I K H T I S A R E K S E K U T I F

DIREKTORAT JENDERAL

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2007

PENGELOLAAN UTANG

IKHTISAR EKSEKUTIF

D

irektorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara. Pembentukan unit DJPU dengan alasan untuk mengintegrasikan pengelolaan portofolio utang negara, yaitu Surat Berharga Negara dan Pinjaman Hibah Luar Negeri agar lebih optimal, dan menurunkan pembiayaan defisit agar diperoleh sumber pembiayaan dengan biaya rendah dan tingkat risiko yang dapat ditolerir. Dalam rangka pelaporan kinerja DJPU Tahun 2007 dan berdasarkan Inpres Nomor 7 tahun 1999, DJPU menyusun suatu laporan akuntabilitas berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang akan membantu organisasi dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh. LAKIP DJPU menyajikan berbagai keberhasilan pelaksanaan kegiatan maupun berbagai hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan utang. Keberhasilan tersebut bukan hanya keberhasilan dari DJPU semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga kepemerintahan, dukungan dunia usaha, serta partisipasi masyarakat secara umum. Beberapa capaian kinerja dari DJPU dalam tahun 2007 antara lain: 1. Terjadinya perkembangan yang cukup signifikan dalam pengelolaan utang pemerintah. Keberhasilan pemerintah, dapat dilihat dari rasio utang terhadap PDB yang dari tahun 2000 sampai 2006 yang trennya semakin menurun, pada tahun 2000 sekitar 88% dan pada tahun 2007 pada posisi 35,25%. Ada 3 faktor yang mempengaruhi ini. Pertama, karena kita mempunyai pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat. Kedua, nilai rupiah yang relatif stabil atau cenderung menguat. Ketiga, adanya penurunan total utang luar negeri kita. 2. Realisasi realisasi pembiayaan melalui SBN sekitar Rp57,31T (1,5% GDP), terdiri dari: (i) penerbitan Rp99,95T; (ii) jatuh tempo Rp39,79T; dan (iii) buyback Rp2,86T. 3. Refinancing risk terkendali melalui perpanjangan durasi portofolio dan penurunan rata-rata jatuh tempo. Refinancing risk ini dilaksanakan melalui debt switching sebanyak 9 kali dengan jumlah nominal sebesar Rp.15.782 triliun 4. Posisi rating dari beberapa lembaga rating (Fitch Ratings, Moody’s, dan S&P’s Rating) mengalami perbaikan; 5. Mengembangkan berbagai instrumen utang sebagai alternatif sumber pembiayaan serta dalam rangka diversifikasi portofolio dan risiko utang, yaitu sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pinjaman Dalam Negeri. 6. Ditandatangani komitmen pinjaman luar negeri berupa pinjaman proyek sebesar US$2,24 miliar; komitmen hibah luar negeri US$357,56 juta; dan debt swap sebesar EUR50 juta. 7. Penyerapan pinjaman proyek sebesar Rp 17.002,50 miliar dan pinjaman program sebesar Rp 19.005,00 miliar.

i DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL


PENGELOLAAN UTANG

8. Nilai pembayaran cicilan pokok utang dalam negeri sebesar Rp 61.536,44 miliar, bunga utang dalam negeri sebesar Rp 53.470,48 miliar, cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp 57.922,46 miliar, bunga utang luar negeri sebesar Rp 25.727,84 miliar. 9. Berkaitan dengan reformasi birokrasi telah dilaksanakan penyusunan/penyempurnaan business process, meliputi: penyusunan 791 Uraian Jabatan (Job Descriptions), 91 SOP (Standard Operating and Procedures), 182 data ABK (Analisis Beban Kerja-Work Load Analisys), Kode Etik, KPI (Key Performance Indicators), Standar Kompetensi Jabatan, dan pembangunan Assesment Center. Disamping beberapa kegiatan yang terlaksana sesuai rencana dan target, terdapat beberapa kegiatan lain yang hingga akhir tahun 2007 belum terselesaikan, yaitu: 1. Belum disahkannya RUU PHLN, RUU SBSN, dan RPP tentang pinjaman dalam negeri. 2. Belum terintegrasi sepenuhnya instrumen utang SBN dan Pinjaman yang mengakibatkan belum terselesaikannya rumusan strategi pengelolaan utang jangka panjang dan menengah, rumusan kerangka kerja manajemen risiko, dan portfolio performance monitoring. 3. Sistem Infomasi Utang yang diharapkan akan meningkatkan optimalisasi penggunaan pinjaman masih dalam tahap pembangunan. 4. Belum adanya gedung kantor yang dapat menampung seluruh pegawai dalam satu lokasi. Lokasi gedung kantor masih terpisah yaitu sebagian di Gedung Utama, Gedung Perbendaharaan I dan IV. 5. Keterbatasan SDM, jumlah seluruh pegawai yang ada baru berjumlah 187 pegawai. Berbagai keberhasilan kinerja yang telah dicapai diatas kiranya dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutanya. Sementara untuk beberapa program/kegiatan yang capaian kinerjanya belum mencapai sebagaimana yang diharapkan dapat ditingkatkan, sehingga dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan organisasi pengelola utang.

ii DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL


PENGELOLAAN UTANG

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF..................................................................................

i

DAFTAR ISI ................................................................................................

iii

PENDAHULUAN ...........................................................................

1

A. Latar Belakang ...........................................................................

1

B. Tugas dan Fungsi .......................................................................

6

C. Organisasi ...................................................................................

7

D. Sistematika Penyajian LAKIP.......................................................

10

RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA ...................

11

A. Alur Pikir ..................................................................................

11

B. Rencana Strategis ...................................................................

11

C. Rencana Kinerja Tahun 2007..................................................

17

KEBIJAKAN BIDANG PENGELOLAAN UTANG ........................

18

A. Kebijakan Pokok Pengelolaan Utang.....................................

18

B. Kebijakan Pengelolaan Utang Tahun 2007 ...........................

20

AKUNTABILITAS KINERJA .........................................................

23

A. Capaian Kinerja Program, Sasaran, dan Kegiatan Pengelolaan

25

I.

II.

III.

IV.

dan Pembiayaan Utang Tahun 2007..........................................

V.

B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja....................................

36

C. Akuntabilitas Keuangan ................................................................

37

PENUTUP .........................................................................................

39

Lampiran 1. Tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2007 2. Tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2007

iii DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL


PENGELOLAAN UTANG

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pengelolaan keuangan meliputi aktivitas merencanakan pengeluaran dan cara pembiayaannya dari berbagai sumber penerimaan, yang prosesnya melibatkan estimasi atas kejadian di masa depan dan pengalaman di masa lalu. Dalam kaitannya dengan pegelolaan keuangan negara, Menteri Keuangan bertindak sebagai Chief Financial Officer (CFO) dan Menteri/Ketua Lembaga bertindak sebagai Chief Operational Officer (COO) atas suatu bidang tertentu pemerintahan. Selain daripada itu, Menteri Keuangan juga selaku Bendahara Umum Negara dan berperan sebagai pengelola keuangan negara dalam arti seutuhnya, melaksanakan tugas sebagai kasir sekaligus pengawas dan manajer keuangan. Sehingga, Menteri Keuangan berhak menilai kebenaran penerimaan dan pengeluaran. Menteri Keuangan memiliki fungsi utama merencanakan perolehan dana, menggunakan dana, dan mengendalikan dana tersebut dalam rangka mengoptimalkan fungsi Departemen Keuangan. Dana yang didapat digunakan untuk keperluan pembiayaan anggaran negara guna menciptakan semaksimal mungkin peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sumber-sumber pembiayaan negara berasal dari dalam dan luar negeri, dalam bentuk pajak dan bukan pajak (non utang) serta pembiayaan yang berasal dari utang negara. Kebijakan umum pembiayaan anggaran antara lain meliputi penetapan sasaran surplus/defisit anggaran berdasarkan proyeksi realisasi penerimaan negara maupun rencana alokasi belanja negara. Penetapan defisit/surplus anggaran tergantung pada kebijakan fiskal yang diambil Pemerintah bersamasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)-sebagai hak budget DPR. Dalam hal pembiayaan defisit, anggaran beserta kebutuhan pembiayaan untuk investasi dan penyertaan modal negara, ditutup melalui pembiayaan anggaran yang berasal dari utang dan non-utang. Dalam hal pembiayaan surplus, anggaran akan di arahkan kepada upaya lebih meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan tabungan pemerintah. Pembiayaan anggaran, termasuk pembiayaan melalui utang, memerlukan strategi, agar dapat dilakukan secara tepat dan hati-hati, sehingga sumbersumber pembiayaan dapat digunakan seoptimal mungkin dan mampu menghindari terjadinya penumpukan beban fiskal di masa mendatang yang berpotensi mengganggu kesinambungan pembiayaan (fiscal sustainability). Kesalahan di dalam pengelolaan utang akan mengakibatkan dampak negatif terhadap berbagai sisi perekonomian, antara lain ketidakmampuan dalam Halaman 1 dari 40

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL


PENGELOLAAN UTANG

membayar kewajiban utang, membengkaknya kewajiban utang di luar perkiraan, menurunnya kepercayaan investor dan kreditor, terjadinya penurunan peringkat utang (credit rating), terganggunya kesinambungan fiskal (fiscal sustainability), terhambatnya kegiatan pemerintahan akibat tidak terjaminnya sumber pembiayaan, bahkan default. Gambar 1

Citra Citra

Goals

Optimalisasi Optimalisasi Pemanfaatan Pemanfaatan Hibah Hibah & & Utang Utang

Penurunan Penurunan Stok Stok Utang Utang

Biaya Biaya rendah rendah

Kebijakan Pembiayaan

Perencanaan Pembiayaan

Pengelolaan Hibah & Utang

• Perencanaan Kebutuhan • Strategi pinjaman pemerintah

• Penyerapan pinjaman LN • Penatausahaan pinjaman DN&LN • Pengelolaan portofolio SUN

SDM • Kompetensi Pengelola Utang

Informasi

• Sistem informasi dan manajemen SUN •Treasury Management Information System

Sarana

Organisasi Organisasi yang terkoordinasi dengan pihak internal dan eksternal

dan Prasarana

Strategy & Policy

Capacity Building

• Kebijakan Penurunan Defisit dan Stok Utang • Kebijakan pembiayaan Pusat • Kebijakan pembiayaan Daerah

Objectives

Intangible Assets

Rasa Rasa Aman Aman

Tangible Assets

Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan

Perspektif Internal

Perspektif Keuangan

Perspektif Stakeholders

FOKUS STRATEGI: PEMBIAYAAN ANGGARAN

Strategi pengelolaan utang, yang dilaksanakan melalui ketentuan mengenai kehati-hatian dalam pengelolaan utang, mengembangkan pasar Surat Berharga Negara di dalam negeri (domestik), efisiensi pemanfaatan pinjaman luar negeri, dan mengelola portofolio utang secara efektif ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang pengelolaan utang pemerintah, yaitu mengoptimalkan pengelolaan utang dan merumuskan pembiayaan defisit, agar diperoleh sumber pembiayaan dengan biaya rendah dengan tingkat risiko yang dapat ditolerir, dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Halaman 2 dari 40


DIREKTORAT JENDERAL


PENGELOLAAN UTANG

Gambar 2

Strategi Pengelolaan Utang Tujuan : Mengelola utang pada biaya yg rendah dalam jangka panjang pada risiko yg terkendali Ketentuan mengenai kehati-hatian  Target maximum

tambahan bersih utang (pinjaman & penerbitan surat berharga negara) +1% dari PDB  Memberikan prioritas pada penerbitan surat berharga negara di pasar domestik untuk kepentingan pembiayan defisit dan pembayaran kembali utang (refinancing)

Pengembangan Pasar Domestik  Diversifikasi

instrumen utang dan perluasan basis investor  Mengembangkan

infrastruktur pasardalam rangka mendukung efisiensi pasar

Pinjaman Luar Negeri  Membiayai

proyek yang cost recovery  Memperbaiki

project readiness criteria  Membiayai

proyek dalam rangka Millenium Developemnt Goals (MDGs)

Pengelolaan Portofolio Utang  Menerbitkan obligasi

benchmark secara reguler (E.g. 5, 7, 10 and 20 years)  Melakukan penukaran

obligasi (debt switching) secara lebih aktif dalam rangka memperpanjang jatuh tempo  Melakukan pembelian

kembali untuk mengurangi outstanding dan mendukung stabilitas pasar

Koordinasi yang Efektif antara kebijakan Fiskal, Moneter dan Pengawas Pasar Keuangan 8

Optimalisasi penggunaan utang merupakan kegiatan menentukan kapasitas utang dalam kerangka struktur pendanaan anggaran. Kegiatan tersebut termasuk didalamnya mengantisipasi timbulnya biaya utang, yang terdapat implikasi adanya suatu jumlah optimum atas utang, dalam penetapannya jumlah optimum tersebut dilakukan secara incremental dan kemudian menjadi target tingkat utang (target debt level) pemerintah. Sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006, telah dibentuk Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU). Pembentukan DJPU dimaksudkan untuk mengintegrasikan pengelolaan portofolio utang negara, yaitu Surat Berharga Negara (SBN) serta Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). DJPU mengambil peran sebagai institusi pengelola utang di Departemen Keuangan dan efektif beroperasi pada tahun 2007. UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengubah secara mendasar sistem pengelolaan keuangan negara. Perubahan yang signifikan dari reorganisasi tersebut antara lain digunakannya prinsip pengelompokkan tugas dan fungsi, yaitu kebijakan (policy), perencanaan (planning), dan pelaksanaan (implementation), selain fungsi fiscal research yang secara praktikal ada di Departemen Keuangan.

Halaman 3 dari 40


DIREKTORAT JENDERAL


PENGELOLAAN UTANG

Gambar 3

PEMBAGIAN WEWENANG PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Fiscal Research Pengkajian kebijakan ekonomi, keuangan dan fiskal

Kajian ekonomi dan rekomendasi kebijakan fiskal

Fiscal Policy Perumusan kerangka ek. makro dan pokokpokok kebijakan fiskal

-Asumsi dasar ekonomi makro

Fiscal Implementation

Budget Execution

Perencanaan dan Penyusunan APBN

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBN

- UU APBN - Keppres Rincian APBN

- Pokok-pokok kebijakan fiskal

UU Keuangan Negara

- DIPA/SKO - PAN & NERACA

UU Perbendaharaan Negara

P P rr o o ss e e ss

Kegiatan pengelolaan utang melibatkan beberapa instansi yaitu Departemen Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, dan Menko Perekonomian. Departemen Keuangan merupakan core unit dalam kegiatan pengelolaan utang, dimana tugas dan kewenangannya antara lain mencakup penyusunan rencana dan strategi utang, pengadaan utang, eksekusi transaksi, pengelolaan portofolio dan risiko utang, pengembangan instrumen utang, pengembangan pasar, penyiapan infrastruktur, dan penyelesaian kewajiban utang. Bappenas berwenang dalam melakukan penilaian kelayakan, pemantauan, dan penentuan prioritas program atau kegiatan yang diusulkan oleh Executing Agencies untuk dibiayai dengan pinjaman, melalui berbagai dokumen seperti Blue Book, Green Book, dan Brown Book. Bank Indonesia (BI), selaku otoritas moneter, merupakan mitra koordinasi bagi Pemerintah yang berperan sebagai otoritas fiskal, agar kebijakan fiskalmoneter yang berkaitan dengan utang tidak saling bertentangan. Saat ini, BI juga diberi peran sebagai agen fiskal dan penyedia infrastruktur pendukung dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan utang yang dilaksanakan Pemerintah. Sedangkan Kementerian Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) bertugas melakukan koordinasi secara umum terhadap pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter dalam rangka menjaga tercapainya sasaran dan tujuan kebijakan ekonomi.

