KATA PENGANTAR
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, hidayah serta petunjuk‐Nya kepada kita semua, sehingga laporam tahunan ini dapat diselesaikan.
Dalam laporan tahunan ini termuat seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh
Pengadilan Negeri Bogor selama 1 (satu) tahun sejak bulan Januari 2015 s/d bulan Desember 2015. Penyusunan laporan tahunan ini tidak terlepas atas kerjasama seluruh Hakim‐Hakim, Panitera/Sekretaris dan seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Bogor. Atas kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan laporan ini, kami mohon maaf. Demikianlah yang dapat kami sampaikan di dalam penyusunan Laporan Tahunan Anggaran Tahun 2015 pada Pengadilan Negeri Bogor.
DAFTAR ISI BAB I Pendahuluan _______________________________________________________________________________________ 2 Kebijakan Umum Peradilan __________________________________________________________________________________ 2 Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Bogor _____________________________________________________ 3 Rencana Strategis ____________________________________________________________________________________________ 3
BAB II Struktur Organisasi (TUPOKSI) __________________________________________________________________ 5 Struktur Organisasi (TUPOKSI) _____________________________________________________________________________ 5 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ______________________________________________________________________________ 5 A.
Standard Operational Procedures (S.O.P.) __________________________________________________________ 8
B.
Kinerja / Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) __________________________________________________________ 8
BAB III Pembinaan dan Pengelolaan ____________________________________________________________________ 9 Sumber Daya Manusia _______________________________________________________________________________________ 9 Keadaan Perkara ___________________________________________________________________________________________ 14 Pengelolaan Sarana dan Prasarana _______________________________________________________________________ 24 Pengelolaan keuangan _____________________________________________________________________________________ 24 Dukungan Teknologi Informasi ____________________________________________________________________________ 25 Regulasi Tahun 2015 _______________________________________________________________________________________ 26
BAB IV Pengawasan ____________________________________________________________________________________ 29 Pengawasan Internal _______________________________________________________________________________________ 29 Evaluasi _____________________________________________________________________________________________________ 31
BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi _________________________________________________________________ 32 Kesimpulan _________________________________________________________________________________________________ 32 Rekomendasi _______________________________________________________________________________________________ 32
Informasi Satker ________________________________________________________________________________________ 34 Lampiran ________________________________________________________________________________________________ 35
BAB I Pendahuluan KEBIJAKAN UMUM PERADILAN Banyak pendapat yang menyatakan bahwa pembangunan bathiniah, khususnya di bidang hukum keadaannya semakin memprihatinkan dan semakin terpuruk. Pelanggaran hukum dan pelecehan hukum terjadi dimana‐mana, kewibawaan hukum dan kepatuhan kepada hukum makin jauh dari kenyataan, apalagi bila dihubungkan dengan keadaan yang akan kita hadapi bersama yaitu dalam proses globalisasi yang akan menyebabkan masuknya pranata‐pranata hukum baru khususnya Hukum Ekonomi / Busines Law ke Indonesia, hal mana tidak dapat dielakkan karena merupakan suatu kebutuhan. Seluruh fakta‐fakta tersebut menunjukan semakin pentingnya peranan hukum khususnya peranan badan peradilan pada masa sekarang dan masa yang akan datang yang merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh pihak‐pihak yang bergelut di bidang hukum, apakah dapat mengimbangi atau akan tertinggal dari perkembangan dunia dewasa ini khususnya di bidang hukum. Konsekuensi dari tantangan tantangan itu semua adalah salah satunya diperlukan persiapan ‐ persiapan dan kesiapan dari sumber daya manusia dibidang hukum itu sendiri yaitu diperlukan kegiatan‐kegiatan untuk meningkatkan dan memantapkan kedudukan dari badan‐badan peradilan di Indonesia pada masa kini dan masa yang akan datang. Pengadilan Negeri Bogor sebagai salah satu lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila yang berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya. Dalam rangka penegakan hukum dan keadilan yang memberikan pengayoman kepada para justisiabelen Pengadilan Negeri merupakan tumpuan pertama dalam menyelesaikan setiap sengketa hukum, baik sengketa hukum antara sesama warganegara atau badan hukum ataupun antara warganegara dengan penguasa maka sesuai dengan sistim negara hukum yang kita anut seperti yang tercantum dalam Undang‐undang Dasar 1945 maka apabila ditempuh proses penegakan hukum melalui peradilan, hal ini menyangkut dan ikut berperannya profesi penegak hukum dan pelaksanaan dari peraturan‐peraturan hukum yang berlaku.
VISI DAN MISI PENGADILAN NEGERI KELAS 1B KOTA BOGOR A. Visi
Visi adalah gambaran masa depan yang diinginkan dalam rangka mencapai tujuan
suatu organisasi. Maka bagi Kantor Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Bogor merupakan roh sebuah organisasi sebagai panduan dalam mewujudkan pelaksanaan kinerja yang lebih terarah untuk mencapai tugas yang diinginkan. Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Bogor.
Adapun Visi Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Bogor adalah : “Terwujudnya
Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Bogor Yang Wibawa ”. B. Misi
Untuk tercapainya visi tersebut di masa yang akan datang maka ditetapkan misi
Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Bogor untuk mencapai visi tersebut di masa depan, diterapkan misi Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Bogor yang mengandung nuansa tujuan dan saran‐saran yang ingin dicapai, selain merupakan penjabaran visi dan misi juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Bogor yang memiliki dampak dan hasil yang diharapkan serta keunggulan yang ditawarkan.
Misi Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Bogordalam rangka mewujudkan Visi di atas
adalah sebagai berikut: 1.
Menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat;
2.
Menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
3.
Menyelenggarakan
pengembangan
penerapan
manajemen
modern
dalam
pemyelenggaraan administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya melalui penggunaan aplikasi perkara, aplikasi keuangan, dan aplikasi SIMAK BMN serta aplikasi kepegawaian; 4.
Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan;
5.
