SKRIPSI ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR)

SKRIPSI ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR)

KHATMI TAMTAMI NISA

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2015

SKRIPSI ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

KHATMI TAMTAMI NISA A31111108

kepada

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2015 ii

SKRIPSI ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

KHATMI TAMTAMI NISA A31111108

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 25 Mei 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Hj. Andi Kusumawati SE.,M.Si,Ak.,CA Drs. Muh. Achyar Ibrahim M.Si.,Ak.,CA NIP 19660405 199203 2 003 NIP 19601225 199203 1 007

Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Mediaty, SE., M.Si., Ak., CA NIP 19650925 199002 2 001

iii

SKRIPSI ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

KHATMI TAMTAMI NISA A31111108

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi pada tanggal 30 Juli 2015 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan Menyetujui, Panitia Penguji No. Nama Penguji

Jabatan

Tanda Tangan

1.

Dr. Hj. Andi Kusumawati SE., M.Si., Ak., CA

Ketua

1. …………….

2.

Drs. Muh. Achyar Ibrahim M.Si., Ak., CA

Sekertaris

2. …………….

3.

Dr. Ratna Ayu Damayanti SE., M.soc., Sc., Ak., CA Anggota

3. …………….

4.

Drs. Syahrir, M.Si, Ak., CA

Anggota

4. …………….

5.

Drs. H. Abdul Rahman, MM., Ak., CA

Anggota

5. …………….

Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Mediaty, SE., M.Si., Ak., CA NIP 19650925 199002 2 001 iv

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama

: KHATMI TAMTAMI NISA

NIM

: A31111108

jurusan/program studi

: Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Analisis Kontribusi Pendapatan Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar) adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70.

Makassar,

Mei 2015

Yang membuat pernyataan,

Khatmi Tamtami Nisa

v

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, kepada yang terhormat: 1. Bapak tercinta Ir. Abdul Kadir DP MM Pub dan Ibu tersayang Adriani Hamid yang telah memberikan dukungan, do’a dan motivasi yang luar biasa kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini, dan seluruh keluarga besar peneliti dimanapun berada terima kasih atas doanya. 2. Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati SE., M.Si., Ak, CA dan Bapak Drs. M. Achyar Ibrahim M.Si., Ak., CA selaku pembimbing satu dan pembimbing dua atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, diskusidiskusi yang dilakukan dengan peneliti dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti 3. Bapak Dr. Alimuddin, SE., Ak., MM selaku penasehat akademik peneliti. 4. Ibu Dr. Hj. Mediaty, SE., M.Si., Ak. CA selaku ketua Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin Makassar. 5. Staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu peneliti dalam hal administrasi selama kuliah dan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menerima beasiswa. 6. Pimpinan dan seluruh Staf DISPENDA Kota Makassar yang telah menerima peneliti untuk mengadakan penelitian dan memberikan data yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini. vi

7. Sahabat-sahabatku yang paling pengertian dan selalu memberikan semangat yang tiada hentinya Nurul Afriani Rusdy, Aninda Sofyan, A.Husnayanti, Fauziah Ahmad, Nur Rahmah, Hilda Adani, Rezki Amaliah, Love you guys. 8. Teman terdekat selama di Akuntansi Vika Velika Hakim, Fitriah Karmita, Febi Tria Angriani, A. Muh Fadhil Wiguna. S.E soon guys, as soon as possible. 9. Teman belajar komprehensif yang pantang menyerah Qisthi Alifitriah S.E, A. Tenri Ellyanti, A. Sultan Mattonrokang, Acil Arahman Laode, dan kak Kemas. 10. Sahabat sis Utami Umar, Tri Suciani, Arini, Wachida, Asti Handayani. Thankyou siss. 11. Teman KKN Maroanging Oktaviani, Dian Fajar, Mita Afnas S.E, A. Hidayat, Aidil Awal S.Si, Kak Bebs dan Kak Kasbi. 12. Kepada teman-teman Akuntansi 2011 ILLINOIS terima kasih banyak atas segala bantuannya kepada peneliti dari mulai masuk akuntansi hingga sekarang. Semoga segala usaha yang kita lakukan di ridhoi yang maha kuasa. Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar,

Peneliti

vii

Mei 2015

ABSTRAK

Analisis Kontribusi Pendapatan Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar) Contribution Analysis of Parking Revenue to The Local Revenue of Makassar (Study in Makassar Local Revenue Office) Khatmi Tamtami Nisa Andi Kusumawati Achyar Ibrahim Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi dan potensi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah kota Makassar. Sumber data penelitian ini diperoleh dari data wawancara dan observasi (primer) dan data target dan realisasi pajak parkir kota Makassar (sekunder). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis data deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah masih tergolong kecil. Pemungutan pajak parkir di kota makassar masih di bawah dari potensi yang ada. Persentase tingkat efektifitas pajak parkir dari tahun ke tahun semakin meningkat tetapi terjadi penurunan pada tahun 2014. Sistem pemungutan pajak parkir oleh DISPENDA kota makassar menggunakan sistem self asessment

Kata Kunci:

kontribusi, potensi, pajak parkir, pajak daerah, pendapatan asli daerah.

This research aims to determine the contribution and potential of parking tax to the local revenue of Makassar. Data Sources of this research was obtained from interview and observation (primary data) targets and realization parking tax in Makassar (secondary data).This study used a quantitative approach and the method of data analysis that used is descriptive. Research finding show that parking tax local tax and local revenue is small. The parking tax collection in Makassar still below the exist potential. The percentage of the effectiveness's level of parking tax from year to year has increased but decreased in 2014. parking tax collection system by DISPENDA of Makassar using self assessment system. Keywords: contribution, potencial, parking tax, regional tax, regional source revenue.

viii

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN SAMPUL …………………………………………………………… . i HALAMAN JUDUL ……………………………………………………………… . ii HALAMAN PERSETUJUAN ….……………………………………………….. iii HALAMAN PENGESAHAN ……………………………………………………. iv HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ……………………………………… v PRAKATA ……………………………………………………………………….. vi ABSTRAK ……………………………………………………………………….. viii DAFTAR ISI ……………………………………………………………………… ix DAFTAR TABEL ………………………………………………………………... xi DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………………... xii DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………………………… xiii BAB I PENDAHULUAN 1.1Latar BeLakang ……………………………………………………. 1.2 Rumusan Masalah …………………………………………………. 1.3 Tujuan Penelitian …………………………………………………... 1.4 Kegunaan Penelitian …………………………………………………. 1.5 Sistematika Penulisan …………………………………………….. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori …………………………………………………….. 2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) ……………… 2.1.2 Dasar – Dasar Perpajakan …………………………………. 2.1.2.1 Pengertian Pajak …………………………………… 2.1.2.2 Fungsi Pajak ………………………………………… 2.1.2.3 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak ……... 2.1.2.4 Jenis Pajak ………………………………………….. 2.1.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak …………………….. 2.1.3 Pajak Daerah ………………………………………………… 2.1.3.1 Objek Pajak Daerah dan Tarif Pajak Daerah ……. 2.1.3.2 Cara Perhitungan Pajak Daerah ………………….. 2.1.3.3 Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Daerah ……. 2.1.3.4 Peraturan Daerah Tentang Pajak …………………. 2.1.3.5 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan ………….. 2.1.3.6 Keberatan Dan Banding ……………………………. 2.1.3.7 Daluwarsa Pajak Daerah …………………………… 2.1.4 Pajak Parkir …………………………………………………… 2.1.4.1 Pengertian Pajak Parkir …………………………….. 2.1.4.2 Dasar Hukum Pajak Parkir …………………………. 2.1.4.3 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Parkir ………………………………………….. 2.1.4.4 Praktek Peningkatan Pajak Parkir ………………… 2.1.5 Kontribusi …………………………………………………….. 2.1.6 Potensi ………………………………………………………… ix

1 4 4 4 5

7 7 8 8 9 11 12 13 16 17 18 18 19 20 21 22 23 23 24 25 25 27 27

2.1.7 Efektifitas ……………………………………………………… 2.2 Penelitian Terdahulu ……………………………………………….. 2.3 Kerangka Pemikiran ………………………………………………..

28 28 31

BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Rancangan Penelitian …………………………………………….. 3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian …………………………………… 3.3 Populasi Penelitian ………………………………………………... 3.4 Jenis Dan Sumber Data ………………………………………….. 3.5 Teknik Pengumpulan Data ……………………………………….. 3.6 Analisis Data ……………………………………………………….. 3.6.1 Analisis Perhitungan Kontribusi Pajak Parkir …………….. 3.6.2 Analisis Perhitungan Potensi ………………………………. 3.6.2 Analisis Efektifitas Pajak Parkir …………………………….

32 32 32 33 33 34 35 35 36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian …………………………. 37 4.1.1 Sejarah singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 37 4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar .. 38 4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Makassar ….. 39 4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi DISPENDA Kota Makassar …….. 40 4.1.3 Uraian Tugas Jabatan Struktural DISPENDA Kota Makassar 41 4.2 Pembahasan Dan Hasil ……………………………………………… 47 4.2.1 Sistem Pemungutan Pajak Parkir Di Kota Makassar ………. 47 4.2.2 Kontribusi Pajak Parkir ………………………………………… 49 4.2.3 Analisis Potensi Pajak Parkir …………………………………. 51 4.2.3.1 Analisis Potensi Wajib Pajak Parkir Langganan…….. 52 4.2.3.2 Analisis Potensi Pajak Parkir Timer …………………. 54 4.2.4 Analisis Efektifitas Pajak Parkir ……………………………..... 73 4.2.4.1 Analisis Efektifitas Perbandingan Potensi Parkir ….. 74 4.2.4.2 Analisis Efektifitas Beradasarkan Realisasi target … 76 4.2.5 Kendala-kendala Pemungutan Pajak Parkir ………………… 79 4.2.6 Upaya Peningkatan Kontribusi Pajak Parkir ………………… 80 BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan ……………………………………………………………. 81 5.2 Saran ………………………………………………………………….. 82 DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………………. 83 LAMPIRAN ………………………………………………………………………… 85

x

DAFTAR TABEL

Tabel Tabel 1.1 Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 3.1 Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 4.3 Tabel 4.4 Tabel 4.5 Tabel 4.6 Tabel 4.7 Tabel 4.8 Tabel 4.9 Tabel 4.10 Tabel 4.11 Tabel 4.12 Tabel 4.13 Tabel 4.14 Tabel 4.15 Tabel 4.16 Tabel 4.17 Tabel 4.18 Tabel 4.19 Tabel 4.20 Tabel 4.21 Tabel 4.22 Tabel 4.23 Tabel 4.24 Tabel 4.25 Tabel 4.26 Tabel 4.27 Tabel 4.28 Tabel 4.29 Tabel 4.30 Tabel 4.31 Tabel 4.32 Tabel 4.33 Tabel 4.34

Halaman Anggaran & Realisasi PAD Kota Makassar Th.2013 ………... 3 Objek Dan Tarif Pajak Daerah …………………………………. 17 Penelitian Terdahulu ……………………………………………. 29 Analisis Perhitungan Potensi ……………………………………. 35 Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2010-2014 49 Potensi Realisasi Pajak Parkir Tiap Tahunnya ………………… 51 Daftar Wajib Pajak Parkir Kota Makassar ……………………… 52 Data Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar ........................… 54 Analisis Potensi Pajak Parkir M’TOS secara Timer …………… 55 Analisis Potensi Pajak Parkir Makassar Theater secara Timer 56 Analisis Potensi Pajak Parkir Hotel Swiss Beill-In secara Timer 56 Analisis Potensi Pajak Parkir GTC secara Timer ………………. 57 Analisis Potensi Pajak Parkir PT GMTDC secara Timer ………. 58 Analisis Potensi Pajak Parkir Hotel Clarion secara Timer …….. 58 Analisis Potensi Pajak Parkir Mall Panakkukang secara Timer.. 59 Analisis Potensi Pajak Parkir Menara Bosowa secara Timer …. 60 Analisis Potensi Pajak Parkir RS Grestelina secara Timer ……. 61 Analisis Potensi Pajak Parkir Panakukang Square secara Timer 61 Analisis Potensi Pajak Parkir RS Awal Bross secara Timer …… 62 Analisis Potensi Pajak Parkir RS Wahidin secara Timer ………. 63 Analisis Potensi Pajak Parkir Ruko Ramayana Pett secara Timer63 Analisis Potensi Pajak Parkir MTC secara Timer ……………….. 64 Analisis Potensi Pajak Parkir PT Centre Park secara Timer…… 65 Analisis Potensi Pajak Parkir MRI secara Timer ………………… 65 Analisis Potensi Pajak Parkir PT Kalla Inti Karsa secara Timer ... 66 Analisis Potensi Pajak Parkir PT Pancha Artha secara Timer ….. 67 Analisis Potensi Pajak Parkir Mega Tower Mks secara Timer …. 67 Analisis Potensi Pajak Parkir Komp. Ramayana secara Timer … 68 Analisis Potensi Pajak Parkir Pasar Segar Mks secara Timer …. 69 Analisis Potensi Pajak Parkir RS Ibnu Sina secara Timer ……… 69 Analisis Potensi Pajak Parkir Ruko Bintang secara Timer ……... 70 Analisis Potensi Pajak Parkir PT Tri Tunggal secara Timer …… 71 Analisis Potensi Pajak Parkir RS Siloam secara Timer ………… 71 Analisis Potensi Pajak Parkir Secure Parking secara Timer …... 72 Analisis Potensi Pajak Parkir Wisma Kalla secara Timer ……… 73 Perbandingan Efektifitas Potensi Pajak Parkir Timer …………… 74 Tingkat Efektifitas Realisasi Pajak Parkir Kota Makassar …….. 76 Analisis Tingkat Efektifitas Berdasarkan Kecendrungan ……… 78

xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

2.1

Kerangka Pemikiran .........................................................….

31

4.1

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Makassar ...….

39

4.2

Kontribusi Pajak Parkir Kota Makassar ............................….

50

4.3

Efektifitas Potensi Pajak Parkir ........................................….

75

4.4

Realisasi dan Target Pajak Parkir ....................................….

76

xii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Halaman

1

Biodata …………………………………………………………………..

85

2

Daftar wajib pajak parkir ………………………………………………

86

3

Target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah……………..

94

4

Target dan realisasi pajak parkir ……………………………………..

96

5

Wajib Pajak Parkir Timer ……………………………………………...

97

6

Data Kendaraan Bermotor ……………………………………………..

99

xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Era reformasi mendorong terbentuknya otonomi daerah di Indonesia sejak Januari 2001. Gema otonomi daerah semakin gencar baik berupa retorika elit politik maupun para pelaksana daerah yang tidak sabar untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua maka penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

dilakukan

dengan

memberikan

kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. Selama ini Pungutan Daerah baik berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.Kedua Undang-Undang tersebut kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang pajak dan retribusi daerah. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan secara utuh pada daerah kabupaten dan kota, yang diselenggarakan atas dasar otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian daerah kabupaten dan kota memiliki kewenangan yang utuh kecuali di bidang pertahanan, keamanan, peradilan, politik luar negeri, moneter dan agama. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diikuti dengan Undang-undang No 1

2 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam pengelolaan keuangan daerah. Sumber penerimaan daerah salah satunya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber penerimaan resmi daerah yang terus diupayakan untuk ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian beban

biaya

yang

diperlukan

untuk

penyelenggaraan

dan

kegiatan

pembangunan yang semakin meningkat sehingga kemandirian dan otonomi daerah yang semakin nyata, dinamis dan bertanggung jawab dapat terwujudkan. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolahan Kekayaan yang dipisahkan, Pendapatan Daerah lain-lain yang sah. Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong meningkatnya sumber-sumber pendapatan daerah. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran. Pajak merupakan pungutan wajib yang harus dibayarkan sebagai bentuk kontribusi warga terhadap Negara yang memiliki sanksi tersendiri ketika seseorang atau warga negara tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat membayarnya sedangkan retribusi merupakan pungutan yang tidak wajib, tidak ada sanksi atas tindakan tidak membayar retribusi, hanya saja bagi pihak yang tidak membayar tidak akan mendapatkan jasa sebagaimana yang membayarnya. Ada 11 macam-macam Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam

3 dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, BPHTB, dan PBB Pedesaan dan perkotaan. Kota Makassar sebagai Ibu Kota Sulawesi-Selatan dan juga sebagai barometer di Wilayah Indonesia Timur memiliki potensi lahan parkir yang luas dan banyak seiring dengan berkembangnya kota Makassar menjadi kota dunia. Objek pajak parkir yang dikelola Dispenda antaralain, objek yang dipihak ketigakan seperti Mal, Rumah Sakit, Perkantoran, Hotel, Minimarket dan Objek Wisata. Target bertambah karena Objek Pajak dan titik parkir juga ikut bertambah. Kalau di lihat peningkatan jumlah titik parkir mulai 2011 hanya 166 titik, 2012 ada 169 titik, 2013 ada 185 dan 2014 ada 189dan 2015 sudah berjumlah 198 titik. Diharapkan objek pajak ini memiliki potensi yang besar dalam memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar pada tahun anggaran (TA) 2013 mencapai angka Rp 627,24 miliar atau melampaui target dari Rp 569,72 miliar yang jika dipersentasekan sekitar 110,10 persen.

