TESIS. Oleh : SITI NUR ROHMAH S

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

ANALISIS KINERJA UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) PNPM MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN SRAGEN : PERBANDINGAN ANALISIS RASIO DAN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)

TESIS Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister Program Studi Magister Ekonomi Dan Studi Pembangunan Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Pembangunan

Oleh :

SITI NUR ROHMAH S 4211014

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN SURAKARTA 2012

i

commit to user


digilib.uns.ac.id

Halaman Persetujuan Pembimbing

ANALISIS KINERJA UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) PNPM MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN SRAGEN : PERBANDINGAN ANALISIS RASIO DAN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS ( DEA )

Disusun oleh : SITI NUR ROHMAH S 4211014 Telah disetujui oleh Pembimbing Pembimbing I

Pembimbing II

Lukman Hakim, S.E, M.Si., Ph.D NIP. 19680518 200312 1 002

Dr. A.M. Soesilo, M.Sc. NIP. 19590328 198803 1 001

Ketua Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan

Dr. A.M. Soesilo, M.Sc. NIP. 19590328 198803 1 001

ii

commit to user


digilib.uns.ac.id

Halaman Persetujuan Penguji

ANALISIS KINERJA UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) PNPM MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN SRAGEN : PERBANDINGAN ANALISIS RASIO DAN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS ( DEA )

Disusun oleh : SITI NUR ROHMAH S 4211014 Telah disetujui oleh Tim Penguji Pada Tanggal : ......................... Jabatan

Nama

Tanda Tangan

Ketua Tim Penguji

Dr. Guntur Riyanto, M.Si

Pembimbing Utama

Lukman Hakim, S.E, M.Si., Ph.D

Pembimbing Pendamping

Dr. A.M. Soesilo, M.Sc.

Mengetahui Direktur PPs UNS

Ketua Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan

Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.

Dr. A.M. Soesilo, M.Sc.

NIP. 19610717 198601 1 001

NIP. 19590328 198803 1 001

iii

commit to user


digilib.uns.ac.id

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: SITI NUR ROHMAH

NIM

: S4211014

Program Studi

: Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi

: Ekonomi Sumber Daya Manusia

Menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil karya orang lain. Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya.

Surakarta,

Agustus 2012

SITI NUR ROHMAH

iv

commit to user


digilib.uns.ac.id

MOTTO ® Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui (QS Al Baqarah : 216) ® Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan (Mario Teguh) ® Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil (Mario Teguh)

v

commit to user


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk : § Almamaterku § Bapak dan (Almarhumah) Ibuku tercinta § Suamiku tercinta § Anak-anakku tersayang, sumber motivasiku : 1. Sarah Sekar Mawarni 2. Erwin Firmansyah

vi

commit to user


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja Unit Pengelola Kegiatan (UPK PNPM Mandiri Perdesaan) di Kabupaten Sragen pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dengan menggunakan analisis perbandingan antara analisis rasio dan Data Envelopment Analysis (DEA). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitataif, dengan menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan dari 6 (enam) UPK di Kabupaten Sragen, yaitu UPK Jenar, UPK Tangen, UPK Sumberlawang, UPK Tanon, UPK Mondokan, dan UPK Kalijambe pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Hasil pengolahan data dengan analisis rasio adalah pada tahun 2007- 2010 semua UPK PNPM Mandiri Perdesaan efisien meskipun nilai efisiensi rata-rata mengalami penurunan dari tahun ke tahun. UPK yang tidak efisien pada tahun 2011 adalah UPK Jenar. Sementara itu, hasil pengolahan DEA menunjukkan perbedaan dengan hasil analisis rasio, dimana pada tahun 2007 dan 2009 semua UPK efisien , namun pada tahun 2008 dan 2010 terjadi inefisiensi di UPK Mondokan, sedangkan tahun 2011 UPK Jenar mengalami tidak efisien. Ada 4 (empat) UPK yang selalu efisien dan bisa menjadi benchmark bagi UPK yang lain yaitu UPK Tangen, UPK Sumberlawang, UPK Tanon, dan UPK Kalijambe. Bagi UPK yang tidak efisien maka perlu untuk mengurangi nilai input untuk mencapai projected value. UPK PNPM Mandiri Perdesaan adalah lembaga kredit mikro yang potensial untuk berlanjut dan dikembangkan agar dapat melayani lebih banyak masyarakat miskin sehingga tujuan PNPM Mandiri Perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin di perdesaan tercapai. Kata kunci : kinerja, UPK PNPM Mandiri Perdesaan, DEA, efisien

vii

commit to user


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT

This study aims to measure the perfomance of the Activity Management Unit (UPK PNPM Rural)in Sragen at 2007 to 2011 by using a comparative analysis between ratio analysis and Data Envelopment Analysis. The research method used is descriptive kuantitatif, using secondary data from financial statements of the 6 (six) UPK in Sragen, which Jenar UPK, UPK Tangen, Sumberlawang UPK, UPK Tanon, Mondokan UPK and UPK Kalijambe at 2007 to 2011. The results of the analysis of the data processing is the ratio of the year 2007 - 2010 all UPK PNPM Rural efficient although the average value of the efficiency decreased from year to year. UPK inefficient in 2011 is UPK Jenar. Meanwhile, DEA processing results show differences with the results of ratio analysis, where in 2007 and 2009, all UPK efficient, but in 2008 and 2010 occurred in the UPK Mondokan inefficiency, whereas in 2011 UPK Jenar experiencing inefficient. There are 4 (four) UPK are always efficient and can be a benchmark for others that UPK UPK Tangen, Sumberlawang UPK, UPK Tanon, and UPK Kalijambe. For UPK is inefficientcy it is necessary to reduce the value of the input to achieve the projected value. UPK is PNPM Rural micro-credit institutions with the potential to continue and be developed in order to serve more poor people so that the objective of PNPM Rural to enhance well-being and self-reliance of poor people in rural areas reached. Keywords: performance, UPK PNPM Rural, DEA, efficient

viii

commit to user


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Analisis Kinerja Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sragen : Perbandingan Analisis Rasio dan Data Envelopment Analysis (DEA). Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Magister Program Studi Magister Ekonomi Dan Studi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Terselesaikannya penyusunan Tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, perkenankanlah dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Dr. A.M. Soesilo, M.Sc., selaku Ketua Program Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah memberikan ijin penelitian dan bimbingan. 2. Dr. Guntur Riyanto, M. Si., selaku Ketua Tim Penguji Tesis yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan tesis ini. 3. Lukman Hakim, S.E, M.Si., Ph.D., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan.

ix

commit to user


digilib.uns.ac.id

4. Bapak/Ibu Dosen Program Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis yang dapat menjadi dasar bagi penulisan tesis ini. 5. Drs.

Supriyatno,

Kepala Badan

Keluarga Berencana,

Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen selaku Ketua Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Sragen, yang telah memberikan bantuan datadata penelitian. 6. Rekan-rekan MESP angkatan XVI yang telah memberikan motivasi sehingga terselesaikannya tesis ini. 7. Segenap karyawan dan karyawati MESP UNS atas semua bantuan yang telah diberikan. 8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Secara khusus saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, (almarhumah) Ibu, suami, dan anak-anakku tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan semangat sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini banyak kekurangan, maka segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Surakarta, Agustus 2012

Penulis

x

commit to user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL..................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING........................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI..................................................

iii

HALAMAN PERNYATAAN...................................................................

iv

HALAMAN MOTTO................................................................................

v

HALAMAN PERSEMBAHAN................................................................

vi

ABSTRAK.................................................................................................

vii

ABSTRACT...............................................................................................

viii

KATA PENGANTAR................................................................................

ix

DAFTAR ISI..............................................................................................

xi

DAFTAR TABEL......................................................................................

xiv

DAFTAR GAMBAR.................................................................................

xv

DAFTAR LAMPIRAN..............................................................................

xvii

BAB I.

BAB II.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang....................................................................

1

B. Rumusan Masalah...............................................................

9

C. Tujuan Penelitian................................................................

9

D. Manfaat Penelitian..............................................................

10

TINJAUAN PUSTAKA A. Kajian Teoritis....................................................................

11

1. Tinjauan tentang Konsep PNPM Mandiri Perdesaan....

11

xi

commit to user


digilib.uns.ac.id

2. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan.......................................................................

29

3. Pengertian Kinerja.........................................................

40

4. Data Envelopment Analysis (DEA)...............................

49

5. Analisis Rasio Keuangan...............................................

58

B. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu..................................

60

C. Kerangka Pemikiran Konseptual........................................

62

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN A. Jenis dan Tipe Penelitian....................................................

64

B. Sumber dan Metode Pengumpulan Data............................

64

C. Metode dan Alat Analisis...................................................

64

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Kabupaten Sragen.................................

68

1. Kondisi Geografis..........................................................

68

2. Kondisi Demografi........................................................

70

B. Gambaran Umum PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Sragen...............................................................

72

C. Analisis Permasalahan Penelitian.......................................

79

1. Analisis Kinerja UPK PNPM Mandiri Perdesaan Berdasarkan Analisis Rasio Keuangan..........................

79

2. Analisis Kinerja UPK PNPM Mandiri Perdesaan Berdasarkan Perhitungan DEA......................................

94

3. Analisis Perbandingan Kinerja UPK dengan Analisis Rasio dan DEA................................................

101

xii

commit to user


BAB V.

digilib.uns.ac.id

KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan.........................................................................

105

B. Saran...................................................................................

106

DAFTAR PUSTAKA................................................................................

108

LAMPIRAN-LAMPIRAN.........................................................................

111

xiii

commit to user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 4.1.

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin............................

71

Tabel 4.2.

Lokasi dan Alokasi Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Sragen Tahun 2003 s.d. 2011.............

73

Tabel 4.3.

Cost Sharing Dana APBN dan APBD Kabupaten Sragen....

74

Tabel 4.4.

Alokasi Dana BLM PNPM MP TA 2003-2011....................

75

Tabel 4.5.

Perkembangan Kegiatan Ekonomi PNPM MP......................

77

Tabel 4.6.

Perolehan Surplus/keuntungan dari Kegiatan Ekonomi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Sragen.......................

78

Penggunaan Surplus UPK Tahun 2003-2010 di Kabupaten Sragen..................................................................

79

Tabel 4.8.

Efisiensi UPK dengan Analisis Rasio...................................

94

Tabel 4.9.

Efisiensi UPK dengan Analisis DEA ...................................

96

Tabel 4.10.

Hasil pengolahan DEA UPK Mondokan Tahun 2008..........

97

Tabel 4.11.

Hasil Pengolahan DEA UPK Mondokan Tahun 2010..........

99

Tabel 4.12.

Hasil pengolahan DEA UPK Jenar Tahun 2011...................

100

Tabel 4.7.

xiv

commit to user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1.

Hubungan Kelembagaan PNPM Mandiri Perdesaan.............

37

Gambar 2.2.

Fungsi Produksi yang efisien (Farrell)...................................

46

Gambar 2.3.

Fungsi Produksi dengan asumsi CRS....................................

..46

Gambar 2.4.

Rumus DEA Model CCR.......................................................

52

Gambar 2.5.

Rumus DEA Model CCR dengan kendala.............................

52

Gambar 2.6.

Batasan untuk DEA Model BCC...........................................

53

Gambar 2.7.

Kerangka Konseptual Penelitian............................................

63

Gambar 3.1.

Rumus DEA Model CCR......................................................

66

Gambar 3.2.

Rumus DEA Model CCR dengan kendala.............................

66

Gambar 4.1.

Peta Wilayah Kabupaten Sragen............................................

68

Gambar 4.2.

Grafik Rasio Keuangan UPK Tahun 2007.............................

80

Gambar 4.3.


82

Gambar 4.4.


84

Gambar 4.5.


85

Gambar 4.6.


87

Gambar 4.7.

Grafik Rasio Keuangan UPK Jenar Tahun 2007-2011..........

88

Gambar 4.8.

Grafik Rasio Keuangan UPK Tangen Tahun 2007-2011..................................................................

89

Grafik Rasio Keuangan UPK Sumberlawang Tahun 2007-2011..................................................................

90

Grafik Rasio Keuangan UPK Tanon Tahun 2007-2011........

91

Gambar 4.9. Gambar 4.10

xv

commit to user


Gambar 4.11. Gambar 4.12.

digilib.uns.ac.id

Grafik Rasio Keuangan UPK Mondokan Tahun 2007-2011.................................................................

92

Grafik Rasio Keuangan UPK Kalijambe Tahun 2007-2011.................................................................

93

xvi

commit to user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1.

Biaya-biaya dan Pendapatan UPK Tahun 2007....................

111

Lampiran 2.


112

Lampiran 3.


113

Lampiran 4.


114

Lampiran 5.


115

Lampiran 6.

Rasio Keuangan UPK Tahun 2007........................................

116

Lampiran 7.


117

Lampiran 8.


118

Lampiran 9.


119

Lampiran 10. Rasio Keuangan UPK Tahun 2011........................................

120

Lampiran 11. Rasio Keuangan UPK Jenar Tahun 2007-2011.....................

121

Lampiran 12. Rasio Keuangan UPK Tangen Tahun 2007-2011.................

122

Lampiran 13. Rasio Keuangan UPK Sumberlawang Tahun 2007-2011.....

123

Lampiran 14. Rasio Keuangan UPK Tanon Tahun 2007-2011...................

124

Lampiran 15. Rasio Keuangan UPK Mondokan Tahun 2007-2011............

125

Lampiran 16. Rasio Keuangan UPK Kalijambe Tahun 2007-2011.............

126

Lampiran 17. Hasil Pengolahan Data dengan DEA Tahun 2007................

127


131


135


139

Lampiran 21. Hasil Pengolahan Data dengan DEA Tahun 2011...............

143

xvii

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pengukuran kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat menjadi hal yang sangat penting saat ini. Hal ini diperlukan untuk mengetahui efisiensi lembaga tersebut yaitu kemampuan untuk mengelola input yang tersedia secara optimal untuk menghasilkan output yang maksimal. Selama ini pengukuran kinerja lembaga pemerintah atau masyarakat selalu hanya berdasarkan pada alat ukur yang telah tersedia atau menurut petunjuk teknis dari kegiatan yang dilakukan. Namun pengukuran tersebut biasanya bersifat subyektif. Penelitian ini menggunakan analisis perbandingan antara analisis rasio berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan dan menggunakan pendekatan yang bersifat akademis dan lebih obyektif yaitu Data Envelopment Analysis (DEA). Studi dan penelitian dengan pendekatan DEA telah banyak dilakukan, antara lain oleh Abdul Hakim (2010) yang mengidentifikasi efisiensi daerah berdasarkan pada ketergantungan fiskalnya. Dengan menggunakan DEA, daerah yang tidak efisien dapat menggunakan daerah lain yang efisien sebagai tolok ukur untuk meningkatkan efisiensi mereka. Penggunaan DEA untuk mengukur efisiensi pemerintah telah dilakukan oleh Stastna dan Gregor (2010) yang mengukur efisiensi pemerintah lokal di Kotamadya Czech. Sementara itu, Nara F.Monkam (2011) mengukur efisiensi teknis dari 231

1

commit to user


digilib.uns.ac.id 2

pemerintah daerah di Afrika Selatan pada tahun 2007 dan menyelidiki faktorfaktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan atau gap efisiensi di antara pemerintah daerah di negara tersebut. D.K. Despotis (2004) juga menggunakan DEA untuk memperkirakan efisiensi relatif dengan Human Development Index di Asia dan Pasifik. Mahlberg dan Obersteiner (2001) melakukan pengukuran ulang Human Development Index dengan DEA. Demikian juga dengan Blancard dan Hoarau yang menggunakan DEA untuk mengukur Human Development Index (HDI) yang telah ditetapkan oleh United Nation Development Program (UNDP). Penggunaan DEA dalam mengetahui efisiensi sistem asuransi kesehatan di China dilakukan oleh Zheng dan Zhang pada tahun 2010. Pengukuran tingkat efisiensi lembaga kredit atau perbankan menggunakan analisis DEA juga banyak dilakukan oleh peneliti di Indonesia, antara lain : Putri dan Lukviarman (2008) mengukur kinerja bank komersial di Indonesia, Abidin dan Endri (2009) menganalisis kinerja Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia. Adrian Sutawijaya dan Etty Puji Lestari (2009) mengukur efisiensi teknik perbankan Indonesia pasca krisis ekonomi. Penelitian mengenai DEA ini dimulai oleh Charnes, Cooper dan Rhodes pada tahun 1978. Metode Data Envelopment Analisys (DEA) dibuat sebagai alat bantu untuk evaluasi kinerja suatu aktivitas dalam sebuah unit entitas (organisasi). Ada tiga manfaat yang diperoleh dari pengukuran efisiensi dengan DEA (Lestari, 2007), pertama, sebagai tolok ukur untuk

commit to user


digilib.uns.ac.id 3

memperoleh

efisiensi

relatif

yang

berguna

untuk

mempermudah

perbandingan antar unit ekonomi yang sama. Kedua, mengukur berbagai variasi efisiensi antar unit ekonomi untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab, dan ketiga, menentukan implikasi kebijakan sehingga dapat meningkatkan tingkat efisiensi. Awalnya, DEA digunakan untuk mengatasi kekurangan analisis rasio dan regresi berganda. Analisis rasio hanya mampu memberikan informasi bahwa Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) tertentu yang memiliki kemampuan khusus mengkonversi satu jenis input ke satu jenis output tertentu, sedangkan analisis regresi berganda menggabungkan banyak output menjadi satu. DEA dirancang untuk mengukur efisiensi relatif suatu unit kegiatan ekonomi (UKE) yang menggunakan input dan output yang lebih dari satu, di mana penggabungan tersebut tidak mungkin dilakukan. Efisiensi relatif suatu UKE adalah efisiensi suatu UKE dibanding dengan UKE lain dalam sampel yang menggunakan jenis input dan output yang sama. DEA memformulasikan UKE sebagai program linier fraksional untuk mencari solusi jika model tersebut ditransformasikan kedalam program linier dengan nilai bobot input dan output (Lestari, 2007). Suatu UKE dikatakan efisien secara relatif, bilamana nilai dualnya sama dengan 1 (nilai efisien = 100%). Sebaliknya bila nilai dualnya kurang dari 1, maka UKE yang bersangkutan dianggap tidak efisien secara relatif (Daman Huri dan Susilowati, 2005).

