0
SPESIFIKASI TEKNIS
untuk Pengadaan Jasa Konstruksi PEMASANGAN BRONJONG PADA PENYEMPURNAAN LANJUTAN
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR CABANG PELAYANAN PROVINSI WILAYAH KABUPATEN GARUT/KANTOR BERSAMA SAMSAT
DINAS PENDAPATAN DAERAH Tahun Anggaran 2013
1
SPESIFIKASI TEKNIS Pasal 1 SYARAT-SYARAT UMUM 1.Lingkup Pekerjaan
1.1 Lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan dan perinciannya pada Lanjutan penyempurnaan Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Provinsi Wilayah Kabupaten Garut/Kantor Bersama Samsat, mencakup antara lain : A.
1.2
1.3
2.Penjelasan Gambar Kerja dan RKS
2.1
2.2
PEMASANGAN BRONJONG BATU KALI 1. Pekerjaan Galian tanah 2. Pekerjaan Pemasangan Bronjong 4. Pekerjaan Normalisasi sungai Ciateul
Termasuk juga di dalam lingkup pekerjaan ini adalah : a. Menyediakan tenaga kerja, dan tenaga ahli yang memadai dan berpengalaman dengan jenis dan volume pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan. b. Menyediakan bahan-bahan bangunan dalam jumlah yang cukup untuk setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan serta tepat pada waktunya. c. Meyediakan peralatan berikut alat-alat bantu lainnya seperti mesin pengaduk beton, mesin las, alat-alat bor, compactor, vibrator, scaffolding, alat-alat pengangkat dan peralatan-peralatan lain yang benar-benar diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini, serta mengadakan pengamanan, pengawasan dan pemeliharaan terhadap bahan-bahan, alat-alat kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung, sehingga seluruh pekerjaan selesai dengan sempurna sampai dengan diserah-terimakannnya pekerjaan tersebut kepada Pemberi Tugas. Seluruh pekerjaan maupun bagian pekerjaan yang merupakan satu kesatuan dengan pekerjaan yang disebut dalam buku ini, menjadi lingkup pekerjaan yang tidak dapat dipisahkan dan harus dilaksanakan dengan penuh keahlian, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Gambar Kerja, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, serta mengikuti petunjuk dan keputusan Kansultan Pengawas/ Owner. Pada dasarnya untuk dapat memahami dan menghayati dengan sebaikbaiknya seluk-beluk pekerjaan ini, Kontraktor diwajibkan meneliti dan mempelajari secara seksama seluruh Gambar Kerja serta Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis (RKS) seperti yang diuraikan dalam buku ini, termasuk tambahan dan perubahannya yang dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing). Istilah Istilah yang digunakan berdasarkan pasla masing-masing disiplin pada tahap
2
2.3
2.4
pembangunan ini adalah sebagai berikut : a. Sipil Mencakup hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan dan perancangan bangunan ini secara menyeluruh dari semua disiplindisiplin kerja yang ada, baik teknis maupun estetika. Ukuran a. Pada dasarnya semua ukuran utama yang tertera dalam Gambar Kerja dan Gambar Pelengkap meliputi : as – as luar – luar dalam – dalam luar – dalam b. Ukuran ukuran yang dipergunakan semua dinyatakan dalam MM (milimeter), kecuali ukuran-ukuran yang dinyatakan lain dalam gambar. c. Khusus ukuran-ukuran dalam Gambar Kerja Arsitektur pada dasarnya adalah ukuran jadi seperti dalam keadaan selesai (“finishing”). d. Mengingat masalah ukuran ini sangat penting, Kontraktor diwajibkan meneliti terlebih dahulu ukuran – ukuran yang tercantum di dalam Gambar Kerja Arsitektur dan Gambar Kerja lainnya yang termuat di dalam Dokumen Lelang / Dokumen Kontrak, terutama untuk peil ketinggian, lebar, ketebalan luas penampang dan lain – lain. e. Bila ada keraguan mengenai ukuran, Kontraktor wajib melaporkan secara tertulis kepada Konsultan Pengawas, yang selanjutnya akan memberikan keputusan ukuran mana yang akan dipakai dan dijadikan pegangan. f. Kontraktor tidak dibenarkan mengubah / mengganti ukuran-ukuran yang tercantum di dalam Gambar Pelaksana tanpa sepengetahuan Owner, dan segala akibat yang terjadi adalah tanggung jawab Kontraktor baik dari segi biaya maupun waktu. Perbedaan Gambar a. Pada umumnya bila Gambar Kerja tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat – syarat (RKS), maka yang mengikat / berlaku adalah RKS. Bila suatu gambar tidak cocok dengan gambar yang lain, maka gambar yang mempunyai skala yang lebih besar yang mengikat/berlaku. b. Bila ada perbedaan antara Gambar Kerja Arsitektur dengan Sipil/Stuktur, maka yang berlaku adalan Gambar Kerja Struktur. c. Mengingat setiap kesalahan maupun ketidaktelitian didalam pelaksanaan satu bagian pekerjaan akan selalu mempengaruhi bagian pekerjaan lainnya, maka di dalam hal terdapat ketidakjelasan, kesimpangsiuran, perbedaan-perbedaan dan atau pun ketidaksesuaian dan keragu-raguan diantara setiap Gambar Kerja, Kontraktor diwajibkan melaporkan kepada Konsultan Pengawas/Konsultan Perencana, untuk mendapatkan keputusan gambar mana yang akan dijadikan pegangan. e. Ketentuan tersebut diatas tidak dapat dijadikan alasan oleh Kontraktor untuk memperpanjang / mengklaim biaya maupun waktu pelaksanaan.
