan dan kondisi di Myanmar, khususnya kondisi umat Islam yang telah nyata mengalami berbagai penindasan dan usaha penghancuran Junta Militer dapatlah dikatakan tidak berarti.

69

Masyarakat internasional seolah masih berdiam diri dan memandang persoalan tersebut semata-mata urusan dalam negri Myanmar. Sebelum 1988, Amerika Serikat praktis hanya memandang berbagai penindasan yang telah dilakukan pihak pemerintah Myanmar khususnya terhadap Muslim Rohingya secm'a sebelah mata. 7I Pemberian hadiah nobel perdamaian 1991 kepada Aung San Suu Kyi semakin membuka mata masyarakat internasional terhadap persoalan dan kondisi di Myanmar. Masyarakat internasional pada era ini umumnya berusaha menekan Myanmar agar menerapkan hak-hak minoritas di Myanmar termasuk Rohingyan yang dianggap etnis non- Myanmar oleh penguasa setempat (walaupun dalam catatan sejarah berbicara lain) dan menghentikan penindasan serta pelecehan terhadap kalangan oposisi. Perlakuan buruk Junta Militer Myanmar terhadap Muslim Rohingya yang beraldlir pada pengusiran mereka, sempat menjadi sorotan masyarakat internasional pada tahun 1992. Sejak bulan februari tahun tersebut dan terus berlanjut hingga dibulan

bulan berikutnya. Puluhan ribu Muslim Rohingya

tel'paksa melarikan diri ke Bangladesh. Para pengungsi dan badan - badan internasional melaporkan berbagai pelanggaran HAM

yang dilakukan pihak

7lSebelah mata yang dimaksud dalam hal ini adalah Amerika Serikat hanya terfokus pada usaha pembasmian ladang candu dan larangan ekspor lada. la (AS) memasok ratusan juta dolar, puluhan helikopter dan pesawat angkut, alat-alat pembasmi tanaman opium, serta peralatan lain kepada tentara Myanmar. Kepentingan AS dalam membatasi masuknya narkotika Myanmar ke dalam negrinya jauh lebih besar ketimbang mengurusi berbagai perlakuan buruk Junta Myanmar pada rakyatnya khususnya pada komunitas Islam, mengingat tentara Myanmar pada masa ini adalah partner badan-badan anti narkotika pemerintah AS. ASEAN dan Minori/as Muslim di Burma. Republika, 20 April 1997. 72W:lhmnlln (l::Ilrl!ll h~J ini nf':mf':rlnt:'lh Mvrmm~r tiriflk menPflkni "Rnhinovrl" _<::f':h~HJ:li f':tni<:::

70

penguasa, mulai dari kelja paksa, membangun jalan, jembatan, dan perkampungan militer, perampokan harta benda rakyat, sampai perkosaan terhadap wanita Rohingya dibawah ancaman senjata,73 telah menjadi pemandangan umum di Arakan, khususnya Arakan Utara yang didominasi Muslim Rohingya. Mingguan The Economist edisi 29 Maret 1997 misalnya, menyebutkan bahwa serangan terencana terhadap kaum Muslim di Myanmar jauh lebih berbahaya dibandingkan penggaran HAM lainnya yang dilakukan pemerintah Myamnar 74 Disebutkan bahwa sejak militer berkuasa 1988, rapor HAM negara ini terus menurun khususnya terkait dengan perlakuan diskriminasi pemerintah terhadap kelompok Muslim di Arakan Utara. Penetapan wilayah khusus bagi Myanmar pun telah mulai ditetapkan sejak Maret 1997,--- dan sebagai akbibat dari cacatan buruk HAM mereka yang tak kunjung mereda, PBB kemudian memberlakukan Resolusi 2003112 16 April 2004 dan 200.336 / 21 April 2004,--- dan menyatakan "masalah pengungsian Rohingya dan minoritas Myanmar lainnya ke berbagai negara di dunia khususnya wilayah Asia Tenggara,--- yang merupakan salah satu dampak dari buruknya perlakuan pemerintah terhadap kelompok mereka--- sebagai salah satu tantangan utama. Lebih lanjut dalam laporan tahun 2003 untuk Asia Tenggara tersebut UNHCR menyebutkan lebih dari 19,700 Muslim Rohingya mengungsi ke Bangladesh sepanjang tahun itU. 75

"Rizal Panggabean, Agenda Panjang Muslim Rohingya. , 74Thi"

71

Fakta bahwa mimpi buruk masih akan terus membayangi kehidupan Rohingya dan minoritas lainnya di Myanmar akibat diabaikannya tekanan dan isolasi dunia internasional pasca di tetapkannya Resolusi,--- dimana pemerintah Myanmarpun sampai titik ini masih mengabaikan tuntutan dan hak-hak rakyatnya, mengakibatkan pengungsi Rohingya dan minoritas lainnya terus membanjiri wilayah - wilayah lain di dunia khususnya Asia Tenggara dan Asia Selatan sebagai tentangga terdekat Myanmar dari segi geografis. Terdamparnya lebih dari 1000 orang pengungsi Rohingya di pantai Thailand pada Desember 2008, dan 391 Rohingya di Sabang dan Idirayeuk pantai Aceh- Indonesia pada awal tahun 2009 lalu, kembali menguak kekejaman sikap dan perlakuan pemerintah Myanmar terhadap komunitas ini yang sempat tenggelam dari pemberitaan media, dan menjadi sorotan masyarakat Internasional. Komandan Operasi Keamanan Internal Thailand di Propinsi Ranong--Kolonel Manat Kongpang menuturkan kepada kantor berita AP, AFP, Reuters, dan FRO, "mereka di temukan dalam perahu yang rusak mesinnya dan mengalami luka-luka akibat pukulan dan luka bakar", lebih lanjut di katakan, "mereka mengaku telah di pukuli saat perahu mereka di cegat tentara Myanmar".76 Kantor berita AP dan Bangkok post menyebutkan, berdasarkan informasi yang mereka terima dari Angkatan Laut Indonesia yang tidak disebutkan namanya menuturkan, "mereka (Rohingya) berjumlah kurang lebih