Menyelenggarakan kualitas pelayanan dan Tata kelola Kepemerintahan yang baik;
RENCANA STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan d itetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Bogor Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bogor adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi; 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Bogor dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas; Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bogor adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara; 2. Peningkatan penerimaan putusan Hakim; 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara; 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice); 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan; 6. Meningkatnya kualitas pengawasan;
BAB II Struktur Organisasi (TUPOKSI)
STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) TUGAS POKOK DAN FUNGSI Ketua Pengadilan: 1. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan; 2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan; 3. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas : o
Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya;
o
Masalah‐masalah yang timbul;
o
Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya;
o
Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung;
4. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang‐undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara; 5. Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara); 6. Menetapkan pembagian perkara perdata kepada Majelis Hakim.; Wakil Ketua Pengadilan: 1. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya; 2. Mewakili ketua bila berhalangan; 3. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua; 4. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua Pengadilan; 5. Menetapkan pembagian perkara pidana kepada Majelis Hakim ; Hakim 1. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya; 2. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan‐hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan; Panitera 1. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan; 2. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cerrnat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan; 3. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat‐surat bukti dan surat‐surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan; 4. Membuat salinan putusan; 5. Menerima dan mengirimkan berkas perkara;
6. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan ; Wakil Panitera 1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya; 2. Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas‐tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodik; 3. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan; 4. Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya; Panitera Muda 1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya 2. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing‐masing Panitera Pengganti Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan Sekretaris Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan Wakil Sekretaris Membantu tugas pokok Sekretaris Kepala Sub ‐ Bagian Umum 1. Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan; 2. Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara ; 3. Mengelola dan menginventarisir Barang Milik Negara ; Kepala Sub ‐ Bagian Keuangan Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal‐hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan. Kepala Sub ‐ Bagian Kepegawaian Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu Sekretaris yang: 1. Menangani keluar masuknya pegawai; 2. Menangani pensiun pegawai;
3. Menangani kenaikan pangkat pegawai; 4. Menangani gaji pegawai; 5. Menangani mutasi pegawai; 6. Menangani tanda kehormatan; 7. Menangani usulan/ promosi jabatan, dll Jurusita 1.
Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis;
2.
Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman‐pengumuman, teguran‐teguran, protes‐protes dan pemberitahuan putusan pengadilan;
3.
Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri;
4.
Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak‐pihak terkait;
A. Standard Operational Procedures (S.O.P.) Terlampir
B. Kinerja / Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 1. Eselon II
(2 SKP)
2. Eselon III
(1 SKP)
3. Eselon IV
(6 SKP)
4. Staf
(16 SKP)
5. Fungsional (65 SKP)
BAB III Pembinaan dan Pengelolaan SUMBER DAYA MANUSIA 6.
Profil Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial TANGGAL
NO.
JABATAN
NAMA
PANGKAT/GOL. RUANG
MELAKSANAKAN TUGAS
1
KETUA
JOHN TONY HUTAURUK, SH.,MH.
Pembina Utama Muda
18 Februari 2015
(IV/c) 2
WAKIL KETUA
LENDRIATY JANIS, S.H.,M.H.
Pembina Utama Muda
28 Agustus 2015
(IV/c)
3
HAKIM
HERU WAHYUDI, SH.,MH
Pembina (IV/a)
27‐Des‐10
4
HAKIM
PAUL MARPAUNG,SH
Pembina (IV/a)
29‐Jul‐13
5
HAKIM
NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H.
Penata Tk.I (III/d)
27‐Feb‐15
6
HAKIM
RR. DEWI LESTARI NUROSO,SH
Penata Tk.I (III/d)
18‐Jun‐15
7
HAKIM
EFRIDA YANTI, SH.,MH
Penata Tk.I(III/d)
9‐Jun‐15
8
HAKIM
JIFLY .Z. ADAM, S.H.
Penata Tk.I(III/d)
26‐Feb‐15
9
HAKIM
JUNITA BEATRIX MA'I, S.H., M.H.
Penata Tk.I(III/d)
2‐Feb‐15
10
HAKIM
HENDRA HALOMOAN, SH.,MH
Penata Tk.I(III/d)
18‐Agst‐2014
11
HAKIM
ANNA YULINA, SH
Penata Tk.I(III/d)
17‐Jun‐15
12
HAKIM
ARIF HADI SAPUTRA, S.H.
Penata Tk.I(III/d)
1‐Dec‐14
13
HAKIM
LUH SASMITA DEWI, SH.,MH
Penata Tk.I(III/d)
24‐Feb‐15
14
HAKIM
SITI SURYANI HASANAH, SH.,MH.
Penata Tk.I(III/d)
3‐Jun‐15
15
HAKIM
SITI YURISTIYA AKUAN, S.H., M.H.
Penata Tk.I(III/d)
30‐Oct‐15
16
PANITERA
RATU HERA KARYAWATI,SH.,MH.
Pembina (IV/a)
29 Desember 2015
17
WAKIL PANITERA
BUDI SANTOSO, SH.
Penata Tk.I (III/d)
29 Maret 2011
18
PANMUD PERDATA
SRI LESTARI,SH.,MH
Penata Tk.I (III/d)
30 Oktober 2015
19
PANMUD PIDANA
NOVERINI, SH.,MH.
Pembina (IV/a)
20 Juni 2014
20
PANMUD HUKUM
SUDIANTO,SH.,MH
Pembina (IV/a)
30 Oktober 2015
21
PANITERA PENGGANTI
NIKEN IRAWATI, SH.,MH
Pembina (IV/a)
28 September 2000
22
PANITERA PENGGANTI
SANDRAYANA SANGKALA, SH.,MH.
Pembina (IV/a)
09 Nov. 2015
23
PANITERA PENGGANTI
NURYASA SINTARI, S. Sos
Penata Tk.I (III/d)
10 Nopember 1999
24
PANITERA PENGGANTI
NILUH TUTI ARIANI, SH
Penata Tk.I (III/d)
7 Nopember 2008
25
PANITERA PENGGANTI
SUWANDI, S.H.