3
3.Peraturan Pembangunan Dan Standar Yang Digunakan
3.1
3.2
Semua pekerjaan dalam kontrak ini harus dilaksanakan dengan mengikuti dan memenuhi persyaratan-peryaratan teknis yang tertera dalam persyaratan Normalisasi Indinesia (NI), Standar Industri Indonesia (SII) dan peraturanperaturan Nasional maupun peraturan-peraturan setempat lainnya yang berlaku atas jenis-jenis pekerjaan yang bersangkutan termasuk segala perubahan dan tambahannya, antara lain : a. Peraturan Umum tentang pelaksanaan Pembangunan di Indonesia atau Algemene Voorwaarden voor de uitvoering bij Aanneming van Openbare Werken 1941 atau disingkat AV, yang disahkan oleh Pemerintah tanggal 28 Mei 1941 Nomor 9, Lembaran Negara Nomor 14571 dan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh badan Penerbit Pekerja Umum, Juni 1978 9 (disingkat SU-41). b. Peraturan Umum tentang pelaksanaan Pembangunan di Indonesia atau Algemene Voorwaarden voor de uitvoering bij Aanneming van Openbare Werken 1941 atau disingkat AV, yang disahkan oleh Pemerintah tanggal 28 Mei 1941 Nomor 9, Lembaran Negara Nomor 14571 dan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh badan Penerbit Pekerja Umum, Juni 1978 9 (disingkat SU-41). c. Keputusan-keputusan dari Majelis Indonesia untuk Arbitrase Teknik dari Dewan Teknik Pembangunan Indonesia (DTPI) d. Peraturan Beton Indinesia 1917 (NI 2, PBI 1917) e. Standar Tata cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung (SNI 032847- 1992). f. Peraturan Perencanaan Tahan Gempa Indinesia untuk Gedung 1983. g. Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia (PPBI-1984) h. Baja Carbon Cor : Mutu dan Cara Uji (SII-0297-80). i. Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia. (PUB1-1982). j. Peraturan Kontruksi Kayu Indonesia (NI-5 PPKI 1961). k. Peraturan Kapur Indonesia (NI-7). l. Peraturan Semen Portland Indonesia (NI-8 1974) m. Bata Merah sebagai Bahan Bangunan (NI-10) n. Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung 1983 o. Persyaratan Cat Indonesia (NI-4) p. Peraturan Umum Instalasi Air (AVWI) q. Pedoman Plumbing Indonesia (PPI-1979) r. Peraturan Umum tentang pelaksanaan Air Minum serta instalasi pembuangan dan peraturan dari Perusahaan Daerah Air Minum setempat. s. Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL-1979) dan PLN setempat. t. Peraturan Umum Instalasi Penangkal Petir untuk bangunan di Indonesia (PUIPP1983) u. Peraturan Sambungan Telepon yang berlaku di Indonesia. v. Peraturan Umum dari Dinas Keselamatan Kerja Departemen Tenaga Kerja w. Kuputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 02/KPTS/1985 tentang Penanggulan Bahaya Kebakaran y. Peraturan Perburuhan di Indonesia dan Peraturan Umum Tentang Penggunaan Tenaga Kerja, Keselamatan Tenaga Kerja dan Kesehatan Kerja yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. X Peraturan dan ketentuan lain yang dikeluarkan oleh jawatan / instalasi Pemerintah setempat, yang bersangkutan dengan permasalahan bangunan. Selain ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berlaku pula : a. Gambar Bastek yang dibuat oleh Perencana yang sudah disahkan oleh Pemberi Tugas, termasuk juga Gambar-gambar Kerja yang dibuat oleh pemborong dan sudah disetujui/ disahkan oleh Pemberi Tugas. b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). c. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) d. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan / Kontrak
4
e. f. 3.3
3.4
4.Tanggung Jawab Kontraktor
4.1
4.2
4.3 4.4 4.5
4.6 4.7 4.8
4.9 4.10 4.11 4.12
4.13 4.14
Surat Penawaran berikut lampiran-lampirannya Rencana kerja Pelaksanaan (Time Schedule) yang dibuat oleh pemborong dan disetujui oleh Pemberi Tugas. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang belum termasuk dalam standar-standar tersebut di atas, maupun standar-standar nasional lainnya, maka diberlakukan standar-standar internasional yang berlaku atas pekerjaan-pekerjaan tersebut atau setidak-tidaknya berlaku standar-standar / syarat teknis dari negaranegara asal bahan / material / komponen yang bersangkutan. Apabila terdapat kekeliruan dan penyimpangan dari peraturan sebagaimana tercantum di atas, maka Rencana Kerja dan Syarat-syarat berikut tambahan dan perubahan yang telah disepakati bersama akan mengikat. Kontraktor harus berjanggung jawab penuh atas kualitas pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam RKS dan Gambar Kerja. Kontraktor wajib melaksanakan semua pekerja dengan mengikuti petunjuk dan syarat pekerjaan, peraturan persyaratan pemakaian bahan bangunan yang dipergunakan sesuai Rencana Kerja dan Syarat-syrat Teknis, dan atau petunjuk yang diberikan oleh Konsultan Pengawas. Sebelum melaksanakan setiap perkerjaan dilapangan, kontraktor wajib memperhatikan dan melakukan koordinasi kerja dengan pekerjaan lain menyangkut pekerjaan Struktur, Arsitektur , serta mendapat ijin tertulis dari Konsultan Pengawas. Seluruh bahan, peralatan kontruksi dan tenaga kerja yang harus disediakan oleh Kontraktor, demikian juga metode / cara pelaksanaan pekerjaan, harus diselenggarakan sedemikian rupa, sehingga diterima oleh Konsultan Pengawas/Owner. Kehadiran Konsultan Pengawas selaku wakil Pemberi Tugas untuk melihat, mengawasi, menegur atau memberi nasehat tidak mengurangi tanggung jawab tersebut di atas. Kontraktor bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang timbul akibat pelaksanaan pekerjaan. Kontraktor wajib memperbaiki kerusakan tersebut dengan biaya kontraktor sendiri. Bilamana terjadi gangguan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, maka Kontraktor berkewajiban memberikan saran-saran perbaikan kepada Pemberi Tugas melalui Konsultan Pengawas. Apabila hal ini tidak dilakukan, kontraktor bartanggung jawab atas kerusakan yang timbul. Kontraktor bertanggung jawab atas tenaga kerja yang dikerahkan dalam pelaksanaan pekerjaan, menjaga ketertiban baik di dalam lokasi maupun di luar lokasi proyek demi kelancaran pelaksanaan. Segala biaya yang timbul akibat kelalaian kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan menjadi tanggung jawab Kontraktor. Selama pembangunan berlangsung, Kontrktor harus menjaga keamanan bahan/material, barang milik proyek, konsultan Pengawas dan milik pihak ketiga yang ada dilapangan, maupun bangunan yang dilaksanakannya sampai dengan tahap serah terima kedua. Bila terjadi kehilangan bahan-bahan bangunan yang telah disetujui, baik yang telah dipasang maupun belum, adalah tanggung jawab Kontraktor dan tidak akan diperhitungkan dalam biaya pekerjaan tambah. Apabila terjadi kebakaran, Kontraktor berjanggung jawab atas akibatnya, baik yang berupa barang – barang maupun keselamatan jiwa. Apabila pekerjaan telah selesai, Kontraktor harus segera mengangkut bahan bongkaran dan sisa-sisa bahan bangunan yang tidak dipergunakan lagi keluar lokasi pekerjaan. Segala pembiayaan menjadi tanggungan Kontraktor. Konraktor wajib memasukan identitas, nama, jabatan, keahlian masing-masing anggota kelompok kerja pelaksanaan pekerjaan ini dan inventarisasi peralatan yang dipergunakan untuk pekerjaan ini. Kontraktor wajib memasukan identifikasi tempat kerja (Workshop) dan peralatan yang dimiliki dimana pekerjaan akan diaksanakan, serta jadual kerja. Semua sarana kerja yang digunakan harus benar-benar baik dan memenuhi persyaratan kerja sehingga memudahkan dan melancarkan pekerjaan di lapangan.
