RINGKASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

RINGKASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2015-2019 Oleh:

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas

Medan, 24 Januari 2015

OUTLINE PAPARAN

I. PENGANTAR

II. ARAH DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

III. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Slide - 2


I. PENGANTAR

Slide - 3

DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPJMN 1.

UU 25/2004 (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional), Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan: rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan; Presiden sebagai penanggungjawab Perencanaan Pembangunan Nasional

2.

UU No. 17/2007 (RPJPN 2005-2025), dibagi dalam 4 tahap RPJMN, yaitu: RPJMN I 2005-2009 RPJMN II 2010-2014 RPJMN III 2015-2019 RPJMN IV 2020-2024

3.

PP 40 tahun 2006 (Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional):

Pasal 17: (1) Presiden menetapkan Rancangan Akhir RPJM Nasional menjadi RPJM Nasional dengan Peraturan Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Presiden dilantik. (2) RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai: a. pedoman penyesuaian dalam rangka penetapan Renstra-KL; dan b. bahan penyusunan dan perbaikan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas pemerintah daerah dalam mencapai sasaran nasional yang termuat dalam RPJM Nasional Slide - 4

RANCANGAN AKHIR RPJMN 2015-2019 •

Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019 terdiri dari: – Buku I : Agenda Pembangunan Nasional – Buku II : Agenda Pembangunan Bidang – Buku III : Agenda Pembangunan Wilayah

•

Dalam masing-masing buku telah disusun indikator-indikator pembangunan beserta sasarannya (berdasarkan exercise Pagu Indikatif Jangka Menengah 2015-2019)

•

Telah dibahas oleh berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan, yaitu kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, perguruan tinggi, partai politik, organisasi profesi, para ahli di berbagai bidang, dan organisasi masyarakat sipil, antara lain dalam forum: – Musrenbang Regional – Musrenbang Nasional (18 Desember 2014) – Trilateral Meeting Bappenas-K/L-Kemenkeu (23-31 Desember 2014)

• Persetujuan Presiden dalam Sidang Kabinet ditindaklanjuti dengan penetapan RPJMN 2015-2019 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Slide - 5

TRISAKTI DAN NAWACITA VISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG 7 MISI Keamanan nasional yg mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dg mengamankan SD maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.

Politik LN bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim

Kualitas hidup manusian Indonesia yg tinggi, maju dan sejahtera

Bangsa berdaya saing

Indonesia menjadi negara maritim yg mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional

Masyarakat yg berkepribadian dalam kebudayaan.

NAWACITA – 9 agenda prioritas Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN

Akan membuat Pemerintah tidak absen dg memba-ngun tata kelola Pem. yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

Akan membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan

BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK (12 program aksi-115 prioritas utama) 1.Membangun wibawa politik LN dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global (4) 2.Menguatkan sistem pertahanan negara (4) 3.Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat (8) 4.Mewujudkan profesionalitas intelijen negara (7)

5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik (7) 6.Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi (6) 7.Memperkuat politik desentralisasi dan otda (11) 8.Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa (8)

9. Melindungi dan memajukan hakhak masyarakat adat (6) 10. Pemberdayaan Perempuan dalam politik dan pembangunan (7) 11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan (42) 12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik (5)

Akan menolak Negara lemah dengan melalukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Akan mening-katkan kuali-tas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera

Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI (16 program aksi) 1.Dedikasikan pembangunan kualitas SDM 2.Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan 3.Mendedikasikan program u/ membangun daulat energi berbasis kepentingan nas. 4.Untuk pengua-saan SDA melalui 7 langkah & mem-bangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham u/ masyarakat lokal/ sekitar tambang, penguatan kapa-sitas pengusaha nasional (trmsuk penambang rakyat) dlm pengelolaan tambang berkelanjutan.

5. Membangun pemberdayaa n buruh 6.Membangun sektor keuangan berbasis nasional 7.Penguatan investasi domestik 8.Membangun penguatan kapasitas fiskal negara 9.Membangun infrastruktur

10. Membangun ekonomi maritim 11. Penguatan sektor kehutanan 12. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan 13.Membangun perimbangan pembangunan kawasan 14.Membangun karakter dan potensi wisata 15.Mengembangk an kapasitas perdagangan nasional 16.Pengembanga n industri manufaktur

Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dg menggerak-kan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

Akan melakuka n revolusi karakter bangsa

Akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN (3 program aksi) 1. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sbg pembentuk karakter bangsa

2. Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial

3. Akan memban gun jiwa bangsa melalui pemberd ayaan pemuda dan olah raga

Slide - 6

MENUJU INDONESIA YANG JAUH LEBIH BAIK 1. Mengejar peningkatan daya saing 2. Meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui pembangunan mental 3. Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan kelautan 4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas 5. Mengurangi ketimpangan antarwilayah 6. Memulihkan kerusakan lingkungan 7. Memajukan kehidupan bermasyarakat

Slide - 7


II. STRATEGI PEMBANGUNAN

Slide - 8

STRATEGI PEMBANGUNAN NORMA PEMBANGUNAN 1) 2) 3) 4)

Membangun untuk manusia dan masyarakat; Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar; Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengahbawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

3 DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

Pendidikan

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

Kedaulatan Pangan

Antarkelompok Pendapatan

Kesehatan

Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan

Perumahan

Kemaritiman dan Kelautan

Mental / Karakter

Pariwisata dan Industri

Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur

KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum

Keamanan dan Ketertiban

Politik & Demokrasi

Tata Kelola & RB

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA Slide - 9


III. SASARAN PEMBANGUNAN

Slide - 10


SASARAN MAKRO

Slide - 11

1. SASARAN MAKRO(1) 2014* (Baseline)

2019

73,83

76,3

 Indeks Pembangunan Masyarakat1

0,55

Meningkat

 Indeks Gini

0,41

0,36

51,8% (Oktober 2014)

Min. 95%

29,5 juta 1,3 juta

62,4 juta 3,5 juta

Indikator Pembangunan Manusia dan Masyarakat  Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

 Meningkatnya presentase penduduk yang

menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan  Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan Pekerja formal Pekerja informal

1

Indeks pembangunan masyarakat merupakan indeks komposit yang mengukur sifat kegotongroyongan, toleransi, dan rasa aman masyarakat *Perkiraan

Slide - 12

1. SASARAN MAKRO(2)

Indikator

2014* (Baseline)

2019

5,1%

8,0 %

43.403 41.163

72.217

8,4%

3,5%

10,96 % *)

7,0-8,0%

5,94%

4,0-5,0%

Ekonomi Makro  Pertumbuhan ekonomi  PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010  PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2000  Inflasi  Tingkat Kemiskinan  Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

*) Tingkat kemiskinan Bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada Bulan November 2014 *Perkiraan

Slide - 13

SASARAN EKONOMI MAKRO (1) Perkiraan 2014

Proyeksi Jangka Menengah 2015

2016

2017

2018

2019

5,1

5,8

6,6

7,1

7,5

8,0

43.403

47.804

52.686

58.489

64.721

72.217

8,4

5,0

4,0

4,0

3,5

3,5

11.900

12.200

12.150

12.100

12.050

12.000

5,9

5,5-5,8

5,2-5,5

5,0-5,3

4,6-5,1

4,0-5,0

10,96**)

9,5-10,5

9,0-10,0

8,5-9,5

7,5-8,5

7,0-8,0

Perkiraan Besaran-besaran Pokok Pertumbuhan PDB (%) PDB per Kapita (ribu Rp) Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (%) Nilai Tukar Nominal (Rp/US$)

Pengangguran dan Kemiskinan (%) Tingkat Pengangguran Tingkat Kemiskinan

*)Tahun 2015 menggunakan Angka RAPBN-P 2015 **) Tingkat kemiskinan Bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada Bulan November 2014.

SASARAN EKONOMI MAKRO (2) Proyeksi Jangka Menengah

Perkiraan 2014

2015

2016

2017

2018

2019

Rata-Rata 2015-2019

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

3,9

4,1

4,3

4,5

4,7

4,9

4,5

Pertambangan dan Penggalian

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,0

Industri Pengolahan

4,7

6,1

6,9

7,4

8,1

8,6

7,4

Pengadaan Listrik dan Gas, dan air bersih

5,0

5,6

6,3

7,2

7,9

8,7

7,1

Pengadaan Air

4,2

5,3

6,2

6,7

7,2

7,7

6,6

Konstruksi

6,0

6,4

6,8

7,3

7,5

7,8

7,2

Perdagangan besar dan eceran, dan Reparasi

4,5

4,9

7,3

7,9

8,0

8,4

7,3

Transportasi dan Pergudangan

6,9

8,1

8,7

9,3

9,7

10,3

9,2

Penyedia Akomodasi dan Makan Minum

5,1

5,7

6,3

7,2

7,8

8,6

7,1

Informasi dan Komunikasi

9,1

9,7

10,6

11,6

12,3

13,4

11,5

Jasa Keuangan

8,2

8,8

9,2

9,6

10,0

10,4

9,6

Real Estate

6,3

6,8

7,4

7,9

8,5

9,0

7,9

Jasa Perusahaan

8,7

9,1

9,2

9,4

9,5

9,6

9,4

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

0,6

1,4

2,6

3,7

4,8

6,0

3,7

Jasa Pendidikan

7,3

8,8

9,4

10,1

10,7

11,4

10,1

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

5,6

6,9

8,1

9,0

10,0

11,0

9,0

Jasa lainnya

6,1

6,7

7,0

7,3

7,7

7,9

7,3

SEKTOR-SEKTOR PRODUKSI

Peta IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Slide - 16

TINGKAT KEMISKINAN DAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN TAHUN 2014

Slide - 17


SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT

Slide - 18

2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT

Arah Kebijakan

Kependudukan & KB Indikator Kependudukan dan Keluarga Berencana  Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk  Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)  Angka prevalensi Pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara (all methods)

2014 (Baseline)

2019

1,49%/tahun (2000-2010) 2,6 (2012)

1,19%/tahun (2010-2020) 2,3

62% (2012)

66%

Kependudukan 1.Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi 2.Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB, tenaga kesehatan pelayanan KB, dan penguatan lembaga di tingkat masyarakat 3.Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang

Slide - 19


Pendidikan Indikator

2014 (Baseline)

2019

Pendidikan  Rata-rata lama sekolah penduduk usia       



diatas 15 tahun Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B Persentase SD/MI berakreditasi minimal B Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B Pesentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya

8,1 (tahun)

8,8 (tahun)

94,1%

96,1 (%)

50,4%

68,4 (%)

68,7%

84,2%

62,5%

81,0%

73,5%

84,6%

48,2%

65,0%

0,85 (2012)

0,90

0,53 (2012)

0,60

Arah Kebijakan Pendidikan 1.Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas 2.Meningkatkan akses Pendidikan Menengah yang berkualitas 3.Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas 4.Meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja 5.Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan 6.Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

Slide - 20

2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT Pembangunan Kesehatan No 1

Indikator Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat 1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran 2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup

2

3

Arah Kebijakan 2014 (Baseline) 346 (SDKI 2012) 32 (2012/2013)

3. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak 19,6 (2013) balita (persen) 4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak 32,9 (2013) baduta (persen) Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular 1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 297 (2013) 2. Prevalensi HIV (persen) 0,46 (2013) 3. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 25,8 (2013) 4. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun 15,4(2013) (persen) 5. Persentase merokok penduduk usia 15-19 tahun 7,2 (2013) Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan 1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 0 puskesmas terakreditasi 2. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi 3. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis 1.015 tenaga kesehatan

2019 306 24 17 28

245 <0,5 23,4 15,4 5,4 5.600 95 5.600

1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas 2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat 3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 4. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan 5. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas 6. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas 7. Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan 8. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan 9. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan

Slide - 21


Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak No 1

2

2014 (Baseline) Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 69,6 (2013)

Meningkat

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

70,5 (2013)

Meningkat

Anak lakilaki: 38,62 persen; Anak perempuan: 20,48 persen (2013)

Menurun

Indikator

Perlindungan Anak Prevalensi Kekerasan terhadap Anak

2019

Arah Kebijakan

1.

Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan;

2.

Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya

Slide - 22

2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT Arah Kebijakan

Pembangunan Masyarakat No

1

2

3

4

Indikator

Indeks gotong royong (mengukur keperca-yaan kepada lingkungan tempat tinggal, ke-mudahan mendapatkan pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan bakti sosial, serta jejaring sosial) Indeks toleransi (mengukur nilai toleransi masyarakat dalam menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal) Indeks rasa aman (mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal) Jumlah konflik sosial (per tahun)

1. 2014 (Baseline)

2019

0,55 (2012)

Meningkat

2.