72

200 orang, ditemukan dalam kondisi letih di sebuah kapal motor tanpa bendera, dan diperkirakan telah satu minggu terkatung - katung di Iaut. 77 Pada masa kali ini, respon dan dukungan tak tertuga membludak dari berbagai kalangan di dunia internasional tak terkecuali Indonesia sebagai salah satu tempat terdal11parnya Rohingya. Ormas Islam Indonesia yang l11engklaim bernama Jamaah Hijbullah mendatangi Kedutaan Besar Myanmar di jalan Agus Salim, Jakarta Pusat, satu l11inggu setelah pemberitaan terdal11parnya muslim Rohingya di Aceh,--- untuk memprotes perlakuan negara tersebut terhadap etnis Rohingya. Menuntut orgal1lSaSI ASEAN mengeluarkan kebijakan untuk menekan pemerintahan Myanmar,

mendesak

pemerintah

Indonesia

mau

mengulurkan

bantuan

kemanusiaan yang layak bagi para pengungsi Rohingya. 78 Federasi Dewan Islam Australia (AFICE), selain berharap pemerintah RI tidak l11endeportase pengungsi Rohingya ke negara asal mereka- Myanmar,--pun berharap Indonesia bersedia menal11pung mereka untuk sementara waktu sal11pai ada penyelesaian terbaik atas masalah tersut

79

Gerakan Pemuda Muslim Malaysia (ABIM), secara berkala memohon kepada PBB dan Organisasi Konferensi Islam untuk menekan Myanmar dan meminta junta membangun kembali masjid yang telah mereka hancurkan. Selain menjatuhkan lat'angan visa berkunjung ke Amerika Serikat (AS), untuk lebih dari 30 anggota junta Militer Myanmar beserta keluarganya dan orang 77

lbid.,

780rmas 1slam Prates Kedubes A1ycmmar Soa! Pengungsi Rohingya. Antara News,

diakses Dada tane:e:a123 Februari 2009. dari htto://www.antaranews.ac.id

73

- orang yang bertanggung jawab atas berlanjutnya serangan - serangan terhadap warga sipil tidak berdosa dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia lainnya,SO pemerintah AS pun melalui Deplu nya memperpanjang larangan impor ke Myanmar,sl sebagai respon atas berlanjutnya kekerasan yang dilakukan rezim pemerintah ini terhadap kelompok etnis yang berkembang di negaranya, termasuk dalam hal ini muslim Rohingya. Anggota Kongres AS Joseph Crowley, selahl pengaju rancangan undang- undang perpanJangan masa sanksi terhadap Mya11l11ar di Dewan Perwakilan Rakyat, menegaskan aksi junta militer Myanmar harus dihentikan. "kita harus menghadapi junta militer Myanmar yang saat ini berkuasa dengan tinju besi. Mereka harus disadarkan bahwa ada konsekuensi untuk setiap tindakan mereka" 82 "ASEAN Way"S3 yang terdiri dari tiga pilar utama, yakni Prinsip noninterference; pengambilan keputusan berdasarkan konsensus; dan minimalis selia informalitas dalam mekanisme institusionalisasi, yang hingga titik ini masih di terapkan ASEAN,--- pun terhadap penanganan kasus maraknya pengungsian Rohingya ke berbagai negara abbat diskriminasi yang berujung pada pelanggaran Hak beragama minoritas tersebut oleh pemerintahnya yaitu Myanmar, seolab

80Larangan Visa Bagi Junta lvlyanmar, Suara Pembaharuan, 29 september 2007.

3lJerome E Wirawan, AS perpanjang Sanksi Myanmar. Media Indonesia, 30 jllii 2009, "Ibid,. "Beberapa dokllmen penting ASEAN yang menllnjllkan ASEAN Way dapat dilihat di Declarasi Bangkok 1967 dimana keljasama Regional didasarkan pada semangat kesamaan (ecuality) dan kemitraan (partnership), deklarasi ZOPEAN 1971 dimana negara - negara ASEAN mengaklli hak bagi setiap negara untuk terbebas dari campur tangan pihak Illar. Somon S.C Tay, Tp.';:I1s. P Fst:mic;;hw. HrlCH So.'msfro_ eo,,_ Reinw:mtinf7 ASF;AN (Sinl?:anore: TSRAS Press. 20o:n h_

74

menjadi momok yang mengecewakan masyarakat Intemasioal khususnya masyarakat muslim internasional terhadap lembaga regional tersebut. SecaJ'a umum, terdapat empat kebijakan utama ASEAN terhadap Myanmar, dan ini berlaku pula perkembangan minoritas di negara tersebut termasuk dalam hal ini minoritas muslim Rohingya. Pertama: pnnslp noninterlerence yang diakui banyak kalangan merupakan prmslp yang paling

kontrofersial dalam tubuh ASEAN karena dianggap sebagai penghambat perkembangan ASEAN sebagai organisasi regional. Prinsip ini menyebutkaJl segala isu domestik negara anggota di wilayah ini (ASEAN), menjadi urusan domestik negara terkait. Pihak luar tidak diperkenankan mencampurinya. Kedua:

Constructive engagement. 84 Kebijakan ini mengandung

prinsip, berbagai persoalan politik dan ekonomi domestik Myanmar diselesaikan dengan tidak menghukum Myanmar dan atau tidak mengucilkan rezim terkait (Junta Militer dan SLORC I SPDC), akan tetapi melalui peningkatan kerjasama ekonomi dan politik, dengan harapan junta Militer lambat laun akan menerapkan politik demokratis seiring dengan pemberian hasil pembangunan kepada rakyatnya. 85 Ketiga: Flexibel engagement. Kebijakan ini berusaha mengubah gaya komunikasi dan diplomasi dilingkunagan ASEAN yang slama ini menekankan diplomasi tertutup menjadi komunikasi yang lebih jujur dan terbuka, dengan

s.1pada dasarnya kebijakan ini pertama kali diterapkan Thailand pacta 1991. yang

didasarkan pacta rlp.mokr:1~i

iSt!

perbatasan tradisional yang dimiliki Thailand dan Myanmar ketimbang isu

vanp- rlimllirkan neP'llrll-nemlrn R{lmt kllllSllsnVfl Amerikfl Serikllt chm Ifni Fronfl

75

acuan apabila terdapat isu-isu yang mempengaruhi hubungan bilateral, regional dan ekstra regional, maIm prinsip non-inter!ence dapat diabaikan.

86

Keempat: Enhaced Interaction, yang merupakan solusi ASEAN untuk tetap mempertahankan ASEAN Way. Kendati kenyataannya kebijakan ini tetap memungkinkan

negara-negara

anggota

untuk

saling

mengomentari

dan

mengkritik negara anggota lainnya, namun secara umum, kebijakan ini tetap melanjutkan quit diplomacy yang selama ini dianut ASEAN dan tetap berupaya untuk mempertahankan prinsip non-inter(ence yang selama ini telah dipraktekan ASEAN. 87 Kegagalan membawa angin demokratisasi dan perubahan politik yang telah nyata terlihat di Myanmar akibat pemberlakuan kebijakan-kebijakan tersebut, pada akhirnya membuat posisi ASEAN dalam hal ini cukup dilematis. Disatu pihak, ASEAN tidak ingin mencampuri dan menyakiti sesama anggotanya, namun dilain pihak, citra politik ASEAN semakin meredup dimata masyarakat internasional. Selain itu, tidak sedikit pula elemen masyarakat di lingkungan ASEAN sendiri yang melihat semakin berkurangnya signifikansi organisasi regional ini. Bahkan dalam kasus ini ASEAN seolah telah menjadi Sandera politik Myanmar. Walaupun harian The Jakarta Pool8 telah melaporkan, bahwa untuk pertama kalinya dalam 38 tahun sejarah pembentukan ASEAN, organisasi SOdalam hal ini campur tangan anggota ASEAN lainnya terhadap umsan domestik negara anggota lainnya dimungkinkan dan bersifat terbuka dalam mengkritik isu-isu internal negara anggota. 87

Anale Agung Banyu Perwita, Kapasi/as ASEAN datam Penyelesaian Konjlik In/ernal di

lvlvanmrw n<1!am Analisis rSlS: Mv::m111<1r. ASFAN chm

Np-P"(1r(1-n~j:mr(1

F.b::tr(1 Rf':O'inn::ll Vnl i.e;

76

dikawasan Asia Tenggara ini melancarkan kritikan terbuka kepada salah satu anggotanya 'Myanmar' berkenaan catatan buruk HAM nya terutama perlakuan pemerintah terhadap komunitas Muslim Rohingya, namun dalam peljalanannya tidaklah mudah bagi ASEAN melepas secm'a keseluruhan prinsip non-interfence yang selama ini seolah menjadi momok dikalangan masyarakat internasional. Karena faktanya, prinsip 'Constructive engagement' yang diharapkan mampu membawa citra baik ASEAN dimata masyarakat internasional, tidak banyak merubah kondisi HAM di Myanmar. Hal tersebut sebagaimana di ungkap Mentri Luar Negri Hasan Wirayudha disela-sela pertemuan para mentri luar negri ASEAN di Hua Hin Thailand pada 27 februari 2009 bahwa badan HAM ASEAN dimana prinsipnya mengacu pada kebijakan 'Constructive engagement' masih terbilang lemah khususnya dalam menangani Myanmar dan etnis Rohingya. 89 Walupun kini Surin Pitsuan yang notabene beragama Islam dan dibesarkan di lingkungan keluarga yang cukup agan1is diangkat sebagai sekmi3l'is jendral (sekjen) ASEAN pada 2008 lalu, namun hal tersebut nyatanya tidak banyak merubah kondisi minoritas muslim di Asia Tenggara termasuk dalam hal ini muslim Rohingya di Selatan Myanmar, yang tak jarang mengalami berbagai tindak diskriminasi oleh pemerintah dan berujung pada pelanggaran hak beragama. Terkait peranan Surin Pitsuan selaku sekjen ASEAN menyikapi tragedi muslim Rohingya ini, Tri Agus S. Siswowiharjo selaku Compaign Manager Koalisi Masyarakat Sipil untuk Burma (KMSuB) mengungkapkan "Saya