5
5.Kuasa Kontraktor Di Lapangan
5.1
5.2 5.3 5.4
5.5
6.Tempat Tinggal (Domisili) Kontraktor dan Pelaksana
6.1
6.2
7. Jadwal Pelaksanaan
7.1
7.2
7.3
7.4 7.5
7.6
Dilapangan Pekerjaan, Kontraktor wajib menunjukan seorang kuasa kontraktor atau biasa disebut Projek Manager / Pelaksana yang cakap untuk memimpim pelaksanaan pekerjaan dilapangan dan memdapatkan kuasa penuh dari Kontraktor, dengan kualifikasi sesuai dengan yang dianjurkan dalam Usulan Teknis. (Berpendidikan minimal Sarjana Teknik Sipil/Arsitektur atau sederajat minimal pengalaman 5 (lima) tahun dam memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis). Dengan adanya Pelaksanaan, tidak berarti bahwa kontraktor lepas tanggung jawab sebagian maupun keseluruhan terhadap kewajiban. Kontraktor wajib memberitahu secara tertulis kepada Tim Pengelola Teknis dan Konsultan Pengawas, Nama dan Jabatan Pelaksana untuk mendapat persetujuan. Bila di kemudian hari, menurut pendapat Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas, Pelaksana kurang mampu atau tidak cukup cakap dalam memimpin pekerjaan, maka akan diberitahukan kepada kontraktor secara tertulis untuk mengganti Pelaksana Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan surat pemberitahuan, kontraktor harus menunjuk pelaksana baru atau kontraktor sendiri (penanggung jawab/Direktur Perusahaan) yang akan memimpin pelaksanaan. Untuk menjaga kemungkinan diperlukan kerja diluar jam kerja apabila terjadi hal-hal mendesak, Kontraktor dan Pelaksana wajib memberitahukan secara tertulis, alamat dan nomor telepon dilokasi kepada Panitia Pembangunan dan Konsultan Pengawas. Alamat Kontraktor dan Pelaksana diharapkan tidak sering berubah – ubah selama pekerjaan. Bila terjadi perubahan alamat, kontraktor dan pelaksana wajib memberitahukan segera secara tertulis. Sebelum memulai pekerjaan dilapangan, Kontraktor wajib membuat Rencana Kerja Pelaksanaan (Work Planing) dan bagian – bagian pekerjaan berupa BarChat dan S-Curve Bahan dan Tenaga. Pemborong harus mengusahakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan / Pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan rencana kerja tersebut. Rencana Kerja tersebut harus sudah mendapat persetujuan tersebih dahulu dari Konsultan Pengawas, paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kalender setelah Surat Keputusan Penunjukan (SPK) diterima Kontraktor. Rencana Kerja yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas, akan disahkan Pemberi Tugas. Kontraktor wajib memberi salinan Rencana Kerja rangkap 4 (empat) kepada Konsultan Pengawas, yang selanjutnya akan memberikan 1 (satu) salinan Rencana Kerja kepada Perencana. Satu salinan kerja harus ditempel bada dinding bangsal Kontraktor dilapangan yang selalu diikuti dengan grafik kemajuan/prestasi kerja. Konsultan Pengawas akan menilai prestasi pekerjaan Kontraktor berdasarkan Rencana Kerja tersebut. Sebelum melaksanakan pembangunan / pekerjaan. Pihak Pemborong berkewajiban meneliti semua gambar kontruksi / struktur, dan bila terdapat kekeliruan / kesalahan yang sekiranya menurut anggapan pemborong akan membahayakan, maka pihak Pemborong harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan Pelaksanaan Proyek ini bahan pertimbangan penanggulangannya. Apabila laju kemajuan pekerjaan atau bagian pekerjaan pada suatu waktu menurut penilaian Konsultan Pengawas telah terlambat, untuk menjamin penyelesaian pada waktu yang telah ditentukan atau pada waktu yang diperpanjang, maka Pengawasan harus memberikan petunjuk secara tertulis langkah-langkah yang perlu diambil guna melancarkan laju pekerjaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan pada waktu yang ditentukan.
6
8.Persiapan di Lapangan
8.1
Mobilisasi Peralatan dan Demobilisasi a.
8.2
8.3
Kontraktor harus menyediakan tenaga kerja, peralatan kerja termasuk alat bantu kerja yang digunakan dalam perencanaan maupun pelaksanaan fisik dilokasi proyek sesuai dengan lingkup pekerjaan serta memperhitungakan biaya yang ditimbulkan. b. Pada saat mempergunakan jalan umum, dalam mengadakan dan atau mengembalikan peralatan berat, baik material / bahan, maka Kontraktor harus menjaga ketertiban selama perjalanan sehingga lalu lintas tidak terganggu demi kelancaran pengadaan yang dimaksud. c. Menyediakan fasilitas penempatan untuk tempat tinggal para pekerja, dan gudang penyinpanan peralatan kerja serta bahan/material, juga menempatkan petugas demi keamanan. d. Kontraktor harus menyediakan alat-alat bantu sehingga dapat bekerja pada kondisi apapun, seperti terpal plastik untuk bekerja pada saat hujan, perancah (Scaffolding) untuk bekerja pada dinding yang tinggi serta peralatan bantu lainnya. Biaya untuk peralatan peralatan tersebut harus sudah diperhitungkan pada harga satuan yang terkait. Dilokasi proyek kontraktor harus menetapkan lokasi penempatan material, Owner Keet, kantor Pemborong Gudang bahan dan alat, KM/WC sementara sesuai dengan denah maupun kondisi lapangan, sehingga terjadi ineffisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan. Selama berlangsungnya pekerjaan, Owner keet, kantor pemborong, gudang, KM/WC sementara dan lokasi pekerjaan harus senantiasa bersih dan bebas dari sampah-sampah sisa pekerjaan. Owner keet, kantor Pemborong, Gudang dan Los Kerja a. Pemborong harus membuat Owner Keet minimal seluas 12 M2 (4 M x 3 M) untuk ruang pengawas dan ruang rapat, yang dilengkapi dengan kursi, meja kerja, meja rapat dan alat-alat kantor yang diperlukan (lantai diplester, dinding papan/triplek dan atap genting/asbes, pintu dan jendela yang dapat dikunci). Owner Keet juga harus dilengkapi dengan 1(satu) buah jendela nako, letak dan arah hadapnya akan ditentukan oleh Pengawas Lapangan. b. Perlengkapan Owner Keet / Bangsal Konsultan Pengawas 2 (dua) buah meja tulis ½ biro ukuran 60 cmx 120 cm dengan laci dan lemari yang dapat dikunci. 2 (dua) buah kursi duduk dari metal beralas busa (chitose atau setara) 1 (satu) meja rapat ukuran 120 cm x 240 cm dari multiplek 8 mm. 8 (delapan) buah kursi duduk untuk perlengkapan meja rapat. 1 (satu) buah white board ukuran 60 cm x 120 cm lengkap dengan spidol (selama proyek) dan penghapusnya. 2 (dua) buah papan triplek 120 cm x 240 cm untuk menempel gambar. Rak dari multiplek untuk contoh material dan file Sebuah ruangan untuk buang air dan cuci tangan dengan persediaan air yang cukup. c. Pemborong juga berkewajiban membuat Kantor Pemborong, Los kerja, Gudang penyimpanan barang yang dapat dikunci, tempatnya akan ditentukan bersama oleh Pemberi Tugas, Konsultan Pengawas dan Koordinator. d. Kantor Pemborong, Kantor Konsultan Pengawas,Gudang dan Los bahan yang dibuat oleh pemborong, setelah selesai pelaksanaan pembangunan/ pekerjaan tersebut, harus segera dibongkar / dibersihkan oleh pihak kontraktor kecuali ada ketentuan lain dari Owner/Pengawas. e. Kontraktor wajib menyediakan alat-alat yang senantiasa berada dilokasi proyek berupa : 1 (satu) kamera 1 (satu) alat ukur schuifmat jangka sorong (sigmat)
7
8.4 8.5
8.5
8.8
8.9
1 (satu) alat ukur optic (theodolit/waterpass) 1 (satu) mesin tik standar 18” atau 1 (satu) unit computer dan alat cetak (printer) 1 (satu) mistar waterpass panjang 120 cm Buku harian untuk mencatat kunjungan tamu-tamu yang ada hubungannya dengan proyek, serta memuat semua petunjukpetunjuk, keputusan-keputusan dan detail pekerjaan yang dilaksanakan. f. Penyedian tempat penyimpanan bahan/material dilapangan harus aman dari segala kerusakan, kehilangan dan hal-hal yang dapat mengganggu pekerjaan lain yang sedang berjalan. Penyedian tempat penyimpanan bahan/material dilapangan harus aman dari segala kerusakan, kehilangan dan hal-hal yang dapat mengganggu pekerjaan lain yang sedang berjalan. Pekerjaan penyediaan sarana air dan daya listrik untuk bekerja : a. Penyediaan air untuk penyediaan pelaksanaan pekerjaan (air kerja), air bersih untuk pekerja dan KM/WC (sementara) selama proyek berlangsung, harus sesuai dengan petunjuk dan persetujuan dari Konsultan Pengawas / Owner. Kontraktor harus memperhitungkan biaya penyediaan air bersih untuk kebutuhan tersebut. b. Air yang dimaksud adalah air bersih, bebas dari bau, bebas dari lumpur, minyak dan bahan kimia lainnya yang merusak, yang berasal dari sumber air maupun bak penampungan, dengan membuat sumur pompa di tapak proyek atau diperoleh dari supplier / pemasok air. Kontraktor bertanggung jawab dalam pendistribusian air untuk KM/WC serta air untuk kerja. c. Kontraktor harus menyediakan sumber tenaga listrik yang diperoleh dari sambungan PLN atau dengan Genset untuk keperluan peralatan kerja, penerangan proyek pada malam hari, Owner Keet dan bedeng pekerja. Penyediaan penerangan/sumber tenaga listrik berlangsung selama 24 jam setiap hari. Semua perijinan perlengkapan, serta biaya pengadaannya menjadi tanggung jawab Kontraktor. d. Penggunaan Diesel / Genset untuk pembangkit tenaga listrik tidak boleh mengganggu Pemberi Tugas atau lingkungan sekitar proyek. Penyediaan Alat Pemadam Kebakaran Selama pembangunan berlangsung, Kontraktor wajib menyediakan alat pemadam kebakaran (fire extinguisher) lengkap dengan isinya, yang dapat digunakan untuk memadamkan api akibat dari listrik, minyak dan gas dengan tabung kapasitas 7 kg. Papan Nama Proyek Bila diharuskan oleh Pemerintah Daerah setempat, maka Kontraktor harus memasang Papan Nama Proyek sesuai dengan peraturan Peraturan Daerah yang berlaku, biaya pembuatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor. Papan nama proyek dibuat dalam ukuran yang memadai dan dipasang kokoh pada tempatnya, dengan besar tulisan yang dapat terbaca pada jarak yang cukup. Bahan papan nama dapat dibuat dari papan kayu atau baja pelat lembaran lapis seng. Dokumentasi Kontraktor Kontruksi harus memperhitungkan biaya pembuatan dokumentasi proyek serta pengirimannya ke Project Management. Yang dimaksud dengan pekerjaan dokumentasi antara lain :
8
a. b.
