FAKTOR PENENTU KEMENTERIAN AGAMA MEMILIH BANK (KONVENSIONAL/SYARIAH) DALAM MENYALURKAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE,Sy)
Disusun oleh: SYAM HADI PRATAMA 107046102965
PROGRAM STUDI MUAMALAT JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2014 M/1435H
"Faktor Penentu Kementrian Agama Memilih Bank (KonvensionaUSyariah) Dalam Menyalurkan Bantuan Biaya
Pendidikan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi Agama Islam" SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)
Oleh:
SYAM HADI PRATAMA NIM: 107046102965 Di Bawah Bimbingan
PROGRAM STUDI MUAMALAT JURUSA]\{ PERBANKAI\I SYARIAH
TAKULTAS SYARIAH DANI HUKI]M UIN SYARIF IIIDAYATULLAH
JAKARTA 2012Mlt433Hi
7
LEMBAR PERNTYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1.
Sknipsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar strata
I di Universitas
Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
2.
Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
ini telah saya
di Universitas
Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
3.
Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di universitas Islam Negeri (ulN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
5januari 2015
Syam Hadi Pratama
ABSTRAK Kemajuan suatu masyarakat dan bangsa tidak lepas kaitannya dengan pendidikan. Pendidikan mencetak generasi yang intelektual dan kritis terhadap permasalahan yang ada. Sehingga semakin baik pendidikan suatu Negara maka bukan tidak mungkin kemajuan suatu bangsa itu akan mudah tercapai Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penentu Kementrian Agama memilih bank (konvensional/syariah) dan bagaimana mekanisme pemilihan bank dalam menyalurkan bantuan biaya pendidikan bagi pendidikan dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Agama Islam. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif analisis yaitu dengan mengumpulkan, menyusun, mendeskripsikan dokukmen dan informasi yang objektif dan faktual yang kemudian dianalisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penentu yang mempengaruhi Kementrian Agama memilih bank (konvensional/syariah) dalam menyalurkan bantuan biaya pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Agama Islam adalah bank milik pemerintah.
Kata Kunci : Faktor penentu, bantuan biaya pendidikan, mekanisme pemilihan bank.
ii
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr.Wb, Bismillahirrahmanirrahiim Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, taufiq, serta nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Faktor Penentu Kementrian Agama Memilih Bank (Konvensional/Syariah) Dalam Menyalurkan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi Agama Islam”. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw, kepada keluarganya, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman nanti, amin. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak sedikit hambatan serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat kesungguhan hati dan kerja keras serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga membuat penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada: 1. Bapak Prof Dr Dede Rosyada MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Bapak JM. Muslimin, MA, Ph.D
selaku Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Bapak H.Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, MH. selaku Ketua Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
iii
4. Bapak H. Abdurrauf, LC, MA selaku Sekretaris Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 5. Ibu Yuke Rahmawati, S.Ag.,MA. selaku dosen pembimbing skripsi penulis, yang dengan amat sangat sabar telah memberikan banyak meluangkan waktu dan masukan serta saran-saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai, tak lupa penulis meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan selama bimbingan. Semoga apa yang telah Bapak Ibu ajarkan dan arahkan mendapat balasan dari Allah SWT, Amiin. 6. Kepada seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah mentransfer ilmunya dengan ikhlas kepada penulis, serta para pengurus perpustakaan yang telah meminjamkan buku kepada penulis. 7. Kepada kedua orang tuaku tersayang, yang tidak pernah mengenal kata lelah untuk mendidik anaknya agar menjadi pribadi yang baik, patuh, serta taat beribadah. Terimakasih untuk semua perjuangan, doa, tenaga dan semua pengorbanan yang telah kalian berikan. Terimakasih karena telah sabar menyikapi sikap saya. Semoga ini menjadi titik tolak untuk saya membalas semua budi yang kalian beri. Maafkan segala kesalahan saya kepada kalian. 8. Kepada keluarga besar Sudjono yang telah mendukung saya, baik secara moril ataupun materiil. Terimakasih banyak atas semuanya. 9. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan di PSA07, yang sudah maupun yang belum lulus semoga kita semua berhasil kelak di masa yang akan datang. 10. Terima kasih untuk Zelina Asna yang telah sabar mendukung dan menemani selama ini baik susah dan senang, semoga ini menjadi langkah kecil untuk harapan besar kita.
iv
Akhirnya, penulis mengahaturkan banyak terimakasih atas semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaian tugas akhir penulis. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat dan para akademisi.
Jakarta, 5 Januari 2015
Syam Hadi Pratama
v
DAFTAR ISI LEMBAR PERNYATAAN ...........................................................................
i
ABSTRAK .....................................................................................................
ii
KATA PENGANTAR……………………………………………………….
iii
DAFTAR ISI ..................................................................................................
vi
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .....................................................................
1
B. Identifikasi Masalah ...........................................................................
5
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah.................................................
6
D. Tujuan Penelitian ...............................................................................
7
E. Manfaat Penelitian .............................................................................
7
F. Sistematika Penulisan ........................................................................
8
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Prinsip Tata Kelola Keuangan Negara UU No 17 Tahun 2003 .........
10
B. Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Pengadaan Barang dan Jasa………………………………………………. ............................
23
C. Konsep Layanan Bank………………………………………………
27
D. Program Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan…………………………………............................... ..
37
E. Review Studi Terdahulu .....................................................................
45
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Metode Penelitian...............................................................................
47
B. Jenis dan Sumber Data .......................................................................
47
C. Tekhnik Pengumpulan Data ...............................................................
48
D. Tekhnik Pengolahan Data ..................................................................
49
vi
E. Objek Penelitian Data ........................................................................
49
F. Tekhnik Analisis Data ........................................................................
50
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan…………………………………………….. ...............
51
B. Faktor Kementerian Agama Memilih Bank…… ...............................
53
BAB V
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
A. Kesimpulan ........................................................................................
61
B. Saran ..................................................................................................
61
Lampiran
vii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Kemajuan suatu masyarakat dan bangsa tidak lepas kaitannya dengan pendidikan. Pendidikan mencetak generasi yang intelektual dan kritis terhadap permasalahan yang ada. Sehingga semakin baik pendidikan suatu Negara maka bukan tidak mungkin kemajuan suatu bangsa itu akan mudah tercapai. Pendidikan adalah fenomena fundamental atau asasi dalam kehidupan manusia. Kita dapat mengatakan, bahwa di mana ada kehidupan manusia, disitu juga pasti ada pendidikan.
Pendidikan
merupakan salah satu kebutuhan penting manusia selain sandang, pangan, papan dan kesehatan. Pendidikan merupakan merupakan faktor yang sangat
penting
dalam
pembangunan
manusia
seutuhnya,
karena
kemampuan, kecerdasan dan kepribadian suatu bangsa yang akan datang banyak ditentukan oleh pendidikan yang ada sekarang ini. Bahkan kemajuan suatu masyarakat atau bangsa banyak ditentukan oleh pendidikannya. Oleh karena itu pendidikan memegang peranan sentral dalam pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya, sebab manusia selain subyek pembangunan juga sebagai obyek
1
2
pembangunan, serta manusia itu sendiri yang akan menikmati hasil pembangunan.1
Menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap negara di dunia. Sudah menjadi suatu rahasia umum bahwa maju atau tidaknya suatu negara di pengaruhi oleh faktor pendidikan. Begitu pentingnya pendidikan, sehingga suatu bangsa dapat diukur apakah bangsa itu maju atau mundur, karna seperti yang kita ketahui bahwa suatu Pendidikan tentunya akan mencetak Sumber Daya Manusia yang berkualitas baik dari segi spritual, intelegensi dan skill dan pendidikan merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa. Apabila output dari proses pendidikan ini gagal maka sulit dibayangkan bagaimana dapat mencapai kemajuan. Bagi suatu bangsa yang ingin maju, pendidik harus dipandang sebagai sebuah kebutuhan sama halnya dengan kebutuhan-kebutuhan
lainnya.