Tabel 1.1 Perbedaan Anggaran & Realisasi PAD Kota Makassar Tahun 2013. No Jenis – Jenis PAD Target Realisasi % 1.

Pajak Daerah

Rp 460,56 M

Rp 518,70 M

112,62 %

2.

Retribusi Daerah

Rp 86,77 M

Rp 79,65 M

91,79 %

3.

Hasil Pengelolahan

Rp 6,97 M

Rp 6,35 M

91,10 %

Rp 15,41 M

Rp 22,53 M

146,19 %

Kekayaan yang Dipisahkan 4.

Lain-lain

pendapatan

asli daerah yang sah Sumber: Data Sekunder DISPENDA Kota Makassar

4 Kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah tahun 2013 yaitu sebesar 1,91% atau sekitar Rp 9.913.381.696. Kenaikan dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari sumber pajak dan retribusi yang potensial. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul “Analisis Kontribusi Pendapatan Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar”.

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan terlebih dahulu, maka penulis mengemukakan pokok permasalahan sebagai berikut : 1. Seberapa

besar

tingkat

kontribusi

pendapatan

parkir

terhadap

Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar ? 2. Seberapa besar tingkat potensi pendapatan parkir di kota Makassar ?

1.3 Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui besarnya kontribusi pendapatan parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar. 2. Untuk mengetahui tingkat potensi pendapatan parkir di kota Makassar. 1.4 Kegunaan Peneliatan Kegunaan dari penelitian ini adalah : 1. Kegunaan Teoritis Diharapkan

dapat

menambah

pengetahuan

tentang

bagaimana

mengoptimalisasikan kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah secara efektif dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

5 2. Kegunaan Praktis Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada aparat Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar untuk meningkatkan pemungutan serta pengelolahan pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. 1.5 Sistematika Penulisan BAB 1 PENDAHULUAN Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA Berisikan kajian pustaka yang berkaitan dengan pengertian pendapatan asli daerah, pajak secara umum, pajak daerah, pajak parkir, kontribusi, efektifitas dan juga mengenai penelitian terdahulu dan kerangka pikir. BAB 3 METODE PENELITIAN Berisikan mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variable penelitian serta analisis data. BAB 4 PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN Berisikan mengenai gambaran umum instansi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, dan bagaimana data ini diolah untuk mendapatkan kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kota Makassar,potensi pajak parkir, sistem pemungutan pajak parkir, efektifitas pemungutan pajak parkir.Kendala-kendala dalam pemungutan pajak parkir, dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemungutan pajak parkir.

6 BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN Berisikan kesimpulan yang diperoleh dari proses merangkum hasil penelitian, saran yang memperlihatkan hubungan antara permasalahan yang ditulis dengan hasil atau simpulan itu sendiri. Baik secara praktis, teoritis dan metodologi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori 2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undanh-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 angka 18 bahwa “pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah adalah “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.

Sedangkan menurut Rahman (2005:38) Pendapatan asli daerah “Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.”

Dari beberapa pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah Pendapatan yang bersumber dari potensi yang ada didaerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan pendapatan daerah lain-lain yang sah. Adapun sumber-sumber pendapatan asli menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 yaitu : Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :

7

8 1. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. 2. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan

daerah

sebagai

pembayaran

pemakaian

atau

karena

memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan 3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah. 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan–pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas.

2.1.2 Dasar-Dasar Perpajakan 2.1.2.1 Pengertian Pajak Beberapa definisi pajak yang dikemukakan para ahli dalam Resmi (2003:1) Definisi Pajak yang dikemukakan oleh Soemitro adalah : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan, sehingga berbunyi : Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

9 Definisi Pajak yang dikemukakan oleh Djajadinigrat : Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal-balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Definisi Pajak yang dikemukakan oleh Feldmann : Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum .

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan : 1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah. 4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih

terdapat surplus, dipergunakan

untuk

membiayai public investment.

2.1.2.2 Fungsi Pajak Terdapat dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2013:1), yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan Negara) dan fungsi regulerend (mengatur). 1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi

10 pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi Dan Bangunan, dan lain-lain. 2. Fungsi Regulerend (Mengatur) Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah : a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan. c. Tarif pajak ekspor adalah 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga akhirnya dapat memperbesar divisa negara. d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu. e. Pembebasan Pajak Penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi yang di peroleh sehubungan dengan transaksi dengan anggota, di maksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia. f.

Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

11 2.1.2.3 Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak Beberapa teori yang mendukung hak Negara untuk memungut pajak dari rakyatnya dalam Mardiasmo (2013:3) adalah : 1. Teori Asuransi Adalah termasuk dalam tugas Negara untuk melindungi rakyat dan segala kepentingannya: keselamatan dan keamanan jiwanya, dan juga harta bendanya. 2. Teori Kepentingan Teori ini dalam ajarannya yang semula hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. 3. Teori Gaya Pikul Teori ini mengandung kesimpulan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. 4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti Berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya, yang tidak mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan warganya, maka teori ini mendasarkan

pada

paham

Organische

Staatsleer.

Paham

ini

mengajarkan bahwa karena sifat suatu Negara maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. 5. Teori Asas Gaya Beli Teori ini tidak mempersoalkan asal mula Negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya, dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

12 2.1.2.4 Jenis Pajak Menurut Mardiasmo (2013:5) Terdapat berbagai macam jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutnya. 1. Menurut Golongannya Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. a. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan. b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebnkan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai. 2. Menurut Sifatnya Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif. a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan. b. Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa

13 memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan. 3. Menurut Lembaga Pemungutnya Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompkkkan menjadi dua yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah. a. Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan. b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I muapun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. 

Contoh Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi): Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah, Pajak Izin Penangkapan Ikan di Wilayahnya.



Contoh Pajak Daerah Tingakt II (Kabupaten/Kotamada): pajak pembangunan I, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Atas Reklame, dan lain-lain.

2.1.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2013:6), tata cara pemungutan pajak terdiri dari stelsel pajak, asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak

14 1. Stelsel Pajak Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu stelsel nyata, stelsel anggapan dan stelsel campuran a. Stelsel Nyata (riil). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk pajak penghasilan maka objeknya adalah penghasilan). b. Stelsel Anggapan (fiktif). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. c. Stelsel Campuran. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. 2. Asas Pemungutan Pajak Terdapat tiga asas pemungutan pajak yaitu: asas domisili (asas tempat tinggal), asas sumber, dan asas kebangsaan. a. Asas Domisil (asas tempat tinggal) Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun penghasilan yang berasal dari luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayahnya Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia. b. Asas Sumber Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat

15 tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi. c. Asas Kebangsaan Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. 3. Sistem Pemungutan Pajak Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu: official assessment system, self assessment system, dan with holding system. a. Official Assesment system Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur

perpajakan.

Dengan

demikian

berhasil

atau

tidaknya

pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan). b. Self assessment system Suatu sistem pemungutan pajka yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada di tangan Wajib Pajak. Wajib

16 Pajak dianggap mampu mengitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk : 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang; 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang; 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang; 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak). c. With holding system Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan undang-undang perpajakaan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan, dan mempertanggungjawabkan melalui saran perpajakan yang tersedia. Berhasil

atau

tidaknya

pelaksanaan

pemungutan

pajak

banyak

tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. 2.1.3

Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2008:7)Pajak Daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang

17 seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

2.1.3.1 Objek Pajak Daerah dan Tarif Pajak Daerah Tabel 2.1 Objek dan Tarif Pajak Daerah No Pajak Tingkat I

Tarif

1

Pajak Kendaraan Bermotor

10 %

2

Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor

20 %

3

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

10 %

4

Pajak Air Pemukaan

10 %

5

Pajak Rokok

10 % Pajak Tingkat II

1

Pajak Hotel

10 %

2

Pajak Restoran

10 %

3

Pajak Hiburan

75 %

4

Pajak Reklame

25 %

5

Pajak Penerangan Jalan

10 %

6

Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

25 %

7

Pajak Parkir

30 %

8

Pajak Air Tanah

20 %

9

Pajak Sarng Burung Walet

10 %

10

BPHTB

5%

11

PBB Pedesaan dan Pekotaan

0,3 %

Sumber : Undang-Undang No 28 Tahun 2009

Tarif untuk pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak motor ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah. Sedangkan untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,

18 Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet , BPHTB, PBB Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 2.1.3.2 Cara Perhitungan Pajak Daerah Menurut Siahaan (2008:65) perhitungan pajak daerah dilakukan dengan rumus sebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak X Tarif Pajak Daerah

2.1.3.3 Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Daerah Menurut Siahaan (2008:107)pembagian hasil penerimaan pajak provinsi, undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 2A ayat 1 mengatur bahwa hasil penerimaan pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi daerah kabupatena/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut. a. Hasil penerimaan PKB & KAA diserahkan kepada daerah kabupaten/kota paling sedikit 30 %. b. Hasil penerimaan BBNKB&KAA diserahkan kepada daerah kabupaten/kota paling sedikit 30 %. c. Hasil penerimaan PBBKB diserahkan kepada daerah kabupaten/kota paling sedikit 70%. d. Hasil penerimaan PPPABATP diserahkan kepada daerah kabupaten/kota paling sedikit 70%. Objek pajak kabupaten/kota dalam satu provinsi bersifat lintas daerah kabupaten/kota, gubernur berwenang untuk merealokasikan hasil penerimaan pajak tersebut kepada daerah kabupaten/kota yang terkait. Objek pajak yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota adalah objek pajak yang memberikan manfaat bagi beberapa daerahkabupaten/kota, tetapi objek pajak tersebut hanya dipungut pada satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.

19 Pembagian hasil penerimaan pajak kabupaten, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 2A ayat 3 mengatur bahwa hasil penerimaan pajak kabupaten, baik yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 maupun yang ditetapkan sendiri dengan peraturan daerah , diperuntukkan paling sedikit sepuluh persen

bagi desa di wilayah daerah kabupaten yang

bersangkutan. Bagian desa yang berasal dari pajak kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten dengan memerhatikan aspek dan potensi antardesa. 2.1.3.4 Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Menurut Siahaan (2008:65): 1. Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah 2. Peraturan Daerah tentang pajak tidak dapat berlaku surut. 3. Peraturan Daerah tentang pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai : a. Nama, objek dan subjek pajak; b. Dasar pengenaan, tariff dan cara perhitungan pajak; c. Wilayah pemungutan; d. Masa pajak; e. Penetapan; f.

Tata cara pembayaran dan penagihan;

g. Daluwarsa; h. Sanksi Administrasi; dan i.

Tanggal mulai berlakunya.

4. Peraturan Daerah tentang pajak dapat mengatur ketentuan mengenai :

20 a. Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan 5. Peraturan Daerah tentang objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan 6. Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Peraturan daerah disampaikan kepada pemerintah paling lama 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan. Apabila Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah tersebut. Pembatalan dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak dierimanya Peraturan Daerah dimaksud. 2.1.3.5 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Menurut Siahaan 2008, tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak. Surat ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dan tata cara pembayaran,

21 penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Kepala Daerah. Pajak yang terutang berdasarkan Surat ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.

2.1.3.6 Keberatan dan Banding Resmi (2003:48) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu : 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah; 2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar; 3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan; 4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar; 5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil; atau 6. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku. Dalam mengajukan keberatan wajib pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Kebaratan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas; 2. Dalam wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.

22 Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan, atau pemunguan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Dan pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang. Apabila jangka waktu telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Gugatan

diajukan

secara

tertulis

dalam

bahasa

indonesia

kepada

pengadilan pajak. Terhadap satu pelaksanaan penagihan diajukan satu surat gugatan. Gugatan wajib pajak atau penanggung pajak diajukan dalam jangka waktu empat belas hari sejak surat paksa. Apabila dalam jangka waktu dimaksud penanggung pajak tidak mengajukan gugatan, hak penanggung pajak untuk menggugat dinyatakan gugur. Jika gugatan penanggung pajak dikabulkan, penanggung pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada pejabat berwenang. 2.1.3.7 Daluwarsa Pajak Daerah Menurut siahaan (2008:113) Batas daluwarsa dari pajak daerah adalah 5 (lima) tahun, kecuali Wajib Pajak Daerah melakukan tindak pidana pajak daerah. Jangka waktu 5 (lima) tahun ditangguhkan jika : 1. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa.

23 2. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. 2.1.4 Pajak Parkir 2.1.4.1 Pengertian Pajak Parkir Menurut siahaan (2008:407) Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan

tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pajak ini merupakan pajak yang diperuntukkan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Pajak ini dapat di earmark khusus untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan good governance dan clean government, penerimaan beberapa jenis pajak daerah wajib dialokasikan (diearmark) untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat. Pengertian parkir dan pajak parkir berdasarkan undang-undang no. 28 tahun 2009 Bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 ayat (31):Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Berdasarkan Peraturan daerah Kota Makassar No.3 tahun 2010 tentang pajak parkir dijelaskan mengenai nama, objek, dan subjek pajak parkir. 1. Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir. 2. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha

24 maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 3. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaran bermotor. 4. Wajib

pajak

Parkir

adalah

orang

pribadi atau

Badan

yang

menyelenggarakan tempat Parkir. 2.1.4.2 Dasar Hukum Pajak Parkir Menurut siahaan (2008:409) Pemungutan pajak parkir di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Parkir pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana di bawah ini 1. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. 2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. 5. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak parkir yaitu peraturan daerah Kota Makassar No.3 Tahun 2010 tentang pajak daerah Bab IX Pajak Parkir. 6. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak parkir sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak parkir pada kabupaten/kota dimaksud.

25 2.1.4.3 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Parkir Menurut Siahaan (2008:411) 1. Dasar Pengenaan Dasar pengenaan berdasarkan peraturan daerah kota Makassar tahun 2010 pasal 46: a. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir; b. Dasar pengenaan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan peraturan walikota; c. Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. 2. Tarif Dasar tarif berdasarkan peraturan daerah Kota Makassar tahun 2010 pasal 47: “Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).” 3. Cara Perhitungan Pajak Parkir Cara perhitungan parkir berdasarkan peraturan daerah Kota Makassar tahun 2010 pasal 48: Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Pajak terutang = Tarif pajak X Dasar pengenaan pajak

2.1.4.4 Praktek Pemungutan Pajak Parkir Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 menetapkan bahwa Pajak Parkir yang terutang sebesar 30% dari dasar pengenaan pemakaian tempat parkir. Pajak Parkir dipungut di seluruh wilayah daerah

26 tempat parkir berlokasi. Pajak Parkir dapat dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Self Assessment System). Bagi Wajib Pajak yang jumlahnya ditetapkan oleh Walikota pembayarannya menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditetapkan oleh Walikota. Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain karcis, nota perhitungan. Bagi Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Pembayaran Pajak Parkir dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota, sesuai dengan masa Pajak, jangka waktu lamanya satu bulan takwim. Formulir-formulir isian yang digunakan untuk melaporkan, menghitung, membayar dan menyetorkan Pajak Daerah yang terutang antara lain. 1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang. 2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), merupakan surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. 3. Surat Ketetapan

Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), yang

menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah

kekurangan

pembayaran

pokok

pajak,

besarnya

sanksi

administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 4. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kas daerah.

27 Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak. Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tidak dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

2.1.5 Kontribusi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan; sedangkan Menurut Kamus Ekonomi (Guritno 1997:76)kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Dari pengertian kontribusi tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi adalah sumbangan yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap besarnya Belanja Pembangunan Daerah.