8.10
8.11
9.Pengukuran Ketinggian Permukaan Dan Posisi BagianBagian Pekerjaan
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
Laporan – laporan perkembangan proyek Foto-foto proyek, berwarna minimal ukuran postcard dan dilengkapi dengan album c. Surat-surat dokumen lainnya Foto-foto dukumentasi proyek menggambarkan kemajuan proyek dari waktu mulai dilaksanakan pekerjaan sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Foto dokumentasi dibuat pada saat kemajuan fisik bangunan mulai 0% dan secara berkala setiap bulan sampai dengan 100%. Drainase / Saluran Tapak Sementara Dengan mempertimbangkan keadaan Topografi / kontur tanah yang ada di tapak, Kontraktor wajib membuat saluran sementara yang berfungsi untuk pengeringan air hujan, dan air tanah sehingga dapat menjamin terhindarnya proyek dari kemungkinan genangan air yang mengganggu kelancaran pekerjaan maupun daerah kerja sekitarnya, arah aliran ditujukan ke saluran yang sudah ada dilingkungan pembangunan. Kebersihan : a. Selama proyek berlangsung, Kontraktor harus menjaga kebersihan dan mengatur lokasi bahan bangunan dan alat kerja serta daerah kerja sehingga kelancaran pelaksanaan pekerjaan tidak terlambat karenanya. b. Pembersihan tumbuh – tumbuhan yang ada pada lokasi peruntukan kerja sesuai petunjuk Gambar Kerja dan Pengawas Lapangan. c. Sesudah proyek selesai dan sebelum melakukan penyerahan pekerjaan kepada pemilik proyek, Kontraktor harus membersikan seluruh daerah kerja dari segala macam peralatan tersebut, sisa-sisa bahan baungunan, bekas bongkaran dan bangunan-bangunan sementara, termasuk pengangkutannya ke suatu tempat dilingkungan Pemilik Proyek tanpa tambahan biaya. Pekerjaan yang dimaksud dalam dokumen ini merupakan rencana membangun yang akan dilaksanakan dilokasi yang telah ditentukan apa adanya. Data ketinggian-ketinggian tanah yang ada, tinggi air tanah, dan lainlain yang diterapkan pada gambar-gambar, dimaksudkan sebagai informasi umum dan titik-titik tolak untuk pelaksanaan pekerjaan ini oleh Kontraktor. Seluruh titik ukur sehubungan dengan pekerjaan ini didasarkan pada ukuranukuran setempat, yaitu titik-titik ukur yang ada dilapangan proyek seperti yang direncanakan dalam gambar-gambar. Ukuran – ukuran tersebut pada pasal terdahulu dimaksudkan sebagai garis besar pelaksanaan dan pegangan Kontraktor. Kontraktor wajib meneliti situasi tapak, terutama keadaaan lokasi, sifat dan luasnya pekerjaan dan hal lain yang dapat mempengaruhi harga penawaran. Penawaran yang diserahkan Kontraktor harus sudah meliputi semua biaya untuk pelaksanaannya sesuai dengan ukuran-ukuran dan ketinggianketinggian yang ditentukan pada gambar-gambar. Kelalaian atau kekurang telitian kontraktor dalam hal ini tidak dijadikan alasan untuk mengajukan claim / tuntutan. Kontraktor harus menyediakan semua peralatan, perlengkapan dan tenaga kerja termasuk juru ukur, yang diperlukan dalam hubungannya dengan pekerjaan pengukuran letak bangunan dan lantai-lantai di atasnya. Penentuan titik ketinggian dan sudut-sudutnya dilakukan dengan alat waterpass / theodolit. Pengukuran sudut siku-siku dengan prisma atau benang secara azas segitiga Phytagoras hanya diperkenankan untuk bagian-bagian kecil yang telah disetujui oleh Owner/ Pengawas. Sebelum pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor diwajibkan melakukan pengukuran kondisi tapak terhadap posisi rencana bangunan baru. Hasil pengukuran harus diserahkan kepada Konsultan Pengawas / Owner dan Konsultan Perencana ketidakcocokan yang terjadi antara Gambar Kerja dan Keadaan lapangan yang sebenarnya harus segera dilaporkan ke Owner / Konsultan Pengawas untuk diminta keputusannya.