Penata Tk.I (III/d)
5‐Sep‐12
26
PANITERA PENGGANTI
IDA LESTARI, SH
Penata Tk.I (III/d)
01‐Jul‐10
27
PANITERA PENGGANTI
ANIE ASMARA, SH
Penata Tk.I (III/d)
11 Februari 2008
28
PANITERA PENGGANTI
ELA ELI, SH
Penata Tk.I (III/d)
13‐Jan‐11
29
PANITERA PENGGANTI
ERNA ROSMAWATI, SH, MH
Penata Tk.I (III/d)
1‐Jun‐13
30
PANITERA PENGGANTI
IRSHANTY MEISITA ILMA, SH.,MH
Penata Tk.I (III/d)
10‐Feb‐14
31
PANITERA PENGGANTI
YUNITA ELLYANA, SH
Penata Tk.I (III/d)
10‐Feb‐14
32
PANITERA PENGGANTI
HERLY ERMAWATI SIREGAR, BA
Penata (III/c)
01/06/2010
33
PANITERA PENGGANTI
S U H E N D I
Penata (III/c)
01‐OKT‐83
34
PANITERA PENGGANTI
M. DJANU ISMADI IRIANTO
Penata (III/c)
1‐OKT‐83
35
PANITERA PENGGANTI
MUHAMMAD SIDIK
Penata (III/c)
16‐Jun‐14
36
PANITERA PENGGANTI
TONNY SEPTOMULYANA, SH
Penata (III/c)
8‐AGST‐14
37
PANITERA PENGGANTI
ROMU SANTA MANGADAR, SH.,MH
Penata (III/c)
08‐Agust‐14
38
PANITERA PENGGANTI
EDI SOFYAN, SH
Penata (III/c)
10‐Feb‐14
39
PANITERA PENGGANTI
PUDJI SUMARTONO, SH.,MH
Penata Muda Tk.I (III/b)
08‐Agust‐14
40
PANITERA PENGGANTI
SUGANDI SYARIF, SH.,MH
Penata Muda Tk.I (III/b)
08‐Agust‐14
41
PANITERA PENGGANTI
NIRMALIA ANGGRAINI,SH
Penata Muda Tk.I (III/b)
30‐Jul‐15
42
PANITERA PENGGANTI
SURYANI, SH
Penata Muda Tk.I (III/b)
30‐Jul‐15
43
PANITERA PENGGANTI
HASRI PRIMA HANDAWATI, SH
Penata Muda Tk.I (III/b)
26‐Jun‐15
44
PANITERA PENGGANTI
HARIAWAN PURBUDI, SH.,MH
Penata Muda Tk.I (III/b)
30‐Okt‐14
45
PANITERA PENGGANTI
DIAN SUPRIHATIN, SH
Penata Muda Tk.I (III/b)
26‐Jun‐15
46
PANITERA PENGGANTI
EVA TRISNAWATI, SH
Penata Muda Tk.I (III/b)
10‐Feb‐14
47
PANITERA PENGGANTI
AGNASIA MARLIANA
Penata Muda Tk.I (III/b)
20‐Okt‐15
Penata Muda Tk.I (III/b)
30‐Jul‐15
TUBALAWONY, SH.
48
PANITERA PENGGANTI
SRI HARTINI,SE.,MH.
49
PANITERA PENGGANTI
SYAHRIR, SH.,MH
Penata Muda (III/a)
08‐Agust‐14
50
PANITERA PENGGANTI
ERIK YUSWANTO, SH.
Penata Muda (III/a)
08‐Agust‐14
51
PANITERA PENGGANTI
MORY SENSY SIREGAR, SH.
Penata Muda (III/a)
26‐Jun‐15
52
PANITERA PENGGANTI
RALIM, SH
Penata Muda (III/a)
02‐Okt‐15
53
PANITERA PENGGANTI
DUDI GUSMAWAN,SH
Penata Muda (III/a)
02‐Okt‐15
54
JURUSITA
UDIN SYAHRUDIN
Penata Muda Tk.I (III/b)
10‐Jun‐97
55
JURUSITA
MASRI
Penata Muda Tk.I (III/b)
10‐Jun‐97
56
JURUSITA
IRWAN MAULANA, S.H.
Penata Muda (III/a)
02‐Okt‐15
57
JURU SITA PENGGANTI
IYUS ROSADI, SH
Penata Tk.I (III/d)
23‐May‐13
58
JURU SITA PENGGANTI
ILAH NURLAELAH, S.E.
Penata (III/c)
8‐Jun‐09
59
JURU SITA PENGGANTI
ERY HARTATI
Penata Muda Tk.I (III/b)
1 des 2003
60
JURU SITA PENGGANTI
WIDIASTUTI
Penata Muda Tk.I (III/b)
1‐DES‐03
61
JURU SITA PENGGANTI
KUNANI
Penata Muda Tk.I (III/b)
21‐DES‐96
62
JURU SITA PENGGANTI
SRI SUNDARI
Penata Muda Tk.I (III/b)
1‐DES‐03
63
JURU SITA PENGGANTI
ACEP TAJUDIN NUR
Penata Muda Tk.I (III/b)
1‐Jan‐02
64
JURU SITA PENGGANTI
R. ARIFIN
Penata Muda Tk.I (III/b)
1‐Jan‐02
65
JURU SITA PENGGANTI
SUMIYATI
Penata Muda Tk.I (III/b)
1‐APRL07
66
JURU SITA PENGGANTI
ETI SUPRIYANTI
Penata Muda Tk.I (III/b)
1‐APRL07
67
JURU SITA PENGGANTI
IMAYANI,A.Md
Penata Muda (III/a)
09‐Feb‐09
68
JURU SITA PENGGANTI
THORICO MONADA, A.Md
Pengatur Tk. I (II/d)
24‐Mei‐12
69
JURU SITA PENGGANTI
EKO MARDIYANTO
Pengatur (II/c)
20‐Mar‐09
70
PRANATA KOMPUTER
TIA ADISTIAN PASHA, ST
Penata Muda (III/a)
01 Des 2015
PERTAMA
Sumber Daya Manusia Non‐Teknis Yudisial TANGGAL NO.
JABATAN/BAGIAN
NAMA
PANGKAT/GOL. RUANG
MELAKSANAKAN TUGAS
1
SEKRETARIS
AGUS MULIAWAN, SH
Pembina (IV/a)
30 Desember 2015
2
KASUB.BAG UMUM DAN
KOMARUDIN
Penata (III/c)
30 Desember 2015
AGUNG TRI MARDIANTO,SH
Penata Muda TK.I (III/b)
30 Desember 2015
MARDIANA IRAWATY SIREGAR
Penata Muda TK.I (III/b)
30 Desember 2015
Penata Muda TK.I (III/b)
23 Desember 2003
KEUANGAN 3
KASUB. BAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN
4
KASUB. BAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
5
EEN NURHAENI
STAFF KEUANGAN
6
SARI NURHAYATI, SE
STAFF UMUM
Penata (III/c)
01 Agustus 2006
7
SARNI FREDTI
STAFF KEUANGAN
Penata (III/c)
14 Juni 2010
SIMBOLON, SE 8
KAMLAH DEWI
STAFF KEUANGAN
Penata Muda TK.I (III/b)
09 FEBRUARI 2009
9
YOYOH SITI SOPIAH
STAFF UMUM
Penata Muda Tk.I (III/b)
09 Februari 2009
10
NOVI LIANA, ST
STAFF HUKUM
Penata Muda Tk.I (III/b)
06 APRIL 2015
11
HERWINA RACHMI, SH
STAFF PERDATA
Penata Muda Tk.I (III/b)
23 Mei 2011
12
GARTILAN MARNAEK,
STAFF HUKUM
Penata Muda Tk.I (III/b)
4 Februari 2015
SH.,MH 13
JAJAT SUDRAJAT
STAFF PIDANA
Pengatur Muda Tk. I
13 Januari 2009
(II/b) 14
DWI HERI SAPUTRA
STAFF UMUM
JURU (I/c)
1 Agustus 2014
15
NURJAYA
STAFF PIDANA
JURU (I/c)
1 Agustus 2014
16
KHAFIDA HANDASAH,SH
STAF HUKUM
Penata Muda (III/a)
1 Maret 2015
7. Kebutuhan Sumber Daya Manusia Rekapitulasi jumlah SDM pada Pengadilan Negeri Bogor No.
Jabatan / Posisi
Jumlah
Keterangan
1.