Halaman 4 dari 40


DIREKTORAT JENDERAL


PENGELOLAAN UTANG

Gambar 4

PENGELOLA UTANG DEPARTEMEN DEPARTEMEN KEUANGAN KEUANGAN

MENKO PEREKONOMIAN PEREKONOMIAN MENKO

BAPPENAS BAPPENAS

KEMENTERIAN KEMENTERIAN LEMBAGA LEMBAGA

BANK INDONESIA INDONESIA BANK

Posisi DJPU pada Departemen Keuangan sebagai pengelola utang, dengan tugas dan fungsi merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan utang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DJPU adalah unit yang paling dominan dalam mengelola utang negara. DJPU dituntut agar dapat melaksanakan pengelolaan utang secara accountable, mampu berdaya guna dan berhasil guna, bersih dari bentuk penyalahgunaan wewenang, dan transparan. Fokus strategi DJPU saat ini adalah menjabarkan tugasnya di sisi penyediaan pembiayaan agar tercapai tingkat penyerapan anggaran secara lebih baik, terutama untuk program yang didalamnya didanai dari utang. Rendahnya penyerapan anggaran (yang sebagian besar berasal dari utang) menunjukan bahwa saat ini perumusan strategi pembiayaan yang dibutuhkan masyarakat masih belum sempurna dan pemerintah dianggap belum dapat mengukur kemampuan internalnya dalam merealisasikan komitmen utang yang telah dianggarkan tersebut menjadi program yang nyata bermanfaat. Rendahnya penyerapan anggaran dengan sendirinya akan membuat roda pembangunan berjalan tersendat-sendat. Untuk itu perlu dilakukan pengelolaan portofolio dan risiko utang yang baik dan tepat serta dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan, yaitu strategi utang (debt strategy), baik strategi jangka menengah maupun jangka pendek. Debt strategy antara lain meliputi aspek: nominal, biaya, risiko, struktur portofolio, instrumen, mata uang, mekanisme transaksi, pasar, dan lender/investor, infrastruktur, dan rasio-rasio (misal: Debt to GDP, Debt to Service, Debt to Export Ratio, dan Short Term Debt to Reserve). Halaman 5 dari 40


DIREKTORAT JENDERAL


PENGELOLAAN UTANG

LAKIP DJPU Tahun 2007 disusun sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terakhir disempurnakan dengan Surat Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003. LAKIP ini juga memedomani UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional), Road-Map Departemen Keuangan Tahun 2005–2009, dan Rencana Strategis Departemen Keuangan Tahun 2005–2009 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas dan fungsi Departemen Keuangan. B. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 j.o. Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 55/PMK.01/2007, DJPU mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan utang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya DJPU menyelenggarakan fungsi: 1. Penyiapan perumusan pengelolaan utang;

kebijakan

Departemen

Keuangan

di

bidang

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan utang; 3. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pengelolaan utang; 4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi; 5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Halaman 6 dari 40


DIREKTORAT JENDERAL


PENGELOLAAN UTANG

C. Organisasi 1. Struktur Organisasi DJPU terdiri dari 6 (enam) unit eselon II yaitu 1 (satu) sekretariat direktorat jenderal dan 5 (lima) direktorat dengan susunan sebagai berikut: a. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal; b. Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri mempunyai tugas menyiapkan perumusan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; c. Direktorat Surat Berharga Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan portofolio, pengembangan pasar, analisis keuangan dan pasar, merumuskan dan menyiapkan peraturan, dan kebijakan operasional Surat Berharga Negara berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal; d. Direktorat Portofolio dan Risiko Utang mempunyai tugas mengkaji, merumuskan dan merekomendasikan strategi struktur portofolio utang dan pengendalian risiko yang optimal, melakukan evaluasi terhadap kepatuhan dalam melaksanakan kebijakan operasional, mengkaji dan mengembangkan instrumen utang yang dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN. e. Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan kebijakan portofolio serta melakukan pengembangan instrumen pembiayaan syariah, melakukan analisis keuangan dan pasar keuangan syariah, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak-pihak di dalam maupun luar negeri dalam rangka pengembangan infrastruktur dan kebijakan pembiayaan syariah, melakukan pengkajian peraturan dan prosedur standar dalam rangka kebijakan pembiayaan syariah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal; f.

Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen mempunyai tugas mengumpulkan dan menganalisa kinerja perkembangan pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap cakupan pencairan pinjaman (disbursement ratio) dan efektifitas pinjaman dan hibah luar negeri (aid effectiveness), serta merekomendasikan action plan percepatan pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri, melaksanakan penyelesaian kewajiban atas pengelolaan portofolio utang, menyelenggarakan fungsi akuntansi, konsolidasi data, penyajian dan publikasi laporan utang, serta mengembangkan sistem informasi utang berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal.

Halaman 7 dari 40


DIREKTORAT JENDERAL


PENGELOLAAN UTANG

Gambar 5

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

DIREKTORAT

DIREKTORAT

PINJAMAN DAN HIBAH

SURAT BERHARGA

LUAR NEGERI

NEGARA

SUBDIT. PHLN MULTILATERAL I

SUBDIT. PENGELOLAAN PORTOFOLIO SBN

SUBDIT. PHLN MULTILATERAL II

DIREKTORAT PORTOFOLIO DAN RISIKO UTANG

DIREKTORAT

DIREKTORAT

KEBIJAKAN

EVALUASI,

PEMBIAYAAN

AKUNTANSI DAN

SYARIAH

SETELMEN

SUBDIT. PERENCANAAN & STRATEGI UTANG

SUBDIT. PERENCANAAN & KEBIJAKAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN SYARIAH

SUBDIT. MONITORING & EVALUASI PHLN

SUBDIT. PENGEMBANGAN PASAR

SUBDIT. INSTRUMEN PEMBIAYAAN UTANG

SUBDIT. PENGEMBANGAN INSTRUMEN DAN HUB KELEMBAGAAN

SUBDIT. VERIFIKASI DAN ADMINISTRASI PHLN

SUBDIT. PHLN BILATERAL I

SUBDIT. ANALISIS KEUANGAN & PASAR SBN

SUBDIT. PORTOFOLIO UTANG

SUBDIT. PENGKAJIAN PERATURAN DAN KEBIJAKAN OPERASIONAL

SUBDIT. SETELMEN TRANSAKSI

SUBDIT. PHLN BILATERAL II

SUBDIT. PERATURAN & PROSEDUR STANDAR

SUBDIT. RISIKO UTANG

SUBDIT. AKUNTANSI DAN PELAPORAN SUBDIT. SISTEM INFORMASI UTANG

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

2. Sumber Daya Manusia Sampai dengan Desember 2007 pegawai yang bertugas di DJPU sebanyak 187 pegawai (lihat tabel 1), secara kuantitas dan kualitas jumlah SDM ini dirasakan belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJPU. Untuk memenuhi kebutuhan SDM tersebut, sedang dilakukan permintaan pegawai kepada Biro SDM Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan dan diadakan capacity building untuk meningkatkan kualitas pegawai.

Halaman 8 dari 40


DIREKTORAT JENDERAL


PENGELOLAAN UTANG

Tabel 1 PEGAWAI DJPU MENURUT ESELON, GOLONGAN, PENDIDIKAN FORMAL, DAN USIA No. 1. 2.

Unit

∑ 1 24

IV 1 3

Posisi Desember 2007 Golongan III II I ∑ 1 19 2 24

I 1 -

II 1

Eselon III IV Non 4 11 8

-

1

3

14

38

56

4

37

15

-

56

-

-

4 4

11 10

13 3

28 17

1 1

18 15

9 1

-

28 17

3

10

4

18

4

11

3

-

18

4. 5.

Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Direktorat Surat Berharga Negara Direktorat Portofolio dan Risiko Utang

6.

Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah

-

1

Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen TOTAL

-

1

4

19

19

43

4

27

12

-

43

1

4

22

75

85

187

18

127

42

-

187

3.

7.

Pendidikan Formal No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Unit Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Direktorat Surat Berharga Negara Direktorat Portofolio dan Risiko Utang Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen TOTAL

S-3

S-2

S-1 /D-IV

DIII

SMU

∑ 1

1

-

-

-

-

-

7

9

1

7

1

6

22

12

15

-

9

10

7

2

-

7

9

-

1

-

7

6

1

4

-

7

19

7

10

2

43

75

28

39

24 56 28 17 18 43 187

0 25 -

26 35 -

36 45 -

Usia 46 55 1

56 60 -

-

-

15

7

2

24

12

10

17

17

-

56

7

14

7

-

-

28

-

10

6

1

-

17

1

5

10

2

-

18

7

17

10

9

-

43

27

56

65

37

2

187

∑ 1

Halaman 9 dari 40


DIREKTORAT JENDERAL


PENGELOLAAN UTANG

D. Sistematika Penyajian LAKIP LAKIP ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja DJPU selama tahun 2007. Capaian kinerja (performance results) tahun 2007 tersebut selanjutnya akan diperbandingkan dengan rencana kinerja (performance plans) tahun 2007 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi DJPU. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan teridentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai umpan balik perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian LAKIP tahun 2007 adalah sebagai berikut: Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis DJPU, dan struktur organisasi. Bab II – Rencana Strategis dan Rencana Kinerja, menjelaskan muatan rencana strategis DJPU untuk periode 2005 - 2009 dan rencana kinerja tahunan 2007. Bab III – Kebijakan Dibidang Pengelolaan Utang, menjelaskan berbagai kebijakan umum di bidang pengelolaan utang yang telah, sedang, dan akan diterapkan. Bab IV – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja DJPU dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2007. Bab V – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari LAKIP DJPU tahun 2007 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Lampiran-lampiran: Formulir PKK Formulir PPS Dokumen lainnya yang dipandang perlu untuk dilampirkan

Halaman 10 dari 40


DIREKTORAT JENDERAL


PENGELOLAAN UTANG

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA

A. Alur Pikir LANDASAN UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang SSPN; Inpres 7 Tahun 1999 tentang AKIP; Road Map Departemen Keuangan Tahun 2004-2009; Renstra Departemen Keuangan Tahun 2004-2009.

TUGAS DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan utang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RENSTRA DJPU TAHUN 2005-2009 Visi Misi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program Kegiatan Pokok

RKT DAN PK DJPU TAHUN 2007

Umpan Balik

Umpan Balik

LAKIP DJPU TAHUN 2007

B. Rencana Strategis Rencana strategis (Renstra) merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir sebagaimana bagan di atas.

Halaman 11 dari 40


DIREKTORAT JENDERAL


PENGELOLAAN UTANG

Sejak bergulirnya reformasi muncul tuntutan untuk melakukan reformasi di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi aspek politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Tuntutan untuk segera melaksanakan reformasi tersebut secara nyata nampak dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dorongan dan tuntutan untuk melakukan reformasi di segala bidang telah menghasilkan dasar-dasar perubahan di bidang manajemen pemerintahan berupa perlunya penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada prinsipprinsip good governance yang dilandasi 3 prinsip/pilar yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Prinsip transparansi menghendaki semua kegiatan, kebijakan yang digariskan dan keputusan yang diambil pemerintah dapat diketahui oleh masyarakat luas. Sementara itu setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan umum, harus memberikan kesempatan partisipasi yang seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang akan dipengaruhi oleh keputusan yang diambil. Demikian juga bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pertanggungjawaban yang jelas, tepat, dan legitimate atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Berkaitan dengan upaya menciptakan akuntabilitas atas penyelenggaraan kinerja instansi pemerintah, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diembannya serta pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang diambil berdasarkan Renstra yang disusun sebelumnya. Suatu Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan ditempuh untuk mencapai visi misi yang diemban. Renstra merupakan dokumen yang menggambarkan suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan manajerial, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif melalui analisis lingkungan internal dan eksternal, mengorganisasikan usaha-usaha pelaksanaan pencapaian sasaran, melakukan pengelolaan risiko, dan mengukur hasilnya sebagai umpan balik dalam mengevaluasi kinerja di masa akan datang. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas programnya, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka suatu instansi pemerintah harus terus-menerus melakukan perubahan menuju perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Perubahan yang dapat dilakukan antara lain mencakup reengineering, restructuring, quality program, mergers and acquisition, strategic change, and cultural change. Selaku organisasi, dalam menjawab tantangan yang berat sebagai konsekuensi dari posisinya, DJPU harus berupaya meningkatkan kualitas kinerjanya agar lebih profesional dan mencapai tingkat kesetaraan di pasar global. Disisi lain, setiap pegawai DJPU harus mampu untuk lebih meningkatkan integritas dan kredibilitasnya agar dapat dipercaya dan dibanggakan masyarakat, melalui cara bekerja yang profesional dan efisien.

Halaman 12 dari 40


DIREKTORAT JENDERAL


PENGELOLAAN UTANG

1. Peran strategis DJPU, antara lain: a.

Mencukupi sebagian pembiayaan defisit APBN Hingga saat ini peranan utang, baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri sebagai sumber utama pembiayaan defisit APBN masih dominan. Selain pajak dan bukan pajak, utang mempunyai peranan yang penting dalam menjamin keberlanjutan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat.

b.

Mengembangkan pasar keuangan domestik, baik pasar keuangan konvensional maupun pasar keuangan syariah. Pengembangan pasar keuangan domestik, ini dilakukan melalui penerbitan SBN (khususnya SUN) secara teratur dan terencana diperlukan untuk membentuk suatu benchmark yang dapat dipergunakan dalam menilai kewajaran suatu harga aset keuangan atau surat berharga. Sehingga pada akhirnya pasar keuangan nasional akan menjadi efisien dan likuid. Adanya pasar keuangan yang efisien dan likuid akan memberikan beberapa manfaat, antara lain: 1) Memberikan peluang dan partisipasi yang lebih besar kepada pemodal untuk melakukan diversifikasi portofolio investasinya; 2) Membantu terciptanya suatu tata kelola yang baik (good governance) dikarenakan adanya tingkat transparansi informasi keuangan yang tinggi dalam pasar keuangan; 3) Membantu terwujudnya suatu sistem keuangan yang stabil karena berkurangnya risiko sistemik (systemic risk) akibat menurunnya ketergantungan pada modal yang berasal dari sistem perbankan. Selain SUN, saat ini DJPU sedang intensif dalam mempersiapkan penerbitan SBSN. Sebagai instrumen keuangan berbasis syariah yang diterbitkan oleh negara, SBSN juga menjadi benchmark bagi instrumen keuangan berbasis syariah lain yang diterbitkan oleh korporasi. Dengan demikian penerbitan SBSN secara teratur dan terencana akan menjadi pelopor pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia. Dengan berkembangnya pasar keuangan syariah dalam negeri ini, akan semakin memberikan keleluasaan dan memperluas basis investor dalam rangka mobilisasi dana bagi issuer, baik Pemerintah maupun korporasi, serta memperluas diversifikasi portofolio investasi bagi masyarakat.

c.