3.

4.

5. 0,49 (2012)

Meningkat

6. 0,61 (2012)

Meningkat

164 (2013)

Menurun

7.

Memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga Membangun kembali modal sosial dalam rangka memperkukuh karakter dan jati diri bangsa Meningkatkan Peran Kelembagaan Sosial Meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan penghormatan terhadap lembaga penegakan hukum Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan, Meningkatkan kerukunan umat beragama Meningkatkan pembudayaan kesetiakawanan sosial dalam penyelenggaraan perlindungan sosial

Slide - 23

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT

Slide - 24

REVOLUSI MENTAL

Slide - 25

KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA Laju Pertumbuhan dan Jumlah Penduduk Indonesia, 1971-2010

2.32

2.5

200

2.13 1.97 2.0

1.49

1.45

150

1.5 100 1.0 50

0.5

119.2

147.5

179.4

205.1

237.6

SP 1971

SP 1980

SP 1990

SP 2000

SP 2010

0.0

0

Jumlah Penduduk (juta jiwa)

Pertumbuhan Penduduk (%)

Jumlah penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan secara signifikan, dengan laju yang meningkat dalam 10 tahun terakhir

Piramida Penduduk Indonesia, 2010 (dalam juta) 75+ 70-74 65-69

Laki-laki

Perempuan

60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39

30-34 25-29 20-24

15-19 10-14 5-9

0-4

14

12

10

8

6

4

2

0

2

4

Jumlah Penduduk

6

8

10

12

14

2010 • Rasio jenis kelamin: 101,4 • Rasio ketergantungan: 50,4 • Penduduk perdesaan: 50,2%

Papua Kepulauan Riau Kalimantan Timur Papua Barat Riau Bangka Belitung Maluku Banten Sulawesi Barat Jambi Maluku Utara Aceh Gorontalo Bali Sulawesi Tenggara NTT Kalimantan Selatan Sulawesi Tengah Jawa Barat Sumatera Selatan Kalimantan Tengah Bengkulu INDONESIA DKI Jakarta Sumatera Barat Sulawesi Utara Lampung Sulawesi Selatan NTB Sumatera Utara DI Yogyakarta Kalimantan Barat Jawa Timur Jawa Tengah

5.39 4.95 3.81 3.71 3.58 3.14 2.80 2.78 2.68 2.56 2.47 2.36 2.26 2.15 2.08 2.07 1.99 1.95 1.90 1.85 1.79 1.67 1.49 1.41 1.34 1.28 1.24 1.17 1.17 1.10 1.04 0.91 0.76 0.37 0

1

2

3

4

Laju pertumbuhan penduduk di beberapa daerah masih sangat tinggi

Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR) di berbagai daerah masing sangat rendah 5

6

Kesenjangan CPR antardaerah, 2012 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 Kab/Kota terendah

30.0

Rata-rata Provinsi 20.0

Kab/Kota Tertinggi

10.0 0.0

Papua NTT Maluku Papua Barat Kepulauan Riau Sulawesi Barat Sumatera Barat Aceh Sulawesi Selatan Sumatera Utara Maluku Utara Sulawesi Tenggara DKI Jakarta Riau NTB DI Yogyakarta Kalimantan Timur Sulawesi Tengah Banten Bali Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat Gorontalo Sumatera Selatan Bangka Belitung Lampung Jambi Sulawesi Utara Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Bengkulu Kalimantan Tengah

250

Jumlah Penduduk (juta jiwa)

Pertumbuhan Penduduk (%)

3.0

Laju Pertumbuhan Penduduk 2000-2010

Slide - 26

KESEHATAN IBU DAN ANAK 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

390 334

359 306

307 228

1994

1997 2002-2003 2007 2012 SDKI Target RPJMN 2019

2019

Persentase RSU Pemerintah Menurut Ketersediaan Dokter Spesialis pada RSU Tipe C dan Tipe D, 2011 89

88

91

81

56

51

40 20

Kelas D

60

Sp. Bedah

Sp. Anak

Sp. Obstetrik Ginekologi

35

34 32

30

24

20 10 0 1997 2002-2003 2007 2012 SDKI Target RPJMN 2019

2019

83.5 71.3

70.4 70

Sp. Penyakit Dalam

46

40

80 Kelas C

0

50

Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (%) 90

56

48

57

1994

80 60

60

Kesinambungan pelayanan belum terjaga: Sebagian pelayanan kesehatan ibu dan anak cakupannya masih rendah

Pada pelayanan kesehatan rujukan, banyak rumah sakit yang belum memenuhi standar ketenagaan.

100

AKB Tahun 1994-2012 dan Target RPJMN 2019 Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup

AKI Tahun 1994-2012 dan Target RPJMN 2019 Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih cukup tinggi walaupun dalam beberapa dekade terakhir AKI dan AKB telah mengalami penurunan.

Sumber: Risfaskes, 2011

61.9

58.9

50 40

38.0

37.1

30

Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%)

Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (%)

20 10.2

DISPARITAS MASIH LEBAR Sumber: Riskesdas, 2013

10

Tertinggi

DIY

DIY

Pemakaian Anemia ibu Pemeriksaan Persalinan di Bayi berat Kontrasepsi* hamil WUS Kehamilan Faskes badan lahir (K4) rendah

Nasional

Terendah

0

MALUKU

PAPUA

Imunisasi ASI Esklusif 6 Kunjungan dasar bulan Neonatus lengkap (KN1)

Sumber: Riskesdas 2013 dan *) SDKI 2012

Slide - 27

Penguatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Untuk Mendukung Percepatan Penurunan AKI dan AKB serta Pemenuhan Supply Side JKN, 2015-2019

RS Pratama: 13

RS Rujukan Regional: 51 RSUD: 119 RS Rujukan Regional: 21 RSUD: 46

RS Rujukan Regional: 29 RSUD: 68

RS Pratama: 55 RS Rujukan Nasional




Strategi 2015-2019: 1. Penguatan sistem rumah sakit rujukan nasional (14 RS) 2. Penguatan sistem rumah sakit rujukan regional (184 RS) 3. Penguatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) (430 RS) 4. Pembangunan RS Pratama di DTPK (68 RS) Slide - 28

Indonesia menghadapi beban ganda penyakit, yaitu kondisi penyakit menular masih muncul sedangkan penyakit tidak menular semakin meningkat

1990

2000

2010 Jumlah Kasus HIV-AIDS (kumulatif) 2013

Ranking Beban Penyakit Penyakit Menular

Penyakit Tidak Menular

Penyakit

Beban Penyakit

Penyakit

Tuberculose (2)

7,6%

Stroke (1)

8,0%

Diare (3)

4,0%

Jantung Iskemik (4)

3,8%

Infeksi Pernapasan (5)

3,7%

Diabetes (6)

Merokok pada penduduk - usia < 18 tahun (7,2 %) - usia > 15 tahun (36,3%)

Penduduk > 10 tahun Kurang Konsumsi Buah dan Sayur (93,5%)

3,5

Faktor Resiko Perilaku PTM

Penduduk Kurang Aktivitas Fisik (26,1 % penduduk)

Beban Penyakit

Prevalensi HIV dan AIDS di Indonesia hingga tahun 2013 adalah 0,43 persen dengan sebaran seperti grafis diatas

TB

DBD

• Prevalensi 297 per 100.000 penduduk • Jumlah penderita 893.000 kasus (2013) • Angka kesakitan 45,85 per 100.000 penduduk • Jumlah penderita sebanyak 112.511 penduduk (2013)

• Angka kesakitan 1,14 per 1.000 penduduk Malaria • Jumlah kasus sebanyak 412.000 kasus (2013)

Filariasis

• Jumlah kasus sebanyak 12.714 kasus (2013) Slide - 29

STATUS GIZI DI INDONESIA Indonesia mengalami beban ganda masalah gizi : masalah gizi kurang dan gizi lebih masih tinggi STATUS GIZI BALITA Gemuk

11.9

Kurus

12.1

STATUS GIZI BALITA 2005 - 2013

37.2

Pendek Gizi Kurang

19.6

STUNTING MENURUT PENGELUARAN

48.4

42.4 38.5

32.3

29

DEWASA OBESE (GEMUK) 32.9

BALITA OVERWEIGHT (GEMUK)

12.2

14

11.9

2007

2010

2013

19.7

Q1

Q2

Q3

Q4

BAYI DENGAN BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR)

Disparitas

Prevalensi

Tertinggi

Sulteng : 16,9%

Terendah

Sumut : 7,2%

Nasional

10,2%

Q5 Laki-laki

Perempuan

ASI EKSKLUSIF

38% bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif

ANEMIA PADA IBU HAMIL

Sebanyak

37,1%

Ibu hamil mengalami anemia Sumber : Riskesdas, 2013 Slide - 30

STATUS GIZI DI INDONESIA BALITA STUNTING (PENDEK): Terjadi pada hampir seluruh wilayah

<20

20-29

30-39

>40 Sumber: Riskesdas 2013 Slide - 31

Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf 14

• Proporsi buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas mengalami penurunan signifikan, dari 5,3% (2009) menjadi 4,4% (2011)

Rata-rata Buta Huruf Penduduk Berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten/Kota Setiap Provinsi, 2011

12 10 8 6 4 2

Rata-rata

Tertinggi

Papua NTB Kalbar NTT Sulbar Jatim Jateng Gorontalo Babel Kalsel Lampung Sumsel Jambi Sulsel Kalteng Sulteng Jabar Sultra Bali Bengkulu Banten Malut Sumbar Riau Aceh Kaltim Sumut Sulut Maluku Yogyaka… Pabar Kepri Jakarta

Terendah 0

• Akan tetapi, kesenjangan masih terlihat di beberapa provinsi

Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas Per Provinsi, 2012

• Variasi rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas masih cukup lebar. • Masih cukup banyak daerah yang rata-rata lama sekolahnya masih dibawah 6 tahun.

90 80 70 60

Maximum

Mean Minimum

50 40 30 20 10 0

Slide - 32

Kesenjangan Partisipasi Pendidikan APS 13-15 tahun antar provinsi dan kab/kota

1

APM SMP/MTs per Provinsi, 2011

100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 Papua Sulawesi Barat Gorontalo Kepulauan Bangka Sulawesi Tengah Kalimantan Barat Kalimantan Selat Kalimantan Tenga Riau Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggar Jawa Barat Sulawesi Utara Sumatera Selatan Nusa Tenggara Ti Jawa Tengah Lampung Sumatera Barat Jambi Sumatera Utara Maluku Utara Banten Nusa Tenggara Ba Papua Barat Jawa Timur Bengkulu DKI Jakarta Aceh Maluku Kepulauan Riau Bali Kalimantan Timur DI Yogyakarta

-

Angka terendah tk kab/kota

Rata-rata tk provinsi

Angka tertinggi tk kab/kota

94.9

93.9

92.3

81

88.8

99.4

98.9

98.6

97.9

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

95.9

APS penduduk usia 7-15tahun menurut kelompok pengeluaran keluarga, 2012.

