Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Penghancur Rakyat? (261/S) Oleh : Siti Zulaiha Sabtu, 07 Juli 2012 15:53
KOPI - Indonesia ialah Negara yang berbentuk NKRI dengan konstitusi berupa UUD 1945. Berdasarkan pembukaan UUD 1945tertulis bahwa “Negara Kesatuan Repubik Indonesia adalah Negara yang dalam permusyawaratan perwakilandan pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Untuk melaksanakannya, perlu diwujudkan lembaga perwakilanrakyatyang mampu mengejewantahkan nilai-nilai demokrasi serta dapat memperjuangkan aspirasi rakyat, yaitu DPR.
DPRtentunya bukan kata yang asing lagi didengar masyarakat luas ini.DPR dikenal dengan sebutan Dewan Perwakilan Rakyat.Namun sebagian masyarakat berpikir bahwa sebutan tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah mereka terima selama ini. Masyarakat mulai terbiasa menyebut DPR dengan Dewan Penghancur Rakyat.Hal tersebut dikarenakan DPR sendiri tidak memberikan pelayanan yang pantas terhadap rakyatnya.Sedangkan di zaman modern ini, Negara sangat membutuhkan peranan DPR dalam menampung aspirasi rakyat untuk kemajuan Negara itu sendiri.
Di zaman ini juga terdapat infotainmentyang tidak hanya menggosipkan tentang artis –artis terkenal dan populer saja melainkan juga lembaga-lembaga Negara, salah satunya DPR.Dalam hal ini, infotainmenttidak pernah menyerah dalam mendapatkan informasi sebelum memberikan kepuasan terhadap publik. Mereka akan mengulas dari hal positif yang dimiliki DPR sendiri, sampaisisi negatifyang tentunya akan menimbulkan dampaknegatif bagirakyat.Untuk mengatasiya, berikut ini terdapat 12 kritera DPR masa depan yang dapat memajukan negara.
Pertama, DPR masa depan harus bisa menjadi perwakilan rakyat yang melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan perintah Negara.Sebagaimana diketahui, DPR bertugasdalam membuat perundang-undangan yang pelaksaanannya dilakukan melalui rapat paripurna di gedung DPR.Di gedung ini tersedia sarana dan prasarana yang cukup lengkap sehingga DPR hanya tinggal menikmati segala layanan tersebut.Namun tidak jarang saat rapat berlangsung, beberapa anggota DPR tidur di atas meja mereka.Padahal hasil dari rapat tersebut berfungsi untuk Negaranya sendiri.Disini mereka tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. Bisa dibilang mereka hanya membanggakan nama jabatan mereka saja tetapi tidak melaksanakannya. Jika penampung aspirasi rakyat ini saja secara tidak langsung sudah tidak berniat untuk membangun Negara, maka rakyatnya pun akan melakukan hal serupa. Mungkin suatu saat nanti Indonesia bukanlah apa-apa dibandingkan dengan Negara lain.Oleh karena itu, DPR
1/5
Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Penghancur Rakyat? (261/S) Oleh : Siti Zulaiha Sabtu, 07 Juli 2012 15:53
masa depan harus sadar akan tugas dan kewajibannya, jangan hanya membanggakan nama jabatan saja.
Disamping itu DPR masa depan juga harus bisa menjadi perwakilan rakyat yang jujur dan amanah. Jujur merupakan faktor penting dalam hidup kita.Negara tidak perlu pada gelar, kecerdasan, bahkan nilai TOEFL yang dimiliki DPR, yang penting anggota DPR itu harus jujur. Jika anggota DPR tersebut tidak jujur dan amanah, ada kemungkinan jika mereka akanmenjual Negara Indonesia iniuntuk menguntungkan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, kesetiaan, kejujuran, dan amanah merupakan faktor penting dalam hal ini.
DPR masa depan juga harus bisa menjadi perwakilan rakyat yang tidak memanfaatkan kekuasaan.Seperti yang kita ketahui, masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun dan berakhir sampai pengucapan janji anggota baru. Tentunya, para anggota DPR tidak akan menyia-nyiakan masa jabatan ini. Dengan jabatan yang tinggi ini mereka akan bertindak sesukanya. Bahkan ada yang selalu memakai mobil pemerintah untuk kehidupan mereka sehari-hari, seperti mengantar anak ke sekolah, kerja, belanja dan lain-lain.Dengan ini mereka juga beranggapan bahwa merekalah yang tertinggi, dengan kekayaan mereka dapat mendapatkan segalanya.Mereka terlalu bangga akan jabatan mereka. Tentu saja hal tersebut tidak disukai oleh masyrakat luas, dia bisa saja dituntut turun dari jabatannya. Oleh karena itu, DPR masa depan harus bisa sadar akan posisinya bahwa masih ada banyak hal di luar sana yang bisa mengalahkannya.
Selain itu, DPR masa depan harus melaksanakan tugas sesuai dengan perintah, bukan membuat UU dengan sembarangan. UU itu harus dirundingkan bersama, agar bermanfaat bagi semua orang dan tidak merugikan berbagai pihak.Tapi faktanya, DPR menetapkan masa jabatan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas adalah satu tahun, bukan empat tahun seperti yang tertuang pada Keppres No 129/P/2010.Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa masa jabatan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi adalah empattahun tetapi DPR tetap bersih teguh.DPR tidak memiliki kewenangan menafsirkan masa jabatan komisioner KPK.Apalagi tafsiran yang dikembangkan DPR tersebut merupakan opini menyesatkan atau inkonstitusional.Sikap ini dinilai sebagai bentuk pembangkangan dari putusan MK yang bersifat final.Hal ini dapat merusak citra DPR sendiri.Oleh karena itu DPR harus bisa menjaga sopan santun dan sikapnya.
