KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RINGKASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2015-2019 Oleh:
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas
Medan, 24 Januari 2015
OUTLINE PAPARAN
I. PENGANTAR
II. ARAH DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
III. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN
Slide - 2
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
I. PENGANTAR
Slide - 3
DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPJMN 1.
UU 25/2004 (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional), Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan: rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan; Presiden sebagai penanggungjawab Perencanaan Pembangunan Nasional
2.
UU No. 17/2007 (RPJPN 2005-2025), dibagi dalam 4 tahap RPJMN, yaitu: RPJMN I 2005-2009 RPJMN II 2010-2014 RPJMN III 2015-2019 RPJMN IV 2020-2024
3.
PP 40 tahun 2006 (Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional):
Pasal 17: (1) Presiden menetapkan Rancangan Akhir RPJM Nasional menjadi RPJM Nasional dengan Peraturan Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Presiden dilantik. (2) RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai: a. pedoman penyesuaian dalam rangka penetapan Renstra-KL; dan b. bahan penyusunan dan perbaikan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas pemerintah daerah dalam mencapai sasaran nasional yang termuat dalam RPJM Nasional Slide - 4
RANCANGAN AKHIR RPJMN 2015-2019 •
Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019 terdiri dari: – Buku I : Agenda Pembangunan Nasional – Buku II : Agenda Pembangunan Bidang – Buku III : Agenda Pembangunan Wilayah
•
Dalam masing-masing buku telah disusun indikator-indikator pembangunan beserta sasarannya (berdasarkan exercise Pagu Indikatif Jangka Menengah 2015-2019)
•
Telah dibahas oleh berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan, yaitu kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, perguruan tinggi, partai politik, organisasi profesi, para ahli di berbagai bidang, dan organisasi masyarakat sipil, antara lain dalam forum: – Musrenbang Regional – Musrenbang Nasional (18 Desember 2014) – Trilateral Meeting Bappenas-K/L-Kemenkeu (23-31 Desember 2014)
• Persetujuan Presiden dalam Sidang Kabinet ditindaklanjuti dengan penetapan RPJMN 2015-2019 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Slide - 5
TRISAKTI DAN NAWACITA VISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG 7 MISI Keamanan nasional yg mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dg mengamankan SD maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
Politik LN bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
Kualitas hidup manusian Indonesia yg tinggi, maju dan sejahtera
Bangsa berdaya saing
Indonesia menjadi negara maritim yg mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
Masyarakat yg berkepribadian dalam kebudayaan.
NAWACITA – 9 agenda prioritas Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN
Akan membuat Pemerintah tidak absen dg memba-ngun tata kelola Pem. yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
Akan membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan
BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK (12 program aksi-115 prioritas utama) 1.Membangun wibawa politik LN dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global (4) 2.Menguatkan sistem pertahanan negara (4) 3.Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat (8) 4.Mewujudkan profesionalitas intelijen negara (7)
5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik (7) 6.Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi (6) 7.Memperkuat politik desentralisasi dan otda (11) 8.Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa (8)
9. Melindungi dan memajukan hakhak masyarakat adat (6) 10. Pemberdayaan Perempuan dalam politik dan pembangunan (7) 11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan (42) 12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik (5)
Akan menolak Negara lemah dengan melalukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
Akan mening-katkan kuali-tas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera
Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI (16 program aksi) 1.Dedikasikan pembangunan kualitas SDM 2.Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan 3.Mendedikasikan program u/ membangun daulat energi berbasis kepentingan nas. 4.Untuk pengua-saan SDA melalui 7 langkah & mem-bangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham u/ masyarakat lokal/ sekitar tambang, penguatan kapa-sitas pengusaha nasional (trmsuk penambang rakyat) dlm pengelolaan tambang berkelanjutan.
5. Membangun pemberdayaa n buruh 6.Membangun sektor keuangan berbasis nasional 7.Penguatan investasi domestik 8.Membangun penguatan kapasitas fiskal negara 9.Membangun infrastruktur
10. Membangun ekonomi maritim 11. Penguatan sektor kehutanan 12. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan 13.Membangun perimbangan pembangunan kawasan 14.Membangun karakter dan potensi wisata 15.Mengembangk an kapasitas perdagangan nasional 16.Pengembanga n industri manufaktur
Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dg menggerak-kan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
Akan melakuka n revolusi karakter bangsa
Akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.
BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN (3 program aksi) 1. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sbg pembentuk karakter bangsa
2. Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial
3. Akan memban gun jiwa bangsa melalui pemberd ayaan pemuda dan olah raga
Slide - 6
MENUJU INDONESIA YANG JAUH LEBIH BAIK 1. Mengejar peningkatan daya saing 2. Meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui pembangunan mental 3. Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan kelautan 4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas 5. Mengurangi ketimpangan antarwilayah 6. Memulihkan kerusakan lingkungan 7. Memajukan kehidupan bermasyarakat
Slide - 7
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
II. STRATEGI PEMBANGUNAN
Slide - 8
STRATEGI PEMBANGUNAN NORMA PEMBANGUNAN 1) 2) 3) 4)
Membangun untuk manusia dan masyarakat; Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar; Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengahbawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem
3 DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
Pendidikan
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN
Kedaulatan Pangan
Antarkelompok Pendapatan
Kesehatan
Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan
Perumahan
Kemaritiman dan Kelautan
Mental / Karakter
Pariwisata dan Industri
Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur
KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum
Keamanan dan Ketertiban
Politik & Demokrasi
Tata Kelola & RB
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA Slide - 9
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
III. SASARAN PEMBANGUNAN
Slide - 10
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SASARAN MAKRO
Slide - 11
1. SASARAN MAKRO(1) 2014* (Baseline)
2019
73,83
76,3
Indeks Pembangunan Masyarakat1
0,55
Meningkat
Indeks Gini
0,41
0,36
51,8% (Oktober 2014)
Min. 95%
29,5 juta 1,3 juta
62,4 juta 3,5 juta
Indikator Pembangunan Manusia dan Masyarakat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Meningkatnya presentase penduduk yang
menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan Pekerja formal Pekerja informal
1
Indeks pembangunan masyarakat merupakan indeks komposit yang mengukur sifat kegotongroyongan, toleransi, dan rasa aman masyarakat *Perkiraan
Slide - 12
1. SASARAN MAKRO(2)
Indikator
2014* (Baseline)
2019
5,1%
8,0 %
43.403 41.163
72.217
8,4%
3,5%
10,96 % *)
7,0-8,0%
5,94%
4,0-5,0%
Ekonomi Makro Pertumbuhan ekonomi PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010 PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2000 Inflasi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
*) Tingkat kemiskinan Bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada Bulan November 2014 *Perkiraan
Slide - 13
SASARAN EKONOMI MAKRO (1) Perkiraan 2014
Proyeksi Jangka Menengah 2015
2016
2017
2018
2019
5,1
5,8
6,6
7,1
7,5
8,0
43.403
47.804
52.686
58.489
64.721
72.217
8,4
5,0
4,0
4,0
3,5
3,5
11.900
12.200
12.150
12.100
12.050
12.000
5,9
5,5-5,8
5,2-5,5
5,0-5,3
4,6-5,1
4,0-5,0
10,96**)
9,5-10,5
9,0-10,0
8,5-9,5
7,5-8,5
7,0-8,0
Perkiraan Besaran-besaran Pokok Pertumbuhan PDB (%) PDB per Kapita (ribu Rp) Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (%) Nilai Tukar Nominal (Rp/US$)
Pengangguran dan Kemiskinan (%) Tingkat Pengangguran Tingkat Kemiskinan
*)Tahun 2015 menggunakan Angka RAPBN-P 2015 **) Tingkat kemiskinan Bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada Bulan November 2014.
