SIKAP POLITIK KOALISI MERAH PUTIH TERHADAP KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAHAN JOKO WIDODO DAN JUSUF KALLA
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM
OLEH : GIA NOOR SYAH PUTRA 09370082
PEMBIMBING: Dr. SUBAIDI, S.Ag., M.Si. 19750517 200501 1 004
SIYASAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2015
ABSTRAK
Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam enam bulan pertama menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan politik yang menjadi polemik dalam masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut, diantara lain adalah kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, penundaan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, Perpres nomor 39 tahun 2015, pencabutan subsidi bahan bakar minyak, dan eksekusi mati terpidana narkotika. Kebijakan pemerintah secara normatif harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan kesejahteraan rakyat. Koalisi Merah Putih sebagai kekuatan penyeimbang dalam peta perpolitikan Indonesia saat ini memiliki tujuan untuk mengawal pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla agar sesuai dengan cita-cita bangsa. Peneliti mencoba untuk mengkaji lebih jauh sikap politik Koalisi Merah Putih yang merupakan bagian dari respon terhadap kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintahan Joko Widodo. Jenis penelitian yang digunakan adalah library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan sikap politik Koalisi Merah Putih terhadap kebijakan politik pemerintahan Joko Widodo. Penelitian ini menggunakan penelitian sampel yaitu sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menganalisa sikap politik Koalisi Merah Putih menggunakan pendekatan politik dengan teori political behavior sebagai pisau analisis, disamping itu juga menggunakan konsepkonsep politik Islam. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sikap politik Koalisi Merah Putih terhadap kebijakan politik Joko Widodo dan Jusuf Kalla dapat terbagi menjadi dua, yaitu menolak dan mendukung kebijakan pemerintah. Koalisi Merah Putih menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, penundaan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, Perpres nomor 39 tahun 2015, dan pencabutan subsidi bahan bakar minyak karena dianggap kebijakan tersebut tidak pro-rakyat dan jauh dari nilai-nilai keadilan, sedangkan Koalisi Merah Putih mendukung kebijakan pemerintah atas eksekusi terpidana mati narkotika karena kebijakan tersebut dianggap merupakan bentuk kedaulatan negara dan tidak boleh ada intervensi dari negara lain. Oleh karena itu, sikap Koalisi Merah Putih sesuai dengan konsep-konsep politik Islam. Sebagai oposisi, Koalisi Merah Putih telah menjalankan prinsip amar ma’ruf nahi mungkar dalam kegiatan politiknya.
ii
MOTTO
Membuat sebuah perencanaan demi penataan kehidupan itu sangatlah baik Namun ketika dalam perjalanannya engkau menemukan sebuah kesempatan yang datang lebih dulu,
Ambillah, dan buang rencana itu!
vi
HALAMAN PERSEMBAHAN
Dengan Ridho Allah SWT, skripsi ini aku persembahkan untuk Mamah dan Ayahku tercinta yang selalu mencurahkan kasih sayang dan tiada henti mendoakan kesuksesanku Keluarga besarku yang tercinta, beserta adikadikku dan kakak-kakakku Siti Nuraini sang kekasih yang tak pernah bosan untuk menyemangatiku Dosen-dosen dan seluruh tenaga pengajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Sahabat dan sahabat istimewaku yang telah menjadi motivasiku Teman-teman seperjuangan di Almamater tercinta
vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Penulisan
transliterasi
Arab-Latin
dalam
penyusunan
skripsi
ini
menggunakan pedoman transeliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: I. Konsonan Tunggal Huruf Arab
Nama
Huruf Latin tidak dilambangkan
ا
Alif
ب
Ba’
B
Be
ت
Ta’
T
Te
ث
Sa’
Ś
es (dengan titik diatas)
ج
Jim
I
Je
ح
Ha’
H
ha (dengan titik di bawah)
خ
Kha’
Kh
ka dan ha
د
Dal
D
De
ذ
Żal
Ż
zet (dengan titik di atas)
ر
Ra’
R
Er
ز
Za’
Z
Zet
س
Sin
S
Es
ش
Syin
Sy
es dan ye
ص
Sad
Ş
es (dengan titik di bawah)
ض
Dad
D
de (dengan titik di bawah)
xi
Nama tidak dilambangkan
ط
Ta’
Ț
te (dengan titik di bawah)
ظ
Za’
Z
zet (dengan titik di bawah)
ع
‘Ain
‘
koma terbalik di atas
غ
Gain
G
Ge
ف
Fa’
F
ef
ق
Qaf
Q
qi
ك
Kaf
K
ka
ل
Lam
L
‘el
م
Mim
M
em
ن
Nun
‘n
‘en
و
Waw
W
W
ه
Ha’
H
ha
ء
Hamzah
‘
aposrof
ي
Ya’
Y
ye
II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap
ﻣﺘﻌﺪدة
Ditulis
muta’addidah
ﻋﺪّة
Ditulis
‘iddah
III. Ta’ Marbutah di Akhir Kata a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis “h”
ﺣﻜﻤﺔ
Ditulis
hikmah
ﺟﺰﻳﺔ
Ditulis
Jizyah
b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h
ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﻮﻟﻴﺎء
Ditulis
xii
Karãmah al-auliyã
c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t
زﻛﺎةاﻟﻔﻄﺮ IV.
Ditulis
Zãkah al-fiţri
Vokal Pendek
---◌َ ---
Fathah
Ditulis
A
---◌ِ ---
Kasrah
Ditulis
I
---◌ُ ---
Dammah
Ditulis
U
V. Vokal Panjang Fathah diikuti Alif Tak berharkat Fathah diikuti Ya’ Sukun (Alif 2 layyinah) 1
3 Kasrah diikuti Ya’ Sukun 4 Dammah diikuti Wawu Sukun
ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ
Ditulis
Jãhiliyyah
ﺗﻨﺴﻰ
Ditulis
Tansã
ﻛﺮﱘ
Ditulis
Karǐm
ﻓﺮوض
Ditulis
Furūd
VI. Vokal Rangkap 1 Fathah diikuti Ya’ Mati
ﺑﻴﻨﻜﻢ 2 Fathah diikuti Wawu Mati
ﻗﻮل
Ditulis
ai
Ditulis
bainakum
Ditulis
au
Ditulis
qaul
VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof
ااﻧﺘﻢ
Ditulis
a’antum
أﻋﺪّت
Ditulis
‘u’iddat
ﻟﺌﻦ ﺷﻜﺮﰎ
Ditulis
la’in syakartum
xiii
VIII. Kata Sandang Alif + Lam a. Bila diikuti huruf Qomariyah
اﻟﻘﺮان
Ditulis
al-Qur’ãn
اﻟﻘﻴﺎش
Ditulis
al-Qiyãs
b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf ‘l’ (el) nya.
