Risiko (Risk) Risiko (kemungkinan, bahaya) kerugian, akibat yang tidak atau kurang. perbuatan, usaha, dsb

Sesi II

Risiko (Risk) Risiko (kemungkinan, bahaya) kerugian, akibat yang tidak atau kurang menyenangkan dari perbuatan, usaha, dsb.

Risiko adalah akibat dari keputusan dan situasi saat ini. Diharapkan dapat dijadikan sebagai permainan/tantangan yang dapat mendatangkan nilai positif bagi perusahaan. Setiap membuat keputusan, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu keduanya membawa konsekuensi risiko

07/08/2017 Dr. Nur Hidayat, SE, ME, Ak, CA, BKP

2

Seluruh Isi Perusahaan Rentan Terhadap Risiko Produksi, meliputi: logistik, proses internal perusahaan, pemasaran, pelayanan purna jual, dsb. Supporting system, meliputi: pengelolaan keuangan, akuntansi, perpajakan, pengelolaan SDM, infrastruktur, sistem, teknologi, dsb. 07/08/2017

Dr. Nur Hidayat, SE, ME, Ak, CA, BKP

3

Risiko Bisa Terjadi Setiap Saat Transaksi  Terjadi 24 jam sehari melingkari dunia  Manusia  Masalah SDM bisa muncul setiap saat  Ekspresi SDM dalam bentuk risiko sering 

tidak terduga 

Reputasi  Nama baik sangat sulit dibangun, tetapi

sangat gampang dihancurkan

07/08/2017


4

Risiko Bisa Terjadi... (lanjutan) 

Investor  Investor bisa merevisi kelayakan

berinvestasi di suatu perusahaan, apalagi bagi perusahaan yang sudah go public  Bisa pergi setiap saat 

Akuntansi & Perpajakan  Kesalahan pencatatan, pengukuran,

pelaporan.  Kesalahan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. 

Dan Lain-lain.

07/08/2017


5

Siklus Manajemen Risiko Evaluasi pihak berkepentingan

Identifikasi Risiko

Pengukuran Risiko

Pengawasan & Pengendalian Risiko

Maping Risiko

Model Pengelolaan Risiko 07/08/2017


6

20-7

Identifikasi Risiko  Disadari

atau tidak, ternyata hanya risiko yang teridentifikasi yang dapat dikelola.  Risiko yang tidak teridentifikasi tidak dapat dikelola.  Dengan demikian, betapa pentingnya mengidentifikasi risiko.

McGraw-Hill/Irwin

© 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc., All Rights Reserved.

20-8

Ragam & Jenis Risiko Perpajakan Perusahaan Hasil identifikasi risiko perpajakan yang sering muncul di perusahaan terdiri dari:  Risiko PPh Badan  Risiko PPh Pasal 21  Risiko PPN  Risiko Pemotongan/Pemungutan Pihak Ketiga  Risiko Pemeriksaan  Risiko Keberatan  Risiko Banding McGraw-Hill/Irwin


Risiko Perpajakan Pasca TA Harta Diungkap Penuh WP Ikut

Harta Tdk Diungkap Penuh

Program TA

WP Tdk Ikut

Risiko s.d 30 Jun 2019 ?

Syarat: 1. Ada harta tambahan 2. Byr uang tebusan 3. Isi formulir & lampirannya Risiko sepanjang waktu

SKPKB + 200% utk temuan harta

SKPKB + 48% utk temuan harta antara 1985-2015 9

McGraw-Hill/Irwin


20-10

Risiko PPh Badan Risiko PPh Badan adalah terkait dengan transaksi bisnis dan akuntansi secara keseluruhan, meliputi:  Pembelian bahan baku  Perhitungan HPP  Pembayaran beban operasional  Perhitungan penyusutan  Penjualan barang/jasa  Laba/Rugi perusahaan McGraw-Hill/Irwin


20-11

Pembelian Bahan Baku

Bukti Pembelian

HPP

Penilaian Persediaan

Pembayaran Beban Operasional

Bukti Pendukung

Perhitungan Penyusutan

Metode Penyusutan

Penjualan Barang/Jasa

Bukti Pendukung

Laba/Rugi

Koreksi Fiskal

McGraw-Hill/Irwin


20-12

Risiko PPh Pasal 21 Asal muasal munculnya risiko PPh Pasal 21 pada perusahaan cukup sederhana, yaitu karena perusahaan punya kewajiban memotong (with holding system). Kesalahan dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan merupakan tanggung jawab perusahaan sebagai pemotong.