SASARAN EKONOMI MAKRO (2) Proyeksi Jangka Menengah
Perkiraan 2014
2015
2016
2017
2018
2019
Rata-Rata 2015-2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
3,9
4,1
4,3
4,5
4,7
4,9
4,5
Pertambangan dan Penggalian
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,0
Industri Pengolahan
4,7
6,1
6,9
7,4
8,1
8,6
7,4
Pengadaan Listrik dan Gas, dan air bersih
5,0
5,6
6,3
7,2
7,9
8,7
7,1
Pengadaan Air
4,2
5,3
6,2
6,7
7,2
7,7
6,6
Konstruksi
6,0
6,4
6,8
7,3
7,5
7,8
7,2
Perdagangan besar dan eceran, dan Reparasi
4,5
4,9
7,3
7,9
8,0
8,4
7,3
Transportasi dan Pergudangan
6,9
8,1
8,7
9,3
9,7
10,3
9,2
Penyedia Akomodasi dan Makan Minum
5,1
5,7
6,3
7,2
7,8
8,6
7,1
Informasi dan Komunikasi
9,1
9,7
10,6
11,6
12,3
13,4
11,5
Jasa Keuangan
8,2
8,8
9,2
9,6
10,0
10,4
9,6
Real Estate
6,3
6,8
7,4
7,9
8,5
9,0
7,9
Jasa Perusahaan
8,7
9,1
9,2
9,4
9,5
9,6
9,4
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
0,6
1,4
2,6
3,7
4,8
6,0
3,7
Jasa Pendidikan
7,3
8,8
9,4
10,1
10,7
11,4
10,1
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
5,6
6,9
8,1
9,0
10,0
11,0
9,0
Jasa lainnya
6,1
6,7
7,0
7,3
7,7
7,9
7,3
SEKTOR-SEKTOR PRODUKSI
Peta IPM (Indeks Pembangunan Manusia)
Slide - 16
TINGKAT KEMISKINAN DAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN TAHUN 2014
Slide - 17
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT
Slide - 18
2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT
Arah Kebijakan
Kependudukan & KB Indikator Kependudukan dan Keluarga Berencana Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) Angka prevalensi Pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara (all methods)
2014 (Baseline)
2019
1,49%/tahun (2000-2010) 2,6 (2012)
1,19%/tahun (2010-2020) 2,3
62% (2012)
66%
Kependudukan 1.Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi 2.Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB, tenaga kesehatan pelayanan KB, dan penguatan lembaga di tingkat masyarakat 3.Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang
Slide - 19
2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT
Pendidikan Indikator
2014 (Baseline)
2019
Pendidikan Rata-rata lama sekolah penduduk usia
diatas 15 tahun Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B Persentase SD/MI berakreditasi minimal B Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B Pesentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya
8,1 (tahun)
8,8 (tahun)
94,1%
96,1 (%)
50,4%
68,4 (%)
68,7%
84,2%
62,5%
81,0%
73,5%
84,6%
48,2%
65,0%
0,85 (2012)
0,90
0,53 (2012)
0,60
Arah Kebijakan Pendidikan 1.Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas 2.Meningkatkan akses Pendidikan Menengah yang berkualitas 3.Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas 4.Meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja 5.Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan 6.Meningkatkan Kualitas Pembelajaran
Slide - 20
2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT Pembangunan Kesehatan No 1
Indikator Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat 1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran 2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup
2
3
Arah Kebijakan 2014 (Baseline) 346 (SDKI 2012) 32 (2012/2013)
3. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak 19,6 (2013) balita (persen) 4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak 32,9 (2013) baduta (persen) Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular 1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 297 (2013) 2. Prevalensi HIV (persen) 0,46 (2013) 3. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 25,8 (2013) 4. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun 15,4(2013) (persen) 5. Persentase merokok penduduk usia 15-19 tahun 7,2 (2013) Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan 1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 0 puskesmas terakreditasi 2. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi 3. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis 1.015 tenaga kesehatan
2019 306 24 17 28
245 <0,5 23,4 15,4 5,4 5.600 95 5.600
1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas 2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat 3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 4. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan 5. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas 6. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas 7. Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan 8. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan 9. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan
Slide - 21
2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT
Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak No 1
2
2014 (Baseline) Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 69,6 (2013)
Meningkat
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
70,5 (2013)
Meningkat
Anak lakilaki: 38,62 persen; Anak perempuan: 20,48 persen (2013)
Menurun
Indikator
Perlindungan Anak Prevalensi Kekerasan terhadap Anak
2019
Arah Kebijakan
1.
Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan;
2.
Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya
Slide - 22
2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT Arah Kebijakan
Pembangunan Masyarakat No
1
2
3
4
Indikator
Indeks gotong royong (mengukur keperca-yaan kepada lingkungan tempat tinggal, ke-mudahan mendapatkan pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan bakti sosial, serta jejaring sosial) Indeks toleransi (mengukur nilai toleransi masyarakat dalam menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal) Indeks rasa aman (mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal) Jumlah konflik sosial (per tahun)
1. 2014 (Baseline)
2019
0,55 (2012)
Meningkat
2.
3.
4.
5. 0,49 (2012)
Meningkat
6. 0,61 (2012)
Meningkat
164 (2013)
Menurun
7.
Memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga Membangun kembali modal sosial dalam rangka memperkukuh karakter dan jati diri bangsa Meningkatkan Peran Kelembagaan Sosial Meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan penghormatan terhadap lembaga penegakan hukum Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan, Meningkatkan kerukunan umat beragama Meningkatkan pembudayaan kesetiakawanan sosial dalam penyelenggaraan perlindungan sosial
Slide - 23
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT
Slide - 24
REVOLUSI MENTAL
Slide - 25
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA Laju Pertumbuhan dan Jumlah Penduduk Indonesia, 1971-2010
2.32
2.5
200
2.13 1.97 2.0
1.49
1.45
150
1.5 100 1.0 50
0.5
119.2
147.5
179.4
205.1
237.6
SP 1971
SP 1980
SP 1990
SP 2000
SP 2010
0.0
0
Jumlah Penduduk (juta jiwa)
Pertumbuhan Penduduk (%)
Jumlah penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan secara signifikan, dengan laju yang meningkat dalam 10 tahun terakhir
Piramida Penduduk Indonesia, 2010 (dalam juta) 75+ 70-74 65-69
Laki-laki
Perempuan
60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39
30-34 25-29 20-24
15-19 10-14 5-9
0-4
14
12
10
8
6
4
2
0
2
4
Jumlah Penduduk
6
8
10
12
14
2010 • Rasio jenis kelamin: 101,4 • Rasio ketergantungan: 50,4 • Penduduk perdesaan: 50,2%
Papua Kepulauan Riau Kalimantan Timur Papua Barat Riau Bangka Belitung Maluku Banten Sulawesi Barat Jambi Maluku Utara Aceh Gorontalo Bali Sulawesi Tenggara NTT Kalimantan Selatan Sulawesi Tengah Jawa Barat Sumatera Selatan Kalimantan Tengah Bengkulu INDONESIA DKI Jakarta Sumatera Barat Sulawesi Utara Lampung Sulawesi Selatan NTB Sumatera Utara DI Yogyakarta Kalimantan Barat Jawa Timur Jawa Tengah
5.39 4.95 3.81 3.71 3.58 3.14 2.80 2.78 2.68 2.56 2.47 2.36 2.26 2.15 2.08 2.07 1.99 1.95 1.90 1.85 1.79 1.67 1.49 1.41 1.34 1.28 1.24 1.17 1.17 1.10 1.04 0.91 0.76 0.37 0
1
2
3
4
Laju pertumbuhan penduduk di beberapa daerah masih sangat tinggi
Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR) di berbagai daerah masing sangat rendah 5
6
Kesenjangan CPR antardaerah, 2012 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 Kab/Kota terendah
30.0
Rata-rata Provinsi 20.0
Kab/Kota Tertinggi
10.0 0.0
Papua NTT Maluku Papua Barat Kepulauan Riau Sulawesi Barat Sumatera Barat Aceh Sulawesi Selatan Sumatera Utara Maluku Utara Sulawesi Tenggara DKI Jakarta Riau NTB DI Yogyakarta Kalimantan Timur Sulawesi Tengah Banten Bali Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat Gorontalo Sumatera Selatan Bangka Belitung Lampung Jambi Sulawesi Utara Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Bengkulu Kalimantan Tengah
250
Jumlah Penduduk (juta jiwa)
Pertumbuhan Penduduk (%)
3.0
Laju Pertumbuhan Penduduk 2000-2010
Slide - 26
KESEHATAN IBU DAN ANAK 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
390 334
359 306
307 228
1994
1997 2002-2003 2007 2012 SDKI Target RPJMN 2019
2019
Persentase RSU Pemerintah Menurut Ketersediaan Dokter Spesialis pada RSU Tipe C dan Tipe D, 2011 89
88
91
81
56
51
40 20
Kelas D
60
Sp. Bedah
Sp. Anak
Sp. Obstetrik Ginekologi
35
34 32
30
24
20 10 0 1997 2002-2003 2007 2012 SDKI Target RPJMN 2019
2019
83.5 71.3
70.4 70
Sp. Penyakit Dalam
46
40
80 Kelas C
0
50
Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (%) 90
56
48
57
1994
80 60
60
Kesinambungan pelayanan belum terjaga: Sebagian pelayanan kesehatan ibu dan anak cakupannya masih rendah
Pada pelayanan kesehatan rujukan, banyak rumah sakit yang belum memenuhi standar ketenagaan.