77

rasa tidak akan jauh berbeda dengan kondisi saat ini, karena pada dasarnya, sekjen tidak memiliki otoritas da1am pembuatan kebijakan suatu negara anggotanya, ia hanya sebagai koordinator pertemuan - peltemuan penting yang dilakukan para kepala negara anggota. ,,90 Pernyataan diatas nampak se1aras dengan pernyataan Surin terkait pengungsi Rohingya yang marak kemba1i di awa1 tahun 2009 lalu, sete1ah hampir 12 tahun (terhitung dari tahun 1997) tenggelam da1am publikasi. Da1am peltel11Uan para mentri luar negeri ASEAN di Hua Hin-Thailand (27 februari 2009), ia l11enegaskan "para l11en1u ASEAN menugaskan Sekjen ASEAN untuk membantu l11engklarifikasi dan l11el11berikan data statistik l11engenai data para pengungsi Rohingya tersebut. Data ini di perlukan untuk semakin mempennudah pembahasan pada pertemuan Bali Process mendatang. Kita berharap semua dimensi perl11asalahan pengungsi itu bisa didiskusikan di sana. Karena perl11asalam pengungsi ini adalah masalah kemanusiaan. 91

90Wawancara langsung dengan Tri Agus S. Siswowiharjo. Depok, Cave Zoe, 29 Januari ')OOQ nkl 11_14 WIR

BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan bab-bab yang telah tersebut diatas, pada akhirnya penulis menyimpulkan bahwa terdapat dua faktor utama yang melatar belakangi teljadinya pelanggaran hak beragama Muslim Rohingya di Myanmar yang hingga kini masih terus berlangsung. I. faktor intern/ dalam negeri. Pertama, agama dan budaya, yang sulit di persatukan antara pemerintah dan mayoritas masyarakat Myanmar yang notabene Budha dengan komunitas Islam Rohingya yang taat dari segi agama, khususnya pasca kemerdekaan 1962 hingga kini; kedua, Geopolitis. Arakan yang dalam hal ini berperan sebagai jembatan penghubung antara Asia Selatan dan Asia Tenggara. Selain itu, dekatnya wilayah ini dengan blok eksplorasi air-dangkal

(shallow-watel~

yang diyakini

memiliki potensi hidrokarbon yang bagus, mengakibatkan ambisi pemerintah SPDC memasukan Arakan dalam teritorial Myanmar begitu kuat. Hal ini berbanding terbalik dengan keengganan Arakan dimasukan dalam teriorial Myanmar, hingga usaha untuk melepaskan diri dari hegemoni Myanmar kian gencar direalisasikan Rohingya dengan membentuk dan melaksanakan aksi pemberontakan. Indikasi tujuan utama keengganan ini adalah keinginan membentuk dan atau mengembalikan kejayaan Islam di Myanmar sebelum Burma menvenmp Artlk~n tFlhlln 17R4' rhm kp:tia~

Snrinl nnlitilr

,,~itll

np.. . !ltn'Uo.:t o::lnfTlEo.:t

79

kelahiran kanm Rohingya yang sejak awal persebarannya di selatan Myanmar, mengakibatkan ketakutan yang sangat dari pihak pemerintah akan dikuasainya Myanmar oleh orang - orang Islam. Pamflet propaganda anti Islam pun diserbarkan pemerintah guna memecah belah komunitas Muslim dengan Budha dan membendung ekspansi Muslim di Myanmar. Implikasinya, deman Islamfobia menyebar di seatero Myanmar, tidak hanya dari kalangan pemerintah, tapi juga dari kalangan sipil non-Islam. Dengan kata lain, pemerintah dalam hal ini melaksanakan politik adu domba yang berlandaskan agama sebagai salah satu usaha mengeluarkan Rohingya dari bumi Mayanmar. 2. faktor ekstern/luar negeri. Selain letak Myanmar yang teramat strategis khususnya bagi Cina, yaitu memberikan akses ke teluk Bengal dan kemudian bermuara di selat Malaka, berbagai kepentingan ekonominya, maupun dari negara - negara besar dunia seperti India, dan Rusia akan sumber daya alam yang terkandung di bumi Myanmar seperti kandungan minyak disekitar laut Andaman, gas, opium, dan berbagai jenis bebatuan berharga seperti giok, rubi, safir, mutiara, dan batu merah, yang sangat menguntungkan perekonomian Myanmar, menjadi sebab ekstern yang teramat Imat bagi kelanggengan pelanggaran HAM di negara ini. Karena disamping manambah pasokan devisa negara, perdagangan internasional ini terbukti mampu menopang roda ekonomi dalam negeri Myanmar, meskipun dalam keadaan gencarnya embargo pihak asing. Selain itu, ASEAN selahl lembaga regional nlenerankan nrinsin nnn- interfprenr:e