McGraw-Hill/Irwin


20-13

variabel yang berkaitan dengan risiko PPh Pasal 21 Ada empat variabel yang berkaitan dengan risiko PPh Pasal 21:  Status pegawai (tetap/tidak tetap)  Kebijakan pembayaran PPh (dibayar pegawai/ditanggung perusahaan/ diberikan tunjangan)  Bukti potong dan kuitansi gaji.  SPT Masa dan SPT Masa Desember McGraw-Hill/Irwin


20-14

Tetap

Status Pegawai

Tidak Tetap

Bukan Pegawai

Dibayar Pegawai

Pembayaran PPh

Ditanggung Pemberi Kerja

Gross Up McGraw-Hill/Irwin


20-15

Kuitansi

Bukti Potong

Bukti Potong

Daftar Gaji

Januari Sd. Nopember

SPT Masa

Pembayaran Bonus/THR

Desember McGraw-Hill/Irwin


20-16

Risiko PPN Pada dasarnya risiko PPN adalah risiko yang melekat dengan transaksi perusahaan yang berstatus PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP. Mekanisme PPN yang menganut perhitungan kredit pajak keluaran (PK) dan pajak masukan (PM) mengakibatkan adanya potensi kurang bayar (KB) atau lebih bayar (LB).

McGraw-Hill/Irwin


20-17

Menilai Risiko PPN

Faktur Pajak Masukan

Faktur Pajak Keluaran Kurang Bayar

Lebih Bayar

McGraw-Hill/Irwin

Cacat – Tidak Dapat Dikreditkan

Sanksi Tidak Tepat Waktu

Cash Flow

Pemeriksaan


20-18

Risiko Pemotongan/Pemungutan Pihak Ketiga 

PPh Pasal 22 Bendaharawan  Tidak tepat waktu dan tercecer.



PPh Pasal 23  Kesalahan pemotongan  Tidak tepat waktu dan tercecer.



PPh Pasal 4 (2)  Kesalahan pemotongan  Tidak tepat waktu dan tercecer.

McGraw-Hill/Irwin


20-19

Risiko Pemeriksaan Pajak Risiko pemeriksaan melekat pada semua WP, hal ini karena sistem pemajakan Indonesia yang menganut Self Assessment. Namun demikian, bobot risiko pemeriksaan tergantung pada jenis pemeriksaannya, antara lain:  Pemeriksaan Pengujian Kepatuhan  Pemeriksaan Tujuan Lain.  Pemeriksaan Bukti Permulaan  Pemeriksaan/Penyidikan Tindak Pidana McGraw-Hill/Irwin


STRATEGI PEMERIKSAAN PASCA TAX AMNESTY WP TIDAK IKUT TA

WP IKUT TA

Dapat dilakukan pemeriksaan atas harta dan SPT-nya

Tahun Pajak 2015 ke belakang Tahun Pajak 2016 ke depan

Pemeriksaan atas Harta Dapat Diperiksa Berdasarkan UU KUP

20

Wajib Pajak TA Kewajiban Perpajakan Tahun 2015 dan sebelumnya

WP ikut TA

Kewajiban Perpajakan Tahun 2016 sekarang

SPT PPh dan PPN sdh tidak dapat dilakukan pemeriksaan

Ditemukan harta Objek UU TA Pasal 18 ayat (1) & (3)

Jenis Pajak lain masih bisa diperiksa sepanjang belum daluwarsa peneta pan (PBB, Bea Meterai, dll)