2.1.6 Potensi Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta (1997:92) mengemukakan bahwa “Potensi diartikan sebagai Kemampuan”. Target pajak parkir yang ditetapkan oleh DISPENDA Kota Makassar, merupakan potensi pajak parkir menurut hasil perhitungan DISPENDA yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan atau bulanan, Cara perhitungan target pajak parkir ditentukan berdasarkan besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak parkir yaitu 30% dengan jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir, dan semua itu berdasarkan klasifikasi tempat parkir, daya tampung dan frekuensi kendaraan bermotor. Target atau potensi pajak parkir diatur dalam Peraturan

28 Daerah Kota Makassar No 13 Tahun 2002 Tentang Pajak Parkir dan Peraturan Daerah Kota Makassar No 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Jika dikaitkan dengan potensi pajak parkir menurut hasil penelitian, potensi pajak parkir merupakan suatu potensi yang diukur dengan cara pengkalian data hasil observasi objek penelitian dengan tarif Pajak Parkir sehingga ditemukan estimasi jumlah pajak terutang yang ditanggung oleh Wajib Pajak tersebut. Dalam hal ini tarif pajak yang ditetapkan sebesar 30%. Potensi pajak parkir dapat berubah seiring dengan kemajuan usaha dari wajib pajak tersebut. Sebagai contoh peningkatan potensi pajak parkir itu dipengaruhi oleh penambahan lahan parkir. 2.1.7 Efektifitas Pengertian efektifitas menurut Nick Devas (1989) adalah perbandingan antara realisasi penerimaan dengan potensi penerimaan yaitu mengukur hubungan antara hasil penerimaan retribusi pasar terhadap potensi retribusi pasar. Dari pengertian efektifitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

2.2

Penelitian Terdahulu Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan peneliti, yang terdiri dari

beberapa tahun yang berbeda, yang akan dijabarkan dalam tabel berikut ini:

29 Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu Nama Judul Variabel Peneliti Penelitian Lasdwihati Pelaksanaan Pajak Systememu Parkir, Pemungutan Peningkatn PAD Pajak Parkir dalam rangka peningkatan PAD Kota Bekasi. Nurfitri

Studi Implementasi Kebijakan Pemungutan Parkir Sebagai Pajak Daerah Kota Malang

Kond Desentralisasi Fiskal, Pajak Parkir, Sistem Pemungutan Pajak Parkir, Prosedur Pemungutan Pajak Parkir.

Nariana

Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD Kota Palembang

Kontribusi, Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah

Muthoharoh

Peran pajak parkir dalam menunjang pendapatan asli daerah di kota malang

Peran pajak parkir, pendapatan asli daerah kota malang

Hasil Penelitian Pemungutan pajak parkir menggunakan system self assessment, yaitu wajib pajak parkir menghitung, membayar dan menyetorkan langsung ke DPPKAD. Kondisi Pajak Parkir Kota Malang jika dilihat dari sisi kontribusi dan efektifitasnya terhadap PAD masih dapat dikatakan kurang optimal, dikarenakan perubahan penerimaan pajak parkir tidak stabil dan banyaknya hambatan dalam proses pemungutannya. Berdasarkan hasil perhitungan regresi linear sederhana dari regresi partial menunjukkan bahwa kontribusi pajak parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan oleh pajak parkir dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah kota Palembang. Hasil penelitian dapat disampaikan bahwa peran pajak parkir dalam menunjang Pendapatan Asli Kota Malang dapat dilihat dari target yang selalu terpenuhi bahkan selalu melebihi, dan terget yang dari tahun – ketahun semakin meningkat.

30 Nama Peneliti Rahmat

Judul Penelitian Analisis Potensi Pajak Parkir Terhadap PAD Kota Makassar. Studi Kasus : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

Variabel

Hasil Penelitian

potensi, kontribusi, efektifitas, pajak parkir, pajak daerah, sistem pemungutan pajak parkir, pendapatan asli daerah.

Potensi pajak parkir di Kota Makassar belum optimal, dilihat dari perbandingan antara realisasi pembayaran pajak parkir masih dibawah dari potensi yang ada menurut hasil penelitian.

31

2.3 Kerangka Pemikiran

Kontribusi

Realisasi Penerimaan Pajak Parkir

Potensi Penerimaan Pajak Parkir

Selisih (GAP)

Efektifitas Pajak Parkir

Pajak Daerah

Pendapatan Asli Daerah Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian Rancangan penelitian yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah rancangan penelitian kuantitatif untuk mengetahui kontribusi pajak parkir dalam kaitannya dengan pendapatan asli daerah.Unit analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Jangka waktu penelitian ini ialah satu bulan dimana dalam satu bulan tersebut peneliti akan melihat kondisi di lapangan dengan melakukan observasi, wawancara dan pengumpulan data yang diperlukan. 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini akan dilaksanakan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dengan pertimbangan bahwa baik data maupun informasi yang dibutuhkan mudah diperoleh serta relevan dengan pokok permasalahan yang menjadi objek pokok penelitian. Adapun waktu penelitian yang dilakukan pada bulan April 2015 hingga peneliti mengumpulkan seluruh informasi yang diperlukan.

3.3 Populasi Penelitian Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya akan diteliti. Satuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda,dst. (Djawranto,1994 :420).Populasi dalam penelitian ini adalah lahan parkir dan wajib pajak parkir yang terdata di Dispenda Kota Makassar.

32

33

3.4 Jenis dan Sumber Data Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Jenis Data Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah jenis data subjek, data fisik, dan data dokumenter. Data subjek diperoleh melalui wawancara langsung dengan staf Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassardan pegawai pemungut parkir yang terkait. Data fisik diperoleh dari buku dan literatur yang mendukung. Data dokumenter diperoleh dari artikel serta jurnal yang dipublikasikan yang mendukung penelitian ini. 2. Sumber Data a. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan (observasi) dan wawancara mengenai pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah pada dinas pendapatan daerah kota makassar. b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari data olahan dari instansi yang bersangkutan dan data-data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel, dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. 3.5 Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan turun langsung ke objek penelitian, teknik yang digunakan meliputi: 1) Wawancara Wawancara (interview) dengan staf Dinas Pendapatan Daerah yang terkait dengan bidang pemungutan Pajak Parkir.

34

2) Dokumentasi Dokumentasi yaitu mengumpulkan dan memilah data yang diperlukan untuk dijadikan data penelitian. 3) Observasi Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan pencatatan mengenai keadaan atau fenomena yang dijumpai dilapangan,observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah kegiatan menghitung subjek Pajak Parkir atau orang pribadi atau badan yang secara langsung melakukan pembayaran atas parkir.

3.6 Metode Analisis Data Penelitian ini menggunakan pendekatan studi deskriptif yaitu suatu sistem pemikiran atau suatu metode peninjauan yang berusaha menggambarkan dan menyajikan keadaan pada saat penelitian berlangsung. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan tentang kontribusi pajak parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun analisis yang digunakan:

3.6.1

Analisis Perhitungan Kontribusi Pajak Parkir Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi Pajak Parkir Tehadap PAD sebagai berikut: (komala.2010 )

Pn

= Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap PAD

Qx

= Penerimaan Pajak Parkir

Qy

= Pendapatan Asli Daerah

n

= Tahun (Periode) Tertentu

35

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pajak Daerah sebagai berikut: (Komala 2010)

Pn

= Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah

Qx

= Penerimaan Pajak Parkir

Qz

= Pajak Daerah

n

= Tahun (Periode) Tertentu

3.6.2 Analisis Perhitungan Potensi Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam tersebutuntuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang.

Tabel 3.1 Analisis Perhitungan Potensi Parkir Tanggal

-

Waktu

1hari

Sumber: Rahmat (2012)

Jumlah Kendaraan

Tarif Parkir X Jumlah Kendaraan

Total

Mobil

Motor

Mobil

Motor

xxx

xxx

xxx * tarif

xxx * tarif

x

Total

A

Rata-Rata Perjam A/12

B

Rata-rata Satu hari (12 Jam) B*12

C

Estimasi Penerimaan Parkir/Bulan C*30

D

Estimasi Potensi Pajak Parkir/Bulan D*30%

E

36

Untuk menghitung potensi pajak parkir akan di kalikan jumlah kendaraan mobil dan motor dari hasil observasi dengan tarif yang berlaku. Dari hasil perkalian tersebut akan dicari rata-rata perjam dari parkir, rata-rata satu hari dan kemudian estimasi penerimanaan parkir selama satu bulan. Dan estimasi potensi pajak parkir perbulan.

3.6.3 Analisis Efektifitas Pajak Parkir Efektifitas menurut Nick Devas (1989) adalah perbandingan antara realisasi penerimaan dengan potensi penerimaan yaitu mengukur hubungan antara hasil penerimaan retribusi pasar terhadap potensi retribusi pasar. Dengan demikian maka rumus yang digunakan untuk mengukur efektifitas retribusi daerah sebagai berikut :

Semakin besar nilai efektifitas berarti semakin tinggi efektifitas penerimaan pajak parkir di daerah tersebut. Kriteria Penilaian (Nick Devas 1989) :

E ≥ 1 = Efektif E ≤ 1 = Tidak Efektif

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian 4.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, Dinas Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas Penghasilan Daerah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 155/Kep/A/V/1973 Tanggal 24 Mei 1973 terdiri dari beberapa Sub Dinas Terminal Angkutan, Sub Dinas Pengelolaan Tanah Pasir, Sub Dinas Taman Hiburan Rakyat, Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor dan Sub Dinas Administrasi. Dengan adanya keputusan Walikota yang terdapat dalam Keputusan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 74/S/Kep/A/V/1977 Tanggal 1 April 1977 bersama dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 3/12/43 Tanggal 9 September 1975 dan Instruktur Menteri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tanggal 25 Oktober 1975 Nomor Keu/3/22/33 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Ujung Pandang telah disempurnakan dan ditetapkan perubahan namanya menjadi Dinas Penghasilan Daerah yang kemudian menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber keuangan daerah seperti Dinas Perpajakan, Dinas Pasar dan Sub Dinas Pajak Parkir dan semua Sub-sub Dinas dalam unit penghasilan daerah yang tergabung dalam unit penghasilan daerah dilebur dan dimasukkan pada unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Ujung Pandang. Seiring dengan adanya perubahan kota Ujung Pandang menjadi Kota

37

38

Makassar, secara otomatis nama Dinas Daerah Kota Ujung Pandang berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Makassar. 4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu Prima dalam Pelayanan dan Unggul dalam pengelolaan Pendapatan Daerah. Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu sebagai berikut: 1. Menggali sumber-sumber PAD secara optimal; 2. Menyempurnakan sistem pengelolaan PAD; 3. Meningkatkan kordinasi; 4. Menyusun/merevisi kembali Peraturan Daerah; 5. Meningkatkan pengawasan pengelolahan pendapatan daerah; 6. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia; 7. Melakukan evaluasi secara berkala; 8. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai; dan 9. Meningkatkan

penyuluhan,

pelayanan,

terbinakesadaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi.

dan

pengawasan

agar

39

4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Makassar KEPALA DINAS SEKRETARIAT

Sub Bag Keuangan

Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan

Bidang II Pajak Restoran dan Parkir

Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah

Seksi Administrasi Umum dan Pendataan

Seksi Administrasi Umum dan Pendataan

Seksi Administrasi Umum dan Pendataan

Seksi Penetapan dan Keberatan

Seksi Penetapan dan Keberatan

Seksi Penetapan dan Keberatan

Seksi Penagihan, Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan

Seksi Penagihan, Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan

Seksi Penagihan, Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan

UPTD

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makas

Sub Bag Perlengkapan

Sub Bag Umum & Kepegawaian

Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil Seksi Administrasi Umum dan Pendataan Seksi Pengendalian, Intensifikasi/Ektensifikasi dan Hukum Seksi Penagihan, Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan

4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 1. Tugas Pokok Tugas Pokok Dinas Pendapatan Darah Kota Makassar yaitu merumuskan,

membina,

mengendalikan,

dan

mengelolah

serta

mengkoordinir kebijakan bidang pendapatan daerah. 2. Fungsi Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu sebagai berikut: a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan serta melakukan pendataan potensi sumber-sumber pendapatan daerah. b. Penyusunan rencana dan program evaluasi pelaksanaan pungutan pendapatan daerah. c. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang pendataan, penetapan, keberatan, dan penagihan serta pembukuan pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan batuan galian golongan C serta pajak/pendapatan daerah dan retribusi daerah lainnya. d. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang bagi hasil dan pendapatan lainnya serta intensifikasi dan ekstensifikasi. e. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. f.

Pelaksanaan kesekretariatan dinas.

g. Pembinaan unit pelaksana teknis.

40

41

4.1.5 Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dispenda Kota Makassar 1. Kepala Dinas Merencanakan,merumuskan, mengembangkan, mengkoordinasi, dan mengendalikan tugas desentrasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu di bidang pendapatan. 2. Sekretariat Sekretariat Dinas dipimpin sekretaris di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Pendapatan Kota Makassar Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. Pengelolaan kesekretariatan; b. Pelaksanaan urusan kepegawaian dinas; c. Pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD; d. Pelaksanaan urusan perlengkapan; e. Pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga; f.

Pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja Dinas Pendapatan;

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumah tanggaan

42

dinas. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sub bagian umum dan kepegawaian. b. Mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, dan mendistribusikan surat sesuai bidang; c. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas; d. Melaksanakan usul gaji kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun; e. Melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar dan izin belajar; f.

Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup dinas;

g. Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi yang meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan; h. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya; i.

Melakukan koordinasi pada Sekretariat Korpri Kota Makassar;

j.

Melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota korpri pada unit kerja masing-masing;

k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; l.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

43

4. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas teknis keuangan. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan; b. Mengumpulkan dan menyusun rencana kerja satuan kerja peraangkat daerah; c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggarabn (DPA) dari masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan konsultasi perencanaan ke Bappeda melalui Kepala Dinas; d. Menyusun

realisasi

perhitungan

anggaran

dan

administrasi

perbendaharaan dinas; e. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dari masing-masing satuan kerja; f.

Menyusun laporan neraca SKPD dengan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian Perlengkapan;

g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 5. Sub Bagian Perlengkapan Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan dan pemanfaatan barang. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

44

a. Menyusun rencana dan program kerja Dinas Pendapatan; b. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Dinas; c. Membuat usulan Rencana Kerja Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Sekretariat dan Bidang-bidang; d. Membuat Daftar Kebutuhan Barang (RKB); e. Membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU); f.

Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan bahan penyusunan APBD;

g. Menerima dan meneliti semua pengadaan barang pada Dinas Pendapatan; h. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris daerah; i.

Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;

j.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan. Dalam melaksanakan tugas Bidang I Pajak Hotel dan Pajak Hiburan menyelenggarakan fungsi: a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai denga tugas pokok dan fungsinya;

45

b. Melaksanakan

pelayanan

pendaftaran,

pendataan,

penetapan,

keberatan, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan; c. Melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak; d. Melaksanakan administrasi urusan tertentu. 7. Bidang II Pajak Restoran dan Parkir Bidang II Pajak Restoran dan Parkir mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan penagihan, pembukuan, verifikasi, dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Parkir. Dalam melaksanakan tugas, Bidang II Pajak Restoran dan Pajak Parkir menyelanggarakan fungsi : a. Melaksanakan

pelayanan

pendaftaran,

pendataan,

penetapan,

keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Parkir. b. Melaksanakan pembinaan sistem manajemen pengelolaan pajak; c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; d. Pengelolaan administrasi urutan tertentu. 8. Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan dan pelaporan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah. Dalam melaksanakan tugas, BIdang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi :

46

a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; b. Melaksanakan

pelayanan

pendaftaran,

pendataan,

penetapan,

keberatan, penertiban surat ketetapan pajak daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi, dan pelaporan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah; c. Melaksanakan pembinaan sistem manajemen pengelolaan pajak; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu. 9. Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan

Bagi

Hasil

mengendalikan,

mempunyai merencanakan,

tugas

melaksanakan

merumuskan,

serta

tugas

pokok

melakukan

pengembangan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan serta audit pajak dan retribusi. Dalam melaksanakan tugas, Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah Bagi hasil menyelenggarakan fungsi: a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; b. Koordinasi dan pengendalian intensifikasi dan ekstensifikasi; c. Mengkoordinasi dan mengendalikan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak-pajak dan retribusi;

47

d. Koordinasi dan pengendalian bagi hasil dan pajak daerah lainnya; e. Pengendalian, pelaporan dan verifikasi; f.