اﻟﺴﻤﺎء
Ditulis
as-Samã’
اﻟﺸﻤﺲ
Ditulis
asy-Syams
IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
ذوي اﻟﻔﺮوض
Ditulis
zawil furūd atau al-furūd
اﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ
Ditulis
ahlussunnah atau ahl as-sunnah
xiv
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ......................................................................................
i
ABSTRAK ......................................................................................................
ii
HALAMAN PERNYATAAN........................................................................
iii
HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................
iv
HALAMAN PENGESAHAN........................................................................
v
HALAMAN MOTTO ....................................................................................
vi
HALAMAN PERSEMBAHAN ....................................................................
vii
KATA PENGANTAR....................................................................................
viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ...................................................................
xi
DAFTAR ISI...................................................................................................
xv
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ...........................................................
1
B. Pokok Masalah .........................................................................
6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.............................................
6
D. Telaah Pustaka..........................................................................
6
E. Kerangka Teoritik.....................................................................
8
F. Metode Penelitian.....................................................................
11
G. Sistematika Penelitian ..............................................................
14
TEORI DAN KERANGKA KONSEP POLITIK BEHAVIOR A. Definisi Teori Politik Behavior ................................................
16
B. Kerangka Konsep Teori Politik Behavior ................................
20
xv
C. Oposisi Dalam Islam ................................................................
23
D. Sekilas Tentang Koalisi Merah Putih .......................................
28
BAB III SIKAP POLITIK KOALISI MERAH PUTIH TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAHAN JOKO WIDODO DAN JUSUF KALLA A. Kebijakan Pemerintahan Joko Widodo Dan Jusuf Kalla Dalam Masa Periode Bulan Oktober 2014 – Mei 2015 ....................... 1.
Kebijakan pemerintah atas kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi..............................................................
2.
35
Kebijakan pemerintah atas penundaan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.........................................
3.
34
38
Kebijakan pemerintah atas Perpres nomor 39 tahun 2015 tentang tunjangan uang muka kendaraan bermotor pejabat negara....................................................................
4.
Kebijakan pemerintah atas pencabutan subsidi bahan bakar minyak .....................................................................
5.
40
42
Kebijakan pemerintah atas eksekusi mati terpidana narkotika............................................................................
46
B. Pemikiran Koalisi Merah Putih Terhadap Kebijakan Politik Pemerintahan Joko Widodo Dan Jusuf Kalla........................... 1.
50
Sikap dan tindakan Koalisi Merah Putih terhadap kebijakan pemerintah atas kenaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi...........................................................................
xvi
50
2.
Sikap dan tindakan Koalisi Merah Putih terhadap kebijakan pemerintah atas penundaan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri .................................................
3.
52
Sikap dan tindakan Koalisi Merah Putih terhadap kebijakan pemerintah atas Perpres nomor 39 tahun 2015 tentang tunjangan uang muka kendaraan bermotor pejabat negara.. 55
4.
Sikap dan tindakan Koalisi Merah Putih terhadap kebijakan pemerintah atas pencabutan subsidi bahan bakar minyak..
5.
57
Sikap dan tindakan Koalisi Merah Putih terhadap kebijakan pemerintah atas eksekusi mati terpidana narkotika ...........
60
C. Dampak Sikap Politik Koalisi Merah Putih Terhadap Pemerintah Dan Masyarakat........................................................................
63
BAB IV ANALISIS SIKAP KOALISI MERAH PUTIH TERHADAP KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAHAN JOKO WIDODO DAN JUSUF KALLA DALAM POLITIK DAN ISLAM A. Kebijakan Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla Dalam Politik dan Islam.......................................................................
68
B. Sikap Koalisi Merah Putih Terhadap Kebijakan Pemerintahan Joko Widodo Dan Jusuf Kalla Dalam Politik dan Islam .......... BAB V
73
PENUTUP A. Kesimpulan ..............................................................................
76
B. Saran .........................................................................................
77
xvii
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... LAMPIRAN-LAMPIRAN 1.
Daftar Terjemahan
2.
Curriculum Vitae
xviii
79
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Periode 20142019 mewariskan sebuah pemetaan koalisi besar di Indonesia, yaitu Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Koalisi Indonesia Hebat merupakan koalisi internal yang mendukung pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Koalisi Indonesia Hebat awalnya dibangun oleh 5 partai politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Namun dalam perjalanannya pemerintahan, sebagian kubu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golongan Karya secara mandiri mendukung pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Sedangkan Koalisi Merah Putih merupakan koalisi di luar pemerintahan yang mendeklarasikan dirinya sebagai kekuatan penyeimbang dalam pemerintahan yang dinahkodai oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla.1 Suatu keharusan sebagai partai politik untuk selalu mendorong dan memberikan yang terbaik bagi para fungsionarisnya dalam membangun ideologi partai.2 Koalisi Merah Putih dibangun oleh 6 partai politik, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya,
1 “Koalisi Merah Putih dan Demokrat jadi penyeimbang pemerintah”, http://article.wn.com/ view/2014/09/14/. Akses 6 Mei 2015 2 Firhamzah. Mengelola Partai Politik; Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi, (Jakarta: Buku Obor, 2011), hlm.121
1
2
Partai Persatuan Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan Partai Bulan Bintang. Koalisi Merah Putih ini mendominasi wilayah legislatif, hal ini dapat terlihat dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat sebesar 63,54%.3 Terbentukya Koalisi Merah Putih ini merupakan sebuah sejarah baru dalam sistem perpolitikan Indonesia, karena dalam sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia saat ini, lahirlah sebuah koalisi yang menempatkan dirinya sebagai pihak oposisi dalam pemerintahan. Hal ini patut diapresiasi karena dengan adanya suatu koalisi yang memposisikan dirinya sebagai pihak oposisi dalam pemerintahan maka kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih dikritisi sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia. Dan juga dominasi Koalisi Merah Putih di Legislatif akan mampu memperkuat prinsip dasar sharing of power dan check and balance sebagai kontrol dan pembatasan kekuasaan antara lembaga Legislatif dan lembaga Eksekutif. Hal ini juga dikarenakan selama ini Legislatif selalu selaras dengan Eksekutif, hal ini terjadi karena koalisi yang berada dalam pemerintahan mendominasi pula dalam wilayah parlemen. Sehingga lembaga Legislatif seringkali dianggap sebagai perpanjangan tangan dari Presiden selaku pemimpin lembaga Eksekutif, dan kebijakan-kebijakan Eksekutif yang tidak pro-rakyat pun dapat melanggeng bebas dikarenakan Legislatif hanya sebagai stempel saja. Oleh karena itu, Koalisi Merah Putih yang berada dalam parlemen dapat lebih menyeleksi kebijakan pemerintah, dan hanya melanggengkan kebijakan yang pro rakyat.