Ketua
1 Orang
2.
Wakil Ketua
1 Orang
3.
Hakim
13 Orang
4.
Panitera
1 Orang
5.
Sekretaris
1 Orang
6.
Panitera Muda
3 Orang
7.
Kepala Sub Bagian
3 Orang
8.
Panitera Pengganti
33 Orang
9.
Juru Sita
4 Orang
1 Orang diperbantukan di Pengadilan Tinggi Jawa Barat
10.
Juru Sita Pengganti
13 Orang
11.
Pranata Komputer
1 Orang
12.
Pegawai
11 Orang
13.
CPNS
1 Orang
14.
Tenaga Honor
10 Orang
Jumlah 97 Orang
Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pada Pengadilan Negeri Bogor masih sangat kekurangan pegawai karena jumlah pegawai (11 orang, rata‐rata 2 orang pegawai untuk tiap Kepaniteraan dan Sub Bagian) dibandingkan dengan beban kerja pada tiap Kepaniteraan atau Sub. Bagian sangat tidak seimbang, sehingga dapat menyebabkan tidak tercapainya target pekerjaan dan kondisi ideal dalam melaksanakan tugas. 8. Mutasi Mutasi masuk 20 Orang: 1.
JOHN TONY HUTAURUK, SH.,MH Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kudus menjadi Ketua Pengadilan Negeri Bogor (18 Februari 2015)
2.
JUNITA BEATRIX MA'I, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bitung menjadi Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor. (2 Februari 2015)
3.
LUH SASMITA DEWI, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Selong menjadi Hakim Pengadilan Negeri Bogor.( 24 Februari 2015)
4.
JIFLY Z. ADAM, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo menjadi Hakim Pengadilan Negeri Bogor.( 26 Februari 2015)
5.
NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H. Hakim Pengadilan Karawang menjadi Hakim Pengadilan Negeri Bogor. (27 Februari 2015)
6.
DWI HERI SAPUTRA Calon Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Negeri Bogor (TMT : 1 Agustus 2014)
7.
NURJAYA Calon Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Negeri Bogor (TMT : 1 Agustus 2014)
8.
NOVI LIANA, ST staf pada Setda Provinsi Sumatera Selatan menjadi staf Pengadilan Negeri Bogor (06 April 2015)
9.
RR. DEWI LESTARI NUROSO, SH Hakim Pengadilan Negeri Cibadak menjadi Hakim Pengadilan Negeri Bogor (18 Juni 2015)
10. EFRIDA YANTI, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Sampang menjadi Hakim Pengadilan Negeri Bogor (09 Juni 2015) 11. ANNA YULINA, SH Hakim Pengadilan Negeri Brebes menjadi Hakim Pengadilan Negeri Bogor (17 Juni 2015) 12. SITI SURYANI HASANAH, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas menjadi Hakim Pengadilan Negeri Bogor (03 Juni 2015) 13. MORRY SENSI SIREGAR, SH Staf Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bogor (26 Juni 2015) 14. NIRMALA ANGGRAINI, SH staf pada Pengadilan Negeri Tangerang menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bogor. (30 Juli 2015) 15. SRI HARTINI, S.E.,M.H. JSP pada Pengadilan Negeri Tangerang menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bogor. (30 Juli 2015) 16. SURYANI, S.H. staf pada Pengadilan Negeri Bandung menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bogor. (30 Juli 2015) 17. SANDRAYANA SANGKALA, SH.,MH Panitera Pengganti PN. Makassar menjadi Panitera Pengganti PN. Bogor (09 November 2015) 18. MUHAMMAD IBRAHIM ALIUDDIN, S.H Staf Pengadilan Tinggi Bandung menjadi Jurusita Pengadilan Negeri Bogor (4 Desember 2015) 19. AGUS MULIAWAN, SH Wakil Sekretaris pada Pengadilan Negeri Bekasi menjadi Sekretaris Pengadilan Negeri Bogor. (30 Desember 2015) 20. EDY SANJAYA LASE Hakim PN. Pasuruan menjadi Hakim PN. Bogor (29 Desember 2015 ) Mutasi Keluar 8 Orang: 1.
Hj. NIRWANA, SH.,M.Hum Ketua Pengadilan Negeri Bogor menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bogor
2.
ACHMAD IRFIR ROCHMAN, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Bogor menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sanggau
3.
MARDIANA, SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bogor menjadi Panitera Pengganti Jakarta Pusat.
4.
ROSANA KESUMA HIDAYAH, SH.,M.Si Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor menjadi Hakim Pengadilan Negeri Depok.
5.
JARA LUMBAN RAJA, SH.,MH Panitera Muda Perdata PN. Bogor menjadi Panitera Muda Pidana PN. Jakarta Timur;
6.
HERMINA MASTARIDA. S, SH.,MH Panitera Muda Hukum PN. Bogor menjadi Panitera Muda Pidana PN. Cibinong;
7.
SYAHRIR, SH.,MH Panitera Pengganti PN. Bogor menjadi Panitera Pengganti PN.Tangerang. ‐ PAUL MARPAUNG, SH.,MH Hakim PN. Bogor menjadi Wakil Ketua PN. Padang Sidempuan.
8.
GUSTI HARTIN Wakil Sekretaris PN. Bogor menjadi Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan PN. Jakarta Barat.
9. Promosi 1.
MARDIANA IRAWATY SIREGAR Sebagai PLH Kasub Bag Kepegawaian Menjadi Kasub Bag. Kepegawaian (11 Mei 2015)
2.
DIAN SUPRIHATIN, S.H Staf Pidana Pengadilan Negeri Bogor Menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bogor (26 Juni 2015).
3.
HASRI PRIMA HANDAWATI, S.H. Staf Pidana Pengadilan Negeri Bogor Menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bogor (26 Juni 2015).
4.
NOVERINI, S.H., M.H. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bogor Menjadi Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bogor (20 Juni 2014).
5.
IRWAN MAULANA, S.H. Jurusita Pengganti PN. Bogor Menjadi Jurusita PN. Bogor (2 Oktober 2015)
6.
DUDI GUSMAWAN, SH Jurusita Pengganti PN. Bogor Menjadi Panitera Pengganti PN. Bogor (2 Oktober 2015)
7.
RALIM, SH Jurusita Pengganti PN. Bogor Menjadi Panitera Pengganti PN. Bogor (2 Oktober 2015)
8.
DWI HERI SAPUTRA CPNS PN. Bogor Menjadi PNS PN. Bogor (2 Oktober 2015)
9.
