Satuan Kerja : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah

Satuan Kerja : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Jenis Pelayanan : 1. Wajib Pajak Daerah / calon wajib pajak daerah bidang pendapatan No 1 Dasar Hukum

Komponen

Uraian 1 Permendagri No. 13 / 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Perda SOTK Dinas Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang 3 Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang

2 Persyaratan Pelayanan

1 Mengisi blangko Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ( SPTPD ) 2 Membayar pajak sesuai ketentuan

3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan

1 Penyediaan blangko Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 2 Penjelasan akurasi data obyek dan subyek pajak Daerah

4 Jangka Waktu Penyelesaian

1 Jam

5 Biaya / Tarif

Sesuai Ketentuan

6 Produk Pelayanan

Sosialisasi Pembayaran Pajak

7 Sarana / Prasarana atau Fasilitas

8 Kompetensi Pelaksana 9 Pengawasan internal

1 2 3 4 5

Blangko SPTPD ATK Komputer dan Printer Gedung/Ruang Pembayaran Ruang Tunggu SMA

1 Kasie Pendapatan 2 Kabid Pendapatan 3 Kepala Dinas PPKAD

10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

11 Jumlah Pelaksana

1 Melalui telepon langsung ke (024) 6921511 2 Datang langung ke DPPKAD Jl. Ahmad Yani No. 55 Ungaran 3 Kotak Saran 4 orang

12 Jaminan Pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana

dilakukan setiap tahun untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya

Jenis Pelayanan : 2. Memproses Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk Memperoleh persetujuan dan Pengesahan No 1 Dasar Hukum

Komponen




Setelah penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD) oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD) 1 Masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah membawa Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA) yang sudah diteliti oleh tim 2 Meminta paraf Tim Anggaran Pemerintah Dearah 3 Disahkan olah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


14 hari kerja jika berkas telah lengkap

5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Pengesahan DPA


1 2 3 4

ATK Komputer dan Printer Ruang Tunggu Stempel Pengesahan

8 Kompetensi Pelaksana

1 Bisa mengoperasikan Komputer dengan baik 2 memahami akuntansi 3 Memahami peraturan yang ada

9 Pengawasan internal

1 Kasubag Perencanaan 2 Kepala Bidang Anggaran 3 Kepala Dinas


1 Melalui telepon langsung ke (024) 6921511 2 Datang langung ke DPPKAD Jl. Ahmad Yani No. 55 Ungaran 3 Kotak Saran

11 Jumlah Pelaksana

4 orang staff pelaksana

12 Jaminan Pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Nomor DPA

14 Evaluasi Kinerja Pelaksana


Jenis Pelayanan : 3. Memproses Surat Penyediaan Dana (SPD) No 1 Dasar Hukum

Komponen



1 Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) yang sudah ditandatangani Tim Peneliti, TAPD, disetujui oleh Sekda dan disahkan oleh PPKD 2 Blangko SPD


1 Mengisi Blangko SPD 2 Setelah DPA memenuhi syarat untuk diterbitkan Surat Pencairan Dana, maka PPKD akan menerbitkan SPD



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Dokumen Surat Pencairan Dana


Ruang/Gedung, Meja kursi, PC dan Printer, software SIPKD


1 Pendidikan Minimal S1 Akuntansi 2 Mampu menyelesaikan proses penyediaan dana 3 Bisa mengoperasikan komputer


1 Kasi Perbendaharaan 2 Kabid Pertanggungjawaban dan Perbendaharaan 3 Kepala Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



11 Jumlah Pelaksana

4 orang staff pelaksana

12 Jaminan Pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Nomor DPA ; tanggal pengesahan



Jenis Pelayanan : 4. Penerbitan Daftar Gaji Pegawai Negeri Sipil No 1 Dasar Hukum

Komponen



1 Disertai lampiran – lampiran : 1. Data Pegawai 2 Jika terdapat perubahan gaji maka melampirkan : 1. Data keluarga 2. Daftar perubahan gaji 3. Mutasi gaji


Diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Penerbitan Daftar Gaji PNS