100
AKB Tahun 1994-2012 dan Target RPJMN 2019 Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup
AKI Tahun 1994-2012 dan Target RPJMN 2019 Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih cukup tinggi walaupun dalam beberapa dekade terakhir AKI dan AKB telah mengalami penurunan.
Sumber: Risfaskes, 2011
61.9
58.9
50 40
38.0
37.1
30
Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%)
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (%)
20 10.2
DISPARITAS MASIH LEBAR Sumber: Riskesdas, 2013
10
Tertinggi
DIY
DIY
Pemakaian Anemia ibu Pemeriksaan Persalinan di Bayi berat Kontrasepsi* hamil WUS Kehamilan Faskes badan lahir (K4) rendah
Nasional
Terendah
0
MALUKU
PAPUA
Imunisasi ASI Esklusif 6 Kunjungan dasar bulan Neonatus lengkap (KN1)
Sumber: Riskesdas 2013 dan *) SDKI 2012
Slide - 27
Penguatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Untuk Mendukung Percepatan Penurunan AKI dan AKB serta Pemenuhan Supply Side JKN, 2015-2019
RS Pratama: 13
RS Rujukan Regional: 51 RSUD: 119 RS Rujukan Regional: 21 RSUD: 46
RS Rujukan Regional: 29 RSUD: 68
RS Pratama: 55 RS Rujukan Nasional
RS Rujukan Regional: 47 RSUD: 111
RS Rujukan Regional: 22 RSUD: 53
RS Rujukan Regional: 14 RSUD: 33
Strategi 2015-2019: 1. Penguatan sistem rumah sakit rujukan nasional (14 RS) 2. Penguatan sistem rumah sakit rujukan regional (184 RS) 3. Penguatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) (430 RS) 4. Pembangunan RS Pratama di DTPK (68 RS) Slide - 28
Indonesia menghadapi beban ganda penyakit, yaitu kondisi penyakit menular masih muncul sedangkan penyakit tidak menular semakin meningkat
1990
2000
2010 Jumlah Kasus HIV-AIDS (kumulatif) 2013
Ranking Beban Penyakit Penyakit Menular
Penyakit Tidak Menular
Penyakit
Beban Penyakit
Penyakit
Tuberculose (2)
7,6%
Stroke (1)
8,0%
Diare (3)
4,0%
Jantung Iskemik (4)
3,8%
Infeksi Pernapasan (5)
3,7%
Diabetes (6)
Merokok pada penduduk - usia < 18 tahun (7,2 %) - usia > 15 tahun (36,3%)
Penduduk > 10 tahun Kurang Konsumsi Buah dan Sayur (93,5%)
3,5
Faktor Resiko Perilaku PTM
Penduduk Kurang Aktivitas Fisik (26,1 % penduduk)
Beban Penyakit
Prevalensi HIV dan AIDS di Indonesia hingga tahun 2013 adalah 0,43 persen dengan sebaran seperti grafis diatas
TB
DBD
• Prevalensi 297 per 100.000 penduduk • Jumlah penderita 893.000 kasus (2013) • Angka kesakitan 45,85 per 100.000 penduduk • Jumlah penderita sebanyak 112.511 penduduk (2013)
• Angka kesakitan 1,14 per 1.000 penduduk Malaria • Jumlah kasus sebanyak 412.000 kasus (2013)
Filariasis
• Jumlah kasus sebanyak 12.714 kasus (2013) Slide - 29
STATUS GIZI DI INDONESIA Indonesia mengalami beban ganda masalah gizi : masalah gizi kurang dan gizi lebih masih tinggi STATUS GIZI BALITA Gemuk
11.9
Kurus
12.1
STATUS GIZI BALITA 2005 - 2013
37.2
Pendek Gizi Kurang
19.6
STUNTING MENURUT PENGELUARAN
48.4
42.4 38.5
32.3
29
DEWASA OBESE (GEMUK) 32.9
BALITA OVERWEIGHT (GEMUK)
12.2
14
11.9
2007
2010
2013
19.7
Q1
Q2
Q3
Q4
BAYI DENGAN BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR)
Disparitas
Prevalensi
Tertinggi
Sulteng : 16,9%
Terendah
Sumut : 7,2%
Nasional
10,2%
Q5 Laki-laki
Perempuan
ASI EKSKLUSIF
38% bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif
ANEMIA PADA IBU HAMIL
Sebanyak
37,1%
Ibu hamil mengalami anemia Sumber : Riskesdas, 2013 Slide - 30
STATUS GIZI DI INDONESIA BALITA STUNTING (PENDEK): Terjadi pada hampir seluruh wilayah
<20
20-29
30-39
>40 Sumber: Riskesdas 2013 Slide - 31
Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf 14
• Proporsi buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas mengalami penurunan signifikan, dari 5,3% (2009) menjadi 4,4% (2011)
Rata-rata Buta Huruf Penduduk Berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten/Kota Setiap Provinsi, 2011
12 10 8 6 4 2
Rata-rata
Tertinggi
Papua NTB Kalbar NTT Sulbar Jatim Jateng Gorontalo Babel Kalsel Lampung Sumsel Jambi Sulsel Kalteng Sulteng Jabar Sultra Bali Bengkulu Banten Malut Sumbar Riau Aceh Kaltim Sumut Sulut Maluku Yogyaka… Pabar Kepri Jakarta
Terendah 0
• Akan tetapi, kesenjangan masih terlihat di beberapa provinsi
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas Per Provinsi, 2012
• Variasi rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas masih cukup lebar. • Masih cukup banyak daerah yang rata-rata lama sekolahnya masih dibawah 6 tahun.
90 80 70 60
Maximum
Mean Minimum
50 40 30 20 10 0
Slide - 32
Kesenjangan Partisipasi Pendidikan APS 13-15 tahun antar provinsi dan kab/kota
1
APM SMP/MTs per Provinsi, 2011
100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 Papua Sulawesi Barat Gorontalo Kepulauan Bangka Sulawesi Tengah Kalimantan Barat Kalimantan Selat Kalimantan Tenga Riau Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggar Jawa Barat Sulawesi Utara Sumatera Selatan Nusa Tenggara Ti Jawa Tengah Lampung Sumatera Barat Jambi Sumatera Utara Maluku Utara Banten Nusa Tenggara Ba Papua Barat Jawa Timur Bengkulu DKI Jakarta Aceh Maluku Kepulauan Riau Bali Kalimantan Timur DI Yogyakarta
-
Angka terendah tk kab/kota
Rata-rata tk provinsi
Angka tertinggi tk kab/kota
94.9
93.9
92.3
81
88.8
99.4
98.9
98.6
97.9
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
95.9
APS penduduk usia 7-15tahun menurut kelompok pengeluaran keluarga, 2012.
