SIKAP POLITIK PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) DALAM SUKSESI KEPEMIMPINAN NEGARA PADA PEMILU 2014
SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syari’ah (S.sy)
Disusun Oleh : ADE HIKMATUL FAUZIAH NIM. 1110045200006
KONSENTRASI KETATANEGAARAN ISLAM PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1436 H/2015 M
ABSTRAK Ade Hikmatul Fauziah, 1110045200006. Sikap Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dalam Suksesi Kepemimpinan Negara Pada Pemilu 2014. Konsentrasi Ketatanegaraan Islam Program Studi Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 1435 H/2015 M. 1x 76 Halaman + 15 Lampiran. Skripsi ini berjudul Sikap Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dalam Suksesi Kepemimpinan Pada Tahun 2014, ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan arah sikap politik Partai PPP dalam suksesi kepemimpinan pada pemilu 2014. Metode pedekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif –kualitatif. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam pemilu 2014, sikap politik partai PPP serta konflik yang terjadi di internal partai. Hal ini sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2000;3) yang menyatakan “metodelogi kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian kualitatis karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang partai PPP dalam pemilu 2014, Sikap PPP dalam suksesi kepemimpinan pada pemilu 2014, serta konflik internal partai yang ada pada saat karya tulis ini dibuat. Dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh suatu kesimpulan, bahwa dalam pemilu 2014 perolehan suara PPP naik dibandingkan dengan pemilu 2009 . pada pemilu 2014 semua anggota Partai PPP resmi mendukung koalisi merah putih yang dipimpin oleh Prabowo saat itu, bagi PPP suksesi kepemimpinan pada pemilu 2014 sudah berjalan dengan lancar dan dijadikannya pembelajaran untuk masa yang akan datang. Sebelum adanya konflik internal PPP, suara PPP bersatu untuk memilih koalisi merah putih namun setelah pelantikan presiden terpilih Jokowi-JK maka sebagian anggota PPP memilih untuk mendukung pemerintahan.
Kata kunci
: Sikap Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dalam Suksesi Kepemimpinan Negara Pada Pemilu 2014.
Pembimbing
: 1. Masyrofah, M.Si. 2. Atep Abdurofiq, M.Si
Daftar Pustaka
: Tahun 1976 s.d Tahun 2014
i
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT penulis panjatkan atas segala rahmat, hidayah dan inayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, Rasul yang berjasa besar kepada kita semua dalam membuka gerbang ilmu pengetahuan. Setulus hati penulis sadari bahwa tidak akan sanggup menghadapi dan mengatasi berbagai macam hambatan dan rintangan yang mengganggu lancarnya penulisan skripsi ini, tanpa adanya bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berharga ini perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada: 1. Dr. Phil. Asep Saepuddin Jahar, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Ketua Program Studi Jinayah Siyasah, Dra. Hj. Maskufa, MA., dan Sekretaris Program Studi Jinayah Siyasah Ibu Rosdiana, MA., yang telah membantu penulis secara tidak langsung dalam menyiapkan skripsi ini. 3. Prof. Dr. Zaitunah Subhan, sebagai Pembimbing Akademik yang juga senantiasa mengingatkan penulis semasa mengikuti perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
ii
4. Kepada Ibu Masyrofah, M.Si, dan Bapak Atep Abdurofiq, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatiannya kepada penulis dalam memberikan pengarahannya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 5. Segenap Bapak / Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama duduk dibangku perkuliahan. 6. Segenap jajaran karyawan akademik Perpustakaan Syariah dan Hukum dan Perpustakaan Utama yang telah membantu penulis dalam pengadaan referensi-referensi sebagai bahan rujukan skripsi. 7. Kepada semua jajaran pengurus DPP PPP Bapak Akhmad Gozali Harahap S.Ag, M.Si dan Bapak Nur Salam AS, S.IP yang telah bersedia untuk penulis wawancarai, Saya ucapkan terimakasih untuk beliau semua, karena tanpa bantuan beliau-beliau skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan. 8. Kepada Ayahanda dan Ibunda penulis, Bpk. H. Nawin Hs. Dan Ibu Hj. Aminah Hs. yang telah membesarkan dan membimbing penulis dari kecil hingga saat ini dengan penuh kesabaran dan pengertian. Serta tiada henti memberikan doa dan dukungan kepada penulis baik secara moril maupun materil. 9. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan teruntuk kakak Muniroh H.N, S.Ag dan Abang Bastari yang sudah penulis anggap sebagai orangtua, terima kasih mereka telah sampai membawaku hingga pada
iii
jenjang Strata Satu, penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih atas segalanya yang telah mereka berikan, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada mereka.. 10. Kepada Ibu mertua Djariah H.S dan Bapak mertua H. Saman H.R, D1 Meteo, terimakasih telah memberikan doa dan semangatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 11. Teruntuk Suami tercinta Jamaludin A.Md, terimakasih karena atas dorongan dan semangat yang tak kenal henti dari mu, skripsi ini dapat terselesaikan dalam waktu yang telah kita harapkan. 12. Terimakasih penulis sampaikan kepada kakak-kakak ku Naiyam Khairul Umma H.N, Muniroh H.N. S.Ag, Eni Rustini H.N, Imron Rosyadi H.N. S.Ag, Nur Jannah H.N.S.Pd M.Pd, Ridwan H.N, Raudhatul Jannah H.N. A.Mk, Ahmad Fauzan H.N. S.E, Tety Syafitri H.S. S.Ak dan adik ipar ku yang ganteng-ganteng Zaenal Arifin H.S. S.I, Rizky Ferdiansyah H.S. yang telah senantiasa dan tak henti untuk memberikan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 13. Kepada sahabat-sahabat terbaikku, Eli Rinawati S.Sy, Rifanny Fathia Caesa Putri S.Sy, Ihda Raudhotul Ihsaniah, Luluk Husnawati, Siti Nurhilaliyah S.Sy, Hafidz, M. Arifin Saleh, Siti Nurlaela,Wardah Susanti, Cicih Susanti yang telah membantu penulis dalam berjalannya skripsi ini, selalu mengingatkan akan kesabaran dan mendengarkan keluhan penulis hingga memberikan solusi dalam pembuatan skripsi.
iv
14. Kepada sahabat seperjuangan SS Angkatan 2010 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebaikan kalian, yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan do’anya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 15. Kepada sahabat-sahabat KKN BERDIKARI 2013 dan sahabat-sahabat seperjuangan dari Alumni MAN 4 Jakarta 2009 terutama yang berada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang selalu memberikan motivasi, selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Sungguh hanya Allah SWT yang dapat membalas kebaikan mereka dengan kebaikan yang berlipat ganda pula. Penulis berharap skripsi ini dapat memberkan manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.
Ciputat, 01 April 2015
Ade Hikmatul Fauziah
v
DAFTAR ISI
ABSTRAK ...................................................................................................... i KATA PENGANTAR .................................................................................... ii DAFTAR ISI ................................................................................................... vi BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ........................................................... 1 B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah ...................................... 7 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................. 8 D. Tinjauan Pustaka ...................................................................... 9 E. Metode Penelitian ..................................................................... 12 F. Sistematika Penulisan ............................................................... 14
BAB II
PARTAI POLITIK ISLAM DALAM SUKSESI KEPEMIMPINAN NEGARA A. Pengertian Suksesi dan Kepemimpinan ................................. 16 B. Jenis – jenis Kepemimpinan ................................................... 18 C. Sekilas Mengenai Partai Politik Islam di Indonesia 1. Partai Politik Islam Pada Era Orde Lama (1945 – 1965) ... 20 2. Partai Politik Islam Pada Era Orde Baru (1967 – 1998) .... 23 3. Partai Politik Islam Pada Era Reformasi (1999 – 2014) .... 31
BAB III PROFIL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) A. Sejarah Berdirinya Partai Persatuan Pembangunan ............... 41
vi
B. Visi dan Misi PPP ................................................................... 46 C. Ideologi Politik PPP ............................................................... 51 BAB IV
ANALISIS DATA DAN TEMUAN A. Partai Persatuan Pembangunan Dalam Pemilu 2014 ............. 54 B. Sikap Politik PPP Dalam Suksesi Kepemimpinan Negara ..... 57 C. Konflik Internal dan Kelompok Kepentingan ........................ 61
BAB V
PENUTUP A. Kesimpulan ............................................................................. 70 B. Saran – Saran .......................................................................... 71
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 73 LAMPIRAN – LAMPIRAN .......................................................................... 76
vii
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Lengsernya Soeharto sebagai ‘icon’ Orde Baru menandai lahirnya Era Reformasi, hal ini telah melambungkan harapan masyarakat bahwa bangsa Indonesia
akan
segera
meninggalkan
kekelaman
politik
yang
berkepanjangan dan memasuki era baru yang dilandasi oleh semangat demokratisasi.1 Hal ini dapat membuka kesempatan bagi berlangsungnya reformasi demokratis di Indonesia. Untuk memenuhi aspirasi rakyat yang digemakan oleh gerakan reformasi, perubahan–perubahan mendasar harus ditegakkan, termasuk perubahan menyeluruh pada semua pranata politik, sosial, ekonomi, dan perubahan pada basis hubungan antara rakyat dan negara. Perubahan-perubahan semacam ini hanya dapat diwujudkan melalui penyusunan satu agenda reformasi yang menyeluruh, sebagai hasil dari proses dialog yang terbuka, inklusif dan partisipatif. Keruntuhan rezim Orde Baru pada pertengahan tahun 1998 merupakan babak baru dalam kehidupan perpolitikan di Indonesia yaitu berakhirnya era otoriter dan lahirnya era demokratisasi.2
1 Zainal Abidin Amir, Peta Islam Politik: Pasca Soeharto (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003), Hal. 282 2
Dede Rosyada, Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Hal. 13
1
2
Peluang semakin besar di Era Reformasi khususnya di bidang politik, yang diwujudkan dengan lahirnya banyak partai politik Islam. Sebelumnya dizaman Orde Baru partai Islam telah habis setelah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menetapkan asas pancasila dan menghilangkan asas Islam dalam muktamarnya yang pertama tahun 1984.3 Secara resmi PPP didirikan pada 5 Januari 1973, menurut undangundang ditetapkan pada tahun 1975 partai ini mempunyai dua tujuan yakni mewujudkan cita-cita bangsa seperti dimaksud dalam UUD 1945 dan Islam, menciptakan masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada mulanya partai ini mempunyai tiga asas, yaitu ; Pancasila, UUD 1945, dan Islam dan penggunaan Ka’bah sebagai lambang partai. Sesuai dengan asas, tujuan dan usaha diatas salah satu diantara program utama PPP digariskan pada tahun 1973 untuk memelihara persatuan umat Islam untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia dalam segala kegiatan kemasyarakatan dan kenegaraan.4 Dengan sosok seperti itu, PPP mempunyai kejelasan basis pendukung dari kalangan Islam. Dalam menggunakan
ukuran hasil pemilu 1955,
dukungan yang bisa diperoleh PPP sebenarnya berkisar 43,5%. Sebagian besar dari jumlah itu berasal dari Masyumi dan NU sebagai dua sumber konstituen politik Islam terbesar. Akan tetapi, pada kenyataannya dengan 3
Sudirman, Tebba.,Islam Orde Baru : Perubahan Politik Dan Keagamaan. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993), Cet.1, Hal. ii 4
M. Rusli Karim., Negara Dan Peminggiran Islam Politik, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999) Cet.1, Hal. 144
3
diberlakukannya sistem dan praktik politik yang hegemoni dan tidak kompetitif, pemerintah berhasil menggembosi suara PPP, antara lain karena sejak kelahirannya PPP hanya mampu meraih peralihan suara dibawah 28%. Dalam hal perolehan suara ini, guncangan hebat dialami PPP ketika partai ini memperoleh suara 15% lebih sedikit pada tahun 1987. Secara umum dapat dikatakan bahwa konfigurasi perolehan suara sudah pasti akan berubah, dengan munculnya banyak partai dan secara teoretis hal itu akan memekarkan pola distribusi pemberian suara. Jelas dalam hal ini partai-partai lama akan mengalami perubahan besar, dan cenderung mengarah pada penurunan perolehan suara. Demikian hal dengan PPP seperti telah diisyaratkan, partai ini menjadi korban pemerintah lama dalam suasana kemarahan yang sangat mencolok terhadap kehidupan politik lama.5 Meskipun bertahun-tahun menjadi penurut terhadap rezim Orde Baru, partai PPP berhasil mempertahankan hidup hingga kemasa reformasi dengan keluarnya sebagai partai yang memiliki suara terbanyak keempat dan jumlah kursi ketiga terbesar pada pemilu 1999. Keuntungan PPP adalah namanya yang sudah dikenal dengan pemilih yang terbiasa memilih PPP, sebuah organisasi nasional, dan legitimasi reformasi karena posisinya sebagai partai oposisi paling dinamis di akhir zaman Orde Baru.6 Dalam bahan-bahan kampanye pemilu 1999, PPP menekankan sifat moderatnya. Mereka mengatakan mendukung reformasi, namun ketua partai 5
Bahtiar Effendy, (RE)Politisasi Islam, (Bandung: Penerbit Mizan, 2000), Cet. 1, Hal. 255
6
Panduan Parlemen Indonesia (Jakarta: Yayasan API, 2001), Hal. 128
4
Hamzah Haz pada saat itu menyakinkan, ia tidaklah fanatik dalam pendekatan kepada Islam. Contoh, ia tidak mendukung implementasi hukum syari’ah Islam, namun dengan prinsip-prinsip Islam. Seiringan dengan berjalannya waktu pemilu 2014 telah berlangsung. Sebelumnya partai-partai politik telah mempersiapkan diri untuk bersaing. Survei terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia tentang nasib dan masa depan partai Islam menarik untuk dicermati. Popularitas dan elektabilitas mereka berada dibawah partai politik yang berhaluan Nasionalis. Hasil survei tersebut menjadi peringatan bagi partai Islam untuk berbenah, survei-survei yang dilansir belakangan ini masih menempatkan partai-partai Islam dibawah partai Nasionalis. Sebagaimana diketahui, survei LSI itu dilakukan pada 1-8 Oktober 2012, melibatkan 1.200 responden di 33 provinsi, dengan tingkat kesalahan sekitar 2,9 persen. Dari bukti-bukti empiris, memang menjadi trend penurunan perolehan suara partai Islam. Pada pemilu pertama tahun 1955 partai Islam menjadi kampium di Indonesia dengan perolehan suara sebesar 43,7 persen, kemudian menurun pada pemilu tahun 1999 menjadi 35,95 persen, naik sedikit menjadi 37,74 persen pada pemilu tahun 2004, pemilu 2009 kembali menurun menjadi 28,62 persen, dan pemilu 2014 partai Islam kembali meraih suara 31,41 persen.7 Dalam sistem demokratis, pergantian kekuasaan suksesi ditentukan melalui cara yang demokratis, berupa pemilihan umum. Pelaksanaan pemilu 7 Muhammad Ridwan, Elektabilitas Partai Dan Kompatibilitas Demokrasi. 2013. Diakses Tanggal 26 Agustus 2014 Dari Http://M.Kompasiana.Com/Post/Read/529097/2/ElektabilitasPartai-Islam-Dan-Kompatibilitas-Demokrasi.Html
5
sendiri
merupakan
ajang
pertarungan
bagi
parpol-parpol
dalam
menempatkan kader-kader yang terbaik untuk dapat menempati kursi di lembaga legislasi. Hal ini tentunya dapat terealisasi apabila masyarakat percaya ikut memberikan suaranya untuk memberi mandat kepada kader partai yang akan duduk di lembaga perwakilan tersebut.8 Adanya pergantian kepemimpinan dalam suatu negara, maka kita mengenal
istilah
suksesi.
Singkatnya
suksesi
adalah
penggantian
kepemimpinan dari suatu negara, suksesi menjadi hal yang mutlak dalam sebuah organisasi, dewasa ini suksesi hanyalah dimaknai sebagai ajang perebutan kekuasaan saja. Akan tetapi, dibalik itu tersirat makna akan kehadiran setitik sinar yang dapat membawa pada benderangnya lautan gulita. Langkah dan sikap yang bijak diperlukan dengan tujuan mengkonstruk
organisasi
yang
lebih
baik.
Egoisitas
hendaknya
dikesampingkan demi kepentingan bersama, terkhusus dalam setiap suksesi di sebuah organisasi dan lembaga manapun agar terciptanya kebersamaan, dan kedamaian yang dinantikan oleh khalayak dalam kelompok atau organisasi tersebut.9 Suksesi presiden tahun 2014 menjadi sangat penting ketika bangsa ini memasuki era baru. Indonesia terus menjalani proses konsolidasi demokrasi, yaitu membangun demokrasi yang kokoh dan menyelesaikan sejumlah masalah dalam beragam bidang kehidupan. Suksesi menjadi sangat penting 8 Ahmad Budiman, Eksistensi Parpol Islam Dalam Pemilu 2004, Dalam Sali, Ed., Susiana, Pemilu 2004 : Analisis Politik, Hukum Dan Ekonomi (Jakarta: Tiga Putera Utama, 2003), Hal. 57 9
Artikel Diakses Pada Tanggal 16 Mei 2014 Pukul 23.00 Http://Andreysubiantoro.Viviti.Com/Entries/Rekiblik/Suksesi-Kepemimpinan
Wib
Dari
6
karena transisional dari era lama (era baru hingga reformasi) menuju era yang benar-benar baru dengan generasi yang terlepas dari beban masa lalu. Sebagai salah satu lembaga yang berfungsi menciptakan kader pemimpin nasional, menjadi tugas partai politik mencari pemimpin baru yang bisa mempin Indonesia di era baru.10 Kepemimpinan adalah tingkah manusia yang mengadung unsur kemampuan, melebihi kemampuan orang lain dalam suatu lingkungan kerja sama, guna untuk mempengaruhi orang lain untuk bekerja sesuai dengan rencana, demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.11 Kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi kelompok menuju tercapainya tujuan dalam suatu organisasi.12 Dari
penjelasan
latar
belakang
tersebut,
penulis
bermaksud
mengadakan penelitian ilmiah dan akan dibahas dalam skripsi dengan judul: “Sikap Politik Partai Persatuan Pembanguan (PPP) dalam Suksesi Kepemimpinan Negara Pada Pemilu 2014.”