NURJAYA CPNS PN. Bogor Menjadi PNS PN. Bogor (2 Oktober 2015)
10. TIA ADISTIAN PASHA, S.T. Staf Kepaniteraan Hukum Menjadi Pranata Komputer Pertama (1 Desember 2015) 11. AGUS MULIAWAN, SH Wakil Sekretaris Pada Pengadilan Negeri Bekasi Menjadi Sekretaris Pengadilan Negeri Bogor. (30 Desember 2015) 12. AGUNG TRI MARDIYANTO, SH Kepala Sub Bagian Umum Pengadilan Negeri Bogor Menjadi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan. (30 Desember 2015) 13. MARDIANA IRAWATY SIREGAR Kepala Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Bogor Menjadi Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Bogor. (30 Desember 2015) 14. KOMARUDIN Kepala Sub Bagian Keuangan Pengadilan Negeri Bogor Menjadi Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Negeri Bogor. (30 Desember 2015)
10. Pensiun MUHAMMAD YUSUF Panitera Pengganti PN. Bogor purnabakti pertanggal 1 Desember 2015
KEADAAN PERKARA Berikut adalah laporan Keadaan Perkara pada Pengadilan Negeri Bogor per‐Januari 2015 sampai dengan Desember 2015.
1. Rekapitulasi Perkara
Rekapitulasi Perkara Perdata Gugatan Bulan Januari – Desember 2015 SISA BULAN LALU
NO
BULAN
BELUM PUTUS
1
2
SUDAH
MEDIASI
PUTUS
BERHASIL
MASUK
BEBAN
PUTUS
BELUM
BULAN
BULAN
PEMBAGIAN
INI
INI
MAJELIS
MEDIASI
MEDIASI
BERHASIL
GAGAL
GUGUR
CABUT
JUMLAH PUTUS
JUMLAH
MINUTASI
MEDIASI
BULAN
BERHASIL
INI
BELUM MINUTASI
SISA AKHIR PERKARA
BELUM
BELUM
MINUTASI
MINUTASI
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
Januari
55
10
0
14
79
16
2
0
3
0
0
26
0
9
17
70
2
Februari
53
17
0
18
88
8
1
0
7
0
2
25
0
13
12
73
3
Maret
63
12
0
13
88
14
0
1
7
0
2
26
1
11
16
75
4
April
61
16
1
16
94
14
1
2
6
0
3
30
3
18
15
73
5
Mei
62
13
1
13
89
11
1
0
10
0
2
24
1
11
14
76
6
Juni
63
14
1
21
99
15
1
1
5
0
3
29
2
13
18
83
7
Juli
68
17
0
11
96
10
3
0
11
1
3
27
0
12
15
80
8
Agustus
69
15
0
10
94
15
3
0
6
0
0
30
0
17
13
77
9
September
64
13
0
22
99
9
0
1
6
1
0
22
1
12
11
86
10
Oktober
77
10
1
15
103
10
1
0
6
0
1
20
1
12
9
90
11
November
81
9
1
8
99
11
0
0
3
1
4
20
1
14
7
80
12
Desember
78
6
0
9
93
13
7
0
4
0
1
19
0
4
15
88
794
152
5
170
1121
146
20
5
74
3
21
298
10
146
152
951
Total
Rekapitulasi Perkara Perdata Permohonan Bulan Januari – Desember 2015 SISA BULAN LALU JUMLAH
SUDAH NO
KETERANGAN
BELUM
PUTUS
PUTUS
BELUM
MASUK
PERKARA
PENETAPAN
BULAN INI
BELUM PEMBAGIAN
JUMLAH GUGUR
CABUT
PENJATUHAN PENETAPAN
MINUTASI
BELUM
SISA AKHIR
BULAN INI
MINUTASI
PERKARA
MINUTASI 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Januari
18
6
7
31
20
2
0
1
26
19
7
11
2
Februari
5
7
19
31
12
0
0
0
19
14
5
17
3
Maret
12
5
17
34
16
0
0
0
21
16
5
18
4
April
13
5
19
37
17
0
0
1
22
16
6
20
5
Mei
15
6
15
36
22
0
0
2
28
19
9
15
6
Juni
8
9
16
33
14
2
0
1
23
19
4
13
7
Juli
10
4
15
29
13
0
0
1
17
8
9
20
8
Agustus
12
9
16
37
15
3
2
2
24
18
6
15
9
September
13
6
13
32
20
0
0
0
26
24
2
8
10
Oktober
6
2
12
20
14
1
0
1
16
13
3
6
11
November
4
3
15
22
12
0
0
1
15
12
3
9
12
Desember
7
3
21
31
12
2
0
1
15
12
3
18
123
65
185
363
187
7
2
11
252
190
62
170
Total
Rekapitulasi Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan Bulan Januari – Desember 2015 SISA BULAN LALU SUDAH
NO
KETERANGAN
BELUM
PUTUS/
PUTUS /
PENETAPAN
PENETAPAN
BELUM MINUTASI
MEDIASI BERHASIL
MASUK
BELUM
BEBAN
PUTUS /
BELUM
BULAN
PENETAPAN
PEMBAGIAN
INI
BULAN INI
MAJELIS
MEDIASI
MEDIASI
BERHASIL
GAGAL
GUGUR
CABUT
JUMLAH
JUMLAH
PUTUS /
MEDIASI
PENETAPAN
BERHASIL
MINUTASI
BELUM
SISA AKHIR
BULAN INI
MINUTASI
PERKARA
MINUTASI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
Januari
73
16
0
21
110
36
4
0
3
0
1
52
0
28
24
81
2
Februari
58
24
0
37
119
20
1
0
7
0
0
44
0
27
17
90
3
Maret
75
17
0
30
122
30
0
1
7
0
0
47
1
27
21
93
4
April
74
21
1
35
131
31
1
2
6
0
1
52
3
34
21
93
5
Mei
77
19
1
28
125
33
1
0
10
0
2
52
1
30
23
91
6
Juni
71
23
1
37
132
29
3
1
5
0
1
52
2
32
22
96
7
Juli
78
21
0
26
125
23
3
0
11
0
1
44
0
20
24
100
8
Agustus
81
24
0
26
131
30
6
0
6
2
2
54
0
35
19
92
9
September
77
19
0
35
131
29
0
1
6
0
0
48
1
36
13
94
10
Oktober
83
12
1
27
123
24
2
0
6
0
1
36
1
25
12
96
11
November
85
12
1
23
121
23
0
0
3
0
1
35
1
26
10
89
12
Desember
85
9
0
30
124
25
9
0
4
0
1
34
0
16
18
106
917
217
5
355
355
333
333
5
5
74
2
11
10
346
336
1121
Total
Rekapitulasi Perkara Pidana Bulan Januari – Desember 2015 SISA BULAN LALU NO
BULAN
YANG BELUM
MASUK
MINUTASI 1
2
1
BEBAN BULAN INI
BELUM PUTUS
PENUNJUKKAN MAJELIS HAKIM
PUTUS SAMPAI
MINUTASI
BULAN INI
BULAN INI
PUTUS
SISA
BELUM
AKHIR
MINUTASI
PERKARA
JUMLAH
JUMLAH
TERDAKWA
TERPIDANA
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Januari
101
28
129
33
0
61
25
36
104
142
127
2
Februari
104
38
142
45
0
81
32
49
110
160
140
3
Maret
110
38
148
36
0
85
55
30
93
168
146
4
April
93
50
143
54
0
84
56
28
87
153
141
5
Mei
87
71
158
40
32
68
42
26
116
170
123
6
Juni
116
43
159
31
33
57
23
34
136
183
124
7
Juli
136
49
185
29
32
63
33
30
152
213
149
8
Agustus
152
45
197
36
34
66
41
25
156
228
161
9
September
156
31
187
58
32
83
48
35
139
212
147
10
Oktober