Pemsus atas Keterangan Lain berupa Harta Bersih

SKPKB atas Harta pada masa pajak 2017, 2018, 2019, dst, saat terbit SP2

Sengketa atas SKPKB tunduk pada UU KUP

Belum jadi prioritas pemsus, namun pemeriksaan rutin berjalan seperti biasa

SK P UU KUP, PPh, dan PPN

Dapat diperiksa apabila ada IDLP, data konkret

21

Wajib Pajak – Non TA Ditemukan Harta yg diperoleh tahun 1985-2011

WP tidak ikut TA

Pemeriksaan atas SPT PPh & PPN tidak dapat dilakukan SPT PPh dan PPN sdh daluwarsa Penetapan

SKPKB atas Harta pada masa pajak 2017, 2018, 2019 saat terbit SP2 Objek UU TA Pasal 18 ayat (2) & (4)

Penetapan atas PPN & PPh tahun 1985 - 2011 sudah tidak dapat ditetapkan lagi

Objek UU TA Pasal 18 ayat (2) & (4)

Pemeriksaan karena Ditemukan data Harta Bersih

SKPKB atas Harta Tahun 2012-2015

SPT PPn dan PPh belu daluwarsa penetapan

Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan

Ketetapan atas PPN & PPh tahun 2012-2015 masih dapat ditetapkan

Ditemukan Harta yg diperoleh tahun 2012-2015

SPT Masa Pajak/ Tahun Pajak 2016

Pemsus atas Keterangan Lain berupa Harta Bersih

Berlaku UU Perpajakan

Dilakukan Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan

Sengketa atas SKPKB tunduk pada UU KUP

13

22

FOKUS PEMERIKSAAN TERHADAP WP IKUT & TIDAK IKUT TAX AMNESTY INDUSTRI PENUNJANG INFRASTRUKTUR (Pemasok Industri Konstruksi)

WP TIDAK IKUT TA

INDUSTRI PERTAMBANGAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN

TAHUN PAJAK PRIORITAS 2013, 2014, 2015

WP IKUT TA

Seluruh WP ikut TA (965.983 WP)

SPT MASA/TAHUN PAJAK 2016

INDUSTRI DIGITAL (telekomunikasi, e-commerce, provider internet, dll)

WP yg Memperoleh Fasilitas Perpajakan (Tax Holiday, Tax Allowance, WP yg telah mendapatkan Pengembalian Pendahuluan 17C, 17D KUP dan pasal 9 ayat (4c) UU PPN)

WAJIB PAJAK GRUP DAN AFILIASI

WP TAX GAP TINGGI

WP Lainnya berd. Pertimbangan Dirjen Pajak

1

Tidak terjadi Perubahan Perilaku Kepatuhan Pasca TA

2

Uang Tebusan Relatif Kecil dibandingkan Omset

3

Terus Menerus menerima Restitusi PPN

4

Terdapat Data Konkret/IDLP

5

Terdapat Potensi Pajak yang Tinggi 23

+

Fokus Pemeriksaan WP Pasca-TA

12

a. Fokus Pemeriksaan Nasional terdiri dari: 1) Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak; 2) Industri Penunjang Infrastruktur (pemasok industri konstruksi); 3) Industri Digital (telekomunikasi, e-commerce, provider internet, dan lain-lain); 4) Wajib Pajak grup dan afiliasi; 5) Industri pertambangan, perkebunan dan perikanan; 6) Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas perpajakan (Wajib Pajak memperoleh Tax Holiday, Tax Allowance, dan/atau fasilitas perpajakan lainnya), termasuk Wajib Pajak yang telah mendapatkan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (sesuai Pasal 17C dan Pasal 17D Undang-Undang KUP serta Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN); 7) Diprioritaskan terhadap Wajib Pajak dengan tax gap tinggi berdasarkan parameter terukur dengan data dan informasi baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak mengenai Kebijakan Pemeriksaan (SE-06/PJ/2016);