nV::L

ihm

yang masih kukuh

t?tHn mp.ll0GHni!pna MVHnnUl1' !:-lt~l1

80

tidak mengucilkamlya dalam lingkup regional, walaupun berbagai kritikan dilancarkan terkait berbagai pelanggaran HAM mereka terhadap rakyatnya, yang dari sini, kemudian berdarnpak pada asumsi 'arnan' bagi Myamnar dalam melanggengkan tindakan semena-mena mereka, diyakini sebagai sebab ekstern lain yang melatarbelakangi langgengnya pelanggaran HAM di Myanmar, termasuk dalam hal ini pelanggaran hak beragama muslim Roghingya di Arakan Utara. Selama masih ada negara lcuat yang membela dalam hal ini Cina, India, dan Rusia, internal Junta masih kukuh bersatu, dan ASEAN masih teguh dengan prinsip non interfensi nya, demokrasi dan HAM masih merupakan barang haram di Myanmar. Walaupun media masa dan wartawan mampu membuka mata dunia, namun hal itu belum cukup untuk menggulingkan dan mengubah Myamnar menjadi negara demokratis. Implikasinya, menjadi sangat sulit untuk menembus wilayah intern negara ini, dan pada akhirnya mengakibatkan minimpula peran serta masyarakat internasional termasuk dalam hal ini peran serta PBB dalam upaya rekonsiliasi di negara tersebut menjadi sangat nyata. Terkuaknya beragam fakta tragis minoritas Rohingya yang mengalami diskriminasi dan berujung pada pelanggaran hak beragama minoritas terkait oleh pemerintah setempat, menarnbah panjang sejarah kelam pelanggaran HAM di Myanmar. Peratman ketat terhadap perkembangan agama-agama selain Budha sebagai agama resmi negara, telah sejak lama di tetapkan, yang hal ini pada akhirnya membuat implementasi hak kebebasan beragama di negara tersebut

81

B. Saran Berdasarkan kesimpulan diatas, akhirnya penulis mencoba untuk sedikit menyumbangkan saran sebagai berikut: Terlepas dari faktor seiman (agamal, dengan terkuaknya beragam fakta pelanggaran HAM di Myanmar termasuk dalam hal ini pelanggaran hak beragama muslim Rohingya, yang disebut - sebut sebagai minoritas paling parah mengalami tinelakan diskriminasi junta militer Myanmar, suelah sepantasnyalah kita 'sebagai manusia' yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia berusaha elan terus mendesak negara-negara ASEAN elan komunitas internasional, untuk lebih proaktif menelukung masyarakat sipil di Myanmar termasuk Rohingya, guna persiapan jangka panjang menuju transisi ke arah demokrasi eli negara tersebut. Desakan ini dapat berupa tuntutan terhadap: I. Komisi Tinggi HAM, untuk membentuk perwakilan tetap eli Myamnar guna melakukan perlinelungan dan

monitoring yang berkelanjutan dan

komprehensif; 2. SPDC, untuk secepatnya menghentikan kekerasan elengan sasaran masyarakat sipil dan penghancuran failitas hidup dan beragama mereka, menghormati komitmen yang elibuatnya elalam hal pelanggaran HAM di wilayah terkena konflik; 3. Pemerintahan ASEAN, untuk lebih tegas bersikap dalam pembuatan dan penerapan berbagai kebijakan terhaelap negara yang satu ini (Myanmar), dan menjamin perlindungan terhaelap pencari suaka dan aktivis dalam

82

Tak lupa, himbauan kepada seluruh masyarakat internasional untuk terus mendoakan agar isu ini cepat terselesaikan dan berakhir dengan baik. Hal yang tcrakhir ini sebagaimana dalam Islam disebutkan Rasulallah SAW bersabda "Dari Abu Sa'id Al Khudri radiallahuanhu berkata : Saya mendengar Rasulullah shollallohu 'alaihi wa sallam bersabda : Siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maIm rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maIm (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman" (HR. Muslim).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali Kentani, M. Minoritas Muslim di dunia De...vasa Ini. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005 Donkers, Jan & MinIm Nijhuis. Burma Behind the Mask. Amsterdam: Burma Centrum Nederland, 1996 Esposito. John L. "Myanmar" . Ensiklopedi Oxford Dunia Islam. Bandung: Mizan, 2001 G.E.Hall D. Sejarah Asia Tenggara. Usaha Nasional Surabaya Harun, Lukman. Potret Dunia Islam. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985 Howard, Rhoda E, Penjelajahan Dalih Realitivisme Budaya. Telj. Nugraha Ka~iasungkana.

Jakarta: PT.Pustaka Utama Grafiti, 2000

Khomenei, S.M Risalah Hak Asasi Manusia, Studi Komparatijantara Pandangan

Islam dan Deklarasi Universal HAM Jakmia: AI-Huda, 2004 Michael, Aris. Freedom For Fear Aung San Suu Kyi. NewYork: Penguin Books,1995 Mujani, Wan Kamal (ed). Minoriti Muslim Gambaran dan Harapan Menjelang

abad ke-21. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2002 Minahan, James. Encyclopedia of the Stateless Nations: :Etnhic and National

Group Around the World. Vol. Greenwood Publishing Group, 2002 Muzani, Saiful (Ed). Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara

Seekins, Donald M. Historical Dictionary of Burma (Myanmar): Historical Dictionaries of Asia, Oceania, and the Middle East, No. 59. MarylandToronto: The Scarecrow Press, 2006 Yegar, Moshe. BefVo!een Integration and Secession: The Muslim Communities Of The Soutern Philippines, Southern Thailand, and Western Burma / Myanmar. Lanham, Md: Lesington Book, 2002 Pattnaik, Jyotsna. Childhood in South Asia: a critical look at issues, policies, and Programs, lAP, 2005 Wong, John. The political Economy Of China's Changing Relation with southeast Asia. National Universiti of Singapore: The Macmillan Pres LTD, 1948 Saung, Aye. Catatan -

catatan dari Bawah Tanah: Otobiogrqfz

Pemberontakan Burma. Terj. Nurul Agustina. Jakatia: Pustaka LP3ES, 1991 Sihbudi, Riza, Problematik Minoritas Muslim di Asia Tenggara: Kasus Mora, Pattani dan Rohingya. Jakatia: PPW LIPI, 2000 Sang Merah Putih di Tanah Pagoda. Kedutaan Besar Republik IndonesiaYangon. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002. Yegar, Moshe. The Muslim of Burma: The Crescent in the East, Islam in Asia major. Curzon Press, 1982 Suwiljadi, Birma. Jakarta: Djambatan, 1952 Veen ten, Rianne and Islamic Human Rights Commission. Myanmar's Muslims The Oppressed ofthe Oppressed. Great Britain, 2005

Azizah. Pemberontakan SepOl'atis Muslim Rohingya Pasca Kemerdekaan Burma 1948-1988. Depok: Skripsi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006

Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. Jakarta: PUSLIT lAIN SyarifHidayatullah, 2000 FelY, Dobbs. The United Nations and Human Rights: Eighteenth Report of the

Commission. New York: Transnational Publishers, 1968 Kahin, George McTurnan (ed.), Government and Politics of Southeast Asia, New York: Cornell University Press, 1959 Louis B. Sohn dan Thomas Beurgenthal, ed. Internasional protection of human

rights. Indianapolis: 1973 John P. Humphrey. Human Rights and the United Nation: A Great Adventure. New York: Transnasional Publishers, 1984 Pusposaputro,

Sarwono.

Perkembangan

Dalam

Sartono

Kartodirdjo,

Historiografi Indonesia,

Pemikiran

dan

Suatu Alternatif. Jakarta :

PT.Gramedia, 1982 Kartodirdjo, Sartono, Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992. Soekanto, Socl:iono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PI. Raja Grafindo persada, 1998 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta, cctakan 8, Oktober, 2002.

Liliweri, Ala. Prasangka & Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat

Multikultur. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Islam dan Sosial (LKIS), 2005 Burke, Peter, Sejarah dan Teori Ilmu Sosial. Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 2003 Abdurrahman, Dudung, Sejarah Peradaban Islam: Dari Klasik Hingga Modern, Siti Maryam (Ed). Yogyakarta: LESFI, 2002

Jurnal

M.M Billah, Agama Dan Kekerasan Atas Nama Agama: Pemecahan Masalah

Ancaman terhadap Kebebasan Beragama. Penamas, volume XIX nomor 3-Th.2006. Jakarta: 2006.

Burma: Still Waiting. ALTSEAN, Burma. 1st Feb- 30 April '0 Burma Plea. ALTSEAN, Burma. 1sl May- 31 August '01 Burma [MyanmOl]: Information on the Situation of Rohingyas, INS Resource Information Center, March 28,2001

BURMA: Repreesion, discrimination and ethnic cleansing in Arakan. Fidh, April 2000

Ethnic and Religion Diversity: Myanmar's Unfolding Nemesis. ISEAS, FeblUariMarch 2001

Myanmar dan Matinya Penegakan Demokrasi. Jurnal Penelitian politik, Vol..4, No. 1,2007

Myanmar, ASEAN dan Negara - Negara Ekstra Regional. Analisis CSIS, Vol. 35. No.2. Juni 2006 Sosiaiissues In Southeast Asia. Sojourn. Volum 2, No.1. Februari 1987 Journal OfSouths Asia Studies. Volume 29. No.2, September 1999. Kekerasan Atas Nama Agama. Penamas. Volum XIX, nomor 3, 2006 Amnesty International: Myanmar Briefing Paper No Return to "Normal". AI Index: ASA 16/037/2007, November 2007

Artikel Harian

Nama Baru Gaya Lama. Tempo, I Juli 1989. Imam Nugraha, dan Rizal Panggabean. Muslim Rohingya Yang Terjajah Di Negri Sendiri, Agenda Panjang Muslim Rohingya. Republika, 20 April 1997. Rizal Panggabean, ASEAN dan Minoritas Muslim Burma. Republika, 20 April 1997 Alan whykes, Jeritan Hati Muslim Myanmar. Republika, 24 Juni 1997. Pengungsi Muslim Tak Mau ke Myanmar. Republika, 26 JuIi 1997 Bangadesh Akan Pulangkan Pengungsi Muslim Myanmar. Republika, 29 Juli 1997 Bangadesh Berkeras Pulangkan Para Pengungsi Muslim Myanmar. PELITA,29 Juli 1997 Muslim Myanmar Tolak Akhiri Mogok Makan. Republika, 31 Juli 1997 Muslims Must Back Tough Actions Against Myanmar Military Junta. Jakarta

Larangan Visa Bagi Junta Myanmar. Suara Pembaharuan, 29 september 2007 Artidjo Alkostar. Nilai Ham Sebagai Konstitusi Kehidupan. Kompas, 24 Desember 2008

Rohingya yang Kini di Abaikan. Kompas, 30 Janum'i 2009 Constitutional Developments in Burma and Malaysia. Asia Views. Tempo, February 24-March 2, 2009 Sukm:japutra, Rakaryan. Badan HAM ASEAN Jauh Di bawah Standar. Kompas, 9 Agustus 2009.