Melaksanakan koordinasi antara seksi yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; h. Pengelolaan administrasi urutan tertentu. 4.2 Pembahasan Dan Hasil Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan tentang analisis kontribusi pendapatan parkir terhadap pendapatan asli daerah kota Makassar maka hasil dan pembahasan berikut melingkupi : sistem pemungutan pajak parkir kota Makassar, kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kota Makassar, potensi pajak parkir, efektifitas pemungutan pajak parkir dan kendala-kendala serta upaya peningkatan pajak parkir. Uraian tentang hasil penelitian secara berturut-turut adalah sebagai berikut:

4.2.1 Sistem Pemungutan Pajak Parkir Di Kota Makassar Pajak parkir dilihat dari segi lembaga pemungutannya termasuk sebagai pajak daerah, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perubahan atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004. Pajak parkir merupakan salah satu jenis pajak daerah. Maka dari itu pajak pajak parkir merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai rumah tangga daerah. Selanjutnya berdasarkan golongannya, maka pajak parkir digolongkan sebagai pajak tidak langsung, dimana pajak parkir dipungut secara insidentil serta beban pajaknya dapat dialihkan dari wajib pajak kepada pihak lain, dalam

48

hal ini yaitu pelanggan yang menikmati pelayanan atas jasa parkir yang disediakan pengelola parkir yang dibayarkan melalui struk (bill) pembayaran. Pemungutan pajak parkir oleh DISPENDA di Makassar dilakukan dengan menggunakan stelsel campuran, dimana stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel riil dan fiktif. Pajak parkir dihitung berdasarkan anggapan pada awal tahun pajak yang didasarkan pada pajak parkir tahun yang lalu, selanjutnya pajak pada akhir tahun akan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya, jika terjadi kelebihan pembayaran maka wajib pajak dapat memintanya kembali sedangkan jika terjadi kekurangan dalam pembayarannya maka wajib pajak harus melunasi kekurangannya. Dari wawancara dengan Ibu Kepala Seksi Administrasi Umum dan Pendapatan Bidang II Pajak Parkir diketahui bahwa sistem pemungutan pajak parkir di Kota Makassar hanya menggunakan satu sistem. hasil wawancaranya sebagai berikut: Sejak September 2012 sistem pemungutannya pajak parkir sudah menggunakan satu sistem yaitu dengan self assessment dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Dan ada sekitar 27 wajib pajak parkir yang menggunakan timer dengan sistem self assessment (Wawancara, 6 Mei 2015).

Dari hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa DISPENDA Kota Makassar sudah mudah melaporkan pendapatan wajib pajak parkir ke DISPENDA kota Makassar karena menggunakan satu sistem yaitu self assessment. Di DISPENDA Kota Makassar penetapan pajak dilakukan dengan lebih dulu menerbitkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) untuk self assessment yang diterbitkan oleh DISPENDA Kota Makassar lalu diberikan ke masingmasing wajib pajak (pengelola parkir). Pembayaran pajak parkir di Kota

49

Makassar dilakukan di DISPENDA Kota Makassar yang menerima ialah Bendahara Penerimaan Pajak. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah). Penagihan pajak dilakukan oleh bagian penagihan jika utang pajak belum dibayar atau terjadi kurang bayar. 4.2.2

Kontribusi Pajak Parkir

Table 4.1 Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Pada Tahun 2010-2014 Realisasi Penerimaan Tahun

Kontribusi

Pajak Parkir

Pajak Daerah

Pendapatan Asli

(Rp)

(Rp)

Daerah (Rp)

Pajak

Pendapatan

Daerah

Asli Daerah (%)

(%)

2010

2.257.370.425

133.551.818.678

210.136.331.088

1.69

1.07

2011

4.600.258.025

270.547.821.316

351.692.552.588

1.70

1.31

2012

6.131.708.518

388.445.926.266

484.972.799.508

1.58

1.26

2013

9.913.381.696

518.703.083.895

627.241.924.947

1.91

1.58

2014

12.165.760.698

562.613.070.920

729.271.675.280

2.16

1.67

Sumber: Data Sekunder DISPENDA Kota Makassar (data diolah)

50

Grafik Kontribusi Pajak Parkir 2,5 2,16 2

1,91 1,7

1,69

1,58

1,5 1,31

1,67

1,26

1,07

1

1,58

0,5 0 2010

2011

2012

Pajak Darah

2013

2014

Pendapatan Asli Daerah

Grafik 4.2 Kontribusi Pajak Parkir Kota Makassar

Dari pengamatan data sekunder Tahun 2010-2014 DISPENDA Kota Makassar, maka peneliti menyimpulkan bahwa kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah masih sangat rendah. Persentase kontribusi masih sangat rendah bila dibandingkan dengan potensi pajak parkir yang sangat potensial dalam meningkatkan pajak daerah dan pendapatan asli daerah.

Dengan

kata

lain

apabila

Pemerintah

Kota

Makassar

dapat

mengoptimalkan penerimaan pajak parkir berdasarkan potensi yang ada dan bias dikembangkan, maka persentase pajak parkir terhadap pajak daerah akan meningkatkan pemasukan pendapatan asli daerah. Dapat dilihat dari tabel dan grafik diatas bahwa pada tahun 2010 kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah mencapai 1.69% dan terhadap pendapatan asli daerah mencapai 1.07%, kemudian pada Tahun 2011 mengalami peningkatan yaitu sebesar 1.70% terhadap pajak daerah dan 1.31% terhadap pendapatan asli daerah. Pada tahun 2012 kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah mengalami penurunan sebesar 1.58% begitu pula pajak parkir terhadap

51

pendapatan asli daerah juga mengalami penurunan sebesar 1.26% hal itu disebabkan karena perubahan sistem pemungutan dari official assessment menjadi self assessment. Pada Tahun 2013 persentase kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah 1.91% dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah 1.58%. Tahun 2014 mengalami kenaikan dari tahun 2013, 2.16% untuk pajak daerah dan 1.67% untuk pendapatan asli daerah.

4.2.3

Analisis Potensi Pajak Parkir Di Kota Makassar

Berdasarkan realisasi yang diperoleh peneliti dari tahun 2010-2014 maka dapat dihitung potensi pajak parkir yang diperoleh dari wajib pajak parkir adalah : Tabel 4.2 Realisasi Pajak Parkir Tahun 2010 – 2014 dan Potensi Realisasi Pajak Parkir Tahun 2015 - 2019 Asumsi Potensi Tahun Realisasi (Rp) % Tahun % Realisasi (Rp) 2010

2,257,370,425

2015

15,425,731,800

1.27

2011

4,600,258,025

2016

19,590,679,386

1.27

2012

6,131,708,518

1.33

2017

24,880,162,820

1.27

2013

9,913,381,696

1.62

2018

31,597,806,782

1.27

2014

12,165,760,698

1.23

2019

40,129,214,613

1.27

2.04

Sumber: Data Sekunder DISPENDA 2015 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel diatas realisasi dari data yang telah ada tahun 2010 – 2014, dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2015 – 2019, asumsi potensi pajak parkir sebesar 1,27 % per tahunnya. Potensi pajak parkir di Kota Makassar jika dilihat secara keseluruhan dapat dilihat dengan menggunakan indikator jumlah wajib pajak parkir dan jumlah kendaraan bermotor sebagai subjek parkir yang ada di kota Makassar. Berikut ini disajikan jumlah wajib pajak parkir dan jumlah kendaraan bermotor di Kota Makassar.

52

4.2.3.1 Analisis Potensi Wajib Pajak Parkir langganan Kota Makassar Dari hasil wawancara dengan pertugas parkir mengatakan bahwa potensi dapat ditambahkan 20% dari realisasi pajak parkir yang diterima oleh DISPENDA. Di Kota Makassar terdiri atas 13 kecamatan yaitu kecamatan Mariso,

Mamajang,

Makassar,

Ujung

Pandang, Wajo,

Bontoala,

Tallo,

Panakkukang, Tamalate, Biringkanaya, Manggala, Rappocini dan Tamalanrea. 1. Kecamatan Mariso Pada Kecamatan Mariso terdapat 9 titik Parkir yang dikelolah oleh Dispenda Kota Makassar yang memberikan realisasi tertinggi yaitu RS Siloam (PT Securindo) dan hal tersebut masih dapat digali. 2. Kecamatan Mamajang Pada Kecamatan Mamajang terdapat 8 titik parkir yang dikelolah oleh Dispenda Kota Makassar yang memberikan realisasi tertinggi yaitu PT Kalla Inti Karsa dan hal tersebut masih dapat digali. 3. Kecamatan Makassar Pada Kecamatan Makassar terdapat 14 titik parkir yang dikelolah oleh Dispenda Kota Makassar yang memberikan realisasi tertinggi yaitu PD Parkir Makassar Raya (PLB) dan hal tersebut masih dapat digali. 4. Kecamatan Ujung Pandang Pada Kecamatan Ujung Pandang terdapat 54 titik parkir yang dikelolah oleh Dispenda Kota Makassar yang memberikan realisasi tertinggi yaitu PT ISS (Menara Bosowa) dan hal tersebut masih dapat digali. 5. Kecamatan Wajo Pada Kecamatan Wajo terdapat 21 titik parkir yang dikelolah oleh Dispenda Kota Makassar yang memberikan realisasi tertinggi yaitu PT Tosan Permai Lestari (MTC) dan hal tersebut masih dapat digali.

53

6. Kecamatan Bontoala Pada Kecamatan Bontoala terdapat 8 titik parkir yang dikelolah oleh Dispenda Kota Makassar dan memberikan realisasi yang jumlah sama. 7. Kecamatan Tallo Pada Kecamatan Tallo terdapat 14 titik parkir yang dikelolah oleh Dispenda Kota Makassar dan memberikan realisasi yang jumlah sama. 8. Kecamatan Panakkukang Pada Kecamatan Panakkukang terdapat 40 titik parkir yang dikelolah oleh Dispenda Kota Makassar yang memberikan realisasi tertinggi yaitu PT ISS Mall Panakkukang dan hal tersebut masih dapat digali. 9. Kecamatan Tamalate Pada Kecamatan Tamalate terdapat 16 titik parkir yang dikelolah oleh Dispenda Kota Makassar yang memberikan realisasi tertinggi yaitu Secure Parkirng dan hal tersebut masih dapat digali. 10. Kecamatan Biringkanaya Pada Kecamatan Biringkanaya terdapat 10 titik parkir yang dikelolah oleh Dispenda Kota Makassar yang memberikan realisasi yang sama. 11. Kecamatan Manggala Pada Kecamatan Manggala terdapat 2 titik parkir yang dikelolah oleh Dispenda Kota Makassar yang memberikan realisasi yang sama. 12. Kecamatan Rappocini Pada Kecamatan Biringkanaya terdapat 6 titik parkir yang dikelolah oleh Dispenda Kota Makassar yang memberikan realisasi yang sama. 13. Kecamatan Tamalanrea Pada Kecamatan Biringkanaya terdapat 10 titik parkir yang dikelolah oleh Dispenda Kota Makassar yang memberikan realisasi yang sama. (Tabel Data Wajib Pajak Parkir Kota Makassar ada pada Lampiran)

54

Tabel 4.4 Data Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar Jenis Kendaraan Kendaraan

Mobil

Mobil

Mobil

Sepeda

Total

Khusus

Bus

Barang

Penumpang

Motor

(Unit)

(Unit)

(Unit)

(Unit)

(Unit)

(Unit)

2013

360

16.841

49.600

121.375

797.623

985.799

2014

371

17.346

51.088

125.016

821.551

1.015.373

Tahun

Sumber: Data Sekunder Dinas Perhubungan Kota Makassar (Data Diolah)

Berdasarkan data sekunder yang diamati oleh peneliti ada 198 titik wajib pajak parkir yang ada di kota makassar telah menggunakan sistem self assessment. Estimasi Potensi Pajak Parkir untuk 198 titik wajib pajak parkir yaitu Rp 1.285.577.650 per bulannya dan Rp 15.425.731.800 per tahunnya. Dan jika dibandingkan dengan data pertumbuhan bermotor di Makassar yaitu sebanyak 1.035.110 unit pada tahun 2014 mengalami kenaikan dari tahun 2013

yaitu

985.799 unit. Pada dasarnya pajak parkir dapat sangat berpotensial untuk menjadi pemasukan yang berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah di kota Makassar dilihat dari peningkatan jumlah kendaraan yang tiap tahunnya meningkat 2-5 % per tahun serta banyaknya jumlah wajib pajak parkir yang melakukan pemungutan serta frekuensi kendaraan bermotor yang beroperasi di Makassar yang terus meningkat di dukung dengan perkembangan kota Makassar dari tahun ke tahun. Untuk melihat potensi penerimaan parkir di kota Makassar ada 27 titik wajib pajak parkir yang menggunakan timer. Perhitungan potensi timer akan dijabarkan sebagai berikut: 4.2.3.2 Analisis Potensi Pajak Parkir Yang menggunakan timer Dari hasil wawancara dengan pertugas parkir mengatakan bahwa potensi dapat ditambahkan 20% dari realisasi pajak parkir yang diterima oleh DISPENDA

55

sedangkan estimasi jumlah kendaraan bermotor yang parkir tiap harinya yaitu 45% mobil dan 55% motor dengan rata-rata tarif yang digunakan sebesar Rp 3.000-,/motor Rp 5.000,/mobil. Adapun tarif yang ditetapkan adalah : Mobil :

Motor :

Jam Pertama Rp 3.000 Jam Kedua

Rp 5.000

Jam Ketiga

Rp 7.000

Jam Pertama Rp 2.000 Jam Kedua

Rp 3.000

Jam Ketiga

Rp 4.000

Tabel 4.5 Analisis Potensi Pajak Parkir Centre Park (M’TOS) secara timer Jumlah Kendaraan X Tarif Parkir Tanggal

20/4/2015

Waktu

10.0021.00

Total (Rp)

Motor

Tarif

Total

Mobil

Tarif

Total

(Unit)

(Unit

(Rp)

(Unit)

(Rp)

(Rp)

370

3000

1.110.000

181

5000

905.000

2.015.000

Estimasi Rata-rata Perjam

168.000

Estimasi Rata-rata Penerimaan Parkir Perhari (*12)

2.015.000

Estimasi Penerimaan Parkir Perbulan (*30)

60.450.000

Estimasi Pajak Parkir (/30%)

18.135.000

Sumber : Data Primer Hasil Observasi 2015 (Data Diolah)

Data diperoleh dari hasil pemantauan selama satu hari yang menggunakan waktu efektif selama 12 jam yaitu pukul 10.00-21.00. Dari Hasil observasi di M’TOS estimasi potensi pajak parkir sebanyak Rp 18.135.000,00 per bulan. Jika dilihat dari jumlah kapasitas kendaraan yang dapat tertampung relatif sedang sehingga dapat ditarik kesimpulan M’TOS memiliki kontribusi yang sedang terhadap pendapatan parkir.

56

Tabel 4.6 Analisis Potensi Pajak Parkir Makassar Theater secara timer Jumlah Kendaraan X Tarif Parkir Tanggal

20/4/2015

Waktu

12.0020.00

Motor

Tarif

Total

Mobil

Tarif

Total

(unit)

(Rp)

(Rp)

(unit)

(Rp)

(Rp)

31

3000

93.000

14

5000

70.000

Total (Rp)

163.000

Estimasi Rata-rata Perjam

18.100

Estimasi Rata-rata Penerimaan Parkir Perhari (*9)

163.000

Estimasi Penerimaan Parkir Perbulan (*30)

4.890.000

Estimasi Pajak Parkir (/30%)

1.467.000

Sumber : Data Primer Hasil Observasi 2015 (Data Diolah)

Data diperoleh dari hasil pemantauan selama satu hari yang menggunakan waktu efektif selama 9 jam yaitu pukul 12.00-20.00. Dari Hasil observasi di Makassar Theater estimasi potensi pajak parkir sebanyak Rp 1.467.000,- per bulan. Jika dilihat dari jumlah kapasitas kendaraan yang dapat tertampung Makassar theater memiliki lahan parkir yg relatif kecil sehingga dapat ditarik kesimpulan Makassar theater memiliki kontribusi yang kecil terhadap pendapatan parkir.

Tabel 4.7 Analisis Parkir Centre Park Citra Corporation (Hotel Swiss Bell-In) secara timer Jumlah Kendaraan X Tarif Parkir Tanggal Waktu Motor Tarif Total (Rp) Total Mobil Tarif Total (Unit) (Rp) (Rp) (Unit) (Rp) (Rp) 10.0025/4/15 81 3000 243.000 41 5000 205.000 448.000 21.00 Estimasi Rata-rata Perjam Estimasi Rata-rata Penerimaan Parkir Perhari (*12)

37.400 448.300

Estimasi Penerimaan Parkir Perbulan (*30)

13.447.000

Estimasi Pajak Parkir (/30%)

4.034.200

Sumber : Data Primer Hasil Observasi 2015 (Data Diolah)

57

Data diperoleh dari hasil pemantauan selama satu hari, yang menggunakan waktu efektif selama 12 jam yaitu pukul 10.00-21.00. Dari Hasil observasi di Hotel Swiss Bell-in estimasi potensi pajak parkir sebanyak Rp 4.034.200,-per bulan. Jika dilihat dari jumlah kapasitas kendaraan yang dapat tertampung memiliki kapasitas yang tergolong kecil dan frekuensi kendaraan di Hotel Swiss Bell-in berfluktuatif. Sehingga dapat ditarik kesimpulan Hotel Swiss Bell-in memiliki kontribusi yang kecil terhadap pendapatan parkir.