+

Fokus Pemeriksaan WP Pasca-TA 8) Tahun Pajak yang dilakukan pemeriksaan diprioritaskan untuk Tahun Pajak 2013, 2014 dan 2015; dan/atau 9) Wajib Pajak sektor lainnya berdasarkan pertimbangan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan. b. Fokus Pemeriksaan Kanwil DJP terdiri dari: 1) Fokus Pemeriksaan Nasional; 2) Fokus Pemeriksaan sesuai dengan sektor usaha yang dominan di wilayah kerja Kanwil DJP tersebut; dan/atau 3) Fokus Pemeriksaan sesuai dengan sektor usaha lainnya berdasarkan pertimbangan Kepala Kanwil DJP. c. Fokus pemeriksaan KPP terdiri dari: 1) Fokus Pemeriksaan Nasional; 2) Fokus Pemeriksaan Kanwil DJP; dan/atau 3) Fokus Pemeriksaan sesuai dengan sektor usaha yang dominan di wilayah kerja KPP tersebut

13

+


14

• Setelah berlaku UU TA, sesuai SE-17/PJ/2017, DJP membedakan antara kebijakan dan strategi pemeriksaan terhadap – Wajib Pajak yang telah mengikuti Pengampunan Pajak maupun – Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak. • Prioritas pemeriksaan Wajib Pajak pasca periode Pengampunan Pajak dilakukan terlebih dahulu terhadap Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak. • Kebijakan dan strategi pemeriksaan untuk Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak adalah : a) Wajib Pajak dapat diperiksa untuk masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang belum daluwarsa penetapan; b) dalam hal Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak sedang dilakukan pemeriksaan maka pemeriksa pajak sekaligus melakukan penelusuran harta (asset tracing) untuk menemukan harta Wajib Pajak yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan PPh dalam rangka pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak;

+


15

c) Asset tracing dapat menggunakan data dan/atau informasi yang berasal dari Sistem Informasi DJP maupun berdasarkan kondisi lapangan, yang menunjukkan Wajib Pajak mempunyai harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh; d) apabila pada saat pemeriksaan diperoleh data dan/atau informasi berupa harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Pemeriksa Pajak harus memproduksi data tentang harta yang belum dilaporkan tersebut dan dikirimkan kepada Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan; dan e) apabila KPP memperoleh data dan/atau informasi berupa harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh baik yang berasal Sistem Informasi DJP maupun berdasarkan kondisi lapangan data dan/atau informasi berupa harta tersebut setelah dilakukan penelitian, digunakan sebagai dasar untuk mengusulkan pemeriksaan khusus berdasarkan keterangan lain berupa data Harta Bersih sebagaimana dimaksud dalam UU TA dan aturan pelaksanaannya.

+


16

• Strategi pemeriksaan untuk Wajib Pajak yang mengikuti TA a) KPP tidak dapat memeriksa kewajiban WP s.d. Tahun pajak 2015, tapi masih dapat melakukan penelusuran harta (asset tracing) yang belum atau kurang diungkapkan dalam SPH untuk harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya b) KPP masih dapat melakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakan untuk jenis pajak PBB) dan/atau Bea Meterai untuk masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang belum daluwarsa penetapan. c) Dalam hal diperoleh data dan/atau informasi harta dari asset tracing, setelah melakukan penelitian, KPP harus menindaklanjuti data tersebut dengan melakukan pemeriksaan khusus berdasarkan keterangan lain berupa data Harta Bersih sebagaimana dimaksud dalam UU TA dan aturan pelaksanaannya.