Media Online

The Roots..ji·uits And Dreams ofAll The Muslim in Myanmar. Diakses 15 Maret 2008 dari http://www.rohingya.jp/pdf/muslims.pdf

History ofArrival ofIslam in Burma/Myanmar. Diakses pada 15 maret 2008 dari http://www.wikipedia.org/wiki/Islam in Burma Alam, Muhammed Ashraf A Short Historical Backround OfArakan. diakses 17 Mei 2008 dari Http://www.arthistoryclub.com/art history/Rohingya

Ormas Islam Prates Kedubes Myanmar Soal Pengungsi Rohingya. Antara News, diakses pada tanggal 23 Februari 2009, dari http://www.antaranews.ac.id

Perlu Dukungan Moral bagi Manusia Perahu Rohingya. Antara News, diakses pada 23 Februari 2009 dari Http://www.antaranews.ac.id

Krisis Myanmar Dan Kepentingan Negara-Negara Besar- Sebuah Tanya Jawab. Diakses pada 13 Maret 2009. dari http://www.rizkisaputro.col11

Government of the Union of Myanmar. Diakses 4 April 2009, dari http://www. scribd.com/doc/Myanmars-Economic-Development. Zaw Min I-Hut, Human Rights Abuses and Discrimination On Rohingya. Burmese Rohingya Association in Japan (BRAJ). diakses 4 April 2009, dari http://www.scribd.com/doc/I-Iuman-Rights-Abuses-and-Discrimination-on Rohingyas Rizkisaputro, Krisis Myanmar dan Kepentingan Negara-Negara Besar-Sebuah

Tanya Jawab diakses 14 Mei 2009. Dari http://rizkisaputro.wordpress.com Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Diakses 14 Mei 2009. Dari http://www kontras.org/baru/Deldarasi%20Universal%20HAM.pdf Jillp://www.ilTawaddy.org United States Bureau of Citizenship and Immigration Services, Burma

[Myanmar): Information on the Situation of Rohingyas, 28 March 2001, Di akses 08 Maret 2009, dari http://www.unhcr.org/refworld/country.

LAMPlRAN-LAMPIRAN

Myanmar '~G'.~ • • ';';';'.~.~ . .~.-. . ~;".'.~ . .- . ~.~'~'••••

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .

. . • .•••, .. ;.~ . . "'.~."""'~.~.~.;·;·'·~~;C"

........

IV"""..-' . ,

.. ,

K~<;"~\r y

...

Myitkyi n a /.... "

'...

"

...

\

::

J

.:

,

'

:::

\

1\

:==.~.J...

.'. ~ -\

'-

'\k>

) '--",..: I,

Itt\l\fe\s.~

''''''-'''''''''''''---''--~_J}

,_.._

-,-, .

SHAN

I'DIVISION OF , MANDALAY

STATE

DIVISION \OF MfGVlfE

'_~~'-";C'--" "~.... _.--~ -~"::->J

. ," " . _.__.. ~......

...,

,-'

.......

1__ "'-:'

\

11==1::...:.:.::._:.FI~~~~f~E ~\ ,

~~-Mandalay

/

)

\.

! ,...- -

.

t . Taung9yi

<'

'..:.:.:..:.:.:.:.:.:

1

":::::::::::::-:-:-:':-:-:':-:'. '.:-::::"'" \

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' ••••••••••••••

,.

_)

\,

I

"

~-

1

::-:i' A'0' s:·:·

,

\... _--\'·~'l

./

\

. ..

............ , .... - ' " ................. .................. . . . . . . . .. .. .. . . . . ........ , ..... " .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .

\

\.( . . _,....

I

, S,:::::_-( i-

,

'

.:-:-»>:-:-:-:.:-:-:-:.:-:.:-:-:-:-:-:-:-:.

'Coxis": STATE". Sagaing'i '!.. \

:

.::'::':::':':'::::'::::'::':':':':

If"'II ,_ ....

CHIN:'

,

:

::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.•:.::.:.:.:.:.:.:.••:.

<'" .... -

J ,7 II . . _, .....

::::::::::::.C I-l I N A:::::::::

:

('

f.-{'

...~..

...

.•••••.......••••....... _ ••••.

i · ..::

DIVISION ;'-:'".. OF SAGAING) '-;

:Sazaar

_

::,:,:,:,:,:,:,:,:,:,,:,::,:,:,0:,:,:,:,:,:, -i) .:.:::: ::::0::::00:00:0::::::0::::.0:

......:.:.::::::::::::::::.:::::::.::::::::::::::::::

(0

~.....

BANGIA· : . : : DFSH • • ---

.

J) :.....: : : : ::.:.::.::...::.:: : : : : : : : : : : :...: :::.: : :. :.

'::.1 N D I A': .::::.-:: .. ....................... "

,

............... - , ..................

\

.

........... ., . ........

--

.'V','~',,-'

\

. ::-, 'I "\ DIVISION ~

::::::::::::::::::::::.-::::: :::: '"-

>:.:.>:-:<.~-:.:-:-:::::::::::::.:::::""

.. !}OF, SAGO I"'-~>-'- ", Bengal --'-'-~ ,~_.,J j \. /' Bago, 1,/ KAREN::················,·, , ... " , -_ -_. ' «(; - ~-- \ STATE :,:.:.:.:.:.:-::-:.:.::.::-:::.:.:.: :.::.:. DIVISION OF RA.GOON ~.... i, - Hpa :-.;,:::':':':':':':':':':':'::::::":':':":':':':':: ''''-'''AYEYARWADY ( i ". Han" : 7 A ; DIVISION ' , : : : : : : :..:-:.:.::::::..:.:.::.:.:.:.:.:.: ._-, _-_ ,i.,rpz ..J1B.0F RAGOON" . , ..