Kuintil-1 (termiskin) Kuintil-2

DKI Jakarta DIY Bali Sumbar Kep. Riau Aceh Jatim Riau Sumut NTB Sultra Maluku Sulut Jambi Bengkulu Jateng INDONESIA Sulsel Kaltim Malut Kep. Babel Lampung Jabar Banten Sumsel Sulbar Sulteng Gorontalo Kalsel Kalbar Kalteng NTT Papua Papua Barat

93.3

77.7

62.5

Kuintil-3 Kuintil-4 Kuintil-5 (terkaya)

7-12 Tahun

13-15 Tahun

Disparitas akses pendidikan dasar sudah semakin kecil baik antar daerah maupun antar kelompok sosialekonomi. Namun masih perlu upaya besar untuk menjamin semua anak usia 7-15 tahun untuk mengikuti pendidikan yang berkualitas. Slide - 33

Kesenjangan Partisipasi Pendidikan Perkembangan APS Penduduk Usia 16-18 tahun menurut pengeluaran keluarga

55.2 63.6 68.4 75.3

28.7

42.9

72.7 43.4 52.4 62.4

41.0 50.4

61.4

72.0

29.9

40

27.6 36.8 46.2 55.9

80 60

73.0

100

20

0

2000 Kuintil-1

2006 Kuintil-2

2009 Kuintil-3

Kuintil-4

2012 Kuintil-5

Kesenjangan partisipasi pendidikan menengah semakin mengecil, tetapi masih membutuhkan perhatian besar untuk terus diturunkan Persentase Kecamatan yang Memiliki SMP/MTs atau SMA/SMK/MA (negeri dan/atau swasta) 100.00 90.00 80.00 70.00 60.00

APK SM per Provinsi, 2012 Bali DI Yogyakarta DKI Jakarta Maluku Utara Aceh Maluku Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Bengkulu Riau Sulawesi Barat Kepulauan Bangka Belitung Kalimantan Timur Sumatera Utara Jawa Timur Nusa Tenggara Barat Sulawesi Selatan Sumatera Barat Indonesia Sumatera Selatan Jambi Kepulauan Riau Kalimantan Tengah Banten Gorontalo Jawa Tengah Jawa Barat Papua Sulawesi Tengah Kalimantan Selatan Lampung Nusa Tenggara Timur Papua Barat Kalimantan Barat

108,45

78,50

59,68 0,00

50.00

2

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

40.00 30.00

Tahun 2011: dari 6.637 kecamatan:

20.00 10.00

JAKARTA RIAU BALI BANTEN YOGYAKARTA NTB JATIM SUMSEL MALUKU LAMPUNG KALTIM ACEH JAMBI JABAR JATENG MALUT SUMUT BABEL KALB KALTENG KALSEL SULTRA SULSEL SULBAR GORONTALO SULTENG KEPRI SULUT SUMBAR BENGKULU NTT PABAR PAPUA

-

Ada SMP/MTs

Ada SMA/SMK/MA

 1.735 kec. belum memiliki satuan pendidikan menengah negeri  935 kec. tidak memiliki satuan pendidikan baik negeri maupun swasta. Slide - 34

Kualitas Guru Kualifikasi Guru per Provinsi, 2012 NTT MALUKU MALUT KALBAR PAPUA JAMBI BABEL SULTENG SULTRA SULUT IRJABAR NAD LAMPUNG GORONTALO SUMSEL KALSEL KALTENG SULBAR KEPRI RIAU SUMUT KALTIM SUMBAR NTB BENGKULU JATENG SULSEL BANTEN JABAR YOGYA JATIM BALI DKI

Tren Sertifikasi Guru

68,71 65,05 58,46 54,79 54,69 52,51 51,63 51,24 50,89 50,89 50,16 49,89 47,99 47,09 46,41 44,03 43,93 43,73 43,60 43,25 42,59 39,83 39,72 38,95 36,76 34,40 31,63 31,48 29,03 26,92 26,39 25,64 21,15 0%

20%

Sumber: Kemdikbud

• Masih banyak guru yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi akademik minimal sebagaimana diamanatkan UU Guru dan Dosen

• 1,5 juta guru yang tersertifikasi (55% dari seluruh jumlah guru)

40%

<S1

Sumber: NUPTK 2012

60%

80%

100%

≥ S1 Slide - 35

Indeks Pembangunan Masyarakat Dimensi Indeks Pembangunan Masyarakat, 2012

Indeks Pembangunan Masyarakat, 2012 Sulawesi Utara Maluku Utara NTT Kalimantan Tengah DI Yogyakarta Sulawesi Tengah Maluku Kalimantan Barat Bali Papua Barat Sulawesi Tenggara Lampung Riau Sumatera Utara Sulawesi Barat Gorontalo Bengkulu Jawa Timur INDONESIA Jambi Sumatera Selatan Bangka belitung Sulawesi Selatan NTB Kepulauan Riau Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Papua NAD Jawa Tengah Sumatera Barat DKI Jakarta Banten Jawa Barat 0.00

0.63 0.60 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.58 0.58 0.58 0.57 0.57 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.54 0.54 0.54 0.54 0.53 0.53 0.53 0.52 0.52 0.50 0.49 0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

Indeks Rasa Aman

0.61

Indeks Toleransi

Indeks Toleransi, 2012

0.49

0.60 Indeks Gotong Royong

0.52

0.55

0.00

0.20

0.40

0.60

0.50 0.80

0.46

0.40

0.30

Dimensi Indeks Gotong Royong, 2012

0.20 Indeks Jejaring Sosial

0.47

0.10

Indeks Aksi Kolektif

0.56

Indeks Tolong Menolong

0.55

Toleransi antar-suku

Indeks Tingkat Kepercayaan 0.00

0.00 Toleransi antar-pemeluk agama

0.61

0.20

0.40

0.60

0.80

Indeks Pembangunan Masyarakat merupakan indeks komposit yang mengukur: 1. Indeks gotong-royong (mengukur modal sosial  kepercayaan kepada lingkungan tempat tinggal, kemudahan mendapatkan pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan bakti sosial, serta jejaring sosial) 2. Indeks toleransi (mengukur kohesi sosial  toleransi masyarakat dalam menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal) 3. Indeks rasa aman (mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal)

Sumber: dihitung menggunakan data Susenas Modul Sosial Budaya 2012

Slide - 36


SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

Slide - 37

3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

Kedaulatan Pangan

ARAH KEBIJAKAN: 2014 (baseline)

2019

- Padi (Juta Ton)

70,6

82,0

- Jagung (Juta Ton)

19,13

24,1

- Kedelai (Juta Ton)

0,92

2,6

- Gula (Juta Ton)

2,6

3,8

- Daging Sapi (Ribu Ton)

452,7

755,1

- Produksi perikanan (juta ton)

12,4

18,8

- Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa (juta ha)

8,9

9,89

- Rehabililtasi jariangan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha)

2,71

3,01

189,75

304,75

21

49

INDIKATOR Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan

Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi:

- Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak (ribu ha) - Pembangunan waduk)*

CACATAN: Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi. Untuk kedele fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga.

1.Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi DN: Padi: (i) penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan (menahan konversi sawah) dan perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan-1.000 desa berdaulat benih dan 1.000 desa pertanian organik; (iv) bank untuk pertanian-UKM-Koperasi; Produk perikanan: 40 juta ton (ikan dll)** 2.Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan: (i) pembangunan gudang dg fasilitas pasca panen; pengendalian impor melalui pemberantasan mafia impor; (ii) penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan sistem logistik ikan. 3.Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat: (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii) penggunaan pangan lokal non beras . 4.Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan: (i) benih adaptif perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian.

* Kumulatif 5 tahun

Slide - 38

KEDAULATAN PANGAN Kemen Pertanian; Kemen Kehutanan & LH; Kemen Agraria & TTR; Kemen PU; Pemda

Kemendag; Kemen Pertanian

Kemen Pertanian; Kemen Perindustrian; Pemda

Pengendalian impor pangan

Peningkatan kemampuan petani Pemb. Agribisnis kerakyatan

Bank Indonesia; Kemen Koperasi

Pembukaan 1 juta lahan sawah baru Reforma agraria 9 juta Ha

BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN

Perbaikan dan pemb. Jaringan irigasi, bendungan, pasar, dan sarpras transportasi

Stop konversi lahan produktif

KEDAULATAN PANGAN

Pendirian bank pertanian & UMKM Gudang dgn fasilitas pengolahan pasca panen di sentra produksi;

Kemen PU; Kementan Kemendag; Pemda

Pemulihan kualitas kesuburan lahan; 1000 Desa Mandiri Benih

Pemda; Kemen Agraria & TTR

Kemen Pertanian; KLH/BPLH Pemda (BUMDes- Dana Desa)

Kemen Pertanian; Kemen BUMN; Pemda Slide - 39

SEBARAN PRODUKSI BAHAN PANGAN POKOK Komoditi Padi

Target 2019 20.075.415

Jagung

5.808.034

Kedelai

190.587

Daging

162.972

Gula

1.589.780

Komoditi

Target 2019

Padi

5.947.947

Jagung

459.506

Kedelai

21.933

Daging

42.246

Gula

-

Komoditi

Target 2019

Padi

9.345.196

Jagung

3.866.099

Kedelai

152.373

Daging

48.270

Gula

120.673

Komoditi Padi

Komoditi

Target 2019

Padi

41.891.800

Jagung

11.938.815

Kedelai

1.288.455

Daging

439.060

Gula

2.089.547

Target 2019 473.235

Jagung

65.405

Kedelai

14.487

Daging

10.950

Gula

-

Slide - 40

TARGET PEMBERIAN HAK KELOLA HUTAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2015 – 2019 Indikator

2015

2016

2017

2018

2018

Luas hutan yang dikelola masyarakat*)

2.540.000

5.080.000

7.620.000

10.160.000

12.700.000

5

7

10

12

15

Jumlah DAS yang akan ditangani

Catatan: * Dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat (HR), Hutan Adat dan Kemitraan (Ha) Sumber: Trilateral Meeting, (BAPPENAS, Kemenkeu, Lingkungan Hidup dan Kehutanan) 23 – 24 Desember 2014

Kementerian

Slide - 41

DAS yang akan dipulihkan dalam tahun 2015-2019 1. 2. 3. 4.

DAS Asahan Toba DAS Siak DAS Musi DAS Way Sekampung 5. DAS Way Seputih

1. 2. 3. 4. 5. 6.

DAS Citarum DAS Ciliwung DAS Cisadane DAS Serayu DAS Solo DAS Brantas

DAS Kapuas

1. DAS Jeneberang 2. DAS Saddang

DAS Moyo

Slide - 42

LOKASI PEMBANGUNAN 49 WADUK WADUK KEUREUTO, RUKOH, TIRO, JAMBO AYE (NAD) WADUK LAUSIMEME (SUMUT)

ESTUARI SEI GONG, DOMPAK, BUSUNG (KEPRI)

WADUK TAPIN (KALSEL)

WADUK SEPAKU SEMOI, MARANGKAYU, TERITIP (KALTIM)

WADUK LOMPATAN HARIMAU (RIAU)

WADUK SUKOHARJO, SEGALAMINDER, WAY SEKAMPUNG, SUKARAJA III (LAMPUNG)

WADUK KARIAN, SINDANGHEULA (BANTEN)

WADUK CIAWI, SUKAMAHI, CIPANAS, LEUWIKERIS, SADAWARNA, SANTOSA, SUKAHURIP (JABAR)

WADUK KARALOE, PASELORENG, PAMUKULU, JENELATA, NIPA-NIPA (SULSEL)

WADUK TELAGAWAJA, LAMBUK (BALI)

WADUK LASONGI (SULTRA)

WADUK LOGUNG, JLANTAH, MATENGGENG (JATENG)

WADUK BENER, KARANGTALUN (DIY)

WADUK LOLAK, KUWIL (SULUT)

WADUK SEMANTOK, WADUK BAGONG, WADUK LESTI, WADUK WONODADI (JATIM)

WADUK RAKNAMO, KOLHUA, ROTIKLOD, NAPUNGGETE (NTT) WADUK BINTANG BANO, TANJU DAN MILA, MUJUR (NTB)

Slide - 43

3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Kedaulatan Energi 2014 (baseline)

2019*

818

700

1.224

1.295

421

400

- Gas bumi DN

53%

64%

- Batubara DN

24%

60%

Regasifikasi onshore (unit)

-

6

Pembangunan FSRU (unit)

2

3

11.960

17.960

40

118

200 ribu

1 jt

-

1

INDIKATOR Peningkatan Produksi SD Energi: - Minyak Bumi (ribu BM/hari) - Gas Bumi (ribu SBM/hari) - Batubara (Juta Ton) Penggunaan DN (DMO):

Jaringan pipa gas (km) Pembangunan SPBG (unit) Jaringan gas kota (sambungan rumah) Pembangunan kilang baru (unit) * Dengan badan usaha

ARAH KEBIJAKAN: 1. Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas dan batubara): lapangan baru, IOR/EOR, pengembangan gas non konvensional (shale gas dan CBM). 2. Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaan kontrak jangka menengah dan panjang untuk SD energi. 3. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi: (i) insentif dan harga yang tepat; (ii) pemanfaatan bahan bakar nabati. 4. Meningkatkan Aksesibilitas: (i) mendorong penggunaan SD energi utk penggunaan setempat; (ii) pemanfaatan gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG. 5. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i) pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan utk teknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii) peningkatan peran perusahaan layanan energi (ESCO). 6. Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran 7. Memanfaatkan potensi Sumber Daya Air untuk PLTA (kelistrikan) Slide - 44