10
Artikel Diakses Pada Tanggal 12 Mei 2014 Pukul 16.15 Wib Http://Nasional_Kompas_Com/Read/2013/08/26/0833212/Pentingnya_Suksesi_2014
Dari
11 Alex Gunur, Manajemen; Kerangka-Kerangka Pokok (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1982), Cet. 4, Hal. 55 12
Stephen P.Robbins, Marry Coulter, Manajemen (Jakarta: PT Indeks Gramedia Grup, 2005), Jilid 2, Cet. 7, Hal. 128
7
B.
Pembatasan Dan Perumusan Masalah Studi tentang Partai Persatuan Pembangunan berangkat dari sebuah kenyatan politik, berupa sebagai Partai Politik yang ikut mewarnai dinamika demokrasi di Indonesia keterlibatan PPP dalam dinamika demokrasi tersebut, dapat dilihat dengan keikutsertaan menjadi kontestan dan berkompetisi dalam pemilu di era reformasi yang dianggap sebagai pemilu yang demokratis. Dalam hal ini, PPP telah ikut berpartisipasi dalam mewujudkan demokrasi dipentas politik nasional bersama partai-partai lainnya. Disisi lain, reformasi dianggap sebagai masa pencarian jati diri setelah terbebas dari tekanan Orde Baru selama hampir 32 Tahun. Berdasarkan acuan tersebut, agar pembahasan skripsi ini tidak terlalu melebar dan terjebak pada kurang terfokusnya pembahasan serta kesimpulan, maka penulis membatasi permasalah pada aktifitas politik Partai Persatuan Pembangunan yang dilakukan mulai pada saat pemilu 1999 sampai pada tahun 2014. Dalam hal itu, Partai Persatuan Pembangunan ikut berpartisipasi aktif dalam pemerintahan sebagai bentuk aktifitas bagian dari gerakan politik Islam di Indonesia yang begitu aktual dan menghegemoni. Beberapa pertanyaan
yang dirumuskan dan
permasalahan dalam skripsi sebagai berikut :
menjadi
fokus
8
1. Bagaimanakah sikap politik PPP dalam pemilu 2014 ? 2. Bagaimanakah suksesi kepemimpinan Negara pada Pemilu 2014 menurut PPP? 3. Bagaimanakah strategi PPP dalam menyikapi konflik internal dan kelompok kepentingan yang terjadi pada PPP ?
C.
Tujuan Dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Setiap penelitian yang dilakukan pasti untuk mencapai suatu tujuan, maksud dan manfaatnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisa sikap politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam pemilu 2014 2) Untuk menambah wacana perpolitikan nasional. 3) Untuk mengetahui strategi yang dijalankan dalam menyikapi konflik yang terjadi pada PPP 4) Untuk mengetahui suksesi kepemimpinan Negara pada pemilu 2014 menurut PPP. 2. Manfaat Penelitian Salah satu hal terpenting di dalam kegiatan penelitian ini adalah mengenai manfaat dari penelitian tersebut, adapun manfaat tersebut diantaranya :
9
1) Menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam suksesi kepemimpinan Negara 2) Agar dapat dipahami dan dimengerti oleh khalayak umum terutama civitas
akademika
bahwa
terdapat
beberapa
jenis
mengenai
kepemimpinan. 3) Karya ilmiah ini diharapkan menjadi motivasi bagi masyarakat Indonesia mengenai bagaimana sikap politik PPP dalam suksesi kepemimpinan Negara pada pemilu 2014.
D.
Tinjauan Pustaka Sejumlah penelitian dengan bahasan tentang suksesi kepemimpinan yang mengarah pada upaya formalisasi syari’at Islam telah dilakukan, baik yang mengkaji secara spesifik topik tersebut maupun yang bersinggungan secara umum dengan bahasan penelitian. Berikut ini merupakan paparan atas sebagian karya karya penelitian tersebut. Untuk melihat pembahasan yang mendekati dengan kajian skripsi, maka diperlukan kajian atau studi terdahulu, seperti skripsi M. Septiadi Fadli dengan judul Muhammadiyyah dan Suksesi Kepemimpinan Nasional. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa konsep suksesi kepemimpinan yang telah lama pada masa Soeharto akan menimbulkan penyimpanganpenyimpangan kedudukan dan tidak jalannya sistem demokrasi untuk regenerasi pemimpin selanjutnya.
10
Penelitian juga dilakukan oleh, disertasi milik Sihabudin Noor yang berjudul: “Politik Islam Studi Tentang Artikulasi Politik PPP1973-2004”. Dalam
penelitiannya
menyimpulkan
bahwa
artikulasi
politik PPP
disepanjang menyangkut kepentingan penyelenggaraan Islam, hampir selalu diakomodir oleh rezim. Sedangkan menyangkut kepentingan status kekuasaan, sebagaimana dimasa Orde Baru upaya yang ditempuh PPP harus dilalui jalan panjang. Buku pertama disunting dalam bentuk tesis yang pernah ditulis oleh Imam Ibnu Hajar (1999) yang berjudul :“Suksesi Dalam Pemerintahan Islam: Telaah Historis Atas Sistem Peralihan Kekuasaan Pada Masa AlKhula’ Al-Rasyidun”. Tesis rotasi kepemimpinan yang bukan atas dasar hubungan darah yang memungkin suksesi mendapatkan pilihan terbaik dari para calon, serta terwadahinya pilihan bebas umat dalam bai’at, kiranya menjadi benang merah yang menjadi titik temu dari cara-cara peralihan kekuasaan pada masa khalifah.Sehingga kaum muslimin dapat menerima cara-cara itu semua dengan lapang dada, dan tentu implikasi langsungnya adalah bahwa mereka semua dapat diterima oleh umat dengan suara bulat. Buku kedua disunting dari penjelasan sederhana oleh Kartini Kartono
(2006).Dalam
Kepemimpinan”,
yang
bukunya
yang
menjelaskan
berjudul
tentang
“Pemimpin
pentingnya
Dan
ketertiban.
Menurutnya dalam kompleksitas masyarakat, manusia harus hidup bersama dan bekerja sama dalam sauna yang tertib dan terbimbing oleh seorang pemimpin, dan tidak hidup menyendiri. Demi efisiensi kerja dalam upaya
11
mencapai tujuan bersama, dan untuk mempertahankan hidup bersama, diperlukan kerja kooperatif yang perlu dipandu oleh seorang pemimpin. Selain ketertiban, kata kunci lain yang perlu diperhatikan adalah panutan, suatu komunitas memerlukan panutan, yakni sosok yang dianggap mampu mengayomi dan melindungi mereka, serta bisa diandalkan untuk berdiplomasi dengan komunitas lain. Buku ketiga disunting oleh M. Alfan Alfian (2009), dalam bukunya yang berjudul “Menjadi Pemimpin Politik (Perbincangan Kepemimpinan dan Kekuasaan)” ia menyimpulkan definisi dari beberapa pendapat para ahli kepemimpinan, yang menjelaskan bahwa kepemimpinan : (1) Kepemimpinan itu proses leadership is a process, (2) dalam kepemimpinan ada pengaruh leadership involves influences, (3) konteks konteks kepemimpinan adalah kelompok leadership occurs within a group context, (4) ada unsur pencapaian tujuan leadership involves goal attainment. Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses dimana seseorang punya pengaruh dalam satu kelompok (organisasi) untuk menggerakkan individu lain untuk dapat meraih tujuan bersama. Dengan demikian, pemimpin bukan saja orang yang memiliki sifat utama kepemimpinan (potensial), tetapi juga mampu mengaktualisasikannya. Dari judul di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa suksesi presiden tahun 2014 menjadi sangat penting ketika bangsa ini memasuki era baru, Indonesia terus menjalani proses konsolidasi demokrasi dengan
12
membangun demokrasi yang kokoh dan menyelesaikan sejumlah masalah dalam beragam bidang kehidupan. Maka dalam hal ini penulis menambahkan bagaimana partai PPP dalam pemilu 2014, dengan adanya arah sikap partai PPP dalam suksesi kepemimpinan Negara pada pemilu 2014, serta akan mengkaitkan adanya konflik internal partai PPP yang ada pada saat karya tulis ini dibuat.
E.
Metode Penelitian Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan secara rinci tentang halhal yang terkait dengan metode penelitian dari proposal skripsi ini, yaitu : 1. Jenis Penelitian Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode yang bersikap deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran terhadap keadaan seseorang, lembaga, atau masyarakat sekarang ini. Berdasarkan faktor-faktor dan latar belakang pendidikan yang nampak dalam situasi yang diselidiki. Penelitian ini terbatas pada usaha untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana keadaan, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta.13 2. Objek Penelitian Yang menjadi objek penelitian ini adalah sikap politik PPP dalam suksesi kepemimpinan negara pada pemilu 2014.
13
Hermawan Wasito, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT.Gramedia Pusaka Utama, 1992, Hal.10
13
3. Tahapan Penelitian a. Sumber Data Data Primer Teknik pengumpulan data primer yaitu berupa wawancara secara langsung untuk mendapatkan informasi yang actual kepada objek yang akan dijadikan permasalaha dalam pembahasan ini. Adapun yang dimaksud wawancara adalah percakapan antara penulis dengan seseorang yang berharap mendapat informasi dari seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi langsung dari sumbernya. Misalnya antara penulis dengan tokoh yang ada pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Data Sekunder Teknik pengumpulan data sekunder yaitu berupa studi dokumentasi, yang artinya pengumpulan data tersebut sering digunakan dalam berbagai pengumpulan data. Dokumentasi dapat terbentuk dokumen publik atau dokumen privat melalui bukubuku, makalah-makalah dan rekaman yang berhubungan dengan judul yang peneliti angkat.14 b. Analisis Data Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan sepenuhnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan data dilapangan secara berkesinambungan. Diawali
14
Esti Ismawati, Metode Penelitian, (Surakarta:Pustaka Cakra, 2003), Hal.7
14
dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi dilapangan dengan langkah abstraksi-abstraksi teoritis terhadap informasi lapangan, dengan menghasilkan pernyataan-pernyataan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar dan universal.15 4. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di sekretariat pusat PPP yang bertempat di Jl. Diponegoro No. 60, Jakarta Pusat. Waktu penelitian dimulai sejak bulan September 2014. 5. Teknik Penulisan Adapun metode penulisan dalam skripsi ini, penulis mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2012, dengan menggunakan ejaan yang disempurnakan.
F.
Sistematika Penulisan Adapun penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab berisi sub-sub bab, secara sistematis, bab-bab tersebut adalah sebagai berikut : Tulisan didahulukan dengan Bab I, yaitu merupakan bab pendahuluan yang berfungsi sebagai acuan pembahasan dalam bab-bab selanjutnya, sekaligus mencerminkan isi skripsi ini secara global. Bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan dan rumusan pokok masalah, 15
Burhan Bagin, Metode Penelitian KualitaTif (Akutualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Farian Kontemporer), (Jakarta: PT. Grafindo, 2004), Cet. 3, Hal.101
15
metode penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Dilanjutkan Bab II, bab ini berisi tentang penjelasan suksesi kepemimpinan. Pada bab ini, penulis akan coba menjelaskan perjalanan partai politik Islam di Indonesia pada saat dan sebelum era reformasi.berupa perjalanan PPP dalam pemilu pada masa era reformasi yang mengalami penurunan suara akan dikaji lebih jauh. Dan kepemimpinan terbagi menjadi tiga bagian juga akan penulis kaji dalam bab ini. Sedangkan Bab III, akan membahas gambaran umum tentang profil dari Partai Persatuan Pembangunan(PPP), sejarah berdirinya Partai Persatuan Pembangunan, visi dan misi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Serta Ideologi politik PPP sebagai salah satu indikator dari demokrasi akan dibahas juga dalam bab tiga ini. Sementara Bab IV, adalah fokus dari pembahasan penulis. Fokus dari penelitian dan pembahasan dalam bab ini adalah bagaimana perjalanan Partai Persatuan Pembangunan dalam pemilu 2014, sikap politik PPP dalam suksesi kepemimpinan negara pada pemilu 2014. Dalam pembahasan ini, penulis akan mengeksplorasi lebih jauh bagaimana strategi PPP dalam menyikapi konflik internal dan kelompok kepentingan yang terjadi di dalam partai PPP pada saat karya tulis ini dibuat. Penulisan ini diakhiri Bab V, dalam bab penutup ini berisikan kesimpulan dan sara dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
BAB II PARTAI POLITIK ISLAM DALAM SUKSESI KEPEMIMPINAN NEGARA
A.
Pengertian Suksesi dan Kepemimpinan Adanya pergantian kepemimpinan dalam suatu negara, maka terdapat istilah mengenai suksesi, yang biasa diartikan sebagai suatu proses perubahan yang berlangsung satu arah secara teratur yang terjadi didalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu sehingga terbentuk negara baru yang berbeda dengan negara semula. Singkatnya, suksesi ialah penggantian kepemimpinan dari suatu negara. Sedangkan seorang pemimpin adalah seorang yang mempunyai wewenang untuk memerintah orang lain, dalam pekerjaan untuk mencapai tujuan sebuah organisasi memerlukan bantuan orang lain. Istilah suksesi diambil dari kata bahasa Inggris succession atau bahasa latin succieo, yang berarti penggantian, urutan dan pewarisan. Suksesi yang diartikan sebagai suatu proses perubahan yang berlangsung satu arah secara teratur terjadi didalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu sehingga terbentuk negara baru yang berbeda dengan negara semula.1
1
Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Hal. 553
16
17
Kepemimpinan berasal dari kata dasar “Pimpin” yang berarti dibimbing atau dituntun.2 Kepemimpinan mendapatkan awalan “ke” dan sisipan “em” serta akhiran “an”. Menurut tata bahasa awalan ke- dan ke-an berfungsi sebagai pembentuk, kata benda abstrak yang mengandung arti menjadi atau peristiwa. Sedangkan sisipan “em” pada kata pemimpin berfungsi membentuk kata baru yang artinya tidak berbeda dengan kata dasar. Arti sisipan “em” disini mengandung sifat, jika pemimpin berasal dari kata “pimpin” yang dapat awalan “pe” mempunyai arti orang yang melakukan. Jadi, pemimpin adalah orang yang memimpin.3 Dalam Negara Indonesia masalah suksesi ini sering disebut sebagai masalah estafet kepemimpinan. Yang berarti penyerahan kepemimpinan dari generasi tua kepada generasi muda. masalah suksesi pada dasarnya ialah masalah memilih pemimpin yang diperkirakan akan mampu membawa suatu dinasti suatu negara, suatu organisasi politik atau suatu perusahaan mengarungi kehidupan yang terbentang dimasa kini dan dimasa depan masalah ini pada umumnya timbul pada waktu seorang pemimpin atau sekelompok pemimpin kelihatan menua dan menurun kemampuannya untuk menyelesaikan
dengan
baik
persoalan-persoalan
yang
dihadapi
organisasinya, dan menurun pula kemampuannya untuk menangkap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam zamannya. Masalah suksesi mulai
2
WJS.Pooerwadinata, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982). Cet.4, Hal.754 3
Abdullah Ambari, Intisari Tata Bahasa Indonesia, (Bandung: Djatnika), Hal.70
18
menjadi pembicaraan, apabila orang mulai meragukan kemampuan suatu pimpinan untuk mengemudikan jalan bahtera organisasi yang dipimpinnya.4 Setiap tipe kepemimpinan efektif yang mampu bertahan, merupakan hasil dari ikhtiar budaya yang dilakukan oleh suatu masyarakat atau bangsa. Negara melahirkan kepemimpinan politik yang terdiri dari tokoh-tokoh politik, para pemimpin partai. Kepemimpinan politik di Indonesia lahir dari sejarah, budaya, dan harapan-harapan masyarakat.Kepemimpinan politik sesudah proklamasi cenderung bersifat ideologis pada zaman orde lama, bergerak menuju kepemimpinan yang bersifat pragmatis pada Orde Baru disebabkan oleh perubahan harapan masyarakat. Kepemimpinan politik bergeser dari politik ideologi menuju pragmatism bersifat karismatik. Sudah saatnya untuk kita meninggalkan kepemimpinan karismatis menuju kepemimpinan legal-rasional karena kepemimpinan politik karismatik tidak baik untuk dalam jangka panjang, sedangkan kepemimpinan rasional berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan wibawa perorangan.
B.
Jenis - jenis Kepemimpinan 1. Kepemimpinan Partisipatif dan Pendelegasian Kepemimpinan partisipatif adalah suatu kepemimpinan yang memberikan seperangkat aturan untuk menentukan ragam dan banyaknya pengambilan keputusan partisipatif dalam situasi-situasi 4
Muchtar Buchori, Suksesi Dan Masalah Masalah Demokrasi (Jakarta: Ikip Muhammadiyah), 1994. Hal.147
19
yang berlainan. Pemimpin meminta dan mempergunakan saran-saran dari bawahan, tetapi masih membuat keputusan. Kebanyakan studi dalam organisasi industri manufaktur, terdapat bahwa dalam tugas-tugas yang tidak rutin, seperti karyawan lebih puas dibawah pimpinan yang pertisipatif
daripada
kepemimpinan
yang
non
partisipatif.