9
9.6
9.7
9.8
9.9
10.Ketentuan Dan Syarat BahanBahan
10.1
10.2
10.3
Pengukuran papan bangunan (bouwplank) a. Pekerjaan penentuan peil ± finishing Arsitektur adalah permukaan lantai finishing ruangan yaitu setinggi +170 cm di atas permukaan lantai satu (Existing) site seperti tertera seperti Gambar Kerja. Selanjutnya peil ± 0.00 ini ditandai dengan Cat yang ditentukan dilapangan dan disetujui oleh Konsultan Pengawas. b. Dibawah pengamatan Konsultan Pengawas, Kontraktor diwajibkan membuat satu titik elevasi permanen (sebagai acuan) dicat berwarna merah. c. Titik duga harus dijaga kedudukan-kedudukannya serta tidak terganggu selama pekerjaan berlangsung dan tidak boleh dibongkar sebelum mendapat izin tertulis dari Konsultan Pengawas. d. Ketetapan letak bangunan diukur dibawah pengawasan Konsultan Pengawas dengan patok yang terpancang kuat-kuat dan papan terentang dengan ketebalan 2 cm di ketam rata pada sisi-sisinya. Kontraktor harus menyediakan pembantu yang ahli dalam cara-cara mengukur alat penyipat datar (theodolit / waterpass), prisma silang pengukuran menurut situasi dalam kondisi tanah bangunan, yang selalu berada dilapangan. e. Kontraktor harus memasang patok-patok lain yang penting di tapak untuk patokan titik mula setiap bagian pekerjaan. Kontraktor wajib memperhatikan dan mempelajari segala petunjuk yang tertera dalam Gambar kerja untuk memastikan posisi.dan ketepatan dilapangan bagi setiap bagian pekerjaan. Perbedaan antara Gambar Kerja dengan keadaan dilapangan harus dilaporkan kepada Konsultan Pengawas/Owner untuk mendapatkan pemecahan setelah berkonsultasi dengan perencana, tidak dibenarkan kontraktor mengambil tindakan tanpa sepengetahuan Konsultan Pengawas / Owner. Pembentukan dan Penyelesaian tanah harus mengikuti bentuk, kemiringan / kontur / peil yang tertera dalam Gambar Kerja. Kemiringan yang dibuat harus cukup untuk mengalirkan air hujan menuju kesolokan yang ada disekitarnya serta mengikuti persyaratan-persyaratan yang tertera dalam Gambar Kerja. Tidak dibenarkan adanya genangan air. Kontraktor bertanggung jawab atas kebenaran penetapan ketinggian dan perletakkan bangunan di lapangan dan harus disetujui secara tertulis oleh Konsultan Pengawas. Pencocokan peralatan ketinggian di lapangan oleh Pengawas, bagaimana pun juga tidak melepaskan kontraktor dan tanggung jawab atas ketepatan dan penetapan ketinggian tersebut. Kontraktor juga harus melindungi dan menjaga dengan hati-hati semua patok tetap, bouwplank dan benda-benda lain yang digunakan dalam penetapan letak dan ketinggian bangunan. Sepanjang tidak ada ketetepan lain dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) ini maupun dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, bahan-bahan yang akan dipergunakan maupun syarat-syarat pelaksanaan harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Persyaratan Umum Bahan Bangunan Indonesia (PUBI th.1982), Standar Industri Indonesia (SID untuk bahan termaksud, serta ketentuan-ketentuan dan syarat bahan-bahan lainnya yang berlaku di Indonesia. Kontraktor atas biaya sendiri, harus mengadakan dan menyediakan semua peralatan konstruksi dan bahan, baik untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara termasuk segala macam barang lainnya yang diperlukan. Bahan/material dan komponen jadi yang dipasang/dipakai harus sesuai dengan yang tercantum di dalam Gambar, RKS dan atau Risalah Aanwijzing, memenuhi standar spesifikai bahan tersebut, dan mengikuti peraturan persyaratan bahan bangunan yang berlaku. Kontraktor/Pelaksana terlebih dahulu harus memberikan contoh-contoh semua bahan-bahan yang diperlukan untuk bangunan tersebut kepada konsultan Pengawas/Owner untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis sebelum semua bahan-bahan tersebut didatangkan/dipakai.
10
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8 10.9
11.Pemeriksaan Bahan-Bahan
11.1
11.2
11.3
Contoh bahan tersebut yang harus diserahkan kepada Konsultan Pengawas adalah sebanyak 3 (tiga) buah dari suatu bahan yang ditentukan untuk menetapkan “Standard of Appearance” dan disimpan di ruang Konsultan Pengawas/Owner. Paling lambat waktu penyerahan contoh bahan adalah 2 (dua) minggu sebelum jadwal pelaksanaan. Merk Bahan/Material dan Komponen Jadi. Kecuali ditentukan lain, nama-nama atau merk-merk dagang dari bahan yang disebutkan dalam Syarat Teknis ini, ditujukan untuk maksud-maksud perbandingn kualitas, terutama dalam hal mutu, model, bentuk, jenis dan sebagainya. Dan hendaknya tidak diartikan sebagai persyaratan (merk) yang mengikat. Dalam hal dimana disebutkan 3 (tiga) merk dagang atau lebih untuk jenis bahan/pekerjaan yang sama, maka Kontraktor Konstruksi diharuskan untuk dapat menyediakan salah satunya. Disyaratkan bahwa hanya satu merk pembuatan atau merk dagang yang diperkenankan untuk setiap jenis bahan yang boleh dipakai dalam pekerjaan ini. Kontraktor boleh mengusulkan merk-merk dagang lainnya yang setara dalam mutu, model, bentuk, jenis dan sebagainya setelah mendapatkan persetujuan Konsultan Perencana. Penggunaan bahan produk lain dengan apa yang dipersyaratkan harus setara atau lebih baik, disertai data teknis bahan, atau test dan Laboratorium Lembaga Pengujian Bahan, baik mengenai kualitas, ketahanan serta kekuatannya dan harus disetujui Konsultan Pengawas secara tertulis dan diketahui Konsultan Perencana. Apabila diperlukan biaya untuk test laboratorium, maka biaya tersebut harus ditanggung oleh Kontraktor tanpa dapat mengajukan sebagai biaya tambah. Dalam hal pengadaan semua bahan baku, barang jadi, bahan setengah jadi dan lain-lain, penggunaan barang produksi dalam negeri akan sangat diperhatikan/diutamakan, selama barang tersebut memenuhi syarat-syarat minimum yang ditetapkan, sesuai dengan petunjuk dan persetujuan Konsultan Pengawas dan Perencana, kecuali bila ditentukan lain dalam RKS Teknis. Apabila dianggap perlu, Konsultan Pengawas berhak untuk menunjuk tenaga ahli yang ditunjuk oleh pabrik dan atau supplier yang bersangkutan tersebut sebagai pelaksana. Dalam hal ini Kontraktor tidak berhak mengajukan klaim sebagai pekerjaan tambah. Keputusan bahan, jenis, warna, tekstur, dan produk yang dipilih, akan diinformasikan kepada Kontraktor selama tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender setelah penyerahan contoh bahan tersebut. Penyimpanan dan pemeliharaan bahan harus sesuai dengan persyaratan pabrik yang bersangkutan dan atau sesuai dengan spesifikasi bahan tersebut. Penyimpanan bahan-bahan harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan, dan bahan-bahan tersebut tidak rusak. Bahan-bahan yang didatangkan/dikerjakan harus sesuai dengan contohcontoh yang telah disetujui Konsultan Pengawas seperti yang diatur dalam pasal 10 diatas. Semua bahan bangunan yang akan digunakan harus diperiksakan dulu kepada Konsultan Pengawas untuk mendapat persetujuan. Konsultan Pengawas berwenang menanyakan asal bahan dan Kontraktor wajib memberitahukan. Bahan bangunan yang telah didatangkan oleh kontraktor di lapangan pekerjaan, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat atau kualitasnya jelek yang dinyatakan di-afkir/ditolak oleh Konsultan Pengawas, tidak boleh dipergunakan dan harus segera dikeluarkan dari lapangan selambat-lambatnya dalam tempo 3 x 24 jam terhitung dari jam penolakan. Apabila sesudah bahan-bahan tersebut dinyatakan ditolak oleh Konsultan Pengawas/Owner dan ternyata masih dipergunakan oleh Kontraktor/Pelaksana, maka Konsultan Pengawas berhak memerintahkan pembongkaran kembali kepada Kontraktor yang mana segala kerugian yang diakibatkan oleh pembongkaran tersebut menjadi tanggungan Kontraktor sepenuhnya disamping pihak Kontraktor tetap dikenakan denda sebesar 1°/oo (satu permil) dari harga borongan.