Maka
tentunya
peningkatan
mutu
pendidikan juga berpengaruh terhadap perkembangan suatu bangsa.2
Sejarah peradaban umat manusia membuktikan bahwa dunia akademik selalu memainkan peranan sentral dalam kemajuan suatu
1
Sahilun A Nasir, Peranan Pendidikan Agama Terhadap Pemecahan Problema Remaja (Jakarta: Kalam Mulia, 2002, cet kedua) h. 17
2
http://belajarpsikologi.com/pentingnya-pendidikan-bagi-kehidupan/
3
bangsa. Semakin baik pendidikan suatu bangsa maka kemajuan suatau bangsa semakin mudah tercapai. Dalam kurun waktu beberapa dekade terakhir ini pendidikan bangsa kita tidak mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini ditunjukan dengan penurunan mutu serta disorientasi pada pendidikan kita dimana peserta didik kurang mendapatkan ketrampilan yang lebih signifikan. Tantangan ilmu pendidikan usaha mengembangkan
dalam
dan mengokohkan dirinya semakin nampak
urgensinya, mengingat semakin
tidak menentunya dampak negatif
berbagai usaha pembaharuan pendidikan atau ilmu yang berpangkal pada ilmu-ilmu tentang pendidikan parsial
atau
ilmu kependidikan yang bersifat
daripada menggunakan kaca mata pendidikan secara utuh. Di
negara sedang berkembang (NSB) pendidikan dapat memiliki peranan yang sangat besar dalam kenaikan pendapatan nasional dan kebahagiaan manusia, hal ini dapat tercapai apabila dalam program-program jangka panjang untuk pembangunan pendidikan berimbang dengan sektor pendidikan untuk pertumbuhan ekonomi dapat dipecahkan dengan pemusatan
investasi
pada
wilayah
yang
peka
tersebut.
Dalam
perkembangan kebudayaan manusia, timbulah tuntutan adanya pendidikan yang terselenggara secara baik, lebih teratur dengan fasilitas penunjang yang memadai, didasarkan atas pemikiran yang matang dan sistematik. Namun guna mewujudkan ide atau gagasan tersebut tentunya diperlukan
4
anggaran/biaya yang sangat besar, dimana masalah anggaran merupakan kewajiban negara untuk mencukupinya, hal ini sesuai dengan amanat pembukaan undang-undang dasar 1945 bahwa salah satu kewajiban negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian setiap warga negara berhak atas pendidikan, pernyataan ini diperkuat dengan penjabaran pasal 31 UUD 1945 ayat 1 bahwa:” Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”.
Pemerintah sebagai pemegang otoritas
kebijakan, menggemban tugas dalam penyelenggaraan pendidikan, hal ini sesuai dengan tujuan negara yang termaktub dalam Undang-Undang 1945 yang salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan suatu bangsa.
Dalam upaya mencerdaskan anak bangsa pemerintah telah berupaya membantu dengan program penyaluran dana pendidikan, sepertihalnya yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI dengan program Pendidikan Islam yang bertujuan untuk meningkatkan akses, mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan
Pendidikan
Islam.
Kementrian
Agama
berupaya
mengalokasikan dana untuk memberikan bantuan biaya pendidikan kepada tenaga pengajar di Perguruan Tinggi Agama Islam. Agar program bantuan biaya pendidikan dan beasiswa dapat dilaksanakan serta untuk melancarkan program tersebut tentunya pemerintah memerlukan lembaga keuangan untuk mempermudah proses
5
transfer dana kepada penerima bantuan baik mereka yang tidak mampu atau meraka yang berprestasi. Dalam hal ini pemerintah akan menunjuk salah satu lembaga yaitu Bank, yang mana secara umum bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang,dan memberikan jasa pengiriman uang. Dengan latar belakang masalah ini, maka penulis bermaksud melakukan penelitian ini dengan judul “Faktor Penentu Kementerian Agama Memilih Bank (Konvensional/Syariah) Dalam Menyalurkan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi Agama Islam“. B. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang yang diuraikan identifikasi masalah yang akan penulis uraikan mencakup : 1. Faktor apa yang menentukan kementerian agama memilih bank dalam menyalurkan bantuan biaya pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Agama Islam. 2. Bagaimana mekanisme pemilihan bank dalam menyalurkan bantuan biaya pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Agama Islam.
6
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah Batasan masalah yang dimaksudkan adalah agar penelitian ini terfokus pada masalah yang dirumuskan. Batasan masalah yang diteliti berkonsentrasi pada : 1. Faktor Kementerian Agama memilih bank dalam menyalurkan bantuan biaya Faktor Penentu Kementerian Agama Memilih Bank (Konvensional/Syariah) Dalam Menyalurkan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi Agama Islam. Adapun secara spesifik perumusan masalah yang di kaji dalam penelitian ini adalah : 1. Apa faktor penentu Kementerian Agama memilih bank dalam menyalurkan bantuan biaya Faktor Penentu Kementerian Agama Memilih Bank (Konvensional/Syariah) Dalam Menyalurkan Bantuan
Biaya
Pendidikan
Bagi
Pendidik
dan
Tenaga
Kependidikan Perguruan Tinggi Agama Islam? 2. Bagaimana mekanisme pemilihan bank dalam menyalurkan bantuan biaya pendidikan?
7
D. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui faktor penentu Kementerian Agama memilih bank dalam menyalurkan bantuan biaya pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Agama Islam. 2. Mengetahui bagaimana mekanisme Kementerian Agama memilih bank dalam menyalurkan bantuan biaya pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Agama Islam. E. Manfaat Penelitian 1.
Manfaat bagi dunia akademik
a. Memberikan pemikiran dalam memperkaya pengetahuan bagi khazanah ekonomi islam. b. Memperkaya literatur perpustakaan mengenai faktor penentu Kementerian Agama memilih bank (konvensional/syariah) dalam menyalurkan bantuan biaya pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Agama Islam. c. Memberikan masukan maupun gambaran bagi peneliti lain dalam penelitian selanjutnya.
8
2.
Manfaat bagi dunia praktisi
a. Memberikan masukan mengenai mekanisme pemilihan bank dalam menyalurkan bantuan biaya pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Agama Islam. F. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN Bab ini membahas tentang latar belakang, identifikasi Masalah, pembatasan masalah perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II LANDASAN TEORI Bab ini akan dibahas tentang, konsep layanan bank, produk jasa simpanan di bank konvensional dan bank syariah, program bantuan biaya pendidikan, dan review studi terdahulu BAB III METODE PENELITIAN Bab ini membahas tentang metode penelitian data,jenis dan sumber data, tekhnik pengumpulan data, objek penelitian data, dan analisa data. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini akan membahas tentang penyaluran bantuan biaya pendidikan di bank konvensional dan bank syariah, mekanisme penyaluran bantuan biaya pendidikan.
9
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh penulis atas temuan penelitian dan memberikan saran-saran berdasarkan hasil penelitian.
10
BAB II LANDASAN TEORI
A. Prinsip Tata Kelola Keuangan Negara UU No 17 Tahun 2003 1. Dasar Pemikiran Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai
bidang.