Kepemimpinan partisipatif memberikan suatu perangkat urutan aturan yang seharusnya diikuti untuk menentukan ragam dan banyaknya partisipasi yang diinginkan dalam pengambilan keputusan, sebagaimana ditentukan oleh jenis situasi yang berlainan. 2. Kepemimpinan karismatik Kepemimpinan karismatik merupakan perpanjangan dari teori atribusi. Teori ini mengemukakan bahwa para pengikut membuat atribusi dari kemampuan kepemimpinan yang luar biasa bila mereka mengamati prilaku-prilaku tertentu. 3. Kepemimpinan Transformasional Kepemimpinan transformasional adalah tipe kepemimpinan yang memadu atau memotivasi pengikut mereka dalam arah tujuan yang ditegakkan dengan memperjelas peran dan tuntutan tugas. Pemimpin jenis ini yang memberikan pertimbangan dan rangsangan intelektual yang di individualkan, dan yang memiliki karisma. Pemimpin transformasional
mencurahkan
perhatian
pada
keprihatinan
dan
kebutuhan pengembangan dari pengikut individual, mereka mengubah kesadaran para pengikut akan persoalan-persoalan dengan membantu
20
mereka memandang masalah lama dengan cara-cara baru dan mereka mampu menggairahkan, membangkitkan, dan mengilhami para pengikut untuk mengeluarkan upaya ekstra untuk mencapai tujuan kelompok.5
C.
Sekilas Mengenai Partai Politik Islam Di Indonesia 1. Partai Politik Islam Pada Era Orde Lama (1945-1965) Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, kelahiran partai politik di Indonesia diawali dengan keluarnya Maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945, yang memuat “Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partaipartai itulah dapat di pimpin ke jalan teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat. Pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah tersusun, sebelumnya dilangsungkan pemilihan anggota badanbadan perwakilam rakyat pada bulan Januari 1946”.6 Sejak dikeluarkan Maklumat pemerintah, setiap kelompok dan organisasi dalam masyarakat mempunyai kesempatan yang luas dalam membentuk partai politik. Partai politik yang pertama terbentuk adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), kemudian diikuti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan partai-partai kecil lainnya.
5 Kuntowijoyo, Identitas Politik Islam, Penerbit Mizan (Anggota IKAPI) Bekerjasama Dengan Majalah UMMAT, (Bandung: 40124), Cet. 1, Hal. 186 6
Wilopo, Zaman Pemerintahan Parai-Partai Dan Kelemahan-Kelamahannya, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1976), Hal.8
21
Sejalan dengan pembentukan partai-partai politik terjadi perubahan fungsi komite nasional Indonesia pusat (KNIP). KNIP yang sebelumnya berfungsi sebagai dewan penasihat pemerintah berubah menjadi dewan yang mempunyai kekuasaan legislatif. Selanjutnya melalui badan pekerja KNIP diajukan usul kepada Presiden agar mempertimbangkan
perubahan
sistem
pemerintahan
Presidential
menurut UUD 1945 menjadi sistem pertanggungjawaban Menteri kepada Badan Perwakilan Rakyat (pada waktu itu adalah Badan Pekerja KNIP). Melalui Maklumat pemerintahan tanggal 14 November 1945, Presiden menyatakan persetujuannya atas usul tersebut, sambil mengumumkan susunan kabinet Syahrir yang pertama.7 Kelahiran partai yang didorong oleh kebutuhan pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara, membuat proses terbentuknya partai tidak melalui tahap-tahap tertentu yang dapat mematangkan dirinya. Hal ini akan berimplikasi pada kualitas pemimpin partai dalam wawasan politiknya, yang mungkin lebih berorientasi pada nilai primordial daripada ideologi nasional. Keadaan politik seperti yang disebutkan diatas, dapat ditemui pada partai Masyumi. Sekalipun Masyumi berlandaskan pada ideologi Islam bahkan dapat dikatakan sudah menghimpun seluruh aspirasi kelompok Islam di Indonesia.8
7 A. Dahlan Ranuwihardjo, Pergerakan Pemuda Setelah Proklamasi Beberapa Catatan, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1979), Hal.17 8
Satu-Satunya Partai Politik Islam Yang Berada Di Luar Masyumi Adalah Perti Yang Didirikan Pada Tanggal 30 November 1945, Karena Ia Lahir Dan Berkembang Di Sumatera Barat,
22
Pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 tersebut,
kelompok
Islam
mampu
memenangkan
kompetisi
dibandingkan aliran politik lainnya dengan klasifikasi suara aliran Islam sebesar 45,2%, aliran Nasionalis 27,6%, aliran sosialis 17,2% serta sisanya dibagi antara golongan Kristen dan partai-partai kecil lainnya yang beraliran Nasionalis maupun Marxis. Secara lebih spesifik, pemilu 1955 mengantarkan Masyumi menduduki urutan kedua setelah PNI dengan memperoleh 57 kursi di parlemen sedangkan NU memperoleh 45 kursi di parlemen. Dengan pembagian suara tersebut, pemilu 1955 menghasilkan Masyumi sebagai kekuatan Islam yang dominan di Majelis Konstituante mendapatkan 112 kursi dengan perolehan suara sebesar 7.903.886 suara atau 20,9%, sedangkan partai Islam lainnya NU mendapatkan 91 kursi dengan perolehan suara sebesar 6.955.141 suara atau 18,4%, PSII 16 kursi dan Perti 7 kursi. 14 kursi lainnya diperoleh oleh partai Islam kecil.9 Dapat dilihat dari pemilu 1955 memberikan suara sebagai berikut: aliran Islam 45,2% (116 dari 217 kursi dalam DPR hasil pemilu), aliran Nasionalis 27,6% (71 dari 257 kursi), sedang Sosialis
Maka Pengaruhnya Tidak Begitu Besar. Endang Saifuddin Anshari, Wawasan Islam : PokokPokok Pikiran Tentang Islam Dan Umatnya, (Bandung: Perpustakaan Salman ITB, 1983), H.221 9
Ahmad Budiman, Eksistensi Parpol Islam Dalam Pemilu 2004, Dalam Sali Susiana. Ed., Pemilu 2004: Analisis Politik, Hukum Dan Ekonomi, Hal.59
23
Kanan 2% (5 dari 257 kursi), aliran Sosialis Kiri (Komunis) 15,2% (39 dari 257 kursi), golongan Kristen Katolik 4,6% (14 dari 257 kursi).10 Keutuhan Masyumi sebagai partai politik umat Islam tidak berlangsung lama, perbedaan kultur dan tahap perkembangan masingmasing
unsur
pendukungnya
jauh
lebih
berperan
daripada
memperjuangkan kepentingan partai. Masyumi akhirnya mengalami keretakan karena terjadi perebutan kekuasaan di dalam partai. Dengan alasannya sendiri, pemimpin unsur membawa pengikutnya keluar untuk membangun partai baru atau mengubah sifat organisasinya menjadi politik tersendiri. PSII keluar karena ajakan Amir Syarifuddin untuk membentuk kabinet diluar Masyumi. NU megubah dirinya menjadi partai politik, setelah mengenal kursi Menteri Agama.11 2. Partai Politik Islam Pada Era Orde Baru (1967-1998) Ketika Orde Baru berkuasa, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu sebanyak 6 (enam) kali, yaitu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Meskipun demikian, pelaksanaan pemilu dibawah Orde Baru memiliki karakter yang berbeda dengan pemilu yang dikenal negaranegara demokrasi pada umumnya. Jika dinegara demokrasi karakter pemilu dibangun atas prinsip free and fair baik dalam struktur dan proses pemilu sebaiknya, Orde Baru menghindari penerapan prinsip tersebut. Yang terjadi kemudian adalah ketidakseimbangan kontestasi
10
Sumarno, Megawati Dan Aspirasi Politik Islam, Dalam Rusdi Muhtar et.all, Megawati Soekarno Putri : Presiden Republik Indonesia (Jakarta: Rumpun Dian Nugraha, 2002) Hal.64 11
Herbert Feith, The Decline Of Constitutional Democracy In Indonesia.
24
antar peserta pemilu dan hasil pemilu tidak mencerminkan aspirasi dan kedaulatan rakyat.Pelaksanaan pemilu diatur melalui cara-cara tertentu untuk kelanggengan kekuasaan Orde Baru itu sendiri. Kenyataan ini disebabkan beberapa faktor utama , yakni : 1) Banyak anggota parlemen yang diangkat, dari 460 orang anggota DPR hanya 360 kursi yang dipilih melalui pemilu, 75 kursi lainnya diangkat
dari unsur
ABRI (Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia), dan 25 lainnya dari Golkar (Golongan Karya). 2) Kontrol Rezim terhadap partai dilakukan lewat upaya : a) Fusi (paksaan bergabung) partai-partai berasaskan Islam (NU, Parmusi, PSII, dan Perti) menjadi PPP (Parai persatuan pembangunan) pada 5 Januari 1973 dan partai-partai Nasionalis (PNI, IPKI, Murba, Parkindo, dan Partai Katolik) menjadi PDI (Partai demokrasi Indonesia) pada 10 Januari 1973. Fusi diatur dalam UU No. 3/1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya dalam satu konsideran. b) Meminimalkan citra parpol dengan cara mewajibkan seluruh organisasi kemasyarakatan dan parpol menerapkan pancasila sebagai satu-satunya asas pada tahun 1985, melalui UU No. 3/1985 Tentang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 1975 Tentang partai politik dan Golongan Karya, diundangkan tanggal 19 Februari 1985. Ketentuan pasal 2 diganti dengan ketentuan pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “(1) Partai Politik dan Golongan Karya
25
berasaskan pancasila sebagai satu-satunya asas, (2) asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”Kewajiban tersebut dirasa berat oleh parpol yang memiliki basis dikalangan agama seperti PPP.Sehingga mengakibatkan perolehan suara PPP dari pemilu ke pemilu semakin merosot. Sistem kepartaian dizaman Orde Baru tersebut dinamakan sistem kepartaian yang hegemonic, yaitu dimana sistem kepartaian yang mana tingkat kompetensi antara parpol dibuat seminimal mungkin oleh parpol. Daniel Dhakidae menyebutnya sebagian sistem partai tunggal (Golkar) dengan dua partai satelit (PPP dan PDI), sebagai rekayasa rezim Soeharto tentu saja menjauhkan pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memastikan politisi yang terpilih dapat bertindak atas nama dan berdasar preferensi serta mewakili rakyat. Akibatnya : 1). Lemahnya parpol sebagai representasi politik rakyat terutama karena partai dibuat tergantung dan tunduk pada kekuasaan, kelemahan terjadi tidak saja pada partai PDI dan PPP, tetapi juga Golkar. 2). Hilangnya ikatan ideologis yang membawa banyak orang pada pragmatisme dalam berpolitik. 3). Dalam kerangka hubungan antara rakyat dengan wakilnya, menjadikan pemilu bukan lagi sebagai sarana yang efektif bagi rakyat untuk menyatakan keinginannya, apalagi sebagai ekspresi kedaulatan rakyat.
26
Pelaksanaan pemilu yang tidak demokratis tersebut, bukan tanpa alasan. Orde Baru menginginkan adanya pemenang tunggal yang menyokong dalam segala kebijakan yang telah mereka buat.Hal ini berangkat dari pengalaman era demokrasi liberal, pluralitas kekuatan politik menjadikan pemerintah tidak dapat berjalan efektif. Paradigma Orde Baru “ekonomi sebagai panglima” atau juga dikenal dengan ideologi pembangunanisme menuntut stabilitas politik yang dalam rancang pembangunan Orde Baru, hanya bisa dilakukan apabila ada kekuatan politik dominan dan menjauhkan rakyat dari aktivitas dan isuisu politik penting. Dengan demikian pemilu bagi Ode Baru adalah bukan merupakan suatu alat atau saran untuk mengubah pemerintahan atau negara, dan keterlibatan masyarakat didalam pemilu lebih merupakan kewajiban daripada hak warganya.12 Pemilu pertama pada masa Orde Baru diadakan pada tahun 1971, selama kampanye pemilu, para pemimpin Islam tetap mengingatkan sesama muslim bahwa suatu kewajiban secara agama untuk memberikan suara kepada partai Islam. Usaha itu tidak berlangsung secara efektif ketika diadakan pemungutan suara partai Islam hanya mampu memperoleh 20,44% suara atau 94 kursi dari 460 kursi yang diperebutkan di DPR. Partai Islam terdiri dari Perti, NU, Permusi, dan lainnya sebagainya menyatakan berfusi menjadi satu partai yang diberi nama 12
Fernita Darwis, Pemilihan Spekulatif Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009, (Bandung: Alfabeta Cv, 2011), Cet. 1, Hal.15
27
dengan Partai Persatuan Pembangunan pada bulan Januari tahun 1973, dengan menggunakan Islam sebagai asas dan Ka’bah sebagai lambangnya. Dengan harapan bahwa partai ini terdapat dihati pemilih Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Setelah pemilu 1971 secara berkala pemerintahan Orde Baru berhasil mempertahankan kalender lima tahun penyelenggaraan pemilu, walaupun pemilu kedua terjadi keterlambatan selama satu tahun yaitu pada 2 Mei 1977, akibat keterlambatan pelantikan anggota MPR hasil pemilu 1971 baru dilantik 1 oktober 1972. Pada pemilu tahun 1977 partai Islam hanya mampu mampu memperoleh 21,52% atau 99 kursi dari 460 kursi di parlemen, serta pemilu tahun 1982 hanya mampu memperoleh 20,44% dari jumlah suara atau kursi 94 kursi13. Tabel.1.1
Hasil Pemilu 1977. No 1 2 3
Partai Politik
Perolehan Suara
Golkar PPP PDI Jumlah
39.750.096 18.743.491 5.504.757 63.998.344
Kursi DPR 232 99 29 360
Sumber : Biro Humas KPU
Pemilu 1982 dilaksanakan pada 4 Mei 1982 untuk memilih anggota DPR yang berjumlah 360 orang. Pemilu tahun 1982 dengan landasan hukumnya adalah UU No. 2/1980 Tentang Pemilu. Sebagaimana dalam UU sebelumnya, sistem pemilu yang digunakan 13
Bahtiar Effendy, Islam Politik Pasca Soeharto Di Indonesia, Refleksi: Jurnal Kajian Agama Dan Filsafat III, No. 5 (Agustus 2003), Hal. 17
28
yaitu dengan sistem pemilihan proporsional. Pada pemilu saat itu jumlah penduduk Indonesia adalah 146.532.407 jiwa, dan jumlah pemilih 82.134.195 orang atau 56.05% dan suara sah 75.126.306 orang atau 91.47%, hasil pemilu tahun 1982 ini adalah Tabel.1.2
Hasil Pemilu 1982
No 1 2 3
Partai Politik
Perolehan Suara
Golkar PPP PDI Jumlah
48.334.724 20.871.800 5.919.702 75.126.306
Kursi DPR 242 94 24 360
Sumber : Biro Humas KPU
Pemilu 1987, yaitu ketika PPP tidak lagi memakai asas Islam dan diubahnya lambang dari Ka’bah kepada Bintang dan terjadinya penggembosan oleh tokoh-tokoh unsur NU, terutama Jawa Timur, dan Jawa Tengah, sehingga terjadinya penurunan suara PPP yang mencerminkan sebagai partai Islam. Akibat berbagai kebijakan yang tidak mengakui hak-hak dan etika dalam berdemokrasi, khususnya ketika kepartaian, kekuatan politik umat Islam terbesar pada masa Orde Lama, yaitu dengan hilangnya Masyumi dari peredaran politik. Namun pada waktu pertengahan tahun 80-an sebetulnya ada keinginan dari tokoh-tokoh Masyumi untuk kembali mendirikan sebuah partai. Keinginan mereka itu bisa terlaksana mengingat iklim demokrasi yang
29
tidak mendukung untuk itu keinginan mereka baru terealisir pada era reformasi.14 Kebijakan politik yang menghapus legal formal Islam adalah politik dan lebih menekankan dimensi substansif Islam menandai telah tertutupya partai Islam untuk hidup dan bersaing dalam dinamika demokrasi di Indonesia serta partai Islam tidak bisa lagi untuk berkompetisi dalam pemilu, sehingga dalam pemilu 1987 PPP hanya mampu memperoleh 12,20% atau 61 kursi dari 500 kursi. Pemilu 1992 dilaksanakan pada 9 Juni 1992, pemilu ini dilakukan dengan landasan hukum yaitu UU No. 1/1985 Tentang Pemilu. Pada pemilu 1992 jumlah penduduk Indonesia mencapai 177.489.747 jiwa, sementara pemilih terdaftar adalah 107.565.569 jiwa atau 60,60%. Pemilu pada saat itu adalah untuk memilih 400 anggota DPR, suara sah nasional pada saat itu ialah 97.789.534 suara atau 90.91%. Hasil pemilu saat itu adalah Golkar memperoleh 66.599.331 suara dan mendapat 282 kursi DPR, PPP memperoleh 16.624.647 suara dan mendapat 62 kursi DPR, PDI memperoleh 14.565.556 suara dan mendapat 56 kursi DPR, dengan hasil keseluruhan 97.789.534 jumlah suara, dan 400 kursi DPR.