Tabel 4.8 Analisis Potensi Pajak Parkir PT Centre Park Citra Corporation (GTC) secara timer Jumlah Kendaraan X Tarif Parkir Tanggal

21/4/2015

Waktu

10.00-

Motor

Tarif

Total

Mobil

Tarif

Total

(Unit)

(Rp)

(Rp)

(Unit)

(Rp)

(Rp)

295

3000

885.000

146

5000

730.000

21.00

Total (Rp)

1.615.000

Estimasi Rata-Rata Perjam

134.500

Estimasi Rata-rata Penerimaan Parkir Perhari (*12)

1.615.000

Estimasi Penerimaan Parkir Perbulan (*30)

48.450.000

Estimasi Pajak Parkir (/30%)

14.535.000

Sumber : Data Primer Hasil Observasi 2015 (Data Diolah)

Data diperoleh dari hasil pemantauan selama satu hari yang menggunakan waktu efektif selama 12 jam yaitu pukul 10.00-21.00. Dari Hasil observasi di GTC estimasi potensi pajak parkir sebanyak Rp 14.535.000,- per bulan. Jika dilihat dari jumlah kapasitas kendaraan yang dapat tertampung tergolong sedang dan frekuensi kendaraan berfluktuatif sehingga dapat ditarik kesimpulan GTC memiliki kontribusi yang relatif sedang terhadap pendapatan parkir.

58

Tabel 4.9 Analisis Potensi Pajak Parkir PT GMTDC TBK secara timer Jumlah Kendaraan X Tarif Parkir Tanggal

21/04/2015

Waktu

12.0020.00

Total

Motor

Tarif

Total

Mobil

Tarif

Total

(Unit)

(Rp)

(Rp)

(Unit)

(Rp)

(Rp)

326

3000

978.000

160

5000

800.000

1.778.000

Estimasi Rata-Rata Perjam

197.500

Estimasi Rata-rata Penerimaan Parkir Perhari (*9)

1.778.000

Estimasi Penerimaan Parkir Perbulan (*30)

53.340.000

Estimasi Pajak Parkir (/30%)

16.000.000

Sumber : Data Primer Hasil Observasi 2015 (Data Diolah)

Data diperoleh dari hasil pemantauan selama satu hari, selama sehari tersebut menggunakan waktu efektif selama 9 jam yaitu pukul 12.00 - 20.00. Dari Hasil observasi di GMTDC estimasi potensi pajak parkir sebanyak Rp 16.000.000per bulan. Jika dilihat dari jumlah kapasitas kendaraan yang dapat tertampung tergolong sedang sehingga dapat ditarik kesimpulan GMTDC memiliki kontribusi yang relatif sedang terhadap pendapatan parkir.

Tabel 4.10 Analisis Potensi Pajak Parkir PT ISS (Hotel Clarion) secara timer Jumlah Kendaraan X Tarif Parkir Tanggal

23/05/2015

Waktu

10.00-

Motor

Tarif

Total

Mobil

Tarif

Total

(Unit)

(Rp)

(Rp)

(Unit)

(Rp)

(Rp)

1.188

3000

3.564.000

5000

2.920.000

58

21.00

Total (Rp)

6.484.000

Estimasi Rata-rata Perjam

540.000

Estimasi Rata-rata Penerimaan Parkir Perhari (*12)

6.484.000

Estimasi Penerimaan Parkir Perbulan (*30)

194.520.000

Estimasi Pajak Parkir (/30%)

58.356.000

Sumber : Data Primer Hasil Wawancara 2015 (Data Diolah)

59

Data diperoleh dari hasil pemantauan selama satu hari, selama sehari tersebut menggunakan waktu efektif selama 12 jam yaitu pukul 10.00-21.00. Dari Hasil observasi di Hotel Clarion estimasi potensi pajak parkir sebanyak Rp 58.358.000,00 per bulan. Jika dilihat dari jumlah kapasitas kendaraan yang dapat tertampung tergolong besar dan frekuensi kendaraan berfluktuatif sehingga dapat ditarik kesimpulan Hotel Clarion memiliki kontribusi yang relatif besar terhadap pendapatan parkir.

Tabel 4.11 Analisis Potensi Pajak Parkir PT ISS (Mall Panakkukang) secara timer Jumlah Kendaraan X Tarif Parkir Tanggal

Waktu

25/04/

10.00 -

2015

21.00

Total (Rp)

Motor

Tarif

Total

Mobil

Tarif

Total

(Unit)

(Rp)

(Rp)

(Unit)

(Rp)

(Rp)

5.344

3000 16.032.000 2.624

5000

13.120.000

29.152.000

Estimasi Rata-rata Perjam

2.429.000

Estimasi Penerimaan Parkir Perhari (*12)

29.152.000

Estimasi Penerimaan Parkir Perbulan (*30) 874.560.000 Estimasi Pajak Parkir (/30%) 262.368.000 Sumber : Data Primer Hasil Observasi 2015 (Data Diolah)

Data diperoleh dari hasil pemantauan selama satu hari yang menggunakan waktu efektif selama 12 jam yaitu pukul 10.00-21.00. Dari Hasil observasi di Mall Panakkukang estimasi potensi pajak parkir sebanyak Rp 262.368.000, per bulan. Mall Panakukang menetapkan sistem maksimum untuk kendaraan motor sampai pada batas Rp 6.000 sedangkan untuk mobil setiap jamnya bertambah. Faktor utama

yang

mempengaruhi

frekuensi

dan

jumlah

kendaraan

di

Mall

Panakkukang adalah daya tarik Mall Panakkukang sebagai pusat perbelanjaan terbesar di Kota Makassar. Jika dilihat dari jumlah kapasitas kendaraan yang dapat tertampung tergolong besar dan frekuensi kendaraan berfluktuatif

60

sehingga dapat ditarik kesimpulan Mall Panakkukang memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan parkir.

Tabel 4.12 Analisis Potensi Pajak Parkir PT ISS (Menara Bosowa) secara timer Jumlah Kendaraan X Tarif Parkir Tanggal

24/04/2015

Waktu

10.00 -17.00

Total (Rp)

Motor

Tarif

Total

Mobil

Tarif

Total

(Unit)

(Rp)

(Rp)

(Unit)

(Rp)

(Rp)

590

3000

1.770.000

290

5000

1.450.000

3.220.000

Estimasi Rata-rata Perjam

402.500

Estimasi Penerimaan Parkir Perhari (*8)

3.22.000

Estimasi Penerimaan Parkir Perbulan (*30)

96.600.000

Estimasi Pajak Parkir (/30%)

28.980.000

Sumber : Data Primer Hasil Observasi 2015 (Data Diolah)

Data diperoleh dari hasil pemantauan selama satu hari yang menggunakan waktu efektif selama 8jam yaitu pukul 10.00-17.00. Dari Hasil observasi di Menara Bosowa estimasi potensi pajak parkir sebanyak Rp 28.980.000 per bulan. Jika dilihat dari jumlah kapasitas kendaraan yang dapat tertampung tergolong sedang dan frekuensi kendaraan berfluktuatif sehingga dapat ditarik kesimpulan Hotel Clarion memiliki kontribusi yang relatif sedang terhadap pendapatan parkir.

61

Tabel 4.13 Analisis Potensi Pajak Parkir PT ISS (RS. Grestelina) secara timer Jumlah Kendaraan X Tarif Parkir Tanggal

23/04/2015

Waktu

10.0021.00

Motor

Tarif

Total

Mobil

Tarif

(Unit)

(Rp)

(Rp)

(Unit)

(Rp)

726

3000 2.178.000

357

Total (Rp)

Total (Rp)

5000 1.785.000

3.963.000

Estimasi Rata-rata Perjam

330.250

Estimasi Penerimaan Parkir Perhari (*12)

3.963.000

Estimasi Penerimaan Parkir Perbulan (*30) 118.890.000 Estimasi Pajak Parkir (/30%)

35.667.000

Sumber : Data Primer Hasil Observasi 2015 (Data Diolah)

Data diperoleh dari hasil pemantauan selama satu hari yang menggunakan waktu efektif selama 12 jam yaitu pukul 10.00-21.00. Dari Hasil observasi di RS Grestelina estimasi potensi pajak parkir sebesar Rp 35.667.000 per bulan. RS Grestelina memberlakukan batas maksimum untuk kendaraan motor Rp 6.000 sedangkan kendaraan mobil tidak memiliki batas maksimal. Jika dilihat dari jumlah kapasitas kendaraan yang dapat tertampung tergolong sedang dan frekuensi kendaraan berfluktuatif sehingga dapat ditarik kesimpulan RS Grestelina memiliki kontribusi yang relatif besar terhadap pendapatan parkir.

Tabel 4.14 Analisis Potensi Pajak Parkir PT ISS (Panakkukang Square) secara timer Jumlah Kendaraan X Tarif Parkir Tanggal Waktu Motor Total Tarif Total Mobil Tarif Total (Unit) 10.0025/04/2015 3.379 3000 10.137.000 1660 5000 8.300.000 18.437.000 21.00 Estimasi Rata-rata Perjam 1.536.500 Estimasi Rata-rata Parkir Perhari (*12)

18.437.000

Estimasi Penerimaan Parkir Perbulan (*30) 553.110.000 Estimasi Potensi Pajak (/30%) 165.933.000 Sumber : Data Primer Hasil Observasi 2015 (Data Diolah)

62

Data diperoleh dari hasil pemantauan selama satu hari yang menggunakan waktu efektif selama 12 jam yaitu pukul 10.00-21.00. Dari Hasil observasi di Panakkukang Square estimasi potensi pajak parkir sebanyak Rp 165.933.000 per bulan. Jika dilihat dari jumlah kapasitas kendaraan yang dapat tertampung tergolong besar, Panakkukang square hampir sama dengan Mall Panakkukang dengan frekuensi kendaraan berfluktuatif sehingga dapat ditarik kesimpulan Panakkukang Square memiliki kontribusi yang relatif besar terhadap pendapatan parkir.

Tabel 4.15 Analisis Potensi Pajak Parkir PT ISS (RS Awal Bross) secara timer Jumlah Kendaraan X Tarif Parkir Tanggal

27/04/2015

Waktu

10.0021.00

Motor

Tarif

Total

Mobil

Tarif

Total

(Unit)

(Rp)

(Rp)

(Unit)

(Rp)

(Rp)

928

3000 2.784.000

455

Total (Rp)

5000 2.275.000

5.059.000

Estimasi Rata-rata Perjam

421.600

Estimasi Rata-rata Parkir Perhari (*12)

5.059.000

Estimasi Penerimaan Parkir Perbulan(*30) 151.770.000 Estimasi Pajak Parkir (/30%)

45.531.000

Sumber : Data Primer Hasil Observasi 2015 (Data Diolah)

Data diperoleh dari hasil pemantauan selama satu hari, selama sehari tersebut menggunakan waktu efektif selama 12 jam yaitu pukul 10.00-21.00. Dari Hasil observasi di RS Awal Bross estimasi potensi pajak parkir sebanyak Rp 45.531.000 per bulan. Jika dilihat dari jumlah kapasitas kendaraan yang dapat tertampung tergolong sedang dan frekuensi kendaraan berfluktuatif, RS Awal Bross juga memberlakukan sistem maksimum untuk kendaraan yang menginap sehingga dapat ditarik kesimpulan RS Awal Bross memiliki potensi parkir yang relatif sedang terhadap pendapatan parkir.

63

Tabel 4.16 Analisis Potensi Pajak Parkir PT ISS (RS Wahidin) secara timer Tanggal 20/04/2015

Jumlah Kendaraan X Tarif Parkir Waktu Motor Tarif Total Mobil Tarif Total (Unit) (Rp) (Rp) (Unit) (Rp) (Rp) 10.0021.00

1.757

3000 5.271.000

862

5000 4.310.000

Total (Rp) 9.581.000

Estimasi Rata-rata Perjam 798.500 Estimasi Rata-rata Parkir Perhari (*12) 9.581.000 Estimasi Penerimaan Parkir Bulanan (*30) 287.430.000 Estimasi Pajak Parkir (/30%) 86.229.000 Sumber : Data Primer Hasil Wawancara 2015 (Data Diolah)

Data diperoleh dari hasil pemantauan selama satu hari yang menggunakan waktu efektif selama 12 jam yaitu pukul 10.00-21.00. Dari Hasil observasi di RS Wahidin estimasi potensi pajak parkir sebanyak Rp 86.229.000,00 per bulan. Jika dilihat dari jumlah kapasitas kendaraan yang dapat tertampung tergolong besar dan frekuensi kendaraan berfluktuatif sehingga dapat ditarik kesimpulan RS Wahidin memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan parkir.

Tabel 4.17 Analisis Potensi Pajak Parkir PT ISS (Ruko Pettarani Ramayana) secara timer

Tanggal 26/4/2015

Jumlah Kendaraan X Tarif Parkir Waktu Motor Tarif Total Mobil Tarif Total (Unit) (Rp) (Rp) (Unit) (Rp) (Rp) 10.0021.00

729

Total (Rp)

1790.000

3.977.000

Estimasi Rata-rata Perjam

331.500

Estimasi Rata-Rata Perhari (*12)

3.977.000

3000 2.187.000

358

5000

Estimasi Penerimaan Parkir Bulanan (*30) 119.310.000 Estimasi Pajak Parkir (/30) Sumber : Data Primer Hasil Observasi 2015 (Data Diolah)

35.793.000

64

Data diperoleh dari hasil pemantauan selama satu hari yang menggunakan waktu efektif selama 12 jam yaitu pukul 10.00-21.00. Dari Hasil observasi di Ruko Pettarani Ramayana estimasi potensi pajak parkir sebesar Rp 35.793.000 per bulan. Jika dilihat dari jumlah kapasitas kendaraan yang dapat tertampung tergolong sedang dan frekuensi kendaraan berfluktuatif sehingga dapat ditarik kesimpulan Ruko Pettarani Ramayana merupakan salah satu wajib pajak parkir yang memiliki potensi kontribusi yang relatif sedang terhadap pendapatan parkir.

Tabel 4.18 Analisis Potensi Pajak Parkir PT Tosan Permai Lestari (MTC) secara timer Jumlah Kendaraan X Tarif Parkir Tanggal

26/4/2015

Waktu

10.0021.00

Total (Rp)

Motor

Tarif

Total

Mobil

Tarif

Total

(Unit)

(Rp)

(Rp)

(Unit)

(Rp)

(Rp)

1970

3000

5.910.000

966

5000

4.830.000

10.740.000

Estimasi Rata-rata Perjam

895.000

Estimasi Rata-Rata Perhari (*12)

10.740.000

Estimasi Penerimaan Parkir Bulanan (*30) 322.200.000 Estimasi Pajak Parkir (/30) Sumber : Data Primer Hasil Observasi 2015 (Data Diolah)

Data diperoleh dari hasil pemantauan selama satu hari yang menggunakan waktu efektif selama 12 jam yaitu pukul 10.00-21.00. Dari Hasil observasi di MTC estimasi potensi pajak parkir sebanyak Rp 96.660 per bulan. Jika dilihat dari jumlah kapasitas kendaraan yang dapat tertampung tergolong besar dan frekuensi kendaraan yang keluar masuk berfluktuatif sehingga dapat ditarik kesimpulan MTC memiliki kontribusi yang relatif besar terhadap pendapatan parkir.

96.660.000

65

Tabel 4.19 Analisis Potensi Pajak Parkir PT Centre Park Citra Corpora secara timer Jumlah Kendaraan X Tarif Parkir Tanggal

24/4/2015

Waktu

10.0017.00

Total (Rp)

Motor

Tarif

Total

Mobil

Tarif

Total

(Unit)

(Rp)

(Rp)

(Unit)

(Rp)

(Rp)

82

3000

246.000

40

5000

200.000

446.000

Estimasi Rata-rata Perjam

55.700

Estimasi Rata-Rata Perhari (*8)

446.000

Estimasi Penerimaan Parkir Bulanan (*30)

13.380.000

Estimasi Pajak Parkir (/30%)

4.014.000

Sumber : Data Primer Hasil Observasi 2015 (Data Diolah)

Data diperoleh dari hasil pemantauan selama satu hari yang menggunakan waktu efektif selama 12 jam yaitu pukul 10.00-21.00. Dari Hasil observasi estimasi potensi pajak parkir sebanyak Rp 4.014.000 per bulan. Jika dilihat dari jumlah kapasitas kendaraan yang dapat tertampung tergolong besar tapi frekuensi kendaraan keluar masuk kurang sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusinya terhadap pendapatan parkir tergolong kecil.