Kemudian, DPR masa depan juga harus mampu dalam menghimpun, menampung dan menindak lanjuti semua aspirasi rakyat. Seperti yang diketahui, Negara Indonesia mempunyai banyak penduduk. Tentunya akan susah sekali dalam mengurus masyarakat sebanyak itu. Dalam suatu sistem ketatanegaraan tentunya rakyat mempunyai hak dalam menyampaikan
2/5
Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Penghancur Rakyat? (261/S) Oleh : Siti Zulaiha Sabtu, 07 Juli 2012 15:53
pendapat atau aspirasinya.Apabila aspirasi masyarakat dibiarkan saja, maka Negara tersebut akanterasa hampa dan monoton. Oleh karena itu untuk perbaikan dan kemajuan Negaranya, pemerintahan harus dapat menindak lanjuti semua aspirasi masyarakat ini dengan tepat.
Setelah itu DPR masa depan harus menjadi perwakilan rakyat yang bisa meningkatkan sistem pendukung di Negara Indonesiayang sudah lemah. Hal ini disebabkan oleh munculnya 70% muka-muka baru di bangku DPR. Kelemahan itu malah membuat muka-muka baru itu bukannya membawa kemanfaatan dan keberuntungan, tapi justru akanmembawa petaka bagi rakyat Indonesia sendiri.Oleh karena itu, saat ini partai politik maupun DPR harus sama-sama membenahi diri, termasuk sistem yang mereka terapkan.
Lalu DPR masa depan harus menjadi perwakilan rakyat yang bisa mementingkan kepentingan Negara dari pada kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini dibuktikan karena adanya aksi jual beli pasal UU dalam parlemen.Hal ini ditujukan untuk mementingkan kepentingan politik, bukan untuk kepentingan rakyat.Kejadian ini menandakan bahwa DPR masih belum bisa memenuhi tugasnya dengan benar.
DPR masa depan juga harus menjadi perwakilan rakyat yang bisa mengatasi kelemahan legislator yang tidak mampu mengoperasionalisasikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai kerangka kerja dalam pembuatan UU. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya UU yang ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) karena bertentangan dengan konstitusi yang merupakan kerisauan utama bagi DPR. Oleh karena itu, DPR masa depan harus bisa mengurangi permasalahan ini, lebih bagus lagi jika bisa mengahpus permasalahan ini.
Kemudian,DPR masa depan harus bisa menjadi contoh yang baik bagi warga Negaranya sendiri. Masa sekarang banyak sekali petinggi-petinggi negara yang melakukan korupsi, tidak terkeuali DPR. Semakin banyak orang yang korupsi maka Negara pun akan semakin miskin. Jika hal ini terus dilakukan maka akan merugikan dan menghancurkan Negara. Olehnya DPR harus bisa menjadi contoh yang baik bagi bangsanya
Selain itu, DPR masa depan juga harus dapat mempertanggung jawabkan keputusannya. Walaupun DPR yang membuat UU untuk rakyat, DPR juga harus melaksanakan UU tersebut karena bagaimanapun juga DPR juga termasuk rakyat.
3/5
Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Penghancur Rakyat? (261/S) Oleh : Siti Zulaiha Sabtu, 07 Juli 2012 15:53
Disamping itu, DPR masa depan harus dapat meningkatkan kinerjanya dengan baik. Selama ini, DPR mendapat sorotan karena lemah dalam bidang legislasi.Di tahun 2012 ini, anggaran untuk proses pembuatan UU tercatat Rp466,78 miliar. Harga tersebut tercatat dua kali lipat dari anggaran pelaksanaan Undang-undang dan pengawasan kebijakan pemerintah yang hanya mencapai Rp276 miliar. Jika untuk meningkatkan kinerja DPR saja membutuhkan uang sebanyak itu, maka lambat laun duit negara akan habis.
Setelah itu, DPR masa depan harus bisa menjadi perwakilan rakyat yang adil. Adil disini berarti tidak memilih kasih antara rakyat miskin dan kaya. Jika hal ini dianggap remeh, maka lambat laun akan terjadi dominanisasi kasta di negeri kita yang sangat merugikan masyarakat.
Apapun itu, rakyat pasti membutuhkan pemimpin Negara yang bertanggung jawab dan bisa mengayomi rakyatnya dengan baik. Dengan kriteria ini, dapat membuat Negara Indonesia menjadi Negara yang lebih maju, aman dan tentram dari sebelumnya.
IDENTITAS DIRI
Nama : Siti Zulaiha
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh, 21 Oktober 1997
Nama Sekolah : SMA Plus Negeri 17 Palembang
4/5
Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Penghancur Rakyat? (261/S) Oleh : Siti Zulaiha Sabtu, 07 Juli 2012 15:53
Alamat Sekolah : Jl. Mayor Surbi Bustam Kel. Sukajaya.Kec. Sukarami Palembang, Sumatera Selatan, 30151, Indonesia
Alamat Rumah : Jl. Ahmad Yani Lr. Jaya III No. 776, Plaju, Palembang, Indonesia.
Nomor HP /Telepon : 085788591070 / (0711)516337
Alamat E-mail :
[email protected]
Akun Facebook : Nanda Syahrizal
Akun Twitter : @ nandasyahrizal
5/5