SINKRONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN DERAH DALAM PENGUATAN IKLIM USAHA DAN INVESTASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERSPEKTIF PEMERINTAHAN JOKOWI DAN JK 2015 - 2019 ( 9 AGENDA PRIORITAS )
Nomor
PRIORITAS
1
Perlindungan dan keamananan seluruh warga negara
2
Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratif dan Terpercaya
3
Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam kerangka NKRI
4
Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
5
Peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia
6 7
Peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional Kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8
Revolusi Karakter Bangsa
9
Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial
|2
PENTINGNYA PENYELARASAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERENCANAAN DALAM NEGERI UNTUK MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL
NKRI
RPJMD PROVINSI
RPJMD KAB/KOTA
PENCAPAIAN SASARAN
RPJM NASIONAL
PENJABARAN SASARAN
1. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional adalah tujuan bernegara di semua tingkat pemerintahan 2. Sasaran dan Prioritas RPJMN adalah tujuan bernegara dalam jangka menengah yang harus dicapai oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan tingkat kewenangannya, 3. Partisipasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota mutlak diperlukan. 4. Dalam kerangka pencapaian tujuan bernegara tsb, maka sasaran prioritas pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan.
|3
SINKRONASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH DALAM RANGKA IMPLEMENTASI RPJMD •
Pasal 5 ayat (2) UU SPPN, “RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. “
•
Pasal 263 ayat (3) UU Pemda “RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.”
•
Pasal 272 ayat (3) UU Pemda “Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.”
|5
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL (Pasal 258 & Pasal 259)
TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL
K/L
PROVINSI
Sinkronisasi dan harmonisasi KOORDINASI TEKNIS, Dikoordinasikan oleh MDN dengan Menteri Bidang Perencanaan
TARGET PEMBANGUNAN PROVINSI
PROV
KAB/KOTA
KOORDINASI TEKNIS Pembangunan dilaksanakan oleh GUBERNUR sebagai wakil Pemerintah Pusat
TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH 1. 2. 3. 4. 5.
Peningkatan & pemerataan pendapatan masyarakat, Kesempatan kerja, Lapangan berusaha, Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik Daya saing Daerah.
|6
UPAYA KEMENDAGTI ATAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UMUM PENGUATAN IKLIM USAHA DAN INVESTASI DAERAH
FOKUS INVESTASI upaya yang telah dilakukan Kementerian Dalam Negeri atas kesiapan daerah terhadap iklim usaha dan investasi 1.
2.
3. 4. 5.
Mendorong daerah untuk melakukan pengembangan iklim usaha penanaman modal: a. memberikan fasilitasi/ insentif oleh Pemerintah Provinsi/Kab kota b. Membuat peta potensi investasi Pemerintah Provinsi/Kab kota; Mendorong daerah untuk melakukan Kerjasama Penanaman modal, dalam hal ini Pemerintah Pusat harus mendorong daerah untuk Mendukung kesiapan daerah untuk menyiapkan kerjasama bilateral, regional dan multilateral penanaman modal di daerah dalam bentuk perizinan, penyediaan lahan, tata ruang dan pemanfaatan komponen dalam negeri untuk mendukung program pemerintah pusat. Mendorong daerah untuk melakukan Promosi Penanaman modal pada daerah Provinsi dan Kabupaten/kota; Mendorong daerah untuk melakukan Pelayanan Investasi/ penanaman modal dengan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu. Mendorong daerah untuk melakukan Pengendalian pelaksanaan investasi
|8
TATA PERDAGANGAN Berkaitan dengan tata perdagangan dalam rangka penguatan iklim usaha, Kementerian Dalam Negeri juga melakukan pembinaan dan umum atas kesiapan daerah untuk melaksanakan berbagai indikator urusan perdagangan di daerah, antara lain: 1.
2.
3.
Kesiapan perangkat daerah dalam pelayanan perizinan dan pendaftaran perusahaan, seperti antara lain : a. Penertiban SIUP perdagangan bahan berbahaya, beralkohol, pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, tanda daftar gudang. b. Penerbitan angka pengenal importer (API) Kesiapan daerah untuk menyediakan sarana distribusi pengenal, dengan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi. Kesiapan perangkat daerah untuk melakukan stabilisasi harga kebutuhan bahan pokok dan barang penting, seperti : a. Menjamin ketersediaan kebutuhan pokok b. Pemantauan harga dan informasi bahan pokok c. Melakukan operasi pasar dna d. Pengawasan pupuk dan pestesida di daerah
4.
5.
Kesiapan perangkat daerah untuk mendukung pengembangan ekspor dengan melakukan : a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, nasional dan local b. Kampanye citra produk ekspor skala nasional dan daerah. Kesiapan perangkat daerah untuk menyiapkan sistem informasi industri nasional, dengan penyampaian laporan informasi Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)
|9
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
ISU STRATEGIS 1. Pengembangan potensi ekonomi a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI), diantaranya : menyiapkan kawasan sentra pengolahan komoditas unggulan, mengembangakan klaster-klaster industri pengolahan, meningkatkan produktivitas hasil olahan, dan mengembangkan tempat penyimpanan ikan yang berteknologi tinggi; b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), diantaranya : mengembangkan kawasan pengelolaan klaster-klaster komoditas unggulan dan meningkatkan pembinaan dan pendampingan komoditas unggulan; dan c. Kawasan Perhatian Investasi (KPI), diantaranya : mengembangkan produktivitas komoditas unggulan dan industri-industri produk olahan komoditas wilayah.
| 10
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2. Konektivitas wilayah a. Penerapan insentif fiskal yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kompetitif; b. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan; c. Pembangunan jalur kereta api; dan d. Pembangunaan infrastruktur penunjang eksport. 3. Pengembangan SDM dan IPTEK a. Meningkatkan kualtias SDM; b. Pengembangan sarana prasarana pendidikan; c. peningkatan koordinasi antara pusat dan daerah; d. Pembinaan kelembagaan; dan e. Kemampuan pengelolaan investasi.
| 11
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
4. Penguatan regulasi bagi peningkatan iklim investasi dan iklim usaha a. Memberikan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan penggunaan sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE); b. Sosialisasi terkait dengan pemanfaatan lahan sebagai peruntukan investasi; dan c. Penerapan regulasi insentif fiskal.
| 12
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI JL. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat, 101101 Telp/Fax: (021) 3459339