I~~-.. -+..-..-.BN--=:::::\)

! :::::::::::::::::::::::::::::::::

~~~~~FTHA'''N"I ·······::.::::::A N DAM A N

[',,;""

===:::::::=\

Dawei •

.-:.:.:.:.:.:.:.:.:-:.:.:-:.:.:-:.:.:.:-:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: . ":-:.

»>:-:-:.:-:-:-:-:-:-:.:-:-:-:-: .>:-:-:-:-:-

~~~=-~S~~~~o'f¥i:<

~1:.·:·.·(.{.~.'..;J..~·.~. :.s~.'.n~,...._~ ~==..:_=.... _:: I~!~ ':":'.'::':~~";'~~ I·····:·::=::=:::::::::.-:::=.:=~~t . /£ ::"G~~::::~""'; ~ ....

.. ..

YI

Rakhine ! Arakan Persebaran Mnslim Rohingya

DIVISION OF MAGWE

Jalur Pengungsian Muslim Rohingya

Refugees from Burma in the region

Source: TBEe

Desa Rohingya di Arakan Utara yang dibakar pihak penguasa Myanmar

Lemiskinan yang menimpa Rohingya

Wawaneara dengan pa Agus S. Siswowiharjo Aktivis Koalisi masyarakat sipil untuk Burma (KMSUB) Kamis, 29 januari 2009 Pld: 11-14 WIB Cave Zoe - Margonda/ Depok

1. Bagaimana hubungan antara agama dan pemerintah di Mayanmar?

pada dasarnya Junta tidak terlalu percaya pada semua agama dan etnis yang berkembang di Burma! Myanmar, Budha sebagai agama mayoritas di sana hanyalah sebagai fonnalitas, hingga akhirnya, diskriminasi tidak hanya terjadi pada minoritas Muslim khususnya Rohingya, tapi pada semua etnis minoritas dan agama yang berkembang, bahkan terkadang pada etnis Burma sebagai mayoritas sekalipun dimana Budha sebagai agamanya. Sebagai contoh kasus yang terakhir, kita bisa liat perlakuan junta terhadap para biksu Budha yang beberapa waktu lalu berunjuk rasa menuntut penurunan harga BBM yang l11engalal11i kenaikan 500%. Pel11erintah Junta lebih mempercayai dukun ketimbang agan1a. lni bisa terlihat ketika pemerintah memindahkan ibukota ke daerah hutan karena anjuran dukun.

2. Seperti apa HAM dalam konteks Myanmar? Prinsip HAM yang dianut Myanmar sal11a dengan pnnslp HAM universal, hanya saja ketika Myanmar masuk dalal11 lingkup ASEAN pada 1997, kondisi HAM di ASEAN masih tercatat buruk, karenanya ketika Myanmar mencoba l11asuk dalam lingkup ASEAN, ya sudah di terima saja.

3. Sekuat apa junta Militer Myanmal' hingga pada akhirnya ASEAN dengan prinsip "noll illtervesi" seolah - olah tak terlalu peduli dengan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi negara tersebut? Ya itu tadi, disamping kondisi HAM di

beberapa wilayah ASEAN masih

PERPUSTAKAAN UTAMA 1I1N SVAHtD JAKARTA i '-------J

untuk memperbaiki HAM di sana (Myanmar), dukungan dari China, India dan Rusia menjadikannya (Junta militer) Imat dalam hal mempertahankan kesewenang-wenangannya.

4. Sebenarnya apa yang menjadi daya tarik / hal yang telah junta beri!mn, hingga China, India bahkan Rusia masih setia mendukung junta dalam hal . .'>

Ill\.

Jawabannya karena ke tiga negara itu ingin Sumber Daya Alam (SDA) Burma, dan junta adalah pasar senjata. Artikel pa Joko Susilo di Jakarta Pos 9 Januari 2009 sudah ketemu? belum, nanti akan coba saya caI"i.

5. Ditengah gaungan demokrasi yang di plopori Aung San Suu Ky, bagaimana agenda yang diusnngnya terkait penyelesaian berbagai pelnggaran HAM yang tengah terjadi pada minoritas Rohingya ini? Va ada, nanti saya kirim programnya lewat email, sekalian sama beberapa artikel yang memuat berbagai perlakuan buruk junta terhadap minoritas disana, walaupun tidak membahas secm"a spesifik perlakuan terhadap minoritas Rohingya, namun saya rasa cukup untuk memberikan gambaran itu.

6. Setelah Surin Pitsuan yang notabene beragama Islam dan dibesarkan di Iingknngan kelual"ga yang cukup agamis diangkat sebagai sckjen ASEAN pada 2008 lalu, menurut bapak bagaimana peluang penyelesaian konflik dan isu diskriminasi di Asia Tengagra, khususnya terkait dengan kondisi Muslim Rohingya yang disebut-sebut sebagai komunitas yang paling parah mengalami tindak diskriminasi di Asia Tengara? Saya rasa tidak akan jauh berbeda dengan kondisi saat ini, walaupun ia notabene Muslim dan di besarkan dalam lingkungan yang cukup agamis, karena gini, sekjen itu khan tidak memiliki otoritas dalam pembuatan kebijakan suatu negara anggotanya, sekjen itu hanya sebagai koordinator pertemuan - pertemuan