3
2015
“Pemilihan umum Legislatif Indonesia 2014”, http://id.wikipedia.org/wiki/. Akses 6 Mei
3
Setelah dilantiknya Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada tanggal 20 Oktober 2014 sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia hingga awal bulan Mei 2015, ada berbagai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya menjadi polemik tersendiri di masyarakat luas. Polemik yang terjadi bisa mengancam stabilitas politik dan perekonomian Indonesia, yang akan berdampak sistemik kepada lambatnya pertumbuhan pembangunan ekonomi dan sosial. Ada lima kebijakan pemerintah yang populer dan patut untuk dikaji lebih jauh. Pertama, kebijakan pemerintah menaikkan harga bbm bersubsidi sebesar dua ribu rupiah dianggap oleh masyarakat sebagai kebijakan yang terlalu terburu-buru dan tidak dianalisis secara matang.4 Kedua, kebijakan pemerintah untuk menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri juga menjadi persoalan besar dalam situasi perpolitikan di Indonesia.5 Komjen Budi Gunawan yang diajukan Presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggantikan Kapolri Sutarman sebagai calon Kapori agar diuji fit and proper test telah diterima dan dinyatakan lolos uji kelayakan. Dalam hal ini Presiden tidak melakukan upaya apapun dan membiarkan kejadian itu menjadi bola panas dikarenakan seharusnya Kapolri dilantik oleh Presiden, namun hal itu tidak dilakukannya dengan alasan menunda pelantikan.
4
“Jokowi tetapkan harga premium Rp 8500 dan solar Rp 7500”, http://nasional.kompas.com/ read/2014/11/17/21225431/. Akses 7 Mei 2015. Lihat juga “Hari ini kartu sakti mulai dicairkan, Akhirnya BBM naik juga”, SKH Kedaulatan Rakyat, 18 November 2014, hlm. 1 5 “Paripurna DPR putuskan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri”, http://politik.news.viva. co.id/news/read/578468. Akses 7 Mei 2015. Lihat juga “Soal Kapolri, Jokowi tunggu Paripurna. Abaikan KPK, DPR loloskan Budi”, SKH Kedaulatan Rakyat, 15 Januari 2015, hlm. 1
4
Ketiga, kebijakan pemerintah atas Perpres nomor 39 tahun 2015 yang menaikkan uang muka kendaraan bagi para pejabat dari Rp 116.650.000 menjadi Rp 210.890.000 dianggap masyarakat sebagai kebijakan yang tidak berkeadilan, dikarenakan ketika masyarakat sedang terpuruk akibat kenaikan bahan bakar minyak dan kenaikkan kebutuhan pokok lainnya, justru pemerintah malah menaikkan tunjangan uang muka kendaraan bagi para pejabat.6 Keempat, kebijakan pemerintah mencabut subsidi harga bahan bakar minyak jenis premium dan memberikan subsidi tetap sebesar Rp 1000 untuk jenis solar, dan melepas harga ke pasar juga menuai kecaman dan kritik tajam dari masyarakat luas.7 Hal ini akan berdampak kepada ketidakstabilan harga bahan bakar minyak dan berimplikasi kepada harga kebutuhan pokok lainnya. Ketika harga bbm naik, maka secara tidak langsung harga kebutuhan pokok lainnya juga akan ikut naik, namun ketika harga bbm itu turun, justru harga kebutuhan pokok yang sudah naik tersebut akan tetap berada pada harga itu. Inilah yang ditakutkan masyarakat pada umumnya, terlebih pemerintah dianggap belum mampu dan siap untuk menekan harga pasar ketika harga bbm ditetapkan naik oleh pemerintah. Kelima, kebijakan pemerintah untuk mengeksekusi terpidana mati menjadi bahan perbincangan publik.8 Pemerintah bersikap tegas dan berada pada prinsipnya untuk segera mengeksekusi para terpidana mati sesuai jadwal, meskipun banyak
6
“Jokowi: Kebijakan naikan tunjangan mobil pejabat atas usul siapa?”, http://www.merdeka. com/peristiwa/. Akses 7 Mei 2015 7 “Pemerintah cabut subsidi bbm premium”, http://ekbis.sindonews.com/read/944380/33/. Akses 8 Mei 2015 8 “Eksekusi mati wujud ketegasan pemerintah berantas narkoba”, http://myzone.okezone.com/ content/read/2015/04/30/16292/. Akses 8 Mei 2015. Lihat juga “Eksekusi terpidana mati secepatnya, Kapolri siapkan regu tembak”, SKH Kedaulatan Rakyat, 10 Januari 2015, hlm.1.
5
negara-negara lain seperti Australia, Perancis, bahkan Sekjen Persatuan BangsaBangsa mengecam kebijakan pemerintah tersebut. Hampir sebagian masyarakat dan para elit politik mengapresiasi akan kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini. Berbagai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah telah menjadi bagian dari perjalanan roda pemerintahan. Koalisi Merah Putih yang merupakan kekuatan penyeimbang dalam pemerintahan memiliki kewajiban secara moral untuk mengawal pemerintahan agar tetap berjalan lurus sesuai dengan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, penulis merasa sangat penting untuk mengkaji lebih jauh sikap politik Koalisi Merah Putih terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Dalam penelitian ini penyusun mencoba melihat sikap politik Koalisi Merah Putih menggunakan pendekatan politic behavior yang meneliti atas pemikiran, sikap dan tindakan.9 Hasil dari penggunaan pendekatan ini akan dikumpulkan dan dirangkum yang kemudian dianalisis menggunakan kacamata Islam. Berdasarkan uraian diatas, penyusun akan melakukan penelitian tentang sikap politik Koalisi Merah Putih sebagai kekuatan penyeimbang dalam pemerintahan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam bentuk skripsi yang berjudul “ SIKAP POLITIK KOALISI MERAH PUTIH TERHADAP KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAHAN JOKO WIDODO DAN JUSUF KALLA”
9
hlm.75.
Prof. Miriam Budiharjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012)
6
B. Pokok Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah saya uraikan di atas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini. Bagaimana sikap Koalisi Merah Putih terhadap kebijakan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dan bagaimana pandangan dalam politik Islam? C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian Berdasarkan pokok permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1.
Tujuan Penelitian a.
Menjelaskan sikap Koalisi Merah Putih terhadap kebijakan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
b.
Menjelaskan pandangan Politik Islam terhadap posisi Koalisi Merah Putih dalam pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
2.
Kegunaan Penelitian a.