KEDAULATAN ENERGI Kemen ESDM; Kemen BUMN Kemen ESDM; Kemen BUMN; Kemendag; Pertamina

Kemen Keuangan; Kemen ESDM; Kemen BUMN

Peningkatan produksi minyak bumi memperpanjangu sia sumur2 tua dan Pengendalian impor minyak

Pembangunan kilang migas

Sistem fiskal yg flexibel BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN

Kemen ESDM; Kemen Perhubungan Kemen Perindustrian

Iklim investasi migas yg kondusif

Kemen ESDM; Kemen BUMN; Kemen Ristek

Pengembangan energi baru & terbarukan

Kemen ESDM; Kemen BUMN; SKK Migas Pertamina, PLN, PGN

Percepatan Pembangunan Pembangkit listrik dan peningkatan Penggunaan Batu bara dan Gas utk produksi Listrik

KEDAULATAN ENERGI

Pengalihan Transportasi berbasis BBM ke gas (percepatan Pembangunan SPBG)

Kemen ESDM; Kemen Keuangan; Pemda

Tata kelola yg efektif & efisien industri migas dan energi (a.l kontrak pembelian minyak jangka menengah)

Realokasi subsidi BBM ke biofuel

Peningkatan kapasitas tangki/minyak mentah, BBM, dan LPG

Kemen ESDM; Kemen BUMN; PLN; PGN

Kemen ESDM; Kemen Keuangan Kemen BUMN Kementan

Kemen ESDM; Pertamina

Slide - 45

Rencana Pembangunan Infrastruktur Migas Jaringan Pipa Gas Arun – Belawan – KIM – KEK Medan (480 Km)

Jaringan Pipa Gas Pemping – Batam (13,5 Km)

Receiving Terminal Arun Kilang Minyak Bontang

Jaringan Pipa Gas Duri – Dumai (132,4 Km) Jaringan Pipa Gas Muara Karang – Muara Tawar – Tegal Gede (70 Km)

Receiving Terminal Banten Jaringan Pipa Gas Muara Bekasi – Muara Tawar – Muara Karang (44 Km)

LNG Donggi – Senoro dan LNG South Sulawesi Jaringan Pipa Gas Kalija I Kepodang – Tambak Lorok (207 Km)

FSRU Jawa Tengah

LNG Tangguh Train - 3 LNG Masela

Jaringan Pipa Gas Porong – Grati (56 Km)

Jaringan Pipa Gas Gresik – Semarang (267 Km) Jaringan Pipa Gas Gundih – Semarang (140 Km)

Sumber : BPH Migas dan KESDM, diolah oleh Bappenas 2014

Slide - 46

RASIO ELEKTRIFIKASI DAN ENERGI YANG DIKONSUMSI PER KAPITA TAHUN 2013

WILAYAH

Penduduk (1.000)

SUMATERA

Rumah Tangga (1.000)

Pelanggan

RT (1.000)

KWh Jual

Persen terhadap Indonesia

KWh (1.000)

Persen terhadap Indonesia

Rasio kWh Elektrifkasi jual/kapita (%)

53.539,0

13.056,4

9.917

19,78

25.739

13,95

75,95

480,75

141.985,6

38.193,2

31.655

63,13

137.029

74,28

82,88

965,09

BALI & NUSA TENGGARA

13.721,1

3.480,9

2.203

4,39

5.687

3,08

63,30

414,49

KALIMANTAN

14.751,4

3.674,4

2.617

5,22

6.988

3,79

71,23

473,74

SULAWESI

18.216,9

4.262,2

3.019

6,02

7.266

3,94

70,83

398,85

6.604,1

1.537,2

733

1,46

1.773

0,96

47,72

268,46

LUAR JAWA

106.832,5

26.011,3

18.461

36,82

49.463

26,81

70,97

463,00

JAWA

141.985,6

38.193,3

31.655

63,13

138.081

74,85

82,88

972,50

INDONESIA

248.818,1

64.204,3

50.145

100,00

184.482

100,00

78,10

741,44

JAWA

MALUKU & PAPUA

Sumber: Statistik Listrik, 2013 (BPS)

Slide - 47

3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Maritim dan Kelautan INDIKATOR

2014 (BASELINE)

ARAH KEBIJAKAN: 2019

Memperkuat Jatidiri sebagai negara Maritim  Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB  Penyelesaian batas maritim antar negara Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar • Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan Membangun Konektivitas Nasional:

13.466 1 negara

9 negara

52%

87%

 Pengembangan pelabuhan untuk menunjang tol laut  Pengembangan pelabuhan penyeberangan  Pembangunan kapal perintis

17.466 (Selesai th 2017)

1. Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau2 dan pendaftarannya; 2. Pengaturan dan pengendalian ALKI; 3. Penguatan lembaga pengawasan laut; 4. Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana; 5. Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda; 6. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;

--

24

210

270

7. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan;

50 unit

104 unit

8. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut;

Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan 22,4

40-50

9. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek kelautan;

 Pengembangan pelabuhan perikanan

21 unit

24 unit

 Peningkatan luas kawasan konservasi laut

10. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir

15,7 juta ha

20 juta ha

 Produksi hasil perikanan (juta ton )

Slide - 48

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN

Kemen KP

Kemen KP; Kemen Agraria & TTR; Pemda

Peningkatan produksi perikanan dua kali lipat (40-50 juta ton per tahun pada thn 2019

Mendesain tata ruang wilayah pesisir dan lautan yg mendukung kinerja pembangunan maritim dan perikanan

Peningkatan kapasitas dan pemberian akses terhadap sumber modal, sarana produksi, infrastruktur, teknologi dan pasar

Kemen KP; Kemen Koperasi UKM; Kemen PU; Kemen Hub; Kemen Ristek DIKTI; Kemen Perdagangan; Perbankan; Pemda Pembangunan 100 sentra perikanan sbg tempat pelelangan ikan terpadu dan pembangunan 24 pelabuhan strategis


Kemen KP; Kemen Hub Kemen BUMN; Pemda

Pemberantasan illegal, unregulated dan unreported fishing (IIU)

Kemen KP; POLRI; Kemen Hukum HAM; Pemda

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN Kemen KP; Kemen Ristek DIKTI

Mengurangi intensitas penangkapan di kawasan underfishing sesuai batas kelestarian

Penerapan best aqua-culture practices untuk komoditaskomoditas unggulan

Kemen KP; Kemen LH & Hut; Pemda

Peningkatan luas kawasan konservasi perairan berkelanjutan (17 juta ha) dan penambahan kawasan konservasi 700 ha dan rehab. Kerusakan lingkungan pesisir & laut

Penguatan keamanan laut, daerah perbatasan dan pengamanan SDA dan ZEE

Kemen KP; Pemda

Kemen Han Kemen KP; Kemen Dagri; KemenLu. Slide - 49

WILAYAH LAUT INDONESIA

Luas Laut Indonesia

No 1 2 3

Perairan Perairan Kepulauan Territorial ZEE Indonesia Total

Luas (km2) 2,95 juta 0,3 juta 2,55 juta 5,8 juta Slide - 50

WILAYAH PENANGKAPAN DAN POTENSI PERIKANAN DI INDONESIA (satuan dalam 1.000 ton/tahun) WPP Selat Malaka dan Laut Andaman

276,1

WPP Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan

WPP Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau;

595,5

1.059

WPP Laut Sulawesi dan Utara Pulau Halmahera

333,7

WPP Samudera Hindia A (Barat Sumatera dan Selat Sunda)

WPP Teluk Cenderawasih dan Samudera Pasifik

565,1

299,2

WPP Laut Jawa

836,6

WPP Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali

929,7

WPP Laut Aru, Laut Arafura dan Timur Laut Timor WPP Teluk Tolo dan Laut Banda

855,6

278,0 WPP Samudera Hindia B (Selatan Jawa Laut Timor Barat)

491,7

Slide - 51

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 45/2011 tentang Estimasi Potensi SDI di WPP (total sebesar 6,52 juta ton/tahun) Slide - 52

SEBARAN PELABUHAN PERIKANAN (total) Kaltara PPI:3

NAD PPI:170 Sumut PPS:1 PPN:2 PPI:34

Kepri PPI:19

Gorontalo PPN:1 PPI:24

Kaltim PPI:13

Kalsel PPI:9 Riau PPI:17

Sulut PPS:1 PPI:28 Malut PPN:2 PPI:16

Sulteng PPI:43

Papua Barat PPI:12 Kalbar PPN:2 PPI:63

Sumbar PPS:1 PPI:27 Jambi PPI:8

Babel PPN:2 PPI:16

Bengkulu PPI:41

Sumsel PPI:7

Sulbar PPI:10

Kalteng PPI:9

Bali PPN:2 PPI:11 Lampung PPI:20

DKI PPS:1 PPI:6

Banten PPN:2 PPI:38

Ket: • PPS : Pelabuhan Perikanan Samudra • PPN : Pelabuhan Perikanan Nusantara • PPI: Pangkalan Pendaratan Ikan

Jabar PPN:3 PPI:73

Sultra PPS:1 Sulsel PPN:0 PPI:52

PPI:29

DIY PPI:23

Jateng PPI:86

Jatim PPN:4 PPI:99

Maluku PPN:3 PPI:23 NTB PPI:31

Papua PPI:14

NTT PPI:24

Slide - 53

SEBARAN SEKOLAH PERIKANAN NAD SUPM Ladong Sulut AP Bitung

Papua Barat AP Sorong; SUPM Sorong Kalbar SUPM Pontianak

Sumbar SUPM Pariaman

Sulsel SUPM Bone Lampung SUPM kota Agung

DKI STP Jakarta

Maluku SUPM Waiheru Jateng SUPM Tegal

Ket: • STP : Sekolah Tinggi Perikanan (PUSAT) • AP : Akademi Perikanan (PUSAT) • SUPM : Sekolah Usaha Perikanan Menengah (PEMDA)

Jatim AP Sidoarjo

NTT SUPM Kupang

Slide - 54

SEBARAN BALAI DAN LOKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (UPT PUSAT)

Sultra LPTK Wakatobi (Teknologi Kelautan)

Sumbar LPSDKP Bungus (KerentananPesisir)

Sumsel BRPPU Palembang (Perairan Umum)

JABAR BBAT Bogor (budidaya air tawar); BPPIH Depok (ikan Hias); BPPI Sukamandi (pemuliaan Ikan); BP2KSI Jatiluhur (konservasi SD ikan)

DKI P3SDLP (SD laut & pesisir); BBRP2B Jakarta (bioteknologi perikanan); BBRSE (sosial ekonomi perikanan)

Sulsel BPPAP Maros (budidaya air payau)

BALI BBPPBL Gondol (Budidaya Laut); BPOL Perancak (Observasi Laut)

Slide - 55

PETA SEBARAN BALAI/UPT PERIKANAN BUDIDAYA

Slide - 56

TOL LAUT DALAM MENDUKUNG POROS MARITIM DUNIA

Keterangan Program 24 Pelabuhan Strategis Short sea shipping Fasilitas kargo umum dan bulk Pengembangan pelabuhan nonkomersil Pengembangan pelabuhan komersil lainnya Transportasi multimoda untuk mencapai pelabuhan Revitalisasi industri galangan kapal Kapal untuk 5 tahun ke depan Kapal patroli Total

Nilai (Rp.Milyar) 243,696 7,500 40,615 198,100

Keterangan Termasuk pengerukan, pengembangan terminal kontainer, serta lahannya Kapal, pelabuhan Panjang, sumur, Bojanegara, Kendal, Pacitan, Cirebon Rencana induk pelabuhan nasional 1.481 pelabuhan

41,500

83 pelabuhan

50,000

Jalan akses, kereta pelabuhan, kereta pesisir.

10,800 101,740 6,048 699,999

12 galangan kapal Kapal container, barang perintis, bulk carrier, tug & barge, tanker, dan kapal rakyat Kapal patrol dari Kelas IA s/d V Slide - 57

Pengembangan Transportasi Penyeberangan (Komplemen Konsep Tol Laut) Arah kebijakan pengembangan transportasi penyeberangan 20152019:

Koridor Penyebe rangan Sabuk Utara

Sabuk Tengah

Sabuk Selatan

Kondisi Saat ini dan Rencana Pembangunan

Keb. Biaya

Terdapat lintas yang belum terhubung yaitu: Tj. Pinang – Sintete, akan diselesaikan pada 20172019 Terdapat lintas yang belum terhubung: Wahai – Fak Fak, akan diselesaikan pada akhir tahun 2014. Akan dilakukan peningkatan layanan (pelabuhan dan kapal) Telah terhubung sejak tahun 2013, akan dilakukan peningkatan layanan (pelabuhan dan kapal)

Penyelesaian dan penguatan jalur lintas Sabuk Utara, Sabuk Tengah dan Sabuk Selatan serta poros penghubung.