Kuintil-1 (termiskin) Kuintil-2
DKI Jakarta DIY Bali Sumbar Kep. Riau Aceh Jatim Riau Sumut NTB Sultra Maluku Sulut Jambi Bengkulu Jateng INDONESIA Sulsel Kaltim Malut Kep. Babel Lampung Jabar Banten Sumsel Sulbar Sulteng Gorontalo Kalsel Kalbar Kalteng NTT Papua Papua Barat
93.3
77.7
62.5
Kuintil-3 Kuintil-4 Kuintil-5 (terkaya)
7-12 Tahun
13-15 Tahun
Disparitas akses pendidikan dasar sudah semakin kecil baik antar daerah maupun antar kelompok sosialekonomi. Namun masih perlu upaya besar untuk menjamin semua anak usia 7-15 tahun untuk mengikuti pendidikan yang berkualitas. Slide - 33
Kesenjangan Partisipasi Pendidikan Perkembangan APS Penduduk Usia 16-18 tahun menurut pengeluaran keluarga
55.2 63.6 68.4 75.3
28.7
42.9
72.7 43.4 52.4 62.4
41.0 50.4
61.4
72.0
29.9
40
27.6 36.8 46.2 55.9
80 60
73.0
100
20
0
2000 Kuintil-1
2006 Kuintil-2
2009 Kuintil-3
Kuintil-4
2012 Kuintil-5
Kesenjangan partisipasi pendidikan menengah semakin mengecil, tetapi masih membutuhkan perhatian besar untuk terus diturunkan Persentase Kecamatan yang Memiliki SMP/MTs atau SMA/SMK/MA (negeri dan/atau swasta) 100.00 90.00 80.00 70.00 60.00
APK SM per Provinsi, 2012 Bali DI Yogyakarta DKI Jakarta Maluku Utara Aceh Maluku Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Bengkulu Riau Sulawesi Barat Kepulauan Bangka Belitung Kalimantan Timur Sumatera Utara Jawa Timur Nusa Tenggara Barat Sulawesi Selatan Sumatera Barat Indonesia Sumatera Selatan Jambi Kepulauan Riau Kalimantan Tengah Banten Gorontalo Jawa Tengah Jawa Barat Papua Sulawesi Tengah Kalimantan Selatan Lampung Nusa Tenggara Timur Papua Barat Kalimantan Barat
108,45
78,50
59,68 0,00
50.00
2
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
40.00 30.00
Tahun 2011: dari 6.637 kecamatan:
20.00 10.00
JAKARTA RIAU BALI BANTEN YOGYAKARTA NTB JATIM SUMSEL MALUKU LAMPUNG KALTIM ACEH JAMBI JABAR JATENG MALUT SUMUT BABEL KALB KALTENG KALSEL SULTRA SULSEL SULBAR GORONTALO SULTENG KEPRI SULUT SUMBAR BENGKULU NTT PABAR PAPUA
-
Ada SMP/MTs
Ada SMA/SMK/MA
1.735 kec. belum memiliki satuan pendidikan menengah negeri 935 kec. tidak memiliki satuan pendidikan baik negeri maupun swasta. Slide - 34
Kualitas Guru Kualifikasi Guru per Provinsi, 2012 NTT MALUKU MALUT KALBAR PAPUA JAMBI BABEL SULTENG SULTRA SULUT IRJABAR NAD LAMPUNG GORONTALO SUMSEL KALSEL KALTENG SULBAR KEPRI RIAU SUMUT KALTIM SUMBAR NTB BENGKULU JATENG SULSEL BANTEN JABAR YOGYA JATIM BALI DKI
Tren Sertifikasi Guru
68,71 65,05 58,46 54,79 54,69 52,51 51,63 51,24 50,89 50,89 50,16 49,89 47,99 47,09 46,41 44,03 43,93 43,73 43,60 43,25 42,59 39,83 39,72 38,95 36,76 34,40 31,63 31,48 29,03 26,92 26,39 25,64 21,15 0%
20%
Sumber: Kemdikbud
• Masih banyak guru yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi akademik minimal sebagaimana diamanatkan UU Guru dan Dosen
• 1,5 juta guru yang tersertifikasi (55% dari seluruh jumlah guru)
40%
<S1
Sumber: NUPTK 2012
60%
80%
100%
≥ S1 Slide - 35
Indeks Pembangunan Masyarakat Dimensi Indeks Pembangunan Masyarakat, 2012
Indeks Pembangunan Masyarakat, 2012 Sulawesi Utara Maluku Utara NTT Kalimantan Tengah DI Yogyakarta Sulawesi Tengah Maluku Kalimantan Barat Bali Papua Barat Sulawesi Tenggara Lampung Riau Sumatera Utara Sulawesi Barat Gorontalo Bengkulu Jawa Timur INDONESIA Jambi Sumatera Selatan Bangka belitung Sulawesi Selatan NTB Kepulauan Riau Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Papua NAD Jawa Tengah Sumatera Barat DKI Jakarta Banten Jawa Barat 0.00
0.63 0.60 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.58 0.58 0.58 0.57 0.57 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.54 0.54 0.54 0.54 0.53 0.53 0.53 0.52 0.52 0.50 0.49 0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
Indeks Rasa Aman
0.61
Indeks Toleransi
Indeks Toleransi, 2012
0.49
0.60 Indeks Gotong Royong
0.52
0.55
0.00
0.20
0.40
0.60
0.50 0.80
0.46
0.40
0.30
Dimensi Indeks Gotong Royong, 2012
0.20 Indeks Jejaring Sosial
0.47
0.10
Indeks Aksi Kolektif
0.56
Indeks Tolong Menolong
0.55
Toleransi antar-suku
Indeks Tingkat Kepercayaan 0.00
0.00 Toleransi antar-pemeluk agama
0.61
0.20
0.40
0.60
0.80
Indeks Pembangunan Masyarakat merupakan indeks komposit yang mengukur: 1. Indeks gotong-royong (mengukur modal sosial kepercayaan kepada lingkungan tempat tinggal, kemudahan mendapatkan pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan bakti sosial, serta jejaring sosial) 2. Indeks toleransi (mengukur kohesi sosial toleransi masyarakat dalam menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal) 3. Indeks rasa aman (mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal)
Sumber: dihitung menggunakan data Susenas Modul Sosial Budaya 2012
Slide - 36
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
Slide - 37
3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
Kedaulatan Pangan
ARAH KEBIJAKAN: 2014 (baseline)
2019
- Padi (Juta Ton)
70,6
82,0
- Jagung (Juta Ton)
19,13
24,1
- Kedelai (Juta Ton)
0,92
2,6
- Gula (Juta Ton)
2,6
3,8
- Daging Sapi (Ribu Ton)
452,7
755,1
- Produksi perikanan (juta ton)
12,4
18,8
- Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa (juta ha)
8,9
9,89
- Rehabililtasi jariangan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha)
2,71
3,01
189,75
304,75
21
49
INDIKATOR Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan
Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi:
- Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak (ribu ha) - Pembangunan waduk)*
CACATAN: Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi. Untuk kedele fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga.
1.Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi DN: Padi: (i) penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan (menahan konversi sawah) dan perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan-1.000 desa berdaulat benih dan 1.000 desa pertanian organik; (iv) bank untuk pertanian-UKM-Koperasi; Produk perikanan: 40 juta ton (ikan dll)** 2.Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan: (i) pembangunan gudang dg fasilitas pasca panen; pengendalian impor melalui pemberantasan mafia impor; (ii) penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan sistem logistik ikan. 3.Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat: (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii) penggunaan pangan lokal non beras . 4.Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan: (i) benih adaptif perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian.