Pembentukan
pemerintahan
negara
tersebut
menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII Hal Keuangan, antara lain disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undangundang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
Hal-hal lain mengenai keuangan
negara sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur dengan undang-undang. Selama ini dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara masih digunakan ketentuan perundang-undangan yang disusun pada masa
10
11
pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang berlaku berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indische Comptabiliteitswet yang lebih dikenal dengan nama ICW Stbl. 1925 No. 448 selanjutnya diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 6, 1955 Nomor 49, dan terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968, yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku pada tahun 1867, Indische Bedrijvenwet (IBW) Stbl. 1927 No. 419 jo. Stbl. 1936 No. 445 dan Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) Stbl. 1933 No. 381. Sementara itu, dalam pelaksanaan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara digunakan Instructie en verdere bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer (IAR) Stbl. 1933 No. 320. Peraturan perundangundangan tersebut tidak dapat mengakomodasikan berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan Negara dan pengelolaan keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, meskipun berbagai ketentuan tersebut secara formal masih tetap berlaku, secara materiil sebagian dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud tidak lagi dilaksanakan. Kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam upaya menghilangkan penyimpangan tersebut dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan (sustainable) sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang Dasar dan asas-asas umum yang
12
berlaku secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan suatu undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara. Upaya
untuk
menyusun
undang-undang
yang
mengatur
pengelolaan keuangan negara telah dirintis sejak awal berdirinya negara Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian Undang-undang tentang Keuangan Negara merupakan kelanjutan dan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. 2. Hal hal Baru dan/atau Perubahan Mendasar dalam Ketentuan Pengelolaan Keuangan Negara yang Diatur dalam Undangundang ini. Hal-hal baru dan/atau perubahan mendasar dalam ketentuan keuangan negara yang diatur dalam undang-undang ini meliputi pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, pendelegasian kekuasaan Presiden kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga, susunan APBN dan APBD, ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah dan pemerintah/lembaga asing, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah dengan perusahaan negara, perusahaan daerah dan perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat, serta
13
penetapan
bentuk
dan
batas
waktu
penyampaian
laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD. Undang-undang ini juga telah mengantisipasi perubahan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan di Indonesia yang mengacu kepada perkembangan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan secara internasional. 3. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan
14
hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara. Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. 4. Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan
negara,
pengelolaan
keuangan
negara
perlu
diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undangundang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain : 1. akuntabilitas berorientasi pada hasil; 2. profesionalitas; 3.proporsionalitas;
15
4.keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; 5. pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Bab VI Undang-Undang Dasar1945. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut di dalam Undang-undang tentang Keuangan Negara, pelaksanaan Undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan
keuangan
Negara
sebagai
bagian
dari
kekuasaan
pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang
kementerian
negara/lembaga
yang
dipimpinnya. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan
16
lembaga pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk
mendorong
upaya
peningkatan
profesionalisme
dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan. Sub bidang pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan. Sesuai
dengan
asas
desentralisasi
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan negara sebagian kekuasaan Presiden tersebut diserahkan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan daerah. Demikian pula untuk mencapai kestabilan nilai rupiah tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh bank sentral. 6. Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBD. Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/APBD dalam undang-undang ini meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan
17
penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran. Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrument kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan itu, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa belanja negara/belanja daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD. Masalah lain yang tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki proses penganggaran di sektor publik adalah penerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Mengingat bahwa sistem anggaran berbasis prestasi kerja/hasil memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah, perlu dilakukan
penyatuan
sistem
akuntabilitas
kinerja
dalam
sistem
18
penganggaran dengan memperkenalkan sistem penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah. Dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga/perangkat daerah tersebut dapat terpenuhi sekaligus kebutuhan akan anggaran berbasis
prestasi
kerja
dan
pengukuran
akuntabilitas
kinerja
kementerian/lembaga/perangkat daerah yang bersangkutan. Sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sector publik, perlu pula dilakukan perubahan klasifikasi anggaran agar sesuai dengan klasifikasi yang digunakan secara internasional. Perubahan dalam pengelompokan transaksi pemerintah tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, memberikan gambaran yang objektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintah, menjaga konsistensi dengan standar akuntansi sektor publik, serta memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas statistic keuangan pemerintah. Selama ini anggaran belanja pemerintah dikelompokkan atas anggaran
belanja
rutin
dan
anggaran
belanja
pembangunan.
Pengelompokan dalam anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang semula bertujuan untuk memberikan penekanan pada arti pentingnya pembangunan dalam pelaksanaannya telah menimbulkan peluang terjadinya duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran. Sementara itu, penuangan rencana pembangunan dalam suatu dokumen perencanaan nasional lima tahunan yang ditetapkan dengan undang-
19
undang dirasakan tidak realistis dan semakin tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam era globalisasi. Perkembangan dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan system perencanaan fiskal yang terdiri dari sistem penyusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework) sebagaimana dilaksanakan di kebanyakan negara maju. Walaupun anggaran dapat disusun dengan baik, jika proses penetapannya terlambat akan berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam undang-undang ini diatur secara jelas mekanisme pembahasan anggaran tersebut di DPR/DPRD, termasuk pembagian tugas antara panitia/komisi anggaran dan komisi-komisi pasangan
kerja
kementerian
negara/lembaga/perangkat
daerah
di
DPR/DPRD. 7. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah
Daerah,Pemerintah/Lembaga
Asing,
Perusahaan
Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, serta Badan Pengelola Dana Masyarakat. Sejalan
dengan
semakin
luas
dan
kompleksnya
kegiatan
pengelolaan keuangan negara, perlu diatur ketentuan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah dan lembaga-lembaga infra/supranasional. Ketentuan tersebut meliputi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, pemerintah asing, badan/lembaga
20
asing, serta hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta dan badan pengelola dana masyarakat. Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral ditegaskan bahwa pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Dalam hubungan dengan pemerintah daerah, undangundang ini menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Selain itu, undang-undang ini mengatur pula perihal penerimaan pinjaman luar negeri pemerintah. Dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat ditetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD. 8. Pelaksanaan APBN dan APBD. Setelah APBN ditetapkan secara rinci dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan Presiden sebagai pedoman bagi kementerian negara/lembaga dalam pelaksanaan anggaran. Penuangan dalam keputusan Presiden tersebut terutama menyangkut hal-hal yang belum dirinci di dalam undang-undang APBN, seperti alokasi anggaran untuk kantor pusat dan kantor daerah kementerian negara/lembaga, pembayaran gaji dalam belanja pegawai, dan pembayaran untuk tunggakan yang menjadi beban kementerian negara/lembaga. Selain
21
itu, penuangan dimaksud meliputi pula alokasi dana perimbangan untuk provinsi/kabupaten/kota dan alokasi subsidi sesuai dengan keperluan perusahaan/badan yang menerima. Untuk
memberikan
informasi
mengenai
perkembangan
pelaksanaan APBN/APBD, pemerintah pusat/pemerintah daerah perlu menyampaikan laporan realisasi semester pertama kepada DPR/DPRD pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan. Informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut menjadi bahan evaluasi pelaksanaan APBN/APBD semester pertama dan penyesuaian/perubahan APBN/APBD pada semester berikutnya. Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD ditetapkan tersendiri dalam undang-undang yang
mengatur
perbendaharaan
negara
mengingat
lebih
banyak
menyangkut hubungan administratif antarkementerian negara/ lembaga di lingkungan pemerintah. 9. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan
22
yang setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, demikian pula laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam
rangka
akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
negara
menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi manfaat/hasil (outcome). Sedangkan Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN, demikian pula Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (output). Sebagai konsekuensinya, dalam undang-undang ini diatur sanksi yang berlaku bagi menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota, serta Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah
yang
terbukti
melakukan
penyimpangan
23
kebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN /Peraturan Daerah tentang APBD. Ketentuan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif dan represif, serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan. Selain itu perlu ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggungjawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya. Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara oleh para pengelola keuangan negara dimaksud merupakan unsur pengendalian intern yang andal.3 B. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kementrian atau penyelenggara pemerintahan dalam hal ini dalam kementrian agama harus melakukan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut 1. Efisien 2. Efektif
3
Undang-undang No 17 Tahun 2003
24
3. Transparan 4. Terbuka 5. Bersaing 6. Adil atau tidak diskriminatif 7. Akuntabel Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: 1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan jasa. 2. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. 3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat. 4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis para pihak. 5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa. 6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang dan jasa.