14
Arsekal Salim, Partai-Partai Islam Dan Relasi Agama Negara, (Jakarta: Puslit IAIN, 1999), Hal.12
30
Tabel 1.3.
Hasil Pemilu 1992. No 1 2 3
Partai Politik
Perolehan Suara
Golkar PPP PDI Jumlah
66.599.331 16.624.647 14.565.556 97.789.534
Kursi DPR 242 62 56 400
Sumber : Biro Humas KPU
Pemilu 1997 diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1997. Dengan landasan hukum seperti sebelumnya, yaitu UU No. 1/1985 Tentang Pemilu. Sistem pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional untuk pemilu ini anggota DPR yang dipilih berjumlah 425 orang atau bertambah 25 orang. Hal ini karena pemerintah mengubah UU No. 16/1969 Tentang Susunan dan Kedudukan dengan UU No. 5/1995 Tentang Susunan dan Kedudukan. Pelaksanaan pemilu diatur melalui cara-cara tertentu untuk kelanggengan kekuasaan Orde Baru, misalnya penunjukan pimpinan parpol, seperti tertengarai dengan jelas dalam konflik internal antara PDI Soerjadi dengan PDI Megawati Soekarno Putri yang memuncak, peristiwa pengambil alihan kantor PDI Jalan Diponegoro tanggal 27 Juli 1997. Ketika pemilu diselenggarakan penduduk Indonesia berjumlah 196.286.613 jiwa, sedangkan yang terdaftar sebagai pemilih 124.740.987 jiwa atau 63,55%. Suara yang sah tercatat pada pemilu saat itu adalah 112.991.150 atau 90,58%, dan hasil pemilu 1997 adalah Golkar mendapatkan 84.187.907 suara dan 325 kursi DPR, PPP mendapatkan 25.340.018 dan 89 kursi DPR, PDI
31
mendapatkan 3.463.225 dan mendapat 11 kursi DPR. Dengan jumlah keseluruhan 112.991.150 suara dan 425 kursi DPR. Pemilu 1997 merupakan pemilu terakhir dari masa pemerintahan Orde Baru pemilu ini dilasanakan pemerintah yang sebenarnya direncanakan untuk memilih anggota DPR, MPR dan DPRD periode 1997-2002. Tabel 1.4.
Hasil Pemilu 1997 Partai Politik
No 1 2 3
Golkar PPP PDI Jumlah
Perolehan Suara
Kursi DPR
84.187.907 25.340.018 3.463.225 112.991.150
325 89 11 452
Sumber : Biro Humas KPU
3. Partai Islam Pada Era Reformasi (1998-2014) Tabel1.5.
Perbandingan Perolehan Suara Partai Islam Era Reformasi Pemilu 1999
Pemilu 2004
Pemilu 2009
Pemilu 2014
35,95%
37,74%
28,62%
31,41%
PPP 12,60% PKB 10,70% PAN 7,12% PBB 1,94% PK 1,36% PNU 0,64% PP 0,52% Masyumi 0,43% PSII 0,36% PKU 0,28%
PKB PPP PKS PAN PBB PBR
10,61% 8,16% 7,34% 6,41% 2,62% 2,60%
PKS PAN PPP PKB PBB PKNU PBR
7,88% 6,01% 5,32% 4,94% 1,79% 1,47% 1,21%
Sumber : Diolah dari berbagai sumber
PKB PAN PKS PPP PBB
9,04% 7,59% 6,79% 6,53% 1,46%
32
Jangka waktu adalah zaman Orde Reformasi yang sangat semarak dalam pelaksanaan demokrasi. Pada masa ini telah terjadi pergantian kekuasaan yang cepat yaitu telah terjadi pergantian kekuasaan yang cepat yaitu dari Presiden Soeharto ke B.J.Habibie tahun 1998, selanjutnya dari Presiden B.J.Habibie ke Abdurrahman Wahid tahun 1999. Dari Presiden Abdurrahmah Wahid ke Megawati Soekarno Putri tahun 2001, dan dari Presiden Megawati Soekarno Putri ke Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2014 (2 periode). Selain itu, di Era Reformasi telah terjadi perubahan secara mendasar tentang sistem ketatanegaraan Indonesia. Dimasa Presiden Soeharto, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar sakral dan tidak boleh dirubah, maka berdasarkan tuntutan gerakan reformasi, MPR sesuai tugasnya yaitu merubah Undang-Undang
Dasar
1945
telah
melakukan
perubahan
atau
amandemen Undang-Undang Dasar. Salah satu bagian yang paling mendasar yang dirubah ialah pemilihan Presiden dan wakil Presiden yang semula dipilih oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kini dipilih langsung oleh rakyat, yang untuk pertama dilaksanakan pada 5 Juli 2004. Selain itu rakyat telah memilih calon anggota parlemen (DPR), calon anggota DPRD Provinsi, DPRD
33
Kabupaten/kota, serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebanyak empat orang yang mewakili 32 provinsi di Indonesia.15 Perubahan besar arus politik dan sektor kehidupan lainnya yang diusung dalam bingkai reformasi membawa dampak positif bagi kehidupan politik yang selama rezim Orde Baru berkuasa hampir 32 tahun. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan yang telah dijamin dalam konstitusi sesuai dengan amanat reformasi mulai dijalankan. Undang-undang kepartaian baru pun digodok dan UU nomor 05 tahun 1985 Tentang Azaz Tunggal pun dicabut yang membawa angin segar bagi aktifis Islam untuk menghidupkan kembali partai Islam, apalagi dalam menyongsong pemilu 1999. Menjelang pemilu tersebut tidak kurang dari 141 partai baru didaftarkan dan sebanyak 48 darinya adalah partai Islam, jumlah tersebut secara kuantitas melebih partai Islam dalam pemilu 1955. Dari 48, namun dari jumlah tersebut hanya 33 partai yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti verifikasi oleh Departemen Kehakiman dan sisanya tereliminasi dan dari 33 partai tersebut hanya 18 partai yang lolos verifikasi untuk ikut serta dalam pemilihan umum tanggal 7 Juli 1999.16 Dari 18 partai tersebut, hanya 9 partai Islam yang memperoleh satu kursi atau lebih diparlemen. Partai yang mendapatkan jatah kursi di 15 Musni Umar, Islam Dan Demokrasi Di Indonesia Kemenangan Abangan Dan Sekuler, (Jakarta: Insed Bersama Lembaga Pencegah Korupsi, 2004) Cet. 1, Hal. 69 16
Arsekal Salim, Partai-Partai Islam Dan Relasi Agama-Negara (Jakarta: Puslit IAIN Jakarta, 1999), Hal.12
34
DPR tersebut adalah PPP (58 Kursi), PKB (51 Kursi), PBB (13 Kursi), PKS (7 Kursi), PNU (5 kursi), PP (1 Kursi), PSII (1 Kursi), Masyumi (1 kursi), dan PKU (1 kursi).17 Pemilu 1999 merupakan pemilu yang dipercepat dari jadwal yang ditetapkan yaitu tahun 2002. Pemilu ini diselenggarakan pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie yang menjabat sebagai Presiden pengganti Presiden Soeharto setelah berhenti secara sepihak pada 21 Mei 1998. Percepatan pemilu ini adalah hasil tekanan rakyat pada pemerintahan Habibi karena Ia dipandang tidak memiliki legitimasi untuk memegang tampuk kekuasaan. Pemilu 1999 tidak lagi diselenggarakan pemerintah, tetapi dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum (KPU). Dalam UU No. 3/1999 Tentang Pemilu disebutkan sebelum KPU terbentuk, lembaga pemilihan umum melakasanakan tugas KPU paling lama tiga puluh hari setelah UU disahkan.18 Dari 8 partai Islam itu hanya tiga yang memperoleh suara yang cukup signifikan, yakni PPP, PKB, dan PBB. Partai Amanat Nasional juga meraih suara yang lumayan, tetapi tidak dikategorikan sebagai partai Islam, Karena tidak memenuhi kriteria partai Islam, walaupun partai ini sangat dekat dengan kalangan Islam, karena pada saat itu ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) Prof Dr M. Amien Rais adalah sebagai mantan ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. 17 Bahtiar Effendy, Islam Politik Pasca Soeharto Di Indonesia, Refleksi: Jurnal Kajian Agama Dan Filsafat III, No. 5 (Agustus 2003), Hal. 45 18
Fernita Darwis Pemilihan Spekulatif Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009, (Bandung: Alfabeta Cv, 2011), Cet. 1 Hal.16
35
Meleburnya partai-partai Islam menjadi satu partai politik kelihatannya tidak mungkin terjadi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan partai-partai
Islam tidak mungkin menjadi satu.
Diantaranya ialah tidak semua orang yang menjadi pimpinan partai Islam memiliki komitmen terhadap kemajuan Islam dan kaum muslimin. Faktor lain yang menyulitkan penyatuan partai Islam adalah bahwa basis Islam saling berbeda dan tersebar ke dalam berbagai organisasi keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Musllim seIndonesia (ICMI), dan lain-lain. Masing-masing organisasi itu memiliki basis dan strategi perjuangan yang berbeda. Mereka memiliki wawasan keagamaan yang berbeda. Seperti NU berpegang teguh kepada paham Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya mazhab Syafi’i di bidang hukum dan mazhab Asy’ariyah dibidang teologi. Sedang Muhammadiyah memiliki slogan “kembali kepada Al-qur’an dan Hadits” ini berarti Muhammadiyah tidak terikat pada salah satu mazhab, khususnya yang tergolong dalam kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Karena itu kalau partai-partai Islam bisa disatukan mungkin umurnya tidak akan panjang, karena perbedaan kepentingan dan aspirasi masing-masing kelompok mereka bisa bertikai dan kemudian bubar sebagai partai politik. Dengan demikian partai-partai Islam kelihatannya tidak perlu dijadikan satu. Yang penting ialah mereka memiliki
36
komitmen yang sama dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasi kaum muslimin. Secara kelembagaan partai Islam terbagi menjadi beberapa bagian partai, tetapi dalam memperjuangkan aspirasi umat mereka bersatu. Hal ini telah dibuktikan dengan membentuk forum silahturahmi partai-partai Islam yang kemudian melahirkan poros tengah. Poros tengah yang lalu menggalang kekuatan bersama Golkar untuk memperjuangkan Abdurrahman Wahid menjadi Presiden setelah B.J. Habibie megundurkan diri dari pencalonan Presiden dalam sidang umum MPR 1999. Perjuangan poros tengah ternyata berhasil, yang dibuktikan dengan terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Indonesia yang keempat. Dengan begitu penyatuan partai Islam bukanlah satu-satunya cara untuk memperjuangkan aspirasi umat. Tampaknya inilah strategi yang tepat bagi partai-partai Islam dalam menghadapi pemilu 2004 dengan menjalin kerja sama dalam memperjuangkan aspirasi umat.19 Pemilu 2004 merupakan pemilu kedua setelah Soeharto jatuh meskipun demikian, pada pemilu kedua ini memiliki perbedaan yang sangat jauh dalam banyak hal pada pemilu 1999. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama setelah amandemen ke-4 UUD 1945. Melalui amandemen struktur politik Indonesia diubah sedemikian rupa sehingga mempengaruhi proses rekrutmen elit politik. 19
Sudirman Tebba, Islam Pasca Orde Baru, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001), Cet.1, Hal. 17
37
Menurut konstitusi 1945 hasil amandemen ke-4, pemilihan pasangan Presiden dan wakil Presiden tidak lagi dipilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Konstitusi mengamanatkan pemilihan Presiden dan wakil Presiden dilakukan oleh rakyat secara langsung melalui mekanisme pemilu.20 Indonesia adalah negara muslim terbesar didunia, akan tetapi sepanjang sejarah pemilihan umum di Indonesia sejak pemilu 1955 sampai dengan Era Reformasi 1999-2014, belum pernah partai-partai politik Islam berhasil memenangkan pemilu legislatif. Dalam pemilu tahun 2004, PPP merupakan salah satu partai politik Islam terkemuka di Indonesia dengan membuat kejutan yang mengajukan ketua umum H.Hamzah Haz sebagai calon Presiden RI periode 2004-2009. Akan tetapi, hasilnya sangat menyedihkan karena berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu Presiden/wakil Presiden 5 Juli 2004, yang diumumkan komisi pemilihan umum (KPU) 26 Juli 2004, Hamzah Haz yang berpasangan dengan Jend.(Purn.) Agum Gumelar hanya memperoleh dukungan suara sebesar 3.09% atau 3.569.861, sebelumnya partai PPP berhasil memperoleh dukungan suara sebesar 8,15 % atau 9.248.764.21
20 Fernita Darwis Pemilihan Spekulatif Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009, (Bandung: Alfabeta Cv, 2011), Cet. 1 Hal.18 21
Musni Umar, Islam Dan Demokrasi Di Indonesia Kemenangan Abangan Dan Sekuler, (Jakarta: Insed Bersama Lembaga Pencegah Korupsi, 2004) Cet. 1, Hal. ii
38
Pada pemilu demokratis pertama di Era Reformasi pada tahun 1999, gabungan partai lebih tajam terjadi antara partai Islam dengan partai Nasionalis. Partai Islam meraih suara sebesar 35,95%, partai Nasionalis mendapat suara sebesar 64,05%. Pada pemilu 2004, partai Islam mendapat perolehan suara sebesar 37,74%, sementara partai Nasionalis mendapatkan suara sebesar 62,26%.22 Pada pemilu 2009 terjadi banyak perubahan, diantaranya adanya dua threshold. Pertama, Electoral Threshold (ET) yaitu syarat untuk dapat ikut serta dalam pemilu sebelumnya sebesar 3% suara. Kedua, diadakan Parliamentary Threshold (PT) yaitu syarat partai untuk dapat diikut sertakan dalam penghitungan fungsi yaitu sebesar 2,5%. Partaipartai yang diperoleh suaranya tidak mencapai 2,5% tidak dapat menempatkan wakilnya di DPR. Pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden tahun 2009 diselenggarakan untuk memillih Presiden dan wakil residen Indonesia periode 2009-2014. Pemungutan suara diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarno Putri-Prabowo Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto. Pasangan calon terpilih adalah pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah
22
Fernita Darwis Pemilihan Spekulatif Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009, (Bandung: Alfabeta Cv, 2011), Cet. 1 Hal. 36
39
suara dengan sedikitnya 20% suara disetiap propinsi yang tersebar dilebih dari 50% jumlah propinsi di Indonesia. Pada pemilu 2009, gabungan partai Islam mengalami penurunan, tingkat keterpilihan gabungan partai Islam sebesar 28,62%. Sedangkan gabungan elektabilitas partai Nasionalis mencapai 71,38%.Pemilu 2009 seolah menjadi kuburan bagi partai yang berideologi Islam. Dari enam partai yang berideologi Islam yang ikut serta dalam pemilu (PKS, PPP, PBB, PKNU, PBR, dan PMB), hanya 2 partai yang lolos aturan parliamentary threshold 2,5%, yakni PKS dan PPP. Pada hasil pemilu tahun 2009 menempatkan dua poros koalisi Megawati dan Prabowo, sementara Susilo Bambang Yudhoyono akan menjadi pengikut karena partai yang dipimpinnya hanya meraih 9,42% perolehan suara mengalami penurunan dari perolehan pada pemilu 2009 yang mencapai 20,81%. Satu poros koalisi lainnya adalah partai Golkar Aburizal Bakrie alias ARB menjadi calon Presiden. Dengan fenomena politik seperti itu, tiga pemimpin partai Nasionalis (Megawati, Prabowo, Aburizal Bakrie) masing-masing akan memimpin poros koalisi. Adapun partai-partai Islam, kecuali mereka bersatu hanya akan menjadi pengikut.23 Hal ini terlihat lebih jelas pada pilpres 2014 yang baru saja berlangsung.Prabowo yang didukung oleh partai-partai Islam (PPP, PKS, dan PBB) dan bahkan ormas-ormas Islam ternyata mesti menelan 23
Artikel Diakses Pada Tanggal 1 November 2012, Pukul 20.40 Wib Dari Http://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Pemilihan_Umum_Presiden_Indonesia_2009
40
kekalahan. Jokowi yang “diboikot” oleh kalangan formalis Islam dengan beragam kampanye hitam sertahingga isu “perang badar” dan fatwa haram justru menang telak. Dalam pandangan Azyumardi Azra, fenomena ini menunjukkan bahwa simbolisme Islam tidak lagi efektif, sehingga teori “jebakan demokrasi” tidak berlaku di Indonesia. Menurut teori ini, demokrasi yang terbuka di dalam negara berpenduduk mayoritas Muslim hanya akan menghasilkan kekuasaan partai Islam. Namun, kemerosotan perolehan suara partai-partai Islam di Indonesia memperlihatkan gagalnya teori “jebakan demokrasi”.24
24 Artikel Diakses Pada Tanggal 30 Oktober 2014, Pukul 19.30 Wib Dari Http://M.Detik.Com/News/Read/2013/05/27/113913/2256501/103/2/Menerawang-Nasib-PartaiIslam-Di-Pemilu-2014 .
BAB III PROFIL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
A.