commit to user


digilib.uns.ac.id 4

Dalam penelitian ini digunakan Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) berupa Unit Pengelola Kegiatan (UPK PNPM Mandiri Perdesaan). UPK adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan membantu BKAD dalam mengkoordinasikan pertemuanpertemuan di kecamatan. UPK merupakan pengelola dana PNPM Mandiri Perdesaan baik dana hibah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) maupun dana pinjaman bergulir (Penjelasan V PTO PNPM Mandiri Perdesaan, 2010). UPK adalah lembaga keuangan yang dibentuk oleh PNPM Mandiri Perdesaan berbasis pemberdayaan. UPK merupakan lembaga pengelola dana bergulir, baik Usaha Ekonomi Produktif (UEP) maupun Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) yang merupakan salah satu kegiatan dalam PNPM Mandiri Perdesaan. UPK sebagai lembaga kredit mikro informal di Kecamatan perlu untuk diketahui tingkat efisiensinya, sehingga dapat dianalisis keberlanjutannya di masa mendatang. Tujuan UPK yang utama adalah menyediakan sumber modal bagi masyarakat kecamatan penerima bantuan PNPM Mandiri Perdesaan baik pada masa program maupun setelah program berakhir (Passed out). UPK sebagai pengelola kredit mikro di tingkat kecamatan, mempunyai potensi yang besar untuk dapat berperan dalam penanggulangan kemiskinan dengan memberikan akses kredit kepada masyarakat miskin. Keberadaan UPK menjadi penting karena UPK : 1. Dibentuk untuk kepentingan administrasi. 2. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan.

commit to user


digilib.uns.ac.id 5

3. Pengelola dana abadi. 4. Merupakan lembaga ekonomi kerakyatan di tingkat kecamatan 5. Untuk kepentingan pelestarian kegiatan dan hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan

merupakan

salah

satu program

pemberdayaan masyarakat di wilayah perdesaan yang merupakan tindak lanjut Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang merupakan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Jenis kegiatan yang dapat dibiayai Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan antara lain ; (1) Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonom bagi masyarakat atau rumah tangga miskin, (2) Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan atau pendidikan

termasuk

kegiatan

pelatihan

pengembangan

ketrampilan

masyarakat, (3) Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan, dan (4) Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumberdaya lokal (tidak termasuk penambahan modal). Tujuan yang ingin dicapai dalam PNPM Mandiri Perdesaan antara lain; pertama adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Kedua, adalah meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan,

commit to user


digilib.uns.ac.id 6

komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan,

Ketiga,

untuk

meningkatkan

kapasitas

kelembagaan

masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel. Keempat, adalah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro-poor) dan kelima, adalah untuk meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan

kemiskinan.

Keenam,

adalah

untuk

meningkatkan

keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. Ketujuh, adalah untuk meningkatkan modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal. Kedelapan, adalah meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat (Ditjen PMD Kemdagri, 2009). Sistem yang dikembangkan oleh PNPM Mandiri Perdesaan adalah mengedepankan proses pemberdayaan masyarakat sehingga seluruh proses kegiatan program tersebut pada hakekatnya memiliki dua dimensi yaitu : (a) memberikan wewenang dan kepercayaan terhadap masyarakat untuk menentukan

sendiri

kebutuhannya,

merencanakan

commit to user

dan

pengambilan


digilib.uns.ac.id 7

keputusan secara terbuka dan penuh tanggung jawab; dan (b) menyediakan dukungan lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri (Ditjen PMD Kemdagri, 2009). PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai batasan waktu dan suatu saat akan berakhir. Namun, aset PNPM Mandiri Perdesaan yang berupa bangunan fisik maupun aset ekonomi berupa dana perguliran harus tetap lestari dan berkelanjutan. Oleh karena itu UPK berperan besar dalam pelestarian dan pengelolaan aset-aset PNPM Mandiri Perdesaan. Saat ini, di Kabupaten Sragen aset ekonomi berupa dana perguliran untuk Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang dikelola oleh UPK sebanyak Rp. 37.373.210,633. Dana perguliran ini perlu dilestarikan dan dikelola dengan sebaik-baiknya oleh UPK agar dapat diakses oleh masyarakat miskin yang membutuhkan modal usaha dengan mudah dan murah. UPK sebagai lembaga pengelola kredit mikro tingkat kecamatan mempunyai potensi besar untuk dapat berperan dalam pengentasan kemiskinan. Studi tentang Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan pernah

dilakukan oleh

Yayuk

Wuriati

(2008)

yang menganalisis

keberlanjutan Lembaga Kredit Mikro UPK PNPM Mandiri Perdesaan di 300 UPK yang berada di provinsi Riau, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara, dimana dikatakan bahwa untuk mengetahui keberlanjutan UPK

commit to user


digilib.uns.ac.id 8

dapat dilihat dari tingkat efisiensi lembaga UPK tersebut dalam mengelola kegiatan kredit mikro. Sedangkan untuk mengetahui tingkat efisiensi lembaga digunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA). PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai batasan waktu dan suatu saat akan berakhir. Pada paska program, UPK diharapkan tetap ada dan menjadi lembaga kredit mikro infomal di tingkat kecamatan yang terus dapat diakses oleh masyarakat miskin. Kondisi UPK saat ini dan perkembangannya sangat menentukan keberlanjutan UPK sebagai salah satu lembaga kredit mikro informal di Indonesia. Oleh karena itu perlu untuk menganalisis kinerja Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola dana perguliran PNPM Mandiri Perdesaan. Pemilihan lokasi penelitian adalah di Kabupaten Sragen karena pada tahun 2010 Kabupaten Sragen menerima penghargaan Anugerah Sikompak 2010. Anugerah Sikompak merupakan penghargaan tertinggi Pemerintah RI kepada insan pemberdayaan masyarakat yang memiliki dedikasi tinggi dan mempunyai kinerja terbaik dalam memfasilitasi masyarakat. Penghargaan ini diterima oleh UPK Kalijambe. Ada enam kriteria yang menjadi dasar penilaian, yaitu : (1) pengelolaan dana bergulir; (2) tingkat partisispasi masyarakat; (3) kegiatan pemberdayaan masyarakat; (4) manajemen UPK; (5) pelestarian

program; dan

(6)

sarana dan

(http://cetak.kompas.com/2010/03/26 )

commit to user

prasarana kantor

UPK


digilib.uns.ac.id 9

B. Rumusan Masalah UPK sebagai lembaga pengelola kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat dan dana perguliran PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai potensi besar untuk menjadi salah satu lembaga keuangan mikro informal di tingkat kecamatan yang dapat terus diakses oleh masyarakat miskin. Oleh karena itu kondisi UPK saat ini perlu diukur kinerja dan efisiensinya agar dapat

diketahui

keberlanjutannya

sehingga

dapat

berperan

dalam

penanggulangan kemiskinan. Dalam penelitian ini masalah yang akan dikaji adalah : 1. Bagaimana kinerja dan efisiensi UPK PNPM Mandiri Perdesaan di 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Sragen dengan analisis rasio keuangan dan DEA? 2. Bagaimana keberlanjutan UPK PNPM Mandiri Perdesaan di 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Sragen.

C. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui kinerja UPK PNPM Mandiri Perdesaan di 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Sragen yang diukur dengan analisis rasio dan DEA. 2. Untuk mengetahui keberlanjutan UPK PNPM Mandiri Perdesaan di 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Sragen.

commit to user


digilib.uns.ac.id 10

D. Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 1. Sebagai bahan studi, literatur, dan tambahan ilmu pengetahuan bagi kalangan akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya. 2. Sebagai tambahan, pelengkap, sekaligus pembanding hasil-hasil penelitian yang sudah ada terutama menyangkut topik yang sama. 3. Bagi UPK PNPM Mandiri Perdesaan, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerjanya agar mampu menjadi lembaga pengelola kegiatan yang bisa ikut berperan dalam penanggulangan kemiskinan di pedesaan. 4. Bagi Pemerintah Kabupaten Sragen dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan yang berkaitan dengan prinsipprinsip pengelolaan dana bergulir di Lembaga UPK PNPM Mandiri Perdesaan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis 1. Tinjauan tentang Konsep PNPM Mandiri Perdesaan PNPM Mandiri Perdesaan adalah program nasional yang merupakan tindak lanjut Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan

masyarakat

adalah

upaya

untuk

menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "people-centered, participatory, empowering, and sustainable" (Chambers, 1995). Konsep pemberdayaan masyarakat ini muncul karena adanya kegagalan sekaligus harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan, muncul karena adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan

gender,

dan

pertumbuhan

11

commit to user

ekonomi

yang

memadai.



Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakanan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Anonim, 2010). Dalam kerangka pikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi.

Pertama, menciptakan suasana atau iklim

yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

Artinya, tidak ada

masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi,

commit to user



lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, di mana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat

yang

kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tapi juga pranatapranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam meng-hadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya ( Kartasasmita, 1997). Dalam kerangka pemikiran itu berbagai

input seperti dana,

prasarana dan sarana yang dialokasikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan harus ditempatkan sebagai rangsangan

commit to user



untuk memacu percepatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Proses ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat (capacity building) melalui pemupukan modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan dan pada gilirannya dapat menciptakan pendapatan yang dinikmati oleh rakyat. Proses transformasi itu harus digerakkan oleh masyarakat sendiri. Pengertian pemupukan modal seperti itu menunjukkan bahwa bantuan dana, prasarana, dan sarana harus dikelola secara tertib dan transparan dengan berpegang pada lima prinsip pokok. Pertama, mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat sebagai pelaksana dan pengelola (acceptable); kedua, dapat dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable);

ketiga, memberikan

pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis

(profitable);

keempat, hasilnya dapat

dilestarikan oleh masyarakat sendiri sehingga menciptakan pemupukan modal dalam wadah lembaga sosial ekonomi setempat (sustainable); dan kelima, pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas (replicable). ( Kartasasmita, 1997). Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti

commit to user



pendekatan sebagai berikut ; pertama, upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. Kedua, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendakdan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanana, mengelola dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien. (Anonim, 2010). Implementasi program pembangunan yang menerapkan strategi pemberdayaan masyarakat tersebut merupakan suatu konsukensi dari pergeseran paradigma pembangunan nasional yang mengarah pada tercapainya upaya pembangunan yang berpusat pada manusia (people centered development). Masyarakat yang pada masa sebelumnya dipandang sebagai obyek dari pembangunan, kini dapat ditempatkan pada posisi subyek. Ide dasar yang melandasi fikiran ini adalah bertumpu pada

commit to user



upaya masyarakat setempat untuk memberdayakan diri mereka sendiri hingga dapat melakukan tawar-menawar sosio-ekonomis baik dengan pemerintah

maupun

dengan

swasta. Langkah yang ditempuh adalah

menggalang kekuatan bersama melalui keterlibatan mereka dalam suatu organisasi lokal. Di negara-negara maju, kondisi ini terbukti efektif untuk mengangkat kepentingan masyarakat dalam kehidupan sosial ekonomi. Sementara itu, kemajuan ekonomi dapat ditandai oleh adanya kendali pada tingkat komunitas lokal. Kondisi inilah yang biasanya dicakup oleh konsep pembangunan

berbasis

komunitas

(community-based

development)

(Gumilar, 1996). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang

digunakan

PNPM

Mandiri

dalam

upaya

mempercepat

penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan

commit to user



fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp750 juta sampai Rp 3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia (www.wikipedia.co.id) Dalam implementasi program yang berbasis masyarakat ini, Kecamatan

ditempatkan

mengharmonisasikan

sebagai

perencanaan,

fokus

pelaksanaan,

program dan

untuk

pengendalian

program. Selanjutnya memberikan posisi kepada masyarakat sebagai penentu atau pengambil kebijakan serta pelaku utama pembangunan di tingkat lokal. Dalam konteks ini, selalu mengutamakan nilai-nilai universal

commit to user



dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif serta menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis setempat (Ditjen PMD, 2009). PNPM Mandiri Perdesaan memiliki prinsip dan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan dan tindakan, yaitu ; bertumpu pada pembangunan manusia, otonomi, desentralisasi, partisipasi, berorientasi pada masyarakat miskin, kesetaraan gender,

demokratis,

transparansi

dan

akuntabel,

prioritas,

dan

keberlanjutan. Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumberdaya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumberdaya di luar lingkungannya, serta mengelola sumberdaya itu untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya, (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif, (3). pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal, (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar

dan

ekonomi masyarakat, (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

commit to user



Strategi yang dikembangkan untuk mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran,

menguatkan

sistem

partisipatif,

kelembagaan kerjasama antardesa.

Ruang

serta

mengembangkan

lingkup kegiatan PNPM-

Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat meliputi: a. Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi secara padat karya; b. Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir ini; c. Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs; d. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata kepemerintahan yang baik. Tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan sedangkan tujuan khususnya adalah :

commit to user



1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan. 2. Melembagakan pengelolaan

pembangunan

partisipatif dengan

memberdayakan sumberdaya lokal. 3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan kegiatan partisipatif . 4. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat. 5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir. 6. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antardesa. 7. Mengembangkan kerjasama antarpemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan. PNPM-Mandiri Perdesaan menekankan prinsip-prinsip dasar berikut ini: • Bertumpu pada pembangunan manusia. Pelaksanaan PNPM Mandiri senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya. • Otonomi. Dalam pelaksanaan PNPM, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola. • Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.

commit to user



• Berorientasi

pada

masyarakat

miskin.

Semua

kegiatan

yang

dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung. • Partisipasi. Masyarakat terlibat

secara aktif

dalam setiap proses

pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan. • Kesetaraan dan keadilan gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan. • Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyarawah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin. • Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif. •

Prioritas. pemenuhan

Pemerintah kebutuhan

dan

masyarakat

untuk

harus

pengentasan

memprioritaskan

kemiskinan

dengan

mendayagunakan secara optimal berbagai sumber daya yang terbatas. • Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.

commit to user



• Keberlanjutan.

Setiap

pengambilan

keputusan

harus

memper-

timbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. • Sederhana. Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat. Strategi Dasar yang dikembangkan adalah a. Mengintensifkan upaya-upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. b. Menjalin kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak untuk bersama-sama mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat. c. Menerapkan keterpaduan dan sinergi pendekatan pembangunan sektoral, pembangunan kewilayahan, dan pembangunan partisipatif. Sedangkan Strategi Operasional dari PNPM Mandiri Perdesaan ini antara lain : a. Mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kelompok peduli lainnya (swasta, asosiasi, perguruan tinggi, LSM, dsb) secara sinergis. b. Menguatkan peran pemerintah kota/kabupaten sebagai pengelola program-program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya; c. Mengembangkan kelembagaan masyarakat yang dipercaya, mengakar, dan akuntabel.

commit to user



d. Mengoptimalkan peran sektor

dalam

pelayanan

dan kegiatan

pembangunan secara terpadu di tingkat komunitas. e. Meningkatkan kemampuan pembelajaran di masyarakat dalam memahami kebutuhan dan potensinya serta memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya. f. Menerapkan konsep pembangunan partisipatif secara konsisten dan dinamis serta berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai

tujuan

program

dengan

memperhatikan

prinsip-prinsip

pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan: a. Menggunakan kecamatan sebagai lokus program. b. Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal. c. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif. d. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis. e. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dan keberlanjutan. Dasar hukum pelaksanaan PNPM mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiil Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus

commit to user



pelaksanaan PNPM Mandiri yang akan disusun kemudian. Peraturan perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan, perencanaan, keuangan negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut: a. Sistem Pemerintahan Dasar peraturan perundangan sistem pemerintahan yang digunakan adalah: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang

Pemerintah

Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73/2005 tentang Kelurahan. 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. b. Sistem Perencanaan Dasar peraturan perundangan sistem perencanaan terkait adalah: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. 3. Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009. 4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

commit to user



5. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2007 tentang Tata Car Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. 6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; c. Sistem Keuangan Negara Dasar peraturan perundangan sistem keuangan negara adalah: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);a 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik

commit to user



Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597); 6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/jasa Pemerintah. 7. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.005/MPPN/06/2006 tentang Tata cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Daerah. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen kegiatan sebagai berikut: 1.a. Pengembangan Masyarakat Komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat; perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan, dan pemeliharaan hasilhasil yang telah dicapai.Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pendampingan

pengembangan masyarakat; dan

commit to user

relawan, fasilitator

dan untuk

operasional fasilitasi,



pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah

yang utama sebagai motor penggerak

masyarakat di wilayahnya. 1.b. Bantuan Langsung Masyarakat Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan

keswadayaan

yang

diberikan

kepada

kelompok

masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin. 1.c. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal Komponen peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi

masyarakat

terutama

kelompok

miskin

dalam

menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif, dan sebagainya. 1.d. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program Komponen bantuan pengelolaan dan pengembangan program meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan

commit to user



berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan program. Karena lokus PNPM Mandiri Perdesaan berada di tingkat kecamatan, maka perlu dibentuk Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan. Unit Pengelola Kegiatan (UPK PNPM Mandiri Perdesaan) merupakan lembaga yang dibentuk oleh forum Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk mengelola dana PNPM Mandiri Perdesaan baik dana hibah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) maupun dana pinjaman bergulir (PTO PNPM MP, 2010).

2. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK PNPM Mandiri Perdesaan) merupakan lembaga yang dibentuk oleh forum Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk mengelola dana PNPM Mandiri Perdesaan baik dana hibah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) maupun dana pinjaman bergulir (PTO PNPM MP, 2010). Pengurus UPK adalah masyarakat yang telah dipilih dan terlibat secara langsung bertanggung jawab dalam pelaksanaan operasional seharihari. Struktur organisasi dan kebutuhan jumlah pengurus dapat disesuaikan dengan kebutuhan cakupan wilayah tugas dan kebutuhan beban tugas. Tugas dan tanggungjawab UPK adalah sebagai berikut : 1. Bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan di tingkat kecamatan.

commit to user



2. Bertanggungjawab mengelola administrasi dan pelaporan seluruh transaksi. 3. Bertanggungjawab mengelola dokumen PNPM Mandiri Perdesaan yang bersifat keuangan dan nonkeuangan . 4. Bertanggungjawab mengelola dana bergulir. 5. Membina kelompok peminjam. 6. Menyosialisasikan dan menegakkan prinsip-prinsip PNPM. 7. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi keuangan dan non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program. 8. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan dalam MAD yang digelar BKAD. 9. Membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja kepada MAD yang digelar BKAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa satu minggu sebelum pelaksanaan. 10. Mengevaluasi dan memeriksa langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan sesuai dengan ketentuan. 11. Melakukan bimbingan teknis dan memeriksa secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa.

commit to user



12. Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh MAD yang digelar BKAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir. 13. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah . 14. Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman. 15. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan bimbingan lapangan dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. 16. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan. 17. Memfasilitasi

penyelesaian

permasalahan-permasalahan

yang

menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan. (Penjelasan PTO PNPM Mandiri Perdesaan, 2010). Terkait dengan pengelolaan keuangan, Unit tersebut membuka dan mengelola rekening kolektif masyarakat dengan menerapkan prinsipprinsip good governance. Specimen tanda tangan dalam rekening tersebut harus melibatkan minimal dua orang yang ditetapkan oleh musyawarah

commit to user



masyarakat. Penyaluran dana ke tingkat desa/kelurahan dilakukan sesuai kebutuhan dan berdasarkan kegiatan yang diusulkan. Untuk itu, di tingkat desa/kelurahan dibentuk Unit Pengelola Kegiatan Desa/Kelurahan dan dapat dibuka rekening kolektif masyarakat. Mekanisme dan prosedur penyaluran dan pengelolaan keuangan mengikuti ketentuan dan kaidah yang berlaku dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance). Pencatatan setiap transaksi keuangan minimal dilakukan dalam buku catatan uang masuk dan catatan uang keluar yang disertai dengan bukti transaksi seperti kuitansi, bon atau nota pembelian. Pengelolaan keuangan di tingkat masyarakat harus disampaikan dalam papan informasi dan melalui musyawarah desa pertanggungjawaban dana dan kegiatan. Pengelolaan keuangan di tingkat masyarakat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi/pembukuan sederhana, dengan memisahkan penanggung jawab pengelolaan dana non bergulir dan dana bergulir. Pengelolaan dana non bergulir dilakukan dengan melakukan pencacatan pembukuan berdasar aliran kas (cashflow basis), yaitu pencatatan uang masuk dan uang keluar. Sedangkan pengelolaan dana bergulir harus dilakukan di tingkat UPK atau organisasi masyarakat penerima

bantuan

dilakukan

dengan

menerapkan

dasar-dasar

akuntansi/pembukuan sederhana, termasuk penyusunan Neraca dan Rugi Laba.

commit to user



Pengelolaan dana bergulir di tingkat masyarakat harus dilakukan dengan kaidah-kaidah pengelolaan pinjaman bergulir yang berorientasi pada masyarakat miskin. Artinya tidak semata-mata berorientasi pada pemupukan dana, namun juga harus mempertimbangkan aspek pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat miskin. Untuk itu UPK diharapkan dapat memperkuat kapasitas pengurusnya untuk memberikan pelayanan kepada orang miskin dengan melakukan berbagai diversifikasi pelayanan pinjaman bergulir yang tepat bagi masyarakat miskin di wilayahnya. UPK ini berperan sebagai lembaga keuangan milik masyarakat, yang dapat menampung dan mengelola berbagai program pembangunan yang masuk ke daerah. Sehingga berbagai program pembangunan yang masuk ke daerah, dananya dapat langsung dikontrol dengan mudah oleh masyarakat itu sendiri. Dengan demikian kebocoran-kebocoran dana bantuan program pembangunan dapat diminimalisir bahkan dapat dihilangkan. Kontrol Publik ini merupakan upaya yang sangat efektif dalam mengantisipasi segala kemungkinan kebocoran dalam pengelolaan program-program pembangunan di daerah. UPK ini dapat berkembang menjadi lembaga keuangan alternatif milik masyarakat yang tumbuh dari masyarakat sendiri. Lembaga keuangan ini dapat menjadi embrio lembaga keuangan dengan prinsipprinsip perbankan yang pelaksanaannya dengan menerapkan prinsipprinsip kebersamaan (kooperatif). Peran lembaga keuangan dalam pengembangannya adalah untuk ; pertama, mempersiapkan terciptanya

commit to user



akses atau kesempatan bagi masyarakat dalam memperoleh bantuan. Kedua,

mempersiapkan

masyarakat

lapisan

bawah

untuk

dapat

mendayagunakan bantuan tersebut sehingga dapat menjadi modal bagi kegiatan usaha. Ketiga, menanamkan pengertian bahwa bantuan yang diberikan harus dapat menciptakan akumulasi modal dari suplus yang diperoleh dari kegiatan sosial ekonomi. Pengembangan

kegiatan

sosial

ekonomi

masyarakat

ini

diprioritaskan pada masyarakat miskin di desa tertinggal, yaitu ; berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan permodalan yang didukung sepenuhnya dengan kegiatan pelatihan yang terintegrasi sejak dari kegiatan penghimpunan modal, penguasaan teknik produksi, pemasaran hasil dan pengelolaan surplus usaha. Bantuan dana yang diberikan untuk PNPM Mandiri perdesaan dalam bentuk block grant dalam pengelolaannya yang dilakukan oleh UPK diharapkan dapat lebih dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sektor keuangan. Pemberian modal melalui UPK merupakan dana bergulir yang dikelola oleh kelompok dan disalurkan kepada anggota sebagai pinjaman yang harus dikembalikan kepada kelompok dengan persyaratan sesuai kesepakatan anggota. Dari perputaran kegiatan yang dibiayai dengan dana UPK tersebut diharapkan tumbuh kemampuan menabung dan pemupukan modal diantara anggota kelompok sehingga kegiatan sosial ekonomi dan sekaligus taraf hidup anggota. Tata cara perguliran dana sepenuhnya dipercayakan kepada kelompok sesuai

commit to user



dengan budaya yang berlaku di masyarakat setempat berdasarkan prinsip kebersamaan atau perkoperasian. Hal-hal pokok yang perlu mendapat perhatian dalam memperkuat UPK antara lain, yaitu ; pertama, kesamaan persepsi dari pengelola program/proyek pembangunan di semua tingkatan yang berhubungan dengan pemberian pinjaman kepada masyarakat miskin. Kesamaan persepsi ini menyangkut pentingnya pemupukan modal masyarakat. Kedua, dengan persepsi yang sama diharapkan muncul kesepakatan untuk menyempurnakan sistem pelayanan dari UPK yang ada sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal. Ketiga, penyempurnaan sistem pelayanan merupakan bagian dari upaya memadukan dan mensinkronkan

pola

pembinaan

terhadap

lembaga

yang

ada.

Penyempurnaan ini perlu diikuti dengan penyusunan panduan tentang UPK sebagai pedoman bagi aparat dan masyarakat. Keempat, seiring dengan penyusunan panduan adalah pembenahan dan penyegaran pengurus UPK yang sudah ada. Penyegaran ini dilakukan dengan pendidikan dan latihan bagi pengurus. Kelima, langkah-langkah tersebut sangat ditentukan oleh peran aktif dari semua steakholders di semua tingkatan, baik dari tingkat pusat maupun dari daerah itu sendiri dalam mendukung upaya mengentaskan kemiskinan melalui kegiatan bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin (Anonim, 2010). Dalam hal pengelolaan dana bergulir, yang diatur dalam Penjelasan X PTO PNPM Mandiri Perdesaan, menyebutkan bahwa pengertian dana

commit to user



bergulir adalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari UPK yang digunakan masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat. Adapun tujuan pengelolaan dana bergulir PNPM mandiri Perdesaan adalah : 1. Memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha. 2. Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program. 3. Peningkatan kapasitas pengelola dana bergulir di tingkat wilayah pedesaan. 4. Menyiapkan kelembagaan UPK (dan lembaga pendukung lainnya) sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan 5. Peningkatan pelayanan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat. Dalam pengelolaan dana bergulir ini yang menjadi sasaran utama adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) dan perempuan, dengan ketentuan merupakan kelompok (bukan peminjam secara individu). Jenis kelompok yang didanai, antara lain : ü Kelompok Simpan Pinjam (KSP) adalah kelompok yang mempunyai kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM.

commit to user



ü Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kelompok yang mempunyai kegiatan usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok dengan prioritas kelompok yang mempunyai RTM. ü Kelompok Aneka Usaha adalah kelompok yang anggotanya RTM yang mempunyai usaha yangdikelola secara individual oleh anggota. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, UPK didukung oleh lembaga pendukung paling tidak Tim Verifikasi untuk menyeleksi usulan kegiatan dan Badan Pengawas (BP) UPK yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi UPK (PTO PNPM Mandiri Perdesaan Penjelasan XI). Hubungan Kelembagaan PNPM Mandiri Perdesaan dapat digambarkan sebagai berikut :

commit to user



BKAD PELAKSANAAN OPERASIONAL

PELAKSANAAN PENGAWASAN

UPK

BP-UPK

TIM VERIFIKASI

PELAKSANA PROGRAM PENGELOLA PERGULIRAN PELAYANAN USAHA KELOMPOK

PELAYANAN DAN KERJASAMA

PENGELOLA KEGIATAN TK.DESA (TPK) POKMAS-POKMAS Gambar 2.1.Hubungan Kelembagaan PNPM Mandiri Perdesaan Dalam rangka pengendalian dan evaluasi, maka setiap tahun UPK wajib menyampaikan rencana kerja dan pertanggungjawaban kepada MAD atau BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa). Dalam rencana kerja wajib

disampaikan

perencanaan

keuangan

termasuk

perencanaan

pendapatan dan biaya. Perencanaan pendapatan bukan perencanaan alokasi (pembagian porsi pendapatan) tetapi perhitungan perkiraan pendapatan dalam satu tahun sehingga tidak diperbolehkan dilakukan pembagian

commit to user



alokasi pendapatan sebelum diperhitungkan seluruh biaya dan resiko (Penjelasan X PTO PNPM MP, 2010). Sedangkan ketentuan pendanaan operasional UPK yang berasal dari 2 % alokasi total Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan di lokasi kecamatan penerima PNPM Mandiri perdesaan untuk setiap tahunnya, adalah sebagai berikut : 1. Untuk lokasi yang mempunyai alokasi BLM maka pendanaan operasional UPK menggunakan dana operasional UPK yang berasal dari BLM terlebih dahulu selanjutnya jika masih dibutuhkan subsidi pendanaan operasional dapat menggunakan dana hasil pengelolaan dana bergulir. 2. Biaya Honor/insentif Pengurus UPK ditentukan dengan pertimbangan kewajaran yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, sebagai referensi agar menggunakan rata-rata honor/insentif UPK pada suatu wilayah (misalnya kabupaten, regional kabupaten atau provinsi) dan ketersediaan anggaran operasional. 3. Biaya administrasi dan Umum mencakup untuk pembelian alat tulis kantor, biaya sewa kantor, listrik, telepon dan sebagainya. 4. Biaya transportasi bukan bersifat tunjangan tetap sehingga diberikan berdasarkan kehadiran kantor atau pelaksanaan tugas. 5. Biaya insentif penagihan dapat diberikan maksimal 5 % dari jasa pinjaman yang dapat ditagih untuk pinjaman kategori kolektibilitas V.

commit to user



Untuk pinjaman lancar s.d. kolektibilitas IV tidak diberikan insentif karena merupakan tanggung jawab dan tugas pengurus UPK. 6. Pendanaan pembelian inventaris dan aktiva tetap dengan pertimbangan kebutuhan operasional dan pertimbangan ketersediaan dana. 7.

Biaya penghapusan pinjaman dapat dilakukan dengan realisasi penghapusan

dan

tidak

diperbolehkan

mengelola

cadangan

penghapusan secara terpisah (mengelola dana cadangan dengan melakukan pembebanan biaya tanpa adanya penghapusan pinjaman). Realisasi penghapusan pinjaman sebagai dasar pembebanan biaya. 8.

Tidak diperbolehkan untuk memberikan insentif/honor/tunjangan apapun kepada aparat baik langsung maupun tidak langsung.

9. Biaya lain-lain adalah biaya yang dikeluarkan oleh UPK yang tidak termasuk biaya yang disebutkan di atas. 10. Jumlah biaya yang dikeluarkan UPK maksimal adalah 75 % dari pendapatan UPK. Dalam penggunaan surplus operasional UPK tahunan setelah mempertimbangkan

resiko

pinjaman

(sesuai

dengan

Laporan

Kolektibilitas) dan alokasi operasional 2% non SPP dan UEP mengacu pada ketentuan berikut : 1. Perhitungan Surplus operasional dibuat setelah tutp buku secara tahunan, bagi UPK yang belum melakukan tutup buku tahunan tidak diperkenankan melakukan pembagian surplus operasional. 2. Penambahan modal minimal 50% dari surplus tahunan.

commit to user



3. Bantuan Langsung RTM (mengacu daftar RTM yang disepakati dalam MAD) minimal 15% dari surplus tahunan. 4. Pengembangan kelembagaan yang mencakup penguatan status kelembagaan

dan

peningkatan kapasitas

pelaku

masyarakat

maksimal 10% dari surplus tahunan. Ketentuan penggunaan ini diputuskan oleh MAD. 5. Adapun pemberian bonus Pengurus UPK adalah nominal yang lebih rendah antara 5% dari surplus atau maksimal 2 kali honor/insentif yang diterima setiap bulan. 6. Nilai surplus tahunan setelah dikurangi Alokasi Bantuan Langsung RTM,

Pembagian pengembangan

Kelembagaan, dan

Bonus

Pengurus UPK merupakan Surplus Ditahan.

3. Pengertian Kinerja Kinerja pencapaian

(performance) pelaksanaan

adalah

suatu

gambaran

mengenai

tingkat

kegiatan/program/kebijakan

dalam

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Menurut Balai Pustaka dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991 : 503) menyatakan bahwa kinerja adalah sesuatu yang dicapai; prestasi yang diperlihatkan; kemampuan kerja. Untuk mengetahui apakah suatu perusahaan sudah menjalankan aktivitas dengan benar dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, perlu

commit to user



dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses evaluasi terhadap kumpulan indikator kinerja yang merupakan informasi yang penting dan berguna bagi perusahaan. Kinerja suatu program dapat dinyatakan dalam persentase, indeks, rating, atau perbandingan lain yang dipantau pada kurun waktu tetap dan dibandingkan terhadap satu atau lebih kriteria ( Juliza Hidayati, 2005). Setiap organisasi termasuk lembaga pengelola PNPM Mandiri Perdesaan perlu diukur kinerjanya secara komprehensif agar lebih mampu mengembangkan kreativitasnya. Pengukuran kinerja menentukan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi berdasarkan sasaran standar kinerja. Mulyadi (2009) menyatakan if we can measure it, we can manage it, we can achieve it. Dua konsep yang biasa digunakan untuk karakteristik suatu kinerja pemanfaatan sumber daya adalah produktivitas dan efisiensi. Produktivitas adalah suatu ukuran deskriptif tentang kinerja, sedangkan efisiensi adalah suatu ukuran bersifat normatif (Amirillah, 2010). Fungsi

produksi

menunjukkan

hubungan

teknis

yang

menghubungkan input atau faktor produksi dan hasil produksinya atau output. Fungsi produksi menggambarkan teknologi yang dicapai oleh perusahaan, industri perbankan atau perekonomian secara keseluruhan. Pada keadaan tertentu hubungan antara input dan output tercermin dalam rumusan fungsi produksi. Apabila teknologi berubah, maka fungsi

commit to user



produksi juga berubah (Sudarsono (1995) dalam Nurul Komaryatin (2006)). Dalam teori ekonomi mikro yang standar, konsep fungsi produksi membentuk dasar untuk mendeskripsikan hubungan input-output bagi perusahaan atau produsen. Jika diasumsikan

bahwa

faktor produksi

adalah homogen dan informasi tersedia lengkap (sempurna) tentang teknologi yang ada, maka fungsi produksi mewakili sejumlah metode untuk menghasilkan output. Lebih jelas lagi, fungsi produksi menunjukkan jumlah maksimum output yang bisa dicapai dengan mengkombinasikan berbagai jumlah input. Coelli et al., (1998), menjelaskan bahwa fungsi produksi frontier (frontier production function) memiliki definisi yang tidak jauh berbeda dengan definisi fungsi produksi dan banyak digunakan saat menjelaskan konsep pengukuran efisiensi. Frontier digunakan untuk lebih menekankan kepada kondisi output maksimum yang dapat dihasilkan dalam suatu proses produksi. Debertin (1986) menjelaskan tiga tahap proses produksi yaitu : tahap pertama, kondisi di mana produk rata-rata atau avarage product (AP) meningkat, daerah ini dikatakan sebagai daerah yang irasional atau daerah tidak atau belum efisien; tahap kedua, kondisi yang ditandai memuncaknya kurva produk rata-rata (AP), kemudian menurun dan dibarengi dengan menurunnya produk marginal atau Marginal Product (MP) tetapi masih positif, daerah ini disebut daerah yang irasional atau efisien; dan tahap ketiga, kondisi yang ditandai menurunnya produk marginal (MP negatif),

commit to user



daerah ini disebut sebagai daerah yang tidak rasional atau sudah tidak efisien. Penjumlahan elastisitas produksi dari masing-masing faktor produksi sekaligus menunjukkan tingkat besaran skala ekonomi usaha (return to scale). Skala ekonomi usaha merupakan respon dari perubahan output yang dihasilkan karena perubahan proporsional dan seluruh inputnya. Fungsi produksi Linier Berganda, Cobb-Douglas dan Translog dapat digunakan untuk menguji fase pergerakan skala ekonomi usaha (return to scale) atas perubahan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam suatu proses produksi yaitu dengan menjumlahkan elastisitas produksi dari masing-masing faktor produksi.