* Kumulatif 5 tahun
Slide - 38
KEDAULATAN PANGAN Kemen Pertanian; Kemen Kehutanan & LH; Kemen Agraria & TTR; Kemen PU; Pemda
Kemendag; Kemen Pertanian
Kemen Pertanian; Kemen Perindustrian; Pemda
Pengendalian impor pangan
Peningkatan kemampuan petani Pemb. Agribisnis kerakyatan
Bank Indonesia; Kemen Koperasi
Pembukaan 1 juta lahan sawah baru Reforma agraria 9 juta Ha
BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN
Perbaikan dan pemb. Jaringan irigasi, bendungan, pasar, dan sarpras transportasi
Stop konversi lahan produktif
KEDAULATAN PANGAN
Pendirian bank pertanian & UMKM Gudang dgn fasilitas pengolahan pasca panen di sentra produksi;
Kemen PU; Kementan Kemendag; Pemda
Pemulihan kualitas kesuburan lahan; 1000 Desa Mandiri Benih
Pemda; Kemen Agraria & TTR
Kemen Pertanian; KLH/BPLH Pemda (BUMDes- Dana Desa)
Kemen Pertanian; Kemen BUMN; Pemda Slide - 39
SEBARAN PRODUKSI BAHAN PANGAN POKOK Komoditi Padi
Target 2019 20.075.415
Jagung
5.808.034
Kedelai
190.587
Daging
162.972
Gula
1.589.780
Komoditi
Target 2019
Padi
5.947.947
Jagung
459.506
Kedelai
21.933
Daging
42.246
Gula
-
Komoditi
Target 2019
Padi
9.345.196
Jagung
3.866.099
Kedelai
152.373
Daging
48.270
Gula
120.673
Komoditi Padi
Komoditi
Target 2019
Padi
41.891.800
Jagung
11.938.815
Kedelai
1.288.455
Daging
439.060
Gula
2.089.547
Target 2019 473.235
Jagung
65.405
Kedelai
14.487
Daging
10.950
Gula
-
Slide - 40
TARGET PEMBERIAN HAK KELOLA HUTAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2015 – 2019 Indikator
2015
2016
2017
2018
2018
Luas hutan yang dikelola masyarakat*)
2.540.000
5.080.000
7.620.000
10.160.000
12.700.000
5
7
10
12
15
Jumlah DAS yang akan ditangani
Catatan: * Dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat (HR), Hutan Adat dan Kemitraan (Ha) Sumber: Trilateral Meeting, (BAPPENAS, Kemenkeu, Lingkungan Hidup dan Kehutanan) 23 – 24 Desember 2014
Kementerian
Slide - 41
DAS yang akan dipulihkan dalam tahun 2015-2019 1. 2. 3. 4.
DAS Asahan Toba DAS Siak DAS Musi DAS Way Sekampung 5. DAS Way Seputih
1. 2. 3. 4. 5. 6.
DAS Citarum DAS Ciliwung DAS Cisadane DAS Serayu DAS Solo DAS Brantas
DAS Kapuas
1. DAS Jeneberang 2. DAS Saddang
DAS Moyo
Slide - 42
LOKASI PEMBANGUNAN 49 WADUK WADUK KEUREUTO, RUKOH, TIRO, JAMBO AYE (NAD) WADUK LAUSIMEME (SUMUT)
ESTUARI SEI GONG, DOMPAK, BUSUNG (KEPRI)
WADUK TAPIN (KALSEL)
WADUK SEPAKU SEMOI, MARANGKAYU, TERITIP (KALTIM)
WADUK LOMPATAN HARIMAU (RIAU)
WADUK SUKOHARJO, SEGALAMINDER, WAY SEKAMPUNG, SUKARAJA III (LAMPUNG)
WADUK KARIAN, SINDANGHEULA (BANTEN)
WADUK CIAWI, SUKAMAHI, CIPANAS, LEUWIKERIS, SADAWARNA, SANTOSA, SUKAHURIP (JABAR)
WADUK KARALOE, PASELORENG, PAMUKULU, JENELATA, NIPA-NIPA (SULSEL)
WADUK TELAGAWAJA, LAMBUK (BALI)
WADUK LASONGI (SULTRA)
WADUK LOGUNG, JLANTAH, MATENGGENG (JATENG)
WADUK BENER, KARANGTALUN (DIY)
WADUK LOLAK, KUWIL (SULUT)
WADUK SEMANTOK, WADUK BAGONG, WADUK LESTI, WADUK WONODADI (JATIM)
WADUK RAKNAMO, KOLHUA, ROTIKLOD, NAPUNGGETE (NTT) WADUK BINTANG BANO, TANJU DAN MILA, MUJUR (NTB)
Slide - 43
3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Kedaulatan Energi 2014 (baseline)
2019*
818
700
1.224
1.295
421
400
- Gas bumi DN
53%
64%
- Batubara DN
24%
60%
Regasifikasi onshore (unit)
-
6
Pembangunan FSRU (unit)
2
3
11.960
17.960
40
118
200 ribu
1 jt
-
1
INDIKATOR Peningkatan Produksi SD Energi: - Minyak Bumi (ribu BM/hari) - Gas Bumi (ribu SBM/hari) - Batubara (Juta Ton) Penggunaan DN (DMO):
Jaringan pipa gas (km) Pembangunan SPBG (unit) Jaringan gas kota (sambungan rumah) Pembangunan kilang baru (unit) * Dengan badan usaha
ARAH KEBIJAKAN: 1. Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas dan batubara): lapangan baru, IOR/EOR, pengembangan gas non konvensional (shale gas dan CBM). 2. Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaan kontrak jangka menengah dan panjang untuk SD energi. 3. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi: (i) insentif dan harga yang tepat; (ii) pemanfaatan bahan bakar nabati. 4. Meningkatkan Aksesibilitas: (i) mendorong penggunaan SD energi utk penggunaan setempat; (ii) pemanfaatan gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG. 5. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i) pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan utk teknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii) peningkatan peran perusahaan layanan energi (ESCO). 6. Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran 7. Memanfaatkan potensi Sumber Daya Air untuk PLTA (kelistrikan) Slide - 44
KEDAULATAN ENERGI Kemen ESDM; Kemen BUMN Kemen ESDM; Kemen BUMN; Kemendag; Pertamina
Kemen Keuangan; Kemen ESDM; Kemen BUMN
Peningkatan produksi minyak bumi memperpanjangu sia sumur2 tua dan Pengendalian impor minyak
Pembangunan kilang migas
Sistem fiskal yg flexibel BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN
Kemen ESDM; Kemen Perhubungan Kemen Perindustrian
Iklim investasi migas yg kondusif
Kemen ESDM; Kemen BUMN; Kemen Ristek
Pengembangan energi baru & terbarukan
Kemen ESDM; Kemen BUMN; SKK Migas Pertamina, PLN, PGN
Percepatan Pembangunan Pembangkit listrik dan peningkatan Penggunaan Batu bara dan Gas utk produksi Listrik
KEDAULATAN ENERGI
Pengalihan Transportasi berbasis BBM ke gas (percepatan Pembangunan SPBG)
Kemen ESDM; Kemen Keuangan; Pemda
Tata kelola yg efektif & efisien industri migas dan energi (a.l kontrak pembelian minyak jangka menengah)
Realokasi subsidi BBM ke biofuel
Peningkatan kapasitas tangki/minyak mentah, BBM, dan LPG
Kemen ESDM; Kemen BUMN; PLN; PGN
Kemen ESDM; Kemen Keuangan Kemen BUMN Kementan
Kemen ESDM; Pertamina
Slide - 45
Rencana Pembangunan Infrastruktur Migas Jaringan Pipa Gas Arun – Belawan – KIM – KEK Medan (480 Km)
Jaringan Pipa Gas Pemping – Batam (13,5 Km)
Receiving Terminal Arun Kilang Minyak Bontang
Jaringan Pipa Gas Duri – Dumai (132,4 Km) Jaringan Pipa Gas Muara Karang – Muara Tawar – Tegal Gede (70 Km)
Receiving Terminal Banten Jaringan Pipa Gas Muara Bekasi – Muara Tawar – Muara Karang (44 Km)
LNG Donggi – Senoro dan LNG South Sulawesi Jaringan Pipa Gas Kalija I Kepodang – Tambak Lorok (207 Km)
FSRU Jawa Tengah
LNG Tangguh Train - 3 LNG Masela
Jaringan Pipa Gas Porong – Grati (56 Km)
Jaringan Pipa Gas Gresik – Semarang (267 Km) Jaringan Pipa Gas Gundih – Semarang (140 Km)
Sumber : BPH Migas dan KESDM, diolah oleh Bappenas 2014
Slide - 46
RASIO ELEKTRIFIKASI DAN ENERGI YANG DIKONSUMSI PER KAPITA TAHUN 2013
WILAYAH
Penduduk (1.000)
SUMATERA
Rumah Tangga (1.000)
Pelanggan
RT (1.000)
KWh Jual
Persen terhadap Indonesia
KWh (1.000)
Persen terhadap Indonesia
Rasio kWh Elektrifkasi jual/kapita (%)
53.539,0
13.056,4
9.917
19,78
25.739
13,95
75,95
480,75
141.985,6
38.193,2
31.655
63,13
137.029
74,28