Sebagai sumbangan pemikiran dan landasan rintisan bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, khususnya kajian politik Islam.
b.
Sebagai lahan kajian dan bahan tinjauan perkembangan politik Islam terhadap kajian-kajian siyasah tentang oposisi dan koalisi.
D. Telaah Pustaka Sejauh pengamatan penulis, karya ilmiah, buku, dan laporan hasil penelitian, yang membahas masalah oposisi islam ditemukan ada beberapa yang sudah membahasnya, namun tulisan secara khusus yang membahas sikap politik
7
Koalisi Merah Putih dalam pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, penulis masih belum menemukannya. Namun ada beberapa karya tulis baik itu buku maupun laporan hasil penelitian yang penulis jadikan rujukan. Buku yang disusun oleh Dr. Neveen Abdul Khalik Musthafa, berjudul “Oposisi Islam”, menjelaskan dasar-dasar hukum Islam dan konsep oposisi secara menyeluruh dengan menggunakan pendekatan normatif dan historif. Dalam buku ini juga menjelaskan tentang oposisi dan model kepemimpinan masyarakat Islam, disertai dengan uraian pemikiran politik aliran-aliran oposisi Islam. Sari Rahmawati dalam skripsinya yang berjudul “Oposisi Partai Keadilan Sejahtera Menurut Hukum Islam”, menjelaskan tinjauan umum tentang oposisi Partai Keadilan Sejahtera. Dalam skripsi ini juga menjelaskan sikap Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilu 2004, dan analisis oposisi Partai Keadilan Sejahtera menurut Hukum Islam. Mashadi, dalam skripsinya yang berjudul “Oposisi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia (Analisis Fiqh Siyasah)”, menjelaskan gambaran umum tentang oposisi dan sistem pemerintahan. Dalam skripsi ini juga menjelaskan tentang oposisi dalam pemerintahan Indonesia, dan oposisi dalam perspektif fiqh siyasah. Zaenal Arifin, dalam skripsinya yang berjudul “Sikap Politik Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Kasus Luthfi Hasan Ishaaq Dalam Kasus Suap Impor Daging Sapi”, menjelaskan tentang bagaimana sikap politik PKS terhadap kasus Luthfi Ishaaq dengan menggunakan teori sikap politik dan kemudian dianalisis menggunakan kacamata Islam.
8
Shella Marcelina, dalam skripsinya yang berjudul “Penetapan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Pandangan Partai Demokrat”, menjelaskan tentang pandangan Partai Demokrat dalam suksesi kepemimpinan guberbur Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi menggunakan pendekatan political behavior dalam penelitiannya. E. Kerangka Teoritik Politik merupakan suatu proses pembuatan kebijakan-kebijakan politik pemerintah. Esensi dari politik itu sendiri adalah sebuah aktivitas sosial untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hal ini akan terjadi karena didalam unsur suatu masyarakat nantinya akan ada yang menjadi pemimpin. Dimana pemimpin itulah yang merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum serta mekanisme kekuasaan yang dilakukan untuk mengatur kehidupan bersama menuju tujuan masyarakat itu.10 Political behavior menjadi suatu bentuk perilaku yang dilakukan individu maupun kelompok dengan tujuan memenuhi hak dan kewajiban sebagai insan politik. Ada berbagai perilaku politik yang bisa kita amati di Indonesia saat ini, salah satu contohnya adalah mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik.11 Menurut Almond dan Pewell, perilaku politik merupakan keseluruhan dari tingkah laku aktor politik dan masyarakatnya yang diantara mereka telah memiliki ikatan kultur politik. Substansinya biasanya berupa sikap, respon, dan aktivitas
10
P. Anthonius Sitepu. Teori-Teori Politik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm.4 “Aspirasi rakyat dan political behavior”, http://gagasanhukum.wordpress.com/2012/ 09/17/ aspirasi-rakyat-dan-political-behavior/. Akses 11 Mei 2015 11
9
terhadap sistem politik yang menjadi objek yang dipengaruhi oleh budaya politik. Menurut Ramlan Subekti dalam Efriza, tindakan dan perilaku politik individu ditentukan oleh pola orientasi umum yang tampak secara jelas sebagai pencerminan budaya politik. Segala bentuk ucapan, pernyataan, tingkah laku, bahkan mitos dan legenda sekalipun sebenarnya diungkapkan sebagai akibat pola dan budaya politik. Dengan demikian segala tingkah laku seseorang atau aktor politik merupakan parameter dalam melihat bagaimana sikap dan dengan siapa individu itu bergaul atau berkumpul.12 Budaya politik merupakan cermin pola perilaku dalam kehidupan bernegara dan melaksanakan sistem pemerintahan yang telah melekat pada masyarakat tertentu. Oleh karena itu, budaya politik dapat memberikan alasan untuk menolak atau menerima sebuah nilai-nilai dan norma tertentu. Tidak hanya itu, budaya politik tumbuh dalam masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Kegiatan politik juga dipengaruhi oleh partisipasi politik. Ruang lingkup partisipasi politik terletak pada keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan keputusan yang mempengaruhi hidupnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik merupakan perilaku politik, tetapi perilaku politik tidak selalu berupa partisipasi politik.
12
Jembris, “Jurnal Politico”, http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/view/issue/ 2514. Akses 11 Mei 2015
10
Tujuan utama political behavior terletak pada untuk memahami dan menggambarkan berbagai fenomena politik secara realistis, bukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.13 Dengan kata lain, tujuan utama yakni perilaku politik menjadi suatu ilmu pengetahuan demi kepentingan ilmu pengetahuan. Pendekatan behavioralisme sebenarnya lebih menjelaskan mengapa gejala politik tertentu terjadi seperti itu, atau dengan kata lain pandangan politik yang apa adanya. Substansi dari behavioralisme terletak pada data yang validitasnya didasarkan atas observasi atau pengamatan melalui penggunaan panca indera atau peralatan mekanis. Sesungguhnya peran dari metode-metode perilaku politik ini dapat menyelesaikan banyak hal, terutama pada aspek penyelidikan, hipotesa, atau dugaan ilmiah.14 Dalam pendekatan ini, maka dapat dikatakan bahwa perilaku tidak hanya dalam kondisi tertentu, tetapi juga dapat dalam perilaku di masa sekarang, masa depan, atau masa lampau, serta perilaku apa yang seharusnya. Pendekatan yang termasuk behavioralisme adalah kekuasaan, konflik, dan fungsionalisme. Suatu negara demokrasi, kedaulatan merupakan sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Sesungguhnya indikator perkembangan politik suatu negara dilihat dari konsep demokrasi itu sendiri. Hakekat kekuasaan terletak pada kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar dalam berpikir dan berperilaku sesuai dengan pihak yang mempengaruhi. Oleh karena itu, interaksi antara pihak-pihak itulah mengandung pola-pola perilaku.