11
11.4
11.5
11.6
12.Pemeriksaan Pekerjaan
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
Apabila Konsultan Pengawas merasa perlu untuk menerliti suatu bahan lebih lanjut, Konsultan Pengawas berhak mengirim bahan tersebut ke laboratorium Lembaga Penelitian Bahan-bahan yang terdekat untuk diteliti. Biaya pengiriman dan penelitian menjadi tanggung jawab Kontraktor, apapun hasil penelitian bahan tersebut. Jika terdapat perselisihan dalam pelaksanaan tentang pemeriksaan kualitas dari bahan-bahan tersebut, maka Kontraktor harus memeriksakannya ke Laboratorium Lembaga Penelitian Bahan-Bahan untuk diuji dan hasil pengujian tersebut disampaikan kepada Konsultan Pengawas/Owner secara tertulis. Segala biaya pemeriksaan tersebut ditanggung oleh Kontraktor. Sebelum ada kepastian dari Laboratorium tersebut diatas tentang baik tidaknya kualitas dari bahan-bahan tersebut. Kontraktor/Pelaksana tidak diperkenankan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan bahanbahan tersebut. Owner dan Konsultan Pengawas atau setiap petugas yang diberi kuasa olehnya, setiap waktu dapat memasuki tempat pekerjaan, atau semua bengkel dan tempat-tempat dimana pekerjaan sedang dikerjakan/dipersiapkan atau dimana bahan/barang dibuat. Kontraktor harus memberi fasilitas dan membantu untuk memasuki tempat-tempat tersebut. Kontraktor diwajibkan meminta kepada Konsultan Pengawas untuk diperiksa setelah menyelesaikan suatu bagian pekerjaan untuk persetujuannya, sebelum memulai pekerjaan lanjutannya. Baru bila Konsultan Pengawas telah menyetujui bagian pekerjaan tersebut, Kontraktor dapat meneruskan pekerjaannya. Bila permohonan pemeriksaan itu dalam waktu 2 x 24 jam dihitung dari jam diterimanya surat permohonan pemeriksaan (tidak dihitung hari libur/hari raya) tidak dipenuhi oleh Konsultan Pengawas, Kontraktor dapat meneruskan pekerjaannya dan bagian yang harusnya diperiksa dianggap telah disetujui oleh Konsultan Pengawas. Hal ini dikecualikan bila Konsultan Pengawas minta perpanjangan waktu. Bila Kontraktor melanggar ayat 1 pasal ini, Konsultan Pengawas berhak menyuruh membongkar bagian pekerjaan sebagian atau seluruhnya untuk diperbaiki. Biaya pembongkaran dan pemasangan kembali menjadi tanggung jawab Kontraktor. Tidak ada pekerjaan yang boleh ditutup atau menjadi tidak terlihat sebelum mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas. Kontraktor harus memberikan kesempatan sepenuhnya kepada Pengawas untuk memeriksa. Apabila surat permohonan pemeriksaan tidak dipenuhi/ditanggapi oleh Konsultan Pengawas/Owner, maka Kontraktor dapat meneruskan pekerjaannya dan bagian pekerjaan yang seharusnya diperiksa dianggap disutujui oleh Konsultan Pengawas/Owner. Pekerjaan atau bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan Kontraktor, tetapi karena bahan/material/komponen jadi, maupun mutu hasil pekerjaan itu sendiri ditolak oleh Konsultan Pengawas/Owner, harus segera dihentikan dan selanjutnya dibongkar atas biaya Kontraktor dalam waktu yang ditetapkan oleh Konsultan Pengawas/Owner. Apabila ada bagian pekerjaan yang dilanjutkan sebelum disetujui, tetapi karena „keadaan mendesak‟ dilanjutkan oleh Kontraktor, maka Kontraktor tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan tersebut maupun akibat yang ditimbulkan atas bagian pekerjaan sebelumnya terhadap hasil bagian pekerjaan lanjutannya. Perintah perbaikan atas hasil pekerjaan lanjutan, yang berakibat pula pada perbaikan pekerjaan sebelumnya yang telah disetujui, tidak dapat diklaim sebagai pekerjaan tambah. Bila Kontraktor melalaikan perintah, Konsultan Pengawas/Owner berhak untuk membongkar bagian pekerjaan sebagian atau seluruhnya untuk diperbaiki. Biaya pembongkaran dan pemasangan/perbaikan kembali menjadi tanggungan Kontraktor, dan tidak dapat diklaim sebagai biaya pekerjaan tambahan, atau sebagai alasan untuk perpanjangan waktu pelaksanaan.
12
13.Kualitas Pekerjaan
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6 13.7
13.8 13.9
13.10
13.11
Pekerjaan harus dikerjakan dengan kualitas pengerjaannya terbaik dan hanya tenaga-tenaga kerja terbaik dalam tiap jenis-jenis pekerjaan diijinkan untuk melaksanakan pekerjaan bersangkutan. Kualitas pekerjaan atau kualitas hasil pekerjaan yang kurang memenuhi syarat akan ditolak dan dilarang untuk diteruskan kegiatannya. Selama pekerjaan berlangsung Owner berhak sewaktu-waktu memerintahkan secara tertulis kepada Kontraktor : a. Untuk menyingkirkan dari tempat pekerjaan, dalam jangka waktu tertentu, bahan-bahan/material yang dianggap tidak sesuai dengan kontrak. b. Penggantian bahan-bahan atau material yang tidak cocok dan sesuai. c. Pembongkaran serta pembuatan baru yang sesuai (terlepas dari testtest terdahulu atau pembayaran dimuka) dari sembarang pekerjaan yang menurut Owner secara material atau keahlian tidak cocok dengan kontrak. Kegagalan Konsultan Pengawas untuk menolak pekerjaan atau material tidak menutup kemungkinan Owner di kemudian hari menolak suatu pekerjaan atau material yang dianggap tidak cocok dengan kontrak serta memerintahkan untuk membongkarnya atas tanggungan Kontraktor. Pengujian Hasil Pekerjaan. Kecuali dipersyaratkan lain secara khusus, maka semua pekerjaan akan diuji dengan cara dan tolok ukur pengujian yang dipersyaratkan dalam referensi yang ditetapkan dalam Bab RKS. Kecuali dipersyaratkan lain secara khusus, maka Badan/ Lembaga yang akan melakukan pengujian dipilih atas persetujuan Konsultan Pengawas dari Badan/Lembaga Pengujian milik Pemerintah atau yang diakui Pemerintah atau Badan lain yang dianggap mempunyai objektifitas dan integritas yang meyakinkan. Atas hal yang terakhir ini, Kontraktor/Supplier tidak berhak mengajukan sanggahan. Semua biaya pengujian dalam jumlah seperti yang disyaratkan menjadi beban Kontraktor. Dalam hal dimana salah satu pihak tidak dapat menyetujui hasil pengujian dari Badan Pengujian tersebut, maka pihak tersebut berhak mengadakan pengujian tambahan pada Badan/Lembaga lain yang memenuhi persyaratan Badan Penguji seperti tersebut diatas. Apabila ternyata bahwa kedua hasil pengujian dari kedua Badan tersebut memberikan kesimpulan yang sama, maka semua biaya untuk pengujian tambahan menjadi beban pihak yang mengusulkan. Apabila ternyata kedua hasil pengujian dari kedua Badan tersebut memberikan kesimpulan yang berbeda maka dapat dipilih untuk : a. Memilih Badan Lembaga Pengujian ketiga atas kesepakatan bersama. b. Mengadakan pengujian ulang pada Badan/Lembaga Pengujian pertama atau kedua dengan ketentuan tambahan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan ulang pengujian harus disaksikan oleh Konsultan Pengawas dan Kontraktor/Supplier ataupun wakil-wakilnya. 2. Pada pengujian ulang harus dikonfirmasikan penerapan dari alat-alat pengujian. 3. Hasil dari pengujian harus dianggap final, kecuali bilamana kedua belah pihak sepakat untuk tidak menganggapnya demikian. Apabila hasil pengujian ulang mengkonfirmasikan kesimpulan dari hasil pengujian yang pertama, maka semua biaya untuk semua pengujian ulang menjadi tanggung jawab pihak yang mengusulkan diadakannya pengujian tambahan. Bila ternyata pihak Konsultan Pengawas yang mempunyai pendapat salah, maka atas segala penundaan pekerjaan akibat penambahan/pengulangan pengujian akan diberikan tambahan waktu pelaksanaan pada bagian pekerjaan bersangkutan dan bagian-bagian lain yang terkena akibatnya, penambahan besarnya sesuai dengan penundaan yang terjadi.