82,88
965,09
BALI & NUSA TENGGARA
13.721,1
3.480,9
2.203
4,39
5.687
3,08
63,30
414,49
KALIMANTAN
14.751,4
3.674,4
2.617
5,22
6.988
3,79
71,23
473,74
SULAWESI
18.216,9
4.262,2
3.019
6,02
7.266
3,94
70,83
398,85
6.604,1
1.537,2
733
1,46
1.773
0,96
47,72
268,46
LUAR JAWA
106.832,5
26.011,3
18.461
36,82
49.463
26,81
70,97
463,00
JAWA
141.985,6
38.193,3
31.655
63,13
138.081
74,85
82,88
972,50
INDONESIA
248.818,1
64.204,3
50.145
100,00
184.482
100,00
78,10
741,44
JAWA
MALUKU & PAPUA
Sumber: Statistik Listrik, 2013 (BPS)
Slide - 47
3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Maritim dan Kelautan INDIKATOR
2014 (BASELINE)
ARAH KEBIJAKAN: 2019
Memperkuat Jatidiri sebagai negara Maritim Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB Penyelesaian batas maritim antar negara Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar • Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan Membangun Konektivitas Nasional:
13.466 1 negara
9 negara
52%
87%
Pengembangan pelabuhan untuk menunjang tol laut Pengembangan pelabuhan penyeberangan Pembangunan kapal perintis
17.466 (Selesai th 2017)
1. Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau2 dan pendaftarannya; 2. Pengaturan dan pengendalian ALKI; 3. Penguatan lembaga pengawasan laut; 4. Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana; 5. Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda; 6. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;
--
24
210
270
7. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan;
50 unit
104 unit
8. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut;
Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan 22,4
40-50
9. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek kelautan;
Pengembangan pelabuhan perikanan
21 unit
24 unit
Peningkatan luas kawasan konservasi laut
10. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir
15,7 juta ha
20 juta ha
Produksi hasil perikanan (juta ton )
Slide - 48
PEMBANGUNAN KEMARITIMAN
Kemen KP
Kemen KP; Kemen Agraria & TTR; Pemda
Peningkatan produksi perikanan dua kali lipat (40-50 juta ton per tahun pada thn 2019
Mendesain tata ruang wilayah pesisir dan lautan yg mendukung kinerja pembangunan maritim dan perikanan
Peningkatan kapasitas dan pemberian akses terhadap sumber modal, sarana produksi, infrastruktur, teknologi dan pasar
Kemen KP; Kemen Koperasi UKM; Kemen PU; Kemen Hub; Kemen Ristek DIKTI; Kemen Perdagangan; Perbankan; Pemda Pembangunan 100 sentra perikanan sbg tempat pelelangan ikan terpadu dan pembangunan 24 pelabuhan strategis
BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN
Kemen KP; Kemen Hub Kemen BUMN; Pemda
Pemberantasan illegal, unregulated dan unreported fishing (IIU)
Kemen KP; POLRI; Kemen Hukum HAM; Pemda
PEMBANGUNAN KEMARITIMAN Kemen KP; Kemen Ristek DIKTI
Mengurangi intensitas penangkapan di kawasan underfishing sesuai batas kelestarian
Penerapan best aqua-culture practices untuk komoditaskomoditas unggulan
Kemen KP; Kemen LH & Hut; Pemda
Peningkatan luas kawasan konservasi perairan berkelanjutan (17 juta ha) dan penambahan kawasan konservasi 700 ha dan rehab. Kerusakan lingkungan pesisir & laut
Penguatan keamanan laut, daerah perbatasan dan pengamanan SDA dan ZEE
Kemen KP; Pemda
Kemen Han Kemen KP; Kemen Dagri; KemenLu. Slide - 49
WILAYAH LAUT INDONESIA
Luas Laut Indonesia
No 1 2 3
Perairan Perairan Kepulauan Territorial ZEE Indonesia Total
Luas (km2) 2,95 juta 0,3 juta 2,55 juta 5,8 juta Slide - 50
WILAYAH PENANGKAPAN DAN POTENSI PERIKANAN DI INDONESIA (satuan dalam 1.000 ton/tahun) WPP Selat Malaka dan Laut Andaman
276,1
WPP Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan
WPP Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau;
595,5
1.059
WPP Laut Sulawesi dan Utara Pulau Halmahera
333,7
WPP Samudera Hindia A (Barat Sumatera dan Selat Sunda)
WPP Teluk Cenderawasih dan Samudera Pasifik
565,1
299,2
WPP Laut Jawa
836,6
WPP Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali
929,7
WPP Laut Aru, Laut Arafura dan Timur Laut Timor WPP Teluk Tolo dan Laut Banda
855,6
278,0 WPP Samudera Hindia B (Selatan Jawa Laut Timor Barat)
491,7
Slide - 51
Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 45/2011 tentang Estimasi Potensi SDI di WPP (total sebesar 6,52 juta ton/tahun) Slide - 52
SEBARAN PELABUHAN PERIKANAN (total) Kaltara PPI:3
NAD PPI:170 Sumut PPS:1 PPN:2 PPI:34
Kepri PPI:19
Gorontalo PPN:1 PPI:24
Kaltim PPI:13
Kalsel PPI:9 Riau PPI:17
Sulut PPS:1 PPI:28 Malut PPN:2 PPI:16
Sulteng PPI:43
Papua Barat PPI:12 Kalbar PPN:2 PPI:63
Sumbar PPS:1 PPI:27 Jambi PPI:8
Babel PPN:2 PPI:16
Bengkulu PPI:41
Sumsel PPI:7
Sulbar PPI:10
Kalteng PPI:9
Bali PPN:2 PPI:11 Lampung PPI:20
DKI PPS:1 PPI:6
Banten PPN:2 PPI:38
Ket: • PPS : Pelabuhan Perikanan Samudra • PPN : Pelabuhan Perikanan Nusantara • PPI: Pangkalan Pendaratan Ikan
Jabar PPN:3 PPI:73
Sultra PPS:1 Sulsel PPN:0 PPI:52
PPI:29
DIY PPI:23
Jateng PPI:86
Jatim PPN:4 PPI:99
Maluku PPN:3 PPI:23 NTB PPI:31
Papua PPI:14
NTT PPI:24
Slide - 53
SEBARAN SEKOLAH PERIKANAN NAD SUPM Ladong Sulut AP Bitung
Papua Barat AP Sorong; SUPM Sorong Kalbar SUPM Pontianak
Sumbar SUPM Pariaman
Sulsel SUPM Bone Lampung SUPM kota Agung
DKI STP Jakarta
Maluku SUPM Waiheru Jateng SUPM Tegal
Ket: • STP : Sekolah Tinggi Perikanan (PUSAT) • AP : Akademi Perikanan (PUSAT) • SUPM : Sekolah Usaha Perikanan Menengah (PEMDA)
Jatim AP Sidoarjo
NTT SUPM Kupang
Slide - 54
SEBARAN BALAI DAN LOKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (UPT PUSAT)
Sultra LPTK Wakatobi (Teknologi Kelautan)
Sumbar LPSDKP Bungus (KerentananPesisir)
Sumsel BRPPU Palembang (Perairan Umum)
JABAR BBAT Bogor (budidaya air tawar); BPPIH Depok (ikan Hias); BPPI Sukamandi (pemuliaan Ikan); BP2KSI Jatiluhur (konservasi SD ikan)
DKI P3SDLP (SD laut & pesisir); BBRP2B Jakarta (bioteknologi perikanan); BBRSE (sosial ekonomi perikanan)
Sulsel BPPAP Maros (budidaya air payau)
BALI BBPPBL Gondol (Budidaya Laut); BPOL Perancak (Observasi Laut)
Slide - 55
PETA SEBARAN BALAI/UPT PERIKANAN BUDIDAYA
Slide - 56
TOL LAUT DALAM MENDUKUNG POROS MARITIM DUNIA
Keterangan Program 24 Pelabuhan Strategis Short sea shipping Fasilitas kargo umum dan bulk Pengembangan pelabuhan nonkomersil Pengembangan pelabuhan komersil lainnya Transportasi multimoda untuk mencapai pelabuhan Revitalisasi industri galangan kapal Kapal untuk 5 tahun ke depan Kapal patroli Total
Nilai (Rp.Milyar) 243,696 7,500 40,615 198,100
Keterangan Termasuk pengerukan, pengembangan terminal kontainer, serta lahannya Kapal, pelabuhan Panjang, sumur, Bojanegara, Kendal, Pacitan, Cirebon Rencana induk pelabuhan nasional 1.481 pelabuhan
41,500
83 pelabuhan
50,000
Jalan akses, kereta pelabuhan, kereta pesisir.