Sejarah Berdirinya Partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berdiri dan dideklarasikan di Jakarta, pada 5Januari 1973, sebagai fusi dari partai-partai politik yang berasaskan Islam. Terdiri dari : Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia dan PERTI. Dengan demikian PPP merupakan wadah perjuangan umat Islam untuk menegakkan demokrasi serta mewujudkan keadilan sosial dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.1 Adanya latar belakang perjuangan yang mendorong terjadinya fusi, salah satu faktor di antaranya adalah : dua dari partai Islam yaitu NU dan PSII pernah berada satu wadah dalam Masyumi, partai Islam yang lahir pada tanggal 7 November 1945. Hanya saja dua tahun kemudian tahun 1947 SI keluar dari Masyumi, dan NU mengikuti jejak SI pada tahun 1952. 2 Namun setelah pemilu 1955, Masyumi, NU, PSII, dan PERTI kembali melakukan kerjasama strategis, kerjasama itu terjadi didalam Konstituante, ketika sama-sama mendukung Islam sebagai dasar negara. Kerjasama itu (minus Masyumi) terjadi pada pembahasan GBHN dalam 1
Tim Litbang Kompas, Partai Partai Politik Indonesia. ( Jakarta: Pt. Kompas Media Nusantara, 1999), Hal. 161 2 Partai Masyumi Dengan Resmi Dibubarkan Oleh Presiden Soekarno Tahun 1960, Setelah Orde Baru Tampil, Para Tokoh Itu Ingin Merehabilitasinya, Tetapi Ditolak Pemerintah, Yang Di Izinkan Pemerintah Hanya Lahirnya Parmusi Untuk Menyalurkan Aspirasi Pendukung Masyumi Dulu.
41
42
sidang istimewa (SI) MPR 1967.3 Begitu pula dalam menghadapi pemilu 1971,
sesuai
dengan
TAP
MPRS
No.
XXII/MPRS/1966
yang
mengamanatkan perlu penyederhanaan orsospol, maka Presiden Soeharto pada tanggal
17 Februari 1970 menganjurkan agar dalam menghadapi
pemilu 1971, orsospol yang ada melakukan pengelompokkan. Pada tanggal 27 Februari 1970 Presiden mengadakan konsultasi dengan pimpinan orsospol mengenai penyederhanaan dan pengelompokkan tersebut. Dalam konsultasi tersebut, Presiden Soeharto menyarankan bahwa disamping Pancasila dan UUD 1945 sebagai asas bersama yang didasari pada persamaan tekanan pada aspek pembangunan, sehingga terwujudlah tiga kelompok yaitu ; “Kelompok Spiritual Material” dan “Kelompok Material Spiritual” dan “Spiritual Material” (Kelompok Karya).4 Setelah pemilu 1971, kegiatan untuk memfusikan partai-partai terus berlangsung. Soeharto sendiri berkali-kali mengundang pimpinan partai untuk membicarakan perlunya fusi empat partai Islam itu menjadi partai baru bernafaskan spiritual dan material. Dari kalangan Islam sendiri, prakarsa kearah fusi kemudian dilakukan oleh ketua umum PARMUSI, H.M.S Mintaredja, SH.5 Bulan Desember 1972, HMS Mintaredja mengundang pimpinan partai ke Departemen Sosisal (Menteri Sosial) saat itu untuk merealisasikan pengangkatan kelompok persatuan pembangunan yang bersifat federatif kearah yang lebih kokoh. Dalam pertemuan itu, PSII 3
Pemi Apriyanto, Kader Nasional PPP Dari Masa Ke Masa, Hal.2
4
H.M Dja’far Siddiq, PPP Menggagas Reformasi Membangun Indonesia Baru, Jakarta.
5
Pemi Apriyanto, Kader Nasional PPP Dari Masa Ke Masa, Hal.4
2003
43
menolak dengan keras adanya fusi, lain halnya dengan PARMUSI dan PERTI mendukung fusi KH. Idham Chalid pada prinsipnya setuju peningkatan kerjasama walau belum bersedia meningkatkannya kearah fusi. Setelah lama tertunda, rapat dilakukan bertempat dikediaman KH. Idham Chalid rapat itu dipicu oleh lahirnya DPP PSII tandingan (terhadap kepemimpinan PSII M. CH. Ibrahim) yang setuju fusi, yakni tanggal 5 Januari 1973 atau bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1392 Hijriyah. Isi rapat tersebut adalah sebagai berikut : “Deklarasi hasil rapat presidium badan pekerja dan pimpinan fraksi kelompok Partai Persatuan Pembangunan. Keempat partai Islam : NU, PARMUSI, PSII, dan PERTI yang sampai sekarang ini tergabung dalam bentuk konfederasi kelompok Partai Persatuan Pembangunan, dalam Rapat Presidium Badan Pekerja dan Pimpinan Fraksi tanggal 5 Januari 1973, telah seia sekata untuk memfusikan politiknya dalam satu partai politik bernasa Partai Persatuan Pembangunan. Segala kegiatan yang bukan kegiatan politik, tetap dikerjakan organisasi maisng-masing sebagaimana sediakala, bahkan lebih ditingkatkan sesuai dengan partisipasi kita dalam pembangunan spiritual dan materii. Untuk merealisasi kesepakatan ini telah dibentuk team untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan oleh partai pesatuan pembangunan, baik organisator maupun politis. Kemudian hasil dari pekerjaan team dilaporkan presidium untuk selanjutnya disampaikan kepada dan disahkan oleh suatu musyawarah yang lebih
44
representatif yang insya Allah akan diadakan selambat-lambatnya
awal
Februari 1973. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala memberikan taufiq dan hidayahnya. Amin”.6 Partai persatuan pembangunan (PPP) merupakan hasil fusi politik dari partai Nadhlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), yang dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan 30 Dzulqa’dah 1392 Hijriyah. PPP merupakan partai politik penerus estafet empat partai Islam dan wadah penyelamat aspirasi umat Islam, serta cermin kesadaran dan tanggung jawab tokoh-tokoh umat Islam, bahu-membahu membina masyarakat agar lebih meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala melalui perjuangan politik. Ketua umum DPP PPP yang pertama adalah H. Mohammad Syafaat Mintaredja, SH. yang menjabat sejak tanggal 5 Januari 1973 sampai tahun 1978. Ketua umum yang kedua adalah H. Jailani Naro, SH. yang menjabat dua periode tahun 1978 ketika H. Mohammad Syafaat Mintaredja mengundurkan diri sampai diselenggarakannya Muktamar I PPP tahun 1984. Dalam muktamar I, Naro terpilih kembali menjadi ketua umum DPP PPP. Kemudian ketua umum DPP PPP yang ketiiga adalah H. Ismail Hasan
6
Ketetapan Muktamar VI Partai Persatuan Pembangunan, Tentang Khittah Dan Program Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan, Jakarta, 2007, Hal.6
45
Matareum, SH, yang menjabat sejak terpilih dalam muktamar II PPP tahun 1989 dan kemudian terpilih kembali dalam muktamar III tahun 1994. 7 Sejak berdirinya PPP terus berjuang untuk membawa aspirasi dan kepentingan umat dan bangsa, terutama dalam menjaga agar produk-produk peraturan perundang-undangan tetap berada dalam nafas dan tidak bertentangan dengan asas Islam. Sebelum mendaftar pada lembaga pemilihan umum sebagai peserta pemilu 1999, PPP dalam perjalannya telah melakukan muktamar sebanyak 4 kali dan pernah melakukan perubahan lambang partai dari gambar Ka’bah (pemilu 1977-1982) menjadi gambar Bintang (1987-1997) karena mengacu pada UU No. 3/1987, yang mensyaratkan bagi peserta pemilu harus berasaskan Pancasila. Setelah melasanakan muktamar IV di Jakarta pada 29 November–Desember 1998, Muktamar mengamanatkan PPP kembali ke asas Islam, maka lambang partai pun menggunakan gambar Ka’bah. Hasil muktamar lainnya, adalah terbentuknya kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat yang terdiri : Dr. Hamzah Haz (ketua) dan H. Alimarwan Hanan, S.H. sebagai Sekretaris Jendral. Karena berasaskan Islam, maka kelompok masyarakat pendukung utama partai adalah warga Republik Indonesia yang beragama Islam. Serta terbuka untuk semua profesi dan status sosial ekonomi. Basis pendukung PPP meliputi wilayah : Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Untuk memenangkan pemilu PPP memiliki strategi mengedepankan isu, 7
Artikel Diakses Pada Tanggal 31 Maret 2015, Pukul 20.30 Wib Dari http://asal-usul-motivasi-.blogspot.com/2014/02/asal-usul-sejarah-partai-persatuan.html?m=1
46
bahwasannya PPP telah kembali ke fitrahnya dan berjuang untuk mengisi kehidupan
bangsa
dengan
nilai-nilai
akhlakul
karimah,
serta
memperjuangkan kehidupan bangsa yang demokratis.8 Ketua umum DPP PPP yang kelima adalah H.Suryadharma Ali yang terpilih dalam Muktamar VI tahun 2007 dan H.Irgan Chairul Mahfiz sebagai Sekretaris Jendral. H.Suryadharma Ali kemudian terpilih kembali menjad ketua umum untuk masa bakti 2011-2015 melalui Muktamar VII PPP tahun 2011. Proses reformasi memberikan kesempatan kepada kader-kader partai untuk duduk dalam pemerintahan, meskipun belum maksimal seperti yang diharapkan terutama karena perolehan suara PPP selalu menurun. Dalam pemilihan umum 2009, bagi PPP merupakan pemilu ke-delapan yang diikuti sejak PPP lahir dipentas politik nasional.PPP meraih 5,5 juta suara atau 5,33%. Dari sisi perolehan kursi, PPP memperoleh 38 kursi dari 550 kursi yang diperebutkan. PPP mengalami penurunan suara 3% dibandingkan pemilihan umum 2004, PPP memperoleh 8,15% dengan perolehan 58 kursi DPR, dan pada pemilu 2014 PPP kembali meraih suara 6, 53% dengan perolehan 39 kursi DPR.
8
Tim Litbang Kompas, Partai Partai Politik Indonesia, ( Jakarta: Pt. Kompas Media Nusantara, 1999), H. 162
47
Tabel 1.5.9
Perbandingan Perolehan Suara PPP pada Pemilu Era Reformasi No
1.
B.
Pemilu 1999
Pemilu 2004
Pemilu 2009
Pemilu 2014
11.329.905
9.248.764
5.533.214
8.157.488
58 Kursi
58 Kursi
38 Kursi
39 Kursi
(12,60%)
(8,15%)
(5,33%)
(6,53%)
Visi dan Misi PPP Visi PPP adalah “terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan Negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supermasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat – martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keIslaman.”10 Di dalam bidang agama, platform PPP menegaskan tentang; 1) perlunya penataan kehidupan masyarakat yang Islami dan berahlakul karimah dengan prinsip amar ma’ruf nahi munkar; 2) pentingnya peran agama (Islam) sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan kenegaraan; 3) paradigma hubungan antara Islam dan negara yang bersifat simbiotik, sinergis serta saling membutuhkan dan memelihara,
9
Pemilihan Umum Presiden Indonesia Era Reformasi, Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, Http://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Pemilihan_Umum_Presiden_Indonesia_Era_Reformasi, Diakses Pada Tanggal 02/12/2014 10
Ketetapan Muktamar VII PPP, Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, Jakarta, Hal.12
48
yang berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas dan lokalitas keindonesiaan; dan 4) komitmen pada prinsip dan sikap toleransi antar umat beragama. Sementara itu dibidang politik, PPP berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia, terutama pada aspek penguatan kelembagaan, mekanisme dan budaya politik yang demokrasi di Indonesia dan berakhlakul karimah. PPP menjunjung tinggi Hak
Asasi
Manusia
(HAM),
menghargai
kebebasan
berekspresi,
berpendapat dan berorganisasi, terwujudnya good and clean government, dan upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Platform ekonomi PPP mempertegas keberpihakannya pada konsep dan sistem ekonomi kerakyatan, terwujudnya keadilan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, penguasaan negara terhadap cabang-cabang maksimalisasi
ekonomi BUMN
yang dan
menguasai
BUMD,
dan
hidup
orang
mendorong
banyak,
peningkatan
kesewadayaan nasional (unit usaha keluarga/individual, usaha swasta badan usaha negara dan koperasi) demi terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat dan bangsa Indonesia. PPP berkomitmen pada upaya tegaknya supermasi hukum, penegakkan HAM, terwujudnya tradisi kepatuhan hukum dan tradisi berkonstitusi, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, pembaruan hukum nasional, terciptanya tertib sipil dan rasa aman masyarakat,
49
penguatan institusi dan instrument penegak hukum, serta penguatan moralitas penegak hukum. PPP berjuang demi terwujudnya kehidupan sosial yang religius dan bermoral, toleran dan menjunjung tinggi persatuan, taat hukum dan tertib, kritis dan kreatif, mandiri, menghilangkan budaya kekerasan dan kolonilisasi budaya lokal baik atas nama agama maupun modernitas dan pembangunan, mengembangkan nilia-nilai sosial budaya yang bersumber pada ajaran etik, moral dan spiritual agama, serta mengembangkan seni budaya tradisional dan daerah memperkaya seni budaya nasional yang didalamnya dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan. PPP berkomitmen pada terwujudnya manusia yang berkualitas yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta kualitas kesehatan yang baik. Program pembangunan kesejahteraan hendaknya diarahkan pada peningkatan, kesehatan dan jumlah sosial yang adil dan merata serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat. PPP bertekad menjadikan
bidang
pendidikan
sebagai
prioritas
dan
titik
tolak
pembangunan kesejahteraan, yang darinya diharapkan lahir manusia Indonesia yang cerdas, terampil, mandiri dan berdaya saing tinggi. Visi
politik
luar
negeri
PPP
diorientasikan
pada
upaya
mengembangkan politik luar negeri yang bebas dan aktif, dalam arti bahwa Indonesia ikut aktif memajukan perdamaian dunia dan menentang segala bentuk penjajahan, menolak ketergantungan terhadap pihak luar maupun yang dapat mengurangi kedaulatan Indonesia dengan negara-negara lain atas
50
dasar saling menghormati dan kerjasama menuju terwujudnya perdamaian dunia yang adil, beradab, dan dengan prinsip keseimbangan. Misi PP ( Khidmat Perjuangan) : 1. PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama mengembangkan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim). Dengan demikian PPP
mencegah
berkembangnya
faham-faham
atheisme,
komunisme/marxisme/leninisme, serta sekularisme, dan pandangan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia. 2. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran agama Islam, dengan mengembangkan
ukhuwah basyariyah (persaudaraan
sesama manusia) dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya
neofeodalisme,
faham-faham
yang
melecehkan
martabat manusia, proses dehunismsasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan. 3. PPP
berkhidmat
untuk
berjuang
memelihara
rasa
aman,
mempertahankan dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi dan
51
konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang berbhineka tunggal ika. 4. PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan kehidupan politik demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip-prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk ororitarisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan mendzalimi rakyat. 5. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai oleh Allah SWT, baldatun thayyibatunwa rabbun ghofur. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeritis, matrealistis, permisif dan hedonistis, ditengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup dibawah garis kemiskinan.11
C.
Ideologi PPP PPP berpendapat bahwa Islam sebagai syari’at terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Ta’ala kepada umat manusia di muka bumi adalah suatu kebenaran mutlak yang mengandung tuntunan kebajikan yang bersifat universal serta meliputi seluruh aspek kehidupan dan berlaku sepanjang masa Islam sebagai agama mengandung nilai kebenaran absolut 11
Ketetapan Muktamar VI Partai Persatuan Pembangunan, Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, Jakarta, 2007, Hal.14
52
karena ajarannya diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala kepada umat manusia untuk memualiakan martabat kemanusiaan pada derajat yang paling sempurna diantara ciptaan-Nya. Islam sebagai ideologi dimaksudkan bahwa seluruh pemikiran, sikap dan kebijakan partai dan kader-kadernya harus bersumber dari ajaran Islam. Ideologi adalah penuntun, pedoman dan arah untuk mencapai tujuan politik. Keyakinan terhadap universal Islam harus disikapi dengan menjadikan nilai ajaran Islam sebagai tolak ukur dan pembuat kriteria untuk menilai segala sesuatu. Lambang PPP adalah gambar Ka’bah. Ka’bah adalah simbol pemersatu Umat Islam. Ka’bah bagi PPP merupakan simbol kesatuan arah perjuangan umat Islam Indonesia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala serta merupakan sumber inspirasi dan untuk menegakkan ajaran Islam dalam segala bidang kehidupan. Lambang PPP adalah Ka’bah yang dipandang dari arah depan pintu masuk bertirai warna kuning emas dan tampak disisi kiri Hajar Aswad tepat disudut dinding, dibawah gambar Ka’bah bertuliskan PPP berwarna kuning emas yaitu singkatan nama Partai Persatuan Pembangunan diatas warna dasar hijau dalam bingkai segi 4 (empat) sama sisi berwarna kuning emas.12
12
Ketetapan Muktamar Partai Persatuan Pembangunan, Hal.80
BAB IV ANALISIS DATA DAN HASIL TEMUAN
Reformasi 1998 pada hakikatnya adalah upaya bangsa Indonesia untuk melakukan perubahan menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan, dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya good government dan adanya jaminan kebebasan berpendapat. Upaya ini dilakukan sebagai koreksi terhadap penyelenggaraan negara dalam era Orde Baru.1 Perkembangan partai-partai Islam tidak bisa dianggap membanggakan dalam perolehan suara.Bahkan presentase suaranya terus menurun, kepercayaan masyarakat terhadap partai politik Islam termasuk PPP sungguh sangat mengecewakan. Bagaimana mungkin demokrasi akan sehat dan bermartabat apabila partai politiknya tidak kuat, dan tidak dipercaya lagi oleh masyarakat.2 Beberapa evaluasi telah dilakukan PPP, ada beberapa hal terkait dalam sistem organisasi yang cukup tertinggal karena pola pikir organisasi yang ada pada kalangan tua,menyebabkan PPP kurang diminati oleh anak muda.3 Karena itu, sudah waktunya PPP merevitalisasi, menyegarkan kembali komitmen dirinya terhadap Islam sebagai ideologi partai. Ditengah arus dengan pragmatisme politik yang sangat deras memang tidak mudah melakukan tugas dan menjawab panggilan untuk itu.Akan tetapi, dengan bertumpu pada parameter1
Prof.Dr.Eko Prasojo, “Reformasi Kedua”, Salemba Humanika, Jakarta, 2009.