13
14.Gambar Kerja (Shop Drawing)
14.1
14.2
14.3
14.4
15.Gambar Perubahan
15.1 15.2 15.3
16.Gambar Sesuai Kenyataan ( As Built Drawing )
16.1
16.2
16.3
17.Supplier dan Sub Kontraktor
17.1
17.2 17.3
18.Penjagaan Keamanan Lapangan Pekerjaan
Shop Drawing merupakan gambar detail pelaksanaan di lapangan yang harus dibuat oleh Kontraktor berdasarkan Gambar Dokumen Kontrak yang telah disesuaikan dengan keadaan lapangan. Kontraktor wajib membuat shop drawing pada setiap akan melaksanakan suatu pekerjaan dan untuk membuat detail khusus yang belum tercakup lengkap dalam Gambar Kerja/Dokumen Kontrak maupun yang diminta oleh Konsultan Pengawas. Dalam shop drawing ini harus jelas dicantumkan dan digambarkan semua data yang diperlukan termasuk pengajuan contoh dari semua bahan, keterangan produk, cara pemasangan dan atau spesifikasi/persyaratan khusus sesuai dengan spesifikasi pabrik yang belum tercakup secara lengkap di dalam Gambar Kerja/Dokumen Kontrak maupun dalam buku ini. Kontraktor wajib mengajukan shop drawing tersebut sebanyak 3 (tiga) rangkap atas biaya Kontraktor kepada Konsultan Pengawas untuk mendapat persetujuan tertulis dari Konsultan Pengawas. Persetujuan tersebut tidak melepaskan Kontraktor dari tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan Kontraktor. Pelaksanaan pekerjaan fisik dilakukan berdasarkan shop drawing yang telah disetujui Konsultan Pengawas. Apabila karena metode pelaksanaan, detail pada shop drawing berbeda dengan yang dimaksud dalam Gambar Kerja/Dokumen Kontrak, maka untuk perbedaan tersebut akan diminta persetujuan Konsultan Perencana. Gambar Kerja/Dokumen Kontrak hanya dapat berubah atas permintaan tertulis oleh Pemberi Tugas dan dibuat oleh Konsultan Perencana. Perubahan rencana ini harus dibuat gambarnya yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Pemberi Tugas, yang jelas memperlihatkan perbedaan antara gambar kerja dan perubahan rencana. Gambar tersebut harus diserahkan dalam rangkap 3 (tiga) berikut kalkirnya (gambar asli) dan diberikan kepada Kontraktor melalui Konsultan Pengawas. Gambar pelaksanaan adalah gambar yang sesuai dengan apa yang dilaksanakan, baik karena penyimpangan ataupun tidak, termasuk semua perubahan atas perintah dan persetujuan Konsultan Perencana/Owner, dan yang tidak terdapat dalam Gambar Kerja. Kontraktor harus membuat gambar-gambar yang sesuai dengan apa yang dilaksanakan. Gambar tersebut memperlihatkan perbedaan antara gambar rencana dengan pekerjaan yang dilaksanakan, serta harus diserahkan kepada Konsultan Pengawas sebanyak 3 (tiga) rangkap berikut gambar asli (kalkir) atas biaya ditanggung Kontraktor. Penyerahan gambar pelaksanaan (as built drawing) dilakukan setelah pekerjaan selesai dan diserah-terimakan. Jika Kontraktor menunjuk supplier dan atau Kontraktor bawahan (SubKontraktor) yang memang sudah ahli dan terbiasa dalam melaksanakan pekerjaan yang ditawarkan dan dalam hal pengadaan bahan/material dan pemasangannya, maka Kontraktor wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Konsultan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan. Kontraktor wajib mengadakan koordinasi pelaksanaan atas petunjuk Konsultan Pengawas dengan Kontraktor bawahan atau Supplier bahan. Supplier wajib hadir mendampingi Konsultan Pengawas di lapangan untuk pekerjaan khusus dimana pelaksanaan dan pemasangan bahan tersebut perlu persyaratan khusus sesuai instruksi pabrik.
18.1
Kontraktor diwajibkan menjaga lapangan terhadap barang-barang milik proyek, Konsultan Pengawas dan milik pihak ketiga yang ada di lapangan.
18.2
Untuk maksud-maksud tersebut, kontraktor harus membuat pagar pengaman dari seng dan rangka kayu atau bahan lain yang biayanya menjadi tanggungan Kontraktor.
14
18.3
18.4
18.5
19.Jaminan dan Keselamatan Kerja
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
20.Pekerjaan Tambah Kurang
20.1 20.2 20.3 20.4 20.5
Bila terjadi kehilangan bahan-bahan bangunan yang telah disetujui Konsultan Pengawas, baik yang telah dipasang maupun belum adalah menjadi tanggung jawab Kontraktor dan tidak akan diperhitungkan dalam biaya pekerjaan tambah. Apabial terjadi kebakaran, Kontraktor bertanggung jawab atas akibatnya, baik berupa barang-barang maupun keselamatan jiwa. Untuk itu Kontraktor diwajibkan menyediakan alat-alat pemadam kebakaran yang siap dipakai yang ditempatkan di tempat-tempat yang akan ditetapkan kemudian oleh Konsultan Pengawas dan dianjurkan untuk mengasuransikan pekerjaan terhadap bahaya kebakaran. Kontraktor harus membuat jalan masuk sementara menuju lokasi pekerjaan. Lokasi dan arah jalan masuk akan ditentukan kemudian oleh Pengawas Lapangan. Kontraktor juga wajib memasang rambu-rambu peringatan pada tempat-tempat yang mudah dilihat baik oleh pejalan kaki maupun pengemudi kendaraan bermotor. Dari permulaan hingga penyelesaian pekerjaan dan selama masa pemeliharaan, Kontraktor bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pekerja, bahan dan peralatan teknis serta konstruksi yang diserahkan Pemberi Tugas. Dalam hal terjadinya kerusakan-kerusakan, maka Kontraktor harus bertanggung jawab memperbaikinya. Kontraktor wajib menjamin keselamatan para tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan dari segala kemungkinan yang terjadi dengan memenuhi aturan dan ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku (Jamsostek). Kontraktor diwajibkan menyediakan obat-obatan menurut syarat-syarat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) yang selalu dalam keadaan siap digunakan di lapangan, untuk mengatasi segala kemungkinan musibah bagi semua petugas dari pekerja lapangan. Kontraktor diwajibkan menyediakan obat-obatan menurut syarat-syarat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) yang selalu dalam keadaan siap digunakan di lapangan, untuk mengatasi segala kemungkinan musibah bagi semua petugas dari pekerja lapangan. Kontraktor diwajibkan menyediakan obat-obatan menurut syarat-syarat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) yang selalu dalam keadaan siap digunakan di lapangan, untuk mengatasi segala kemungkinan musibah bagi semua petugas dari pekerja lapangan. Kontraktor diwajibkan menyediakan obat-obatan menurut syarat-syarat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) yang selalu dalam keadaan siap digunakan di lapangan, untuk