25
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara. 8. Tidak menerima, menawarkan, dan menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi,rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Penyedia barang dan jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjalankan kegiatan atau usaha. 2. Memiliki
keahlian,
pengalaman,
kemampuan
teknis
dan
manajerial untuk menyediakan barang dan jasa. 3. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang dan jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak. 4. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitan lain yang diperlukan dalam pengadaan barang dan jasa. 5. Dalam hal penyedia barang dan jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang dan jasa harus mempunyai perjanijian kerjasama
26
operasi atau kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut. 6. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil. 7. Memiliki kemampuan dasar untuk usaha non kecil kecuali untuk pengadaan barang dan jasa konsultasi. 8. Khusus untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, harus memperhitungkan sisa kemampuan paket. 9. Tidak dalam pengawasan pengadilaan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia barang dan jasa. 10. Sebagai wajib pajak sudah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh pasal 21, PPh pasal 23 (bila ada transaksi) PPh pasal 25 atau pasal 29 dan PPN (bagi pengusaha kena pajak) paling kurang 3 bulan terakhir dalam tahun berjalan 11. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak
27
12. Tidak masuk dalam daftar hitam 13. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman 14. Menandatangani pakta integritas4 C. Konsep Layanan Bank Kata bank berasal
dari
bahasa
Italia banca berarti
tempat
penukaran uang5. Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.6 Hal ini sesuai dengan pengertian bank dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Bab 1, pasal 1, yang merumuskan : bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank adalah sebuah badan usaha yang bertujuan untuk menyediakan jasa-jasanya jika terdapat permintaan atau penawaran kredit. Suatu bank memperoleh kredit dan nasabah karena pembayaran bunga (rente) untuk kredit itu, dan sebaliknya bank memberikan kredit
4
Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_ di akses pada 4 juni 2014 6 Kasmir, S.E., MM., Manajemen Perbankan (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010, cet ke-9), hal.11 5
28
kepada masyarakat dengan memungut bunga yang lebih tinggi dan bunga yang dibayarkannya. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting peranannya
dalam
masyarakat
adalah
yang
usaha
pokoknya
memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Disini kita bisa lihat betapa pentingnya kaitan antara uang dan bank, oleh karena itu pada dasarnya Bank adalah suatu lembaga yang berniaga uang. Dari definisi atau keterangan tentang peranan bank tersebut diatas bisa kita simpulkan peranan ataupun fungsi bank dalam masyarakat yaitu7 : 1. Sebagai lembaga yang menghimpun dana-dana masyarakat 2. Sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau sebagai lembaga pemberi kredit. 3. Sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran utang. Jadi tegasnya Bank mempunyai tiga fungsi yang amat berkaitan dengan kegiatan uang dan kesemuanya itu adalah digunakan untuk melancarkan seluruh aktivitas keuangan masyarakat. Kegiatan bank secara lengkap meliputi kegiatan sebagai berikut. 1. Menghimpun Dana (funding) Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan 7
hal.111
Muchdarsyah Sinungan, Drs., Uang dan Bank (Jakarta : Bina Aksara, 1987, cet pertama),
29
cara menawarkan berbagai macam jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau account. Jenis jenis simpanan yang ada dewasa ini adalah: a. Simpanan Giro (Demand Deposit) Simpanan
giro
merupakan
simpanan
pada
bank
yang
penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Kepada setiap pemegang rekening giro akan diberikan bunga yang dikenal dengan nama jasa giro. Besarnya jasa giro tergantung dari bank yang bersangkutan. Rekening giro bisa digunakan oleh para usahawan, baik untuk perorangan maupun perusahaan. Bagi bank jasa giro merupakan dana murah karena bunga yang diberikan kepada nasabah relatif lebih rendah dari bunga simpanan lainnya. b. Simpanan Tabungan (Saving Deposit) Merupakan simpanan pada bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kuitansi atau kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Kepada pemegang rekening tabungan akan diberikan bunga tabungan yang merupakan jasa atas tabungannya. Sama seperti halnya dengan rekening giro, besarnya bunga tabungan tergantung dari bank yang bersangkutan. Dalam praktiknya bunga tabungan lebih besar dari jasa giro. c. Simpanan Deposito (Time Deposit)
30
Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Penarikannya pun dilakukan sesusai jangka waktu tersebut. Namun, saat ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapa dilakukan setiap saat. Jenis deposito pun beragam sesuai dengan keinginan nasabah. Dalam praktiknya jenis deposito terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposit on call. 2. Menyalurkan Dana (Lending) Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan Lending. Penyaluran dana yang dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis, tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkannya. Demikian pula dengan jumlah serta tingkat suku bunga yang ditawarkan. Sebelum kredit dikucurkan bank terlebih dahulu menilai kelayakan kredit yang diajukan oleh nasabah. Kelayakan ini meliputi berbagai aspek penilaian. Penerima kredit akan dikenakan bunga kredit yang besarnya tergantung dari bank yang menyalurkannya. Besar kecilnya bunga kredit sangat mempengaruhi keuntungan bank, mengingat keuntungan utama bank adalah dari selisih bunga kredit dengan bunga simpanan. Secara umum jenis-jenis kredit yang ditawarkan meliputi :
31
a. Kredit Investasi Yaitu merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang, yaitu di atas 1 (satu) tahun. Contoh jenis ktedit ini adalah kredit untuk membangun pabrik atau membeli peralatan pabrik seperti mesin-mesin. b. Kredit Modal Kerja Merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek, yaitu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Contoh kredit ini adalah untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, dan modal kerja lainnya. c. Kredit Perdagangan Merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar
atau
memperluas
atau
memperbesar
kegiatan
perdagangannya. Contoh jenis kredit ini adalah kredit untuk membeli barang dagangan yang diberikan kepada para supplier atau agen. d. Kredit Produktif Merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal kerja atau perdagangan. Dalam arti kredit ini diberikan untuk diusahakan kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai. e. Kredit Konsumtif
32
Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang, maupun papan. Contoh jenis kredit ini adalah kredit perumahan,kredit kendaraan bermotor, yang kesemuanya untuk dipakai sendiri. f. Kredit Profesi Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan professional seperti dosen, dokter, atau pengacara. 3. Memberikan jasa-jasa Bank lainnya (Services) Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah bahkan dewasa ini kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank, apalagi keuntungan dari spread based, semakin mengecil, bahkan cenderung negative spread (bunga simpanan lebih besar dari bunga kredit). Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank maka akan semakin baik. Kelengkapan ini ditentukan dari permodalan bank serta kesiapan bank dalam menyediakan SDM yang andal. Di samping itu, juga perlu didukung oleh kecanggihan teknologi yang dimilikinya. Dalam praktiknya jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi a. Kiriman Uang (Transfer)
33
Merupakan jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan. Pengiriman uang juga dapat dilakukan dengan tujuan dalam kota, luar kota, atau luar negeri. Khusus untuk pengiriman uang keluar negeri harus melalui bank devisa. Kepada nasabah pengirim dikenakan biaya kirim yang besarnya tergantung dari bank yang bersangkutan. Pertimbangannya adalah nasabah yang bersangkutan (memiliki tekening di bank yang bersangkutan) atau bukan. Kemudian juga jarak pengiriman antarbank tersebut. b. Kliring (Clearing) Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari dalam kota. Proses penagihan lewat kliring hanya memakan waktu 1 (satu) hari. Besarnya biaya penagihan tergantung dari bank yang bersangkutan. c. Inkaso (Collection) Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Proses penagihan lewat inkaso dari jarak lokasi penagihan dan biasanya memakan waktu 1 (satu) minggu sampai 1 (satu) bulan, besarnya penagihan tergantung dari bank yang bersangkutan dengan pertimbangan serta pertimbangan lainnya. d. Safe Deposit Box
34
Safe Deposit Box atau dikenal dengan istilah safe loket. Jasa pelayanan ini memberikan layanan penyewaan box atau kotak pengaman tempat menyimpan surat-surat berharga atau barang-barang berharga yang disimpan, di dalam box tersebut aman dari pencurian dan kebakaran. Kepada nasabah penyewa box dikenakan biaya sewa yang besarnya tergantung dari ukuran box serta jangka waktu penyewaan. e. Bank Card (Kartu Kredit) Bank Card atau lebih populer dengan sebutan kartu kredit atau juga uang plastik. Kartu ini dapat dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan atau tempat-tempat hiburan. Kartu ini juga dapat digunakan untuk mengambiluang tunai di ATM-ATM yang tersebar di berbagai tempat
yang strategis.kepada pemegang kartu kredit
dikenakan biaya iuran tahunan yang besarnya tergantung dari bank yang mengeluarkan. Setiap pembelanjaan memiliki tenggang waktu pembayaran dan akan dikenakan bunga dari jumlah uang yang telah dibelanjakan juka melewati tenggang waktu yang telah ditetapkan. f. Bank Notes Merupakan jasa penukaran valuta asing. Dalam jual beli bank notes bank menggunakan kurs (nilai tukar rupiah dengan mata uang asing). g. Bank Garansi Merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha. Dengan jaminan bank ini si pengusaha memperoleh fasilitas untuk melaksanakan kegiatannya dengan pihak
35
lain. Tentu sebelum jaminan bank dikeluarkan bank terlebih dahulu mempelajari kredibilitas nasabahnya
h. Bank Draft Merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Wesel ini dapat diperjualbelikan apabila nasabah membutuhkannya. i. Letter of Credit (L/C) Merupakan surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor-impor yang mereka lakukan. Dalam transaksi ini terdapat berbagai macam jenis L/C, sehingga nasabah dapat meminta sesuai dengan kondisi yang diinginkannya. j. Cek Wisata (Travellers Cheque) Merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh turis atau wisatawan. Cek wisata dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat pembelanjaan atau hiburan seperti hotel, supermarket. Cek wisata juga bisa digunakan sebagai hadiah kepada para relasinya. k. Menerima setoran-setoran Dalam hal ini bank membantu nasabahnya dalam rangka menampung setoran berbagai tempat antara lain : i.