13 14
SP. Varma. Teori Politik Modern, (Jakarta: Rajawali pers, 1992) hlm.95 Ibid., hlm.56
11
Jadi, politik ini merupakan sebuah kegiatan untuk
mencari kekuasaan dan
mempertahankan kekuasaan itu. Dalam memperjuangkan suatu nilai-nilai, hal yang lumrah jika terjadi perbedaan pendapat, kerjasama, perdebatan, dan pertentangan antar pihak dalam memandang suatu proses politik. Antar pihak yang dimaksud adalah pihak yang berupaya mendapatkan nilai-nilai dan pihak yang berjuang mempertahankan apa yang ada. Perbedaan pendapat, perdebatan, dan pertentangan dalam mendapatkan atau mempertahankan nilai inilah yang disebut dengan konflik. Konflik merupakan gejala yang selalu ada didalam proses politik terutama ketika berada dalam masyarakat yang plural sehingga menimbulkan berbagai kepentingan. Pada akhirnya, akan mempengaruhi efisiensi waktu dan produktivitas dalam mencapai keputusan. David Easton merumuskan politik sebagai the authoritative allocation of values for society, atau alokasi nilai-nilai secara otoritatif, berdasarkan kewenangan, dan karena itu mengikat untuk suatu masyarakat. Nilai-nilai yang secara otoritatif ini dapat bersifat abstrak dan konkret. Selain itu, nilai tersebut dirumuskan dalam kebijakan-kebijakan umum yang dirangkum dan dibuat oleh pemerintah dalam sebuah bentuk perundang-undangan. F. Metodologi Penelitian Metode penelitian merupakan gambaran mengenai cara atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian mengenai Sikap Politik Koalisi Merah Putih Terhadap Kebijakan Politik
12
Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 1.
Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dan difokuskan untuk menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan berupa datadata primer dan sumber data sekunder yang relevan dengan pembahasan dan membantu pemahaman. Dalam hal in yang dijadikan sebagai obyek penelitian adalah individu-individu maupun kelompok yang merupakan bagian dari Koalisi Merah Putih.
2.
Sifat Penelitian Penilitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu salah satu sifat penelitian yang berusaha untuk menggambarkan, menjelaskan da memaparkan faktafakta yang ditemukan serta menganalisa permasalahan yang ada dan menemukan korelasi antara yang satu dengan yang lainnya. Fakta yang dijadikan obyek penelitian ini adalah mengenai sikap politik Koalisi Merah Putih terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
3.
Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini. Sedangkan data primernya yaitu buku-buku yang ada kaitannya langsung dengan masalah yang akan dibahas.
13
Dan untuk pemahaman yang lebih luas dan lebih terperinci, maka bukubuku serta informasi dari media dan juga jurnal-jurnal yang terkait dengan hal ini, menjadi rujukan tambahan data sekunder sebagai kategori fenomena aktual, sebab yang diteliti adalah berita yang sering didiskusikan di kancah perpolitikan Indonesia saat ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian sampel yaitu sebagian atau wakil populasi yang diteliti.15 Jadi penyusun hanya mengambil sikap politik dari beberapa individu maupun kelompok yang merupakan bagian dari Koalisi Merah Putih dalam kasus ini. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Dalam hal ini pemilihan sampel didasarkan pada kateristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan kateristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya.16 Purposive sampling atau sampling bertujuan ini bisa dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh.17 1.
Pendekatan Masalah Dalam penelitian ini penyusun menggunakan satu pendekatan masalah yaitu pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan deskriptif analitis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti dan melihat serta menggambarkan apakah sesuatu yang diteliti melalui sampel atau data
15
Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 104 16 Hariwijaya. M. Metodologi dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, (Elematera Publishing, Yogyakarta), hlm.49 17 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006) hlm. 113
14
yang ada tersebut sesuai dengan norma-norma yang berlaku atau apakah sesuatu itu baik atau tidak baik, sesuai atau tidak sesuai. 2.
Analisis Data Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah membuat analisa dengan metode deskriptif analitis, yaitu memaparkan data-data yang ada dan kemudian menganalisa data-data yang pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan pembahasan yang akan diteliti. Suatu kesimpulan harus jelas dasar faktualnya sehingga semuanya dapat dikembalikan langsung pada data yang telah diperoleh.
G. Sistematika Pembahasan Untuk mendapat gambaran yang utuh dan terpadu serta menghasilkan sebuah karya tulis yang sistematis, maka dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut: Bab pertama, berisi pendahuluan yang mencakup pertama, latar belakang masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemunculan masalah yang diteliti. Kedua, pokok masalah yaitu merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan yang akan dicapai dan kegunaan (manfaat) yang diharapkan dari tercapainya penelitian ini. Keempat, telaah pustaka sebagai penelurusan terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan obyek penelitian. Kelima, kerangka teoritik menyangkut pola pikir atau kerangka berpikir yang digunakan dalam memecahkan masalah. Keenam, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam
15
mengumpulkan dan menganalisis data. Ketujuh, sistematika pembahasan sebagai upaya penyusunan yang sistematis. Bab kedua, menjelaskan gambaran umum tentang teori pendekatan yang digunakan. Dalam bab ini mencakup 4 subbab, pertama, definisi teori politik behavior, suatu pendekatan yang digunakan untuk meneliti kasus ini. Kedua, kerangka konsep teori politcal. Ketiga, oposisi dalam Islam menjelaskan bagaimana Islam memaknai oposisi dalam suatu pemerintahan. Keempat, sekilas tentang Koalisi Merah Putih yang berisi tentang sejarah, idelogi, visi dan misi terbentuknya Koalisi Merah Putih. Bab ketiga, menjelaskan tentang kebijakan politik pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dan sikap politik Koalisi Merah Putih terhadap kebiijakan tersebut. Bab ini juga disertai dengan penjelasan atas dampak dari sikap politik Koalisi Merah Putih terhadap pemerintah dan masyarakat. Bab keempat, merupakan analisis hasil peneliitian yang membedah objek peneliltian yaitu Koalisi Merah Putih dengan menggunakan pisau analisis pendekatan teori politcal behavior dalam Islam. Bab kelima, merupakan bab terakhir atau bab penutup yang didalamnya berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dalam penelitian, diikuti dengan pesan, kritik dan saran.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam enam bulan terakhir telah mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan politiknya. Kebijakan-kebijakan tersebut, yaitu kebijakan atas kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, kebijakan atas penundaan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, kebijakan atas Perpres tentang kenaikan tunjangan uang muka kendaraan bagi pejabat, kebijakan atas pencabutan subsidi bahan bakar minyak, dan kebijakan atas eksekusi mati terhadap terpidana narkotika. Koalisi Merah Putih yang merupakan kekuatan penyeimbang yang memiliki tujuan mengawal pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjadi sangat penting perannya dalam peta perpolitikan di Indonesia. Hal ini dikarenakan Koalisi Merah Putih merupakan benteng kekuatan politik terhadap penyeleksian kebijakankebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berbagai sikap politik Koalisi Merah Putih telah diuraikan oleh peneliti terhadap respon kebijakan-kebijakan politik pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Sikap Koalisi Merah Putih kemudian dianalisa dengan perspektif politik Islam, dengan memasukan nilai-nilai Islam di dalamnya. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sikap politik Koalisi Merah Putih terhadap kebijakan politik Joko Widodo dan Jusuf Kalla dapat terbagi menjadi dua, 76
77
yaitu menolak dan mendukung kebijakan pemerintah. Koalisi Merah Putih menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, penundaan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, Perpres nomor 39 tahun 2015, dan pencabutan subsidi bahan bakar minyak karena dianggap kebijakan tersebut tidak pro-rakyat dan jauh dari nilai-nilai keadilan. Dan Koalisi Merah Putih mendukung kebijakan pemerintah atas eksekusi terpidana mati narkotika karena kebijakan tersebut dianggap merupakan bentuk kedaulatan negara dan tidak boleh ada intervensi dari negara lain. Oleh karena itu, sikap Koalisi Merah Putih sesuai dengan konsep-konsep politik Islam. Sebagai oposisi, Koalisi Merah Putih telah menjalankan prinsip amar ma’ruf nahi mungkar dalam kegiatan politiknya B. Saran Mempertimbangkan hasil kajian, maka penyusun menyarankan sebagai berikut. 1.
Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla seharusnya dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politiknya berkonsultasi terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi rakyat Indonesia. Hal ini meskipun dalam Undang-Undang pemerintah tidak diharuskan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi karena berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkenaan langsung dengan kepentingan masyarakat luas, maka secara nilai-nilai Islam pemerintah diharuskan untuk melakukan musyawarah atau konsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
78
2.
Koalisi Merah Putih sebagai kekuatan penyeimbangan dalam peta perpolitikan di Indonesia diharapkan lebih keras menyuarakan sikapnya dan menggunakan hak anggota melalui kadernya di Dewan Perwakilan Rakyat dengan tujuan kebaikan bangsa dan negara Republik Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
A. Al-QUR’AN Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2007. B. HADIS Al-Ied, Ibn Daqiiq, Syarah Hadis Arbain, alih bahasa Abu Umar Abdillah asy-Syarif, Solo: Pustaka at-Tibyan, t.t. Muslim Ibn al-Hajjaj, Soheh Muslim, Kitab Iman, Beirut: Dãr al-Kutb ‘Ilmiyyah, 1992. C. TAFSIR Al-Maraghi, Ahmad Mustafa Tafsir al-Maraghi, Juz-IV, Mesir: Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabiy, 1953. Rida, Rasyid, Tafsir al-Manar, Juz-IV, Kairo: Makrabah al-Qahirah D. FIKIH/ HUKUM ISLAM Al-Gazazali. Ihya ‘Ulum ad-Din, Penerj. M. Moh. Zuhri dkk, Semarang: Asy-Syifa’, 1993 Fazlur Rahman. Tema Pokok Al-Qur’an, terj. Anas Muhyidin, Bandung: Pustaka Firdaus, 1996 Huwaidi, Fahmi. Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani, Terj. oleh M. Abd. Ghofar dalam al-Islam wa al-Dimuqratiyah, Bandung: Mizan, 1996 Jabir Qumaihah, Beroposisi menurut Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 1995 Muhadi Zainuddin dan Mustaqim. Studi Kepemimpinan Islam: Telaah Normatif dan Historis, Yogyakarta: Al Muhsin Press, 1992 Yusuf Qardhawi. Gerakan Islam: Antara Perbedaan yang Dibolehkan dan Perpecahan yang Dilarang (Fiqh Ikhtilaf), Jakarta: Rabbani Press, 1997
79
80
E. BUKU Ahmad Suaedy. Pergaulan Pesantren dan Demokratisasi, Yogyakarta: P3M dan LkiS, 2000 Esposito, John L. Islam dan Politik, Jakarta: Bulan Bintang, 1990 Fahmi Huwaidi. Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani: Isu-isu Besar Politik Islam, Bandung: Mizan, 1996 Faisal, Sanafiah. Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi, Malang: YA3, 1990 Firhamzah. Mengelola Partai Politik; Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi, Jakarta: Buku Obor, 2011 Hariwijaya, M. Metodologi dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Elematera Publishing, Yogyakarta Haryadi Baskoro, dkk. Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010 Hidayat Nur Wahid. Mengelola Masa Transisi Menuju Masyarakat Madani, Jakarta: Fikri, 2004 Kamil, Sukron. Islam dan Demokrasi, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002 Kuntowijoyo. Identitas Politik Umat Islam, Bandung: Mizan, 1999 Maarif, Ahmad Syafii. “Islam, Politik dan Demokrasi di Indonesia”, dalam Aspirasi Umat Islam Indonesia, Jakarta: Leppenas, 1983 Madjid, Nurcholis. Membangun Oposisi, Menjaga Momentum Demokratisasi, Jakarta: Voice Center Indonesia, 2000 Muhammad Alim. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 45, Yogyakarta: UII Press, 2001 Naveen Abdul Khalik Mustafa. Oposisi Islam, Yogyakarta: LkiS, 2012 P. Anthonius Sitepu. Teori-Teori Politik, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
81
Pakpahan, Muktar. Ilmu Negara dan Politik, Jakarta: PT Bumi Intitama Sejahtera, 2006 Prof. Miriam Budiharjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Kompas Gramedia, 2012 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo, 2010 Seta Basri. Pengantar Ilmu Politik, Jakarta: Indie Book Corner, 2011 SP. Varma. Teori Politik Modern, Jakarta: Rajawali pers, 1992 Sudijono Sastroatmodjo. Perilaku Politik. Semarang: IKIP Semarang Press, 1995 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006 Suryadi, Budi. Sosiologi Politik: Sejarah Definisi dan Perkembangan Konsep, Jogjakarta: IRCiSoD, 2007 Suseno, Franz Magnis dkk. Agama dan Demokrasi, Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1992 E. SKRIPSI Mashadi. “Oposisi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia (Analisis Fiqh Siyasah)”, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta Sari Rahmawati. “Oposisi Partai Keadilan Sejahtera Menurut Hukum Islam”, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta Shella Marcelina. “Penetapan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Pandangan Partai Demokrat”, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Zaenal Arifin. “Sikap Politik Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Kasus Luthfi Hasan Ishaaq Dalam Kasus Suap Impor Daging Sapi”, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
82