•

Terobosan regulasi termasuk kebijakan pengadaan kapal oleh pemerintah dan pembentukan Otorita Pelabuhan Penyeberangan.

Program Strategis dan Target: • •

Rp. 40 T

•

• •

Pembangunan pelabuhan penyeberangan di 60 lokasi Pembangunan kapal penyeberangan (terutama perintis) 50 unit Pemisahan operator dan regulator (pembentukan Otorita Pelabuhan) Pembangunan kapal untuk mengatasi bottleneck pada lintas utama termasuk lintas Merak -Bakauheni (melalui PMN pada BUMN) Slide - 58

3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Pariwisata dan Industri INDIKATOR Pariwisata  Kontribusi terhadap PDB Nasional  Wisatawan Mancanegara (Orang)  Wisatawan Nusantara (Kunjungan)  Devisa (triliun rupiah)

ARAH KEBIJAKAN:

2014 (Baseline)

2019

4,2%

8%

9 juta

20 juta

250 juta

275 juta

120

260

Industri Sasaran Pertumbuhan:  Industri (%)

 Kontribusi dalam PDB  Penambahan jumlah Industri skala menengah dan besar * Kumulatif 5 tahun

4,7

8.6

20,7%

21,6%

-

9.000 unit*

1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara 2. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri 3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk / jasa pariwisata nasional di setiap destinasi periwisata yang menjdai fokus pemasaran 4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata: membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional 5. Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau Jawa 6. Penumbuhan Populasi Industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha 7. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai Ekspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja)

Slide - 59

PEMBANGUNAN KARAKTER DAN POTENSI PARIWISATA

Kemen Pariwisata; Pemda

Kemen Pariwisata; Kemen Keuangan; Pemda

Peningkatan Jumlah Investor Nasional

Kebijakan Anggaran Pembangunan Pariwisata

Percepatan Pembangunan Akses Transportasi

Kemen Pariwisata; Kemen PU; Kemen Perhubungan; Kemen BUMN; Pemda

Percepatan Pembangunan Akses Informasi dan Komunikasi


PEMBANGUNAN KARAKTER DAN POTENSI PARIWISATA Kemen Pariwisata; Pemda

Keterlibatan Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Lokasi Pariwisata

Kemen Koperasi &UKM; Kemen Pariwisata; Badan Pengembangan Ekonomi Kreatif; Pemda;

Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis pada Eco-tourism

Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Lokal /Sekitar Objek Wisata

Kemen Pariwisata; Kemen Kominfo; Pemda

Peningkatan Infrastruktur Pengembangan Budaya Lokal

Percepatan Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pariwisata (intersullar tourism)

Kemen Pariwisata; Kemen Budaya Dikdasmen; Pemda

Kemen Pariwisata; Kemen BUMN; Pemda

Kemen Pariwisata; Kemen Budaya Dikdasmen; Pemda Slide - 60

POTENSI WISATA ALAM

Slide - 61

POTENSI WISATA MICE (Meeting, Incentives, Conference, Exhibition)

Hasil Pemetaan 16 Destinasi MICE - Ditjen PDP, Kemenparekraf, 2013

Slide - 62

POTENSI WISATA BAHARI

Slide - 63

3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Ketahanan Air Indikator Ketahanan Air  Kapasitas air baku nasional 

Pembangunan Waduk*  Ketersedian air irigasi yang bersumber dari waduk  Terselesaikannya status DAS lintas negara  Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi dalam KPH  Pulihnya kesehatan 5 DAS Prioritas (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Serayu, DAS Bengawan Solo, dan DAS Brantas) dan 10 DAS prioritas lainnya sampai dengan tahun 2019  Terjaganya / meningkatnya jumlah mata air di 5 DAS prioritas dan 10 DAS prioritas lainnya sampai dengan 2019 melalui konser-vasi sumber daya air  Kapasitas/Daya tampung  Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi (permukaan, air tanah, pompa, rawa, dan tambak)  Rata-rata kapasitas Desain Pengendalian Struktural dan Non Struktural Banjir

2014 (Baseline)

2019

51,44 m3/det

118,6 m3/det

21 waduk 11%

49 waduk 20%

0

19 DAS (kumulatif)

500.000 ha 0

5,5 juta ha (kumulatif) 15 DAS

0

15 DAS

15,8 miliar m3 9,136 Juta Ha

19 miliar m3 10 Juta Ha

ARAH KEBIJAKAN: 1. Pemeliharaan dan pemulihan sumberdaya air dan ekosistemnya.

2. Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat 3. Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif 4. Peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim 5. Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan, termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi

*) Kumulatif 5 Tahun 5-25 tahun

10-100 tahun

Slide - 64

3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Infrastuktur Dasar dan Konektivitas 2014 (Baseline)

2019

81,5% 843KWh 38.431 Ha 7,6 juta

96,6% 1.200KWh 0 ha 5 juta

70 % 60,9 % 94 %

100% 100% 98 %

38.570 km 1.202 km 807 km 5.434 km 278 6-7 hari 237 75% 82% 210 23%

45.592 km 2.650 km 1.000 km 8.692 km 450 3-4 hari 252 95 % 100% 275 32%

15,5%

~ 26%

• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

63,0-64,0

66,5-68,5

• Tambahan Rehabilitasi Hutan

2 juta ha**

750 ribu ha***

Indikator

Infrastruktur Dasar dan Konektivitas  Rasio elektrifikasi  Konsumsi Listrik Perkapita  Kawasan permukiman kumuh perkotaan  Kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif menghuni  Akses Air Minum Layak  Akses Sanitasi Layak  Kondisi mantap jalan nasional  Pengembangan jalan nasional  Pembangunan jalan baru *         

Pengembangan jalan tol * panjang jalur kereta api Pengembangan pelabuhan Dwelling Time Pelabuhan Jumlah bandara On-time Performance penerbangan Kab/Kota yang dijangkau Broadband Jumlah Dermaga Penyeberangan Pangsa Pasar Angkutan Umum Perkotaan

ARAH KEBIJAKAN: 1. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat 2. Mempercepat pembangunan transportasi dengan penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global. 3. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan Kota. 4. Mengoptimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas. 5. Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband termasuk di daerah perbatasan negara. 6. Mendorong tingkat literasi dan inovasi TIK. 7. Meningkatkan peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi 8. Meningkatkan Aksesibilitas Energi

Lingkungan • Emisi Gas Rumah Kaca

*) Kumulatif 5 Tahun **) Dalam dan luar kawasan ***) Dalam kawasan

Slide - 65

RENCANA BESAR PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK 35.000 MW 2015-2019 2014

 Kapasitas Pembangkit 2014 adalah 50,7 GW dan Rasio Elektrifikasi 81,5 Persen  Kemampuan Investasi PT. PLN adalah Rp 250 triliun dalam 5 tahun  Investasi yang paling mendesak untuk mengatasi krisis listrik/potensi

Pertumbuhan Ekonomi 6-7 persen

2019

krisis listrik

 Kapasitas pembangkit sekitar 85,7 GW dan Rasio Elektrifikasi 96,6 persen

Oleh PLN: Pembangkit: 16,4 GW ( berikut Transmisi 50 ribu kms; Jaringan Distribusi 150 ribu kms) Oleh Swasta: Pembangkit 18,7 GW (berikut transmisi 360 kms)

 Diperlukan program penyehatan kondisi keuangan PT. PLN melalui :  Penyesuaian tarif dasar listrik mencapai nilai keekonomiannya pada tahun 2017, dengan tarif yang mencerminkan kemampuan investasi PT. PLN secara mandiri (memperhitungkan beban investasi sesuai kondisi demografi dan geografi yang ada serta beban sasaran bauran energi)  Peningkatan injeksi PMN  Subsidi yang semakin tepat sasaran (hanya untuk pengguna

dibawah 60 KWh) per bulan

Kebutuhan Investasi :

 Fasilitasi pemerintah dalam mengatasi hambatan (bottleneck)

PT. PLN 545 triliun dan Swasta Rp 435 triliun Konsumsi Listrik per kapita (kWh) 843

1.200

investasi, berupa: (a) penjaminan pemerintah untuk investasi; (b) Percepatan persetujuan PKLN; (c) fasilitasi pembebasan lahan; (d) mempermudah perijinan (e) penyesuaian harga jual beli listrik IPP yang lebih menarik terutama energi terbarukan; (f) fasilitasi penyediaan gas untuk pembangkit listrik: serta (g) perlindungan hukum bagi pelaksana proyek.

Slide - 66

RENCANA PEMBANGUNAN HYDRO POWER Hydro Power Potential Map (Potential: 75.000 MW, Plan to developed 12,900 MW up to 2027)

RUPTL 2015 – 2024 : Hydro : 9,1 GW

ACEH: 5.062 MW

KALSELTENGTIM: 16.844 MW

SUMUT: 3.808 MW

KALBAR:

MALUKU:

SULUTTENG:

4.737 MW

430 MW

3.967 MW

SUMBAR & RIAU: 3.607 MW

PAPUA: 22.371 MW

SUMSEL, JAMBI, BENGKULU & LAMPUNG: 3.102 MW

JABAR: 2.861 MW

JATENG:

SULSELRA:

813 MW

6.340 MW

JATIM: 525 MW

BALI NUSRA: 624 MW

3

Sumber : RUPTL dan Musrenbangnas 2014 Slide - 67

LOKASI RENCANA PLTU MULUT TAMBANG DI INDONESIA TAHUN 2015-2019 (HANYA DI SUMATERA)

Sumber : Data diolah dari PT. PLN (Persero), KESDM dan Musrenbangnas 2014 Slide - 68

Rencana Pembangunan PLTA dan PLTM (2015-2019)

Sumber : diolah dari PT. PLN (Persero), KESDM, dan Musrenbangnas 2014

Slide - 69

LOKASI 33 PEMBANGUNAN PLTA DALAM PEMBANGUNAN 49 WADUK

• Peusangan 1 – 2, 88 Mw, Peusangan-4, 400 Mw (NAD)

• Wampu, 45 Mw,-Asahan III (FTP 2), 174 Mw, Hasang (FTP 2, 40 Mw, Simonggo-2, 86 MW, Batang Toru (Tapsel), 510 Mw, Masang-2, 55 Mw (Sumut)

• Karama Peaking (Unsolicited) 150 Mw, Karama Baseload (Unsolicited), 300 Mw (Sulbar) • Duminanga, 1 Mw,Sawangan, 12 Mw (Sulut)

• PLTA Tersebar Maluku Utara, 4.5 Mw, (Malut)

• Bontobatu (FTP2), 110 Mw, Malea, 90 Mw (Sulsel)

• Simpang Aur (FTP2), 23 Mw, Ketahun-3, 61 Mw (Bengkulu)

• Isal 3 , 4 Mw, Nua (Masohi), 6 Mw, Wai Tala 13.5 Mw, Wai Tala 40.5 Mw, Isal, 6 Mw, PLTA Tersebar Maluku , 18.5 Mw(Maluku)

• Warsamson, 46,5 Mw(Papua Barat)

• Merangin, 350 Mw(Jambi)

• Semangka (FTP2), 56 Mw(Lampung)

• Kusan, 65 Mw(Kalsel) • Brang Beh 1, 8 Mw, Brang Beh 2, 4.1 Mw NTB)

• Konawe, 50 Mw, Watunohu 1, 20 Mw (Sultra)

• Maubesi ,1 Mw, Kudungawa, 2 Mw, Ubungawu III, 0.2 Mw (NTT)

• Orya 2, 10 Mw, Kalibumi-2, 5 Mw, Mariarotu II 1.3 Mw, Baliem, 10 Mw, Kalibumi III Cascade, 5 Mw, Baliem, 40 Mw, Tatui, 4 Mw, Amai, 1.4 Mw (Papua)