Pembayaran pajak
ii.
Pembayaran telepon
iii.
Pembayaran air
36
iv.
Pembayaran listrik
v.
Pembayaran uang kuliah
l. Melayani pembayaran-pembayaran Sama halnya seperti dalam hal menerima setoran, bank juga melakukan pembayaran seperti yang diperintahkan oleh nasabahnya antara lain : i.
Membayar gaji/pensiun/honorarium
ii.
Pembayaran deviden
iii.
Pembayaran kupon
iv.
Pembayaran bonus/hadiah
m. Bermain dalam pasar modal Kegiatan bank dapat memberikan atau bermain surat-surat berharga di pasar moda. Bank dapat berperan dalam berbagai kegiatan seperti menjadi : i.
Penjamin emisi (underwriter)
ii.
Penjamin (guarantor)
iii.
Wali amanat (truster)
iv.
Perantara perdagangan efek (pialang/broker)
v.
Pedagang efek (dealer)
vi.
Perusahaan pengelola dana (investment company)
n. Dan jasa lainnya
37
D. Program Bantuan Biaya Pendidikan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dalam upaya pemenuhan kompetensi dan kualifikasi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan seperti dipersyaratkan dalam Standar Nasional Pendidikan, telah memotivasi para pendidik dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan terbatasnya peluang memperoleh beasiswa yang dapat diakses di satu sisi, tuntutan kompetensi dan kualifikasi di sisi lain, telah mengkondisikan para pendidik dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan studi dengan pendanaan sendiri. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap konsentrasi studi, karena ada dua tuntutan sekaligus yaitu penyelesaian studi tepat waktu dan pemenuhan biaya untuk membiayai kelangsungan studi. Kondisi seperti ini pada gilirannya mengakibatkan terjadinya mahasiswa terlambat dalam penyelesaian studi, atau bahkan tidak mampu menyelesaikan studi. Atas dasar itulah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Islam memberikan bantuan biaya pendidikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Kementerian Agama RI yang menempuh studi S2 atau S3 pada program studi di perguruan tinggi. Bantuan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang sedang melanjutkan proses
38
pembelajaran dan masih menduduki sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi tempat belajar.8 1. Tujuan a. Meningkatkan kualitas dosen pada Perguruan Tinggi Agama Islam b. Memperluas akses dan kesempatan studi lanjut bagi dosen c. Mempercepat penyelesaian studi mahasiswa. 2. Sasaran Sasaran program ini adalah pendidik dan tenaga kependidikan di Kementerian Agama RI, yang bertugas penuh dan tidak menjabat pada satuan kerja lain, serta terikat kontrak dengan satuan kerjanya selama waktu tertentu (Dosen dan tenaga kependidikan tetap). Adapun rinciannya adalah a. Dosen Tetap/PNS pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN). b. Dosen Tetap Yayasan Non PNS/PNS DPK pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS). c. Dosen Tetap Yayasan Non PNS/PNS DPK pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS).
8
Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan diakses di http://www.kemenag.go.id/ pada tanggal 20 juli 2014
39
d. Dosen Tetap Pendidikan Agama Islam (PAI) di PTU di bawah Kementerian Agama RI. e. Tenaga
Kependidikan
(Laboran,
Pustakawan,
Tenaga
Administrasi, Arsiparis dan lainnya). f. Dosen kontrak/BLU yang di SK-kan oleh Rektor perguruan tinggi tempat bertugas, dengan syarat yang bersangkutan setelah studi bersedia bertugas kembali pada lembaganya dengan dibuktikan surat pernyataan bermaterai. 3. Jenis Bantuan Bantuan beasiswa yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2014 dalam program ini adalah Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) S2, S3 dan Promosi Doktor. Bantuan ini diberikan kepada mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan S2 atau S3 dengan biaya mandiri dan tidak sedang mendapatkan bantuan atau beasiswa serupa dari pihak lain. 1. Persyaratan a. Bagi Dosen PTAIS yang sedang promosi Doktor (S3) wajib menyertakan surat keterangan dari Direktur Pascasarjana tempat studi yang menyatakan bahwa pemohon sedang merencanakan ujian promosi doktor pada tahun 2014 dan proposal penelitian sebagaimana pada persyaratan khusus.
40
b. Mendapat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi tempat bertugas,
dianjurkan
menyertakan
rekomendasi
dari
Koordinator Kopertais . c. Mengisi dan mengirim formulir online di website Direktorat Pendidikan Tinggi Islam d. Mengajukan berkas permohonan yang dilengkapi dengan i. Print out pendaftaran online ii. Print out pendaftaran online iii. Fotokopi SK pertama dan SK terakhir penempatan sebagai dosen iv. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku v. Fotokopi surat izin belajar dari pimpinan PT tempat tugas vi. Surat keterangan sebagai mahasiswa dari pimpinan perguruan tinggi tempat studi vii. Fotokopi Sertifikat Pendidik (khusus dosen non-PNS PTAIS untuk program S3) viii. Fotokopi transkrip Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) terakhir. ix. Surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan atau bantuan penyelesaian studi dari Kementerian Agama atau lembaga lain yang ditandatangani di atas materai.