+


17

• Kebijakan pemeriksaan untuk Wajib Pajak yang mengikuti TA 1. Wajib Pajak dapat dilakukan pemeriksaan untuk masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak setelah akhir tahun pajak terakhir sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. 2. Pelaksanaan pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan sesuai dengan tata cara pemeriksaan sebagaimana diatur dalam UndangUndang di bidang perpajakan dan aturan pelaksanaannya. 3. Di dalam pelaksanaan pemeriksaan, selain memperhatikan ketentuan pada huruf b, pemeriksa pajak juga harus memperhatikan antara lain: a. Pasal 14 UU TA jo Pasal 45 PerMenkeu No. 118/PMK.03/2016 terkait pengaturan mengenai perlakuan penyusutan atau amortisasi atas harta tambahan dan perlakuan pembukuan atas saldo laba ditahan; b. Pasal 15 UU TA jo Pasal 24 PerMenkeu No. 118/PMK.03/2016 terkait pengaturan mengenai perlakuan pembebasan PPh final atas pengalihan harta tambahan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017

+


18

c. Pasal 16 UU TA jo Pasal 35 PerMenkeu No. 118/PMK.03/2016 terkait pengaturan mengenai: 1) perlakuan kompensasi rugi fiskal dalam SPT untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir ke bagian tahun pajak atau tahun pajak berikutnya; 2) perlakuan kompensasi kelebihan pembayaran pajak dalam SPT Masa PPN untuk masa pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir ke masa pajak berikutnya; dan/atau 3) perlakuan atas pembetulan SPT untuk masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang dilakukan setelah Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku.

+


19

d. Pasal 17 Undang-Undang Pengampunan Pajak jo Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 terkait pengaturan mengenai kedudukan surat ketetapan pajak, surat keputusan, dan putusan yang terbit sebelum Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan maupun yang terbit setelah Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan; e. Kesesuaian antara nilai harta bersih yang diungkapkan dengan tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca bagi Wajib Pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan; f. Kesesuaian antara penghasilan yang dilaporkan dalam SPT setelah SPT tahun terakhir dengan tambahan harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan yang berpotensi menjadi sumber penghasilan atau menjadi sumber biaya

20-32

Risiko Pengajuan Keberatan Pengajuan keberatan walaupun merupakan hak WP yang dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan keadilan, namun demikian tetap mengandung risiko.  Risiko yang melekat dengan pengajuan keberatan adalah, adanya kemungkinan keputusan keberatan yang berbeda: 

   



Diterima Diterima Sebagian Ditolak Ditambah Jumlah Pajak Terutang

Keputusan keberatan akan menimbulkan sanksi yang dapat mengganggu cash flow perusahaan.

McGraw-Hill/Irwin


20-33

Risiko Pengajuan Banding Sama halnya dengan pengajuan keberatan, pengajuan banding walaupun merupakan hak WP yang dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan keadilan, namun demikian tetap mengandung risiko.  Risiko yang melekat dengan pengajuan banding, adalah adanya sanksi yang berat apabila banding ditolak. Sanksi 100%  Pengurusan yang panjang dan menyita waktu.  Biaya-biaya lain selain sanksi. 

McGraw-Hill/Irwin


RISIKO KETERBUKAAN INFORMASI KEUANGAN

34

TENANG

TIDAK PERLU

TAKUT 35

TIDAK PERLU KHAWATIR

AKSES INFORMASI KEUANGAN INI HANYA UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN, TIDAK UNTUK KEPENTINGAN LAIN PEMERINTAH/DJP AKAN MELINDUNGI KEAMANAN DAN KERAHASIAAN DATA NASABAH SESUAI DENGAN KETENTUAN UU PERPAJAKAN DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

HANYA PEJABAT DJP TERTENTU YANG MENDAPATKAN AKSES DAN TERDAPAT SANKSI PIDANA BAGI YANG MEMBOCORKAN TIDAK SEMUA DATA NASABAH WAJIB DILAPORKAN SECARA OTOMATIS KEPADA DJP KARENA AKAN DITETAPKAN BATASAN (THRESHOLD)