Mengelola utang negara; Peran strategis DJPU lainnya adalah mengelola utang itu sendiri. Sebagai gambaran, total jumlah nominal utang saat ini mencapai Rp 1.393.380.926,44 juta rupiah, baik dalam bentuk instrumen pinjaman maupun SBN. Jumlah yang besar tersebut tentu saja mutlak Halaman 13 dari 40


DIREKTORAT JENDERAL


PENGELOLAAN UTANG

memerlukan pengelolaan secara cermat dan berhati-hati. Karena apabila terjadi kesalahan di dalam pengelolaan utang, akan mengakibatkan berbagai dampak antara lain terganggunya fiscal sustainability, default, penurunan kepercayaan investor/kreditor, penurunan peringkat kredit, terhambatnya kegiatan pemerintahan, terhambatnya pelayanan masyarakat, dan pada akhirnya terhambatnya kegiatan pembangunan. Pengelolaan utang tidak hanya terbatas pada kegiatan pencarian sumber pembiayaan untuk memperoleh dana melalui utang sesuai target, namun juga harus mempertimbangkan aspek lain meliputi struktur portofolio utang yang optimal, pertimbangan biaya dan risiko, pemilihan instrumen utang, target utang optimal (debt level optimum). Hal ini adalah dalam rangka mencapai tujuan utama pengelolaan utang yaitu memenuhi kebutuhan pembiayaan melalui utang dengan biaya minimum dan pada tingkat risiko yang terkendali. Tujuan pengelolaan utang tersebut mempunyai arti bahwa disamping dapat mencapai target financial requirement utang, untuk membiayai defisit APBN, namun di sisi lain biaya dan risiko yang timbul dari pengadaan utang tersebut dijaga agar tetap dalam batas-batas yang wajar dan dapat dikendalikan. Dengan adanya pengelolaan yang baik tersebut, maka utang tidak serta merta menjadi beban bagi fiskal negara baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, namun justru menjadi pendorong terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara umum. 2. Visi dan Misi a.

Visi ”Menjadi Pengelola Utang Pemerintah yang Profesional dan Handal sesuai Standar Internasional”

b.

Misi Dalam rangka pencapaian Visi di atas, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang menetapkan Misi sebagai berikut: 1) Mewujudkan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; 2) Mewujudkan Pengelolaan Surat Berharga Negara yang profesional dan akuntabel; 3) Mewujudkan Strategi Pengelolaan Portofolio dan Risiko Utang yang mampu meminimalkan biaya pada profil risiko yang dapat diterima;

Halaman 14 dari 40


DIREKTORAT JENDERAL


PENGELOLAAN UTANG

4) Mewujudkan suatu Kebijakan Pembiayaan Syariah yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Keuangan Syariah; 5) Mewujudkan Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Pengelolaan Utang yang tepat, akurat, profesional dan bertanggung jawab serta menyediakan informasi tentang utang kepada para pengambil keputusan secara akurat dan tepat waktu. 3. Tujuan Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan visi dan misi di atas, tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: a.

Mengoptimalkan pengelolaan utang dan perumusan pembiayaan defisit agar diperoleh sumber pembiayaan dengan biaya rendah dan tingkat risiko yang dapat ditolerir;

b.

Menyempurnakan mekanisme penyaluran pinjaman;

c.

Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana direktorat jenderal;

d.

Mewujudkan kelembagaan direktorat jenderal yang efektif dan efisien;

e.

Meningkatkan kualitas administrasi dan pembinaan kepegawaian;

f.

Melaksanakan program dan kegiatan secara tertib administrasi keuangan;

g.

Melaksanakan pelayanan prima terhadap tugas/kegiatan direktorat jenderal.

4. Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, dan menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun mendatang. Berdasarkan hal di atas sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2007 adalah sebagai berikut: a.

Terselesaikannya peraturan tentang pengelolaan utang;

b.

Meningkatnya efisiensi pengelolaan pinjaman luar negeri;

c.

Terselenggaranya pengelolaan portofolio utang pemerintah sesuai dengan aturan hukum dalam rangka mendukung kebutuhan pembiayaan APBN;

d.

Tersedianya strategi pengelolaan utang pada tingkat risiko yang terkendali dan tingkat biaya yang dapat diterima;

e.

Terlaksananya perencanaan dan kebijakan pembiayaan syariah sebagai alternatif instrumen pembiayaan APBN;

f.

Terwujudnya pengamanan rencana penyerapan pinjaman luar negeri (disbursement) baik pinjaman program maupun pinjaman proyek;

g.

Tercapainya peningkatan SDM pengelola utang yang handal dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan; Halaman 15 dari 40


DIREKTORAT JENDERAL


PENGELOLAAN UTANG

h.

Meningkatnya kualitas pembinaan administrasi dan pengelolaan sarana dan prasarana direktorat jenderal;

i.

Meningkatnya kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan direktorat jenderal;

j.

Tercapainya pembinaan teknis administrasi dan peningkatan kemampuan SDM dalam penyelengaaraan administrasi kegiatan;

k.

Meningkatkan kualitas perencanaan program dan keuangan, pengelolaan keuangan, dan laporan keuangan direktorat jenderal;

l.

Meningkatnya kualitas pelayanan kerumahtanggaan pengelolaan pemeliharaan sarana gedung, peralatan, dan kendaraan dinas direktorat jenderal;

m.

Terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan kepemerintahan.

5. Strategi Pokok Pengelolaan Utang Strategi pengelolaan utang secara garis besar ditetapkan sebagai berikut: a.

b.

c.

d.

Pelaksanaan ketentuan mengenai kehati-hatian dalam mengelola utang, melalui: 1)

Mengupayakan pencapaian target maksimum tambahan bersih utang (pinjaman & penerbitan surat berharga negara) +1% dari PDB (Pendapatan Domestik Bruto);

2)

Memprioritaskan penerbitan surat berharga negara di pasar domestik untuk kepentingan pembiayan defisit dan pembayaran kembali utang (refinancing).

Pengembangan Pasar Domestik SBN, melalui: 1)

Diversifikasi instrumen utang dan perluasan basis investor;

2)

Mengembangkan infrastruktur pasardalam rangka mendukung efisiensi pasar.

Pengelolaan Pinjaman Negeri yang efektif, melalui:

Luar

1)

Membiayai proyek yang cost recovery;

2)

Memperbaiki project readiness criteria;

3)

Membiayai proyek dalam rangka Millenium Development Goals (MDGs).

Pengelolaan Portofolio SBN yang credible, melalui: 1)

Menerbitkan obligasi benchmark secara reguler (E.g. 5, 7, 10 and 20 years);

2)

Melakukan penukaran obligasi (debt switching) secara lebih aktif dalam rangka memperpanjang jatuh tempo; Halaman 16 dari 40


DIREKTORAT JENDERAL


3)

PENGELOLAAN UTANG

Melakukan pembelian kembali (buy back) untuk mengurangi outstanding dan mendukung stabilitas pasar.

C. Rencana Kinerja Tahun 2007 Pada awal tahun 2007, DJPU telah menyusun dokumen perencanaan kinerja berupa RKT dan Penetapan Kinerja (PK) sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja di akhir tahun 2007 berupa LAKIP 2007. RKT memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2007, meliputi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh unit-unit kerja di lingkungan DJPU. Informasi penting yang dimuat dalam RKT 2007 meliputi berbagai kegiatan, indikator kinerja inputs, outputs, dan outcomes. Demikian pula, sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan-kegiatan tersebut harus teridentifikasi dengan jelas, sehingga kegiatan yang dilaksanakan maupun sasaran yang ingin dicapai mengarah pada keberhasilan pencapaian program yang menjadi tanggung jawab DJPU di tahun 2007. 1. Program Pokok Tahun 2007: Pengelolaan dan Pembiayaan Utang Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan utang dan perumusan pembiayaan defisit agar diperoleh sumber pembiayaan dengan biaya rendah dan tingkat tingkat risiko yang dapat ditolerir, dilaksanakan dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu: Pengelolaan dan Pembiayaan Utang. Kegiatan pengelolaan dan pembiayaan utang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut : a. Pendidikan dan Pelatihan Teknis; b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasi; c. Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri; d. Pengelolaan Surat Berharga Negara; e. Pengelolaan Portofolio dan Risiko Utang; f.

Penyusunan Kebijakan Pembiayaan Syariah;

g. Pelaksanaan Evaluasi Akuntansi dan Setelmen Utang; h. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Utang. 2. Program Penunjang Tahun 2007: Kenegaraan dan Kepemerintahan

Penyelenggaraan

Pimpinan

Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal, dilaksanakan dengan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut: a. Kegiatan Pengelolaan Gaji, Honorarium, dan Tunjangan; b. Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Perkantoran; c. Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Teknis Administrasi.

Halaman 17 dari 40


DIREKTORAT JENDERAL


PENGELOLAAN UTANG

BAB III KEBIJAKAN DI BIDANG PENGELOLAAN UTANG

A. Kebijakan Pokok Pengelolaan Utang Dalam menutupi pembiayaan defisit APBN dan mengurangi ketergantungan pembiayaan defisit APBN pada utang luar negeri, pemerintah akan semakin beralih pada instrumen pasar berupa obligasi khususnya dalam mata uang rupiah, hal ini dikarenakan pembiayaan melalui penerbitan obligasi lebih menguntungkan daripada pinjaman luar negeri. Keuntungan tersebut antara lain penerbitan obligasi lebih transparan karena mudah untuk mendapatkan benchmark price di pasar modal yang selalu updated setiap saat, lebih fleksibel karena dapat dilakukan setiap saat dengan instrumen yang semakin beragam, lebih akuntabel karena melalui public offering – tanpa proses negosiasi yang lama dan eksklusif, lebih murah karena struktur biaya obligasi lebih sederhana dibandingkan dengan pinjaman luar negeri pada umumnya dan diterbitkan melalui mekanisme pasar, serta lebih mudah untuk direstruktur maupun dikelola risikonya. Kebijakan pemerintah dalam rangka menutup pembiayaan defisit APBN melalui penerbitan obligasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri ini bukan tanpa masalah, sebab ditengarai dapat memunculkan beban baru. Dengan semakin meningkatnya jumlah obligasi pemerintah yang beredar, pemerintah setiap tahun tentunya harus membayar bunga oblligasi dan pokok utang, yang jika tidak dikelola dengan baik, pada saat jatuh tempo akan terdapat kewajiban pemerintah dalam jumlah besar untuk membayar bunga oblligasi dan pokok utang. Untuk mengurangi risiko default dan refinancing risk, maka pemerintah harus melakukan restrukturisasi atas utang obligasi tersebut. Beberapa alternatif restrukturisasi utang diantaranya adalah reprofiling, buyback dan debt swap. Kebijakan pemerintah dalam rangka menutup pembiayaan defisit APBN melalui pengelolaan pinjaman luar negeri, yang ternyata sampai dengan saat ini masih diperlukan, dilakukan dengan lebih mengutamakan pinjaman lunak resmi berjangka panjang dari ADB, Bank Dunia dan Jepang. Selain itu, terhadap pinjaman komersial pemerintah tetap akan konsisten mengurangi pinjaman berupa fasilitas kredit ekspor dengan mengganti sumber pembiayaan proyek industri strategis yang selama ini dibiayai kredit ekspor. Dalam rangka upaya pengurangan beban utang, pemerintah memilih strategi untuk rescheduling utang dan debt swap. Rescheduling sudah dilakukan beberapa kali, debt swap juga demikian. Untuk opsi yang terakhir ini pemerintah sedang mengusahakan untuk mendapat debt swap dari beberapa negara antara lain Jerman, Australia, Perancis dan Amerika Serikat. Debt Swap dinilai cukup efektif dibandingkan dengan penghapusan utang karena resiko ekonomi politiknya lebih ringan sebab didahului dengan adanya program kesepakatan antara kreditor dan debitor. Halaman 18 dari 40


DIREKTORAT JENDERAL


PENGELOLAAN UTANG

Nilai Utang Pemerintah Indonesia per 31 Desember 2007 mencapai Rp 1.393.380.926,44 juta rupiah yang terdiri dari pinjaman luar negeri (PLN) sebesar Rp 590.322.386,60 juta rupiah (lihat tabel 2) dan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 803.058.539,84 juta rupiah (lihat tabel 3). Nilai utang yang demikian besar akan menyebabkan beban yang besar pula bagi APBN, yaitu dalam hal pembayaran cicilan pokok dan bunga atas pinjaman dan atau pembelian kembali obligasi dan pembayaran kupon atas obligasi. Tabel 2 Posisi Pinjaman Luar Negeri Pemerintah berdasarkan Sumber Pinjaman Per 31 Desember 2007 (dalam juta rupiah) No 1. 2. 3. 4. 5.

Uraian Bilateral Multilateral Export Credit Commercial Credit Leasing Total

Pokok 302.733.290,22 179.474.862,56 103.452.645,06 547.253,60 148.387,72 586.365.439,16

Bunga 1.403.182,51 1.896.407,46 659.525,07 5.812,77 1.019,63 3.965.947,44

Total 304.136.472,73 181.371.270,02 104.112.170,13 553.066,37 149.407,35 590.322.386,60

Catatan: berdasarkan kurs tengah 31 Desember 2007; USD 1= Rp 9.419,-

Tabel 3 Posisi Surat Utang Negara Per 31 Desember 2007 (dalam juta rupiah) No 1.

2.

Seri Tradable Securities a. Denominasi Rupiah 1) Zero Coupon 2) Fixed Coupon 3) Variable Coupon b. Denominasi US $ 1) Fixed Coupon Non Tradable Securities a. Fixed Coupon b. Variable Coupon Total

Total

14.668.800,00 294.452.587,00 168.625.188,00 65.933.000,00 256.941.780,04 2.437.184,80 803.058.539,84

Catatan: berdasarkan kurs tengah 31 Desember 2007; USD 1= Rp 9.419,-

Kebijakan pengelolaan utang tahun 2007-2009 difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan pembiayaan defisit anggaran. Dalam periode ini, pemerintah lebih mengedepankan prinsip kemandirian di bidang pembiayaan, dengan memprioritaskan pendanaan yang bersumber dari dalam negeri. Kebijakan pokok penurunan stok utang dalam negeri dilakukan melalui pengelolaan utang secara baik dengan kematangan perhitungan (sound and prudent debt management policy).