41
x. Bagi Dosen yang sedang melaksanakan Promosi Doktor Menyertakan surat keterangan Direktur Pascasarjana tempat studi yang menyatakan bahwa pemohon sedang merencanakan ujian promosi doktor pada tahun 2014. xi. Bagi Dosen yang sedang melaksanakan Promosi Doktor Melampirkan proposal
penelitian yang memuat:
Latar
belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kajian pustaka, metodologi penelitian, biaya dan jadwal riset 2. Prosedur Pengajuan Bantuan a. Pengumuman
akan
ditayangkan
melalui
website
www.kemenag.go.id dan dikirimkan melalui surat kepada Pimpinan PTAI dan Kopertais di seluruh Indonesia. b. Mengisi formulir online di website Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. c. Mengajukan berkas permohonan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam, cq. Direktur Pendidikan Tinggi Islam, dengan alamat Kementerian Agama RI Lt. 7 Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut: i. Dikirim secara perorangan
42
ii. Pemohon yang mengajukan permohonan lebih dari satu Perguruan Tinggi tempat tugas yang berbeda, hanya salah satu berkas yang akan diproses dan dipilih secara acak oleh panitia. iii. Berkas permohonan terdiri dari 1. Print out pendaftaran online 2. Daftar riwayat hidup. 3. Fotokopi SK pertama dan SK terakhir penempatan sebagai dosen. 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku. 5. Fotokopi surat izin belajar dari pimpinan PT tempat tugas. 6. Surat keterangan sebagai mahasiswa dari pimpinan perguruan tinggi tempat studi. 7. Fotokopi Sertifikat Pendidik (khusus dosen non-PNS PTAIS untuk program S3). 8. Fotokopi transkrip Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) terakhir. 9. Surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan atau bantuan penyelesaian studi dari Kementerian Agama atau lembaga lain yang ditandatangani di atas materai. 3. Seleksi
43
Seleksi
administratif
terkait
dengan
persyaratan
yang
ditentukan, dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Seleksi dan penilaian terhadap peserta didasarkan pada kriteria sebagai berikut: a. Kelengkapan dan keakuratan data yang disampaikan. b. Linieritas antara latar belakang pendidikan, SK edukatif, Matakuliah yang diampu, dan Program studi yang ditempuh. c. Waktu tempuh studi (S2 waktu tempuh 4 semester; dan S3 waktu tempuh 6 semester). d. Program studi yang ditempuh dan judul disertasi/penelitian yang
dihasilkan
menunjang
kebutuhan
pengembangan
lembaga. e. Prestasi Akademik. f. Lebih
diutamakan
bagi
Pendidik/dosen
dan
tenaga
kependidikan yang belum pernah menerima bantuan serupa dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. 4. Pembatalan Bantuan Biaya Pendidikan Bantuan Biaya Pendidikan dapat dibatalkan apabila a. Penerima mengundurkan diri dari Program Bantuan Biaya Pendidikan. b. Tidak
lagi
berstatus
sebagai
pendidik
kependidikan. c. Terbukti telah lulus sebelum tahun 2014.
dan
tenaga
44
d. Terbukti mendapat bantuan serupa dari APBN/APBD pada tahun yang sama. e. Meninggal dunia 8. Hak dan Kewajiban Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan a. Hak Memperoleh dana bantuan biaya pendidikan (BBP) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. b. Kewajiban i. Menggunakan bantuan untuk proses pembelajaran dan penyelesaian studi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. ii. Melaporkan
penggunaan
dana
bantuan
sesuai
dengan
ketentuan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, selambatlambatnya 3 bulan setelah bantuan diterima. 9. Sanksi Penerima bantuan biaya pendidikan yang tidak menggunakan dan/atau tidak melaporkan penggunaan dana bantuan sebagaimana ketentuan yang berlaku akan dikenakan sanksi berupa pengembalian uang sejumlah yang diterima ke kas Negara dan tidak dapat menerima bantuan serupa pada tahun berikutnya.
45
D. REVIEW STUDI TERDAHULU Nama/Judul/Tahun Muzdalifah
/
Masyarakat Dalam
Preferensi Penelitian
membahas Penelitian
ini
Masyarakat tentang preferensi masyarakat membahas
apakah
Memilih
Konvensional
Pembeda Dengan Peneliti
Isi Skripsi
dan
ini
Bank tentang bank syariah dan bank penentu Kementrian Bank konvensional.
Pendekatan Agama
memilih
Syariah (Studi kasus pada yang diambil dalam penelitian bank masyarakat Tegal Parang) / ini Tahun 2007
adalah
pendekatan menyalurkan
kuantitatif dan analisis SWOT. Hasil penelitian ini adalah bahwa
dalam
biaya
pendidikan.
lebih Objek
penelitian
memilih bank syariah dari adalah
Kementrian
pada
masyarakat
bantuan
bank
dengan
konvensional Agama RI.
alasan
pengetahuan
karena agama
masyarakat parang yang lebih, banyaknya
bank
syariah
tempat
tinggal
responden,
dan
adanya
dorongan
sosial
dari
lain
serta
disekitar
masyarakat keuntungan
yang
diberikan
oleh bank syariah melebihi bank konvensional. Amri Faizal / Faktor-faktor Analisa ini membahas faktor Penelitian
ini
membahas
faktor
Penentu Keputusan dalam budaya, sosial, pribadi, dan
penentu Kementrian menggunakan
Jasa psikologi dalam menentukan
Agama memilih jasa
46
Perbankan) / Tahun 2010
keputusan menggunakan jasa bank (konvensional perbankan berdasarkan analisis
atau syariah)
SWOT. Hasil penelitian ini bahwa faktor-faktor
tersebut
mempengaruhi nasabah.
keputusan
Dan
menyarankan
peneliti
agar
memperluas
jaringan,
meningkatkan menjaga
bank
pelayanan, prinsip
dan
persaingan yang sehat. Ninik
Agustina
/
faktor- Peneliti menggunakan metode Penelitian
faktor yang mempengaruhi analisis
berganda.
Hasilnya
berfokus
ini pada
Kementrian Agama keputusan
nasabah
dalam bahwa terdapat pengaruh yang
memilih jasa bank syariah signifikan antara faktor agama, pada bank Muamalat Jakarta pelayanan,dan lokasi. / Tahun 2005
Objek penelitiannya adalah Agama
Kementrian
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Metode Penelitian Metode yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis yaitu dengan mengumpulkan, menyusun, mendeskripsikan dokukmen dan informasi yang objektif dan faktual yang kemudian dianalisis.9 B. Jenis dan Sumber Data 1. Jenis data Berdasarkan
jenis
data
dalam
penilitan
ini
penulis
menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menitikberatkan pada penelitian dokumen dan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian atau merupakan penelitian yang datanya berupa kata-kata atau kalimat.10 2. Sumber data a. Sumber Data Primer
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penilitian adalah dari mana data dapat diperoleh.11 Data primer adalah data yang
9
Sudarto, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Cet Ke-3), h.62 10 Husaini Usman, dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi Aksara,2008, Cet. Pertama), Edisi K-2, h.99. 11 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penilitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT, Rineka Cipta,2006, cet. Ke-13), h. 129.
47
48
diperoleh langsung oleh pengumpul data dari objek risetnya. 12 Data primer dalam penelitian ini diperoleh peneliti secara langsung dari kementrian agama yaitu dengan wawancara secara langsung kepada pihak terkait. b. Sumber Data Sekunder Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai literatur dan referensi lain seperti buku, majalah, makalah, serta surat kabar dan setiap artikel yang mengandung informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dihimpun dari berbagai tempat mulai dari perpustakaan hingga situs internet.
C. Tekhnik pengumpulan data Untuk memperoleh data yang berkenaan dengan judul penelitian, maka tekhnik pengumpulan data yang dilakukan adalah : 1. Wawancara Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh 2 pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan
pertanyaan
memberikan
jawaban
dan
terwawancara
pertanyaan
itu.13
(interviewee) Sedangkan
yang teknik
wawancarayang digunakan adalah campuran antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.14 Dalam hal ini bertujuan untuk
12
Sonny Sumarsono, Metode Riset Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004, Cet. Pertama), h. 69. 13 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009, Cet. Ke-26), Edisi Revisi, h. 186. 14 Rusdin Pohan, Metodelogi Penelitian Pendidikan (Yogyakarta: Lanarka, 2007), h. 58.