mengatasi segala kemungkinan musibah bagi semua petugas dari pekerja lapangan. Sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 30/KPTS/1984 dan Kep-07/Men/1984 tanggal 27 Januari 1984 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1977 Bagi Tenaga Kerja Borongan Harian Lepas Pada Kontraktor Induk maupun Sub Kontraktor yang melaksanakan Proyek-Proyek Pembangunan, pihak pemborong yang ikut serta dalam program ASTEK dan memberitahukan secara tertulis kepada Pemimpin Pelaksana Proyek. Tata cara pelaksanaan dan penilain perubahan, penambahan dan pengurangan pekerjaan disesuaikan dengan Dokumen Kontrak. Tugas mengerjakan pekerjaan tambah/kurang diberitahukan tertulis dalam buku harian oleh Konsultan Pengawas, serta persetujuan Pemberi Tugas. Pekerjaan tambah/kurang hanya berlaku bila memang nyata-nyata ada perintah tertulis dari Konsultan Pengawas atau persetujuan Pemberi Tugas. Biaya pekerjaan tambah/kurang akan diperhitungkan menurut daftar harga satuan pekerjaan yang dimasukkan oleh Kontraktor yang pembayarannya diperhitungkan bersama dengan angsuran terakhir. Untuk pekerjaan tambah yang harga satuannya tidak tercantum dalam harga satuan pekerjaan yang dimasukkan dalam penawaran, harga satuannya akan
15
20.6
21.Pemeliharaan Pekerjaan
21.1
21.2
21.3
22.Penyerahan Pekerjaan
22.1
22.2
ditentukan lebih lanjut oleh Konsultan Pengawas bersama-sama Kontraktor dan persetujuan dari Pemberi Tugas. Adanya pekerjaan tambah tidak dapat dijadikan alasan sebagai penyebab keterlambatan penyerahan pekerjaan, tetapi Pemberi Tugas atas rekomendasi Konsultan Pengawas dapat mempertimbangkan perpanjangan waktu karena adanya pekerjaan tambah tersebut. Jangka waktu pemeliharaan adalah : ......... () hari kalender dihitung dari tanggal penyerahan pekerjaan pertama (pekerjaan selesai 100%). Dalam jangka waktu tersebut, Kontraktor wajib memperbaiki cacat-cacat tersembunyi, hasil pekerjaan yang tidak baik dan melengkapi kekurangan-kekurangannya yang dilakukan oleh Kontraktor akibat tidak baiknya pelaksanaan pekerjaan dan kurangnya mutu bahan seperti tertulis dalam Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) dan Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan ini atas biaya Kontraktor. Bila dalam jangka waktu pemeliharaan atas perintah Konsultan Pengawas, Kontraktor tidak melaksanakan pekerjaan perbaikan tersebut, maka Pemberi Tugas berhak menyuruh pihak ketiga (Kontraktor lain) untuk mengerjakannya atas beban Kontraktor. Penyerahan pekerjaan kedua kalinya (terakhir) harus dilakukan sesudah habis jangka waktu pemeliharaan, dan sampai berakhirnya pekerjaan perbaikan yang harus dilaksanakan. Pada waktu penyerahan pekerjaan, Kontraktor wajib menyerahkan: 4 (empat) set Gambar As built Drawing, terdiri dari 1 (satu) set asli dan 3 (tiga) copy. Laporan Kegiatan Pelaksanaan. Album Photto Kegiatan Pelaksanaan. Jaminan kir instalasi yang disetujui oleh lembaga pemerintah yang berwenang. Penyerahan pekerjaan terakhir kepada Pemberi Tugas hanya dapat dilaksanakan apabila seluruh pekerjaan telah dapat berfungsi secara sempurna dan dapat diterima oleh Pemberi Tugas. Selain itu seluruh kewajiban Kontraktor seperti memberi latihan operasi kepada petugas yang ditunjuk oleh Pemberi Tugas dan kewajiban lainnya telah dilaksanakan dan dapat diterima oleh Pemberi Tugas.
16 BAB 2 PASANGAN BRONJONG & NORMALISASI SUNGAI
1.
Lingkup Pekerjaan
1.1
2.
BAHAN
1.1 Bahan memakai batu kali, kawat bronjong dan kawat baja putih
3.Syarat-syarat Pelaksanaan
Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja bahan-bahan dan alat-alat bantu yang dibutuhkan dalam terlaksananya pekerjaan ini untuk mendapatkan hasil yang baik. 1.2 Pekerjaan pasangan batu bata ini meliputi seluruh detail yang di sebutkan/ditunjukkan dalam gambar atau sesuai petunjuk Konsultan Pengawas/Perencana.
3.1 3.2 3.3 3.4 3,5 3.6 3.7 3.8 3.9
Pasangan bronjong di sepanjang sungai Ciateul lokasi Kantor samsat kabupaten Garut sepanjang 378 m.. Sistem pasangan seperti pasangan Bata Merah ( saling Mengikat) Pasangan Bronjong dengan bingkai dia 4 mm, lilit menggunakan 3,6mm Kawat pengikatnya memakai kawat baja putih dia 2 mm. ikatan kawat 2mm Modul Bronjong bawah dengan Ukuran 2 m x 1 m x 1 m Modul Bronjong Atas ukuran 2 m x 1 m x 0,5 m Sisipan batu kosong yang ke pagar untuk kemiringan existing 40 cm Normalisasi sungai adalah pembersihan untuk aliran air sungai dari sampah dan batu batuan yang menghalingi aliran arus air Ciateul
17
PASAL 3 PEKERJAAN PEMBERSIHAN, PEMBONGKARAN DAN PENGAMANAN SETELAH PEMBANGUNAN 1.Lingkup Pekerjaan
1.1
1.2
Pembersihan tapak konstruksi dan pada semua pekerjaan yang termasuk dalam Lingkup Pekerjaan seperti tercantun dalam Gambar Kerja dan terurai dalam buku ini dan semua barang atau bahan bangunan lainnya yang dinyatakan tidak digunakan lagi setelah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kontraktor yang bersangkutan setelah selesai. Selama pembangunan berlangsung, Kontraktor harus menjaga Keamanan bahan/Material bahan maupun bangunan yang dilaksanakannya sampai tahap serah terima. Sebelum penyerahan pertama,kontraktor wajib meneliti semua bagian pekerjaan yang belum sempurna,dan harus segera diperbaiki,semua ruangan harus bersih,halaman harus ditata rapih dan semua barang yang tidak berguna harus disingkirkan dari proyek.Pemberesan halaman ini harus dilaksanakan sesuai petunjuk konsultan pengawas.
PASAL 4 PEKERJAAN LAIN-LAIN 1.Lingkup Pekerjaan
1.1 1.2
Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan yang memerlukan penyelesaian di lapangan akan diatur/dibicarakan dilapangan oleh konsultan pengawas dan kontraktor,bila diperlukan akan dibicarakan dengan konsultan perencana Selain persyaratan teknis yang tercantum di atas,pemborong diwajibkan pula mengadakan pengurusan –pengurusan perizinan antara lain; Surat Bukti Keer Listrik/Pengetesan dari PLN,dan pengetesan lainnya bila diperlukan. PASAL 5 PEKERJAAN PENUTUP
1.Lingkup Pekerjaan
1.1
1.2
Selama pemeliharaan, pemborong wajib merawat, mengamankan dan memperbaiki segala cacat yang timbul, sehingga sebelum penyerahan kedua dilaksanakan pekerjaan benar-benar telah sempurna Semua yang belum tercantum dalam peraturan ini (RKS) akan ditentukan kemudian dalam Rapat Penjelasan(Aanwiijzing),dan akan dituangkan/dimuat dalam Berita Acara Rapat Penjelasan.