1 ATK 2 LAPTOP dan PRINTER 3 Sistem SIPKD


1 Menguasai Komputer dan Akuntansi 2 Pendidikan S1 akuntansi


1 Kepala Dinas PPKAD 2 Sekretaris Dinas 3 Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban


11 Jumlah Pelaksana

1 Melalui telepon langsung ke (024) 6921511 2 Datang langung ke DPPKAD Jl. Ahmad Yani No. 55 Ungaran 3 Kotak Saran 4 Orang



Jenis Pelayanan : 5. Proses Pengesahan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran ( SKPP ) Gaji Pegawai Negeri Sipil No Komponen Uraian 1 Dasar Hukum 1 Perda Permendagri No. 13Daerah / 2006 tentang Pedoman Keuangan SOTK Dinas No. 2 Tahun 2011 Pengelolaan tentang Perubahan atasDaerah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas 2 Daerah Kabupaten Semarang 3 Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang 2 Persyaratan Pelayanan

Melampirkan Surat Keputusan Pensiun atau Surat Keputusan Mutasi Pegawai yang telah ditandatangani Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan


Diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah


1 hari kerja

5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Pengesahan Pembehentian Pembayaran (SKPP) Gaji PNS




1 Menguasai Komputer dan Akuntansi 2 Pendidikan S1 akuntansi 3 Bisa mengoperasionalkan komputer


1 Kepala Dinas PPKAD 2 Sekretaris Dinas 3 Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban



11 Jumlah Pelaksana

4 Orang



Jenis Pelayanan : 6. Memproses Pengajuan Surat Perintah Membayar ( SPM ) dari Satuan Kerja Perangkat Daerah No Komponen Uraian 1 Dasar Hukum 1 Permendagri No. 13 / 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Perda SOTK Dinas Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang 3 Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang 2 Persyaratan Pelayanan

1 Blangko Surat Perintah Membayar ( SPM ) 2 Dokumen SPP yang diajukan


Satuan Kerja Perangkat Daerah menyampaikan Surat Perintah Membayar ( SPM ) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Perintah Membayar






1 Kepala Dinas PPKAD 2 Sekretaris Dinas 3 Kasubag Keuangan



11 Jumlah Pelaksana

3 Orang



Jenis Pelayanan : 7. Pengajuan Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Uang Persediaan ( SPP-UP) No Komponen Uraian 1 Dasar Hukum 1 Permendagri No. 13 / 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Perda SOTK Dinas Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang 3 Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang 2 Persyaratan Pelayanan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fotocopy Keputusan Penunjukan Pengelola Keuangan SKPD; Fotocopy DPA-SKPD; Fotocopy SPD; specimen Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Pengeluaran; Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran pada PT. Bank Jawa Tengah Cabang Ungaran; Surat Pengantar SPP-UP; Ringkasan SPP-UP; Rincian Penggunaan SPP-UP; Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang atau pejabat kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang yang menyatakan bahwa uang yang diminta digunakan untuk keperluan uang persediaan

1 Bendahara Pengeluaran berdasarkan SPD yang telah diterbitkan oleh DPPKD, mengajukan SPP-UP kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPKSKPD ; 2 SPP-UP diajukan untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat uang persediaan yang ditujukan bukan pembayaran langsung, diberikan sekali dalam setahun dan belum membebani pagu anggaran 3 SPP-UP yang diajukan dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama untuk Pengguna Anggaran, lembar kedua untuk Kuasa BUD, lembar ketiga untuk Bendahara Pengeluaran atau PPTK dan lembar keempat untuk arsip bendahara pengeluaran; 4 Bendahara pengeluaran mencatat SPP-UP yang diajukan ke dalam Register SPP-UP / SPP-GU / SPP-TU .


1 hari kerja

5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

SPP UP









11 Jumlah Pelaksana

3 Orang



Jenis Pelayanan : 8. Pengajuan Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) No Komponen Uraian 1 Dasar Hukum 1 Permendagri No. 13 / 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Perda SOTK Dinas Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang 3 Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang 2 Persyaratan Pelayanan

1 2 3 4 5 6

surat pengantar SPP-GU; ringkasan SPP-GU; rincian SP2D-UP/GU yang lalu; Bukti Pengeluaran yang sah dan lengkap; Fotocopy SPD; surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang atau pejabat kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan selain Ganti Uang Persediaan saat pengajuan SP2D;

7 Pengesahan SPJ oleh Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang 8 Kartu Kendali Kegiatan 9 lampiran lain yang dibutuhkan. 3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan

1 Bendahara Pengeluaran berdasarkan SPD yang telah diterbitkan oleh DPPKD, mengajukan SPP-GU kepada Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang dan atau Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang melalui PPK-SKPD ; 2 pengajuan SPP-GU hanya dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran apabila pertanggungjawaban SPP-UP telah dilaksanakan atau sudah dipertanggungjawabkan dalam bentuk SPJ paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) 3 pengajuan SPP – GU memperhatikan SPJ bulan lalu dan anggaran kas bulan berikutnya


1 hari kerja

5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

SPP GU









11 Jumlah Pelaksana

3 Orang



Jenis Pelayanan : 9. Pengajuan SPP Tambahan Uang (SPP-TU) No Komponen 1 Dasar Hukum



1 2 3 4 5 6 7

surat pengantar SPP-TU; ringkasan SPP-TU; rincian rencana penggunaan SPP-TU; Kartu Kendali Kegiatan; surat pengesahan SPJ TU sebelumnya; Posisi Kas pertanggal pengajuan;

surat pernyataan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D; 8 surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan dan waktu pelaksanaan; 9 lampiran lain yang dibutuhkan. 3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan

1 SPP-TU diajukan untuk menambah uang persediaan; 2 Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-TU kepada Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang atau pejabat kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang melalui PPK-SKPD


1 hari kerja

5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

SPP TU






1 Kepala Dinas PPKAD

2 Sekretaris Dinas 3 Kasubag Keuangan 10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

11 Jumlah Pelaksana




Jenis Pelayanan : 10. Pengajuan SPP Langsung (SPP-LS) No Komponen 1 Dasar Hukum

Uraian 1 Permendagri No. 13 / 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 2

Perda SOTK Dinas Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang

3 Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang 2 Persyaratan Pelayanan

1 2 3 4 5 6 7 8

surat pengantar SPP-LS; ringkasan SPP-LS; rincian SPP-LS; Foto Copy SPD; Surat Pernyataan LS dari Pengguna Anggaran; Kwitansi bermaterai cukup; Kartu kendali kegiatan Dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku Pengadaan Barang / Jasa dilampiri : 1. Surat perajanjian kerjasama / kontrak kerja; 2. Surat Perintah Kerja / SPK 3. Surat Setoran Pajak (SSP) dan Faktur Pajak yang telah ditanda tangani Wajib Pajak; 4. Surat Penetapan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran mengenai penetapan rekanan; 5. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani pihak rekanan, panitia pemeriksa dan Lampiran barang yang diperiksa; 6. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; 7. Berita Acara Pembayaran bermeterai yang ditandatangani; 8. 9.

Jaminan uang muka apabila ada uang muka atau jaminan pemeliharaan apabila memerlukan pemeliharaan; Surat Pemberitahuan potongan denda keterlambatan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan.

Pengadaan Konstruksi Bangunan dilampiri : 1. Surat Perjanjian Kerjasama / Kontrak Kerja; 2. Surat Perintah Kerja; 3. Surat Setoran Pajak dan Faktur Pajak yang ditandatangani Wajib Pajak; 4. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran mengenai mengenai penetapan rekanan; 5. Berita Acara Pembayaran bermaterai yang ditandatangani Pengguna Anggaran dan Rekanan; 6. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani Panitia Pemeriksa dan pihak rekanan berikut lampiran pekerjaan yang yang diperiksa; 7. Berita Acara serah terima pekerjaan; 8. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;

9. Surat Jaminan Bank untuk uang muka, pelaksanaan dan pemeliharaan; 10. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan; 11. Surat Pemberitahuan jamsostek; 12, Untuk konsultan yang perhitungan harganya menggunakan perhitungan personil ( billing rate ), Berita Acara Prestasi pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan / pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran


1 Ketentuan Pembayaran melalui pembebanan Langsung (LS) harus dilaksanakan untuk pembayaran yang nilainya diatas Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan untuk pembayaran sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dapat dilaksanakan dengan pembebanan langsung (LS); 2 Bendahara pengeluaran atas dasar permohonan PPTK mengajukan SPP-LS Pengadaan Barang/Jasa kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Barang dan atau Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang melalui PPK-SKPD;