Halaman 19 dari 40


DIREKTORAT JENDERAL


PENGELOLAAN UTANG

B. Kebijakan Pengelolaan Utang Tahun 2007 Pemerintah di tahun 2007 menjabarkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan utang dan merumuskan pembiayaan defisit agar diperoleh sumber pembiayaan dengan biaya rendah dengan tingkat risiko yang dapat ditolerir. Kebijakan yang ditetapkan DJPU pada tahun 2007 adalah sebagai berikut: a.

Mempercepat proses penyusunan draft RUU, serta mengusulkan penetapan hukum dan peraturan perundangundangan di bidang PHLN;

b.

Mempercepat proses penyusunan draft RPP, serta mengusulkan penetapan hukum dan peraturan perundangundangan di bidang PHLN;

c.

Menyusun dan mereviu peraturan dan dokumen hukum yang berkaitan dengan pengelolaan SBN (Surat Berharga Negara);

d.

Melakukan penyusunan ketentuan antara lain tentang pembayaran utang luar negeri, utang dalam negeri, subsidi, dan pembayaran kepada surveyor;

e.

Melakukan optimalisasi, efisiensi, dan efektifitas penggunaan pinjaman luar negeri;

f.

Meningkatkan sistem penatausahaan pinjaman luar negeri secara tertib dan teratur;

g.

Melakukan pengendalian intern (sisdur dan kelembagaan) administrasi pinjaman luar negeri yang lebih intensif;

h.

Menyusun peraturan mengenai penyaluran dan pengelolaan pinjaman;

i.

Mengkaji komposisi penerbitan SBN dalam rupiah dan mata uang asing dengan mempertimbangkan aspek biaya dan risiko bagi pemerintah;

j.

Melakukan penerbitan SBN secara regular;

k.

Mengurangi stok utang melalui pembelian kembali obligasi negara sebelum jatuh tempo;

l.

Meningkatkan durasi portofolio SBN melalui program pertukaran (debt switching);

m.

Memperbaiki likuiditas obligasi negara di pasar sekunder;

n.

Membangun kepercayaan pasar dan daya tarik SBN;

o.

Menerbitkan SBN yang dapat dijadikan benchmark dan likuid di pasar sekunder;

Halaman 20 dari 40


DIREKTORAT JENDERAL


PENGELOLAAN UTANG

p.

Meningkatkan frekuensi komunikasi dengan otoritas moneter dalam bentuk pertukaran informasi dan dialog, serta menyelaraskan SBN program dengan kebijakan moneter;

q.

Mengembangkan infrastruktur yang dibutuhkan bagi pengembangan pasar yang aktif dan likuid;

r.

Mengembangkan komunikasi yang baik dengan para pelaku pasar SBN untuk mendapatkan informasi pasar yang akurat;

s.

Memantau perdagangan SBN di pasar sekunder untuk mengetahui seri SBN yang diminati pelaku pasar;

t.

Meningkatkan kerjasama dengan investor institusi dan regulator pasar keuangan untuk memperluas basis investor;

u.

Mengembangkan kerjasama yang baik dengan BI selaku pelaksana kliring, setelmen, dan registrasi;

v.

Mengoptimalkan akses pasar informasi melalui penyedia jasa informasi keuangan seperti Bloomberg, PIPU, dll;

w.

Menerbitkan berita triwulanan;

x.

Menyelanggarakan kegiatan sosialisasi SBN ke berbagai kalangan;

y.

Menyeimbangkan profil jatuh tempo obligasi negara;

z.

Meningkatkan tertib administrasi pembayaran pinjaman luar negeri;

å.

Menyempurnakan sistem pengadministrasian pinjaman yang efektif dan efisien;

ä.

Menyempurnakan pinjaman;

ö.

Melakukan penutupan perjanjian pinjaman secara tepat waktu;

pelaksanaan

pengadministrasian

dan

penagihan

aa. Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi pendanaan proyek yang dibiayai PHLN, serta pelaksanaan replenishment oleh Executing Agency (EA); bb. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia (BI) dan unit terkait intern Departemen Keuangan dalam proses pembayaran bunga dan pokok SBN; cc. Meningkatkan koordinasi dalam rangka penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan direktorat jenderal; dd. Menerapkan prinsip-prinsip good governance; gg. Menyelenggarakan analisis kebutuhan SDM dalam rangka rekruitmen pegawai; Halaman 21 dari 40


DIREKTORAT JENDERAL


PENGELOLAAN UTANG

ee. Melaksanakan penempatan pegawai sesuai kebutuhan unit; ff.

Menyelenggarakan kajian pola mutasi kepegawaian;

gg. Menyusun standar kompetensi jabatan; kk. Mengikutsertakan para pegawai dalam berbagai program pelatihan; ii.

Mengembangkan aplikasi sistem informasi kepegawaian;

jj.

Menyelenggarakan pertemuan rutin dengan unit terkait dalam rangka koordinasi pembinaan kepegawaian;

kk. Meningkatkan pembinaan dan koordinasi dalam rangka menyusun rencana kerja anggaran, dan pelaksanaannya; ll.

Meningkatkan pelayanan pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan;

mm. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana direktorat jenderal; nn. Meningkatkan sarana dan prasarana di lingkungan direktorat jenderal.

Halaman 22 dari 40


DIREKTORAT JENDERAL


PENGELOLAAN UTANG

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

Terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DJPU, prestasi yang patut dicatat dalam tahun anggaran 2007 yaitu terjadinya perubahan yang cukup signifikan dalam pengelolaan utang luar negeri pemerintah, setidaknya teridentifikasi dari rasio utang terhadap PDB yang semakin menurun, pada tahun 2000 sekitar 88% dan pada tahun 2007 pada posisi 35,25% (lihat tabel 4). Dalam pencapaian penurunan rasio utang tersebut, ada 3 faktor penting yang turut mempengaruhi yaitu: Pertama, karena adanya pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat. Kedua, nilai rupiah yang relatif stabil atau cenderung menguat. Ketiga, adanya penurunan total utang luar negeri pemerintah. Faktor yang ketiga menunjukan adanya konsistensi pemerintah dalam berkomitmen untuk menurunkan nilai utang Pinjaman Luar Negeri. Tabel 4 Debt to GDP Ratio Tahun Rasio utang terhadap PDB

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007*

2008**

88%

77%

67%

61%

56%

47%

39,62%

35,25%

33%

*unofficial number; **Preliminary Selain itu dalam rangka mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan utang Indonesia, perlu kiranya dicermati setiap perkembangan penetapan posisi peringkat utang Indonesia di mata dunia internasional. Hal ini penting mengingat peringkat utang (credit rating) merefleksikan tingkat kepercayaan masyarakat ekonomi dunia terhadap kapasitas dan kredibilitas pengelolaan utang dan pengelolaan ekonomi makro Indonesia. Perkembangan peringkat utang Indonesia dari beberapa lembaga pemeringkat utang internasional (Fitch Ratings, Moody’s, dan S&P’s Rating) memiliki kecenderungan perbaikan dari tahun ke tahun (lihat tabel 5). Tabel 5 Peringkat Kredit Indonesia Per 2007 Tahun 2003

2004

2005

2006

2007

S&P’s

CCC+

B

B+

B+

BB -

Fitch’s

B

B+

BB-

BB-

BB-

Moody’s

B3

B2

B2

B2

B1

Rating Agencies

Dalam tahun 2007, berbagai kinerja telah dihasilkan oleh unit-unit di lingkungan DJPU dalam rangka pencapaian tujuan program yang menjadi tanggung jawab DJPU. Berbagai kinerja yang telah dicapai dalam tahun 2007 terkait dengan Halaman 23 dari 40


DIREKTORAT JENDERAL


PENGELOLAAN UTANG

penyusunan berbagai peraturan di bidang pengelolaan utang, berupa Rancangan Undang-Undang (RUU) Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, RUU tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Hibah Luar Negeri, RPP Perusahaan Penerbit, RPP tentang pinjaman dalam negeri. Demikian juga dalam tahun 2007 telah disusun 5 Peraturan Menteri Keuanga (PMK). Tujuan penyusunan berbagai peraturan di bidang pengelolaan utang adalah: 1. Menyediakan landasan hukum bagi setiap kebijakan dan strategi pengelolaan utang; 2. Agar kebijakan dan strategi utang yang akan ditetapkan tidak bertentangan dengan peraturan di bidang lain yang terkait; 3. Memberikan kejelasan arah dan kepastian bagi para pihak yang terlibat di dalam kegiatan pengeloalan utang, yaitu Pemerintah, stakeholder, lender, investor, dan para pelaku pasar keuangan lainnya. Berbagai peraturan yang telah dihasilkan dan kebijakan terkait dengan tugas dan fungsi DJPU, agar dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) perlu disosialisasikan dalam bentuk kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan/training sehingga diperoleh pemahaman yang benar dan pada gilirannya akan berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DJPU serta instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga. Disamping kinerja pokok yang telah tercapai sebagaimana tersebut di atas, sebagai kelanjutan pelaksanaan reformasi di bidang keuangan negara, mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance), meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan kinerja pengelolaan dan pembiayaan utang, maka berdasarkan Keputusan Dirjen PU Nomor Kep-05/PU/2007 DJPU telah dilaksakan reformasi birokrasi yang meliputi beberapa aspek, antara lain mencakup: 1. Penataan organisasi; 2. Penyusunan/penyempurnaan business process, meliputi: analisis dan evaluasi jabatan, penyusunan SOP, dan analisis beban kerja; 3. Pengembangan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), meliputi: menyiapkan dan menyampaikan data kepegawaian guna pelaksanaan pengintegrasian Sistem Informasi Kepegawaian Departemen Keuangan, menyusun pola mutasi, membangun assesment center, dan menyusun kode etik pegawai DJPU.

Halaman 24 dari 40


DIREKTORAT JENDERAL


A.

PENGELOLAAN UTANG

Capaian Kinerja Program, Sasaran, dan Kegiatan Pengelolaan dan Pembiayaan Utang Tahun 2007 Dalam kaitannya dengan pelaksanaan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap keberhasilan pencapaian kinerja dalam RKT tahun 2007, di bidang pengelolaan utang telah dicapai kinerja program, sasaran, dan kegiatan sebagai berikut: 1. Program Pengelolaan dan Pembiayaan Utang Kegiatan Pengelolaan dan Pembiayaan Utang a. Sub Kegiatan Penyusunan Penyusunan Peraturan Perundangundangan tentang Pengelolaan Utang, dalam rangka pencapaian sasaran terselesaikannya peraturan tentang pengelolaan utang, dengan indikator kinerja sasaran dan capaiannya sebagai berikut:

1)

Indikator Kinerja Sasaran

Target

Realisasi

Terselesaikannya RUU PHLN pada tingkat menteri Terselesaikannya RPP HLN pada tingkat tim Tersedianya perangkat peraturan perundangundangan di bidang pembiayaan syariah Tersusunnya RPP tentang pinjaman dalam negeri Tersedianya perangkat hukum pengelolaan SUN yang transparan dan akuntabel

100%

100%

100% 100%

100% 75%

100%

0%

100%

100%

Penyelesaian penyusunan peraturan di bidang PHLN (Pinjaman dan Hibah Luar Negeri), outputs yang dihasilkan adalah: a) RUU PHLN (Pinjaman dan Hibah Luar Negeri) pada tingkat Menteri, dan: b) RPP HLN (Hibah Luar Negeri) pada tingkat Tim; Meskipun target tersebut telah tercapai 100%, yang seharusnya akan dilanjutkan pada target kepada penyampaian RUU PHLN/RPP HLN pada tingkat yang lebih tinggi, namun kegiatan tersebut ternyata belum terselesaikan karena dalam pelaksanaannya terdapat keinginan pemerintah untuk mengakomodir penambahan substansi materi mengenai pengaturan pinjaman luar negeri swasta dan penjaminan pinjaman luar negeri. Untuk menyempurnakan penambahan materi tersebut dan penuangan substansi materi ke dalam konsep RUU PHLN/RPP HLN, diambil langkah-langkah sebagai berikut: a) Menambah frekuensi pembahasan Tim PAD (Panitia Antar Departemen) RUU PHLN; b) Menyelenggarakan diskusi, menghadirkan narasumber untuk memperoleh masukan.

konsultan/

Halaman 25 dari 40


DIREKTORAT JENDERAL


2)

PENGELOLAAN UTANG

Penyelesaian penyusunan peraturan perundangan-undangan dibidang pembiayaan syariah, yang ditandai dengan adanya konsep-konsep peraturan sebagai outputs yang dihasilkan, sebagai berikut: a) RUU Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 13 Februari 2007, dan diharapkan akan dibahas di awal tahun 2008. b) RPP Tentang Perusahaan Penerbit; c) RPMK Tentang Penerbitan SBSN Di Pasar Perdana Dalam Negeri; d) RPMK Tentang Penerbitan SBSN Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat hambatan yaitu belum dibahasnya RUU SBSN di DPR yang menyebabkan terhambatnya penyelesaian perangkat peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan penerbitan SBSN seperti RPP dan RPMK serta menyebabkan tertundanya penerbitan SBSN. Langkah-langkah yang diambil dalam menyelesaikan hambatan tersebut antara lain: a) Melakukan persiapan-persiapan dalam rangka pembahasan RUU Tentang SBSN; b) Melakukan pembahasan dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penyempurnaan draft RPP dan RPMK;

3)

Penyelesaian penyusunan peraturan perundangan-undangan dibidang pinjaman dalam negeri, outputs yang dihasilkan adalah: RPP tentang pinjaman dalam negeri RPP tentang pinjaman dalam negeri telah disampaikan kepada Departemen Hukum dan HAM, untuk dilakukan harmonisasi serta dibahas pada tingkat PAD (Panitia Antar Departemen). Diharapkan sebelum pertengahan tahun 2008, RPP sudah ditetapkan menjadi PP. Sehingga dapat segera disusun berbagai peraturan pelaksanaannya.

4)

Penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan Surat Utang Negara (SUN), telah tersusun draft terkait pengelolaan SUN (PP, Perpres, dan PMK), dengan realisasi outputs sebanyak 5 buah PMK dan 1 buah Perdirjen, yaitu: a) PMK Nomor 10/PMK.08/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana; b) PMK Nomor 26/PMK.08/2007 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana; c) PMK Nomor 27/PMK.08/2007 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara; Halaman 26 dari 40


DIREKTORAT JENDERAL


PENGELOLAAN UTANG

d) PMK Nomor 108/PMK.08/2007 tentang Sistem Dealer Utama; e) PMK Nomor 15/PMK.08/2007 tentang Perubahan Atas KMK Nomor 22/KMK.01/2004 tentang Penjualan Obligasi Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional; f)

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor PER02/PU/2007 tentang Pedoman Penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama.