Menurut Soekartawi

(2003), berdasarkan penjumlahan elastisitas produksi dari faktor-faktor produksi ke-i (∑Epi) maka ada tiga kemungkinan keadaan fase pergerakan skala ekonomi usaha (return to scale) yaitu: 1. Kenaikan hasil yang meningkat (increasing return to scale), berarti proporsi penambahan faktor produksi akan menghasilkan produksi (output) yang proporsinya lebih besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penjumlahan elastisitas produksi dari faktor produksi ke-i lebih besar dari satu (∑Epi>1). 2. Kenaikan hasil yang tetap (constant return to scale), berarti penambahan faktor produksi akan proporsional dengan penambahan produksi yang diperoleh. Kondisi tersebut menunjukkan penjumlahan elastisitas produksi dari faktor produksi ke-i sama dengan satu (∑Epi=1).

commit to user



3. Kenaikan hasil yang menurun (decreasing return to scale), berarti proporsi penambahan faktor produksi melebihi proporsi penambahan produksi yang diperoleh. Kondisi tersebut menunjukkan penjumlahan elastisitas produksi dari faktor produksi ke-i lebih kecil dari satu (∑Epi< 1). Coelli et al. (1998) memperkenalkan berbagai jenis fungsi produksi yang dapat digunakan untuk mengukur efisiensi. Penelitian ini menggunakan fungsi produksi stokastik. Dengan metode fungsi produksi stokastik faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang diduga akan mempengaruhi tingkat efisiensi teknis produksi yang akan dicapai dapat ditangkap dan dijelaskan dengan bantuan model ekonometrika. Sementara itu, faktor-faktor penyebab ketidak-efisienan juga dapat ditangkap pada saat yang bersamaan.

Disamping itu juga dapat diestimasi apakah

inefisiensi disebabkan oleh random error dalam pengumpulan data dan sifat dari beberapa variabel yang tidak dapat terukur (faktor eksternal) atau disebabkan oleh faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inefisiensi dalam proses produksi (faktor internal). Efisiensi merupakan salah satu parameter yang secara teoritis maupun praktis sangat umum digunakan untuk menggambarkan kinerja sebuah

Unit

Kegiatan

Ekonomi.

Efisiensi didefinisikan

sebagai

perbandingan antara keluaran (output) dengan masukan (input), atau jumlah yang dihasilkan dari satu input yang dipergunakan. Suatu perusahaan dapat dikatakan efisien apabila mempergunakan jumlah unit

commit to user



yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah unit yang dipergunakan perusahaan lain untuk menghasilkan output yang sama, atau menggunakan unit input yang sama, dapat menghasilkan jumlah output yang lebih besar (Iswardono dan Darmawan 2000;2) Jones dan Pendlebury (dalam Saputra, 2003) menyatakan bahwa efisiensi pada dasarnya merupakan ukuran optimalisasi penggunaan sumber-sumber dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari pengukuran efisiensi, yaitu : (i) sebagai tolok ukur untuk memperoleh efisiensi relatif; (ii) dapat mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menyebabkan perbedaan tingkat efisiensi; dan (iii) dimungkinkannya analisa-analisa mengenai implikasi penting dari kebijakan perbaikan tingkat efisiensi dari unit kegiatan ekonomi yang dipertimbangkan. Coelli et. Al. (2005) mengemukakan dua konsep efisiensi yaitu efisiensi teknis (technical efficiency/TE) dan efisiensi alokatif (allocative efficiency/AE).

Efisiensi

teknis

(Technical

Efficiency-TE)

yakni

kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan output maksimum dari penggunaan suatu set (bundle) input. Efisiensi teknis berhubungan dengan kemampuan suatu perusahaan untuk berproduksi pada kurva frontier isoquant. Definisi lain menunjukkan bahwa TE adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi pada tingkat output tertentu dengan menggunakan input minimum pada tingkat teknologi tertentu. Efisiensi alokatif (Allocative Efficiency-AE) adalah kemampuan suatu perusahaan

commit to user



untuk menggunakan input pada proporsi yang optimal pada harga dan teknologi produksi yang

tetap (given).

AE merupakan kemampuan

perusahaan untuk menghasilkan sejumlah output pada kondisi minimisasi rasio biaya dari input. Gabungan kedua efisiensi ini disebut efisiensi ekonomi (Economic Efficiency-EE) atau disebut juga efisiensi total. Hal ini berarti bahwa produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan baik secara teknis maupun ekonomis adalah efisien. Untuk mengilustrasikan konsep efisiensi-efisiensi tersebut, Farrell menggunakan contoh sederhana dari suatu industri yang menggunakan hanya dua input, x1

dan x2

untuk menghasilkan output y. Fungsi

produksi yang efisien (diasumsikan sudah diketahui) dapat ditulis: y = f (x1, x2)...........................................................................(2.2) Dengan asumsi constant return to scale (CRS), maka persamaan (2.2) dapat ditulis: 1= f (x1/y,x2/y)........................................................................ (2.3) Asumsi CRS dibuat dengan catatan bahwa fungsi produksi itu sudah sangat efisien (beroperasi pada skala optimal) pada daerah dua dari fungsi produksi neoklasik.

Fungsi produksi tersebut adalah homogen

derajat 1 (jika penggunaan input ditingkatkan sebesar satu-satuan, maka output juga akan meningkat dengan proporsi yang sama). Suatu fungsi produksi homogen derajat n akan menghasilkan suatu return to scale parameter dari suatu nilai n yang konstan. Asumsi CRS ini mengijinkan teknologi untuk direpresentasikan dengan menggunakan

commit to user

isoquant



(kombinasi dari berbagai input yang dapat digunakan untuk menghasilkan output yang sama), seperti yang diilustrasikan pada Gambar 27 berikut ini.

Asumsi CRS ini dinyatakan secara eksplisit untuk menunjukkan

bahwa pengukuran yang berorientasi input dan output adalah equivalen. Secara umum, efisiensi didekati dari dua sisi pendekatan yaitu alokasi pendekatan penggunaan input dan alokasi output yang dihasilkan. Pendekatan dari sisi input membutuhkan ketersediaan harga input dan kurva isoquant yang menunjukkan kombinasi input yang digunakan untuk menghasilkan output secara maksimal. Sedangkan pendekatan dari sisi output merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat sejauh mana jumlah output secara proporsional dapat ditingkatkan tanpa merubah jumlah input yang digunakan. Dua metode alternatif untuk mengestimasi fungsi frontier dan pengukuran efisiensi produksi adalah (Coelli

et al.,

1998).

non parametrik dan parametrik

Pendekatan parametrik untuk estimasi fungsi

produksi, fungsi biaya atau profit terdiri dari spesifikasi bentuk fungsi parametrik dan penggunaan beberapa metode estimasi (Ordinary Least Square-OLS atau Maximum Likelihood-ML) dengan data empiris untuk mengestimasi parameter dari fungsi tersebut. Selanjutnya Coelli et al. mengatakan bahwa kelemahan utama pendekatan fungsi produksi parametrik ini adalah menghendaki secara eksplisit bentuk fungsi yang menggambarkan teknologi yang ada, asumsi tentang distribusi inefisiensi dan ketidakmampuannya untuk bekerja dengan multi output.

commit to user

Dengan



demikian, maka penelitian dengan menggunakan pendekatan parametrik tersebut harus diinterpretasikan secara hati-hati. Pendekatan

non

parametric

deterministic

yang

telah

dikembangkan Farrell (1957) dikenal juga sebagai Data Envelopment Analysis (DEA). Metode ini telah banyak diaplikasikan oleh, untuk menyebutkan beberapa, Charles et al. (1981) dan Färe dan Lovell (1978), diacu dalam Bravo-Ureta et al. (2007) yang melibatkan analisis multi input, multi output dan variasi skala penerimaan (Variabel Retrun to Scale-VRS).

DEA

menggunakan

metode

linear

programming.

Keunggulan pendekatan non parametrik ini adalah tidak menghendaki bentuk fungsi yang khusus untuk merepresentasikan teknologi yang ada. Kelemahan utamanya adalah deterministik dan mengasumsikan bahwa semua deviasi dari frontier adalah akibat terjadinya inefisiensi.

4. Data Envelopment Analysis (DEA) Salah satu metode yang dikembangkan dalam upaya pengukuran produktivitas perusahaan atau unit kerja tertentu adalah Data Envelopment Analysis (DEA). Penelitian mengenai DEA ini dimulai oleh Charnes, Cooper dan Rhodes pada tahun 1978. DEA merupakan metode pengukuran produktivitas dengan pendekatan fungsi produksi secara non parametrik. Sejak awal diperkenalkan, pendekatan ini telah menjadi metode yang digunakan dalam mengevaluasi produktivitas berbagai unit

commit to user



kerja pada berbagai bidang kerja, seperti perbankan, rumah sakit, sektor industri, dan perguruan tinggi (Juliza Hidayati, 2005). DEA merupakan metode berdasarkan program linier yang digunakan untuk membandingkan efisiensi dari beberapa unit. DEA merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengukur efisiensi, antara lain untuk penelitian kesehatan (healt care), pendidikan (education), transportasi,

pabrik (manufacturing), maupun perbankan. Ada tiga

manfaat yang diperoleh dari pengukuran efisiensi dengan DEA (Coelli et al.,2005), pertama, sebagai tolok ukur untuk memperoleh efisiensi relatif yang berguna untuk mempermudah perbandingan antar unit ekonomi yang sama. Kedua, mengukur berbagai variasi efisiensi antar unit ekonomi untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab, dan ketiga, menentukan implikasi kebijakan sehingga dapat meningkatkan tingkat efisiensi. DEA (Coelli et al., 2005) adalah sebuah metode optimasisasi program matematika yang mengukur efisiensi teknis suatu unit kegiatan ekonomi dan membandingkan secara relatif terhadap unit kegiatan ekonomi yang lain. DEA mula-mula dikembangkan oleh Farrell (1957) yang mengukur efisiensi teknik satu input dan satu output, menjadi multi input dan mulit output, menggunakan kerangka nilai efisiensi relatif sebagai rasio input (single virtual input) dengan output (single virtual output). Metode DEA dapat dilakukan dengan metode return to constant scale (CRS) dan variabel return to scale (VRS).

commit to user



Data Envelopment Analysis menghitung efisiensi

relatif pada

sebuah organisasi yang berada dalam kelompok terhadap kinerja organisasi terbaik pada kelompok yang sama. DEA biasanya digunakan untuk mengukur efisisensi pelayananan yang diberikan oleh pemerintah, organisasi non profit maupun BUMN. Unit individual yang dianalisa ini di dalam DEA disimbolkan sebagai Unit Kegiatan Ekonomi (UKE). Dalam DEA, efisiensi relatif UKE didefinisikan sebagai rasio dari total output tertimbang dibanding dengan total input tertimbangnya (total weighted output/total weighted input). Inti dari DEA adalah menentukan bobot (weights) atau timbangan untuk setiap input dan output UKE. Bobot tersebut memiliki sifat: (1) tidak bernilai negatif, dan (2) bersifat universal, artinya setiap UKE dalam sampel harus dapat menggunakan seperangkat bobot yang sama untuk mengevaluasi rasionya (total weighted output/total weighted input) dan rasio tersebut tidak boleh lebih dari 1 (total weighted output/total weighted input < 1) (Makmun dan Lokot Z. Nasution, 2005). Angka rasio

tersebut menunjukkan bahwa UKE tersebut

efisien/tidak efisien dalam menghasilkan tingkat output maksimum dari tiap input. DEA berasumsi bahwa setiap UKE menggunakan kombinasi input yang berbeda untuk menghasilkan kombinasi output yang berbeda pula, sehingga akan memilih seperangkat bobot yang mencerminkan keragaman tersebut. Secara umum DEA akan menetapkan bobot yang tinggi untuk input yang penggunaannya sedikit dan output yang banyak menghasilkan pada proses produksi, dan sebaliknya.

commit to user



Bobot-bobot tersebut bukan merupakan nilai ekonomis dari input dan outputnya, melainkan sebagai penentu untuk memaksimumkan efisiensi dari suatu UKE. Sebagai gambaran jika suatu UKE merupakan perusahaan yang berorientasi pada keuntungan (profit oriented), dan setiap input maupun outputnya memiliki biaya per unit serta harga jual per unit tertentu, maka perusahaan tersebut akan berusaha menggunakan sesedikit mungkin input yang biaya per unitnya termahal dan berusaha memproduksi sebanyak mungkin output yang harga jualnya tertinggi. DEA merupakan model pemograman linier fraksional yang dapat mencakup banyak output dan input tanpa perlu menentukan bobot untuk setiap variabel sebelumnya, tanpa perlu penjelasan eksplisit mengenai hubungan fungsional antara input dan output (tidak seperti regresi). DEA merupakan ukuran efisiensi relatif, yang mengukur inefisiensi unit-unit yang ada, dibandingkan dengan unit yang lain yang dianggap paling efisien dalam set data yang ada. Sehingga dalam analisis DEA dimungkinkan beberapa unit entitas mempunyai tingkat efisiensi 100% yang artinya bahwa unit tersebut merupakan unit yang terefisien dalam set data tertentu dan waktu tertentu (Hartono dkk, 2010). Model CCR merupakan model yang paling sering digunakan, yang dikembangkan oleh Charnes, Cooper, dan Rhodes (CCR) dengan menerapkan Constant Return to Scale (CRS), yaitu perbandingan nilai output dan input bersifat konstan, penambahan nilai input dan output sebanding. Rumusnya dapat dituliskan sebagai berikut :

commit to user



Maks :

Uik.Yik , k = 1,2, ...n.......................(2.4)

ho =

Vjk.Xjk

Dengan kendala :

Uik.Yir < 1.................(2.5) Vjk.Xjr untuk r = 1,...N Uik dan Vjk ≥ 0 Selain itu, ada model BCC (Banker-Charnes-Cooper) yang memungkinkan adanya Variable Return to Scale dan mengukur hanya technical efficiency dari tiap UKE. Asumsi dari model BBC adalah bahwa rasio antara penambahan input dan output tidak sama (variable return to scale). Peningkatan proporsi bisa bersifat increasing return to scale (IRS) atau bisa juga bersifat decreasing return to scale (DRS). Model BCC diperoleh dengan menambahkan batasan :

∑ λj = 1......................................................................(2.6) Nilai efisiensi yang diperoleh dari model BCC merupakan nilai murni efisiensi teknis. Model CCR secara simultan mengevaluasi sekaligus scale

commit to user



efficiency dan technical efficiency secara agregat. Sementara model BCC memisahkan evaluasi keduanya. Data Envelopment Analysis (DEA) merupakan pendekatan non parametric yang pada dasarnya merupakan teknik berbasis linear programming.

DEA dapat berorientasi input dan berorientasi output.