1 hari kerja

5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

SPP LS









11 Jumlah Pelaksana 12 Jaminan Pelayanan

3 Orang

13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana


Jenis Pelayanan : 11. Memproses Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No Komponen Uraian 1 Dasar Hukum 1 Permendagri No. 13 / 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Perda SOTK Dinas Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang 3 Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang 2 Persyaratan Pelayanan

Surat Perintah Membayar ( SPM ) yang telah diteliti dan dinyatakan lengkap


Tersedianya anggaran untuk kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)






1 Kepala Dinas PPKAD 2 Sekretaris Dinas 3 Kepala Bidang pertanggungjawaban dan Perbendaharaan



11 Jumlah Pelaksana 12 Jaminan Pelayanan

4 Orang

13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana


Jenis Pelayanan : 12. Penyediaan jasa sewa penggunaan gedung Dharma Bhakti Praja Ungaran, Gedung Pemuda Ambarawa,Stadion Wujil, lapangan Tenis DPRD, DPKD dan Dindik serta aset milik Pemda lainnya No Komponen Uraian 1 Dasar Hukum 1 Permendagri No. 13 / 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Perda SOTK Dinas Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang 3 Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang 2 Persyaratan Pelayanan

1 Surat Permohonan Pinjam 2 Uang Sewa


1 Pengajuan permohonan penyewaan fasilitas umum Pemerintah Daerah 2 Pemberian surat ijin 3 Pembayaran biaya sewa



5 Biaya / Tarif

Sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

6 Produk Pelayanan

Surat Ijin


Gedung Pertemuan, Perlengkapan kantor


SMA


Kontrol Jadwal dan Setoran ke Kasda oleh Kasie


11 Jumlah Pelaksana




Jenis Pelayanan : 13. Peminjaman Alun – Alun Serasi Ungaran dan aset milik Pemda lainnya No Komponen Uraian 1 Dasar Hukum 1 Permendagri No. 13 / 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Perda SOTK Dinas Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang 3 Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang 2 Persyaratan Pelayanan 3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan

Surat Permohonan Pinjam 1 Pemakaian permohonan pinjam pakai fasilitas umum / aset Pemda 2 Rapat bagian PBD dengan Dinas / instansi terkait 3 Pemberian surat ijin



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

Surat Ijin


Fasilitas Umum, Perlengkapan Kantor


SMA


Kontrol Jadwal dan Setoran ke Kasda oleh Kasie


11 Jumlah Pelaksana




Jenis Pelayanan : 14. Pembuatan surat kuasa dan peminjaman BPKB Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemda untuk proses pmbayaran pajak dan atau perpanjangan nomor plat merah No Komponen Uraian 1 Dasar Hukum 1 Permendagri No. 13 / 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Perda SOTK Dinas Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang 3 Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang 2 Persyaratan Pelayanan

1 KTP 2 STNK 3 Surat Tugas Kepada SKPD


1 Permohonan / surat kuasa perpanjangan / pembayaran pajak kendaraan dari SKPD masing-masing 2 Pembuatan surat kuasa pengurusan pajak / perpanjangan nomor polisi ke samsat 3 Peminjaman BPKB kendaraan yang bersangkutan



5 Biaya / Tarif

Gratis

6 Produk Pelayanan

surat Kuasa perpanjangan


Kendaraan Umum dan Perlengkapan Kantor


SMA


Tanda Tangan / Monitoring Pembayaran Pajak



11 Jumlah Pelaksana 12 Jaminan Pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

2 orang



Jenis Pelayanan : 15. Lelang umum penjualan barang milik daerah No Komponen 1 Dasar Hukum



1 Foto Copy KTP 2 Materai 3 Uang Jaminan


1 2 3 4 5 6

Pengumuman lelang umum aset milik Pemda Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang Aanwijzing (jika diperlukan) Pemasukan penawaran dan penentuan pemenang ( lelang terbuka) Pembayaran harga pemenang lelang Penyerahan aset



5 Biaya / Tarif

Sesuai harga pemenang lelang

6 Produk Pelayanan

Kendaraan Dinas Operasional yang Dilepas


perlengkapan Kantor


S-1 Hukum


Memantau proses Lelang


11 Jumlah Pelaksana




Satuan Kerja : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah

Recommend Documents