2 Chozin Chumaidy, Merebut Kembali Kepercayaan Umat, Jakarta. DPP PPP, Cet.1 Tahun 2013, Hal. 73 3
Wawancara Penulis Dengan Bapak Nur Salam AS, S.IP, Jabatan sebagai staff ahli dari Bpk. Amir Uskara M.Kes. dari pihak Romahurmuziy, Jakarta. 20 Februari 2014
53
54
parameter ideologis yang wajar, dengan memperlihatkan dimensi realitas, idealisme, dan fleksibilitas, PPP bakal mampu melakukan hal itu.4
A.
Partai Persatuan Pembangunan Dalam Pemilu Tahun 2014 Demikian halnya dengan PPP yang masih cukup diperhitungan dalam kancah politik tanah air. Meski tidak terlalu menggembirakan namun prestasi PPP dalam pemilu 2014 patut diapresiasi, karena sebelumnya beberapa lembaga survei telah memperkirakan tentang posisi partai Islam yang diprediksikan akan tutup buku dalam pemilu 2014. Namun pada saat banyak pengamat pesimistis PPP mampu menunjukkan eksistensinya kembali. Sebagaimana telah dijelaskan dari hasil wawancara penulis. Faktanya sebelum pemilu suara PPP menurun, paska pemilu dibuktikan hasilnya menurun tetapi adanya kekeliruan dari hasil survei tersebut. Banyak yang menduga hasil survei PPP tidak akan lolos Parliamentary Threshold (PT) artinya tidak lagi ikut menjadi peserta pemilu, namun nyatanyapada pemilu 2014 PPP mendapat 6,53% berbeda dengan hasil survei. Secara umum suara partai Islam memang mengalami adanya penurunan.5 Pernyataan tersebut sudah muncul 2 tahun yang lalu menjelang pemilu 2014, bahkan ada yang menyatakan prediksinya bahwa partai Islam
4 Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, PPP Dan Politik Identitas (Pergulatan Islam& Politik Di Indonesia), Jakarta, Tahun 2011, Hal.123. 5
Wawancara Penulis Dengan Bapak Akhmad Gozali Harahap M.Si, Jabatan sebagai wakil Sekretaris Jenderal masa bakti 2011-2015 dari pihak Suryadharma Ali, Jakarta. 17 Februari 2014.
55
khususnya PPP itu akan tenggelam, karena pada tahun 2004-2009 PPP sangat drastis penurunan suara dan kursi DPR, akan tetapi PPP membuktikan pada pemilu 2014 adanya perbaikan, perbaikan yang telah dilakukan mengalami peningkatan lebih dibanding pemilu tahun 20042009”.6 Dalam pemilu 2014 perolehan suara PPP naik dibandingkan dengan pemilu 2009. Pada Pemilu 2014, PPP memperoleh 8.157.488 suara atau 6,53% yang setara dengan 39 kursi DPR. Namun dengan adanya perdebatan dalam hal kedudukan kursi pimpinan, hingga terjadi adanya perbedaan pendapat yang menyebabkan PPP tidak menempati kursi DPR. Ada beberapa hal yang menyebabkan PPP tidak menempati kursi pimpinan DPR diantaranya. Pertama, karena munculnya Partai Demokrat dengan membawa kekuatan suara yang lebih banyak dibandingkan dengan PPP. Kedua, adanya konflik internal PPP yang sedang berjalan. Ketiga, PPP memiliki hak akan kursi pimpinan DPR namun PPP menyerahkan kursi DPR kepada Partai Demokrat karena itu merupakan posisi aman pada saat PPP sedang tidak solid.7 Lain halnya dengan hasil yang dapat penulis simpulkan dari wawancara pihak Romahurmuziy. Bahwa saat karya tulis ini dibuat, posisi PPP dalam kursi pimpinan DPR belum final terkait adanya konflik internal partai, karena adanya beberapa komisi yang sampai saat ini masih 6
Wawancara Penulis Dengan Bapak Nur Salam AS, S.IP, Jabatan sebagai staff ahli dari Bpk. Amir Uskara M.Kes. dari pihak Romahurmuziy, Jakarta. 20 Februari 2014 7
Wawancara Penulis Dengan Bapak Akhmad Gozali Harahap M.Si, Jabatan sebagai wakil Sekretaris Jenderal masa bakti 2011-2015 dari pihak Suryadharma Ali, Jakarta. 17 Februari 2014.
56
bernegosisasi untuk mendapatkan kursi pimpinan DPR, sehingga PPP optimis untuk mendapatkan hak kursi pimpinan DPR. Kecuali bagi komisi yang sudah resmi diputuskan dan dilantik untuk menduduki kursi pimpinannya.8 Pemilu diselenggarakan untuk memenuhi amanat rakyat dan merupakan bagian penting dari pembangunan demokrasi, yang tidak ikut pemilu hingga menolak sama halnya dengan menolak pembangunan dan anti demokrasi. Seiringan dengan perjalanan Era Reformasi, golongan putih (golput) dalam arti penolakan dan pengingkaran terhadap pelaksanaan pemilu secara formal sebagai gerakan memang tidak ada atau setidaknya tidak tampak. Akan tetapi jika mengamati pelaksanaan tiga kali pemilu pada masa reformasi ada kecenderungan tingkat pertisipasi masyarakat menurun dalam partai Islam, yaitu pemilu 1999 (35,95%), 2004 (37,74%), 2009 (28,62%) dan 2014 (31,41%). Dengan kata lain secara substansial golput sebetulnya tetap ada dan nyata.9 Sebagaimana kesimpulan dari hasil wawancara penulis bersama Bapak Akhmad Gozali Harahap M.Si. Bahwa banyak masyarakat yang belum menyampaikan aspirasi suaranya meskipun itu bagian dari hak konstistusional mereka sebagai masyarakat, tetapi partisipasi menunjukkan dari kesadaran terhadap proses berlangsungnya demokrasi, karena 8
Wawancara Penulis Dengan Bapak Nur Salam AS, S.IP, Jabatan sebagai staff ahli dari Bpk. Amir Uskara M.Kes. dari pihak Romahurmuziy, Jakarta. 20 Februari 2014 9
Chozin Chumaidy, Merebut Kembali Kepercayaan Umat, Jakarta. DPP PPP, Cet.1 Tahun 2013, Hal. 58
57
masyarakat menganggap bahwa memilih atau tidak, tidak akan dapat merubah kehidupannya. Itu sebagai anggapan bagi masyarakat yang tidak memilih. Oleh karenanya bagi yang sudah memiliki hak suara untuk memilih, harus berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk mengurangi golput dalam setiap pemilu yang berlangsung. Dengan demikian akan dapat memberikan harapan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk kembali mempergunakan hak pilihnya secara sadar, dan penuh tanggungjawab. Begitupun potensi untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat kepada PPP masih ada dan sangat besar, karena kehadiran PPP dikalangan masyarakat Islam Indonesia tidak mudah untuk dihilangkan sejak kelahirannya pada tahun 1973. Kepercayaan yang merupakan kunci bagi keberhasilan perjuangan politik, kunci bagi keberadaan dan peranan PPP dalam memperjuangkan ‘izzul Islam wal muslimin, menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar, membangun masyarakat Indonesia yang marhamah, serta NKRI sebagai baldatun wa rabbun ghafur,10
B.
Sikap Politik PPP Dalam Suksesi Kepemimpinan Negara Bagi PPP yang telah mengikuti pemilu delapan kali sejak 1977, maka pemilu 2014 memiliki makna yang lebih strategis tidak hanya sekadar untuk memenuhi persyaratan demokrasi yang telah menjadi pilihan pemerintahan yang kita tegakkan, akan tetapi pemilu 2014 mengandung 10
Chozin Chumaidy, Merebut Kembali Kepercayaan Umat, Jakarta. DPP PPP, Cet.1 Tahun 2013, Hal.74
58
nilai perspektif bagi peran PPP dalam menegakkan kepemimpinan bangsa, menuju terwujudnya nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila.11 Sebagaimana kesimpulan dari hasil wawancara penulis. Akan sikap politik PPP yang sesungguhnya berdasarkan pada garis besarnya amar ma’ruf nahi mungkar”12 Pemilihan umum 2014 ini diikuti oleh dua calon Presiden dan wakil Presiden yaitu Prabowo Subianto berpasangan dengan Hatta Rajasa dari Koalisi merah Putih.Serta Joko Widodo yang berpasangan dengan Jusuf Kalla dari Koalisi Indonesia Hebat. Pada saat Koalisi terbentuk, Partai Persatuan Pembangunan mempunyai masalah dalam hal krisis kepemimpinan didalam internal partai berlambang Ka’bah tersebut. Polemik di dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berawal dari kedatangan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali dalam kampanye akbar Partai Gerindra di Gelora Bung Karno, Senayan pada tanggal 23 Maret 2014. Menurut kubu Romahurmuziy, kehadiran Suryadharma Ali untuk mendukung Prabowo adalah keputusan sepihak tanpa melalui prosedur parpol, sehingga menimbulkan polemik di lapisan bahwa kader PPP di mana Prabowo tidak masuk dalam satu di antara delapan bakal capres yang
11 Chozin Chumaidy, Merebut Kembali Kepercayaan Umat, Jakarta. DPP PPP, Cet.1 Tahun 2013, Hal. 24 12
Wawancara Penulis Dengan Bapak Akhmad Gozali Harahap M.Si, Jabatan sebagai wakil Sekretaris Jenderal masa bakti 2011-2015 dari pihak Suryadharma Ali, Jakarta. 17 Februari 2014.
59
ditetapkan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP di Bandung. Pada tanggal 12 Mei 2014, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melaksanakan rapat pimpinan nasional yang akhirnya resmi memutuskan arah koalisinya ke Prabowo Subianto. Keputusan koalisi PPP ke Prabowo dilakukan secara musyarawah mufakat yang melibatkan 33 Dewan Pimpinan Wilayah PPP seluruh Indonesia.13 Sebagaimana penjelasan yang telah disimpulkan dari hasil wawancara penulis bersama bapak Akhmad Gozali Harahap M.Si selaku pihak Suryadharma Alimengatakan, bahwa partai PPP melihat Prabowo yang paling tepat untuk memimpin, karena Prabowo terdapat jiwa pemimpin, dan dinilai memiliki sikap kepemimpinan yang kuat dalam memimpin negara. Kini Indonesia membutuhkan pemimpin tersebut, dari kepemimpinan yang dibandingkan dengan Joko Widodo saat itu. Berdasarkan penjelasan dari pihak Romahurmuziy bersama Bapak Nur Salam AS, S.IP, dari hasil wawancara dapat penulis simpulkan bahwa pada pemilu 2014 secara resmi organisasi PPP mengambil sikap untuk memilih Prabowo Hatta pada nomor urut satu. Namun setelah pelantikan Presiden terpilih Jokowi Widodo dengan wakil presiden Jusuf Kalla maka PPP mendukung pemerintahan terpilih. Dalam sebuah kepemimpinan terdapat suatu keadaan yang dinamakan periode yaitu masa atau waktu kepemimpinan tersebut 13 Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2014-Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, Http://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Pemilihan_Umum_Presiden_Indonesia_2014 , Diakses Pada Tanggal 02/12/2014
60
menjalankan kekuasaannya. Setelah berakhir periode dalam suatu kekuasaan, maka akan dimulainya sebuah suksesi kepemimpinan yang diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam kepemimpinan. Adanya pergantian kepemimpinan dalam suatu negara, maka terdapat istilah mengenai suksesi, yang biasa diartikan sebagai suatu proses perubahan yang berlangsung satu arah secara teratur yang terjadi didalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu sehingga terbentuk negara baru yang berbeda dengan negara semula. Singkatnya, suksesi ialah penggantian kepemimpinan dari suatu negara.14 Pemilu 2014 secara prosedural sudah berjalan secara demokrasi akan tetapi substansi dari tujuan demokrasi yang sesungguhnya belum maksimal, karena masih banyak terjadi adanya pelanggaran hukum.15 Bagi PPP kepemimpinan pada pemilu 2014 menjadi sebuah pembelajaran yang berharga bagi Bangsa Indonesia.Secara keseluruhan berjalan dengan lancar, cukup kondusif, dan berhasil membuka dinamika baru di dunia perpolitikan yang ditandai dengan hadirnya dua pasangan caleg yang memiliki perpaduan politik. Namun pada saat yang bersamaan terjadi adanya kekurangan, tetapi pada dasarnya hal tersebut dikatakan sebagai jalan akan adanya perbaikan dimasa yang akan datang”.16
14
Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Hal. 553
15 Wawancara Penulis Dengan Bapak Akhmad Gozali Harahap M.Si, Jabatan sebagai wakil Sekretaris Jenderal masa bakti 2011-2015 dari pihak Suryadharma Ali, Jakarta. 17 Februari 2014. 16
Wawancara Penulis Dengan Bapak Nur Salam AS, S.IP, Jabatan sebagai staff ahli dari Bpk. Amir Uskara M.Kes. dari pihak Romahurmuziy, Jakarta. 20 Februari 2014
61
Maka dalam demokrasi, siapapun yang mendapat kepercayaan dan dipilih oleh rakyat, harus senantiasa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Jika ruang pertanggungjawaban itu tidak ada maka bisa dikatakan tidak ada
demokrasi
dan pemerintahannya pun bukan
pemerintahan yang demokratis. Di dalam demokrasi, pemilu merupakan suatu keniscayaan sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat. Setiap warga berhak mengikuti pemilu, memiliki hak untuk memilih dan dipilih secara bebas, rahasia, dan pelaksanaannya pun dilakukan secara jujur dan adil.17
C.
Konflik internal dan kelompok kepentingan Pada saat karya tulis dibuat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sedang dilanda konflik internal.Aksi saling pecat yang terjadi bisa menjadi bumerang yang kontra produktif bagi keberlangsungan partai berlambang ka’bah tersebut. Bukan tak mungkin PPP akan ditinggal pemilihnya bila konflik antar elitenya itu berlarut-larut. Pada
masa
kampanye
pemilihan
presiden
2014,
komisi
pemberantasan korupsi menetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaran haji di kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013. Sebelumnya, bakal calon presiden
dari
partai
gerinda
Prabowo
Subianto,
memuji
kinerja
Suryadharma Ali sebagai menteri agama.Prabowo menilai, penyelenggaraan 17
Chozin Chumaidy, Merebut Kembali Kepercayaan Umat, Jakarta. DPP PPP, Cet.1 Tahun 2013, Hal.23
62
ibadah haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama setiap tahunnya sudah sangat baik. Penetapan Suryadharma Ali sebagai tersangka dalam masa kampanye menambah sentimen negatif terhadap Koalisi Merah Putih. Pada saat karya tulis ini dibuat, konflik kembali menyeruak di internal. Rapat pengurus harian (RPH) DPP PPP pada Rabu (10/9/2014) memutuskan memecat Suryadharma Ali dari Jabatan ketua umum. Pemecatan itu dilakukan karena Suryadharma Ali tidak segera mundur meski menjadi tersangka kasus dugaan korupsi haji.18 Didalam AD ART PPP ketua umum dapat diberhentikan pada saat muktamar berlangsung, melainkan bukan disaat rapat-rapat harian dan dengan tanpa adanya paksaan.19 Dinilai telah meruntuhkan citra partai, Suryadharma Ali pun “diusir” paksa dari kursinya. Tidak terima, Suryadharma Ali bermanuver balik dengan memecat tiga pengurus PPP, yakni Sekretaris Jenderal DPP PPP M. Romahurmuziy, Wakil Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa dan Emron Pangkapi. PPP terlahir atas prinsip bahwa amar ma’ruf nahi mungkar sebagai semangat perjuangan PPP. Prinsip perjuangan itu harus bercermin, dan menjunjung tinggi nilai kebenaran dengan melawan hal yang mungkar.
18
Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2014-Wikipedia Bahaa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, Http://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Pemilihan_Umum_Presiden_Indonesia_2014 , Diakses Pada Tanggal 02/12/2014 19
Wawancara Penulis Dengan Bapak Akhmad Gozali Harahap M.Si, Jabatan sebagai wakil Sekretaris Jenderal masa bakti 2011-2015 dari pihak Suryadharma Ali, Jakarta. 17 Februari 2014.