Dari 6 buah peraturan perundangan tersebut di atas, 3 diantaranya yaitu PMK Nomor 26/PMK.08/2007 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana, PMK Nomor 27/PMK.08/2007 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara, dan PMK Nomor 108/PMK.08/2007 tentang Sistem Dealer Utama adalah penetapan kembali Peraturan Menteri Keuangan yang telah ada dalam rangka mengakomodir dinamika atau perubahan-perubahan yang terjadi di pasar keuangan serta untuk lebih menjamin kepastian hukum. b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya efisiensi pengelolaan pinjaman luar negeri, dengan indikator kinerja sasaran dan capaiannya sebagai berikut: Indikator Kinerja Sasaran Tersusunnya materi NPPHLN merugikan pemerintah Tertatanya dokumen/arsip PHLN

yang

tidak

Target

Realisasi

100%

100%

95%

5%

Penyelesaian penyusunan materi NPPHLN yang tidak merugikan pemerintah, dengan pencapaian kinerja outputs sebesar 100%, yang ditandai dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri untuk tahun 2007 sebanyak 59 buah naskah dengan nilai sebesar Rp. 51,51 triliun rupiah (lihat tabel 6).

1)

Tabel 6 Jumlah dan Nilai NPPHLN yang Ditandatangani pada Tahun 2007 Menurut Jenis Pinjaman (dalam juta rupiah) No.

Jenis Pinjaman

1

Pinjaman Program

2

Pinjaman Proyek

3

Kredit Ekspor

4

Hibah

5

Debt Swap Jumlah

Jumlah NPPHLN yang ditandatangani

Nilai NPPHLN*)

8 Naskah

19.167.349,45

23 Naskah

18.950.382,04

8 Naskah

10.737.529,60

18 Naskah

1.836.984,42

2 Naskah

819.915,56

59 Naskah

51.512.161,07

*) Berdasarkan nilai tukar rupiah dalam APBN-P 2007 sebesar 1 USD = Rp 9,050.00

Halaman 27 dari 40


DIREKTORAT JENDERAL


2)

PENGELOLAAN UTANG

Sementara untuk penatausahaan arsip belum dapat terlaksana dengan baik dikarenakan belum adanya kepastian tempat/ruang kerja, sehingga outputs kegiatan penatausahaan arsip tidak dapat terealisasi sebagaimana-mestinya. Langkah-langkah yang diambil dalam menyelesaikan hambatan tersebut antara lain: a) Mengusahakan kepastian tempat/ruang Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan;

kerja

kepada

b) Mengoptimalkan penatausahaan dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada. c. Sub Kegiatan Pengelolaan Surat Berharga Negara, dalam rangka pencapaian sasaran terselenggaranya pengelolaan portofolio utang pemerintah sesuai dengan aturan hukum dalam rangka mendukung kebutuhan pembiayaan APBN, dengan indikator kinerja sasaran dan capaiannya sebagai berikut: Indikator Kinerja Sasaran

Target

Realisasi

Terlaksananya pembiayaan APBN melalui pengelolaan portofolio SBN Terlaksananya koordinasi antar unit terkait pengelolaan SBN Terselenggaranya sosialisasi SBN Terselenggaranya pengembangan pasar SBN Tersusunnya laporan terkait pengelolaan SBN pengelolaan SBN

100%

100%

100%

100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

Dalam pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN), outputs yang dihasilkan, adalah: 1)

Nilai target netto Pembiayaan APBN pengelolaan portofolio SBN Dalam APBN Tahun 2007 telah ditetapkan bahwa target pembiayaan dari SUN adalah sebesar Rp40,6 triliun yang kemudian direvisi melalui APBN Perubahan Tahun 2007 menjadi Rp58,5 triliun. Jumlah tersebut merupakan target netto, dan dilaksanakan melalui: a) Penerbitan Obligasi Negara (ON) Penerbitan ON secara reguler dilakukan dengan cara lelang di pasar perdana. Pada setiap penerbitan, selalu terjadi oversubscription, yaitu jumlah penawaran yang masuk melebihi jumlah target indikatif yang diumumkan. Oversubscription berkisar dari 1,12 kali sampai 7,07 kali dengan rata-rata sekitar 4,47 kali. Hal ini merupakan salah satu indikator masih cukup tingginya kepercayaan investor terhadap ON. Total nilai nominal ON dengan kupon berdenominasi Rupiah yang diterbitkan secara reguler oleh Pemerintah tahun 2007 mencapai Rp66,61 triliun, dengan kupon berkisar antara 9,00% sampai 10,25%, dan waktu jatuh temponya pada umumnya berjangka menengah dan panjang, yaitu antara tahun 2017 dan 2037. Halaman 28 dari 40


DIREKTORAT JENDERAL


PENGELOLAAN UTANG

Dalam rangka mengantisipasi minat investor sehubungan dengan kondisi ketidakpastian pasar karena adanya isu subprime mortgage pada pertengahan bulan Agustus 2007, pemerintah mengambil inisiatif untuk menerbitkan instrumen Obligasi Negara jangka pendek. Yaitu berupa zero coupon bond, yaitu ON tanpa bunga yang dijual secara diskonto. Penerbitan perdana zero coupon bond dilakukan sebanyak 3 seri, dengan total outstanding sebesar Rp10,50 triliun. b) Penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) SPN adalah SUN yang jangka waktu jatuh temponya sampai dengan 12 bulan. Secara total, sepanjang tahun 2007, pemerintah telah menerbitkan SPN seri SPN2008052801 dan melakukan reopening terhadap seri tersebut sebanyak 2 kali. Dari 3 kali penerbitan, total penawaran yang masuk adalah Rp19,45 triliun dan yang dimenangkan pemerintah adalah sebesar Rp4,17 triliun. Dalam penerbitan SPN terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan kecenderungan penurunan minat dari investor terhadap penerbitan SPN, yaitu perlakuan perpajakan yang dianggap masih memberatkan bagi investor, pajak sebagaimana diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2006 yang menyatakan atas penghasilan tertentu dari Wajib Pajak berupa diskonto SPN dikenakan pemungutan PPh sebesar 20% yang bersifat final di Pasar Perdana. Dampak negatif yang terjadi dengan perlakukan pajak tersebut menyebabkan yield yang ditawarkan akan lebih tinggi dari yield Obligasi Negara dengan sisa jangka waktu 12 bulan karena pembeli SPN akan melakukan gross-up akibat pengenaan pajak 20%. c) Penjualan Obligasi Ritel Indonesia (ORI) Penjualan ORI merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memperluas basis investor SUN dan ditujukan untuk investor perorangan. Penjualan ORI dalam tahun 2007 ditargetkan sebanyak 3 frekuensi dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2007 sebanyak 2 frekuensi dengan jumlah penawaran yang masuk melalui bookbuilding (melalui Agen Penjual yang diseleksi oleh Panitia Seleksi) yaitu mencapai Rp15,72 triliun dan jumlah penawaran yang dimenangkan adalah Rp15,6 triliun (terdiri dari 35.995 pemesanan pembelian). Frekuensi penerbitan ORI ini disesuaikan dan telah memenuhi kebutuhan APBN 2007. Penerbitan ORI tersebut mendapat sambutan yang positif dari masyarakat. d) Penerbitan Obligasi Negara dalam Valuta Asing (International Bonds) Penerbitan International Bonds dalam tahun 2007 ditargetkan sebanyak 2 frekuensi dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2007 sebanyak 1 frekuensi. Frekuensi penerbitan international tersebut disesuaikan dengan kebutuhan APBN 2007. Halaman 29 dari 40


DIREKTORAT JENDERAL


PENGELOLAAN UTANG

Penerbitan Obligasi Negara dalam valuta asing di pasar perdana internasional dilaksanakan pada awal bulan Februari tahun 2007, dengan nominal sebesar USD 1.5 miliar. Penerbitan tersebut merupakan single trance, yaitu seri INDO37. Sebagaimana penerbitan sebelumnya, penerbitan pada tahun 2007 ini juga mendapatkan sambutan yang baik di pasar internasional. Adapun distribusi investor berdasarkan regional, untuk INDO-37 yaitu Asia (38%), Eropa (25%), dan Amerika (37%). Yield obligasi negara dalam valuta asing milik Indonesia tersebut relatif lebih rendah dibanding yield obligasi negara lain yang bahkan mempunyai peringkat lebih tinggi. Hasil penerbitan ini menunjukkan kepercayaan investor internasional terhadap manajemen fiskal dan prospek ekonomi Indonesia jangka panjang. e) Pelaksanaan debt switching/buyback Profil jatuh tempo SUN saat ini terkonsentrasi dengan jumlah yang signifikan pada kurun waktu 2007-2009. Artinya dalam kurun waktu tersebut, terdapat Obligasi Negara dalam jumlah besar yang jatuh tempo dan harus dilunasi oleh Pemerintah, sementara kondisi keuangan negara, maka dalam kurun waktu tersebut diperkirakan akan terjadi tekanan fiskal yang hebat. Untuk itu dalam rangka mengurangi beban dan risiko pelunasan pokok SUN pada kurun tahun 2007-2009 tersebut, Pemerintah berupaya untuk menata ulang struktur jatuh tempo SUN melalui debt switching, yaitu dengan membeli seri-seri Obligasi Negara jangka pendek dan menukarkannya dengan Obligasi Negara yang mempunyai jatuh tempo jangka menengah dan panjang. Jumlah SUN yang jatuh tempo pada kurun tahun 2007-2009, yang berada pada kisaran di atas Rp30 triliun, digeser ke jangka waktu jatuh tempo yang lebih panjang. Pada tahun 2007 lalu, telah dilaksanakan lelang debt switching sebanyak 9 kali dengan jumlah nominal sebesar Rp.15.782 triliun. Selain itu pada tahun 2007 telah dilakukan cash buyback sebanyak 3 kali, dengan jumlah nominal sebesar Rp2.859 triliun. Kegiatan cash buyback ini merupakan salah satu strategi pengelolaan portofolio SUN dengan cara melaksanakan pembelian Obligasi Negara yang belum jatuh tempo di pasar sekunder. Obligasi Negara yang telah dibeli tersebut kemudian dinyatakan lunas atau jatuh tempo, sehingga mengurangi total outstanding SUN. Pada saat pasar mengalami bearish, dimana harga SUN cenderung diskon, penerapan strategi cash buyback ini akan lebih menguntungkan Pemerintah, dibanding jika harus membayar pelunasan pokok pada saat jatuh tempo nantinya. Disamping itu pelaksanaan cash buyback oleh Pemerintah pada saat kondisi pasar bearish ini juga dapat menahan anjloknya laju harga SUN, bahkan dapat mendorong pembentukan harga premium.

Halaman 30 dari 40


DIREKTORAT JENDERAL


f)

PENGELOLAAN UTANG

Penerbitan Sukuk Penerbitan Sukuk dalam tahun 2007 ditargetkan sebanyak 1 frekuensi dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2007 sebanyak 0 frekuensi. Tidak terlaksananya kegiatan penerbitan SUKUK ini disebabkan karena masih menunggu pengesahan RUU tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

2)

Sosialisasi SBN dilaksanakan melalui 2 kegiatan, yaitu: a) Sosialisasi SUN, yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi dan pemahaman mengenai peran, posisi dan fungsi SUN dalam kerangka kebijakan ekonomi secara keseluruhan dan perkembangannya; menyebarluaskan informasi mengenai perkembangan yang terjadi terkait dengan pengelolaan SUN terutama dari sisi pelaku pasar; dan sebagai bagian dari program edukasi kepada masyarakat luas. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di 7 kota. Terdapat kendala dalam pelaksanaan sosialisasi SUN ini yaitu belum optimalnya penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas untuk mempeluas basis investor, khususnya para investor di wilayah timur Indonesia. b) Sosialisasi dalam rangka penjualan Obligasi Negara Ritel (ORI) atau pre marketing ORI yang diselenggarakan di di 9 kota.

3)

Koordinasi dengan unit/instansi terkait Koordinasi dengan unit/instansi terkait dengan pengelolaan SBN seperti Bapepam dan Lembaga Keuangan, Ditjen Perbendaharaan, Bank Indonesia, dan Bursa Efek Surabaya telah dilaksanakan secara rutin, baik untuk keperluan penyusunan peraturan, konsolidasi data, maupun pengembangan pasar SBN.

4)

Pengembangan Pasar SBN Pengembangan pasar SBN dilakukan melalui diskusi dengan Dealer Utama serta melalui Investor gathering dengan beberapa investor institusi seperti perusahaan dana pensiun dan perusahaan asuransi dalam rangka pemutakhiran data, informasi, dan komunikasi aktif. Kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah waktu akibat padatnya jadwal kegiatan. Selain itu, perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas pertemuan dengan pelaku pasar (analis dealer) dalam rangka pengembangan pasar SBN secara intensif.

5)

Penerbitan Laporan Tahunan Pengelolaan SBN Laporan tahunan pengelolaan SBN dalam tahun 2007 ditargetkan sebanyak 1 buah dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2007 sebanyak 6 buah. Hal ini disebabkan laporan tahunan yang direncanakan disusun pada akhir tahun, dirasakan tidak efektif sebab laporan pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pengelolaan SBN yang berjalan sangat dinamis. Untuk itu diambil kebijakan untuk menyusun laporan pelaksanaan kegiatan setiap berakhirnya pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Halaman 31 dari 40


DIREKTORAT JENDERAL


PENGELOLAAN UTANG

Adapun laporan yang telah disusun sebagai berikut: a) Laporan Pelaksanaan Penjualan Obligasi Negara dalam valuta asing di pasar internasional tahun 2007; b) Laporan Penjualan Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI002 di pasar perdana; c) Laporan Penjualan Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI003 di pasar perdana; d) Laporan kegiatan Pengembangan Pasar SBN; e) Laporan kegiatan riset pasar keuangan dan Surat Berharga Negara; 6)

Selain kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam RKT, terdapat beberapa kegiatan penting yang tidak tercantum dalam RKT, namun dilaksanakan dalam tahun 2007, diantaranya: a) Pelaksanaan riset pasar keuangan dan menyelesaikan laporan riset sebanyak 2 buah.