49
memberikan kebebasan pada narasumber penulis menanyakan sejumlah pertanyaan terstruktur dan disusun secara terperinci. Tekhnik atau cara ini penulis lakukan dengan staff kementerian agama. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 13 oktober 2014 dan dilakukuan dengan : 1) Kabag Keuangan Dirjen Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. 2) Bag Beasiswa Dirjen Pendidikan Tinggi Islam Kementrian Agama Republik Indonesia. 2. Dokumentasi Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.15 Dokumen yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.16 D. Teknik pengolahan data Ketika pengumpulan data selesai dilakukan maka selanjutmya proses pengolahan data. Dalam pengolaha data kualitatif pengolahan datanya dilakukan dengan mentranskip hasil wawancara, mengedit kata kemudian mengkategorisasi dan mengklasifikasikan dan sesuai dengan tema yang dibahas. E. Objek penelitian data Adapun objek penelitian ini dilakukan di Kementerian Agama RI.
15
Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabet, 2009), h, 82. Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: PT, Bumi Aksara, 2008, Cet, Keempat), h, 73.
16
50
F. Teknik analisis data Setelah data yang diperoleh terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi, serta informasi dan keterangan yang ditemukan dalam penelitian ini akan menjadi data kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu teknik data dimana penulis terlebih dahulu memaparkan semua data yang diperoleh secara sistematis lalu diklasifikasi untuk dianalisis sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan ilmiah. Adapun teknik penyusunan skripsi ini, penulis mengacu pada buka
‘PEDOMAN
(SKRIPSI,TESIS,DAN
PENULISAN DESERTASI)’,
KARYA YANG
OLEH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2007.
ILMIAH
DITERBITKAN
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini disajikan hasil penelitian yang telah diperoleh selama pelaksanaan penelitian. A. Gambaran umum program bantuan biaya pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam upaya pemenuhan kompetensi dan kualifikasi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan seperti dipersyaratkan dalam Standar Nasional Pendidikan, telah memotivasi para pendidik dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan terbatasnya peluang memperoleh beasiswa yang dapat diakses di satu sisi, tuntutan kompetensi dan kualifikasi di sisi lain, telah mengkondisikan para pendidik dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan studi dengan pendanaan sendiri. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap konsentrasi studi, karena ada dua tuntutan sekaligus yaitu penyelesaian studi tepat waktu dan pemenuhan biaya untuk membiayai kelangsungan studi. Kondisi seperti ini pada gilirannya mengakibatkan terjadinya mahasiswa terlambat dalam penyelesaian studi, atau bahkan tidak mampu menyelesaikan studi. Atas dasar itulah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Islam memberikan bantuan biaya pendidikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan
51
52
Kementerian Agama RI yang menempuh studi S2 atau S3 pada program studi di perguruan tinggi. Bantuan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang sedang melanjutkan proses pembelajaran dan masih menduduki sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi tempat belajar. Tujuan Secara umum, program bantuan ini bertujuan untuk membantu meringankan beban peserta didik dan meningkatkan kapasitas tenaga pendidik pada Perguruan Tinggi Agama Islam. Secara khusus, program bantuan ini bertujuan untuk mendorong tenaga pendidik agar dapat 1. Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas tenaga pendidik di bidang akademik dan keilmuan 2. Memperkuat kapasitas kelembagaan PTAI 3. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi 4. Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan tinggi bagi tenaga pendidik. 5. Meningkatkan pemberdayaan mahasiswa. Target sasaran Sasaran program bantuan tahun anggaran 2014 meliputi: 1. Dosen yang sedang kuliah. 2. Dosen yang sedang menyelesaikan tesis atau disertasi.
53
3. Tenaga Kependidikan PTAI Skema pelaksanaan program beasiswa PTAI yang ada di Direktorat Pendidikan Tinggi Islam tahun 2014 dilaksanakan dengan menggunakan model Bantuan Biaya Pendidikan (BBP), yaitu pemberian bantuan beasiswa bagi dosen/tenaga kependidikan dalam binaan Ditjen Pendidikan Islam (dosen/tenaga kependidikan PTAI dan dosen matakuliah Pendidikan Agama Islam pada PTU) melalui pendaftaran baik secara personal maupun kolektif dari PTAI, kemudian dilakukan seleksi dan penetapan penerima bantuan. B. Faktor Kementerian Agama Memilih Bank Sumber dana dari bantuan biaya pendidikan ini adalah APBN sehingga Kementrian Agama dalam hal ini harus berpegang pada tata kelola keuangan Negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya
dan
sekaligus
alat
pemerintah
untuk
mengelola
perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan politik. Dalam konteks ini, DPR dengan hak legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimilikinya perlu lebih berperan dalam mengawal APBN sehingga APBN benar-benar dapat secara efektif menjadi instrumen untuk mensejahterakan rakyat dan mengelola perekonomian negara dengan baik.
54
Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh subjek yang memiliki/menguasai objek sebagaimana tersebut di atas, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban.
55
Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan
negara,
pengelolaan
keuangan
negara
perlu
diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UndangUndang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UndangUndang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara,
antara
lain
:
akuntabilitas
berorientasi
pada
hasil;
profesionalitas; proporsionalitas; keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab, maksudnya :
56
1. Secara tertib maksudnya tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti. 2. Secara taat maksudnya keuangan negara harus disusun dengan berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan. 3. Secara efektif maksudnya adalah keuangan negara harus menghasilkan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. 4. Secara efisien bermakna dalam pengelolaan keuangan negara diusahakan mencapai keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu. 5. Secara transparan bermakna masyarakat mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan. 6. Secara bertanggung jawab bermakna pejabat/ petugas yang terkait pengelolaan keuangan berkewajiban mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan negara tersebut. Dalam PP no 54 tahun 2010 dijelaskan tentang pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementrian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah,dan institusi yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Kementerian atau penyelenggara pemerintahan dalam hal ini dalam kementerian agama harus melakukan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi
57
ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut 1. Efisien 2. Efektif 3. Transparan 4. Terbuka 5. Bersaing 6. Adil atau tidak diskriminatif 7. Akuntabel Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: 1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan jasa. 2. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. 3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat. 4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis para pihak.
58
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa. 6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang dan jasa. 7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara. 8. Tidak menerima, menawarkan, dan menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi,rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Dengan berdasarkan undang-undang no 17 tahun 2003 dan PP no 54 tahun 2010 dalam hal ini kementerian agama dalam menyalurkan bantuan biaya pendidikan perlu bekerjasama sama dengan bank yang mendukung agar program tersebut berjalan dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan tanpa ada kendala dalam menyalurkan dana tersebut. Bank punya peran sangat baik dalam mengelola anggaran yang membutuhkan akuntabilitas seperti dalam mengelola dana APBN. Harapannya, kerja sama ini mampu menguatkan tata kelola yang lebih baik bagi Kementrian Agama, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan, baik dari APBN maupun non APBN yang
59
dikelola institusi Kementrian Agama juga agar mampu lebih cepat dan efisien.
Dan
juga
dengan
terbitnya
surat
edaran
Nomor
SJ/B.VI/KS.01.1/3707/2013 yang ditujukan kepada : 1. Inspektur Jenderal 2. Para Direktur Jenderal 3. Kepala Badan Litbang dan Diklat 4. Para Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi 5. Para Rektor IAIN/UIN/IHDN 6. Para Ketua STAIN/STAKN/STAKPN/STAHN/STABN 7. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementrian Agama Islam tentang pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya melalui penunjukan langsung di lingkungan Kementerian Agama. Berdasarkan hal itulah Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam sebagai pelaksana dalam menyalurkan bantuan biaya pendidikan ini. Direktur Jenderal berhak memilih penyedia barang dan jasa secara langsung. Oleh karena itu lebih memilih bank milik pemerintah dalam menyalurkan bantuan biaya pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini bank milik pemerintah yang menjadi faktor penentu kementrian agama memilih bank dalam menyalurkan bantuan biaya pendidikan, hal ini juga bertujuan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti jatuhnya ( bangkrut ) bank penyalur dan juga
60
untuk memperkuat likuiditas bank milik pemerintah.