Slide - 70

PENGUSAHAAN JALAN TOLJALAN SELANJUTNYA RENCANA PENGUSAHAAN TOL 2

1 11

3

5

4 6 7

8

9 10

*) **)

dalam proses tender proyek prakarsa

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

MedanKualanamu-Lubuk Pakam-Tebing Tinggi *)

Medan-Binjai

PekanbaruKandis-Dumai

PalembangIndralaya

KayuagungPalembangBetung **)

BakauheniTerbanggi Besar

Serpong-Balaraja *)

PasirkojaSoreang

CileunyiSumedangDawuan

PandaanMalang

ManadoBitung

Panjang (km)

61,8

15,80

135,00

22,00

111,65

150,00

30,00

10,57

58,50

37,62

39,00

Biaya Investasi (Rp. Milyar)

6,277

2,295

17,347

2,313

13.298

17.389

5.177

1.786

10.033

2.968

2,166

Biaya Tanah (Rp. Milyar)

441

116

974

156

410

1,033

1.751

696

1.295

294

365

Pengadaan tanah (81,36%) & tahap pelelangan

Persiapan pengadaan tanah

Pengadaan tanah (7,72%)

Pengadaan Tanah (13,89%)

Persiapan Pengadaan tanah

Persiapan pengadaan tanah

Pengadaan tanah (Seksi I SerpongLegok 10 km sudah bebas)& persiapan


Pengadaan tanah (28,58%) & konstruksi


Pengadaan tanah oleh Pemda (33%)

Nama Ruas

Status

JALAN TOL PRIORITAS

Slide - 71

RENCANA PENGEMBANGAN PERKERETAAPIAN 2015 - 2019

Sumber: Kementerian Perhubungan, 2014 Slide - 72

RENCANA PEMBANGUNAN 15 BANDARA BARU DAN PENGEMBANGAN 9 BANDARA KARGO

Sumber: Hasil Koordinasi Kementerian PPN dan Kemenhub, 2014

Slide - 73

TARGET PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TIK

Slide - 74

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENDUKUNG KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Slide - 75

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENDUKUNG 14 KAWASAN INDUSTRI DI LUAR JAWA Kebutuhan penanganan infrastruktur untuk mendukung 13 Kawasan Industri sebesar Rp.55,444.8 Triliun SEKTOR

INVESTASI

 Bandara

8,200.00

 Jalan  Kereta Api

8,079.74 10,085,00

 Ketenagalistrikan

10,477.06

 Pelabuhan

17,664.00

 Sumber Daya AIR

939.00

Total SUMATERA 1. Kuala Tanjung - Sumut 2. Seimangke – Sumut 3. Tanggamus - Lampung KALIMANTAN 4. Batulicin – Kalsel 5. Ketapang - Kalbar 6. Landak - Kalbar; 7. Jorong - Kalsel

55,444,80

PROYEK STRATEGIS  Pelabuhan: Pembangunan Pel.Kualatanjung, Tanjung Perak, Pontianak, Bitung, Makassar, Banjarmasin, Kupang dan Halmahera  Tol: Pembangunan Jalan Tol Manado Bitung  Jalan: Pembangunan Jalan Lingkar Batulicin, Palu-Parigi, Lingkar Kupang, Jalan Susumuk-Bintuni  Kereta Api: Pembangunan jalur KA antara Manado – Bitung, Sei Mangke –  Bandar Tinggi - Kuala Tanjung, Pasoso – Tanjung Priok, DDT dan  Elektrifikasi Manggarai–Bekasi -Cikarang, Lingkar Luar Kereta Api .  Listrik: Pembangunan pembangkit listrik (PLTU Kualatanjung, Asahan 3, Pangkalan Susu, PLTU Palu, PLTA Poso, PLTMG Morowali, PLTU NTT-2 Kupang, PLTU Ketapang (FTP2), PLTG/MG Pontianak Peaker, PLTU Bengkayang, Parit Baru, Pulau Pisau, PLTA Konawe, PLTA/MH Morowali, Bantaeng dan PLTGU Tangguh.  Bandara: Pengembangan Bandara Mutiara Palu, Eltari Kupang, Pengembangan, Halu Oleo Kendari. Sam Ratulangi Manado dan Bandara Syamsuddin NoorBanjarmasin

MALUKU 12. Buli, Halmahera Timur-MaluT PAPUA 13. Teluk Bintuni, Papua Barat

SULAWESI 7. Palu – Sulteng 8. Morowali - Sulteng 9. Bantaeng - Sulsel 10. Bitung – Sulut 11. Konawe – Sultra

Slide - 76

PELAKSANAAN TERPADU MELALUI BADAN USAHA STRATEGIS SektorPotensial

ketenagalistrikan, air minum/sanitasi, jalan tol Restrukturisasi Sektor

• Peningkatan Economic of Scale  misalnya: regionalisasi PDAM • Peningkatan Economic of Scope  misalnya: regionalisasi PLN • Penugasan BUMN atau Badan Usaha Stratejik untuk pembangunan infrastruktur yang bersifat kritis atau strategis • Penerapan tariff/subsidi yang costreflective Penegasan Peran Institusi

Penegasan peran pembuat kebijakan, regulator, operator, dan PJPK (badan pelaksana) termasuk kemungkinan untuk desentralisasi fungsi contracting agency

Slide - 77

Perkiraan Kebutuhan Tanah Pembangunan Infrastruktur No

Jenis Kegiatan

Luas Kebutuhan Tanah (Ha) Pemerintah

KPS

Total

1.

Persampahan dan Air Limbah

-

76

76

2.

Air Minum

-

13

13

3.

Energi dan Kelistrikan

-

206

206

4.

Kereta Api

-

9.532

9.532

5.

Jalan Tol

-

5.054

50.054

6.

Bandara

-

637

637

7.

Pelabuhan

-

122

122

8.

Bendungan

54.037

-

54.037

9.

Kota Baru Publik

10.000

-

10.000

64.037

76.677

Total Sumber : Bappenas 2014

Catatan: KPS = Kerjasama Pemerintah Swasta Slide - 78


SASARAN PEMBANGUNAN DIMENSI PEMERATAAN

Slide - 79

4. SASARAN PEMBANGUNAN DIMENSI PEMERATAAN INDIKATOR

2014 (Baseline)

2019

Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi  Tingkat Kemiskinan (%)  Tingkat Pengangguran Terbuka

10,96%*)

7,0% - 8,0%

5,94%

4,0 % - 5,0 %

Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu  Cakupan pada 40% penduduk miskin

o Kepesertaan Jaminan Kesehatan

86%

100%

60%

100%

4,12% *)

25%

o Kepemilikan akte lahir (2013)

64,6%

77,4%

o Akses air bersih

55,7%

100%

o Akses sanitasi layak

20,24%

100%

o Akses penerangan

52,3%

100%

o Akses Pangan Bernutrisi o Akses Terhadap Layanan Keuangan

ARAH KEBIJAKAN: 1. Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif; 2. Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu dan rentan; 3. Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan. Agenda ini perlu didukung oleh basis data perencanaan yang handal dalam satu sistem informasi yang terpadu yang menjadi forum pertukaran data dan informasi bagi seluruh pelaku, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta penguatan kapasitas aparat pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam hal perencanaan dan penganggaran yang lebih berpihak pada masyarakat miskin.

Slide - 80

4. SASARAN PEMBANGUNAN DIMENSI PEMERATAAN

ARAH KEBIJAKAN:

2014 (Baseline)

2019

--

10 juta (rata-rata 2 juta per tahun)

40,5%

51,0%

 Pekerja formal

29,5 juta

62,4 juta

4. Mempercepat penguatan kelembagaan usaha;

 Pekerja Informal

1,3 juta

3,5 juta

5. Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha;

1.921.283* 576.887*

2.170.377** 863.819**

 Jumlah tenaga kerja keahlian menengah yang kompeten

30,0%

42,0%

6. Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis;

 Kinerja lembaga pelatihan milik negara menjadi berbasis kompetensi

5,0%

25,0%

INDIKATOR Peningkatan daya saing tenaga kerja  Penyediaan lapangan kerja (20152019)  Persentase tenaga kerja formal Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan

Meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja  Jumlah pelatihan  Jumlah sertifikasi

1. Meningkatkan kualitas SDM;

2. Meningkatkan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan; 3. Meningkatkan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran;

7. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan.

* 2011-2014

** 2015-2019

Slide - 81

SEBARAN 100 KABUPATEN/KOTA DENGAN INDEKS KESEJAHTERAAN WILAYAH (IKW) TERENDAH

Slide - 82

PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA KERJA MELALUI REVITALISASI BALAI LATIHAN KERJA

Slide - 83

PENINGKATAN JANGKAUAN PROGRAM KELUARGA PRODUKTIF & SEJAHTERA TARGET NASIONAL 2015-2019 Bantuan Tunai Bersyarat

: 3.000.000 KSM

Asistensi Disabilitas Berat

: 24.000 Jiwa

Kelompok Usaha Bersama Perdesaan

: 111.090 KK

Kelompok Usaha Bersama Perkotaan

: 53.300 KK

MALUKU SUMATERA

Bantuan Tunai Bersyarat

: 32.285 KSM


: 384 Jiwa

: 207.530 KSM

: 2.374 Jiwa


: 1.270 KK


: 7.860 KK


: 300 KK

Kelompok Usaha Bersama Perdesaan Kelompok Usaha Bersama Perkotaan

: 6.790 KK

KALIMANTAN


: 516.337 KSM


: 5.802 Jiwa


: 88.219 KSM



: 11.370 KK


: 1.658 Jiwa : 2.290 KK


: 9250 KK

Kelompok Usaha Bersama Perdesaan Kelompok Usaha Bersama Perkotaan

: 2.300 KK

JAWA

SULAWESI

BALI - NUSA TENGGARA


: 1.701.661 KSM


: 239.661 KSM


: 8.527 Jiwa


: 3.091 Jiwa


: 14.840 KK


: 4.480 KK


: 10.800 KK


: 1.960 KK

Keterangan: KSM: Keluarga Sangat Miskin; KK: Kepala Keluarga

PAPUA Bantuan Tunai Bersyarat

: 12.080 KSM


: 232 Jiwa


: 600 KK


: 500 KK

84

84 dari 2

Slide - 84

PENINGKATAN DAYA SAING UMKM & KOPERASI MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS & NILAI TAMBAH

Sebaran UMKM manufaktur (2012):  Sebagian besar di Jawa  Perlu percepatan penumbuhan dan penguatan UMKM industri pendukung di luar Jawa

 Struktur pelaku usaha nasional masih didominasi oleh usaha mikro yang memiliki aset dan produktivitas rendah.  Jumlah usaha kecil dan menengah yang rendah menyebabkan kurangnya industri pendukung sehingga mempengaruhi kapasitas perekonomian untuk tumbuh lebih tinggi.  Perlu akselerasi peningkatan produktivitas UMKM dan peningkatan nilai tambah, khusus di sektor-sektor yang didominasi UMKM (pertanian, perikanan dan perdagangan) dan di luar Jawa.  Dukungan lainnya: peningkatan akses ke pembiayaan, penerapan teknologi dan standar produk, fasilitasi pemasaran, penguatan koperasi dan kemitraan berbasis rantai nilai/pasok, serta peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha. Slide - 85


SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH

Slide - 86

5. SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (1) Baseline 2014

Sasaran 2019

Peran Wilayah dalam Pembentukan PDB Nasional

2013

Proyeksi 2019

o

Sumatera

23,8

24,6

o

Jawa

58,0

55,1

o

Bali – Nusa Tenggara

2,5

2,6

o

Kalimantan

8,7

9,6

o

Sulawesi

4,8

5,2

o

Maluku - Papua

2,2

2,9

Sasaran Pokok Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah 

Keterangan :  Asumsi target pertumbuhan PDB Nasional 8% di tahun 2019  Perhitungan proyeksi masih menggunakan atas dasar harga konstan tahun 2000.  Perhitungan proyeksi dapat berubah dengan adanya perubahan harga konstan tahun dasar 2010. Slide - 87

STATUS RTRW PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA Status

Prov

Kab

Kota

Perda sudah ditetapkan

26

317

81

Belum Selesai

8

81

12

Jumlah total

34

398

93

76.5%

79.6%

87.1%

Status penyelesaian (%)