Beberapa isu penting yang harus diperhatikan dalam penggunaan DEA adalah sebagai berikut (Coelli, et. al., 2005): ü Positivity : DEA menuntut semua variabel input & output bernilai positif (> 0) ü Isotonicity : variabel input dan

output harus punya hubungan

isotonicity yang berarti untuk setiap kenaikan pada variabel

input

apapun harus menghasilkan kenaikan setidaknya satu variabel output dan tidak ada variabel output yang mengalami penurunan. ü Jumlah UKE: dibutuhkan setidaknya 3 UKE untuk setiap variabel input dan output yang digunakan dalam model. ü Window analysis : perlu dilakukan jika terjadi pemecahan data UKE (misalnya tahunan menjadi triwulan) yang biasanya dilakukan untuk memenuhi syarat jumlah UKE. Analisis ini dilakukan untuk menjamin stabilitas nilai produktivitas dari UKE yang bersifat time dependent. ü Penentuan bobot: walaupun DEA menentukan bobot yang seringan mungkin untuk setiap unit relatif terhadap unit yang lain dalam 1 set

commit to user



data, terkadang dalam praktek manajemen dapat menentukan bobot sebelumnya. ü Homogenenity: DEA menuntut seluruh UKE yang dievaluasi memiliki variabel input dan output yang sama jenisnya. Mengingat setiap organisasi mempunyai level

input yang

bervariasi dan juga menghasilkan level output yang bervariasi, maka DEA telah membuka kesempatan untuk menangani berbagai kasus yang tidak dapat didekati dengan metode lain karena sifat hubungan yang kompleks antara banyak input dan banyak output yang terlibat. Seperti halnya ukuran efisiensi pada umumnya ukuran efisiensi dalam DEA dinyatakan sebagai nisbah output dibagi input sehingga nilai efisiensi maksimalnya adalah satu atau seratus persen. Model DEA digunakan sebagai perangkat untuk

mengukur

kinerja

setidaknya

memiliki

tiga

keunggulan

dibandingkan model lain, yaitu : 1. Bisa menangani banyak input dan output. 2. Tidak butuh asumsi hubungan fungsional antara. variabel input dan output 3. UKE dibandingkan secara langsung dengan sesamanya. 4. Input dan output dapat memiliki satuan pengukuran yang berbeda. Walaupun analisis DEA memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan analisis rasio dan analisis regresi, namun DEA juga mempunyai keterbatasan, yaitu :

commit to user



1. DEA mensyaratkan semua input dan output harus spesifik dan dapat diukur (demikian pula dengan analisis rasio dan regresi). Kesalahan dalam memasukkan input dan output yang valid akan memberikan hasil yang bias. 2. DEA berasumsi bahwa setiap unit input atau output identik dengan unit lain dalam tipe yang sama, tanpa mampu mengenali perbedaanperbedaan tersebut, DEA akan memberi hasil yang bias. 3. Dalam bentuk dasarnya DEA berasumsi adanya constant return to scale (CRTS). CRTS menyatakan bahwa perubahan proporsional pada semua tingkat input akan menghasilkan perubahan proporsional yang sama pada tingkat output. 4. Bobot input dan output yang dihasilkan oleh DEA tidak dapat ditafsirkan dalam nilai ekonomi, meskipun koefisien tersebut memiliki formulasi matematik yang sama. Tetapi hal ini bukan merupakan kendala yang serius, sebab DEA bertujuan mengukur efisiensi relatif. DEA mengidetifikasikan sekelompok unit efisien yang digunakan sebagai benchmark untuk improvement. Sebuah peer group memiliki kombinasi yang sama dengan unit yang tidak efisien, sehingga bermanfaat dalam mengidentifikasi faktor yang menyebabkan ketidakefisienan. Peer Group juga akan memberikan contoh yang baik mengenai proses operasi untuk meningkatkan performansi unit yang tidak efisien.

commit to user



Sebuah unit yang tidak efisien harus menentukan target tertentu untuk meningkatkan perfomansinya yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut : · Menetapkan prioritas untuk peningkatan salah satu input atau output dengan menjaga agar input atau output yang lain tidak terganggu. · Menentukan target ideal unit tertentu. Namun penentuan target ini memiliki keterbatasan. Kemungkinannya adalah antara inefisiensi UKE dan benchmark nya tidak memiliki kesamaan dalam praktek operasi mereka. Untuk mengatasi masalah ini telah dilakukan penelitian dengan menggunakan metode clustering oleh UKE lainnya pada cluster yang sama dan yang memiliki performance terbaik pada satu cluster yang digunakan sebagai benchmark oleh UKE lainnya pada cluster yang sama. · Menentukan pengurangan atau penambahan salah satu input atau output dengan nilai yang tepat. · Aplikasi sumber daya dengan fleksibilitas bobot, maka dapat diestimasi konversi sumber daya yang potensial atau peningkatan output pada unit yang tidak efisien yang bertujuan untuk pengalokasian sumber daya yang tepat. · Penentuan

slack/axcess

input

dari inefisiensi UKE yaitu

menentukan berapa kelebihan atau kekurangan input dari UKE

commit to user



yang tidak efisien, didapatkan dari selisih antara target input yang dimiliki oleh UKE yang inefisien. · Penentuan deficient/surplus output dari UKE yang inefisien yaitu menentukan berapa kelebihan atau kekurangan output dari UKE yang tidak efisien. Didapatkan dari selisih antara target output dengan input saat ini yang dihasilkan oleh UKE yang inefisien. (Rusindiyanto,2010) DEA memiliki beberapa nilai manajerial, yaitu: Pertama, DEA menghasilkan efisiensi untuk setiap UKE, relatif terhadap UKE yang lain dalam sampel. Angka efisiensi ini memungkinkan seorang analis untuk mengenali UKE yang paling membutuhkan perhatian dan merencanakan tindakan perbaikan bagi UKE yang tidak/kurang efisien. Kedua, jika suatu UKE kurang efisien (efisiensi < 100 %), DEA menunjukkan sejumlah UKE yang memiliki efisiensi sempurna (efficiency reference set, efisiensi = 100) dan seperangkat angka pengganda (multipliers) yang dapat digunakan oleh manajer untuk menyusun strategi perbaikan (Makmun dan Lokot Z. Nasution, 2005). Penggunaan DEA dalam penelitian telah banyak dilakukan antara lain oleh Benhard Mahlberg dan Michael Obersteiner (2001) yang mengukur ulang Human Development Index (HDI). D.K. Despotis (2004) juga menggunakan DEA untuk memperkirakan efisiensi relatif Human Development Index (HDI) di Asia dan Pasifik. Hal yang sama dilakukan

commit to user



oleh oleh Stephanie Blancard dan Jean Francois Hoarau (2011) yang menggunakan DEA untuk mengukur ulang Human Development index (HDI) yang telah ditetapkan oleh United Nation Development Program (UNDP). Zheng dan Zhang (2010) menggunakan DEA untuk mengetahui efisiensi sistem asuransi kesehatan di China.

5. Analisis Rasio Keuangan Analisis rasio keuangan merupakan suatu peralatan sedehana namun dapat memberikan manfaat untuk menentukan bagaimana suatu aktivitas usaha dijalankan. Disamping itu, rasio keuangan juga merupakan alat analisis yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara satu perkiraan dengan perkiraan lainnya dari seperangkat laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan Rasio keuangan dapat menginterpretasikan perkiraan keuangan atau data akuntansi serta dapat menemukan keunggulan dan kelemahan perusahaan (Block dan Hirt, 2002 dalam Vicky Rahma Putri dan Niki Lukviarman, 2008). Dalam penilaian rasio keuangan UPK, menurut PTO PNPM Mandiri Perdesaan jenis yang diukur antara lain : 1. Pendapatan operasional dibanding total pendapatan 2. Pendapatan non operasional dibanding total pendapatan. 3. Total biaya dibanding total pendapatan. 4. Honor pengurus dibandingkan total biaya

commit to user



5. Pendapatan operasional dibandingkan modal awal tahun 6. Total tunggakan dibanding piutang (saldo pinjaman) 7. Tunggakan UEP dibanding piutang (saldo pinjaman UEP) 8. Tunggakan SPP dibanding piutang (saldo pinjaman SPP) 9. Kemampuan menghasilkan surplus (RMS) s.d bulan ini. 10. Dana mengendap di kas dan Bank dibanding aset ekonomi. Sedangkan untuk mengetahui efisiensi UPK, digunakan persentase antara total biaya dibandingkan dengan total pendapatan. Bila nilainya kurang dari 45%, maka UPK tersebut efisien. Nilai efisiensi kurang dari 45% ini adalah ukuran yang disepakati oleh para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sragen, karena menurut Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan nilai efisiensi adalah sebesar kurang dari 75%.

B. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu Studi tentang Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dengan menggunakan alat analisis yang berbeda-beda. Yayuk Wuriati (2008) yang meneliti tentang Analisis Keberlanjutan Lembaga Kredit mikro Unit Pengelola Kegiatan pada PNPM Mandiri Perdesaan di 300 UPK yang berada di provinsi Riau, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi selatan, dan Sulawesi tenggara menyimpulkan bahwa indikator kinerja yang diukur dengan umur, modal, aset, modal/aset, laba, laba/modal, outstanding,

commit to user



outstanding/aset, NPL terbaik ada di Jawa tengah. Dari 300 UPK yang diteliti, sebanyak 269 UPK atau 89,67% mempunyai potensi untuk berlanjut. Namun demikian rata-rata tingkat efisiensi masih rendah yaitu hanya 0,368 dan hanya 15 UPK yang mempunyai kinerja keuangan yang cukup baik. Sedangkan Sri Hardiman Supyansuri (2010) yang mengevaluasi kinerja UPK Kecamatan Kertasari dan Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung dengan menggunakan pendekatan balanced scorecard menyimpulkan bahwa kinerja keseluruhan perspektif balanced scorecard UPK Kecamatan Arjasari lebih baik dibanding Kertasari. Skor UPK Kertasari adalah 75,57 yang termasuk kategori cukup sedangkan UPK Arjasari sebesar 83,33 yang termasuk kategori baik. Arif Sofianto dkk (2009) meneliti tentang kapasitas dan keberlanjutan kelembagaan PNPM Mandiri perdesaan dan pengelolaan keuangan di UPK di Kabupaten

Temanggung dan

Demak dengan

pendekatan

kualitatif

menyimpulkan bahwa UPK mampu menjadi lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat perdesaan karena memiliki keunggulan dalam kemudahan akses dan sistem pengembalian dana yang disesuaikan dengan masyarakat. Sedangkan penggunaan teknik Data Envelopment Analysis (DEA) telah banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hakim (2010) yang menyimpulkan bahwa peningkatan peran pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan tidak dikuti oleh peningkatan hasil pembangunan ekonomi secara signifikan. Hal ini karena kurangnya kapasitas kelembagaan dalam pengaturan transfer dana

commit to user



yang berasal dari pemerintah pusat, yang menyebabkan inefisiensi dalam alokasi sumber daya. Penelitian lain dilakukan oleh Makmun dan Lokot Z. Nasution (2005) yang meneliti tingkat efisiensi PT PLN (Persero) dengan pendekatan Analisa Rasio, DEA dan Edward I. Altman dengan hasil analisis bahwa tingkat kinerja perusahaan relatif paling tidak efisien terjadi pada tahun 1998, 1999, dan 2002. Penelitian yang dilakukan oleh Nara F. Monkam (2011) juga menggunakan DEA menghasilkan kesimpulan bahwa otonomi pajak dan jumlah serta tingkat ketrampilan dari pemimpin suatu kotamadya sangat berpengaruh terhadap efisiensi produksi dari kotamadya di Afrika Selatan.

C. Kerangka Konseptual PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai lembaga pengelola dana bergulir yang disebut Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan. Selama ini pengukuran kinerja UPK dilakukan dengan menggunakan analisis yang terdapat dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan yaitu analisis rasio keuangan. Penelitian ini menggunakan analisis perbandingan antara analisis rasio keuangan menurut Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan dan menggunakan pendekatan yang bersifat akademis dan obyektif yaitu Data Envelopment Analysis (DEA).

commit to user



Dari kedua jenis pengukuran ini akan dapat diketahui efisiensi dari UPK tersebut. UPK yang efisien dapat berlanjut menjadi lembaga kredit mikro informal di Kecamatan, sedangkan UPK yang tidak efisien perlu untuk diperbaiki dengan cara mengurangi input atau memaksimalkan output. Kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : PNPM Mandiri Perdesaan

UPK PNPM MP sebagai Pengelola dana perguliran PNPM Mandiri Perdesaan

Penilaian Kinerja UPK PNPM MP 1. Analisis rasio keuangan 2. DEA

Tingkat Efisiensi UPK PNPM MP

Keberlanjutan UPK sebagai lembaga kredit mikro informal

Kesimpulan dan saran untuk perbaikan kelembagaan UPK PNPM Mandiri Perdesaan BAB III Gambar 2.7. Kerangka Konseptual Penelitian

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif untuk memberikan gambaran tentang kinerja keuangan lembaga pengelola kegiatan (UPK PNPM Mandiri Perdesaan) di Kabupaten Sragen, khususnya di 6 (enam) kecamatan yang merupakan lokasi PNPM Mandiri Perdesaan sejak tahun 2003.

B. Sumber dan Metode Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan keuangan UPK PNPM Mandiri Perdesaan di 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Sragen Tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 yang didapatkan dari Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BKBPMD) Kabupaten Sragen yang merupakan koordinator Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan tingkat Kabupaten (TK PNPM MP Kabupaten Sragen).

C. Metode dan Alat Analisis Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan dua macam metode yaitu : 1. Metode analisis rasio keuangan berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan berikut penjelasannya 63

commit to user



digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan UPK PNPM Mandiri Perdesaan. Untuk pengukuran kinerja keuangan berdasarkan PTO PNPM Mandiri Perdesaan, aspek yang dinilai antara lain : a. Pendapatan operasional dibanding total pendapatan. b. Pendapatan non operasional dibanding total pendapatan. c. Total biaya dibanding total pendapatan d. Honor pengurus dibandingkan total biaya e. Pendapatan operasional dibandingkan modal awal tahun f. Total tunggakan dibanding piutang (saldo pinjaman) g. Tunggakan UEP dibanding piutang (saldo pinjaman UEP) h. Tunggakan SPP dibanding piutang (saldo pinjaman SPP) i. Kemampuan menghasilkan surplus (RMS) s.d bulan ini. j. Dana mengendap di kas dan Bank dibanding aset ekonomi. Sedangkan untuk mengetahui efisiensi UPK, digunakan persentase antara total biaya dibandingkan dengan total pendapatan. Bila nilainya kurang dari 45%, maka UPK tersebut efisien.

2. Metode DEA (Data Envelopment Analysis) untuk mengetahui tingkat efisiensi UPK PNPM Mandiri Perdesaan. Dalam DEA, cara mengukur efisiensi sebagai berikut :

commit to user



1. Kinerja UPK diukur dengan menghitung rasio antara output dengan input. DEA akan menghitung UPK yang menggunakan input n untuk menghasilkan output m yang berbeda.

Z=

Uik.Yik

.............................(3.1)

Vjk.Xjk Dimana : Z = efisiensi relatif Uik = bobot untuk output i yang dihasilkan UPK k Vjk = bobot untuk input j UPK k Yik = jumlah output i yang dihasilkan UPK k Xjk = jumlah input j yang digunakan UPK k 2. Persamaan di atas menunjukkan adanya penggunaan satu variabel input dan satu variabel output. Rasio efisiensi (Z) kemudian dimaksimalkan dengan kendala sebagai berikut :

Z=

Uik.Yir < 1...........(3.2) Vjk.Xjr

untuk r = 1,...N Uik dan Vjk ≥ 0 Dimana N menunjukkan jumlah UPK dalam sampel.

commit to user



Pertidakpersamaan

pertama

menunjukkan

adanya

rasio

efisiensi UPK tidak lebih dari 1, sementara pertidaksamaan kedua berbobot positif. Angka rasio akan bervariasi antara 0 sampai dengan 1. Suatu UPK dikatakan efisiensi apabila memiliki angka rasio mendekati 1 atau 100 %. Sebaliknya jika mendekati 0 menunjukkan efisiensi UPK yang semakin rendah atau terjadi inefisiensi 3. Dalam penelitian ini variabel input yang digunakan adalah : a. Biaya tenaga kerja (honor pengurus UPK) b. Biaya administrasi pengelolaan dan umum c. Transport d. Biaya bayar di muka e. Penyusutan f. Biaya lain-lain g. Pajak Bank h. Administrasi Bank Untuk variabel outputnya adalah variabel pendapatan

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Sragen 1. Kondisi Geografis a. Letak Geografis Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah, yang letaknya antara 7°15’ LS dan 7°30’ dan 110°45’ BT dan 111°10’ BT, dengan peta wilayah sebagai berikut :

Gambar 3.1. Peta Wilayah Kabupaten Sragen Sumber: www.sragenkab.go.id

67

commit to user



Secara geografis, Kabupaten Sragen berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Batas-batas wilayah Kabupaten Sragen antara lain : · Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Grobogan · Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Boyolali. · Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar. · Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ngawi (Jawa Timur). Kabupaten Sragen memiliki wilayah seluas 941,55 km2 yang terbagi dalam 20 Kecamatan, 8 Kelurahan, dan 200 desa, 2.519 dukuh dan 5.328 RT. Adapun penggunaan lahan adalah sebagai berikut : a. Sawah seluas 41.127,45 Ha atau sebesar 42,84% b. Pekarangan-bangunan seluas 23.126,69 Ha atau sebesar 24,53%. c. Tegal/kebun/huma seluas 18.729,83 Ha atau sebesar 20,06%. d. Lainnya seluas 12.171,41 Ha atau sebesar 12,57%. Luas lahan yang terdapat di Kabupaten Sragen 64 persen dapat dibudidayakan secara tidak terbatas sesuai dengan kesuburannya, sedangkan 21,1 persen hanya dapat dibudidayakan dengan perlakuan khusus. Kabupaten Sragen yang terletak di ketinggian 109 M di atas permukaan air laut dengan standar deviasi 50 M memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan, dengan beriklim tropis

commit to user



dan temperatur sedang. Menurut Stasiun Klimatologi Klas I Semarang, suhu rata-rata Kabupaten Sragen berkisar antara 19°C sampai dengan 31°C. Jumlah curah hujan rata-rata 2.783 mm per tahun dengan jumlah rata-rata hari hujan 150 hari dalam satu tahun. Kabupaten Sragen memiliki relief yang beraneka ragam, sebagian daerah pegunungan dan dataran ngarai yang cukup subur serta terbelah aliran sungai Bengawan Solo. Sebelah selatan Bengawan Solo sebanyak 9 kecamatan merupakan daerah yang subur, cocok untuk pertanian sedangkan 11 kecamatan berada di sebelah utara Bengawan Solo yang merupakan pegunungan kapur dan merupakan lahan kering Ditinjau dari sisi topografi, Kabupaten Sragen mempunyai relief yang beragam meliputi dataran rendah dan daerah pegunungan. Diukur dari permukaan laut, dapat dibedakan atas empat golongan ketinggian, yaitu : b.