139
35
174
42
32
77
51
26
123
191
121
11
November
123
29
152
19
32
45
36
9
116
163
71
12
Desember
116
25
141
23
33
32
18
14
123
157
35
1433
482
1915
446
260
802
18
342
1455
2140
1485
TOTAL
2. Rasio Perkara Terhadap Majelis Hakim Kompilasi Perkara Triwulan I Wilayah Pengadilan Tinggi Bandung
No
Satker
Bulan Januari Sisa
1
Pengadilan Negeri Bogor
Msk Pts
Sumber Daya Manusia
Sumber Daya
Bulan Februari
Hkm
PP
JS
Sisa
Bulan Maret
Manusia
Msk Pts
Sumber Daya Manusia
Hkm
PP
JS
Sisa
Msk
Pts
Hkm
PP
JS
146
49
69
7
26
2
126
75
65
10
26
2
136
68
67
10
25
2
Kompilasi Perkara Triwulan II Wilayah Pengadilan Tinggi Bandung
No
1
Satker
Pengadilan Negeri Bogor
Sumber Daya
Bulan April
Sumber Daya
Bulan Mei
Manusia
Bulan Juni
Manusia
Sumber Daya Manusia
Sisa
Msk
Pts
Hkm
PP
JS
Sisa
Msk
Pts
Hkm
PP
JS
Sisa
Msk
Pts
Hkm
PP
JS
137
85
86
10
25
2
136
67
74
10
25
2
129
80
81
14
28
2
Kompilasi Perkara Triwulan III Wilayah Pengadilan Tinggi Bandung
No
1
Satker
Pengadilan Negeri Bogor
Sumber Daya
Bulan Juli
Bulan Agustus
Manusia
Sumber Daya Manusia
Sumber Daya
Bulan September
Manusia
Sisa
Msk
Pts
Hkm
PP
JS
Sisa
Msk
Pts
Hkm
PP
JS
Sisa
Msk
Pts
Hkm
PP
JS
148
76
52
13
31
2
172
71
67
12
29
2
176
68
87
12
29
2
Kompilasi Perkara Triwulan IV Wilayah Pengadilan Tinggi Bandung
No
1
Satker
Pengadilan Negeri Bogor
Sumber Daya
Bulan Oktober
Sumber Daya
Bulan Nopember
Manusia
Bulan Desember
Manusia
Sumber Daya Manusia
Sisa
Msk
Pts
Hkm
PP
JS
Sisa
Msk
Pts
Hkm
PP
JS
Sisa
Msk
Pts
Hkm
PP
JS
157
62
68
13
32
3
151
52
42
13
34
3
161
69
52
13
33
3
3. Putusan yang diajukan Banding a. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan Tk. Banding No
Pidana
Perdata
Jumlah
1
6
26
32
b. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan Tk Banding No
Pidana
Perdata
Jumlah
1
‐
9
9
c. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang tidak dapat diterima Tk. Banding No
Pidana
Perdata
Jumlah
1
‐
‐
‐
4. Putusan yang diajukan Kasasi a. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi No
Pidana
Perdata
Jumlah
1
‐
17
17
b. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi No
Pidana
Perdata
Jumlah
1
1
2
2
c. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi No
Pidana
Perdata
Jumlah
1
1
‐
1
d. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi No
Pidana
Perdata
Jumlah
1
‐
2
2
e. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi No
Pidana
Perdata
Jumlah
1
‐
‐
‐
5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) a. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. PK No
Pidana
Perdata
Jumlah
1
‐
7
7
b. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. PK No
Pidana
Perdata
Jumlah
1
‐
‐
‐
c. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. PK No
Pidana
Perdata
Jumlah
1
‐
‐
‐
d. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. PK No
Pidana
Perdata
Jumlah
1
‐
‐
‐
e. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK No
Pidana
Perdata
Jumlah
‐
‐
‐
f. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK No
Pidana
Perdata
Jumlah
‐
‐
‐
g. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK No
Pidana
Perdata
Jumlah
‐
‐
‐
h. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK
No
Pidana
Perdata
Jumlah
‐
‐
‐
i. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK No
Pidana
Perdata
Jumlah
‐
1
1
j. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK No
Pidana
Perdata
Jumlah
‐
‐
‐
k. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK No
Pidana
Perdata
Jumlah
‐
‐
‐
l. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK No
Pidana
Perdata
Jumlah
‐
‐
‐
m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK No
Pidana
Perdata
Jumlah
‐
‐
‐
n. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK No
Pidana
Perdata
Jumlah
‐
‐
‐
o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK
No
Pidana
Perdata
Jumlah
‐
‐
‐
p. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK No
Pidana
Perdata
Jumlah
‐
‐
‐
q. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK No
Pidana
Perdata
Jumlah
‐
‐
‐
r. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK No
Pidana
Perdata
Jumlah
‐
‐
‐
PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Kantor Pengadilan Negeri Bogor Tahun Anggaran 2015 a.
Pemeliharaan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Anggaran pemeliharaan gedung kantor Pengadilan Negeri Bogor sebesar Rp. 75.150.000,‐ (tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah). Pemeliharaan dilakukan dengan dua tahap, yaitu perawatan Rumah Dinas Ketua Pengadilan Negeri Bogor dan pada tahap kedua dilakukan perawatan Gedung kantor Pengadilan Negeri Bogor.
b.
Penghapusan Pada Tahun Anggaran 2014 Pengadilan Negeri Bogor tidak ada pekerjaan untuk penghapusan Barang Milik Negara
PENGELOLAAN KEUANGAN Pengelolaan Keuangan pada Pengadilan Negeri Bogor meliputi tiga bagian utama yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, dan Program Peningkatan Manajemen Peradilan. Berikut adalah matrik pengelolaan keuangan untuk Tahun Anggaran 2015.