Tabel 4.20 Analisis Potensi Pajak Parkir PT Kalla Inti Karsa (MRI) secara timer Jumlah Kendaraan X Tarif Parkir Tanggal

26/4/2015

Waktu

10.0021.00

Motor

Tarif

(Unit)

(Rp)

1.312

3000

Total (Rp)

Mobil

Tarif

Total

(Unit)

(Rp)

(Rp)

644

5000

3.220.000

7.156.000

Estimasi Rata-rata Perjam

596.500

Estimasi Rata-Rata Perhari (*12)

7.156.000

Total (Rp)

3.936.000

Estimasi Penerimaan Parkir Bulanan (*30) 214.680.000 Estimasi Pajak Parkir (/30%) Sumber : Data Primer Hasil Observasi 2015 (Data Diolah)

64.404.000

66

Data diperoleh dari hasil pemantauan selama satu hari yang menggunakan waktu efektif selama 12 jam yaitu pukul 10.00-21.00. Dari Hasil observasi di MRI potensi pajak parkir sebanyak Rp 64.404.000,00 per bulan. Jika dilihat dari jumlah kapasitas kendaraan yang dapat tertampung tergolong besar dan frekuensi kendaraan berfluktuatif sehingga dapat ditarik kesimpulan MRI memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan parkir.

Tabel 4.21 Analisis Potensi Pajak Parkir PT Kalla Inti Karsa secara timer Jumlah Kendaraan X Tarif Parkir Tanggal

30/4/2015

Waktu

10.0017.00

Total (Rp)

Motor

Tarif

Total

Mobil

Tarif

Total

(Unit)

(Rp)

(Rp)

(Unit)

(Rp)

(Rp)

94

3000

282.000

45

5000

225.000

507.000

Estimasi Rata-rata Perjam

63.400

Estimasi Rata-Rata Perhari (*8)

507.000

Estimasi Penerimaan Parkir Bulanan (*30)

15.200.000

Estimasi Pajak Parkir (/30)

4.560.000

Sumber : Data Primer Hasil Observasi 2015 (Data Diolah)

Data diperoleh dari hasil pemantauan selama satu hari yang menggunakan waktu efektif selama 8 jam yaitu pukul 10.00-17.00. Dari Hasil observasi di PT Kalla Inti Karsa estimasi potensi pajak parkir sebanyak Rp 4.560.000 per bulan. Jika dilihat dari jumlah kapasitas kendaraan yang dapat tertampung tergolong kecil dan frekuensi kendaraan berfluktuatif sehingga dapat ditarik kesimpulan kontribusinya terhadap pendapatan parkir tergolong kecil.

67

Tabel 4.22 Analisis Potensi Pajak Parkir PT Pancha Artha Abadi secara timer Jumlah Kendaraan X Tarif Parkir Tanggal

30/4/2015

Waktu

10.0017.00

Total (Rp)

Motor

Tarif

Total

Mobil

Tarif

Total

(Unit)

(Rp)

(Rp)

(Unit)

(Rp)

(Rp)

171

3000

513.000

84

5000

420.000

933.000

Estimasi Rata-rata Perjam

116.600

Estimasi Rata-Rata Perhari (*8)

933.000

Estimasi Penerimaan Parkir Bulanan (*30)

27.990.000

Estimasi Pajak Parkir (/30)

8.397.000

Sumber : Data Primer Hasil Observasi 2015 (Data Diolah)

Data diperoleh dari hasil pemantauan selama satu hari yang menggunakan waktu efektif selama 8 jam yaitu pukul 10.00-17.00. Dari Hasil observasi estimasi potensi pajak parkir sebanyak Rp 8.397.000 per bulan. Jika dilihat dari jumlah kapasitas kendaraan yang dapat tertampung tergolong kecil dan frekuensi kendaraan berfluktuatif sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusinya terhadap pendapatan parkir kecil.

Tabel 4.23 Analisis Potensi Pajak Parkir PT Securindo Packatama (Mega Tower Mks) secara timer Jumlah Kendaraan X Tarif Parkir Tanggal

22/4/2015

Waktu

09.0016.00

Total (Rp)

Motor

Tarif

Total

Mobil

Tarif

Total

(Unit)

(Rp)

(Rp)

(Unit)

(Rp)

(Rp)

80

3000

240.000

41

5000

205.000

445.000

Estimasi Rata-rata Perjam

55.600

Estimasi Rata-Rata Perhari (*8)

445.000

Estimasi Penerimaan Parkir Bulanan (*30)

13.350.000

Estimasi Pajak Parkir (/30)

4.005.000

Sumber : Data Primer Hasil Observasi 2015 (Data Diolah)

68

Data diperoleh dari hasil pemantauan selama satu hari yang menggunakan waktu efektif selama 8 jam yaitu pukul 09.00-16.00. Dari Hasil observasi di Mega Tower Mks estimasi potensi pajak parkir sebanyak Rp 4.005.000 per bulan. Jika dilihat dari jumlah kapasitas kendaraan yang dapat tertampung tergolong kecil dan frekuensi kendaraan berfluktuatif sehingga dapat ditarik kesimpulan RS Mega Tower Mks memiliki kontribusi yang kecil terhadap pendapatan parkir.

Tabel 4.24 Analisis Potensi Pajak Parkir PT Securindo Packtama (Komp. Ramayana) secara timer Jumlah Kendaraan X Tarif Parkir Tanggal

23/4/2015

Waktu

10.0021.00

Total

Motor

Tarif

Total

Mobil

Tarif

Total

(Unit)

(Rp)

(Rp)

(Unit)

(Rp)

(Rp)

382

3000

1.161.000

188

5000

940.000

2.101.000

Estimasi Rata-rata Perjam

175.000

Estimasi Rata-Rata Perhari (*12)

2.101.000

Estimasi Penerimaan Parkir Bulanan (*30)

63.030.000

Estimasi Pajak Parkir (/30)

18.909.000

(Rp)

Sumber : Data Primer Hasil Observasi 2015 (Data Diolah)

Data diperoleh dari hasil pemantauan selama satu hari yang menggunakan waktu efektif selama 12 jam yaitu pukul 10.00-21.00. Dari Hasil observasi di Komp. Ramayana estimasi potensi pajak parkir sebanyak Rp 18.909.000 per bulan. Jika dilihat dari jumlah kapasitas kendaraan yang dapat tertampung tergolong besar dan frekuensi keluar masuknya kendaraan masih kurang sehingga dapat ditarik kesimpulan Komp. Ramayana memiliki kontribusi yang sedang terhadap pendapatan parkir.

69

Analisis Potensi Pajak Parkir PT Securindo Packtama (Pasar Segar Mks) secara timer Jumlah Kendaraan X Tarif Parkir Total Tanggal Waktu Motor Tarif Mobil Tarif Total (Rp) Total (Rp) (Unit) (Rp) (Unit) (Rp) (Rp) 27/4/2015

10.0021.00

561

3000 1.683.000

276

5000 1.380.000

3.063.000

Estimasi Rata-rata Perjam

255.250

Estimasi Rata-Rata Perhari (*12)

3.063.000

Estimasi Penerimaan Parkir Bulanan (*30)

91.890.000

Estimasi Pajak Parkir (/30)

27.567.000

Sumber : Data Primer Hasil Observasi 2015 (Data Diolah)

Data diperoleh dari hasil pemantauan selama satu hari yang menggunakan waktu efektif selama 12 jam yaitu pukul 10.00-21.00. Dari Hasil observasi di Pasar Segar Mks estimasi potensi pajak parkir sebanyak Rp 27.567.000 per bulan. Jika dilihat dari jumlah kapasitas kendaraan yang dapat tertampung tergolong sedang dan frekuensi kendaraan berfluktuatif sehingga dapat ditarik kesimpulan Pasar Segar Mks memiliki kontribusi yang sedang terhadap pendapatan parkir.

Tabel 4.26 Analisis Potensi Pajak Parkir PT Securindo Packtama (RS Ibnu Sina) secara timer Jumlah Kendaraan X Tarif Parkir Tanggal Waktu Motor Tarif Total (Rp) Total Mobil Tarif Total (Rp) (Unit) (Rp) (Rp) (Unit) (Rp) 10.0027/4/2015 432 3000 1.296.000 213 5000 1.065.000 2.361.000 21.00 Estimasi Rata-rata Perjam

164.000

Estimasi Rata-Rata Perhari (*12)

2.361.000

Estimasi Penerimaan Parkir Bulanan (*30)

70.830.000

Estimasi Pajak Parkir (/30)

21.249.000

Sumber : Data Primer Hasil Observasi 2015 (Data Diolah)

70

Data diperoleh dari hasil pemantauan selama satu hari yang menggunakan waktu efektif selama 12 jam yaitu pukul 10.00-21.00. Dari Hasil observasi di RS Ibnu Sina estimasi potensi pajak parkir sebanyak Rp 17.712.000 per bulan. Jika dilihat dari jumlah kapasitas kendaraan yang dapat tertampung tergolong sedang dan frekuensi kendaraan berfluktuatif sehingga dapat ditarik kesimpulan RS Ibnu Sina memiliki kontribusi yang sedang terhadap pendapatan parkir.

Tabel 4.27 Analisis Potensi Pajak Parkir PT Securindo Packtama Indonesia (Ruko Bintang) secara timer Jumlah Kendaraan X Tarif Parkir Tanggal

28/4/2015

Waktu

10.0021.00

Motor

Tarif

Total

Mobil

Tarif

Total

(Unit)

(Rp)

(Rp)

(Unit)

(Rp)

(Rp)

774

3000

2.322.000

-

-

-

Total

2.322.000

Estimasi Rata-rata Perjam

193.500

Estimasi Rata-Rata Perhari (*12)

2.322.000

Estimasi Penerimaan Parkir Bulanan (*30)

69.643.000

Estimasi Pajak Parkir (/30)

20.893.000

Sumber : Data Primer Hasil Observasi 2015 (Data Diolah)

Data diperoleh dari hasil pemantauan selama satu hari yang menggunakan waktu efektif selama 12 jam yaitu pukul 10.00-21.00. Dari Hasil observasi di Ruko Bintang estimasi potensi pajak parkir sebanyak Rp 17.410.000 per bulan. Ruko Bintang ini lahan parkirnya untuk kendaraan motor saja dan jika dilihat dari jumlah kapasitas kendaraan yang dapat tertampung tergolong kecil tapi frekuensi keluar masuknyanya kendaraan yang cepat sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Ruko Bintang memiliki kontribusi yang sedang terhadap pendapatan parkir.

71

Tabel 4.28 Analisis Potensi PT Tri Tunggal Bangun Nusantara secara timer Jumlah Kendaraan X Tarif Parkir Tanggal

29/4/2015

Waktu

10.0017.00

Motor

Tarif

Total

Mobil

Tarif

Total

(Unit)

(Rp)

(Rp)

(Unit)

(Rp)

(Rp)

155

3000 465.000

78

Total (Rp)

5000 390.000

855.000

Estimasi Rata-rata Perjam

106.800

Estimasi Rata-Rata Perhari (*8)

855.00

Estimasi Penerimaan Parkir Bulanan (*30)

25.650.000

Estimasi Pajak Parkir (/30)

7.695.000

Sumber : Data Primer Hasil Observasi 2015 (Data Diolah)

Data diperoleh dari hasil pemantauan selama satu hari yang menggunakan waktu efektif selama 8 jam yaitu pukul 10.00-17.00. Dari Hasil observasi estimasi potensi pajak parkir sebanyak Rp 7.695.000 per bulan. Jika dilihat dari jumlah kapasitas kendaraan yang dapat tertampung tergolong kecil dan frekuensi kendaraan berfluktuatif sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusinya terhadap pendapatan parkir tergolong kecil.

Tabel 4.29 Analisis Potensi Pajak Parkir PT Securindo (RS Siloam) secara timer Jumlah Kendaraan X Tarif Parkir Tanggal

29/4/2015

Waktu

10.00 21.00

Motor

Tarif

Total

Mobil

Tarif

Total

(Unit)

(Rp)

(Rp)

(Unit)

(Rp)

(Rp)

540

3000 1.620.000

265

Total (Rp)

5000 1.325.000

2.945.000

Estimasi Rata-rata Perjam

245.500

Estimasi Rata-Rata Perhari (*12)

2.945.000

Estimasi Penerimaan Parkir Bulanan (*30) 88.350.000 Estimasi Pajak Parkir (/30) Sumber : Data Primer Hasil Observasi 2015 (Data Diolah)

26.505.000

72

Data diperoleh dari hasil pemantauan selama satu hari yang menggunakan waktu efektif selama 12 jam yaitu pukul 10.00-21.00. Dari Hasil observasi di RS Siloam estimasi potensi pajak parkir sebanyak Rp 26.505.000 per bulan. Jika dilihat dari jumlah kapasitas kendaraan yang dapat tertampung tergolong sedang dan frekuensi kendaraan berfluktuatif sehingga dapat ditarik kesimpulan RS Siloam memiliki kontribusi yang sedang terhadap pendapatan parkir.

Tabel 4.30 Analisis Potensi Pajak Parkir Secure Parking secara timer Jumlah Kendaraan X Tarif Parkir Tanggal

21/4/2015

Waktu

10.0021.00

Motor

Tarif

(Unit)

(Rp)

1.770

3000 5.310.000

Total (Rp)

Mobil

Tarif

(Unit)

(Rp)

869

Total (Rp)

Total (Rp)

5000 4.345.000

9.655.000

Estimasi Rata-rata Perjam

804.700

Estimasi Rata-Rata Perhari (*12)

9.655.000

Estimasi Penerimaan Parkir Bulanan (*30) 289.650.000 Estimasi Pajak Parkir (/30)

86.895.000

Sumber : Data Primer Hasil Observasi 2015 (Data Diolah)

Data diperoleh dari hasil pemantauan selama satu hari yang menggunakan waktu efektif selama 12 jam yaitu pukul 10.00-21.00. Dari Hasil observasi di Secure Parking estimasi potensi pajak parkir sebanyak Rp 86.895.000 per bulan. Jika dilihat dari jumlah kapasitas kendaraan yang dapat tertampung tergolong besar dan frekuensi berfluktuatif sehingga dapat ditarik kesimpulan Secure Parking memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan parkir.

73

Tabel 4.31 Analisis Potensi Pajak Wisma Kalla secara timer Jumlah Kendaraan X Tarif Parkir Tanggal

28/4/2015

Waktu

10.0017.00

Total (Rp)

Motor

Tarif

Total

Mobil

Tarif

Total

(Unit)

(Rp)

(Rp)

(Unit)

(Rp)

(Rp)

125

3000

375.000

62

5000

310.000

685.000

Estimasi Rata-rata Perjam

57.000

Estimasi Rata-Rata Perhari (*8)

685.000

Estimasi Penerimaan Parkir Bulanan (*30)

20.518.000

Estimasi Pajak Parkir (/30)

6.155.600

Sumber : Data Primer Hasil Observasi 2015 (Data Diolah)

Data diperoleh dari hasil pemantauan selama satu hari, selama sehari tersebut menggunakan waktu efektif selama 8jam yaitu pukul 10.00-17.00. Dari Hasil observasi di Wisma Kalla estimasi potensi pajak parkir sebanyak Rp 6.155.600 per bulan. Jika dilihat dari jumlah kapasitas kendaraan yang dapat tertampung tergolong besar akan tetapi frekuensi keluar masuknya kurang sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusinya terhadap pendapatan parkir relative kecil.

Analisis Efektifitas Pajak Parkir Efektifitas menurut Nick Devas (1989) adalah perbandingan antara realisasi penerimaan dengan potensi penerimaan yaitu mengukur hubungan antara hasil penerimaan pajak parkir terhadap potensi pajak parkir. Dengan demikian maka rumus yang digunakan untuk mengukur efektifitas retribusi daerah sebagai berikut :

Semakin besar nilai efektifitas berarti semakin tinggi efektifitas penerimaan retribusi pasar di daerah tersebut.