63
Pemimpin dari sebuah negara harus memiliki kreadibilitas, harus jujur, dan bersih demi kepentingan rakyat bersama”20 Saat karya tulis ini dibuat, Partai Persatuan Pembangunan terbagi menjadi dua kubu yang mendukung keputusan Suryadharma Ali untuk menjalin koalisi dengan Prabowo dan kubu Romahurmuziy yang menjalin koalisi dengan Jokowi. Internal PPP menganggap bahwa Suryadharma Ali telah bertindak otoriter dengan memecat kader tanpa melalui proses yang jelas dan membuat arah koalisi tanpa melalui proses rapimnas. Wakil ketua umum PPP Emron Pangkapi menjelaskan sebuah partai yang memiliki aturan dan konstitusinya sendiri. Menurutnya, tidak ada seorang pun di dalam partai yang bisa menempatkan dirinya di atas aturan dan konstitusi tersebut. Seringnya konflik internal yang melanda PPP ini terjadi karena tidak adanya tokoh sentral yang dapat diterima oleh seluruh anggota partai. Hal ini berbeda dengan partai lain yang memiliki tokoh sentral, seperti Partai Demokrat yang memiliki Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), PDIP mempunyai Megawati Soekarnoputri, di Partai Gerindra ada Prabowo Subianto, ataupun di PKS ada Hilmi Aminuddin. Masing-masing tokoh sentral tersebut mampu mengeliminasi potensi konflik yang muncul. Suryadharma Ali yang sebenarnya sudah cukup lama memimpin PPP dinilai belum menjadi tokoh sentral yang kuat.Apalagi posisinya saat ini melemah dengan status barunya sebagai tersangka kasus korupsi. 20
Wawancara Penulis Dengan Bapak Nur Salam AS, S.IP, Jabatan sebagai staff ahli dari Bpk. Amir Uskara M.Kes. dari pihak Romahurmuziy, Jakarta. 20 Februari 2014
64
Kini dengan terbentuknya tokoh sentral dalam Majelis Syariah PPP yang diketuai oleh KH. Maimun Zubair, beliau mengusulkan adanya Muktamar VIII PPP dipercepat dan berujung islah untuk mengatasi konflik internal partai berlambang Ka’bah. Maimun menyebutkan salah satu solusinya adalah islah, namun islah hanya bisa dilakukan jika kedua belah pihak tidak membahas apa penyebabnya. Sebab masing-masing pihak akan merasa dirinya benar. Sebagaimana kesimpulan dari hasil wawancara penulis dengan kubu Suryadharma Ali. Tokoh-tokoh senior PPP yang didalamnya terdapat Majelis Pertimbangan Partai, Majelis Pakar Partai, Mahkamah Partai, dan Majelis Syariah terdapat para ulama PPP. Sesungguhnya semua itu sudah maksimal dalam mengupayakan untuk adanya islah pada kedua kubu. Ulama besar KH. Maimun Zubair sudah sangat menginginkan untuk PPP bersatu kembali.21 Berdasarkan penjelasan pihak kubu Romahurmuziy dapat penulis simpulkan. Bahwasannya tokoh senior dan ulama PPP sangat andil dalam mengupayakan agar konflik segera berakhir, dan kembali membawa nama besar partai Islam. Namun karena konflik telahmasukdiranah hukum dan sebagai masyarakat yang taat akan hukum, maka kita harus menghargai proses hukum yang telah berjalan.22
21 Wawancara Penulis Dengan Bapak Akhmad Gozali Harahap M.Si, Jabatan sebagai wakil Sekretaris Jenderal masa bakti 2011-2015 dari pihak Suryadharma Ali, Jakarta. 17 Februari 2014. 22
Wawancara Penulis Dengan Bapak Nur Salam AS, S.IP, Jabatan sebagai staff ahli dari Bpk. Amir Uskara M.Kes. dari pihak Romahurmuziy, Jakarta. 20 Februari 2014
65
Dalam partai politik PPP telah membentuk suatu Mahkamah Partai. Mahkamah Partai sebagai salah satu institusi PPP tingkat nasional yang dibentuk pada muktamar PPP VII/2011 di Bandung untuk melaksanakan amanah UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Di dalam pasal 32 UU No.2/2011 dengan tegas dinyatakan bahwa perselisihan internal partai politik dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik. Putusan Mahkamah Partai DPP PPP bersifat final dan mengikat (pasal 20 Ayat 6 AD PPP jo Pasal 32 Ayat 5 UU No. 2/2011)23. Sejak Mahkamah Partai dibentuk telah masuk permohonan penyelesaian peselisihan internal partai.Seperti perselisihan diantara kedua kubu yang saling memperebutkan kursi pimpinan PPP.Maka sebelum memasuki sidang Mahkamah Partai senantiasa dilakukan mediasi untuk mencapai islah.24 Sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh pihak Suryadharma Ali dalam hasil wawancara penulis dapat simpulkan. Peran Mahkamah Partai sudah berjalan maksimal, saat itu juga Mahkamah Partai bersidang berhari hari kemudian memutuskan sejumlah keputusan. Pertama, kedua kubu untuk melakukan islah. Kedua, kepemimpinan PPP tetap dipegang oleh Suryadharma Ali dengan Sekjen Romahurmuziy, dan ketiga,
23 Putusan Mahkamah Partai PPP Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (4) Bersifat Final Dan Mengkat 24
Chozin Chumaidy, Merebut Kembali Kepercayaan Umat, Jakarta. DPP PPP, Cet.1 Tahun 2013, Hal.121
66
Mahkamah Partai memberikan waktu satu minggu pada kedua kubu untuk islah25 Mahkamah Partai, dan Majelis Syariah sesungguhnya mempunyai peran penting dalam posisi keberadaannya di dalam partai. Salah satunya adanya konflik seperti ini yang perlu diselesaikan didalam partai, dengan memberikan masukan, bantuan untuk penyelesaian masalah, memberi arahan, saran-saran, akan tetapi bukan memberi instruksi.26 Pada Selasa, 23 September 2014 lalu, Mahkamah PPP menggelar rapat internal di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta. Rapat yang di pimpin oleh ketua Mahkamah Partai Chozin Chumaidy itu untuk menyikapi perpecahan kedua kubu diinternal PPP. Mahkamah Partai telah memutuskan untuk memberikan waktu satu minggu untuk keduanya melakukan islah. Dan menyatakan bahwa pemberhentian oleh masing-masing pihak tidak sah, dan meminta Suryadharma Ali serta Romahurmuziy menentukan waktu dan tempat Muktamar VIII. Namun hal itu tidak tercapai, karena pihak Romahurmuziy menggelar Muktamar VIII di Surabaya pada tanggal 15-18 Oktober 2014, sebelum habis masa islah yang telah ditentukan oleh Mahkamah Partai. Muktamar
ini
menghasilkan
kepengurusan
dengan
ketua
umum
Romahurmuziy. Pada tanggal 28 Oktober 2014 Kementerian Hukum dan
25
Wawancara Penulis Dengan Bapak Akhmad Gozali Harahap M.Si, Jabatan sebagai wakil Sekretaris Jenderal masa bakti 2011-2015 dari pihak Suryadharma Ali, Jakarta. 17 Februari 2014. 26
Wawancara Penulis Dengan Bapak Nur Salam AS, S.IP, Jabatan sebagai staff ahli dari Bpk. Amir Uskara M.Kes. dari pihak Romahurmuziy, Jakarta. 20 Februari 2014
67
HAM
mengesahkan
kepengurusan
PPP
yang
diajukan
pihak
Romahurmuziy. Pada 30 Oktober - 2 November 2014 kubu Suryadharma Ali menggelar Muktamar VIII di Jakarta atas usulan dari Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH. Maimun Zubair untuk mengatasi konflik internal partai berlambang Ka’bah. Dan hasilnya Djan Faridz terpilih menjadi ketua umum. PPP kubu Djan faridz mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas keputusan Menkum HAM yang mengesahkan kepengurusan Romahurmuziy. Hasilnya pada November 2014 PTUN mengeluarkan putusan sela yang meminta pelaksanaan SK Menkumham RI Nomor M.HH 07.AH.11.01 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan DPP PPP pada tanggal 28 Oktober 2014, memutuskan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly agar menunda pengesahan kepengurusan DPP PPP, setelah PPP versi Muktamar Jakarta mengajukan gugatan
pada
PTUN
karena
Menkum
HAM
telah
mengesahkan
kepengurusan versi muktamar surabaya di tengah kisruh internal partai berlambang Ka’bah ini. Melalui wawancara dengan pihak Romahurmuziy dapat penulis simpulkan. Bahwa suatu cobaan dalam sebuah partai PPP, upaya islah sebenarnya sudah dilakukan namun nampaknya kedua pihak lebih merasa nyaman apabila menyesaikan secara hukum, proses hukum sudah berjalan dan arus kita hormati, karena hukumyang memberikan jalan keputusan final, hingga akhir ini diserahkan pada hukum.
68
Keluarnya putusan sela atas permohonan pihak Suradharma Ali oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dinilai sebagai momentum tepat untuk melakukan upaya islah bagi dua kubu di PPP yang tengah berseteru terkait keabsahan kepengurusan DPP PPP pihak Romahurmuziy. Berdasarkan wawancara dari pihak Suryadharma Ali dapat penulis simpulkan. Akan adanya harapan bagaimana PPP untuk tetap bersatu dalam proses pengadilan sudah berjalan. Hingga tim islah sudah terbentuk, namun tim islah belum bisa menyatukan PPP, maka proses hukum yang akan menentukannya siapa yg benar dan yg salah.27 Rabu pada tanggal 25 Februari 2015, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) yang diketuai Teguh Satya Bhakti mengabulkan gugatan mantan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Majelis Hakim menilai gugatan yang diajukan pihak Suryadharma Ali adalah dampak dari intervensi pihak tergugat, yaitu Menkumham yang dianggap ikut campur dalam konflik internal partai politik. Majelis Hakim kemudian mengabulkan seluruhnya gugatan Suryadharma Ali atau pihak penggugat, dan membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM No. M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan DPP PPP pada tanggal 28 Oktober 2014. Dengan mengabulkan gugatan Suryadharma Ali terkait pengesahan Menkumham terhadap kepengurusan PPP pihak Romahurmuziy. PPP pihak Romahurmuziy resmi mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Tata 27
Wawancara Penulis Dengan Bapak Akhmad Gozali Harahap M.Si, Jabatan sebagai wakil Sekretaris Jenderal masa bakti 2011-2015 dari pihak Suryadharma Ali, Jakarta. 17 Februari 2014.
69
Usaha Negara (PT TUN) pada tanggal 2 Maret 2015. Serta Menkumham Yasonna H. Laoly akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Yasonna menganggap bahwa banding adalah upaya pemerintah mengintervensi kepengurusan partai politik.Anggapan tersebut muncul karena pihak Romahurmuziy mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sementara Djan Faridz memilih untuk oposisi.28 Pengabulan
gugatan
pemohon
atas
Surat
Keputusan
(SK)
Menkumham terkait pengesahan pengurus PPP versi muktamar Surabaya berimplikasi pada penundaan pelaksaan SK Menkumham. Demi kelancaran tugas akhir kuliah, penulis membatasi penelitian sampai dengan adanya keputusan dari PT TUN yang mengabulkan gugatan dari pihak Suryadharma Ali dalam konflik internal PPP pada tanggal 25 Februari 2015. Namun sampai karya tulis ini dibuat, keputusan itu belum final dan masih berjalan dalam proses hukum karena adanya pengajuan banding dari pihak Romahurmuziy serta Menkumham Yasonna H. Laoly.
28
Artikel Diakses Pada Tanggal 5 Maret 2015 Pukul 19.30 Wib Dari Http://news.detik.com/read/2015/02/25/153338/2842857/10/suryadharma-menang-di-ptunromi-akan-banding-ke-pt-tun
BAB V PENUTUP
A.
Kesimpulan Dari penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Dalam pemilu tahun 2014 partai PPP mengalami kenaikan dalam perolehan suara dengan memperoleh suara 6,53%, dibandingkan dengan pemilu pada tahun 2009 partai PPP hanya memperoleh suara 5,33%. Pada saat pemilu tahun
2014 semua anggota partai PPP resmi
mendukung koalisi merah putih yang dipimpin oleh Prabowo Subianto saat itu, namun setelah pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo dengan wakil Presiden Jusuf Kalla, maka sebagian anggota partai PPP mendukung pemerintahan terpilih. 2. Menurut partai PPP suksesi kepemimpinan pada pemilu 2014 secara prosedural sudah berjalan secara demokrasi akan tetapi substansi dari tujuan demokrasi yang sesungguhnya belum maksimal, karena masih banyak terjadi adanya pelanggaran hukum. Hal tersebut dijadikan sebuah pembelajaran yang berharga bagi Bangsa Indonesia. Agar bagaimana mekanisme yang dilalui oleh proses suksesi itu dapat berjalan dengan baik, yakni dengan mempersiapkan diri dalam menghadapi dan menjalani suksesi itu sendiri tanpa adanya golput.
70
71
3. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kedua belah pihak terkait konflik internal partai PPP, sampai saat karya tulis ini dibuat belum menemukan titik akhir dari konflik yang terjadi sejak tahun 2014, hingga munculnya pengajuan banding yang diajukan oleh pihak Romahurmuziy terkait putusan PT TUN yang mengabulkan permohonan dari pihak Suryadharma Ali atas keputusan Menkum HAM yang mengesahkan Surat Kepengurusan Romahurmuziy.
B.
Saran saran. 1. Saatnya sekarang PPP merebut kembali kepercayaan umat. Menyapa, mendengar dan merangkul umat dengan amal nyata. Karena PPP tampil betul-betul sebagai rumah besar umat Islam, semua orang akan merasa nyaman dan aman tinggal di rumah besar itu. Sikap politik PPP harus lebih tegas dan jelas membela kepentinnan Islam. Sikap politik PPPsenantiasa dalam sighah nilai-nilai syariat Islam. Sehingga PPP nampak jati dirinya sebagai partai Islam yang rahmatan lil ‘alamin. 2. Kepada masyarakat diharapkan agar turut berperan aktif dalam setiap proses suksesi kepemimpinan yang sejati melalui sistem pemilu yang demokratis. Karena tentu masyarakat berharap ke depannya bangsa ini akan menjadi bangsa yang demokratis.