1.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya NO
SATKER
PAGU
REALISASI
SISA
KETERANGAN
1
2
3
4
5
6
Rp901.185.848,‐
‐
1
PENGADILAN NEGERI BOGOR
Rp8.924.410.000,‐ Rp8.023.224.152,‐
2.
Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI NO
SATKER
PAGU
REALISASI
SISA
KETERANGAN
1
2
3
4
5
6
PENGADILAN
1
Rp40.000.000,‐
NEGERI BOGOR
Rp39.850.000,‐
Rp150.000,‐
‐
3.
Program Peningkatan Manajemen Peradilan DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI NO
SATKER
PAGU
REALISASI
SISA
KETERANGAN
1
2
3
4
5
6
PENGADILAN
1
Rp68.880.000,‐
NEGERI BOGOR
Rp62.943.000,‐
Rp5.937.000
‐
DIPA BADAN PERADILAN UMUM NO
SATKER
PAGU
REALISASI
SISA
KETERANGAN
1
2
3
4
5
6
PENGADILAN
1
Rp105.500.000,‐
NEGERI BOGOR
Rp81.936.200,‐
Rp23.563.800,‐
‐
DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI ‐
Perangkat Keras Berikut adalah perangkat pembantu implementasi teknologi informasi yang digunakan pada Pengadilan Negeri Bogor dan telah tercatat dalam SIMAK BMN. No
Nama Perangkat
Jumlah
Keterangan
1
Server Tower IBM System X3400
1
2
Server Fujitsu Primergy RX 1330 M1
1
3
PC Unit Dell Optiplex 390 MT
5
4
Serial Printer HP LaserJet P1102
12
5
Serial Printer Epson ME Office 260 F
2
6
UPS APC SC420i
2
7
Router Mikrotik RB750
1
8
Switch Linksys 16 Port
1
9
Laptop Dell Inspiron 14z
5
10 PC Unit Acer Aspire M3985
8
11 Serial Scanner ScanScap S1300i
2
12 Wireless Router Linksys WRT 160 NL
2
13 PC Unit HP Pavilion P6
7
14 Serial Printer Xerox
7
‐
Perangkat Lunak Untuk mendukung kinerja Satker selain aplikasi perkantoran yang umum digunakan, digunakan pula beberapa aplikasi khusus. Nama Aplikasi
No 1
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP/CTS)
Keterangan Server lokal, hosting, dan Server MA
2
SIMAK BMN
Bag. Umum
3
SIKEP
Bag. Kepegawaian
4
GPP
Bag. Keuangan
5
SPM
Bag. Keuangan
6
SAKPA
Bag. Keuangan
7
RKAKL
Bag. Keuanagan
8
PP39
Bag. Keuangan
REGULASI TAHUN 2015 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Area: 1. Manajemen Perubahan Implementasi Reformasi Birokrasi Area I pada Pengadilan Negeri Bogor adalah dengan diterapkannya beberapa hal sebagai berikut: ‐
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Negeri Bogor No. W11‐U2/87/KP.01.10/KPN/SK/X/2015
‐
Penerapan Teknologi Informasi untuk Penelusuran Informasi Perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
‐
Publikasi Putusan melalui direktori putusan Mahkamah Agung R.I.
‐
Transparansi laporan dan kebijakan
2. Peraturan Perundang‐undangan ‐
Sosialisasi peraturan perundang‐undangan
‐
Pengiriman Hakim, Panitera Pengganti, dan Staf untuk mengikuti pelatihan atau sosialisasi
‐
Evaluasi peraturan perundang‐undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi Pemisahan Panitera dan Sekretaris sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2015, yang mulai diberlakukan sejak Desember 2015 4. Penataan Tata Laksana ‐
Penerapan SOP dan Standar Pelayanan
‐
Evaluasi SOP
5. Penataan Sistem Manajemen SDM ‐
Implementasi database pendidikan pegawai dan hakim.
‐
Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
‐
Adanya penetapan kinerja individu
‐
Sosialisasi kode etik hakim, pegawai, panitera dan jurusita.
‐
Evaluasi kode etik yang ada.
‐
Aplikasi SIKEP.
‐
Sistem Informasi Pelayanan kepegawaian (SAPK) BKN
6. Penguatan Akuntabilitas Akuntabilitas Pengadilan Negeri Bogor didukung oleh penerapan beberapa sistem yang mendukung hal tersebut antara lain adalah: ‐
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
‐
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
‐
Indikator Kinerja Utama (IKU)
‐
Evaluasi IKU
7. Penguatan Pengawasan ‐
Gratifikasi Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Mahkamah Agung RI telah dibentuk unit pengendali gratifikasi berdasarkan SK KMA No : 138A/KMA/SK/VIII/2014 dan pelaksanaannya yang dilengkapi dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No : 3 Tahun 2014 tentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan R.I dan Badan Peradilan di bawahnya.
‐
Penerapan SIPP Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Mahkamah Agung telah membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui kebijakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No : 151A/KMA/SK/IX/2011
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Mahkamah Agung dengan membentuk Satgas SPI pada masing‐masing unit Eselon 1 melalui Three lines of defence (Pertahanan tiga lapis). Adapun pertahanan lapis kedua dilakukan melalui serangkaian kegiatan sosialisasi, rapat kerja, workshop dan pelatihan yang diselenggarakan Badan Pengawasan, Pusdiklat Mahkamah Agung, para Direktorat Jenderal Badan Peradilan, Pengadilan Tingkat Banding serta dukungan dari negara donor dalam pengembangan manajemen risiko dan sistem pengawasan bagi Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Tinggi pengawas daerah. ‐
Pengaduan Masyarakat Untuk menjamin efektifitas ketertiban, ketepatan waktu, dan pelayanan informasi dalam penanganan pengaduan Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan dalam bentuk keputusan Ketua Mahkamah Agung No: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan. Sejalan dengan hal tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan kebijakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No : 026/SK/KMA/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, yang memuat seluruh jenis pelayanan peradilan meliputi : pelayanan administrasi persidangan, pelayanan bantuan hukum, pelayanan pengaduan dan pelayanan permohonan informasi. Terhadap masyarakat yang tidak puas terhadap pelayanan peradilan dapat menyampaika pengaduan ke Mahkamah Agung melalui meja informasi dan meja pengaduan, pengaduan online, pengaduan SMS.