Slide - 88

PROVINSI YANG BELUM MENETAPKAN PERDA RTRWP

• Pulau Sumatera No

Prov

• Pulau Kalimantan No

Prov

1

Sumatera Utara

4

Kalimantan Barat

2

Riau

5

Kalimantan Tengah

3

Sumatera Selatan

6

Kalimantan Selatan

7

Kalimantan Timur

8

Kalimantan Utara

Slide - 89

SASARAN PEMBANGUNAN WILAYAH 2015-2019 Wilayah

PERAN PDRB WILAYAH (%) TAHUN 2013


SUMATERA

23,8

24,6

JAWA

58

55,1

KALIMANTAN

8,7

9,6

SULAWESI

4,8

5,2

BALI NUSTRA

2,5

2,6

MALUKU PAPUA

2,2

2,9

Wilayah Jawa-Bali Sasaran Pertumbuhan ekonomi Kemiskinan Pengangguran

Wilayah Sulawesi Wilayah Kalimantan Sasaran Pertumbuhan ekonomi Kemiskinan Pengangguran

Sasaran 2015 2016 2017 2018 2019 5 5,9 6,1 6,9 7,6 5,7 5,4 4,8 4,2 3,3 4,5 4,4 4,2 4 3,8

2015 2016 2017 2018 2019 5,7 6,5 7,1 7,4 7,8 9 8,5 7,6 6,7 5,2 6,3 6,1 5,9 5,7 5,5

2015 2016 2017 2018 2019

Pertumbuhan ekonomi

7,4

7,6

8,2

8,9

9,1

Kemiskinan

9,6

9,1

8,1

7,1

5,6

Pengangguran

4,9

4,7

4,5

4,3

4

Wilayah Maluku Sasaran Pertumbuhan ekonomi Kemiskinan Pengangguran

2015 2016 2017 2018 2019 6,5

7,8

8

8,2

12,8 12,1 10,7

9,3

7,3

5,2

4,9

5,9

6,9 5,7

5,4

Wilayah Jawa-Bali Sasaran Pertumbuhan ekonomi Kemiskinan Pengangguran

2015 2016 2017 2018 2019

Wilayah Papua

5,7

6,5

7,1

7,4

7,8

Wilayah Nusa Tenggara

9

8,5

7,6

6,7

5,2

Sasaran

6,3

6,1

5,9

5,7

5,5

Pertumbuhan ekonomi

4,6

8,2

9,2

Kemiskinan

16 15,1 13,4 11,7

9,2

Pengangguran

3,8

3,1

Sumber : Perhitungan Bappenas, 2014

2015 2016 2017 2018 2019 7,3 3,6

7,6 3,4

3,3

Sasaran

2015 2016 2017 2018 2019

Pertumbuhan ekonomi

11,7 13,2

Kemiskinan

26,9 25,3 22,3 19,4 15,1

Pengangguran

3,7

3,5

16 17,2 17,3 3,4

3,2

3

Slide - 90

SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH 2015-2019 SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI PER WILAYAH TAHUN 2015-2019 18.5 16.5 Pertumbuhan Ekonomi (%)

Sumatera 14.5 Jawa-Bali 12.5

Nusa Tenggara

10.5

Kalimantan Sulawesi

8.5

Maluku 6.5 Papua 4.5 2.5 2015

2016

2017

2018

2019

Slide - 91

SASARAN TINGKAT KEMISKINAN WILAYAH 2015-2019 SASARAN TINGKAT KEMISKINAN PER WILAYAH TAHUN 2015-2019

30

Sumatera

Kemiskinan (%)

25

Jawa-Bali 20 Nusa Tenggara 15

Kalimantan

10

Sulawesi Maluku

5

Papua 0 2015

2016

2017

2018

2019

Slide - 92

SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN WILAYAH 2015-2019 SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN PER WILAYAH TAHUN 2015-2019 6.5 6

Pengangguran (%)

5.5

Sumatera Jawa-Bali

5

Nusa Tenggara

4.5

Kalimantan 4

Sulawesi Maluku

3.5

Papua 3 2.5 2015

2016

2017

2018

2019

Slide - 93

PEMBANGUNAN TECHNO PARK DAN SCIENCE PARK

SASARAN : Terbangunnya 100 Techno Park di daerah-daerah kabupaten/kota, dan Science Park di setiap provinsi. ARAH KEBIJAKAN :  Pembangunan Tecno Park diarahkan berfungsi sebagai:  



pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil (pasca panen) yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, perguruan tinggi untuk diterapkan dalam skala ekonomi; tempat pelatihan, pemagangan, pusat disseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis ke masyarakat luas;

Pembangunan Science Park diarahkan berfungsi sebagai:   

penyedia pengetahuan terkini oleh dosen universitas setempat, peneliti dari lembaga litbang pemerintah, dan pakar teknologi yang siap diterapkan untuk kegiatan ekonomi; penyedia solusi-solusi teknologi yang tidak terselesaikan di Techno Park; sebagai pusat pengembangan aplikasi teknologi lanjut bagi perekonomian lokal.

Slide - 94

PEMBANGUNAN SCIENCE AND TECHNO PARK Menuju Bangsa Berdaya Saing

PRESIDEN

TIM PENGARAH: Menteri PPN/Bappenas; Menteri Ristek dan Dikti; Menteri Pertanian; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Perindustrian; dsb

BPPT National Science and Techno Park

Puspitek Serpong (BPPT, LIPI, BATAN)

PROVINSI/ KELOMPOK PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

Techno Park

Techno Park

Science Park

Science Park

Science Park

Techno Park

Techno Park

Techno Park

Techno Park

Techno Park

Techno Park

Techno Park

Slide - 95

GERAKAN SADAR PENGOLAHAN

Pondok Pusaka Techno Park, Kabupaten Kaur, Bengkulu Slide - 96


Pondok Pusaka Techno Park, Kabupaten Kaur, Bengkulu Slide - 97


Pondok Pusaka Techno Park, Kabupaten Kaur, Bengkulu

Slide - 98

PERAN WILAYAH/PULAU DALAM PEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1987-2013 (persen) (Atas dasar Harga Berlaku) PULAU

1987

1983

1988

1993

1998

2003

2008

2013

Sumatera

27,6

28,7

24,9

22,8

22,0

22,4

22,9

23,8

Jawa

50,6

53,8

57,4

58,6

58,0

60,0

57,9

58,0

Kalimantan

10,2

8,7

8,9

9,2

9,9

8,9

10,4

8,7

Sulawesi

5,5

4,2

4,1

4,1

4,6

4,0

4,3

4,8

Bali dan Nusa Tenggara

3,1

2,8

3,0

3,3

2,9

2,8

2,5

2,5

Maluku dan Papua

2,9

1,8

1,7

2,0

2,5

1,8

2,0

2,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total Sumber: BPS

Pergeseran peran wilayah/pulau dalam pembentukan PDB Nasional masih relatif kecil atau bahkan tidak ada perubahan (stagnant) Slide - 99

PERAN PDRB WILAYAH 2013 DAN PERKIRAAN 2019 PERAN PDRB WILAYAH (%) TAHUN 2013

4.8 2.5 2.2

8.7

SUMATERA 23.8

JAWA KALIMANTAN SULAWESI

58

BALI NUSTRA MALUKU PAPUA


2.9 5.2 2.6 9.6

SUMATERA 24.6 JAWA KALIMANTAN

55.1

SULAWESI BALI NUSTRA

Keterangan: Asumsi target pertumbuhan PDB Nasional 5,8-8 % tahun 2015-2019 Perhitungan proyeksi masih menggunakan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2000 Perhitungan proyeksi dapat berubah dengan adanya perubahan harga konstan tahunn dasar 2010

MALUKU PAPUA Slide - 100

PDRB MENURUT PROVINSI (2011)

Slide - 101

POTRET KESENJANGAN ANTARWILAYAH

Slide - 102

PERKEMBANGAN GOLONGAN PENDAPATAN (GINI RATIO) MENURUT WILAYAH/PULAU TAHUN 2008-2013 Provinsi

2008

2009

2010

2011

2012

Provinsi

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Nusa Tenggara

Sumatera

Aceh

0,27

0,29

0,30

0,33

0,32

0,34

Nusa Tenggara Barat

0,33

0,35

0,40

0,36

0,35

0,36

Sumatera Utara

0,31

0,32

0,35

0,35

0,33

0,35

Nusa Tenggara Timur

0,34

0,36

0,38

0,36

0,36

0,35

Sumatera Barat

0,29

0,30

0,33

0,35

0,36

0,36

Riau

0,31

0,33

0,33

0,36

0,40

0,37

Kalimantan Barat

0,31

0,32

0,37

0,40

0,38

0,40

Kalimantan Tengah

0,29

0,29

0,30

0,34

0,33

0,35

Kepulauan Riau

0,30

0,29

0,29

0,32

0,35

0,36

Kalimantan Selatan

0,33

0,35

0,37

0,37

0,38

0,36

Jambi

0,28

0,27

0,30

0,34

0,34

0,35

Kalimantan Timur

0,34

0,38

0,37

0,38

0,36

0,37

Sumatera Selatan

0,30

0,31

0,34

0,34

0,40

0,38

Kep. Bangka Belitung

0,26

0,29

0,30

0,30

0,29

0,31

Sulawesi Utara

0,28

0,31

0,37

0,39

0,43

0,42

Bengkulu

0,33

0,30

0,37

0,36

0,35

0,39

Gorontalo

0,34

0,35

0,43

0,46

0,44

0,44

Lampung

0,35

0,35

0,36

0,37

0,36

0,36

Sulawesi Tengah

0,33

0,34

0,37

0,38

0,40

0,41

Sulawesi Selatan

0,36

0,39

0,40

0,41

0,41

0,43

Sulawesi Barat

0,31

0,30

0,36

0,34

0,31

0,35

Sulawesi Tenggara

0,33

0,36

0,42

0,41

0,40

0,43

Maluku

0,31

0,31

0,33

0,41

0,38

0,37

Maluku Utara

0,33

0,33

0,34

0,33

0,34

0,32

Papua

0,40

0,38

0,41

0,42

0,44

0,44

Papua Barat

0,31

0,35

0,38

0,40

0,43

0,43

0,35

0,37

0,38

0,41

0,41

0,41

Jawa-Bali DKI Jakarta

0,33

0,36

0,36

0,44

0,42

0,43

Jawa Barat

0,35

0,36

0,36

0,41

0,41

0,41

Banten

0,34

0,37

0,42

0,40

0,39

0,40

Jawa Tengah

0,31

0,32

0,34

0,38

0,38

0,39

DI Yogyakarta

0,36

0,38

0,41

0,40

0,43

0,44

Jawa Timur

0,33

0,33

0,34

0,37

0,36

0,36

Bali

0,30

0,31

0,37

0,41

0,43

0,40

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPS Catatan : Berdasarkan Susenas Maret (1 : Hanya Dilakukan pengumpulan data KOR di Ibukota Propinsi (2 : Tidak digunakan untuk estimasi angka Indonesia

Kalimantan

Sulawesi

Maluku Papua

INDONESIA

Slide - 103

PERKEMBANGAN GOLONGAN PENDAPATAN (GINI RATIO) PROVINSI MENURUT KELOMPOK GINI RATIO TAHUN 2008-2013 RATIO GINI < 0,35

0,35 - 0,40

> 0,40

PROVINSI Kep. Bangka Belitung Maluku Utara Aceh Sumatera Utara Jambi Nusa Tenggara Timur Kalimantan Tengah Sulawesi Barat Sumatera Barat Kepulauan Riau Lampung Jawa Timur Nusa Tenggara Barat Kalimantan Selatan Riau Kalimantan Timur Maluku Sumatera Selatan Bengkulu Jawa Tengah Banten Bali Kalimantan Barat Jawa Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Utara DKI Jakarta Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Papua Barat DI Yogyakarta Gorontalo Papua

2008 0,26 0,33 0,27 0,31 0,28 0,34 0,29 0,31 0,29 0,30 0,35 0,33 0,33 0,33 0,31 0,34 0,31 0,30 0,33 0,31 0,34 0,30 0,31 0,35 0,33 0,28 0,33 0,36 0,33 0,31 0,36 0,34 0,40

2009 0,29 0,33 0,29 0,32 0,27 0,36 0,29 0,30 0,30 0,29 0,35 0,33 0,35 0,35 0,33 0,38 0,31 0,31 0,30 0,32 0,37 0,31 0,32 0,36 0,34 0,31 0,36 0,39 0,36 0,35 0,38 0,35 0,38