F. SURAT KABAR HARIAN CETAK “Budi Gunawan tersangka, DPR tetap uji kelayakan. Batalkan pencalonan Kapolri”, SKH Kedaulatan Rakyat, 14 Januari 2015 “Demokrat tunggu arahan SBY, Presiden yakin tak ada Interpelasi”, SKH Kedaulatan Rakyat, 25 November 2014 “Diumumkan hari ini, berlaku mulai 1 Januari. Pemerintah turunkan harga BBM bersubsidi”, SKH Kedaulatan Rakyat, 31 Desember 2014 “Eksekusi terpidana mati secepatnya, Kapolri siapkan regu tembak”, SKH Kedaulatan Rakyat, 10 Januari 2015 “Harga Solar dan Premium turun lagi, berubah tiap dua minggu”, SKH Kedaulatan Rakyat, 17 Januari 2015 “Hari ini kartu sakti mulai dicairkan, Akhirnya BBM naik juga”, SKH Kedaulatan Rakyat, 18 November 2014 “Hasilnya akan dirasakan taun depan. BBM naik, hemat 120 T”, SKH Kedaulatan Rakyat, 20 November 2014 “Jaksa Agung pastikan eksekusi mati segera dilakukan”, SKH Kedaulatan Rakyat, 30 Desember 2014 “Kompolnas sudah ingatkan soal BG. Jokowi terkejut, JK tak komentar”, SKH Kedaulatan Rakyat, 14 Januari 2015 “Kondisi keuangan negara defisit, Kenaikan harga BBM alternatif terakhir”, SKH Kedaulatan Rakyat, 17 November 2014 “KPK pertimbangkan penjemputan paksa, Budi membangkang”, SKH Kedaulatan Rakyat, 31 Januari 2015
Gunawan
“Penasihat Jokowi dinilai tidak tahu hukum, kasus Budi memicu perang bintang”, SKH Kedaulatan Rakyat, 21 Januari 2015 “Rekomendasi Tim Independen, Jangan lantik Kapolri. Pengajuan BG bukan inisiatif Jokowi”, SKH Kedaulatan Rakyat, 29 Januari 2015 “Soal Kapolri, Jokowi tunggu Paripurna. Abaikan KPK, DPR loloskan Budi”, SKH Kedaulatan Rakyat, 15 Januari 2015
83
“Soal pelantikan BG, KMP ikuti keputusan Presiden”, SKH Kedaulatan Rakyat, 30 Januari 2015 “Soal pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI, Hak Preogratif Presiden terlalu lemah”, SKH Kedaulatan Rakyat, 27 Januari 2015 “Tak terpengaruh penarikan Dubes Brasil dan Belanda, Segera eksekusi mati berikutnya”, SKH Kedaulatan Rakyat, 19 Januari 2015 “Tunda lantik Budi Gunawan Kapolri, Jokowi tunggu proses hukum KPK”, SKH Kedaulatan Rakyat, 17 Januari 2015 Fahmy Radli. “Harga BBM turun lagi”, SKH Kedaulatan Rakyat, 19 Januari 2015 Indra Tranggono. “Persepsi rakyat atas Jokowi”, SKH Kedaulatan Rakyat, 20 November 2014 Revrisond Baswir. “Pasarisasi BBM”, SKH Kedaulatan Rakyat, 8 Desember 2014 Y Sri Susilo. “Subsidi tetap BBM”, SKH Kedaulatan Rakyat, 29 Desember 2014 Zainal Arifin M. “Pilihan kedua Jokowi”, SKH Kedaulatan Rakyat, 15 Januari 2015 G. SURAT KABAR HARIAN ONLINE “10 alasan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi” http://bisnis. liputan6.com/read /2133484/. Akses 18 Mei 2015 “Alasan Gerindra tolak kenaikkan harga BBM”, http://nasional. sindonews.com/read/926433/12/. Akses 31 Mei 2015 “Badron Haiti resmi dilantik Presiden jadi Kapolri di Istana Negara”, http://eltrapost.com/berita/read/04182015-1645/. Akses 20 Mei 2015 “BBM naik KMP desak DPR ajukan Interplasi”, http://nasional. sindonews.com/read/926026/12/. Akses 31 Mei 2015 “Budi Gunawan calon tunggal Kapolri”, http://www.koran-sindo.com/ read/949045/149/. Akses 20 Mei 2015
84
“Cabut subsidi BBM, DPR segera panggil Menteri ESDM”, http://nasional.kompas.com/read/2014/12/31/1442518/. Akses 5 Juni 2015 “DPR sayangkan pemerintah tak izin soal subsidi tetap”, http://ekbis. sindonews.com/read/947291/34/. Akses 5 Juni 2015 “DPR tak setuju pemantauan harga BBM tiap dua pekan”, http://ekbis. sindonews.com/read/951048/34/. Akses 5 Juni 2015 “Eksekusi mati wujud ketegasan pemerintah berantas narkoba”, http://myzone.okezone.com/content/read/2015/04/30/16292/. Akses 8 Mei 2015 “Harga BBM dipastikan akan berubah setiap dua http://ekbis.sindonews.com/read /950606/34/. Akses 24 Mei 2015
pekan”,
“Ical dukung Jokowi segera lantik Budi Gunawan”, http://www. cnnindonesia.com/politik/20150217074140-32-32666/. Akses 1 Juni 2015 “Ini alasan pemerintah cabut subsidi Premium”, http://ekonomi. metrotvnews.com/read/2014/12/31/339021/. Akses 24 Mei 2015 “Ini dia 7 dasar hukum penurunan harga BBM”, http://ekonomi. metrotvnews.com/read/2014/12/31/339216/. Akses 25 Mei 2015 “Jokowi cabut Perpres dp mobil pejabat”, http://news.okezone.com/ read/ 2015/04/06/337/ 1129811/. Akses 23 Mei 2015 “Jokowi eksekusi mati Mary Jane”, http://nasional.kompas.com/read/ 2015/04/29/ 11225731/. Akses 28 Mei 2015 “Jokowi kebijakan naikkan tunjangan mobil dinas atas usul siapa?”, http://www.merdeka.com/peristiwa/. Akses 7 Mei 2015 “Jokowi tetapkan harga premium Rp 8500 dan solar Rp 7500”, http://nasional.kompas.com/read/2014/11/17/21225431/. Akses 7 Mei 2015 “Jokowi: Kebijakan naikan tunjangan mobil pejabat atas usul siapa?”, http://www.merdeka.com/peristiwa/. Akses 7 Mei 2015 “Kebijakan tunjangan dp mobil Rp 210 juta untuk pejabat harus dibatalkan”, http://news.detik.com/read/2015/04/05/102835/2878233/10/. Akses 23 Mei 2015
85