‐
Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung telah mencanangkan Zona Integritas dalam bentuk keputusan berupa SK KMA No : 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung, serta menetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas berupa SK KMA No : 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif diantaranya penandatangan dokumen pakta integritas berdasarkan Permenpan Nomor 49 Tahun 2011 serta Permenpan Nomor 52 Tahun 2014. Berkaitan hal tesebut Mahkamah Agung juga telah menunjuk unit pelayanan publik dan pilot project WBK dan WBBM dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ‐
Penerapan SOP
‐
Survey kepuasan masyarakat
‐
Renovasi Meja Informasi
BAB IV Pengawasan PENGAWASAN INTERNAL Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian secara terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan refresif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan Perundang‐undangan. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas yang diperuntukan untuk itu, dalam hal ini adalah Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Pada tahun anggaran 2015 di Pengadilan Negeri Bogor telah dilaksanakan pengawasan Internal dalam bentuk Pengawasan Melekat, yaitu Pengawasan yang bersifat rutin/reguler baik dari pengawasan Pengadilan Tinggi Bandung maupun Pengawas dari Hakim Pengawas bidang Pengadilan Negeri Bogor sendiri. Adapun pengawasan fungsional dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tahun 2015 sudah terlaksana, dengan ini dalam laporan tahunan 2015 yang akan disampaikan hanya mengenai kegiatan pengawasan Internal yang dilakukan oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Bogor khususnya yang dilaksanakan oleh para Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Bogor. Pengadilan Negeri Bogor dalam menjalankan perannya sebagai lembaga Penegakan Hukum juga telah lama mengaktifkan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan bagi Calon Hakim yang ditempatkan di Pengadilan Negeri Bogor. Peran aktif dari para Hakim Senior dalam pembentukan mental dan intelektual Calon Hakim telah optimal dilaksanakan. Pengadilan Negeri Bogor dalam hal pengawasan bidang Teknologi Informasi dan Keterbukaan Informasi berdasarkan SK KMA No.144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, Ketua Pengadilan Negeri Bogor telah menetapkan Hakim Pengawas dan Penanggung Jawab Teknologi Informasi Pengadilan Negeri Bogor melalui SK KPNNo. W11‐U2/29/KP.04.12/X/2015.PN.BGR tanggal 30 Oktober 2015; Pengawasan internal yang pada Pengadilan Negeri Bogor dilakukan dengan maksud untuk :
Memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas umum peradilan, apakah telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang‐undangan atau belum;
Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan perencanaan dan pelaksanaan tugas‐ tugas peradilan;
mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi dan tidak efisiennya penyelenggaraan peradilan ;
Menilai kinerja setiap bagian pelaksanaan administrasi baik bidang teknis maupun non‐teknis pada Pengadilan Negeri Bogor; Tujuan utama dilakukan pengawasan tersebut adalah untuk dapat mengetahui
kenyataan yang ada pada ranah praktikal sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Pengadilan Negeri Bogor khususnya dan pimpinan Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung RI umumnya untuk menentukan kebijakan dan tingkah laku aparat Pengadilan Negeri Bogor dan kinerja pelayanan publik Pengadilan Negeri Bogor sehingga terwujudnya visi dan misi Pengadilan Negeri Bogor. Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Bogor dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat terkait (penanggung jawab kegiatan) baik dibidang keperkaraan maupun kesektariatan dengan metode wawancara dan pemeriksaan dokumen, yang meliputi tindakan sebagai berikut :
Memeriksa program kerja;
Menilai dan mengevaluasi hasil kegiatan/pelaksanaan program kerja ;
Memberikan saran‐saran untuk perbaikan ;
Melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Bogor;
Merekomendasikan kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Bogor atau Pejabat struktural yangbertanggung jawab terhadap temuan‐temuan yang memerlukan tindak lanjut ; Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Bogor dilaksanakanberdasarkan SK
Ketua Pengadilan Negeri Bogor nomor : No. No. W11‐U2/29/KP.04.12/X/2015.PN.BGR tanggal 30 Oktober 2015 tentang Penunjukan Hakim Pegawas Bidang di Pengadilan Negeri Bogor tahun 2015; Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Bogor dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan berkesinambungan terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi : 1. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan yang mencakup :
Administrasi perkara ;
Administrasi persidangan ;
2. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesektariatan yang mencakup :
Administrasi kepegawaian ;
Administrasi keuangan ;
Administrasi umum dan inventaris BMN ;
3. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik .
EVALUASI Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Bogor baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesektariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan managemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor. Temuan‐temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para Hakim Pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor atau para pejabat yang memiliki kompetensi untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun‐tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala‐ kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.
BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi KESIMPULAN Mengingat keterbatasan sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang dimiliki Pengadilan Negeri Bogor, maka penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Bogor Tahun 2015 ini disusun masih jauh dari harapan dan masih memerlukan penyempurnaan yang lebih baik lagi, namun demikian kami akan berusaha untuk mencapai sasaran target kinerja semaksimal mungkin dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan tujuan organisasi Pengadilan Negeri Bogor. Adapun beberapa hal yang dapat kami sampaikan untuk merangkum seluruh dari laporan ini ialah: 1. Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Bogor dengan jumlah Hakim sebanyak 13 (orang termasuk Ketua/Wakil Ketua serta Panitera Pengganti sebanyak 33 orang termasuk Panitera, Wapan, 3 orang Panmud, Pengadilan Negeri Bogor berhasil memutus perkara pidana pada tahun 2015 sebanyak 794 perkara dari 825 perkara yang masuk (96%). 2. Pengiriman petikan/salinan putusan dalam perkara pidana telah dilaksanakan tepat waktu. 3. Tidak ada perkara pidana maupun perkara perdata yang penyelesaiannya melebihi 6 (enam) bulan. 4. Penyerapan anggaran lebih dari 90% 5. Rasio Perkara dengan Panitera Pengganti tidak seimbang 6. Rasio beban pekerjaan dengan jumlah pegawai/staf tidak seimbang
REKOMENDASI 1. Agar para penanggung jawab unit kerja, melaksanakan tugas dengan sebaik‐baiknya dengan melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai bidangnya dan berpedoman pada program kerja. 2. Mengusulkan dalam RKA‐KL tahun 2016, semua sarana dan prasarana yang diperlukan demi lancarnya tugas‐tugas dan tercapainya program kerja. 3. Mengadakan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program kerja. 4. Mengantisipasi semakin meningkatnya jumlah perkara pidana/perdata yang diterima oleh Pengadilan Negeri Bogor dan untuk memenuhi prinsip keterbukaan informasi
serta memberikan kenyamanan baik bagi Hakim, Pegawai dan para pencari keadilan maka dimohon hal‐hal sebagai berikut : a. Penambahan pegawai sekurang – kurangnya 10 orang; b. Penambahan pegawai di bidang teknologi informasi sekurang‐kurangnya 2 (dua) orang; c. Renovasi gedung kantor; d. Penambahan sarana dan prasarana teknologi informasi;
Informasi Satker Pengadilan Negeri Bogor Jalan Pengadilan No.10 Kota Bogor, 16121 Telp 0251‐8323121 Fax 0251‐8323190 Email surat@pn‐bogor.go.id Website pn‐bogor.go.id
Lampiran