Adapun
mekanisme pemilihan bank dilakukan dengan cara penunjukan langsung kepada bank pemerintah sebagai penyalur bantuan dana pendidikan.17
17
Hasil wawancara
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Hasil data yang didapat faktor penentu Kementerian Agama memilih bank dalam menyalurkan bantuan biaya pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan bank yang dipilih menjadi mitra dalam penyaluran bantuan biaya pendidikan adalah bank yang dimiliki oleh pemerintah dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara. 2. Adapun mekanisme pemilihan bank dalam menyalurkan bantuan biaya pendidikan tersebut dengan pemilihan langsung dengan tujuan lebih efektif dan efisien, dan akuntabel. B. Saran Berdasarkan hasil analisis pembahasan dan beberapa kesimpulan pada penelitian ini, maka saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu: 1. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan Kementerian Agama agar bisa merubah proses mekanisme pemilihan bank penyalur bantuan biaya pendidikan mungkin dengan cara pelelangan umum.
62
2. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan Kementerian Agama memilih bank penyalur bantuan biaya pendidikan tidak hanya terbatas hanya bank pemerintah saja. 3. Skripsi
masih
banyak
kekurangan
diantaranya
teori
pendukung,
diharapkan peneliti selanjutnya untuk lebih banyak teori pendukungnya.
DAFTAR PUSTAKA Agustina, Ninik “faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih jasa bank syariah pada bank Muamalat Jakarta. (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2005) . Arikunto Suharsimi, “Prosedur Penilitian Suatu Pendekatan Praktik”, Jakarta: PT, Rineka Cipta,2006. A Nasir Sahilun, Peranan Pendidikan Agama Terhadap Pemecahan Problema Remaja Jakarta: Kalam Mulia, 2002, cet kedua Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, “Metodologi Penelitian Sosial” Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008. J. Moleong Lexy, “Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi” Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2009. Kasmir, S.E., MM., “Manajemen Perbankan”, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010. Muzdalifah , “Preferensi Masyarakat Dalam Memilih Bank Konvensional dan Bank Syariah (Studi kasus pada masyarakat Tegal Parang)”. (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2007) . Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi Agama Islam. Pohan Rusdin, “Metodelogi Penelitian Pendidikan”, Yogyakarta: Lanarka, 2007. Prof. Dr. Rodoni Ahmad, “Investasi Syariah”, Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Jakarta. Simamora, Bilson. “Panduan Riset Perilaku Konsumen”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
Sudarto, “Metodologi Penelitian Kualitatif”,Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002. Sugiono, “Memahami Penelitian Kualitatif”, Bandung: Alfabet, 2009. Sumarsono Sonny, “Metode Riset Sumber Daya Manusia”, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004. Sinungan Muchdarsyah, Drs., “Uang dan Bank”, Jakarta : Bina Aksara, 1987 Undang-undang No 17 Tahun 2003 PP no 54 Tahun 2010 http://belajarpsikologi.com/pentingnya-pendidikan-bagi-kehidupan/ http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_ http://www.kemenag.go.id/
PENGANTAR Kuesioner ini ditujukan untuk memperoleh data dan informasi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dalam bentuk skripsi dengan judul “Faktor Penentu Kementerian Agama Memilih Bank Dalam Menyalurkan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi Agama Islam” Peneliti berharap kepada responden yang terpilih sebagai responden dalam penelitian ini dapat bekerja sama dalam memberikan informasi serta jawaban atas pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner ini secara benar, jujur, dan objektif. Atas bantuan dan kerjasamanya, peneliti mengucapkan terima kasih.
Jakarta,
2014 Peneliti
Syam Hadi Pratama
1. Apa yang dimaksud dengan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi Agama Islam? 2. Apa tujuan dari bantuan biaya pendidikan ini? 3. Apa target sasaran bantuan biaya pendidikan ini? 4. Bagaimana mekanisme pemilihan bank oleh Kementerian Agama dalam menyalurkan batuan biaya pendidikan ini? 5. Dan apa faktor yang menentukan Kementerian Agama memilih bank dalam menyalurkan bantuan biaya pendidikan ini?
Jawaban 1. Bantuan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang sedang melanjutkan proses pembelajaran dan masih menduduki sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi tempat belajar. 2. program bantuan ini bertujuan untuk membantu meringankan beban peserta didik dan meningkatkan kapasitas tenaga pendidik pada Perguruan Tinggi Agama Islam.
3. Sasaran program bantuan meliputi : a. Dosen yang sedang kuliah b. Dosen yang sedang menyelesaikan tesis atau disertasi. c. Tenaga kependidikan PTAI 4. Mekanisme pemilihan bank dalam menyalurkan bantuan biaya pendidikan ini dilakukan dengan cara pemilihan langsung sesuai dengan PP 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. 5. Faktor penentu kementerian agama memilih bank yaitu kementerian agama memilih bank milik pemerintah sebagai penyalur bantuan biaya pendidikan karena lebih aman dan untuk menghindari kebangkrutan pada bank penyalur juga untuk memperkuat likuiditas bank milik pemerintah.
KEMENTERIAN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 (O2l) 3812344, 3871642, 3811654 Pes.33 1 Fax: 34833981 Telpon: JAKARTA. Website : www. diktis.kemenag. go. id
, Bersama
SURAT KETERANGAN Nomor : DT.LIV/HM.001109512014
ini Direktorat pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam
Kemenag R[, menerangkan: Nama
Syam Hadi Pratama
NIM
t07046t02965 Jl. Kencana II, No. 90 Rt/Rw. Syariah dan Hukum
Alamat Fakultas Prodi
07lll
Cilandak Barat
- Jakarta Selatan 12430
Perbankan Syariah
Telah mengikuti wawancara untuk memenuhi bahan penulisan skripsi.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya
Jakarta, 1 3 Oktober 201 4
Plt-Kasubbag TU Diktis
NIP. 1 9750 4212000032002
I(EMENT'ERIAN AGAMA
UNI\/ERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF' HIDAYATULLAII JAKARTA FAKULTAS SYARIAH DAN IIUKUM
Jln. lr. H. Juanda No.
Nomor Lampiran Hal
Telp. (62-2 1 ) 7 47 1 1 537, 7 40 I 925 F ax. (62-21 ) 7 49 1 821 Website : www.uinjkt.ac.id E-mail :
[email protected]
95 Ciputat Jakarta 15412, lndonesia
Un.07/F4lKM.00.02/&4/201,4
Jakarta,0S September 201'4
Permohonan Data / Wawancara Kepada Yth, Direktur Pendidikan Tinggi Direktorat Pendidikan Islam
di Tempat As s alamu' al aikum Wr,lNb
.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menerangkan bahwa : Nama
Nomor Pokok Tempat/Tanggal Lahir Semester
Syam Hadi Pratama 107046102965 ]akarta,01 Mei 1987 XV (Lima Belas) Muamalat / Perbankan Syariah
]urusan/Konsentrasi Alamat
Jl. Kencana 2 No. 90 Rt. 007/01L Ci1andak
TeIp
085715681599
BaratJakarta Selatan
adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta yang sedang menyusun skripsi dengan judul:
" Faktor Penentu Kementerian Agama Memilih Bank (Konvensional/Syariah Dalam Menyalurkan Bantuan Biaya Pendidikan)"
Untuk melengkapi bahan penulisan skripsi, dimohon kiranya Bapak/Ibu dapat menerima yarrg bersangkutan untuk wawancara serta memperoleh data guna penulisan skripsi dimaksud. Atas kerjasarna dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalam,
Akademik
Tembusan 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta 2.Ka/Sekprodi Muamalat / Perbankart Syariah.