SBN

telah

b) Penyelenggaraan Sistem Dealer Utama, yang dilaksanakan dengan melakukan monitoring terhadap kewajiban Dealer Utama dalam hal: 1) penyampaian kuotasi harian harga SUN dua arah seri benchmark; 2) keaktifan Dealer Utama dalam pelaksanaan lelang SUN di pasar perdana. d. Sub Kegiatan Pengelolaan Portofolio dan Risiko Utang, dalam rangka pencapaian sasaran tersedianya strategi pengelolaan utang pada tingkat risiko yang terkendali dan tingkat biaya yang dapat diterima, dengan indikator kinerja sasaran dan capaiannya sebagai berikut: Indikator Kinerja Sasaran

Target

Realisasi

Tercapainya tujuan dan sasaran strategi pengelolaan utang jangka panjang dan menengah Tersedianya portfolio performance monitoring Tersedianya rumusan revisi strategi utang Tersedianya hasil evaluasi penerapan strategi utang Tersedianya rumusan restrukturisasi portofolio utang, mekanisme hedging, pengkayaan instrumen, mekanisme kredit ekspor, dan standarisasi terms & condition pinjaman luar negeri Tersedianya informasi dan masukan mengenai berbagai asumsi indikator makro ekonomi sebagai bahan penyusunan strategi pengelolaan utang Tersedianya informasi dan masukan mengenai lending strategy dari lender sebagai bahan penyusunan strategi pengelolaan utang

100%

50%

100%

50%

100% 100%

0% 0%

100%

80%

100%

100%

100%

100%

Halaman 32 dari 40


DIREKTORAT JENDERAL


Tersedianya informasi dan masukan mengenai kebijakan dari berbagai regulator terkait pengelolaan utang, pengembangan instrumen dan infrastruktur

PENGELOLAAN UTANG

100%

100%

Dalam mengelola portofolio dan risiko utang telah dihasilkan outputs: 1)

Rumusan strategi pengelolaan utang jangka panjang dan menengah dan rumusan kerangka kerja manajemen risiko dengan realisasi masing-masing sebanyak 1 berkas. Dari kedua outputs tadi diharapkan outcomes tercapainya tujuan dan sasaran strategi pengelolaan utang jangka panjang dan menengah akan tercapai 100%, namun indikator tersebut baru tercapai sebesar 50%. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain belum sepenuhnya instrumen utang SBN dan pinjaman terintegrasi serta keterbatasan data untuk analisis. Pada tahun 2007 sebenarnya telah tersusun Rumusan Strategi Pengelolaan Utang, namun strategi pengelolaan utang yang telah tersusun tersebut belum dapat ditetapkan sebagai suatu dokumen hukum resmi, karena masih bersifat parsial, yaitu baru mencakup aspek instrumen SBN dan belum mencakup instrumen PHLN. Hal tersebut dikarenakan hambatan ketersediaan data PHLN yang belum reliable dan terintegrasi, akibatnya Rumusan Strategi Pengelolaan Utang yang telah dibuat dirasa belum cukup memadai untuk menjadi suatu dokumen hukum resmi guna keperluan analisis. Saat ini sedang dilaksanakan pembenahan data PHLN dengan menggunakan tenaga konsultan. Sehingga diharapkan dapat segera tersedia data PHLN yang reliable dan terintegrasi dan Rumusan Strategi Pengelolaan Utang dapat ditetapkan sebagai suatu dokumen hukum resmi.

2)

Portfolio performance monitoring, revisi strategi, dan evaluasi penerapan strategi utang, dengan realisasi untuk indikator outputs portfolio performance monitoring mencapai 100%, dua outputs lainnya belum ada realisasi. Capaian tersebut disebabkan belum ditetapkan strategi utang menjadi dokumen hukum, sehingga mengakibatkan belum tersedianya performance indikator portofolio utang secara lengkap, terutama untuk instrumen PHLN, sehingga baru dapat dilaksanakan portfolio performance monitoring terbatas pada instrumen SBN, khususnya SUN. Demikian pula belum dapat dilaksanakan revisi strategi dan evaluasi penerapan strategi utang.

3)

Rumusan mengenai restrukturisasi portofolio utang, mekanisme hedging, pengkayaan instrumen, mekanisme kredit ekspor (KE), dan standardisasi terms & conditions pinjaman luar negeri sebanyak 5 berkas dengan capaian sebesar 80%. Untuk mencapai struktur portofolio utang yang optimal, pencapaian tingkat risiko utang yang terkendali, maupun penyediaan alternatif instrumen utang yang sesuai kondisi dan kebutuhan, maka diperlukan berbagai strategi dan kebijakan yang tepat. Dalam rangka mencapai target tersebut direncanakan untuk melakukan berbagai kajian untuk merumuskan restrukturisasi portofolio utang, mekanisme hedging, pengkayaan instrumen, mekanisme KE, dan standardisasi Terms and Conditions pinjaman luar negeri. Halaman 33 dari 40


DIREKTORAT JENDERAL


4)

PENGELOLAAN UTANG

Pelaksanaan pertemuan dengan analis makro ekonomi internal dan eksternal Departemen Keuangan, pelaksanaan pertemuan konsultasi dengan lender, dan pertemuan dengan regulator dan pelaku pasar terkait dengan pengelolaan utang, pengembangan instrumen utang dan infrastruktur. Dengan target outcomes tersedianya informasi dan masukan mengenai berbagai asumsi indikator makro ekonomi sebagai bahan penyusunan strategi pengelolaan utang, tersedianya informasi dan masukan mengenai lending strategy dari lender sebagai bahan penyusunan strategi pengelolaan utang dan tersedianya informasi dan masukan mengenai kebijakan dari berbagai regulator terkait dengan pengelolaan utang, pengembangan instrumen dan infrastruktur dengan tingkat capaian 100%.

e. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pembiayaan Syariah, dalam rangka pencapaian sasaran terlaksananya perencanaan dan kebijakan pembiayaan syariah sebagai alternatif instrumen pembiayaan APBN, dengan indikator kinerja sasaran dan capaiannya sebagai berikut: Indikator Kinerja Sasaran

Target

Realisasi

Terlaksananya kajian pengembangan instrumen pembiayaan syariah

100%

100%

Dalam melaksanakan kajian pengembangan instrumen pembiayaan syariah telah dihasilkan outputs sebagai berikut:

f.

1)

Disusunnya grand design SBSN ijarah-sale and lease bank sebagai bahan aturan-rekomendasi dalam penerbitan SBSN. Grand design ini meliputi pokok-pokok ketentuan dan syarat SBSN seperti: tenor, ketentuan imbalan, metode penerbitan, metode pricing, Barang Milik Negara sebagai underlying asset, dokumendokumen yang diperlukan dalam penerbitan SBSN serta penatausahaan dan pasar sekunder SBSN.

2)

Laporan atas hasil kajian penerbitan SBSN dengan struktur musyarakah (akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya, untuk tujuan memperoleh keuntungan, yang akan dibagikan sesuai dengan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya, sedangkan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak) sebagai alternatif sumber pembiayaan kegiatan dengan pencapaian sebesar 100% yang ditandai dengan telah diselesaikannya laporan hasil kajian penerbitan SBSN dengan struktur musyarakah.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Akuntansi dan Setelmen Utang, dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya pengamanan rencana penyerapan pinjaman luar negeri (disbursement) baik pinjaman program maupun pinjaman proyek, dengan indikator kinerja sasaran dan capaiannya sebagai berikut:

Halaman 34 dari 40


DIREKTORAT JENDERAL


PENGELOLAAN UTANG

Indikator Kinerja Sasaran

Target

Realisasi

Terlaksananya optimalisasi efisiensi, dan efektifitas penggunaan pinjaman Meningkatnya tertib administrasi pembayaran pinjaman Meningkatnya sistem penatausahaan dan akuntansi pinjaman secara tertib dan teratur

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dalam pelaksanaan evaluasi, akuntansi dan setelmen, telah dihasilkan outputs antara lain: 1)

Nilai efektif penarikan utang pinjaman proyek sebesar Rp 17.002,50 miliar dan pinjaman program sebesar Rp 19.005,00 miliar.

2)

Nilai pembayaran utang, terdiri: a) cicilan pokok utang dalam negeri sebesar Rp 61.536,44 miliar; b) bunga utang dalam negeri sebesar Rp 53.470,48 miliar; c) cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp 57.922,46 miliar; d) bunga utang luar negeri sebesar Rp 25.727,84 miliar.

3)

Tingkat pengembangan sistem arsip dokumen PHLN dengan pencapaian sebanyak 129 loan agreement, sementara sebanyak 254 dokumen masih belum ditemukan yang terdiri 18 dokumen dengan status aktif serta 236 berstatus fully paid.

4)

Tingkat pengembangan IT strategy dan beberapa aplikasi dalam rangka mendukung tugas DJPU, antara lain: aplikasi decision support system, aplikasi surat perintah membayar, dan aplikasi anlysis support system dengan capaian 100 %.

5)

Penyusunan laporan utang dengan capaian 34 laporan dari target 37 laporan.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat beberapa hambatan dalam penyajian laporan data utang yang credible dan tepat waktu dalam kerangka sistem akuntansi utang, antara lain: 1) Koordinasi

dengan pihak terkait (lender, executing agency, Bappenas, BI, dan Ditjen Perbendaharaan) masih perlu ditingkatkan;

2) Mekanisme proses rekonsiliasi data real-time antara DJPU, BI,

Ditjen Perbendaharaan (Direktorat PKN dan KPPN Jakarta VI) dalam rangka penyusunan laporan utang masih dalam tahap penyempurnaan. Langkah-langkah yang diambil dalam menyelesaikan hambatan tersebut dengan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, sehingga diharapkan sasaran yang sudah ditargetkan akan lebih mudah untuk dicapai. 1)

Pendidikan dan Pelatihan Teknis;

2)

Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasi; Halaman 35 dari 40


DIREKTORAT JENDERAL


2. Program Penyelenggaraan Kepemerintahan

Pimpinan

PENGELOLAAN UTANG

Kenegaraan

dan

Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal, dilaksanakan dengan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut: 1. Kegiatan Pengelolaan Gaji, Honorarium, dan Tunjangan; 2. Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Perkantoran; 3. Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Teknis Administrasi. Hal yang perlu dicatat dalam pelaksanaan program tersebut antara lain yang berkaitan dengan reformasi birokrasi telah dilaksanakan: 1. Penyusunan/penyempurnaan business process, meliputi penyusunan: 791 urjab, 91 SOP (Standard Operating and Procedures), 182 data ABK (Analisis Beban Kerja), Surat Keputusan tentang Kode Etik, dan KPI (Key Performance Indicators). 2. Peningkatan kemampuan SDM, meliputi penyusunan standar kompetensi jabatan, dan pelaksanaan dan pembangunan assesment center, serta melakukan job grading dalam rangka melaksanakan perbaikan sistem remunerasi. Capaian kinerja yang dilakukan rata-rata 100%. 3. Program Pembiayaan Lain-Lain Program pembiayaan lain-lain berfungsi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara lebih efisien dan efektif serta terpadu. Sebagai program penunjang, program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal dengan sasaran terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan kepemerintahan telah dihasilkan outputs berupa surat keputusan mutasi pegawai, dengan capaian 1 berkas. Pencapaian indikator kinerja sasaran sebesar 100%. B.

Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran yang ditetapkan oleh terkait dengan pelaksanaan fungsi pengelolaan utang secara umum dapat dicapai dalam tahun 2007. Tercapainya berbagai sasaran melalui pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut menunjukkan adanya perencanaan kegiatan yang matang, disertai dukungan pembiayaan, SDM, sarana dan prasarana yang menunjang pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh berbagai unit kerja di lingkungan DJPU. Memperhatikan tingkat pencapaian sasaran yang tercermin dalam formulir pengukuran pencapaian sasaran (PPS), meskipun secara umum sasaran dapat tercapai dalam tahun 2007, terdapat beberapa indikator sasaran yang tidak tercapai. Beberapa indikator sasaran yang tidak tercapainya tersebut disebabkan oleh kenyataan bahwa pencapaian indikator sasaran tersebut tidak sepenuhnya merupakan tanggung jawab DJPU tetapi terdapat faktor-faktor di luar kendali DJPU. Tercapainya berbagai sasaran yang ditetapkan oleh DJPU Utang akan memberikan kontribusi positif terhadap pencapain sasaran yang lebih tinggi yakni di tingkat Departemen Keuangan. Untuk itu berbagai kinerja sasaran Halaman 36 dari 40


DIREKTORAT JENDERAL


PENGELOLAAN UTANG

yang telah dicapai dalam tahun 2007, hendaknya dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk periode berikutnya. Sementara untuk kinerja sasaran yang belum tercapai sebagaimana diharapkan, melalui perencanaan yang matang dapat diwujudkan pencapaiannya dalam periode berikutnya. C.

Akuntabilitas Keuangan Diperkenalkannya pendekatan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting), menuntut setiap unit kerja pemerintah dalam mendapatkan alokasi dana, harus terlebih dahulu menetapkan berbagai kinerja yang ingin dicapai untuk satu periode tahun anggaran. Pendekatan ini berbeda dengan sebelum diperkenalkannya pendekatan penganggaran tradisional, dimana unit kerja pemerintah mengusulkan dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan tanpa diketahui dengan jelas kinerja apa yang akan dicapai (berorientasi kegiatan). Sementara penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) berorientasi pada hasil/kinerja yang akan dicapai untuk mendapatkan alokasi anggaran. Dengan demikian pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran tidak hanya berupa pertanggungjawaban keuangan tapi juga berupa pertanggungjawaban kinerja. Dalam tahun 2007, alokasi anggaran yang disediakan untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan DJPU adalah sebesar Rp. 59.258.056.000 terdiri dari 2 DIPA yaitu, DIPA Bagian Anggaran (BA) 15 sebesar Rp. 59.096.128.000 dan DIPA BA 69 sebesar Rp. 161.928.000 dengan realisasi sebesar Rp. 44.200.690.642 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 7 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2007 (dalam rupiah) No. 1. 2. 3. 4.

URAIAN Belanja Pegawai (BA 15) Belanja Barang (BA 15) Belanja Modal (BA 15) Belanja Lain-lain (BA 69) Jumlah

PAGU 13.043.032.000 32.031.940.000 14.021.156.000 161.928.000 59.258.056.000

REALISASI 6.811.370.711 23.983.748.364 13.255.689.567 149.882.000 44.200.690.642

% 52.22% 74.87% 94.54% 92.56% 74.59%

Realisasi sebesar 74,59 % tersebut antar lain disebabkan: 1.

DJPU belum mempunyai lokasi kantor dalam satu lokasi. Lokasi kantor masih terpisah yaitu sebagian di Gedung Utama, Gedung Perbendaharaan I dan IV. Kondisi ini berpengaruh pada kelancaran realisasi anggaran yang berhubungan dengan proses pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana.

2.

Keterbatasan pemenuhan kebutuhan pegawai. Perencanaan jumlah seluruh pegawai pada DJPU adalah 286 pegawai. Sampai dengan 31 Desember 2007, pegawai yang melaksanakan tugas di DJPU baru berjumlah 187 pegawai atau 65,39 % dari kebutuhan pegawai. Kondisi ini menyebabkan realisasi penyerapan Belanja Pegawai masih rendah yaitu sebesar Rp. 6.811.370.711,- atau 52,22% dari pagu anggaran sebesar Rp. 13.043.032.000,-.

3.