“Kenaikkan BBM tidak transparan, DPR akan panggil pemerintah”, http://ekbis.sindonews.com/read/982740/34/. Akses 5 Juni 2015 “Keputusan Jokowi pecat Sutarman dan penundaan pelantikan Komjen Budi Gunawan”, http://www.intriknews.com/2015/01/. Akses 20 Mei 2015 “Ketua DPR berharap Mary Jane mendapatkan keadilan”, http://nasional.kompas.com/read/2015/05/05/19381521/. Akses pada tanggal 7 Juni 2015 “Ketua MPR minta negara sahabat maklumi eksekusi mati”, http://nasional.kompas.com/read/2015/04/29/11503591/. Akses 28 Mei 2015 “Ketua MPR minta tunjangan mobil untuk pejabat dibatalkan”, http://news.okezone.com/read/2015/04/05/337/1129380/. Akses 3 Juni 2015 “Koalisi Merah Putih: Kami akan awasi pemerintahan sebagai penyeimbang”, http://news.detik.com/read/2014/08/21/222323/2669293/ 1562/. Akses 14 Mei 2015 “KPK sudah ingatkan Jokowi soal catatan merah Budi Gunawan“, http://nasional.kompas.com/read/2015/01/13/15555971/. Akses 20 Mei 2015 “Kubu Prabowo teriak kencang tolak kenaikkan harga BBM” http://aitv-pekanbaru.blogspot.com/2014/11/. Akses 31 Mei 2015 “Mencermati kebijakan pengurangan subsidi BBM ala Jokowi dan Jusuf Kalla”, http://indoprogress.com/2014/12/. Akses 18 Mei 2015 “Paripurna DPR putuskan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri“, http://politik.news.viva.co.id/news/read/578468. Akses 7 Mei 2015 “Pelajaran baru tentang oposisi dari Koalisi Merah Putih” http://thekompasiana.blogspot.com/2014/09/. Akses 13 Mei 2015 “Pemerintah abaikan empat prinsip penetapan harga Premium”, http://ekbis.sindonews.com/read/982704/34/. Akses 5 Juni 2015 “Pemerintah cabut subsidi BBM Premium”, http://ekbis.sindonews. com/read/944380/33/. Akses 8 Mei 2015 “Penjelasan Jokowi tentang kebijakan harga http://ekbis.sindonews.com/read/958063/34/. Akses 25 Mei 2015
BBM”,
86
“Perludem: Dualisme kepengurusan di PPP dan Golkar bikin runyam pilkada serentak”, http://www.tribunnews.com/nasional/2015/05/05/. Akses 14 Mei 2015 “Pertamina harus ikuti pemerintah soal harga BBM”, http://ekbis. sindonews.com/read/ 982917/34/. Akses 24 Mei 2015 “PPP minta Jokowi batalkan Perpres uang muka mobil”, http://www. tribunnews.com/nasional/2015/04/06/. Akses 3 Juni 2015 “Pro kontra kenaikan harga BBM di media sosial”, http://www.bbc. co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/11/141118_netizen_bbm. Akses 18 Mei 2015 “Soal eksekusi mati semua pihak diminta dukung pemerintah”, http://nasional.kompas.com/read/2015/04/29/08481901/. Akses 7 Juni 2015 “Subsidi premium dicabut, kendali harga tetap di pemerintah”, http://katadata.co.id/berita/2015/01/05/. Akses 24 Mei 2015 “Tunjangan dp mobil Rp 210 juta untuk pejabat negara usulan ketua DPR”, http://news.detik.com/read/2015/04/05/112233/2878256/10/. Akses 23 Mei 2015 “Umumkan sendiri kenaikan harga BBM Jokowi lebih berani dari SBY”, http://bisnis.liputan6.com/read/2135558/. Akses 7 Mei 2015 “Wakil Ketua MPR apresiasi eksekusi terpidana mati narkotika”, http://nasional.kompas.com/read/2015/01/19/06000071/. Akses 28 Mei 2015 H. WEBSITE “Aspirasi rakyat dan political behavior”, http://gagasanhukum. wordpress.com/2012/09/17/aspirasi-rakyat-dan-political-behavior/. Akses 11 Mei 2015 “KMP dukup PDIP terkait pelantikan Budi Gunawan”, http://nasional.inilah.com/read/detail/2189640/. Akses 1 Juni 2015 “Koalisi Merah Putih dan Demokrat jadi penyeimbang pemerintah”, http://article.wn.com/view/2014/09/14/. Akses 6 Mei 2015
87
“Naikkan harga BBM Presiden Jokowi salah satu tujuannya untuk kelonggaran fiskal”, http://setkab.go.id/. Akses pada 18 Mei 2015 “Pemilihan umum Legislatif Indonesia 2014”, http://id.wikipedia.org/ wiki/. Akses 6 Mei 2015 “Tunda pelantikan Budi Gunawan, PKS: Pemerintah Jokowi pengecut”, http://www.islamtoleran.com/. Akses 1 Juni 2015 “Visi dan misi capres 2014”, http://www.totalserve.biz/2014/05/. Akses 15 Mei 2015 Jembris, “Jurnal Politico”, http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ politico/view/issue/2514. Akses 11 Mei 2015
DAFTAR TERJEMAHAN
No.
Hlm
Fn
Terjemahan BAB II
1
24
11
Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat
kepada
yang
berhak
menerimanya,
dan
(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia
supaya
kamu
menetapkan
dengan
adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. 2
25
13
Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kamu lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
3
27
19
Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.
4
29
23
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari
jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
BAB IV 11
77
1
Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.
CURRICULUM VITAE Nama Lengkap
Gia Noor Syah Putra
Tempat & Tanggal Lahir
Jakarta, 17 Mei 1990
Jenis Kelamin
Laki-laki
Nama Ayah
Abdul Gani
Nama Ibu
Nurhawa
Alamat Asal
Jalan Inpres 19 No. 32 RT.02 RW.09 Kel. Larangan Selatan, Kec. Larangan Kota Tangerang, Banten 15154
RIWAYAT PENDIDIKAN SD Negeri 03 Larangan Utara
1995 – 2001
SMP Negeri 110 Jakarta
2003 – 2005
SMA Negeri 90 Jakarta
2005 – 2008 RIWAYAT ORGANISASI
PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) UIN Sunan Kalijaga 2009-2015 Yogyakarta