84 - 110 meter meliputi wilayah seluas 50,48%.

c.

111 – 137 meter meliputi wilayah seluas 39,24%.

d.


e.


2. Kondisi Demografi

commit to user



Jumlah penduduk Kabupaten Sragen berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010 adalah sebanyak 877.402 jiwa. Adapun jumlah penduduk menurut jenis kelamin per kecamatan adalah sebagai berikut : Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis kelamin Jenis kelamin Jumlah Laki-laki Perempuan 1 Kalijambe 23.560 23.080 46.640 2 Plupuh 22.808 23.488 46.296 3 Masaran 32.829 23.961 65.790 4 Kedawung 29.512 30.305 59.817 5 Sambirejo 18.509 18.626 37.135 6 Gondang 21.593 22.060 43.653 7 Sambungmacan 21.640 22.433 44.073 8 Ngrampal 18.126 18.233 36.359 9 Karangmalang 28.925 29.406 58.331 10 Sragen 32.121 33.695 65.816 11 Sidoharjo 25.218 25.951 51.169 12 Tanon 27.118 27.731 54.849 13 Gemolong 23.456 23.942 47.398 14 Miri 16.080 16.623 32.703 15 Sumberlawang 22.418 23.191 45.609 16 Mondokan 16.976 17.365 34.341 17 Sukodono 15.492 16.048 31.540 18 Gesi 10.809 11.039 21.848 19 Tangen 13.469 13.682 27.151 20 Jenar 13.328 13.556 26.884 Jumlah 433.987 443.415 877.402 Sumber : Kabupaten Sragen Dalam Angka Tahun 2010 No

Kecamatan

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa Kabupaten Sragen memiliki jumlah penduduk yang besar, yaitu sebesar 877.402 jiwa, yang terdiri dari 433.987 jiwa laki-laki dan 443.415 jiwa perempuan.

commit to user



Jumlah Kepala Keluarga Miskin berdasarkan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 yang dilakukan oleh BPS mencapai 105.566 Kepala Keluarga yang meliputi : ·

Sangat miskin

= 14.621 KK

·

Miskin

= 15.839 KK

·

Hampir Miskin

= 30.122 KK

·

Rentan Miskin Lainnya (RTL)

= 44.984 KK

Klasifikasi miskin

itu berlaku bagi mereka yang pengeluaran

perbulannya atau sering disebut pendapatan perkapitanya perbulan dibawah 160.000/bulan sesuai dengan standar garis kemiskinan di Kabupaten Sragen (www.sragenkab.online)

B. Gambaran Umum PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Sragen PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program lanjutan yang berasal dari Pemerintah Pusat yang dulunya bernama

Program Pengembangan

Kecamatan (PPK) yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat pedesaan terkait dengan penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Di Kabupaten Sragen Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dimulai pada tahun 2003 di 6 (enam) wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Mondokan, Kalijambe, Tangen, Sumberlawang, Tanon, dan Jenar dengan total dana sebesar 4,75 Milyar. Keenam Kecamatan ini menjadi lokasi PPK sampai dengan tahun 2007 dan berganti nama menjadi PNPM-PPK.

commit to user



Pada tahun 2008 PNPM-PPK berubah menjadi PNPM Mandiri Perdesaan dengan adanya tambahan lokasi kecamatan, yaitu Kecamatan Plupuh. Tahun 2009, jumlah Kecamatan penerima dana PNPM mandiri Perdesaan di Kabupaten Sragen meningkat menjadi 13 Kecamatan dengan jumlah dana sebesar 21,6 Milyar. Pada tahun 2010 sebanyak 18 (delapan belas) dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen telah menerima dana PNPM Mandiri Perdesaan. Sedangkan 2 (dua) Kecamatan mendapatkan dana Program Pemberdayaan Kawasan Perkotaan (P2KP). Alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk PNPM MP mulai dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2011 adalah sebagai berikut : Tabel 4.2. Lokasi dan Alokasi Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Sragen Tahun 2003 s.d. Tahun 2011 (dalam jutaan rupiah) Kecamatan Kalijambe Tanon Sb.lawang Mondokan Tangen Jenar Plupuh Gemolong Mi r i Sukodono Ge s i Sambirejo Gondang Sb. Macan Kr. Malang Kedawung Sidoharjo Masaran JUMLAH

ke 1

ke 2

ke 3

ke 4

ke 5

ke 6

ke 7

Th 2003 Th 2004 Th2005 Th2006 Th 2007 Th 2008 Th 2009

750 750 750 750 1,000 1,000 1,000 1,000 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 4,750 4,750 4,750 4,750

1,250 1,250 1,250 1,250 1,000 1,000 7,000

ke 8

ke 9

Th 2010

Th 2011

1,500 2,000 2,000 600 1,250 2,000 1,500 450 1,500 2,000 2,000 600 1,000 2,000 1,500 600 1,000 900 1,000 450 1,000 2,000 1,500 600 2,000 2,000 2,000 600 2,000 2,000 2,000 2,000 1,500 1,500 900 1,500 1,500 900 1,000 1,000 900 1,500 1,500 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 2,500 2,500 9,250 21,600 29,250 21,650

Sumber : Badan KBPMD Kabupaten Sragen, 2011

commit to user

Total 10,350 10,450 10,350 9,350 7,350 9,100 6,600 6,000 5,000 3,900 2,900 3,900 6,000 4,000 2,500 2,500 2,500 5,000 107,750



Dana PNPM mandiri Perdesaan (PNPM MP) awalnya berbentuk blockgrant (100% APBN), namun sejak tahun 2006 bebentuk cost sharing dimana ada keharusan pendampingan dana daerah berupa Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) sebesar 20% dari dana BLM. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut : Tabel 4.3. Cost sharing Dana APBN dan APBD Kabupaten Sragen

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TAHUN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

NAMAPROG PPK PPK PPK PPK PNPM- PPK PNPM- MP PNPM- MP PNPM- MP PNPM- MP Jumlah

Lokasi 6 Kec 6 Kec 6 Kec 6 Kec 6 Kec 7 Kec 13Kec 18Kec 18Kec

APBN 4,750,000,000 4,750,000,000 4,750,000,000 3,800,000,000 5,600,000,000 7,400,000,000 17,460,000,000 23,400,000,000 17,320,000,000 89,230,000,000

APBDII 950,000,000 1,400,000,000 1,850,000,000 4,140,000,000 5,850,000,000 4,330,000,000 18,520,000,000

Total 4,750,000,000 4,750,000,000 4,750,000,000 4,750,000,000 7,000,000,000 9,250,000,000 21,600,000,000 29,250,000,000 21,650,000,000 107,750,000,000

Sumber : badan KBPMD Kabupaten Sragen, 2011 Dengan demikian sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2011, Kabupaten Sragen telah menerima dana PNPM mandiri Perdesaan sebesar 107,750 Milyar. Alokasi dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan tersebut digunakan untuk kegiatan ekonomi dan non ekonomi. Adapun rincian alokasi dana untuk kegiatan ekonomi dan non ekonomi sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2011 disajikan dalam tabel berikut :

commit to user



Tabel 4.4. Alokasi Dana BLM PNPM MP TA. 2003-2011

No

Kec amatan

Alokasi

Keg. Ekon omi

Per sen

Keg. Non Ekonomi

Persen

1 K alijambe

2003

2,368,850,000

22.89%

7,981,15 0,000

77.11%

2 Tano n

2003

1,446,594,600

13.84%

9,003,40 5,400

86.16%

3 Sb lawang

2003

1,838,944,575

17.77%

8,511,05 5,425

82.23%

4 M ondokan

2003

1,720,468,750

18.40%

7,629,53 1,250

81.60%

5 Tangen

2003

1,380,364,750

18.78%

5,969,63 5,250

81.22%

6 J enar

2003

1,312,198,475

14.42%

7,787,80 1,525

85.58%

7 P lupu h

2007

1,630,486,150

24.70%

4,969,51 3,850

75.30%

8 G emolon g

2009

1,513,364,000

25.22%

4,486,63 6,000

74.78%

9 M iri

2009

1,133,700,000

22.67%

3,866,30 0,000

77.33%

10 Sukodono

2009

887,733,000

22.76%

3,012,26 7,000

77.24%

11 G esi

2009

719,778,950

24.82%

2,180,22 1,050

75.18%

12 G ond ang

2009

1,323,750,000

22.06%

4,676,25 0,000

77.94%

13 Sambirejo

2009

960,499,500

24.63%

2,939,50 0,500

75.37%

14 Sb. M acan

2010

721,250,000

18.03%

3,278,75 0,000

81.97%

15 K edawung

2010

553,992,000

22.16%

1,046,00 8,000

41.84%

16 K r. Malan g

2010

613,699,000

24.55%

1,886,30 1,000

75.45%

17 Sidoharjo

2010

618,348,400

24.73%

1,881,65 1,600

75.27%

18 M asaran

2010

1,168,500,000

23.37%

3,831,50 0,000

76.63%

21,912,522,150

20.34%

84,937,47 7,850

78.83%

.

TOTAL

Sumber : Badan KBPMD Kabupaten Sragen, 2011 Dari dana sebesar tersebut, telah digunakan untuk kegiatan ekonomi dan non ekonomi dengan rincian sebagai berikut : 1. Kegiatan ekonomi Rp, 21.912.522.150,- (20,34%), terdiri dari : ü SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) ü UEP (Usaha Ekonomi Produktif) 2. Kegiatan Non Ekonomi Rp. 88.937.477.850,- (78,83%), yang terdiri dari :

commit to user


digilib.uns.ac.id 75 ü Fisik Prasarana Umum (Jalan, jembatan, talud, goronggorong). ü Fisik Prasarana ekonomi (pasar desa) ü Fisik Prasarana kesehatan (Polindes) ü Fisik

Prasarana pendidikan (Gedung PAUD/TK dan

peralatannya). ü Peningkatan Kualitas Hidup (PKH) Kesehatan/Posyandu (Pemberian Makanan Tambahan) ü PKH pendidikan dan ketrampilan (Pelatihan Home Industri) Untuk kegiatan ekonomi, sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2011 telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, yaitu dengan modal awal sebesar Rp. 22.424.038.310,- , pada akhir tahun 2011 telah berkembang menjadi Rp. 37.257.532.759,-, atau telah berkembang sebesar Rp. 14.833.494.499,- atau sebesar 66 persen. Adapun rincian kegiatan ekonomi per kecamatan disajikan pada tabel berikut ini :

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tabel 4.5. Perkembangan Kegiatan Ekonomi PNPM MP Kecamatan Modal awal Jml Aset eko Perkembangan % (Des 2011) Rp Jenar Tangen Tanon Mondokan Sumberlawang Kalijambe Plupuh Gesi Gemolong Gondang Miri Sambirejo Sukodono Masaran Karangmalang

1.396.608.256 1.439.245.750 1.582.470.756 1.791.538.200 1.914.022.508 2.577.558.179 1.685.303.400 713.182.050 1.518.653.000 1.269.874.211 1.118.640.400 949.420.300 870.895.000 1.142.047.400 601.392.800

2.945.986.666 2.798.982.551 3.903.606.639 3.692.488.127 3.979.669.219 5.021.332.244 2.360.484.693 887.449.388 1.950.396.283 1.664.721.544 1.427.374.152 1.176.215.789 1.111.500.518 1.385.010.439 729.111.374

commit to user

1.549.378.410 1.359.736.801 2.321.135.883 1.837.949.927 2.065.646.711 2.443.74.065 675.181.293 174.267.338 431.743.283 394.847.333 308.733.752 226.795.489 240.605.518 242.963.039 127.718.574

111 94 147 103 108 95 40 24 28 31 28 24 28 21 21



16 17 18

Kedawung Sambungmacan Sidoharjo JUMLAH

540.123.700 703.641.400 609.421.000 22.424.038.310

655.592.117 896.028.651 734.582.365 37.257.532.759

115.468.417 192.387.251 125.161.365 14.833.494.449

21 27 21 66

Sumber : Badan KBPMD Kabupaten Sragen, 2011 Surplus atau keuntungan dari kegiatan ekonomi sampai dengan tahun 2011 adalah sebesar Rp. 15.629.933.390,- dimana rincian per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.6.Perolehan Surplus/Keuntungan dari Kegiatan Ekonomi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Sragen No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kecamatan Kalijambe Tanon Sb.lawang Mondokan Tangen Jenar Plupuh Gemolong Miri Sukodono Gesi Gondang Sambirejo

14 Sambungmacan 15 Kedawung 16 Karangmalang 17 Sidoharjo 18 Masaran J UML A H

2003-2005 161.969.791 332.772.951 220.319.735 227.723.379 259.303.578 255.058.717 1.457.148.151

2006

2007

2008

2009

191.574.797 257.679.663 355.764.174 454.322.767 321.375.661 346.541.605 401.370.543 428.571.006 238.090.895 295.619.681 367.155.940 428.099.950 228.517.415 270.627.561 286.556.932 312.173.520 193.650.466 216.961.953 176.938.245 258.671.924 131.438.211 83.158.260 171.867.436 283.425.616 11.763.554 116.927.923 1.304.647.445 1.470.588.723 1.771.416.824 2.282.192.706

2010

644.570.203 2.065.881.395 494.032.872 2.324.664.638 501.683.604 2.050.969.805 433.212.515 1.758.811.322 245.509.870 1.351.036.036 291.632.027 1.216.580.267 355.419.310 226.727.833 136.469.995 136.469.995 79.302.130 79.302.130 59.812.987 59.812.987 53.235.682 53.235.682 90.118.266 90.118.266 52.062.408 52.062.408 12.959.684 12.959.684 4.411.953 4.411.953 8.290.332 8.290.332 8.998.398 8.998.398 7.566.512 7.566.512 3.350.599.281 11.636.591.120

Sumber : Badan KBPMD Kabupaten Sragen, 2011 Penggunaan surplus/keuntungan dari kegiatan perguliran UPK PNPM Mandiri Perdesaan dimusyawarahkan dalam Musyawarah Antar Desa

commit to user

J umlah S urplus



(MAD) Pertanggungjawaban UPK yang dilaksanakan setiap akhir tahun dan dihadiri oleh wakil dari masyarakat. Adapun penggunaannya antara lain untuk : cadangan resiko piutang, dana sosial KK Miskin, cadangan pembangunan lain/promosi,

gedung UPK, dan

reward Pelaku

pemupukan

modal.

Desa/Kecamatan,

Adapun

rincian

lain-

penggunaan

surplus/keuntungan UPK se Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7. Penggunaan Surplus UPK Tahun 2003-2010 Di Kabupaten Sragen Penggunaan

Cadangan

2003-2005

2006

2007

2008

2009

2010

Cad. Resiko Piut

189,324,542

299,319,233

332,994,913

531,229,254

699,589,554

1,096,262,902

3,148,720,398

DanaSosial KKM

151,028,864

126,285,089

227,250,000

255,021,626

322,756,000

403,813,000

1,486,154,579

Cad. Buat Gedung

90,000,000

61,109,361

69,650,666

75,000,000

-

-

295,760,027

Reward Desa/Kec

-

100,145,040

118,064,000

172,466,340

60,188,000

76,510,000

527,373,380

Lainnya/ Promosi

-

23,385,544

66,020,000

63,604,640

142,348,000

209,447,000

504,805,184

1,026,794,745

694,403,178

656,609,144

674,094,964

1,057,311,152

1,564,564,369

5,673,777,552

1,457,148,151

1,304,647,445

1,470,588,723

1,771,416,824

2,282,192,706

3,350,597,271

11,636,591,120

Tambah Modal Total Surplus

Sumber : Badan KBMPDKabupaten Sragen, 2011

Untuk 6 (enam) Kecamatan sampel yaitu UPK Jenar, Tangen, Sumberlawang, Tanon, Mondokan dan Kalijambe telah mempunyai gedung UPK yang digunakan untuk kegiatan operasional baik pengelolaan dana BLM maupun perguliran.