2010 0,30 0,34 0,30 0,35 0,30 0,38 0,30 0,36 0,33 0,29 0,36 0,34 0,40 0,37 0,33 0,37 0,33 0,34 0,37 0,34 0,42 0,37 0,37 0,36 0,37 0,37 0,36 0,40 0,42 0,38 0,41 0,43 0,41

2011 0,30 0,33 0,33 0,35 0,34 0,36 0,34 0,34 0,35 0,32 0,37 0,37 0,36 0,37 0,36 0,38 0,41 0,34 0,36 0,38 0,40 0,41 0,40 0,41 0,38 0,39 0,44 0,41 0,41 0,40 0,40 0,46 0,42

2012 0,29 0,34 0,32 0,33 0,34 0,36 0,33 0,31 0,36 0,35 0,36 0,36 0,35 0,38 0,40 0,36 0,38 0,40 0,35 0,38 0,39 0,43 0,38 0,41 0,40 0,43 0,42 0,41 0,40 0,43 0,43 0,44 0,44

2013 0,31 0,32 0,34 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,37 0,37 0,37 0,38 0,39 0,39 0,40 0,40 0,40 0,41 0,41 0,42 0,43 0,43 0,43 0,43 0,44 0,44 0,44 Slide - 104

5. SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (2)

Indikator

2014 (Baseline)

2019

Pembangunan Perdesaan

Pembangunan Perdesaan



Penurunan desa tertinggal (sampai dengan 5,000 desa)



Peningkatan desa mandiri (paling sedikit 2,000 desa)

--

--

Sampai dengan 5.000 desa tertingal Sampai dengan 2.000 desa mandiri

Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN)

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sesuai dengan kondisi geografis Desa

2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa 3. Pembangunan Sumber Daya Manusia, peningkatan Keberdayaan, dan pembentukan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa 4. Penguatan Pemerintahan Desa

Pengembangan Kawasan Perbatasan o Pengembangan Pusat

ARAH KEBIJAKAN:

3 (111 lokasi prioritas)

10 (187 lokasi priorias)

5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, serta Penataan Ruang Kawasan Perdesaan 6. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota. Pengembangan Kawasan Perbatasan

o Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan

12 pulau-pulau kecil terluar berpenduduk

92 pulau kecil terluar/terdepan

1. Penguatan pelayanan imigrasi dan Penegasan batas wilayah negara 2. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat

Slide - 105

PETA RENCANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERBATASAN PAPUA

Slide - 106

PETA RENCANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERBATASAN MALUKU

Slide - 107

PETA RENCANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERBATASAN NUSA TENGGARA

Slide - 108

PETA RENCANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERBATASAN SULAWESI

Slide - 109

PETA RENCANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERBATASAN KALIMANTAN

Slide - 110

PETA RENCANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERBATASAN SUMATERA

Slide - 111


Indikator  Jumlah Daerah Tertinggal o Kabupaten terentaskan o Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal o Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal o Indeks Pembangunan Manuasia (IPM) di daerah tertinggal

2014 (Baseline) 122 (termasuk 9 DOB) 70 7,1% *

2019 42 80 7,35%

o Kawasan Industri o Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) * rata-rata 2010-2014

Pengembangan Daerah Tertinggal 1. Pengembangan perekonomian masyarakat lokal 2. Pemenuhan standar pelayanan minimal untuk pelayanan publik dasar 3. Peningkatan aksesibilitas daerah 4. Pembangunan Tekno Park

16,64%

12,5% Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa

68,46

71,5

 Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa

o Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa

ARAH KEBIJAKAN:

7

14

n.a.

13

1. Percepatan Industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA  (a) menciptakan nilai tambah; (b) menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisa. 2. Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur 3. Pengembangan SDM dan Iptek 4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

4

4

5. Pemberian insentif fiskal dan non fiskal

Slide - 112

MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA     

Kemen Desa, PDT & Transmigrasi; Kemendagri; Kemen PU & Pera; BNPP Pembangunan Pemda Kawasan Perbatasan

 Kemen Desa, PDT & Transmigrasi;  Kemendagri;  Kemen PU & Pera;  Pemda

 Kemen Keuangan;  Kemendagri;  Kementerian Sektor & Lembaga  Pemda

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pulau-Pulau Terpencil

Pengurangan overhead cost (biaya rutin) untuk dialokasikan bagi pelayanan publik

Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan


MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA

Penataan Daerah Otonomi Baru

Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah

   

 Kemen Desa, PDT & Transmigrasi;  Kemen Keuangan;  Kemendagri;  Pemda;  Desa

 Kemen Keuangan;  Kemendagri;  Pemda

Kemen Keuangan; Kemendagri; DPR & DPRD; Pemda Slide - 113


Indikator

2014 (Baseline)

2019

 Pembangunan Kawasan Perkotaan

ARAH KEBIJAKAN: 1. Pembangunan metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan pusat investasi;

o Pembangunan Metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan Pusat Investasi

2

o Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa

43 kota belum optimal perannya

20 dioptimalkan perannya

o Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

--

39 pusat pertumbuhan yang diperkuat

o Pembangunan 10 Kota Baru Publik

--

10 Kota Baru

2 + 5 (usulan baru)

2. Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa;

3. Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai pusat kegiatan lokal atau pusat kegiatan wilayah dari 132 pusat pertumbuhan berstatus PKW.

Slide - 114

PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI LUAR JAWA • Kemen Perindustrian • Kemen Agraria dan TTR • Pemerintah Daerah

* Penyediaan lahan kawasan industri * SDA

• • • • •

Kemen Ristek-Dikti Kemen Pertanian Kemen Perikanan BPPT Pemda

Science dan Techno Park BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN

Penyediaan Tenaga Terampil (BLK, SMK, Politeknik)

• Kemen Dik-Nas • Kemen Tenaga Kerja

konektivitas

• Kemen PU/Pera • Kemen Perhubungan • Kemen ESDM

Industrialiasi di luar jawa • Kemen Keuangan Insentif fiskal • Kemen dan non fiskal Perindustrian

Mensosialisasikan mental Kewirausahaan

• BKPM • BKPD – Pemda • Kemendagri

ikim investasi PTSP * Perda bermasalah

Slide - 115

SEBARAN 14 KAWASAN INDUSTRI PRIORITAS WILAYAH LUAR JAWA

Kawasan Industri Kuala Tanjung

Kawasan Industri Landak

Kawasan Industri Palu

Kawasan Industri Teluk Bitung

Industri Karet, CPO

Industri Rotan, Karet, Kakao (agro) dan Smelter

Industri Agro dan Logistik

Industri Aluminium , CPO

Kawasan Industri Ketapang Industri Alumina

Kawasan Industri Buli Industri Smelter Ferronikel, Stainless steel, dan downstream stainless steel

Kawasan Industri Batu Licin Kawasan Industri Teluk Bintuni

Industri Besi Baja

Industri Migas dan Pupuk

Kawasan Industri Sei Mangkei Industri Pengolahan CPO Kawasan Industri Morowali

Kawasan Industri Tanggamus

Industri Smelter Ferronikel, Stainless steel, dan downstream stainless steel

Industri Maritim dan Logistik Kawasan Industri Jorong

Kawasan Industri Bantaeng

Hilirisasi Sumber Daya Mineral (Bauksit), Kelapa Sawit

Industri Smelter Ferronikel, Stainless steel, dan downstream stainless steel

Kawasan Industri Konawe Industri Smelter Ferronikel, Stainless steel, dan downstream stainless steel

Slide - 116

SEBARAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) YANG SUDAH ADA KEK SEI MANGKEI Kabupaten Simalungun, Sumut  Industri pengolahan Kelapa Sawit  Industri pengolahan karet  Pupuk & aneka industri  Logistik  Pariwisata

KEK TANJUNG API-API Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan  Industri Pengolahan Karet  Industri Pengolahan Sawit  Industri Petrokimia Sumber: Kemenko Perekonomian (2014)

KEK Maloy Batuta Trans Kalmantan (MBTK) Kabupaten Kutai Timur, Kaltim  Industri Kelapa Sawit  Logistik

KEK PALU Kota Palu, Sulawesi Tengah  Industri Manufaktur  Industri Agro berbasis kakao, karet, rumput laut, rotan  Industri pengolahan Nikel, Biji Besi, Emas  Logistik

 Pariwisata  Industri pengolahan perikanan  Bisnis & logistik

KEK BITUNG Kota Bitung, Sulawesi Utara

KEK TANJUNG LESUNG Kab. Pandeglang, Banten

KEK MANDALIKA Kab. Lombok Tengah, NTB  Pariwisata

KEK MOROTAI Kab. Pulau Morotai, Maluku Utara

 Pariwisata

 Industri Pengolahan Perikanan  Industri agro berbasis kelapa dan tanaman obat  Aneka industri  Logistik Slide - 117

SEBARAN LOKASI KEK 2009 – 2014 DAN INDIKASI LOKASI KEK 2014 – 2019

Slide - 118


SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR POLHUHANKAM

Slide - 119

6. SASARAN POLHUKHANKAM Indikator

2014 (Baseline)

2019

73,21%

77,5%

63,7

75

POLITIK & DEMOKRASI 

Tingkat Partisipasi Politik Pemilu



Indeks Demokrasi Indonesia

PENEGAKAN HUKUM 

Indeks Penegakan Hukum

n.a.

75%



Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

32

50



Indeks Perilaku Anti Korupsi

3,63

4

- Integritas Pelayanan Publik (Pusat)

7,37

9

- Integritas Pelayanan Publik (Daerah)

6,82

8,5

Persentase Instansi Pemerintah dengan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori B) - Kementerian/Lembaga

67%

75%

NA NA 74 %

60% 45% 95 %

60,24% 30,30% 2,38%

85% 75% 50%

TATA KELOLA DAN REFORMASI BIROKRASI 



Kualitas Pelayanan Publik

- Provinsi  

- Kabupaten/Kota Opini WTP atas Laporan Keuangan K/L Persentase Instansi Pemerintah yang Akuntabilitas Kinerjanya Baik (Skor B) - Kementerian/Lembaga - Provinsi - Kabupaten/Kota

Slide - 120

6. SASARAN POLHUKHANKAM

Indikator

2014 (Baseline)

2019

42 persen

35 persen

5,89 persen

11 persen

33,60 persen

40 persen

19,87 persen

30 persen

16,22 persen

30 persen

PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH 

Kinerja Kuangan Daerah

-

Rata-rata presentase belanja pegawai Kab/Kota Rata-rata pajak retribusi Kab/Kota terhadap total pendapatan Rata-rata pajak retribusi Prov terhadap total pendapatan Rata-rata belanja modal Kab/Kota

-

Rata-rata belanja modal Prov

-

Rata-rata presentase belanja pegawai Kab/Kota

42 persen

35 persen

-

Rata-rata presentase belanja pegawai Prov

15 persen

13 persen

-

Rata-rata ketergantungan dana transfer Kab/Kota Rata-rata ketergantungan dana transfer Prov Rata-rata nasional WTP Pemda Prov Rata-rata nasional WTP Pemda Kabupaten Rata-rata nasional WTP Pemda Kota

72,20 persen

70 persen

53,85 persen 52 persen 18 persen 33 persen

50 persen 85 persen 60 persen 65 persen

-

Slide - 121

6. SASARAN POLHUKHANKAM

Indikator

Kinerja Kelembagaan - PTSP Kondisi Mantap - Perda bermasalah - Rata-rata kinerja Daerah Otonomi Baru Rata-rata kinerja maksimal Rata-rata kinerja minimal - Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yg ideal (sesuai PP 41) sampel 299 daerah - Penerapan SPM di daerah (Prov/Kab/Kota)  Kinerja Aparatur - Tingkat pendidikan aparatur Pemda S1, S2 dan S3 PERTAHANAN DAN KEAMANAN - Tingkat Pemenuhan MEF (Tiga Tahap) - Kontribusi industri pertahanan DN terhadap MEF - Laju Peningkatan Prefalensi Penyalahgunaan Narkoba

2014 (Baseline)

2019

35,50 persen 350 perda

55 persen 50 perda

52,85 persen 23,83 persen 45 persen

70 persen 48 persen 70 persen

75 persen

90 persen

43,30 persen

50 persen

Tahap I 10% 0,08%

Tahap II 20% 0,05%



Slide - 122


TERIMA KASIH

Slide - 123

RINGKASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN)

Recommend Documents