74

Kriteria Penilaian (Nick Devas 1989) :

E ≥ 1 = Efektif E ≤ 1 = Tidak Efektif

Analisis Efektifitas Perbandingan Potensi Pajak Parkir Tabel 4.32 Perbandingan Efektifitas Potensi Pajak Parkir Timer Realisasi Pajak Potensi Menurut Nama (Rp) Peneliti (Rp) Centre Park (M’TOS)

15.115.100

18.135.000

Makassar Theater

1.224.300

1.467.000

Parkir Centre Park Citra

3.361.800

4.034.000

PT. Centrepark Citra Corporration

12.100.000

14.535.000

PT. GMTDC TBK

13.332.600

16.000.000

PT. ISS (Hotel Clarion)

48.643.154

58.356.000

218.627.538

262.368.000

PT. ISS (Menara Bosowa)

24.157.385

28.980.000

PT.ISS (RS. Grestelina)

29.726.538

35.667.000

138.285.000

165.933.000

PT.ISS (RS.Awal Bross)

37.958.077

45.531.000

PT. ISS (RS. Wahidin)

71.863.615

86.229.000

PT.ISS (Ruko Pettarani

29.832.462

35.793.000

80.554.848

96.660.000

3.361.800

4.014.000

PT. Kalla Inti Karsa

53.684.682

64.404.000

PT. Kalla Inti Karsa

3.799.980

4.560.000

PT. Pancha Artha Abadi

7.000.362

8.397.000

PT. Securindo Packtama (Mega Tower Mks) PT. Securindo Packtama (Komp. Ramayana) PT. Securindo Packtama (Pasar

3.337.800

4.005.000

15.759.600

18.909.000

22.975.800

27.567.000

17.708.400

21.249.000

Corporation

PT.ISS (Mall Panakkukang)

PT.ISS (Panakkukang Square)

Ramayana PT. Tosan Permai Lestari (MTC) PT. Centre Park Citra Corpora

Segar Mks) PT. Securindo Packtama (RS. Ibnu Sina)

75

PT. Securindo Packtama

17.410.800

20.893.000

6.413.400

7.695.000

RS. Siloam (PT.Securindo)

22.089.600

26.505.000

Secure Parking

72.427.200

86.895.000

5.129.671

6.155.600

Indonesia ( Ruko Bintang) PT. Tri Tunggal Bangun Nusantara

Wisma Kalla

Sumber: Data Primer dan Data Sekunder DISPENDA Kota Makassar (Data Diolah)

Grafik Efektifitas Potensi Pajak Parkir 300000000 250000000 200000000 150000000 100000000 50000000 0 Mall Panakkukang

Panakkukang Square Realisasi Parkir

MRI

Ruko Ramayan

Potensi Parkir

Grafik 4.3 Efektifitas Potensi Pajak Parkir

Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat tingkat efektifitas pemungutan pajak parkir sebesar 80% masih terdapat selisih antara realisasi dan potensi yang ada yaitu sebesar 20% yang merupakan potensi yang masih dapat digali untuk mengoptimalkan pendapatan pajak parkir.

76

Analisis Efektifitas Berdasarkan Realisasi dan Target Di bawah ini menggambarkan perhitungan efektifitas Penerimaan Pajak Parkir Kota Makassar. Data target dan realisasi pajak parkir selengkapnya dapat dilihat Tabel 4.33 Tingkat Efektifitas Realisasi Pajak Parkir Kota Makassar Realisasi Pajak Target Pajak Efektifitas Tahun Keterangan Parkir (Rp) Parkir (Rp) (%) 2010

2.257.370.425

3.093.341.000

73

Tidak Efektif

2011

4.600.258.025

3.999.999.996

115

Efektif

2012

6.131.708.518

5.499.999.996

111

Efektif

2013

9.913.381.696

7.000.000.000

142

Efektif

2014

12.165.760.698

15.050.000.000

81

Tidak Efektif

Sumber: Data Sekunder DISPENDA Kota Makassar

Grafik Realisasi Dan Target Pajak Parkir

2010

2011

2012

Realisasi Pajak Parkir

Grafik 4.4 Realisasi Dan Target Pajak Parkir

2013 Target Pajak Parkir

2014

77

Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat tingkat efektifitas pemungutan pajak parkir oleh DISPENDA Kota Makassar : 1. Tahun 2011 target penerimaan pajak parkir mengalami kenaikan sebesar Rp 906.658.996 dan realisasinya mengalami kenaikan sebesar Rp2.342.887.600. sedangkan tingkat efektifitas naik dari tahun 2010 73% (Tidak Efektif) menjadi 115% (Sangat Efektif) pada tahun 2011. 2. Tahun 2012 target penerimaan pajak parkir mengalami kenaikan sebesar Rp 1.500.000.000 dan realisasinya mengalami kenaikan sebesar Rp 1.531.450.493. Sedangkan tingkat efektifitas menurun dari tahun 2011 menjadi 111 % (Sangat Efektif). 3. Tahun 2013 target penerimaan pajak parkir mengalami peningkatan sebesar Rp 1.500.000.004 dan realisasinya juga mengalami kenaikan sebesar Rp 3.781.673.178 sedangkan tingkat efektifitas naik dari tahun 2012 menjadi 142% (sangat efektif). 4. Tahun 2014 target penerimaan pajak parkir mengalami peningkatan sebesar Rp 8.050.000.000 dan realisasinya mengalami kenikan sebesar Rp 2.252.379.002. dan tingkat efektifitas mengalami penurunan sebesar 81 % (Tidak Efektif).

78

Tabel 4.34 Analisis Tingkat Efektifitas berdasarkan Kecendrungan Realisasi Pajak Target Pajak Efektifitas Target Pajak Tahun Parkir (Rp) Parkir (Rp) (%) parkir (%) 2010

2.257.370.42

3.093.341.000

73

Keterangan Tidak Efektif

1.29 2011

4.600.258.025

3.999.999.996

115

2012

6.131.708.518

5.499.999.996

111

1.37

Efektif

2013

9.913.381.696

7.699.999.994

142

1.4

Efektif

12.165.760.698 11.549.999.991

105

1.5

Efektif

2014

Efektif

Sumber: Data Sekunder DISPENDA Kota Makassar

Dari tabel di atas dilihat bahwa persentase target pajak parkir untuk tahun 2014 berdasarkan tingkat kecendrungan untuk mencapai tingkat efektifitas di dibutuhkan target pajak parkir 1,5% atau sebesar Rp 11.549.999.991 agar realisasi pajak parkir dapat efektif dan apabila target pajak parkir sebesar 2.1% itu lebih besar dari realisasi pajak parkir sehingga dikatakan tidak efektif. Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala seksi Bidang Penagihan mengatakan bahwa : Pada tahun 2014 target yang ditetapkan DISPENDA terjadi peningkatan yang cukup besar dari tahun sebelumnya karena melihat trend selama 3 tahun sebelumnya yaitu tahun 2011 – 2013 realisasinya lebih besar dari target pajak parkir yang ditetapkan. Sehingga DISPENDA menargetkan yang cukup untuk Tahun 2014. Namun ternyata reaslisasinya masih dibawah dari target yang ditetapkan (wawancara Kepala Seksi Bidang II 07 mei 2015)

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa tingkat efektifitas pemungutan pajak parkir menunjukkan progress dalam artian berjalan secara konsisten dari tahun ke tahun. Tiap tahunnya terjadi peningkatan realisasi penerimaan pajak parkir yang signifikan mulai dari tahun 2010 dan tingkat efektifitas pada tahun 2012 terjadi kenaikan yang sangat signifikan yaitu 115% menjadi 142% pada tahun 2013 itu disebabkan karena perubahan sistem pemungutan menjadi self assessment

79

untuk semua wajib pajak parkir namun pada tahun 2014 kembali tidak efektif dikarenakan penetapan target yang besar sehingga di bawah realisasinya tetapi tetap ada progress kenaikan dari segi pencapaian realisasi namun belum memenuhi target yang ditetapkan. Pajak parkir yang berlaku berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, yaitu 30%. Kepala seksi penagihan mengatakan bahwa tidak ada peningkatan pajak parkir untuk tahun berikutnya kecuali terjadi perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar. 4.2.5 Kendala-kendala Pemungutan Pajak Parkir Kendala yang sering dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Bidang II Pajak Parkir di Kota Makassar berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bidang II DISPENDA adalah : Dilapangan ada dua yang melakukan pemungutan parkir yaitu yang di tangani langsung oleh DISPENDA dan PD Parkir Makassar Raya. PD Parkir bagian bahu jalan sedangkan DISPENDA yang menyiapkan lahan parkir. Tapi terkadang yang memiliki lahan parkir juga ikut diambil oleh PD Parkir sehingga terjadi tumpang tindih antara DISPENDA dan PD Parkir dalam pemungutannya (wawancara 07 Mei 2015)

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa dibutuhkan sistem pembagian yang lebih efisien antara pengelola PD Parkir dan DISPENDA.

80

4.2.6 Upaya Peningkatan Kontribusi Pajak Parkir Pajak parkir jika dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan pajak daerah. Namun persentase kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah masih tergolong sangat kecil. Hal tersebut karena belum dimaksimalkan pemungutan pajaknya sehingga belum memberikan hasil yang signifikan. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Bidang II DISPENDA Kota Makassar mengenai upaya peningkatan penerimaan pajak parkir adalah apabila menunggak pembayaran wajib pajak parkir diberikan surat teguran untuk bisa lebih taat membayar pajak (Wawancara 07 Mei 2015) Dari hasil

wawancara

diatas

penulis

menyimpulkan

bahwa

Dinas

Pendapatan daerah akan berusaha untuk meningkatkan pendapatan pajak parkir sehingga dapat memberikan kontribusi yg besar untuk pajak daerah maupun pendapatan asli daerah.

81

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian mengenai Analisis Kontribusi Pendapatan Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, maka kesimpulan secara umum bahwa Pajak parkir di Kota Makassar dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar no 3 Tahun 2010, tarif pajak parkir di Kota Makassar sebesar 30% dikalikan dasar pengenaan pajak parkir. Objek pajak parkir adalah penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Terdapat 198 wajib pajak parkir di Kota Makassar dan Sistem pemungutan pajak parkir menggunakan sistem self asessment. Dan kesimpulan dari hasil penelitian tentang fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1. Kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kota Makassar masih dibawah dari target yang diharapkan, yang memeberikan kontribusi tertinggi yaitu pada tahun 2014 untuk pajak daerah sebesar 2,16% sedangan untuk pendapatan asli daerah 1,67% dan yang memberikan kontribusi terendah untuk pajak daerah yaitu pada tahun 2012 sebesar 1,58% sedangkan untuk pendapatan asli daerah yaitu pada tahun 2010 sebesar 1,07%. 2. Potensi pajak parkir di Kota Makassar belum optimal, dilihat dari perbandingan antara realisasi pembayaran pajak parkir yang berfluktuatif, yang memberikan realisasi pajak parkir tertinggi yaitu pada tahun 2011 sebesar 2,04% sedangkan untuk realisasi pajak parkir terendah yaitu pada tahun 2014 sebesar 1,23%.

82

3. Tingkat efektifitas potensi pajak parkir yang menggunakan sistem timer yang tertinggi yaitu Mall Panakkukang yang dikelola oleh PT ISS sedangkan untuk tingkat efektifitas pajak parkir terendah yaitu pada makassar theatre. Pada tahun 2014 tingkat efektifitas realisasi pajak parkir tidak efektif karena dilihat dari target yang ditetapkan oleh Dispenda sangat besar jika dibandingkan pada tahun 2011 – 2013. Dari Dispenda tidak mempermasalahkan efektif atau tidaknya penerimaan pajak parkir tetapi seberapa besar realisasi yang diperoleh sehingga dapat mendekati target yang ditetapkan oleh Dispenda Kota Makassar. 5.2 Saran Agar pemungutan Pajak Parkir dapat dipraktekkan sehingga terciptanya keadilan serta tujuan bersama yaitu pembangunan daerah yang merata dan kesejahteraan masayarakat, peneliti menyampaikan saran: 1. Untuk meningkatkan kontribusi pajak parkir dibutuhkan kesadaran para wajib pajak untuk membayar pajaknya dan pembagian lahan parkir yang efisien antara DISPENDA dan PD Parkir. 2. Perlunya penghitungan potensi secara dinamis mengingat potensi Pajak Parkir di Kota

Makassar

senantiasa

berkembang

seiring

dengan

perkembangan

perekonomian Kota Makassar dan potensi yang ada sebaiknya dioptimalkan dengan baik untuk peningkatan pajak daerah dan pendapatan asli daerah kota Makassar. 3. Untuk menentukan target pajak parkir sebaiknya pemerintah Kota Makassar mengukur efektifitas pajak parkir dengan menggunakan pendekatan potensi atau paling tidak mendekati potensi.

83

DAFTAR PUSTAKA

Andini, Rita dan Maria Magdalena. 2014. (online) (http://jurnal-sosioekotekno.org /article/135455/peran-pajak-parkir-dalam-menunjang-pendapatan-aslidaerah-di-kota-semarang.html diakses 21 Desember 2014) Brotodihardjo, Santoso, Raden. 1993. Pengantar Ilmu Hukum Pajak Edisi 3, Cet.15. Bandung: Eresco. Devas, Nick.1989. Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. UI-Press: Jakarta Djawranto.1994 (hal 420) dalam kuntjojo (2009) Metodelogi Penelitian. Kediri : Universitas Nusantara PGRI. Ensiklopedia. 2010. (Online) (http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_parkir , di akses 20 Desember 2014) Guritno, T. 1997. Kamus Ekonomi-bisnis-perbankan: Inggris-Indonesia. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2012. Kumpulan Undang-Undang Perpajakan. Direktorat Jendral Pajak Kanwil DJP SULSELBARTRA. Komala, Dwi Tiyasari, 2010. Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tegal. Institut Pertanian Bogor, (Online), (http://repository.ipb.ac.id/handle /123456789/62542, diakses 24 Oktober 2014). Lasdwihati, Dinda. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. (Online) journal. (http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/economy/2009/Artik el_20205350.pdf diakses 21 Desember 2014) Mardiasmo. 2013. Perpajakan. Edisi revisi 2013. Yogyakarta Muthoharoh, Ika.2009. Peran Pajak Parkir Dalam Menunjangpendapatan Asli Daerah Di Kota Malang. Skripsi diterbitkan. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN) Malang. Drs. Ec. Muhammad Mansur, Msi. Nariani. Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang (Online). Journal. (http://eprints.mdp.ac.id/685/1/Jurnal% 202009210005%20Nariana.pdf diakses 21 Desember 2014). Nurfitri, leny. Studi Implementasi Kebijakan Pemungutan Parkir sebagai pajak Daerah Kota Malang. (online) Journal. (http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/ jimfeb/article/view/666 diakses 21 Desember 2014) Patria, 2001. Undang-Undang Pajak Tahun 2000 Edisi Lengkap. Jakarta: Salemba Empat.

84

Pedoman Penulisan Skripsi. 2012. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanudin. Poerwadarminta, W.J.S. 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka Rahman. 2005 (online) (http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-aslidaerah.html diakses pada 18 Mei 2015) Rahmat, Peta. 2012. Analisis Potensi Pajak Parkir Tehadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. Skripsi Diterbitkan. Makassar. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Resmi, Siti. 2003. Perpajakan: Teori dan Kasus Jilid 2. Jakarta: Salemba Empat. Sekaran, Uma Dan Roger Bougie. 2003. Research Methods For Business 6th Ed. India: Wiley. Siahaan, Marihot 2008. Pajak Daerah & Retribusi Daerah Ed.1-3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Suandy, Erly . 2008. Hukum Pajak Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat. Warsito. 2001 (online) (http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-aslidaerah.html diakses 18 Mei 2015) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2011. Jakarta Selatan: Visi Media.