C. Analisis Permasalahan Penelitian 1. Analisis Kinerja UPK PNPM Mandiri Perdesaan berdasarkan analisis Rasio Keuangan

commit to user

s/d 2010



Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan, efisiensi UPK dapat diketahui dari analisis rasio keuangan. Adapun indikator yang digunakan adalah UPK dikatakan efisien apabila persentase antara total biaya dibandingkan dengan total pendapatan kurang dari 75%. Namun, untuk Kabupaten Sragen menggunakan ukuran sendiri berdasarkan kesepakatan para pelaku PNPM Mandiri perdesaan, yaitu persentase total biaya dibandingkan dengan total pendapatan kurang dari 45 persen. Adapun berdasarkan hasil laporan keuangan UPK tahun 2007 didapatkan analisis rasio keuangan sebagai berikut :

Sumber : Laporan Keuangan UPK PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2007(diolah) Gambar 4.1. Grafik Rasio Keuangan UPK Tahun 2007 Keterangan : Po/Y

= Pendapatan Operasional dibanding Total Pendapatan

commit to user



Pno/Y

= Pendapatan Non Operasional dibanding Total Pendapatan

C/Y

= Total Biaya dibanding Total Pendapatan

H/C

= Honor Pengurus UPK dibanding total biaya

Po/Ma

= Pendapatan Operasional dibanding Modal awal tahun

T/P

= Total Tunggakan dibanding Piutang (saldo Pinjaman)

TUEP/PUEP =Tunggakan UEP dibanding Piutang (saldo pinjaman UEP) Tspp/Pspp

= Tunggakan SPP dibanding Piutang (saldo pinjaman SPP)

RMS

= Kemampuan Menghasilkan Surplus

IM/Ass

= Dana Mengendap di Kas/Bank dibanding Asset Ekonomi Berdasarkan analisis rasio keuangan di atas dapat disimpulkan

bahwa rata-rata total biaya dibanding total pendapatan sebesar 29,7%, dengan persentase tertinggi UPK Jenar yaitu sebesar 42,9%, dan terendah UPK Sumberlawang yaitu sebesar 23,6%. Dengan demikian semua UPK efisien (persentase total biaya dibandingkan dengan total pendapatan kurang dari 45%). Persentase pendapatan operasional dibanding total pendapatan, ratarata 90,3% dengan pencapaian tertinggi UPK Kalijambe yaitu 99,0% dan terendah UPK jenar 72,6%. Dalam hal kemampuan menghasilkan surplus (RMS), rata-rata 14,2%, dan pencapaian tertinggi UPK Kalijambe yaitu sebesar 21,7%, sedangkan yang terendah UPK Jenar, yaitu 0,1%. Hal ini berkaitan dengan dana yang mengendap di kas/bank, dimana untuk UPK Kalijambe hanya sebesar 4,3%, sedangkan untuk UPK Jenar sebesar 51,7%. Total tunggakan dibandingkan dengan saldo pinjaman rata-rata 5,9%. Ada 2 UPK yang tidak mempunyai tunggakan sama sekali, yaitu UPK

commit to user



Kalijambe dan UPK Sumberlawang. Tunggakan tertinggi di UPK Jenar, yaitu sebesar 19,2% atau Rp. 148.545.938,- dari total piutang Rp. 774.836.883,-. Selanjutnya untuk analisis rasio keuangan UPK Tahun 2008 disajikan pada tabel berikut ini :

Sumber : Laporan Keuangan UPK PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2008(diolah) Gambar 4.2. Grafik Rasio Keuangan UPK Tahun 2008 Berdasarkan rasio keuangan tahun 2008, total biaya dibanding dengan total pendapatan rata-rata sebesar 30,2%, mengalami peningkatan sebesar 0,5%. Seluruh UPK efisien, dengan persentase terendah UPK Sumberlawang yaitu 20,7%, dan persentase tertinggi UPK Mondokan yaitu sebesar 37,2%. Rata-rata pendapatan operasional dibandingkan dengan total pendapatan sebesar 91,3%, mengalami peningkatan dibandingkan dengan

commit to user



tahun 2007. UPK Kecamatan Kalijambe masih menjadi UPK yang paling efisien dalam menghasilkan pendapatan operasional yaitu sebesar 98,6%. Dalam hal kemampuan menghasilkan surplus (RMS) rata-rata sebesar 13,7%, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2007. UPK Kalijambe merupakan UPK dengan kemampuan menghasilkan surplus yang paling tinggi yaitu sebesar 19,9%. Pencapaian terendah adalah UPK Jenar yaitu sebesar 7,9%. Dana mengendap di Bank/Kas dibandingkan dengan aset ekonomi rata-rata 30,9%. UPK yang paling rendah dananya mengendap adalah UPK Kalijambe yaitu sebesar 9,7 %. Oleh karena itu pendapatan operasional dibandingkan dengan total pendapatan juga tinggi yaitu sebesar 98,6 %, artinya UPK dapat menggulirkan pinjaman dengan efisien. UPK Sumberlawang adalah UPK dengan efisiensi tertinggi setelah UPK Kalijambe, dengan kemampuan menghasilkan surplus sebesar 17,4 % dan tunggakan 0 %. Sedangkan pendapatan operasional dibandingkan dengan total pendapatan sebesar 95,3 %. UPK Mondokan pada tahun 2008 ini telah mampu mengatasi tunggakannya, baik UEP maupun SPP menjadi 0 %. Sedangkan ketiga UPK yang lain, meskipun belum bebas dari tunggakan namun telah mampu menurunkan prosentase tunggakan. UPK Jenar telah mampu menurunkan prosentase tunggakan menjadi 7,5% atau sebesar Rp. 58.367.752,Analisis Rasio keuangan UPK tahun 2009 dapat dilihat dari grafik di bawah ini :

commit to user



Sumber :Laporan Keuangan UPK PNPM MP Tahun 2009 (diolah) Gambar 4.4. Grafik Rasio Keuangan UPK Tahun 2009 Berdasarkan laporan keuangan UPK tahun 2009, rata-rata total biaya dibanding total pendapatan sebesar 31,9%, mengalami peningkatan sebesar 1,2% dibandingkan dengan tahun 2008. UPK yang paling efisien adalah UPK Sumberlawang dengan nilai 23,7%, sedangkan persentase tertinggi UPK Mondokan yaitu sebesar 36,8%. Rata-rata prosentase pendapatan operasional dibandingkan dengan total biaya mengalami kenaikan yaitu sebesar 94,1%. UPK Kalijambe tetap menjadi UPK yang paling efisien dengan kemampuan menghasilkan pendapatan operasional sebesar 97,3%.

commit to user



Total tunggakan dibandingkan dengan piutang rata-rata 3,0%, artinya telah mengalami perbaikan kinerja dibandingkan dengan tahun 2008. Ada 3 UPK yang tidak mempunyai tunggakan, yaitu UPK Kalijambe, UPK Sumberlawang, dan UPK Mondokan. Kemampuan

menghasilkan

surplus

rata-rata

sebesar

14,5%,

mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2008. Pencapaian tertinggi adalah UPK Kalijambe yaitu sebesar 18,3 %. Adapun untuk analisis rasio keuangan UPK Tahun 2010 disajikan pada grafik di bawah ini :

Sumber : Laporan Keuangan UPK PNPM MP Tahun 2010 (diolah) Gambar 4.5. Grafik Rasio Keuangan UPK Tahun 2010 Tahun 2010, efisiensi UPK mengalami penurunan dimana persentase total biaya dibanding total pendapatan rata-rata meningkat sebesar

commit to user



5,0% yaitu dari 31,9% menjadi 36,9%. Efisiensi tertinggi UPK Sumberlawang yaitu sebesar 34,0% dan terendah UPK Mondokan yaitu sebesar 41,6%. Pendapatan

operasional

dibandingkan

dengan

total

biaya

mengalami kenaikan dari 94,1% menjadi 94,6%. Pencapaian tertinggi UPK Kalijambe yaitu sebesar 97,9%. Kemampuan menghasilkan surplus rata-rata sebesar 15,1%. Pencapaian tertinggi UPK Kalijambe dengan prosentase sebesar 20,3 %, Sedangkan UPK Sumberlawang, Tangen, Tanon, dan Mondokan prosentase kemampuan menghasilkan surplus sebesar 14,1 % sampai dengan 17,3 %. Sedangkan UPK jenar mengalami penurunan RMS yaitu menjadi sebesar 9,2 %. Pada tahun 2010 ini, UPK Mondokan mempunyai tunggakan UEP dan SPP dengan total tunggakan dibandingkan dengan saldo pinjaman sebesar 1,3 %.

commit to user



Sumber : Laporan Keuangan UPK PNPM MP Tahun 2011 (diolah) Gambar 4.6. Grafik Rasio Keuangan UPK Tahun 2011 Berdasarkan analisis Rasio Keuangan Tahun 2011, rata-rata total biaya dibanding dengan total pendapatan UPK sebesar 39,0%, mengalami peningkatan sebesar 2,1% dibandingkan dengan tahun 2010. Terdapat UPK yang tidak efisien karena melebihi batas nilai efisien sebesar 45% yaitu UPK Jenar dengan persentase 45,7%. Hal ini akibat terjadinya peningkatan biaya yang cukup signifikan pada biaya transpor, biaya lainlain, dan biaya pajak bank. Rata-rata prosentase pendapatan operasional dibandingkan dengan total pendapatan adalah sebesar 94,0 %, dengan pencapaian tertinggi UPK Kalijambe yaitu sebesar 98.1 %.

commit to user



Total tunggakan dibandingkan dengan saldo pinjaman rata-rata 5.8 % dengan total tunggakan tertinggi di UPK tangen yaitu sebesar 25.2 %. Sedangkan UPK yang bebas dari tunggakan adalah UPK Kalijambe dan UPK Sumberlawang. Kemampuan menghasilkan surplus (RMS) rata-rata sebesar 12.3 %, dimana tertinggi dicapai oleh UPK Kalijambe yaitu sebesar 19.5 %. Dana yang mengendap di Kas/Bank rata-rata 25.6 %, dengan dana mengendap tertinggi di UPK Tangen yaitu sebesar 43,2%. Sedangkan untuk mengetahui tren perkembangan kinerja masingmasing UPK selama 5 tahun, mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, akan disajikan melalui grafik berikut ini :

Sumber : Laporan Keuangan UPK Jenar Tahun 2007-2011(diolah) Gambar 4.7. Grafik Rasio Keuangan UPK Jenar Tahun 2007-2011

commit to user



Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa efisiensi UPK Jenar mengalami peningkatan dan penurunan, dimana pada tahun 2007, persentase total biaya dibanding dengan total pendapatan sebesar 42,9%, mengalami penurunan pada tahun 2008, 2009, dan 2010, namun pada tahun 2011 UPK mengalami penurunan kinerja sehingga mengalami inefisiensi karena total biaya dibanding total pendapatan meningkat menjadi 45,71%. Untuk UPK Tangen, tren perkembangan kinerja UPK adalah sebagai berikut :

Sumber : Laporan Keuangan UPK Tangen Th.2007-2011 (diolah) Gambar 4.8. Grafik Rasio Keuangan UPK Tangen Tahun 2007-2011

commit to user



Berdasarkan analisis rasio keuangan UPK Tangen tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja UPK Tangen relatif stabil, dimana pada tahun 2007, total biaya dibanding total pendapatan sebesar 24,9% dan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 mengalami penurunan efisiensi menjadi 36,0%. Kinerja UPK Sumberlawang pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat perkembangannya pada grafik di bawah ini :

Sumber : Laporan Keuangan UPK Sumberlawang Th.2007-2011(diolah) Gambar 4.9. Grafik Rasio Keuangan UPK Sumberlawang Th. 2007-2011 Kinerja UPK Sumberlawang dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, dilihat dari total biaya dibanding total pendapatan mengalami kenaikan persentase yaitu dari 23,6% pada tahun 2007 menjadi 38,8% pada tahun 2011.

commit to user



Sedangkan kinerja UPK Tanon dari tahun 2007-2011 dapat dilihat dari grafik di bawah ini :

Sumber : Laporan Keuangan UPK Tanon Tahun 2007(diolah) Grafik 4.10. Rasio Keuangan UPK Tanon Tahun 2007-2011 Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja UPK Tanon efisien, dimana tingkat efisiensinya di bawah 45%, meskipun persentase C/Y (total biaya dibanding total pendapatan) mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dilihat dari pendapatan operasional dibanding pendapatan juga mengalami peningkatan dati tahun ke tahun. Kemampuan menghasilkan surplus, juga meningkat. Dapat disimpulkan kinerja UPK Tanon mengalami peningkatan. Untuk kinerja UPK Mondokan, digambarkan perkembangannya melalui grafik di bawah ini :

commit to user



Sumber : Laporan Keuangan UPK Mondokan Tahun 2007-2011(diolah) Grafik 4.10. Rasio Keuangan UPK Mondokan Tahun 2007-2011 Dilihat dari persentase total biaya dibandingkan dengan total pendapatan (C/Y) dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun kinerja UPK Mondokan mengalami penurunan, meskipun menurut PTO PNPM Mandiri Perdesaan masih termasuk UPK yang efisien karena total biaya dibanding total pendapatan di bawah 45%. Pada tahun 2007, persentase C/Y sebesar 30,9, kemudian meningkat dari tahun ke tahun dan pada rahun 2011 menjadi 40,9%. Jika dilihat dari pendapatan operasional dibanding total pendapatan, persentasenya mengalami penurunan di tahun 2008 dan 2009, kemudian meningkat lagi pada tahun 2010 dan 2011. Kinerja UPK Kalijambe tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat dari grafik di bawah ini :

commit to user



Sumber : Laporan Keuangan UPK Kalijambe Tahun 2007-2011 (diolah) Grafik 4.12. Rasio Keuangan UPK Kalijambe Tahun 2007-2011 Kinerja UPK Kalijambe, berdasarkan persentase total biaya dibandingkan dengan total pendapatan termasuk UPK yang efisien karena persentasenya di bawah 45%, namun jika dilihat dari persentase C/Y (total biaya dibanding total pendapatan) meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2007 sebesar 27,1% dan tahun-tahun berikutnya meningkat lagi, hingga pada tahun 2011 menjadi 34,0%. Dari hasil pengolahan data di atas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

commit to user



Tabel 4.8. Efisiensi UPK dengan analisis Rasio TOTAL BIAYA/TOTAL PENDAPATAN N0

UPK

KET

2008

KET

2009

KET

2010

KET

2011

RATARATA

KET

36.45

Efisien

1

JENAR

42.9

Efisien

29.5

Efisien

26.7

Efisien

37.5

Efisien

45.7

KET Tidak efisien

2

TANGEN

24.9

Efisien

36.1

Efisien

31.1

Efisien

35.4

Efisien

36.0

Efisien

32.71

Efisien

3

SBLAWANG

23.6

Efisien

20.7

Efisien

23.7

Efisien

34.0

Efisien

38.8

Efisien

28.19

Efisien

4

TANON

28.6

Efisien

29.1

Efisien

33.8

Efisien

37.4

Efisien

38.3

Efisien

33.44

Efisien

5

MONDOKAN

30.9

Efisien

37.2

Efisien

38.9

Efisien

41.6

Efisien

40.9

Efisien

37.91

Efisien

6

KALIJAMBE

27.1

Efisien

28.2

Efisien

36.8

Efisien

35.6

Efisien

34.0

Efisien

32.34

Efisien

29.66

Efisien

30.15

Efisien

31.85

Efisien

36.91

Efisien

38.95

Efisien

Rata-rata

2007

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua UPK pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 efisien, dengan nilai prosentase total biaya dibandingkan dengan total pendapatan yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yaitu 29,66% pada tahun 2007, 30,15% pada tahun 2008, 31,85% pada tahun 2009, 36,91% pada tahun 2010, dan 38,95% pada tahun 2011. Ini berarti nilai efisiensi UPK mengalami penurunan, artinya kinerja UPK juga mengalami penurunan. Semua UPK efisien pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2010. Tahun 2011, UPK jenar mengalami inefisien, dengan prosentase biaya dibandingkan dengan pendapatan sebesar 45,70%.

2. Analisis Kinerja UPK berdasarkan perhitungan DEA DEA mengukur efisiensi relatif dari beberapa UKE, sehingga dapat diketahui inefisiensi suatu lembaga dengan cara membandingkannya dengan lembaga lain yang paling efisien. Dalam analisis DEA, lembaga

commit to user



dengan tingkat efisien 1 atau 100% menunjukkan lembaga tersebut adalah lembaga yang paling efisien pada waktu tertentu. Sedangkan lembaga yang mempunyai tingkat efisiensi kurang dari 1 atau kurang dari 100% menunjukkan lembaga tersebut inefisien. Oleh karena itu perlu ditingkatkan efisiensinya dengan melihat sumber inefisiensinya dan melakukan benchmarking pada lembaga yang efisien. Hasil pengukuran kinerja UPK dengan menggunakan metode DEA dengan variabel input : ·

Biaya tenaga kerja (honor pengurus UPK) (input 1)

·

Biaya administrasi pengelolaan dan umum (input 2)

·

Transport (input 3)

·

Biaya bayar di muka (input 4)

·

Penyusutan (input 5)

·

Biaya lain-lain (input 6)

·

Pajak Bank (input 7)

·

Administrasi Bank (input 8)

Sedangkan untuk variabel output menggunakan total pendapatan (output) Data diolah menggunakan software DEAP Version 2.1, dengan orientasi input dan menggunakan asumsi Constant Return to Scale (CRS). Hasil pengolahan DEA adalah sebagai berikut :

commit to user



Tabel 4.9. Efisiensi UPK Dengan Analisis DEA HASIL PERHITUNGAN DENGAN DEAP-XP1 NO 1 2 3 4 5