Belanja Jasa hanya terealisasi sebesar Rp. 581.614.648,- atau 21,54 % dari pagu anggaran Rp. 2.700.050.000,- dikarenakan sebagian belanja langganan daya dan jasa DJPU masih dibayarkan dari pagu anggaran Ditjen Perbendaharaan dan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan. Halaman 37 dari 40


DIREKTORAT JENDERAL


4.

PENGELOLAAN UTANG

Realisasi Belanja Perjalanan terutama untuk Belanja Perjalanan lainnya hanya terealisasi sebesar Rp. 2.430.099.740,- atau 44,00% dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.714.372.000,-. Hal tersebut dikarenakan adanya pemotongan untuk Belanja Perjalanan lainnya sebesar sebesar Rp. 2.372.300.000,-.

Halaman 38 dari 40


DIREKTORAT JENDERAL


PENGELOLAAN UTANG

BAB V PENUTUP LAKIP DJPU tahun 2007 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada tahun 2007 yang disusun berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan pada awal tahun sekaligus sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tahun 2007 adalah tahun pertama beroperasinya DJPU yang merupakan penajaman dari fungsi perbendaharaan ke dalam fungsi pengelolaan utang sebagai hasil reorganisasi di lingkungan Departemen Keuangan. Untuk permulaan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Dan Pembiayaan Utang sangat diperlukan adanya koordinasi dan konsolidasi intern DJPU. Hal ini perlu dilakukan untuk memaknai peran strategis tugas DJPU dalam menghadapi tugas-tugas yang cukup berat berkaitan dengan pengelolaan utang negara. Beberapa capaian kinerja dari DJPU dalam tahun 2007 antara lain: 1. Terjadinya perkembangan yang cukup signifikan dalam pengelolaan utang pemerintah. Keberhasilan pemerintah, dapat dilihat dari rasio utang terhadap PDB yang dari tahun 2000 sampai 2006 yang trennya semakin menurun, pada tahun 2000 sekitar 88% dan pada tahun 2007 pada posisi 35,25%. 2. Realisasi realisasi pembiayaan melalui SBN sekitar Rp57,31T (1,5% GDP), terdiri dari: (i) penerbitan Rp99,95T; (ii) jatuh tempo Rp39,79T; dan (iii) buyback Rp2,86T. 3. Posisi rating dari beberapa lembaga rating (Fitch Ratings, Moody’s, dan S&P’s Rating) mengalami perbaikan; 4. Ditandatangani komitmen pinjaman luar negeri berupa pinjaman proyek sebesar US$2,24 miliar; komitmen hibah luar negeri US$357,56 juta; dan debt swap sebesar EUR50 juta. 5. Penyerapan pinjaman proyek sebesar Rp 17.002,50 miliar dan pinjaman program sebesar Rp 19.005,00 miliar. 6. Nilai pembayaran cicilan pokok utang dalam negeri sebesar Rp 61.536,44 miliar, bunga utang dalam negeri sebesar Rp 53.470,48 miliar, cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp 57.922,46 miliar, bunga utang luar negeri sebesar Rp 25.727,84 miliar. 7. Berkaitan dengan reformasi birokrasi telah dilaksanakan penyusunan/penyempurnaan business process, meliputi: penyusunan 791 uraian jabatan (Job Descriptions), 91 SOP (Standard Operating and Procedures), 182 data ABK (Analisis Beban Kerja-Work Load Analisys), Kode Etik, KPI (Key Performance Indicators), Standar Kompetensi Jabatan, dan pembangunan Assesment Center. Disamping beberapa kegiatan yang telah terlaksana dengan baik, terdapat beberapa kegiatan lain yang hingga akhir tahun 2007 belum terselesaikan, yaitu: 1. Belum disahkannya RUU PHLN, RUU SBSN, dan RPP tentang pinjaman dalam negeri. 2. Belum terintegrasi sepenuhnya instrumen utang SBN dan Pinjaman yang mengakibatkan belum terselesaikannya rumusan strategi pengelolaan utang Halaman 39 dari 40


DIREKTORAT JENDERAL


PENGELOLAAN UTANG

jangka panjang dan menengah, rumusan kerangka kerja manajemen risiko, dan portfolio performance monitoring. 3. Sistem Infomasi Utang yang diharapkan akan meningkatkan optimalisasi penggunaan pinjaman masih dalam tahap pembangunan. 4. Belum adanya gedung kantor yang dapat menampung seluruh pegawai dalam satu lokasi. Lokasi gedung kantor masih terpisah yaitu sebagian di Gedung Utama, Gedung Perbendaharaan I dan IV. 5. Keterbatasan SDM. Berbagai keberhasilan kinerja yang telah dicapai diatas kiranya dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk beberapa program/kegiatan yang capaian kinerjanya belum mencapai sebagaimana yang diharapkan, diupayakan lebih ditingkatkan. Dengan disusunnya LAKIP ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada Pimpinan DJPU maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi DJPU, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya dalam rangka lebih memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan organisasi pengelola utang

Halaman 40 dari 40


DIREKTORAT JENDERAL


DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2007 2. Tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2007


PENGELOLAAN UTANG

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG TAHUN ANGGARAN 2007 Kegiatan No

Program

(1)

(2)

1 Pengelolaan dan 1.1.1 Pembiayaan Utang

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

Persentase Pencapaian Target

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

orang ribu rupiah jenis unit entitas

57 3,340,900 6 80 6

57 2,471,757 6 80 6

100.00 126.02 100.00 100.00 100.00

RUU RPP

1 1

1 1

100.00 100.00

persen

100

100

100.00

persen

100

100

100.00

orang ribu rupiah paket unit entitas

16 1,410,040 9 10 6

16 1,308,947 9 10 6

100.00 107.17 100.00 100.00 100.00

RUU RPP

1 1

1 1

100.00 100.00

RPMK

1

1

100.00

RPMK

1

1

100.00

persen

100

75

75.00

Menyusun peraturan di bidang pengelolaan PHLN

Inputs: a. SDM b. Dana (Bag. Anggaran XV) c. Peraturan d. Peralatan e. Data Outputs: a. RUU PHLN sampai tingkat Menteri b. RPP HLN sampai tingkat tim Outcomes: a. Terselesaikannya RUU PHLN pada tingkat menteri b. Terselesaikannya RPP HLN pada tingkat tim

1.3.1

Menyusun peraturan peraturan perundangan-undangan dibidang pembiayaan syariah

Inputs: a. SDM b. Dana (Bag. Anggaran XV) c. Peraturan d. Peralatan e. Data Outputs: a. RUU SBSN b. RPP Perusahaan Penerbit c. RPMK Penerbitan SBSN di Pasar Perdana Dalam Negeri d. RPMK Penerbitan SBSN Dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional Outcomes: Tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan syariah

Keterangan

(9)

Kegiatan No

Program

(1)

(2)

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi


(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

orang ribu rupiah berkas unit berkas

45 967,865 10 10 10

45 874,375 10 10 10

100.00 109.66 100.00 100.00 100.00

Outputs: RPP tentang pinjaman dalam negeri

RPP

1

1

100.00

Outcomes: Tersedianya landasan hukum dalam rangka penerapan instrumen utang pinjaman dalam negeri

persen

100

0

0.00

orang buah unit dokumen

22 10 12 6

22 10 12 6

100.00 100.00 100.00 100.00

Outputs : Draft Peraturan terkait Pengelolaan SUN (PP, Perpres atau PMK)

buah

3

6

200.00

Outcomes: Tersusunnya draft Peraturan terkait Pengelolaan SUN

persen

100

100

100.00

Uraian

1.4.1

1.5.1

(3) Menyusun peraturan peraturan perundangan-undangan di bidang pinjaman dalam negeri

Menyusun peraturan peraturan perundangan-undangan tentang pengelolaan utang (SUN)

Inputs: a. SDM b. Dana c. Peraturan d. Peralatan e. Data

Inputs: a. SDM b. Peraturan c. Peralatan d. Data

Keterangan

(9)

Kegiatan No

Program

(1)

(2)

Uraian

2.1.1

Indikator Kinerja

(3) (4) Melaksanakan pengelolaan pinjaman Inputs: dan hibah luar negeri a. SDM b. Dana (Bag. Anggaran XV) c. Peraturan d. Peralatan e. Data Outputs: a. Loan/Grant Agreement: 1) Pinjaman Program 2) Pinjaman Proyek 3) Kredit Ekspor 4) Hibah 5) Debt Swap b. Dokumentasi/Kearsipan PHLN Outcomes: a. Tersusunnya materi NPHLN yang tidak merugikan pemerintah b. Tertatanya dokumen/arsip PHLN

3.1.1

Mengelola surat berharga negara (SBN)

Inputs: a. SDM b. Dana (Bag. Anggaran XV) c. Peraturan d. Peralatan e Data Outputs: a. Pembiayaan APBN melalui SBN (Netto) 1) Penerbitan Obligasi Negara 2) Penerbitan SPN 3) Penjualan ORI 4) Penerbitan ON Valas 5) Debtswitc/buyback 6) Penerbitan SUKUK b. Koordinasi antar unit terkait c. Sosialisasi SBN d. Pengembangan pasar SBN e. Laporan tahunan pengelolaan SBN

Satuan

Rencana

Realisasi


(5)

(6)

(7)

(8)


57 2,417,123 6 80 6

57 1,125,569 6 80 6

100.00 46.57 100.00 100.00 100.00

dokumen triliun rupiah triliun rupiah triliun rupiah triliun rupiah triliun rupiah unit

59 19.16 18.95 10.73 1.83 0.81 1

59 19.16 18.95 10.73 1.83 0.81 0

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00

persen persen

100 95

100 5

100.00 5.26

orang ribu rupiah buah unit dokumen

40 5,073,337 10 20 12

31 4,621,320 10 20 12

122.50 91.09 100.00 100.00 100.00

triliun rupiah frekuensi frekuensi frekuensi frekuensi frekuensi frekuensi frekuensi frekuensi frekuensi dokumen

40.6 12 8 3 2 12 1 12 7 6 1

58.5 14 3 2 1 12 0 12 7 22 6

144.09 116.67 37.50 66.67 50.00 100.00 0.00 100.00 100.00 366.67 600.00

Keterangan

(9)

Kegiatan No

Program

(1)

(2)

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi


(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

persen

100

100

100.00

persen persen

100 100

100 100

100.00 100.00

persen

100

100

100.00

persen

100

100

100.00

orang ribu rupiah berkas unit berkas

45 988,859 10 10 10

17 778,684 24 10 10

162.22 78.75 240.00 100.00 100.00

berkas

1

1

100.00

berkas berkas berkas berkas

1 1 1 1

1 1 0 0

100.00 100.00 0.00 0.00

berkas

5

4

80.00

frekuensi

3

4

133.33

frekuensi

6

11

183.33

frekuensi

12

17

141.67

Outcomes: a. Terlaksananya pembiayaan APBN melalui pengelolaan portofolio SBN b. Terlaksananya koordinasi antar unit terkait pengelolaan SBN c. Terselenggaranya sosialisasi SBN d Terselenggaranya pengembangan pasar SBN e. Tersusunnya laporan terkait pengelolaan SBN 4.1.1.

Mengelola portofolio dan risiko utang

Inputs: a. SDM b. Dana c. Peraturan d. Peralatan e. Data Outputs: a. 1) Rumusan strategi pengelolaan utang jangka panjang dan menengah 2) Rumusan kerangka kerja manajemen risiko b. 1) Portfolio performance monitoring 2) Revisi strategi 3) Evaluasi penerapan strategi utang c. Rumusan restrukturisasi portofolio utang, mekanisme hedging, pengkayaan instrumen, mekanisme kredit ekspor, dan standarisasi terms & condition pinjaman luar negeri d. 1) Pelaksanaan pertemuan dengan analis makro ekonomi internal dan eksternal departemen keuangan 2) Pelaksanaan pertemuan konsultasi dengan lender 3) Pertemuan dengan regulator dan pelaku pasar terkait dengan pengelolaan utang, pengembangan instrumen utang dan infrastruktur

Keterangan

(9)

Kegiatan No

Program

(1)

(2)

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi


(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

persen

100

50

50.00

persen

100

50

50.00

persen

100

0

0.00

persen

100

0

0.00

persen

100

80

80.00

persen

100

100

100.00

persen

100

100

100.00

persen

100

100

100.00

Outcomes: a. Tercapainya tujuan dan sasaran strategi pengelolaan utang jangka panjang dan menengah b. 1) Tersedianya portfolio performance monitoring 2) Tersedianya rumusan revisi strategi utang 3) Tersedianya hasil evaluasi penerapan strategi utang c. Tersedianya rumusan restrukturisasi portofolio utang, mekanisme hedging, pengkayaan instrumen, mekanisme kredit ekspor, dan standarisasi terms & condition pinjaman luar negeri d. 1) Tersedianya informasi dan masukan mengenai berbagai asumsi indikator makro ekonomi sebagai bahan penyusunan strategi pengelolaan utang 2) Tersedianya informasi dan masukan mengenai lending strategy dari lender sebagai bahan penyusunan strategi pengelolaan utang 3) Tersedianya informasi dan masukan mengenai kebijakan dari berbagai regulator terkait pengelolaan utang, pengembangan instrumen dan infrastruktur

Keterangan

(9)

Kegiatan No

Program

(1)

(2)

Uraian

5.1.1

(3) Melaksanakan kajian pengembangan instrumen pembiayaan syariah

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi


(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

orang ribu rupiah paket unit entitas

16 1,440,775 6 10 6

16 1,403,217 6 10 6

100.00 97.39 100.00 100.00 100.00

rekomendasi laporan

1 1

1 1

100.00 100.00

persen

100

100

100.00


67 3,219,078 10 20 20

67 2,720,171 10 20 20

100.00 84.50 100.00 100.00 100.00

miliar rupiah miliar rupiah miliar rupiah miliar rupiah miliar rupiah miliar rupiah

8,814.24 8,352.50 6,038.56 0.00 0.00 19,005.00

5,871.49 6,029.62 5,101.39 0.00 0.00 19,005.00

66.61 72.19 84.48 0.00 0.00 100.00

miliar rupiah miliar rupiah miliar rupiah miliar rupiah dokumen

82,948.36 56,668.60 58,561.58 26,886.54 1

61,536.44 53,470.48 57,922.46 25,727.84 1

74.19 94.36 98.91 95.69 100.00

Inputs: a. SDM b. Dana (Bag. Anggaran XV) c. Peraturan d. Peralatan e. Data Outputs: a. Kajian Penerbitan SBSN Ijarah b. Laporan Kajian SBSN Musyarakah Outcomes: Terlaksananya kajian pengembangan instrumen pembiayaan syariah

6.1.1

Melaksanakan evaluasi, akuntansi, dan setelmen utang

Inputs: a. SDM b. Dana (Bag.Anggaran XV) c. Peraturan d. Peralatan e. Data Outputs: a. Nilai efektif penarikan PHLN 1) Bilateral 2) Multilateral 3) Export Credit 4) Commercial Credit 5) Leasing 6) Pinjaman program b. Nilai Pembayaran Utang 1) Cicilan Pokok Utang DN 2) Bunga Utang DN 3) Cicilan Pokok Utang LN 4) Bunga Utang LN c. Penyusunan IT Strategy DJPU

Keterangan

(9)

Kegiatan No

Program

(1)

(2)

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi


(3)

(4) Pengembangan Aplikasi Decision Support System (DSS) Pembangunan Sistem Aplikasi Surat Perintah Membayar (SASPEM) Pembangunan Aplikasi Analisis Support System (ASS) Penyusunan sistem akuntansi utang Pengembangan sistem arsip dokumen PHLN Dokumentasi/Kearsipan (LA dan GA) Laporan setelmen Laporan utang Laporan hasil monitoring dan evaluasi proyek yang dibiayai PHLN

(5)

(6)

(7)

(8)

paket

1

1

100.00

paket

1

1

100.00

paket unit

1 1

1 1

100.00 100.00

dokumen dokumen laporan laporan

383 81 12 37

129 81 12 34

33.68 100.00 100.00 91.89

laporan

10

10

100.00

persen

100

100

100.00

persen

100

100

100.00

persen

100

100

100.00

orang ribu rupiah buah buah berkas

5 189,932 3 2 1

5 140,265 3 2 1

100.00 126.15 100.00 100.00 100.00

Outputs: a. Dokumen kepegawaian b. Penyusunan laporan

berkas laporan

8 5

8 5

100.00 100.00

Outcomes: Terselenggaranya program pelatihan pegawai DJPU secara teratur dan terencana

persen

100

100

100.00

d. e. f. g. h. i. j. k. l.