85

LAMPIRAN 1

BIODATA

IDENTITAS DIRI Nama

: Khatmi Tamtami Nisa

Tempat, Tanggal Lahir

: Ujung Pandang/ 20 Juli 1993

Jenis Kelamin

: Perempuan

Alamat Rumah

: Komp. BTN Makkio Baji B1 No.2 Antang

Telepon Rumah/HP

: 085239457100

Alamat E-mail

: [email protected]

RIWAYAT PENDIDIKAN Pendidikan Formal : SD Negeri 1 Benteng Selayar 1999 - 2005 SMP Negeri 1 Benteng Selayar 2005 - 2011 SMA Negeri 5 Makassar 2008 – 2011 S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar 2011-2015 Pendidikan Non Formal : Pramuka 05 SMA Neg.5 Makassar PENGALAMAN Organisasi: Panitia 7th Hasanuddin Accounting Days 2013 Ikatan Mahasiswa Akuntansi FEBUnhas

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya Makassar,

Mei 2015

KHATMI TAMTAMI NISA

86

LAMPIRAN 2 Tabel 4.3 Daftar Data Wajib Bayar Parkir Kota Makassar No

Nama Wajib Pajak Parkir

NPWPD

Realisasi

Potensi

Pajak Parkir

Pajak Parkir

Bulanan (Rp)

Bulanan (Rp)

Kecamatan Mariso 1

BRI Unit Cendrawasih

P2000597601001

62.400

74.900

2

BRI Unit Rajawali

P2000624501001

62.400

74.900

3

BRI Unit Tanjung

P2000596301001

54.600

65.600

PT Bank Mandiri Cab

P2000656301006

5.129.671

6.155.600

22.089.600

26.507.600

4

Cendrawasih

5

PT. Midi Utama Indonesia

P2001003601001

6

PT. Midi Utama Indonesia

P2001004201001

7

PT. Midi Utama Indonesia

P2001003401001

8

Wisma Kalla

P2001053701001

9

RS.Siloam (PT Securindo)

Kecamatan Mamajang 1

BRI Unit A.P Pettarani

P2000597102001

66.000

79.200

2

BRI Unit Mamajang

P2000843002002

52.500

63.000

3

Grand Mode

P2001178802013

500.000

600.000

4

Hotel Coklat

P2000789902003

5

Hotel Sahid

P2000003302001

300.000

360.000

6

PT. Midi Utama Indonesia

P2001003302003

66.096

79.300

7

Rumah Makan Sederhana

P2000685502001

8

PT Kalla Inti Karsa

P2000002902001 53.684.682

64.421.600

Kecamatan Makassar 1

BRI Unit Mangasa

P2000596503004

62.400

74.900

2

BRI Unit Maricaya

P2000596103001

117.000

140.400

3

BRI Unit Matahari

P2000596803001

62.400

74.900

4

BRI Unit Sungai Saddang

P2000888803001

54.600

65.500

5

BRI Unit Veteran

P2000605703004

52.500

63.000

6

BRI Unit Yos Sudarso

P2000597703001

60.000

72.000

7

Hotel Maricaya

P2000570803001

112.500

135.000

8

PD Parkir Mks Raya (PLB)

P2000609103005

62.633.100

75.159.700

9

PT. Bank Mandiri

P2000598903001

87

No

Nama Wajib Pajak Parkir

NPWPD

Realisasi

Potensi

Pajak Parkir

Pajak Parkir

Bulanan (Rp)

Bulanan (Rp)

10

PT. Midi Utama Indonesia

P2001004303001

11

PT. RN

P2000828503001

41.250

49.500

12

Restoran Bambuden III

P2000030003004

300.000

360.000

13

TK. Harapan Baru

P2000300303004

14

Toko Elizabeth

P2000919303005

75.000

90.000

Kecamatan Ujung Pandang 1

Agappa Fest

P2001190904001

250.000

300.000

2

BRI Cabang Somba Opu

P2000122904001

234.000

280.000

3

Central Store

P2000017704002

4

Family Karaoke Scarlet

P2000999604010

93.000

111.600

5

Fasum Parkir

P2001013704002

6

Golden Suki

P2001216904001

180.000

216.000

7

Hotel Aston

P2001084204001

700.000

840.000

8

Hotel Aswin

P2001048204005

300.000

360.000

9

Hotel Bali

P2000038604010

51.300

61.600

10

Hotel Banua

P2000005304002

11

Hotel Celebes

P2000019604001

53.010

63.650

12

Hotel Celebes Indah

P2000004904005

75.000

90.000

13

Hotel Citra Wisata

P2000037404002

47.430

56.900

14

Hotel Delta

P2000019904009

15

Hotel Harapan

P2000037204010

90.000

108.000

16

Hotel Horison Makassar

P2000831604009

300.000

300.000

17

Hotel Kenari Indah

P2000058904008

18

Hotel Kenari Pantai

P2000018004008

19

Hotel Losari Metro

P2000034404009

60.000

72.000

20

Hotel Makassar Golden

P2000011404006

21

Hotel Pacific

P2001150704009

200.000

200.000

22

Hotel Pantai Gapura

P2000011304006

187.500

225.000

23

Hotel Quality

P2000017804002

337.500

405.000

24

Hotel Santika

P2000840604001

450.000

540.000

25

Hotel Singgasana

P2000019804001

75.000

90.000

26

Hotel Wisata Inn

P2000019704002

90.000

108.000

27

Imperial AryaDuta Hotel

P2000018104008

28

Kampung Popsa

P2000989404006

1.718.100

2.061.700

88

No

Nama Wajib Pajak Parkir

NPWPD

Realisasi

Potensi

Pajak Parkir

Pajak Parkir

Bulanan (Rp)

Bulanan (Rp)

29

KFC Ratulangi

P2000919804003

909.000

1.090.800

30

PD Prov SulSel

P2001269104005

3.956.460

4.747.800

31

Pondok Sanrila

P2000082704009

37.500

45.000

32

Pondok Sun Anggli

P2000095904009

33

PT. Bank Mandiri

P2000012404006

PT. Bank Negara Indonesi

P2000126204001

1.500.000

1.800.000

34

(BNI)

35

PT. Favor Hotel

P2001198304003

234.300

281.200

36

PT. GELAEL INDOTIM

P2000449704001

1.575.000

1.890.000

PT. Kencana

P2000002504002

156.000

187.200

37

Royalindo/Mercury

38

PT. Midi Utama Indonesia

P2001003504002

39

PT. Midi Utama Indonesia

P2001003904006

40

PT. Midi Utama Indonesia

P2001003804006

41

PT. Miotou Aryacom Futures

P2000888404001

42

RS ST. Khadijah

P2000006604001

60.000

72.000

43

Restoran Istana Laut

P2000023904003

145.656

174.800

44

Rumah Makan Himalaya

P2000026304005

45

Super Market Baji Pamai

P2000410004001

846.600

1.015.920

46

TK. Harapan Baru

P2000430604001

47

Wisma Merapi Indah

P2000093904005

48

Yasdic IMMIM

P2000553304010

49

Zona Café

P2000942604001

300.000

360.000

50

PT Kimia Farma

P2001144604002

51

Restoran Pualam

P2000057004002

52

PT ISS (Menara Bosowa)

P2001032804001

24.157.385

28.988.900

53

RS. Mitra Husada

P2001143204005

54

Hotel Bumi Asih

P2000003004003

Kecamatan Wajo 1

Dunia Karaoke Eksekutif

P2000030505001

40.000

48.000

2

Harmonis

P2000323505001

225.000

270.000

3

Hotel Century

P2000860905005

50.000

60.000

4

Hotel Dinasty

P2000010705001

5

Hotel Grand Palace

P2000031205002

150.000

180.000

89

No

Nama Wajib Pajak Parkir

NPWPD

Realisasi

Potensi

Pajak Parkir

Pajak Parkir

Bulanan (Rp)

Bulanan (Rp)

6

Hotel lestari

P2000639905001

7

Hotel Mutiara Sari

P2000837105003

72.000

86.400

8

Hotel Tiara Sari

P2000749705001

73.200

87.800

9

KSU Bina Duta

P2000618905002

153.000

183.600

10

PT Bank Mandiri

P2000591305001

163.800

196.600

11

PT Bank Mandiri Persero

P2000122005001

522.000

626.400

PT Bank Mandiri Cab.

P2000006505001

88.800

106.600

375.000

450.000

186.000

223.200

12

13

Cokroamino PT. Bank Rakyat Indonesia

P2000122805001

TBK

14

RS Akademis

P2000004405001

15

Wisma Favorite

P2001012505003

16

Wisma Makassar

P2000024105001

75.000

90.000

17

Wisma Serui

P2000635005001

45.000

54.000

18

KFC Ahmad Yani

P2000553005001

600.000

720.000

19

PT Kimia Farma Apotek

P2000131505001

PT Tosan Permai Lestari

P2000923305001

80.554.848

96.665.818

1.224.300

1.469.200

20 21

(MTC) Makassar Theater

P2000098205001

Kecamatan Bontoala 1

Bambini

P2000613506001

2

BRI Unit Makassar

P2000596706001

60.000

72.000

3

BRI Unit Paotere

P2000596606004

60.000

72.000

4

BRI Unit Sentral

P2000624606001

52.500

63.000

5

Pondok Wisata

P2000938206005

52.500

63.000

6

PT. Midi Utama Indonesia

P2001004106006

7

Toko “Bintang Mode”

P2001009306001

303.576

364.300

8

Wisma PHI

P2000026606009

150.000

180.000

Kcematan Tallo 1

BRI Unit Pannampu

P2000605407001

52.500

63.000

2

Bri Unit Pongtiku

P2000596407008

60.000

72.000

3

BRI Unit Ujung Tanah

P2000597007001

60.000

72.000

P2001265609007

200.400

240.500

Kecamatan Panakkukang 1

Aswin Inn Hotel

90

No

Nama Wajib Pajak Parkir

NPWPD

Realisasi

Potensi

Pajak Parkir

Pajak Parkir

Bulanan (Rp)

Bulanan (Rp)

2

BRI Cabang Panakkukang

P2000597809007

75.000

90.000

3

BRI Unit Abd Dg. Sirua

P2000599609001

52.500

63.000

4

BRI Unit Batua Raya

P2000596909007

60.000

72.000

5

BRI Unit Borong Raya

P2000888709001

52.500

63.000

6

BRI Unit Hertasning

P2000597409007

60.000

72.000

7

BRI Unit Panakkukang

P2000597509001

Carefeour (Alfa) Retailindo

P2000400109007

1.500.000

1.800.000

51.102

61.300

8

9

Peng. CV. Toddopuli Mas (Hotel

P2001265209011

Toddopuli Mas)

10

Fajar Graha Pena

P2000898509002

11

Fat Dragon

P2001018209007

300.000

360.000

12

Grand Toserba

P2001031109007

500.000

600.000

13

Hotel Adhyaksa

P2000658209001

75.000

90.000

14

Hotel Panakkukang

P2000658209001

75.000

90.000

15

Hotel Pengayoman

P2000971409011

75.000

90.000

16

Inul Vizta Karaoke

P2000998009007

750.000

900.000

17

Labuana Café

P2001188809009

100.000

120.000

18

Lavita

P2001185809007

500.000

600.000

19

PT Bank Mandiri

P2000598809001

20

PT Midi Utama Indonesia

P2001004009007

21

PT Serasi Autoraya

P2000734009005

PT Sukses Pratama

P2001182509008

250.000

300.000

543.450

652.100

1.500.000

1.800.000

22

23

Hotelindo / Hotel Tree RM. Ulu Juku/ RM Angkasa

P2000739709005

Nikmat

24

TK Harapan Baru

P2000402609001

25

Toko Alaska

P2000546609001

26

WOODSY GAB

P2001011609005

27

Toko Bintang

P2001025409001

300.000

360.000

28

PT ISS (Mall Panakkukang)

P2000595609007

218.627.539

262.353.100

29

PT ISS (RS Grestelina)

P2000027009001

29.726.538

35.671.850

PT Securindo Packtama

P2001117609007

22.975.800

27.571.000

30

(Pasar Segar Mks)

91

No

31

Nama Wajib Pajak Parkir

Parkir Centre Park Citra

NPWPD

P2001155309007

Realisasi

Potensi

Pajak Parkir

Pajak Parkir

Bulanan (Rp)

Bulanan (Rp)

3.361.800

4.034.200

29.832.462

35.799.000

250.000

300.000

P2001117709007

15.759.600

16.911.600

35

PT Centre Park Citra Corpora P2001190609001

3.361.800

4.034.200

36

PT Asindo (Business Centre) P2000327309007

37

PT ISS (Hotel Clarion

P2000818609001

48.643.154

58.371.800

PT ISS (Panakkukang

P2000786009007

138.285.000

165.942.000

37.958.077

45.549.700

17.708.400

21.250.100

32

33

34

38 39 40

Corporation PT ISS (Ruko Pettarani

P2001055509007

Ramayana) PT Asia Boga Sejahtera

P2001256209007

(BONCAFE) PT Securindo Packtama (Komp.Ramayana)

Square) PT ISS (RS Awal Bross)

P2001055609001

PT Securindo Packtama (RS

P2001117509004

Ibnu Sina)

Kecamatan Tamalate 1

BRI Unit Gunung Sari

P2000599410001

52.500

63.000

2

BRI Unit Hartaco

P2000605510009

58.968

70.800

3

BRI Unit Rappocini

P2000605610001

56.700

68.000

4

BRI Unit Syech Yusuf

P2000596210001

5

Hotel Marannu Garden

P2000000910002

37.500

45.000

6

Indo Mode

P2000907910001

525.000

630.000

7

KFC Talasalapang

P2000559410001

675.000

810.000

8

PT Bank Mandiri

P2000598710001

9

RM. Ayam Bakar Wong Solo

P2000673910001

697.500

837.000

10

RS Haji

P2000595210009

11

Yayasan Indonesia Timur

P2001288510009

12

PT Securindo Packtama (Mega Tower Mks)

P2001117410004

3.337.800

4.005.400

13

Secure Parking

P2000970210004

72.427.200

86.912.700

14

PT. GMTDC.TBK

P2000106710004

13.332.600

15.999.100

PT Centre Park Citra

P2001055410004

12.100.000

14.520.000

15

Corporation

92

No

16

Nama Wajib Pajak Parkir

PT Tri Tunggal Bangun

NPWPD

P2001269510002

Nusantara

Realisasi

Potensi

Pajak Parkir

Pajak Parkir

Bulanan (Rp)

Bulanan (Rp)

6.413.400

7.696.100

Kecamatan Biringkanaya 1

BRI Cabang Tamalanrea

P2001261811001

60.000

72.000

2

BRI Unit Angkasa

P2000842811001

60.000

72.000

3

Bri Unit Bandara

P2000597211002

70.000

84.000

4

Bri Unit Daya

P2001261911001

60.000

72.000

5

BRI Unit Kapasa

P2001262011001

60.000

72.000

6

BRI Unit Paccerekang

P2000842911004

60.0 00

72.000

7

BRI Unit Panaikang

P2000599511001

52.500

63.000

8

BRI Unit Perintis

P2000682111001

70.000

84.000

9

BRI Cabang Tamalanrea

P2000599211001

150.000

180.000

10

TOP MODE

P2000765111001

Kecamatan Manggala 1

BRI Unit Antang

P2000843112001

52.500

63.000

2

BRI Unit Manggala

P2000597312003

60.000

72.000

Kecamatan Rappocini 1

BRI Unit Pabaeng-Baeng

P2000605813002

52.500

63.000

2

D’Maleo Hotel

P2001216713004

300.000

300.000

3

Hotel Makassar Indah

P2000010913010

55.000

66.000

4

KFC Pettarani

P2001097313010

810.000

972.000

5

PT Midi Utama Indonesia

P2001003713005

PT Pelita Mahkota

P2001285213004

6

Hotelindo/Fave Hotel

Kecamatan Tamalanrea 1

Inul Vista Family Karaoke

P2001107314003

800.000

960.000

2

PT. Carefour Indonesia

P2000669314001

675.000

810.000

3

Toko Harapan Baru

P2000878214001

34.320

41.200

4

Centre Park (M’TOS)

P2001173914001

15.115.100

18.138.100

PT Securindo Packtama

P2001272814004

17.410.800

20.893.000

5

Indonesia

6

PT ISS (RS. Wahidin)

P2000802614001

71.863.615

86.236.400

7

PT Kalla Inti Karsa

P2000595914001

3.799.980

4.560.000

93

No

8

Nama Wajib Pajak Parkir

PT Pancha Artha Abadi

NPWPD

P2001246114006

Realisasi

Potensi

Pajak Parkir

Pajak Parkir

Bulanan (Rp)

Bulanan (Rp)

7.000.362

Total Potensi Pajak Parkir Bulanan

8.400.500 1.285.577.650

Estimasi Potensi Pajak Tahunan 15.425.731.800 Sumber: Data Sekunder DISPENDA 2015 (data diolah)

94

LAMPIRAN 3

95

96

LAMPIRAN 4 Target dan Realisasi Pajak Parkir Tahun 2010 – 2014

Masa Pajak

Target

Realisasi

%

2010

3.093.341.000

2.257.370.425

73,0

2011

3.999.000.996

4.600.258.025

115,0

2012

5.499.999.996

6.131.708.518

111,0

2013

7.000.000.000

9.913.381.696

142,0

2014

15.050.000.000

12.165.760.698

81,0

97

LAMPIRAN 5

98

LAMPIRAN 6

40