MEAN

KECAMATAN Jenar Tangen Sumberl Tanon Mondok

6 Kalijambe MEAN

2007 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

2008 1.000 1.000 1.000 1.000 0.948

2009 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

2010 1.000 1.000 1.000 1.000 0.963

2011 0.887 1.000 1.000 1.000 1.000

0.9774 1 1 1 0.9822

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1

1.000

0.991

1.000

0.994

0.981

Sumber : Laporan UPK Tahun 2007-2011 (diolah) Dari tabel dan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa secara ratarata tingkat efisiensi 6 UPK mengalami penurunan dari 1,00 pada tahun 2007 menjadi 0,991 pada tahun 2008. Pada tahun 2009 kembali mengalami kenaikan menjadi 1,00, dan menurun lagi pada tahun 2010 menjadi 0,994 dan 0,981 pada tahun 2011. Pada tahun 2007, semua UPK mempunyai tingkat efisiensi sama, yaitu 1,00. Dapat disimpulkan bahwa kinerja semua UPK efisien dan dapat mengoptimalkan input yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal. Pada tahun 2008, berdasarkan perhitungan DEA, rata-rata tingkat efisiensi UPK mengalami penurunan dibandingkan tahun 2007, yaitu dari 1,00 menjadi 0,991. UPK Jenar, Tangen, Tanon, Sumberlawang, dan Kalijambe mempunyai kinerja stabil yaitu mempunyai efisiensi 1,00, namun untuk UPK Mondokan tingkat efisiensinya 0,948. Dari hasil

commit to user



pengolahan data dengan DEAP 2.1, untuk UPK Mondokan didapatkan hasil sebagai berikut : Tabel 4.10. Hasil pengolahan DEA UPK Mondokan Tahun 2008 Result for firm 5 (UPK Mondokan) Tahun 2008 Technical Efficiency = 0.948 PROJECTION SUMMARY : variabel Pendapatan Biaya TK (Honor Pengurus UPK) Biaya Adm & umum Biaya Transport

original value

radial movement

slack movement

projected value

277,085,150.000

0

0

277,085,150.000

38,400,000.000

-1,989,843.121

-10,054,556.573

26,355,600.306

3,846,400.000

-199,315.953

-376,446.954

3,270,637.093

12,985,000.000

-672,867.524

-7,325,642.865

4,986,489.611

0.000

0.000

0.000

Biaya Bayar di muka

4,459,210.697

-231,071.102

0.000

4,228,139.595

Biaya lain-lain

99,177,000.000

-5,139,236.230

-36,410,834.973

57,626,928.797

Biaya Pajak Bank

11,058,645.000

-573,046.060

-10,290,633.200

194,965.740

Biaya Adm Bank

30,000.000

-1,554.565

0.000

28,445.435

Biaya Penyusutan

LISTING FOR PEERS : Peer

lambda weight

2

0.026

4

0.570

Sumber : Laporan Keuangan UPK Mondokan 2008 (diolah) Dari tabel hasil pengolahan data di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2008 terjadi inefisiensi di UPK Mondokan. Hasil perhitungan DEA menunjukkan bahwa agar UPK tersebut efisien maka yang perlu untuk dilakukan adalah mengurangi input 1 (biaya tenaga kerja/honor pengurus UPK) sebesar Rp. 12.044.399,694, input 2 (biaya administrasi dan umum) sebesar Rp. 575.762,907, input 3 (biaya transport) sebesar Rp. 7.998.510,389, input 5 (biaya penyusutan) sebesar Rp. 231.071,102, input 6 (biaya lain-lain) sebesar Rp. 41.550.071,203, input 7 (biaya pajak bank)

commit to user



sebesar Rp. 10.863.679,260, dan input 8 (biaya adminstrasi bank) sebesar Rp. 1.554,565. Dari hasil pengolahan tersebut dapat disimpulkan bahwa UPK Mondokan sebaiknya memilih UPK Tangen dan UPK Tanon sebagai benchmark agar tercapai efisiensi. UPK Tangen memberikan kontribusi 2,6 % dan UPK Tanon memberikan kontribusi 57,0 % terhadap efisiensi input UPK Mondokan. Pada tahun 2009, tingkat efisiensi rata-rata UPK mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2008, yaitu dari 0,991 menjadi 1,00. Semua UPK mempunyai tingkat efisiensi sebesar 1,00, termasuk UPK Mondokan yang pada tahun 2008 sempat mengalami penurunan kinerja atau inefisien, pada tahun 2009 ini mampu menjadi UPK yang efisien. Tahun 2010, rata-rata tingkat efisiensi UPK mengalami penurunan lagi yaitu dari 1,00 pada tahun 2009 menjadi 0,994 pada tahun 2010. UPK Mondokan kembali mengalami penurunan kinerja, dimana tingkat efisiensinya mengalami penurunan dari 1,00 pada tahun 2009 menjadi 0,963 pada tahun 2010. Dari hasil pengolahan dengan DEAP 2.1, untuk UPK Mondokan diperoleh hasil sebagai berikut :

commit to user



Tabel 4.11. Hasil Pengolahan DEA UPK Mondokan Tahun 2010 Result for firm 5 (UPK Mondokan) Tahun 2010 Technical Efficiency : 0.963 PROJECTION SUMMARY : variabel

original value

Pendapatan Biaya TK (Honor Pengurus UPK)

634,913,267.000

radial movement

slack movement

projected value

0.000

0.000

634,913,267.000

84,500,000.000

-3,130,084.122

0.000

81,369,915.878

Biaya Adm & umum

7,331,600.000

-271,580.175

0.000

7,060,019.825

Biaya Transport

4,630,000.000

-171,506.384

-509,531.765

3,948,961.851

Biaya Bayar di muka Biaya Penyusutan

0.000

0.000

0.000

0.000

12,587,070.733

466,255.516

-463,502.342

12,589,823.907

150,542,200.000

-5,576,446.745

-24,370,739.560

120,595,013.695

Biaya Pajak Bank

8,076,024.000

-299,155.438

-1,862,460.362

5,914,408.200

Biaya Adm Bank

73,628.000

-2,727.359

-47,964.125

22,936.516

Biaya lain-lain

LISTING FOR PEERS : Peer

lambda weight

4

0.599

3

0.299

Sumber : Laporan Keuangan UPK Mondokan 2010 (diolah) Dari hasil pengolahan DEA tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa efisiensi teknis UPK Mondokan sebesar 0,963 (inefisien). Untuk menjadi UPK yang efisien, maka UPK mondokan harus mengurangi inputinput yang bernilai tinggi, antara lain ; input 1 (biaya tenaga kerja/honor pengurus UPK) sebesar Rp. 3.130.084,122, input 2 (biaya adminstrasi dan umum) sebesar Rp. 271.580,175, input 3 (biaya transport) sebesar Rp. 681.038,149, input 5 (biaya penyusutan) sebesar Rp. 2.573,174, input 6 (biaya lain-lain) sebesar Rp. 29.947.186,305, input 7 (biaya pajak bank) sebesar Rp. 2.161.615,800, dan input 8 (biaya adminstrasi bank) sebesar Rp. 50.691,484. Sedangkan untuk benchmark agar tercapai efisiensi adalah

commit to user



UPK Tanon yang memberikan kontribusi sebesar 59,90% dan UPK Sumberlawang yang memberikan kontribusi sebesar 29,90%. Pada tahun 2011, rata-rata tingkat efisiensi UPK mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2010 yaitu dari 0,994 menjadi 0,981. Penurunan tertinggi terjadi di UPK Jenar, dimana setelah empat tahun berturut-turut selalu efisien, tahun 2011 menjadi inefisien dengan nilai efisiensi menurun tajam menjadi 0,887. Hasil pengolahan data UPK Jenar dengan DEAP 2.1 didapatkan hasil sebagai berikut : Tabel 4.12. Hasil Pengolahan DEA UPK Jenar Tahun 2011 Result for firm 1 (UPK Jenar) Tahun 2011 Technical Efficiency = 0.887 PROJECTION SUMMARY : variabel Pendapatan Biaya TK (Honor Pengurus UPK) Biaya Adm & umum Biaya Transport

original value

radial movement

slack movement

projected value

382,902,597

0.000

0.000

382,902,597.000

81,900,000

-9,264,687.466

-9,784,311.458

62,851,001.076

,664,400

-527,646.010

-703,556.792

3,433,197.198

11,083,900

-1,253,832.349

0.000

9,830,067.651

0.000

0.000

0.000

0.000

Biaya Bayar di muka

10,589,604

-1,197,916.623

0.000

9,391,687.044

Biaya lain-lain

7,226,350

-6,473,556.137

0.000

50,752,793.863

Biaya Pajak Bank

9,496,657

-1,074,280.331

-4,224,810.767

4,197,565.902

65,000

-7,532.927

-32,673.929

24,793.144

Biaya Penyusutan

Biaya Adm Bank LISTING FOR PEERS : Peer

lambda weight

2

0.571

4

0.077

3

0.040

Sumber : Laporan Keuangan UPK Jenar 2011 (diolah)

commit to user



Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa efisiensi teknis UPK Jenar sebesar 0,887 (inefisien). Agar tercapai efisien teknis sebesar 1 atau 100% maka UPK Jenar harus mengurangi input-input, antara lain : input 1 (biaya tenaga kerja/honor pengurus UPK) sebesar Rp. 19.048.998,924, input 2 (biaya administrasi dan umum) sebesar Rp. 1.231.202,802, input 3 (biaya transport) sebesar Rp. 1.253.832,349, input 5 (biaya penyusutan) sebesar Rp. 1.197.916,623, input 6 (biaya lain-lain) sebesar Rp. 6.473.556,137, input 7 (biaya pajak bank) sebesar Rp. 5.299.091,098, dan input 8 (biaya adminstrasi bank) sebesar Rp. 40.206,856. Sedangkan untuk mencapai efisiensi 100%, maka benchmark yang digunakan adalah UPK Tangen yang memberikan kontribusi sebesar 57,10%, UPK Tanon yang memberikan kontribusi sebesar 7,7%, dan UPK Sumberlawang yang memberikan kontribusi sebesar 4,0%.

3. Analisis Perbandingan Kinerja UPK dengan analisis rasio dan analisis DEA Setelah diadakan perhitungan dan analisis dengan analisis rasio dan DEA didapatkan hasil bahwa terjadi perbedaan hasil tingkat efisiensi UPK PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sragen pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Dengan analisis rasio, hasil kinerja UPK pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, keseluruhan UPK efisien dengan indikator persentase total biaya dibandingkan dengan total pendapatan kurang dari 45%.

Namun pada tahun 2011 terdapat satu UPK yang

commit to user



inefisien yaitu UPK Jenar, dimana persentase total biaya dibandingkan dengan total pendapatan sebesar 45,7. Pada analisis rasio ini tidak dapat diketahui apa penyebab inefisiensi UPK Jenar pada tahun 2011, karena jika diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, persentase biayabiaya tidak mengalami kenaikan yang cukup berarti, namun bila dibandingkan dalam hal total biaya dan total pendapatan dengan tahun 2010, maka terjadi kenaikan biaya sebesar Rp. 55.601.163,- namun total pendapatan yang dihasilkan hanya sebesar Rp. 47.866.311,-, artinya terjadi ketidakefisienan pada kinerja UPK Jenar pada tahun 2011 karena pendapatan (output) yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan biaya-biaya (input) yang dikeluarkan. Pada hasil pengolahan data dengan DEA, diperoleh kesimpulan bahwa kinerja UPK pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 terjadi kenaikan dan penurunan tingkat efisiensi teknis UPK. UPK yang selalu efisien dari tahun 2007-2011 dengan nilai efisiensi teknis sebesar 1 atau 100% ada 4 (empat) UPK, yaitu : 1. UPK Tangen 2. UPK Sumberlawang 3. UPK Tanon 4. UPK Kalijambe Sedangkan UPK Jenar pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 termasuk UPK efisien dengan efisiensi 1 atau 100%, namun pada tahun 2011 mengalami penurunan kinerja menjadi UPK inefisien dengan nilai

commit to user



efisiensi teknis sebesar 0,887 atau 88,70%. Agar tercapai efisiensi, maka UPK Jenar harus mengurangi input yang berupa biaya-biaya yang terlalu besar, antara lain : biaya tenaga kerja/honor pengurus UPK, biaya transport, biaya penyusutan, biaya lain-lain, biaya pajak bank, dan biaya administrasi bank. Adapun sebagai benchmark bagi pencapaian efisiensi UPK Jenar adalah UPK Tangen, UPK Tanon, dan UPK Sumberlawang. UPK Mondokan dengan perhitungan analisis rasio tahun 2007– 2011 merupakan UPK yang efisien karena nilai input atau total biaya dibandingkan dengan output atau total pendapatan mampunyai nilai kurang dari 45% yang merupakan nilai batas efisiensi UPK menurut analisis rasio PTO PNPM Mandiri Perdesaan. Namun dengan perhitungan DEA didapatkan hasil yang berbeda, yaitu pada tahun 2007, 2009, dan 2011 UPK Mondokan merupakan UPK yang efisien dengan nilai efisiensi teknis 1 atau 100%, tetapi pada tahun 2008 dan 2010 terjadi penurunan kinerja dimana nilai efisiensi teknisnya sebesar 0,948 atau 94,80% dan pada tahun 2010 sebesar 0,963 atau 96,30%. Dengan perhitungan DEA maka dapat diketahui input-input yang tidak efisien dan perlu dikurangi agar menjadi efisien, antara lain : biaya tenaga kerja/honor pengurus UPK, biaya transport, biaya penyusutan, biaya lain-lain, biaya pajak bank, dan biaya administrasi bank.

Sementara itu, untuk mencapai efisiensi maka

pada tahun 2008 yang bisa menjadi benchmark bagi UPK Mondokan adalah UPK Tangen dan UPK Tanon, sedangkan untuk tahun 2010, yang menjadi benchmark adalah UPK Tanon dan UPK Sumberlawang.

commit to user



Berdasarkan analisis di atas, studi mengenai analisis kinerja UPK PNPM Mandiri Perdesaan dengan menggunakan perbandingan analisis rasio dan DEA ini memperoleh hasil yang berbeda. Analisis rasio relatif lebih subyektif karena indikator yang digunakan sebagai nilai efisiensi merupakan kesepakatan lokal para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, dimana untuk Kabupaten Sragen nilai yang disepakati adalah total biaya dibandingkan dengan total pendapatan kurang dari 45 persen. Pada analisis rasio ini inefisiensi suatu UPK tidak dapat diperbandingkan dengan UPK yang lain dan tidak ada nilai estimasi (projected value) pengurangan atau penambahan input atau output agar UPK tersebut menjadi efisien. Sementara itu, pada analisis dengan DEA, efisiensi semua UPK diperbandingkan, sehingga UPK efisien dapat menjadi benchmark bagi UPK yang tidak efisien , demikian juga dapat diestimasikan nilai pengurangan atau penambahan input dan output agar tercapai efisiensi.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 1. Terdapat perbedaan hasil pengukuran kinerja dengan analisis rasio dan DEA. Berdasarkan hasil analisis rasio, diperoleh hasil bahwa semua UPK efisien pada tahun 2007-2010 meskipun terjadi penurunan efisiensi dari tahun ke tahun. Persentase biaya dibandingkan dengan pendapatan rata-rata terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, yaitu 29,7% pada tahun 2007, 30,2% pada tahun 2008, 31,9% pada tahun 2009, 36,9% pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 sebesar 39,0%. Terdapat UPK yang tidak efisien pada tahun 2011 yaitu UPK Jenar, dimana total biaya dibandingkan dengan total pendapatan sebesar 45,7%. 2. Berdasarkan hasil perhitungan DEA pada tahun 2007-2011, semua UPK efisien pada tahun 2007 dan tahun 2009. Pada tahun 2008 UPK Mondokan tidak efisien dengan nilai efisiensi teknis sebesar 0,948. Pada tahun 2010, UPK Mondokan tidak efisien dengan nilai efisiensi teknis sebesar 0,963, dan pada tahun 2011 UPK Jenar inefisien dengan nilai efisiensi teknis sebesar 0,887. UPK yang selalu efisien dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dengan nilai efisiensi teknis sebesar 1 atau 100% ada 4 (empat) UPK yaitu UPK Tangen, UPK Sumberlawang, UPK Tanon dan UPK Kalijambe. Keempat UPK ini

103

commit to user



bisa menjadi benchmark bagi UPK yang inefisien agar menjadi UPK yang efisien dengan cara mengurangi nilai input untuk mencapai projected value. 3. UPK Tangen, UPK Sumberlawang, UPK Tanon dan UPK Kalijambe dengan tingkat efisiensi 1 atau 100% selama periode penelitian yaitu tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dapat menjadi benchmark bagi UPK-UPK yang lain berkaitan dengan kinerja dan tingkat efisiensi yang konsisten dalam mengelola kredit mikro. 4. UPK PNPM Mandiri Perdesaan adalah lembaga kredit mikro yang potensial

untuk

berlanjut

dan

dikembangkan

agar

menjangkau/melayani lebih banyak masyarakat miskin

dapat

sehingga

mereka lebih mandiri dan berdaya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya sehingga tujuan PNPM Mandiri Perdesaan untuk pengentasan kemiskinan tercapai.

B. Saran 2. Dalam melakukan evaluasi kinerja UPK PNPM Mandiri Perdesaan perlu untuk menggunakan beberapa alat analisis agar mendapatkan hasil yang lebih obyektif. 3. Pengukuran kinerja UPK PNPM Mandiri Perdesaan dengan DEA penting untuk dilakukan agar dapat diketahui efisiensinya dan diperbandingkan antar UPK sehingga UPK yang selalu efisien (nilai

commit to user



efisiensinya 1 atau 100%) dapat menjadi benchmark bagi UPK yang tidak efisien. 4. Penelitian ini masih terbatas untuk 6 (enam) UPK PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sragen. Dalam penelitian selanjutnya perlu dikembangkan untuk seluruh UPK yang ada atau untuk lembaga pemerintah/masyarakat yang lain. 5. Penelitian ini masih terbatas pada penilaian kinerja atau efisiensi lembaga UPK saja, belum membahas kepada sisi keberhasilan UPK dalam

memberdayakan

masyarakat

miskin

yaitu

dalam

menjangkau/memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin sesuai dengan

tujuan

PNPM

Mandiri

Perdesaan

yaitu

pengentasan

kemiskinan. Dalam penelitian berikutnya perlu untuk menilai kinerja UPK dari sisi keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan.

commit to user

TESIS. Oleh : SITI NUR ROHMAH S

Recommend Documents