72
DAFTAR PUSTAKA
Ambari, Abdullah, Intisari Tata Bahasa Indonesia, Bandung: Djatnika Amir, Zainal Abidin, Peta Islam Politik: Pasca Soeharto Jakarta: Pustaka LP3ES 2003 Apriyanto, Pemi, Kader Nasional PPP Dari Masa Ke Masa Artikel
diakses pada tanggal 16 Mei 2014 pukul 23.00 wib dari http://andreysubiantoro.viviti.com/entries/rekiblik/suksesi-kepemimpinan
Artikel
diakses pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 16.15 wib dari http://id.m.nasional.kompas.com/read/2013/08/26/0833212/pentingnya.su ksesi.2014
Artikel
diakses Pada Tanggal 1 November 2012, pukul 20.40 wib.Http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_282_Presiden_Indonesia_2 009
Artikel
diakses Pada Tanggal 30 Oktober 2014, Pukul 19.30 wib.Http://m.detik.com/news/read/2013/05/27/113913/2256501/103/2/me nerawang-nasib-partai-Islam-di-pemilu-2014
Artikel diakses Pada Tanggal 31 Maret 2015, Pukul 20.30 wib. Http://asal-usulmotivasi-.blogspot.com/2014/02/asal-usul-sejarah-partaipersatuan.html?m=1 Bagin, Burhan, Metode Penelitian Kualitatif (Akutualisasi Metodologis keArah Ragam Farian Kontemporer), Jakarta: PT. Grafindo, 2004, Cet. 3 Budiman, Ahmad, Eksistensi Parpol Islam dalam Pemilu 2004, dalam Sali Susiana. Ed., Pemilu 2004: Analisis Politik Hukum dan Ekonomi Buchori, Muchtar, Suksesi Dan Masalah-Masalah Demokrasi, Jakarta: Ikip Muhammadiyah, 1994 Chumaidy, Chozin, Merebut Kembali Kepercayaan Umat, Jakarta. DPP PPP, 2013 Cet.1
73
Darwis, Fernita, Pemilihan Spekulatif Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009, Bandung: AlfabetaCv, 2011, Cet. 1 Effendy, Bahtiar, Islam Politik Pasca Soeharto di Indonesia, Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat III, No. 5Agustus 2003 Feith, Herbert, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, PPP dan Politik Identitas (Pergulatan Islam&Politik Di Indonesia), Jakarta, Tahun 2011 Gunur, Alex, Manajemen; Kerangka-Kerangka Pokok, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1982, Cet. 4 Hamzah, Andi, Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986 Ismawati, Esti, Metode Penelitian, Surakarta:Pustaka Cakra, 2003 Karim, M. Rusli., Negara dan Peminggiran Islam Politik,Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999 Cet.1 Ketetapan Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan, Tentang Khittah Dan Program Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan, Jakarta, 2007 Kuntowijoyo, Identitas Politik Islam, Penerbit Mizan (anggota IKAPI) bekerjasama dengan majalah UMMAT, Bandung: 40124, Cet. 1 Metode penelitian Sosial, Terapan dan Kebijaksanaan, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, 2000 Muhammad, Elektabilitas Partai dan Kompatibilitas Demokrasi. 2013. Diakses tanggal 26 Agustus 2014 dari http://m.kompasiana.com/post/read/529097/2/elektabilitas-partai-Islamdan-kompatibilitas-demokrasi.html# P. Robbins, Stephen, Marry Coulter, Manajemen Jakarta: PT Indeks Gramedia Grup, 2005, Jilid 2, Cet. 7 Panduan Parlemen Indonesia Jakarta: Yayasan API, 2001
74
Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2014, Wikipedia bahasa Indonesia, Ensiklopedia bebas, http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_201 4 , diakses pada tanggal 02/12/2014 Pemilihan Umum Presiden Indonesia Era Reformasi, Wikipedia bahasa Indonesia, Ensiklopedi bebas, http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_Era _Reformasi, diakses pada tanggal 02/12/2014 Prasojo, Eko, “ReformasiKedua”, Salemba Humanika, Jakarta, 2009.Putusan Mahkamah Partai PPP sebagaimana dimaksud padaayat (4) bersifat final dan mengkat Ranuwihardjo, A. Dahlan, Pergerakan Pemuda Setelah Proklamasi Beberapa catatan, Jakarta: Yayasan Idayu, 1979 Rosyada, Dede, Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Jakarta: Prenada Media, 2003 Salim, Arsekal, Partai-partai Islam dan Relasi Agama Negara, Jakarta: Puslit IAIN, 1999 Siddiq, M Dja’far, PPP Menggagas Reformasi Membangun Indonesia Baru, Jakarta. 2003 Sudirman, Tebba, Islam Orde Baru : Perubahan Politik Dan Keagamaan. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993, Cet.1 Sumarno, Megawati dan Aspirasi Politik Islam, dalam Rusdi Muhtar et.all, Megawati Soekarno Putri : Presiden Republik Indonesia, Jakarta: Rumpun Dian Nugraha, 2002 Tebba, Sudirman, Islam PascaOrde Baru, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001, Cet.1 Tim Litbang Kompas, Partai- Partai Politik Indonesia, Jakarta: Pt. Kompas Media Nusantara, 1999
75
Umar, Musni, Islam Dan Demokrasi Di Indonesia Kemenangan Abangan Dan Sekuler, Jakarta: Insed Bersama Lembaga Pencegah Korupsi, 2004 Cet. 1 Wasito, Hermawan, Pengantar Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 1992 Wilopo, Zaman Pemerintahan Parai-Partai dan Kelemahan-kelamahannya, Jakarta: Yayasan Idayu, 1976 WJS. Pooerwadinata, Kamus umum bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1982 Cet.4 Wawancara pribadi dengan Bapak Akhmad Gozali Harahap M.Si, Jabatan sebagai wakil Sekretaris Jenderal masa bakti 2011-2015 dari pihak Suryadharma Ali, Jakarta. 17 Februari 2014. Wawancara pribadi dengan Bapak Nur Salam AS, S.IP, Jabatan sebagai Staff Ahli dari Bpk. Amir Uskara M.Kes. dari pihak Romahurmuziy, Jakarta. 20 Februari 2014
76
LAMPIRAN – LAMPIRAN
77
78
79
80
TRANSKRIP WAWANCARA
Nama
: Bapak. Akhmad Gozali Harahap, S.Ag, M.Si
Jabatan
: Sekretaris Jenderal DPP PPP Masa Bakti 2011-2015
Hari
: Selasa, 17 Februari 2014
Pihak
: Suryadharma Ali
1. Bagaimana menurut PPP mengenai Suksesi Kepemimpinan pada pemilu 2014? Jawab: Pemilu 2014 secara procedural itu sudah berjalan secara demokrasi tetapi substansi dari yang diinginkan oleh tujuan dari demokrasi sendiri sesungguhnya belum maksimal. Kenapa? Karena masih banyak terjadi pelanggaran hukum, dan masih banyak kecurangan yang terjadi saat itu. 2. Bagaimana sikap PPP dalam pemilu 2014? Jawab: Kita melihat Prabowo itu yang paling tepat, kenapa? Karena Prabowo itu memiliki jiwa pemimpin yang kuat, dalam artian kepemimpinan yang kuat disini mampu untuk bersikap tegas dalam menyelesaikan masalah yang terjadi didalam pemerintahan, kini Indonesia membutuhkan akan pemimpin yang kuat seperti itu dibandingkan dengan Joko Widodo waktu itu. 3. Apa yang menyebabkan PPP tidak mendapati kursi pimpinan DPR? Jawab: Mengenai kursi pimpinan DPR memang hak PPP itu ada, tetapi kenapa tidak mendapati kursi tersebut, pertama tiba-tiba Partai Demokrat masuk karena sebelumnya demokrat tidak masuk didalam Koalisi Merah Putih (KMP), karena
81
Partai Demokrat mempunyai kekuatan besar hingga akhirnya bisa ikut masuk dalam kursi DPR. Sesungguh ya itu hak PPP, tetapi faktor yang kedua karena internal PPP itu ada konflik yang sedang tidak solid, karena disisi lain ada yang ingin di posisi KIH dan yang lain tetap di posisi KMP. Ditengah kekisruhan politik, dan proses hukum tetap berjalan maka teman-teman KMP akhirnya menetapkan Partai Demokrat di DPR, kenapa? Karena suara dari partao Demokrat itu lebih banyak. Dari PPP pihak Suryadharma Ali menyerahkan kepada partai Demokrat karena itu posisi aman saat itu, karena PPP sedang tidak solid, karena kalau Demokrat tidak masuk maka kursi akan diambil oleh pihak Koalisi Indonesia Hebat (KIH). ketiga, disini KMP mengambil posisi aman dan dipastikan menang kalau partai Demokrat masuk, kalo PPP sedang pecah dan tidak bergabung itu masih yaa gapapalah..tetapi kalo partai Demokrat masuk itu pasti menang. 4. Bagaimana pendapat PPP mengenai beberapa survei yang mengatakan bahwa elektabilitas partai islam saat ini merosot jauh dibawah partai nasionalis? Jawab : Oh ya memang itu faktanya bukan survei lagi karena, sebelum pemilu suara memang kita merosot, paska pemilu itu dibuktikan hasilnya merosot tetapi kekeliruan dari hasil survei tersebut tidak serta merta penilaian mereka terhadap Islam itu benar, kenapa saya bilang tidak serta merta? Misalnya PPP menurut survei perolehan suaranya pada 2014 kemaren itu 1,3 milyar persen, banyak yang menduga dari hasil survei itu PPP tidak akan lolos PT artinya tidak lagi ikut
82
menjadi peserta pemilu, tetapi nyatanya atau hasilnya PPP mendapat 6,53% suara berbeda dari hasil survei dengan fakta, kalau sesuai secara umum partai Islam memang turun merosot, iya. Tetapi perhitungan realnya itu ada kesalahan seperti yang tadi saya sebutkan. 5. Sejauhmana sikap PPP dalam menghadapi perbedaan kelompok kepentingan Jawab : Harapan kita hanya bagaimana untuk tetap bersatu, kalau tidak bias islah ini kan proses sudah berjalan dalam artian disini, proses pengadilan yang sudah berjalan itu dinamakan PT TUN karena kita yang mengajukannya dan Insya Allah kita optimis akan memenangkannya pada hari rabu tanggal 25 Februari itu akan adanya keputusan. Kalo mereka kalah, mereka harus bergabung dengan kita kalau tidak mau maka kami akan pecat mereka. Kalo kita yang kalah ya gak ada masalah. Sikap kami tetap menginginkan PPP tetap bersatu hingga sudah membentuk tim islah, yang sampai sekarang belum bias menyatukan maka sikap pengadilanlah yang akan menentukannya siapa yang benar dan yang salah. 6. Sejauhmana tokoh senior PPP berperan dalam penyelesaian konflik internal PPP? Jawab : Para ulama dan tokoh-tokoh senior PPP sesungguhnya itu sudah maksimal dalam mengupayakan untuk adanya islah pada kedua pihak, mengapa saya katakana seperti itu, karena tokoh senior ada yang bergabung dalam Majelis Pertimbangan Partai, Majelis Pakar Partai kalau para ulama itu Majelis Syariah serta Mahkamah Partai. Semua itu sudah menginginkan untuk islah agar PPP menjadi satu, dan terakhir kita sudah bentuk tim islah dengan tokoh senior dan
83
ulama. Ulama besar kita yang kita kagumi KH. Maimun Zubair sudah sangat menginginkan untuk kita bersatu. Bahkan di kepengurusan PPP kubu Djan Farid ketua Majelis Syariahnya kembali mbah maimun. 7. Bagaimana konsep kepemimpinan yang bersih menurut PPP? Jawab : Politik PPP secara umum amar ma’ruf nahi mungkar, tentu salah satunya PPP menginginkan untuk Indonesia bersih dari korupsi, pemerintah harus mempunyai keberanian untuk memberantas seluruh potensi korupsi itu sendiri, tapi memang tidak segampang itu karena budaya korupsi di Indonesia itu sangat kental, karena kita juga sudah tidak bias menunjukan lagi mana yang bersih dan mana yang kotor dalam artian korupsi, baik tingkat RT sampai Presiden karena budaya yang susah dihilngkan. 8. Bagaimana peran Mahkamah Partai PPP dalam menyelesaikan konflik? Jawab : Peran Mahkamah Partai itu sebetulnya sudah maksimal, karena mereka itu kan berdasarkan perintah dirjen AHU waktu itu, karena begitu Romy memecat SDA, SDA juga langsung memecat Romy serta kelompok-kelompoknya,nah setelah terjadi pecat memecat kedua kubu ini langsung mengajukan pengesahan keMenkum HAM minta disahkan, oleh Menkum HAM menolak kedua-duanya, menurutnya agar persoalan internal diselesaikan lewat Mahkamah Partai, karena keputusan Mahkamah Partai itu kan sifatnya final dan mengikat, saat itu juga Mahkamah Partai bersidang berhari hari kemudian memutuskan ada sejumlah keputusan, pertama kedua pihak untuk islah, kedua kepemimpinan PPP tetap di pegang oleh Suryadharma Ali dengan sekjen Romahurmuziy, ya... ketiga kalau
84
tidak bisa islah Mahkamah Partai memberikan waktu 1 minggu, kalau tidak maka akan diserahkan ke Majelis Syariah artinya yang lebih tinggi marwah dari PPP,tapi ternyata pihak Romy langsung mengadakan muktamardi Surabaya pada tanggal 15-18 Oktober 2014 tepat dimasa islah berjalan terpilih Romy sebagai ketua umum. Dan pendapat Mahkamah Partai muktamar Surabaya itu tidak sah, dan muktamar Jakarta yang sah begitu pun juga dengan Majelis Syariah. 9. Bagaimana strategi yang dilakukan PPP dalam memperjuangkan Syariat Islam yang merupakan dari cermin sikap politik PPP? Jawab : Beberapa evaluasi telah dilakukan oleh PPP,terkait dengan adanya system organisasi yang cukup tertinggal karena pola piker organisasi yang ada pada kalangan tua, sehingga menyebabkan PPP kurang diminati oleh anak muda. yaa.. PPP menyadari betul sebagai partai islam, dan jelas akan tetap dan selalu berjuang dalam parlemen apa yg menjadi keinginan umat islam semisal infrastruktur dan apa yang menjadi keinginan partaii slam, kita akan tetap berjuang di parlemen karena itu adalah salah satu tujuan dari PPP. Dan tetap pada sikap politik PPP yang sesungguhnya garis besarnya itu amar ma’ruf nahi mungkar,
85
TRANSKRIP WAWANCARA
Nama
: Bapak. Nur Salam AS, S.IP
Jabatan
: Staff Ahli Anggota DPR RI Bapak Amir Uskara, M.Kes.
Hari
: Selasa, 20 Februari 2014
Pihak
: Romahurmuziy
1. Bagaimana menurut PPP mengenai Suksesi Kepemimpinan pada pemilu
2014? Jawab : Bagi PPP kepemimpinan pada pemilu 2014 itu, menjadi
sebuah
pembelajaran yang amat berharga bagi bangsa Indonesia. Secara keseluruhan pemilu berjalan dengan lancar, cukup kondusif, kemudian berhasil membuka dinamika baru di dunia perpolitikan yang ditandai dengan hadirnya dua pasangan caleg yang di dalam melakukan, ya katakanlah perpaduan politik itu. PPP menganggap itu berjalan cukup feerr dan kemudian pada saat bersamaan, ada juga kekurangan tetap iya pada dasarnya itu bisa dikatakan nantinya harus ada perbaikan dimasa yang akan dating. 2. Bagaimana sikap PPP dalam pemilu 2014? Jawab : PPP pada pemilu 2014 secara organisasi PPP mengambil sikap memilih Prabowo Hatta jadi dukunganya itu secara bulat, secara partai resmi mendukung memilih pasangan nomor urut satu dan itu sudah diputuskan bersama-sama saat itu, tapi setelah pelantikan presiden terpilih Jokowi-JK maka PPP mendukung pemerintahan terpilih dan tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat.
86
3. Apa yang menyebabkan PPP tidak menempati kursi pimpinan DPR? Jawab : Mengenai kursi DPR, kalau sampai hari ini posisi PPP dalam pimpinan DPR RI itu kan belum final, jadi masih ada beberapa komisi yang belum final karena adanya konflik internal yang sampai sekarang kita masih bernegosisasi untuk mendapatkan kursi pimpinan DPR, sampai sekarang juga kami masih optimis untuk mendapatkan kursi, kecuali ya.. bagi komisi yang sudah resmi diputuskan dan dilantik menduduki kursi pimpinannya. Tapi masih ada beberapa yang belum ditetapkan juga 4. Bagaimana pendapat PPP mengenai beberapa survey yang mengatakan bahwa elektabilitas partai islam saat ini merosot jauh dibawah partai nasionalis? Jawab : yaa.. sebenarnya sudah muncul 2 tahun yang lalu menjelang pemilu 2014, bahkan ada yang menyatakan prediksinya bahwa partai Islam khususnya PPP itu akan tenggelam, namun pada tahun 2004-2009 itu PPP sangat-sangat drastic penurunan suara dan kursi DPR, akan tetapi kami membuktikan pada pemilu 2014 PPP mengalami perbaikan, perbaikan yang telah kita lakukan itu mengalami peningkatan lebih dibanding pemilu tahun 2004-2009 5. Sejauhmana sikap PPP dalam menghadapi perbedaan kelompok kepentingan Jawab : hemm... ini juga suatu cobaan didalam sebuah partai PPP, perbedaan itu tidak bisa kita hindari dan musti kita hadapi, dan PPP akan mendukung kepentingan yang pasti mengutamakan rakyat dan kepentingan PPP. Apalagi dengan adanya konflik internal sekarang kita lihat, untuk menuju islah sebenarnya
87
sudah dilakukan dan sudah dibangun komunikasi kedua pihak untuk menuju keislah, namun nampaknya memang kedua pihak lebih merasa nyaman kalo menyesaikan secara hukum, proses hokum sudah berjalan maka ya kita harus nantikan bagaimana keputusan akhir. Harus kita hormati, dan nampaknya sejauh ini proses hukumlah yang memberikan jalan keputusan final, hingga akhir ini diserahkan pada hukum. Karena kami versi pihak Romi sampai saat ini menunggu bagaimana hasilnya, tetapi pihak sana juga menghargai proses hukum Karena kan yang mengajukan kepihak hokum itu dari pihak sana dan karena itu sudah terlanjur masuk keranah hukum jadi ya positifnya harus menunggu hasil putusan.dari kejelasan siapa yang pada akhirnya paling tepat dan berhak disebut sah diantara kedua ini, Dan setelah itu, tentu selanjuatnya adalah islah ini berlanjut dalam artian siapapun yang menang tidak dan munafikan yang kalah tetapi merangkul dan partai ini berjalan kembali bersama dengan menyongsong agenda-agenda selanjutnya di dalam negara. 6. Sejauhmana tokoh senior PPP berperan dalam penyelesaian konflik internal PPP? Jawab : Tokoh senior ulama PPP sangat andil dalam mengupayakan agar konflik ini segera berakhir, bias dikatakan tokoh PPP sangat aktif dalam mendorong adanya islah, agar bias membawa kembali nama besar partai Islam ini. Ada banyak pihak yang mengupayakan islah tetap berjalan dan itu termasuk tokoh senior, namun karena ini telah bergulir keranah hukum maka kita termasuk juga tokoh
88
senior PPP semua harus menghargai
proses hukum yang telah berjalan, yaa
seperti itu kiranya. 7. Bagaimana konsep kepemimpinan yang bersih menurut PPP? Jawab : Jelas sekali PPP telah tertera lahir dari dasar bahwa semangat perjuangan PPP itu adalah amar ma’ruf nahi mungkar, jadi prinsip perjuangannya itu harus bercermin, menjunjung tinggi nilai kebenaran harus melawan hal yang mungkar, jadi yang benar itu benar, salah itu ya salah. Pemimpin dari sebuah negara harus memiliki kreadibilitas harus jujur dan harus bersih demi kepentingan rakyat bersama. 8. Bagaimana pendapat Mahkamah Partai PPP dalam menyelesaikan konflik? Jawab : Mahkamah Partai, dan Majelis Syariah itukan sebenarnya punya peran pentingya., posisi keberadaannya di dalam partai itu ya salah satunya kalo ada halhal seperti itu, perlu diselesaikan di dalam internal partai, perannya untuk memberikan masukan, bantuan untuk penyelesaian masalah, memberi arahan, saran-saran, tetapi bukan memberi instruksi. 9. Bagaimana strategi yang dilakukan PPP dalam memperjuangkan Syariat Islam yang merupakan dari cermin sikap politikPPP? Jawab : Jadi strategi yang ditempuh oleh PPP, tentu pertama itu ya membesarkan partai ini dengan bagaimana sehingga partai ini mendapatkan dukungan banyak dari masayarakat, mendapat kepercayaan dari masayarakat, apalagi kita Indonesia mayoritas Islam, mustahillah PPP ini kalau tidak bias berbuat banyak dalam rangka kebijakan syariat Islam, kalau dukungan terhadap partai ini kecil dan itu
89
berdampak kecilnya kursi dpr sehingga tidak dapat posisi strategis dan penentu di Parlemen, tentu di dalam melakukan perjuangan-perjuangan termasuk bagaimana mengawal dari strategi syariat itu berjalan dengan baik, bagaimana PPP mmbesarkan ini, sehingga orang jatuh cinta dengan partai ini, dan dapat memberikan kepercayaan pada partai PPP ini,
90