Outcomes: a. Terlaksananya optimalisasi, efisiensi, dan efektifitas penggunaan pinjaman b. Meningkatnya tertib administrasi pembayaran pinjaman c. Meningkatnya sistem penatausahaan dan akuntansi pinjaman secara tertib dan teratur 7.1.1.

Meningkatkan kemampuan SDM


Keterangan

(9)

Kegiatan No

Program

(1)

(2)

Uraian

8.1.1

(3) Menyediakan sarana dan prasarana operasional direktorat jenderal

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi


(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

orang ribu rupiah jenis unit berkas

20 7,968,157 5 10 6

25 5,672,496 6 40 6

75.00 128.81 120.00 400.00 100.00

unit unit paket

7 11 1

7 11 1

100.00 100.00 100.00

persen

100

100

100.00

persen

100

100

100.00

orang ribu rupiah paket unit berkas

11 2,290,000 6 5 6

11 1,913,250 6 5 6

100.00 116.45 100.00 100.00 100.00

dokumen dokumen dokumen

5 3 7

5 3 7

100.00 100.00 100.00

laporan

1

1

100.00

persen

100

100

100.00

Inputs: a. SDM b. Dana (Bag. Anggaran XV) c. Peraturan d. Peralatan e. Data Outputs: a. Kendaraan Dinas - Roda 2 - Roda 4/6/10 b. Jaringan Informasi Outcomes: a. Tersedianya prasarana pendukung untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan utang b. Terwujudnya kelancaran pelaksanaan pengelolaan utang

10 Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan

9.1.1

Menyusun dokumen kelembagaan dan ketatalaksanaan

Inputs: a. SDM b. Dana (Bag. Anggaran XV) c. Peraturan d. Peralatan e. Data Outputs: a Dokumen kelembagaan b. Dokumen ketatalaksanaan c. Dokumen pelaporan kinerja d. Laporan rapat-rapat koordinasi/kerja/ dinas/pimpinan/kelompok kerja/konsultasi Outcomes: Tersusunnya dokumen kelembagaan dan ketatalaksanaan

Keterangan

(9)

Kegiatan No

Program

(1)

(2)

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi


(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


5 775,000 3 2 1

5 694,196 3 2 1

100.00 110.43 100.00 100.00 100.00

orang orang orang

20 21 19

20 21 19

100.00 100.00 100.00

orang frekuensi frekuensi laporan

23 6 3 1

23 6 3 1

100.00 100.00 100.00 100.00

persen

100

100

100.00


5 2,899,040 3 2 1

5 1,716,664 3 2 1

100.00 140.79 100.00 100.00 100.00

Outputs: a. Seminar pengelolaan utang b. Training c. Diklat bahasa inggris d. Diklat IT

orang orang orang orang

50 25 200 200

50 25 200 200

100.00 100.00 100.00 100.00

Outcomes: Terselenggaranya program peningkatan kemampuan SDM pegawai DJPU secara teratur dan terencana

persen

100

100

100.00

Uraian

10.1.1

(3) Menyelenggarakan administrasi kepegawaian

Inputs: a. SDM b. Dana c. Peraturan d. Peralatan e. Data Outputs: a. Tim baperjakat 2007 b. Tim SIMPEG c. Tim monitoring kode etik d. Tim koordinasi pembinaan administrasi kepegawaian e. Pelantikan/sumpah jabatan f. Pengembangan SIMPEG g. Laporan urusan kepegawaian Outcomes: Terselenggaranya pembinaan teknis administrasi yang teratur dan terencana

10.2.1

Meningkatkan kemampuan SDM


Keterangan

(9)

Kegiatan No

Program

(1)

(2)

Uraian

11.1.1

(3) Menyusun dokumen pengelolaan keuangan direktorat jenderal

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi


(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


7 2,307,000 15 7 9

7 1,867,221 15 16 9

100.00 119.06 100.00 228.57 100.00

dokumen dokumen

1 3

1 3

100.00 100.00

laporan ADK unit

5 191 1

5 191 1

100.00 100.00 100.00

persen

100

100

100.00

orang ribu rupiah jenis unit pegawai

5 9,510,982 10 5 278

5 4,039,788 10 5 187

100.00 157.53 100.00 100.00 67.27

ribu rupiah frekuensi ribu rupiah frekuensi

8,777,062 13 733,920 12

3,834,008 13 205,780 12

43.68 100.00 28.04 100.00

persen

100

100

100.00

Inputs: a. SDM b. Dana (Bag. Anggaran XV) c. Peraturan d. Peralatan e. Data Outputs: a. Dokumen perbendaharaan b. Dokumen penganggaran c. Laporan pertanggungjawaban keuangan/barang d. Arsip Data Komputer (ADK) e. Sistem informasi keuangan Outcomes: Tersusunnya dokumen pengelolaan keuangan

11.2.1

Mengelola gaji, honorarium, dan tunjangan

Inputs: a. SDM b. Dana (Bag. Anggaran XV) c. Peraturan d. Peralatan e. Data Outputs: a. Pembayaran gaji dan tunjangan PNS b. Pembayaran uang makan

Outcomes: Terpenuhinya pembayaran gaji dan uang makan pegawai

Keterangan

(9)

Kegiatan No

Program

(1)

(2)

Uraian

12.1.1

(3) Menyelenggarakan operasi perkantoran

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi


(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


10 14,297,440 5 10 5

10 13,057,357 5 10 5

100.00 108.67 100.00 100.00 100.00

paket frekuensi unit unit

1 120 2 29

1 120 3 32

100.00 100.00 150.00 110.34

jenis

2

2

100.00

persen

100

100

100.00

persen

100

100

100.00

persen

100

100

100.00

persen

100

100

100.00

persen

100

100

100.00

Inputs: a. SDM b. Dana (Bag. Anggaran XV) c. Peraturan d. Peralatan e. Data Outputs: a. Buku literatur pengelolaan utang b. Pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu c. Kendaraan operasional (R-2) d. Kendaraan operasional (R-4) e. Perlengkapan kantor dan peralatan sarana/prasarana (Durable and Undurable goods) Outcomes: a. Terpenuhinya kebutuhan pustaka akademis pengelolaan utang b. Terciptanya hubungan kerja eksternal yang kondusif c. Tersedianya kendaraan opersional yang mendukung kegiatan pengelolaan utang d. Dapat berjalannya pekerjaan perkantoran sehari-hari e. Dapat berjalan operasional organisasi pengelolaan utang

Keterangan

(9)

Kegiatan No

Program

(1) (2) 14 Pembiayaan lain-lain

13.1.1

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi


(3) Melaksanakan urusan penempatan, pemindahan pegawai dan pembinaan karir

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


5 161,928 3 2 1

5 149,882 3 2 1

100.00 107.44 100.00 100.00 100.00

Outputs: Surat keputusan mutasi

berkas

1

1

100.00

Outcomes: Terlaksananya mutasi pegawai/pejabat di lingkungan DJPU

persen

100

100

100.00

Inputs: a. SDM b. Dana (Bag. Anggaran LXIX) c. Peraturan d. Peralatan e. Data

Keterangan

(9)

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG TAHUN ANGGARAN 2007 Sasaran Uraian

Indikator

Target

Realisasi

(2)

(3)

(4)

(5)

Persentase Pencapaian Target (6)

100%

100%

100.00

100%

100%

100.00

100%

75%

75.00

100%

0%

0.00

100%

100%

100.00

No

(1)

1 Terselesaikannya peraturan tentang pengelolaan utang

1.1

1.2 1.3

1.4

1.5

Terselesaikannya RUU PHLN pada tingkat menteri Terselesaikannya RPP HLN pada tingkat tim Tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan syariah Tersusunnya RPP tentang pinjaman dalam negeri Tersedianya perangkat hukum pengelolaan SUN yang transparan dan akuntabel

Keterangan (7)

Sasaran Target

Realisasi

(4)

(5)


100%

100%

100.00

95%

5%

5.26

100%

100%

100.00

100%

100%

100.00

100%

100%

100.00

100%

100%

100.00

100%

100%

100.00

No Uraian (1) (2) 2 Meningkatnya efisiensi pengelolaan pinjaman luar negeri

Indikator

2.1

2.2

3 Terselenggaranya pengelolaan portofolio utang pemerintah sesuai dengan aturan hukum dalam rangka mendukung kebutuhan pembiayaan APBN

3.10

3.2

3.3 3.4

3.5

(3) Tersusunnya materi NPHLN yang tidak merugikan pemerintah Tertatanya dokumen/arsip PHLN Terlaksananya pembiayaan APBN melalui pengelolaan portofolio SBN Terlaksananya koordinasi antar unit terkait pengelolaan SBN Terselenggaranya sosialisasi SBN Terselenggaranya pengembangan pasar SBN Tersusunnya laporan terkait pengelolaan SBN pengelolaan SBN

Keterangan (7)

Sasaran Target

Realisasi

(4)

(5)


100%

50%

50.00

100%

50%

50.00

100%

0%

0.00

100%

0%

0.00

100%

80%

80.00

No Uraian (1) (2) 4 Tersedianya strategi pengelolaan utang pada tingkat risiko yang terkendali dan tingkat biaya yang dapat diterima.

Indikator

4.1

4.2

4.3

(3) Tercapainya tujuan dan sasaran strategi pengelolaan utang jangka panjang dan menengah 1) Tersedianya portfolio performance monitoring 2) Tersedianya rumusan revisi strategi utang 3) Tersedianya hasil evaluasi penerapan strategi utang Tersedianya rumusan restrukturisasi portofolio utang, mekanisme hedging, pengkayaan instrumen, mekanisme kredit ekspor, dan standarisasi terms & condition pinjaman luar negeri

Keterangan (7)

Sasaran Target

Realisasi

(4)

(5)


100%

100%

100.00

100%

100%

100.00

100%

100%

100.00

No Uraian (1)

Indikator

(2) 4.4

(3) 1) Tersedianya informasi dan masukan mengenai berbagai asumsi indikator makro ekonomi sebagai bahan penyusunan strategi pengelolaan utang 2) Tersedianya informasi dan masukan mengenai lending strategy dari lender sebagai bahan penyusunan strategi pengelolaan utang 3) Tersedianya informasi dan masukan mengenai kebijakan dari berbagai regulator terkait pengelolaan utang, pengembangan instrumen dan infrastruktur

Keterangan (7)

Sasaran Target

Realisasi

(4)

(5)


100%

100%

100.00

100%

100%

100.00

100%

100%

100.00

100%

100%

100.00

Terselenggaranya program pelatihan pegawai DJPU secara teratur dan terencana

100%

100%

100.00

Tersedianya sarana dan prasarana operasional direktorat jenderal

100%

100%

100.00

No Uraian (1) (2) 5 Terlaksananya perencanaan dan kebijakan pembiayaan syariah sebagai alternatif instrumen pembiayaan APBN 6 Terwujudnya pengamanan rencana penyerapan pinjaman luar negeri (disbursement) baik pinjaman program maupun pinjaman proyek

Indikator

5.1

6.1

6.2

6.3

7 Tercapainya peningkatan SDM pengelola utang yang handal dan bertanggung jawab dalam melaksanaan pekerjaan

7.1

8 Meningkatnya kualitas pembinaan administrasi dan pengelolaan sarana dan prasarana direktorat jenderal

8.1

(3) Terlaksananya kajian pengembangan instrumen pembiayaan syariah Terlaksananya optimalisasi efisiensi, dan efektifitas penggunaan pinjaman Meningkatnya tertib administrasi pembayaran pinjaman Meningkatnya sistem penatausahaan dan akuntansi pinjaman secara tertib dan teratur

Keterangan (7)

Sasaran Target

Realisasi

(4)

(5)


100%

100%

100.00

100%

100%

100.00

100%

100%

100.00

100%

100%

100.00

100%

100%

100.00

100%

100%

100.00

No Uraian (1) (2) 9 Meningkatnya kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan direktorat jenderal

Indikator

9.1

10 Tercapainya pembinaan 10.1 teknis administrasi dan peningkatan kemampuan SDM dalam penyelengaaraan administrasi kegiatan 10.2

11 Meningkatkan kualitas perencanaan program dan keuangan, pengelolaan keuangan, dan laporan keuangan Direktorat Jenderal;

11.1

12 Meningkatnya kualitas pelayanan kerumahtanggaan pengelolaan pemeliharaan sarana gedung, peralatan, dan kendaraaan dinas Direktorat Jenderal

12.1

11.2

(3) Tersusunnya dokumen kelembagaan dan ketatalaksanaan

Terselenggaranya pembinaan teknis administrasi secara teratur dan terencana Terselenggaranya program peningkatan kemampuan SDM pegawai DJPU secara teratur dan terencana Tersusunnya dokumen pengelolaan keuangan Terpenuhinya pembayaran gaji dan uang makan pegawai Terselenggaranya operasional perkantoran

Keterangan (7)

Sasaran Target

Realisasi

(4)

(5)


100%

100%

100.00

No Uraian (1) (2) 13 Terselenggaranya tugas pimipinan dan fungsi mana jemen dalam melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan kepemerintahan

Indikator

13.1

(3) Terlaksananya mutasi pegawai/pejabat di lingkungan DJPU

Keterangan (7)

I K H T I S A R E K S E K U T I F

Recommend Documents