36

TIDAK PERLU KHAWATIR

SEPANJANG DANA NASABAH BESERTA PENGHASILAN YANG MENJADI SUMBER ATAS DANA NASABAH TERSEBUT TELAH DILAPORKAN KE DALAM SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN, TENTUNYA TIDAK AKAN ADA MASALAH DALAM HAL PERPAJAKAN MASYARAKAT TELAH DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENGIKUTI AMNESTI PAJAK, SEHINGGA DANA NASABAH SEHARUSNYA SUDAH TIDAK TERDAPAT PERMASALAHAN PERPAJAKAN LAGI BAGI YANG TIDAK IKUT AMNESTI DAN BELUM MELAPORKAN SALDO REKENING DENGAN BENAR DALAM SPT TAHUNAN MASIH DAPAT MELAKUKAN PEMBETULAN BAGI YANG BELUM MELAPORKAN SPT TAHUNAN DAPAT SEGERA MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN YANG MENCANTUMKAN SALDO REKENING YANG DIMILIKI

37

SIFAT PEMBERIAN INFORMASI KEUANGAN Pasal 2 dan Pasal 4 PERPU

OTOMATIS PELAPORAN informasi keuangan yang dikelola selama satu tahun kalender secara otomatis (TANPA DIMINTA) Pasal 2 ayat (2) huruf a PMK

PERMINTAAN DJP Pemberian informasi keuangan berdasarkan PERMINTAAN DJP Pasal 2 ayat (2) huruf b PMK

38

SUBJEK PELAPOR/ PEMBERI INFORMASI

39

SUBJEK PELAPOR Pasal 2 ayat (1) PERPU

LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR

SUBJEK Lembaga Keuangan (LK) yang Perbankan/Pasar Modal/ Perasuransian menjalankan usaha sebagai: • Lembaga Jasa Keuangan/LJK • Lembaga KUSTODIAN, • LJK Lainnya • Lembaga SIMPANAN, Yang diawasi OJK selain 3 sektor di atas • Perusahaan ASURANSI, • Entitas Lain • Entitas INVESTASI. Contoh: Koperasi simpan pinjam, Pialang Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1) PMK

berjangka

Laporan Otomatis Ditjen Pajak

Informasi keuangan

40

OTOMATIS: PERATURAN PERPAJAKAN Pasal 19 (4) PMK

REKENING KEUANGAN YANG WAJIB DILAPORKAN  Sektor Perbankan (simpanan): • yang dimiliki oleh orang pribadi, dengan agregat saldo paling sedikit Rp1 Miliar; • yang dimiliki oleh entitas, tanpa batasan saldo minimal;  Sektor Perasuransian (polis): nilai pertanggungan paling sedikit Rp1 Miliar;  Sektor Perkoperasian (simpanan): dengan agregat saldo paling sedikit Rp1 Miliar.  Sektor Pasar Modal (efek) dan Perdagangan Berjangka Komoditi (deposit margin): tanpa batasan saldo minimal. 41

OTOMATIS: PERATURAN PERPAJAKAN Pasal 19 (1) PMK

LAPORAN INFORMASI KEUANGAN PALING SEDIKIT MEMUAT

SPT PPH TAHUNAN

Laporan Informasi Keuangan

1. Identitas pemegang rekening keuangan 2. Nomor rekening keuangan 3. Identitas lembaga keuangan 4. Saldo/nilai rekening keuangan pada akhir tahun kalender 5. Penghasilan terkait rekening keuangan 42

SUBJEK PELAPOR LEMBAGA KEUANGAN NONPELAPOR (KHUSUS INTERNASIONAL)

 entitas pemerintah, organisasi internasional, atau bank sentral  dana pensiun tertentu  kontrak investasi kolektif yang dikecualikan  trust tertentu  entitas lain yang berisiko rendah untuk digunakan dalam penghindaran pajak Pasal 5 ayat (2) & Lampiran I.A.2 PMK

43

Terima Kasih Dr. Nur Hidayat, SE, ME, Ak, CA, BKP

07/08/2017


44

Risiko (Risk) Risiko (kemungkinan, bahaya) kerugian, akibat yang tidak atau kurang. perbuatan, usaha, dsb

Recommend Documents