10,800 101,740 6,048 699,999
12 galangan kapal Kapal container, barang perintis, bulk carrier, tug & barge, tanker, dan kapal rakyat Kapal patrol dari Kelas IA s/d V Slide - 57
Pengembangan Transportasi Penyeberangan (Komplemen Konsep Tol Laut) Arah kebijakan pengembangan transportasi penyeberangan 20152019:
Koridor Penyebe rangan Sabuk Utara
Sabuk Tengah
Sabuk Selatan
Kondisi Saat ini dan Rencana Pembangunan
Keb. Biaya
Terdapat lintas yang belum terhubung yaitu: Tj. Pinang – Sintete, akan diselesaikan pada 20172019 Terdapat lintas yang belum terhubung: Wahai – Fak Fak, akan diselesaikan pada akhir tahun 2014. Akan dilakukan peningkatan layanan (pelabuhan dan kapal) Telah terhubung sejak tahun 2013, akan dilakukan peningkatan layanan (pelabuhan dan kapal)
Penyelesaian dan penguatan jalur lintas Sabuk Utara, Sabuk Tengah dan Sabuk Selatan serta poros penghubung.
•
Terobosan regulasi termasuk kebijakan pengadaan kapal oleh pemerintah dan pembentukan Otorita Pelabuhan Penyeberangan.
Program Strategis dan Target: • •
Rp. 40 T
•
• •
Pembangunan pelabuhan penyeberangan di 60 lokasi Pembangunan kapal penyeberangan (terutama perintis) 50 unit Pemisahan operator dan regulator (pembentukan Otorita Pelabuhan) Pembangunan kapal untuk mengatasi bottleneck pada lintas utama termasuk lintas Merak -Bakauheni (melalui PMN pada BUMN) Slide - 58
3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Pariwisata dan Industri INDIKATOR Pariwisata Kontribusi terhadap PDB Nasional Wisatawan Mancanegara (Orang) Wisatawan Nusantara (Kunjungan) Devisa (triliun rupiah)
ARAH KEBIJAKAN:
2014 (Baseline)
2019
4,2%
8%
9 juta
20 juta
250 juta
275 juta
120
260
Industri Sasaran Pertumbuhan: Industri (%)
Kontribusi dalam PDB Penambahan jumlah Industri skala menengah dan besar * Kumulatif 5 tahun
4,7
8.6
20,7%
21,6%
-
9.000 unit*
1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara 2. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri 3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk / jasa pariwisata nasional di setiap destinasi periwisata yang menjdai fokus pemasaran 4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata: membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional 5. Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau Jawa 6. Penumbuhan Populasi Industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha 7. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai Ekspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja)
Slide - 59
PEMBANGUNAN KARAKTER DAN POTENSI PARIWISATA
Kemen Pariwisata; Pemda
Kemen Pariwisata; Kemen Keuangan; Pemda
Peningkatan Jumlah Investor Nasional
Kebijakan Anggaran Pembangunan Pariwisata
Percepatan Pembangunan Akses Transportasi
Kemen Pariwisata; Kemen PU; Kemen Perhubungan; Kemen BUMN; Pemda
Percepatan Pembangunan Akses Informasi dan Komunikasi
BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN KARAKTER DAN POTENSI PARIWISATA Kemen Pariwisata; Pemda
Keterlibatan Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Lokasi Pariwisata
Kemen Koperasi &UKM; Kemen Pariwisata; Badan Pengembangan Ekonomi Kreatif; Pemda;
Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis pada Eco-tourism
Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Lokal /Sekitar Objek Wisata
Kemen Pariwisata; Kemen Kominfo; Pemda
Peningkatan Infrastruktur Pengembangan Budaya Lokal
Percepatan Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pariwisata (intersullar tourism)
Kemen Pariwisata; Kemen Budaya Dikdasmen; Pemda
Kemen Pariwisata; Kemen BUMN; Pemda
Kemen Pariwisata; Kemen Budaya Dikdasmen; Pemda Slide - 60
POTENSI WISATA ALAM
Slide - 61
POTENSI WISATA MICE (Meeting, Incentives, Conference, Exhibition)
Hasil Pemetaan 16 Destinasi MICE - Ditjen PDP, Kemenparekraf, 2013
Slide - 62
POTENSI WISATA BAHARI
Slide - 63
3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Ketahanan Air Indikator Ketahanan Air Kapasitas air baku nasional
Pembangunan Waduk* Ketersedian air irigasi yang bersumber dari waduk Terselesaikannya status DAS lintas negara Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi dalam KPH Pulihnya kesehatan 5 DAS Prioritas (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Serayu, DAS Bengawan Solo, dan DAS Brantas) dan 10 DAS prioritas lainnya sampai dengan tahun 2019 Terjaganya / meningkatnya jumlah mata air di 5 DAS prioritas dan 10 DAS prioritas lainnya sampai dengan 2019 melalui konser-vasi sumber daya air Kapasitas/Daya tampung Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi (permukaan, air tanah, pompa, rawa, dan tambak) Rata-rata kapasitas Desain Pengendalian Struktural dan Non Struktural Banjir
2014 (Baseline)
2019
51,44 m3/det
118,6 m3/det
21 waduk 11%
49 waduk 20%
0
19 DAS (kumulatif)
500.000 ha 0
5,5 juta ha (kumulatif) 15 DAS
0
15 DAS
15,8 miliar m3 9,136 Juta Ha
19 miliar m3 10 Juta Ha
ARAH KEBIJAKAN: 1. Pemeliharaan dan pemulihan sumberdaya air dan ekosistemnya.
2. Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat 3. Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif 4. Peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim 5. Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan, termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi
*) Kumulatif 5 Tahun 5-25 tahun
10-100 tahun
Slide - 64
3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Infrastuktur Dasar dan Konektivitas 2014 (Baseline)
2019
81,5% 843KWh 38.431 Ha 7,6 juta
96,6% 1.200KWh 0 ha 5 juta
70 % 60,9 % 94 %
100% 100% 98 %
38.570 km 1.202 km 807 km 5.434 km 278 6-7 hari 237 75% 82% 210 23%
45.592 km 2.650 km 1.000 km 8.692 km 450 3-4 hari 252 95 % 100% 275 32%
15,5%
~ 26%
• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
63,0-64,0
66,5-68,5
• Tambahan Rehabilitasi Hutan
2 juta ha**
750 ribu ha***
Indikator
Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Rasio elektrifikasi Konsumsi Listrik Perkapita Kawasan permukiman kumuh perkotaan Kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif menghuni Akses Air Minum Layak Akses Sanitasi Layak Kondisi mantap jalan nasional Pengembangan jalan nasional Pembangunan jalan baru *
Pengembangan jalan tol * panjang jalur kereta api Pengembangan pelabuhan Dwelling Time Pelabuhan Jumlah bandara On-time Performance penerbangan Kab/Kota yang dijangkau Broadband Jumlah Dermaga Penyeberangan Pangsa Pasar Angkutan Umum Perkotaan
ARAH KEBIJAKAN: 1. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat 2. Mempercepat pembangunan transportasi dengan penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global. 3. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan Kota. 4. Mengoptimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas. 5. Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband termasuk di daerah perbatasan negara. 6. Mendorong tingkat literasi dan inovasi TIK. 7. Meningkatkan peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi 8. Meningkatkan Aksesibilitas Energi
Lingkungan • Emisi Gas Rumah Kaca
*) Kumulatif 5 Tahun **) Dalam dan luar kawasan ***) Dalam kawasan
Slide - 65
RENCANA BESAR PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK 35.000 MW 2015-2019 2014
Kapasitas Pembangkit 2014 adalah 50,7 GW dan Rasio Elektrifikasi 81,5 Persen Kemampuan Investasi PT. PLN adalah Rp 250 triliun dalam 5 tahun Investasi yang paling mendesak untuk mengatasi krisis listrik/potensi
Pertumbuhan Ekonomi 6-7 persen
2019
krisis listrik
Kapasitas pembangkit sekitar 85,7 GW dan Rasio Elektrifikasi 96,6 persen
Oleh PLN: Pembangkit: 16,4 GW ( berikut Transmisi 50 ribu kms; Jaringan Distribusi 150 ribu kms) Oleh Swasta: Pembangkit 18,7 GW (berikut transmisi 360 kms)
Diperlukan program penyehatan kondisi keuangan PT. PLN melalui : Penyesuaian tarif dasar listrik mencapai nilai keekonomiannya pada tahun 2017, dengan tarif yang mencerminkan kemampuan investasi PT. PLN secara mandiri (memperhitungkan beban investasi sesuai kondisi demografi dan geografi yang ada serta beban sasaran bauran energi) Peningkatan injeksi PMN Subsidi yang semakin tepat sasaran (hanya untuk pengguna
dibawah 60 KWh) per bulan
Kebutuhan Investasi :
Fasilitasi pemerintah dalam mengatasi hambatan (bottleneck)
PT. PLN 545 triliun dan Swasta Rp 435 triliun Konsumsi Listrik per kapita (kWh) 843
1.200
investasi, berupa: (a) penjaminan pemerintah untuk investasi; (b) Percepatan persetujuan PKLN; (c) fasilitasi pembebasan lahan; (d) mempermudah perijinan (e) penyesuaian harga jual beli listrik IPP yang lebih menarik terutama energi terbarukan; (f) fasilitasi penyediaan gas untuk pembangkit listrik: serta (g) perlindungan hukum bagi pelaksana proyek.
Slide - 66
RENCANA PEMBANGUNAN HYDRO POWER Hydro Power Potential Map (Potential: 75.000 MW, Plan to developed 12,900 MW up to 2027)
RUPTL 2015 – 2024 : Hydro : 9,1 GW
ACEH: 5.062 MW
KALSELTENGTIM: 16.844 MW
SUMUT: 3.808 MW
KALBAR:
MALUKU:
SULUTTENG:
4.737 MW
430 MW
3.967 MW
SUMBAR & RIAU: 3.607 MW
PAPUA: 22.371 MW
SUMSEL, JAMBI, BENGKULU & LAMPUNG: 3.102 MW
JABAR: 2.861 MW
JATENG:
SULSELRA:
813 MW
6.340 MW
JATIM: 525 MW
BALI NUSRA: 624 MW
3
Sumber : RUPTL dan Musrenbangnas 2014 Slide - 67
LOKASI RENCANA PLTU MULUT TAMBANG DI INDONESIA TAHUN 2015-2019 (HANYA DI SUMATERA)
Sumber : Data diolah dari PT. PLN (Persero), KESDM dan Musrenbangnas 2014 Slide - 68
Rencana Pembangunan PLTA dan PLTM (2015-2019)
Sumber : diolah dari PT. PLN (Persero), KESDM, dan Musrenbangnas 2014
Slide - 69
LOKASI 33 PEMBANGUNAN PLTA DALAM PEMBANGUNAN 49 WADUK
• Peusangan 1 – 2, 88 Mw, Peusangan-4, 400 Mw (NAD)
• Wampu, 45 Mw,-Asahan III (FTP 2), 174 Mw, Hasang (FTP 2, 40 Mw, Simonggo-2, 86 MW, Batang Toru (Tapsel), 510 Mw, Masang-2, 55 Mw (Sumut)
• Karama Peaking (Unsolicited) 150 Mw, Karama Baseload (Unsolicited), 300 Mw (Sulbar) • Duminanga, 1 Mw,Sawangan, 12 Mw (Sulut)
• PLTA Tersebar Maluku Utara, 4.5 Mw, (Malut)
• Bontobatu (FTP2), 110 Mw, Malea, 90 Mw (Sulsel)
• Simpang Aur (FTP2), 23 Mw, Ketahun-3, 61 Mw (Bengkulu)
• Isal 3 , 4 Mw, Nua (Masohi), 6 Mw, Wai Tala 13.5 Mw, Wai Tala 40.5 Mw, Isal, 6 Mw, PLTA Tersebar Maluku , 18.5 Mw(Maluku)
• Warsamson, 46,5 Mw(Papua Barat)
• Merangin, 350 Mw(Jambi)
• Semangka (FTP2), 56 Mw(Lampung)
• Kusan, 65 Mw(Kalsel) • Brang Beh 1, 8 Mw, Brang Beh 2, 4.1 Mw NTB)
• Konawe, 50 Mw, Watunohu 1, 20 Mw (Sultra)
• Maubesi ,1 Mw, Kudungawa, 2 Mw, Ubungawu III, 0.2 Mw (NTT)
• Orya 2, 10 Mw, Kalibumi-2, 5 Mw, Mariarotu II 1.3 Mw, Baliem, 10 Mw, Kalibumi III Cascade, 5 Mw, Baliem, 40 Mw, Tatui, 4 Mw, Amai, 1.4 Mw (Papua)
Slide - 70
PENGUSAHAAN JALAN TOLJALAN SELANJUTNYA RENCANA PENGUSAHAAN TOL 2
1 11
3
5
4 6 7
8
9 10
*) **)
dalam proses tender proyek prakarsa
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
MedanKualanamu-Lubuk Pakam-Tebing Tinggi *)
Medan-Binjai
PekanbaruKandis-Dumai
PalembangIndralaya
KayuagungPalembangBetung **)
BakauheniTerbanggi Besar
Serpong-Balaraja *)
PasirkojaSoreang
CileunyiSumedangDawuan
PandaanMalang
ManadoBitung
Panjang (km)
61,8
15,80
135,00
22,00
111,65
150,00
30,00
10,57
58,50
37,62
39,00
Biaya Investasi (Rp. Milyar)
6,277
2,295
17,347
2,313
13.298
17.389
5.177
1.786
10.033
2.968
2,166
Biaya Tanah (Rp. Milyar)
441
116
974
156
410
1,033
1.751
696
1.295
294
365
Pengadaan tanah (81,36%) & tahap pelelangan
Persiapan pengadaan tanah
Pengadaan tanah (7,72%)
Pengadaan Tanah (13,89%)
Persiapan Pengadaan tanah
Persiapan pengadaan tanah
Pengadaan tanah (Seksi I SerpongLegok 10 km sudah bebas)& persiapan
Pengadaan tanah (38,11%)
Pengadaan tanah (28,58%) & konstruksi
Pengadaan tanah (14,90%)
Pengadaan tanah oleh Pemda (33%)
Nama Ruas
Status
JALAN TOL PRIORITAS
Slide - 71
RENCANA PENGEMBANGAN PERKERETAAPIAN 2015 - 2019
Sumber: Kementerian Perhubungan, 2014 Slide - 72
RENCANA PEMBANGUNAN 15 BANDARA BARU DAN PENGEMBANGAN 9 BANDARA KARGO
Sumber: Hasil Koordinasi Kementerian PPN dan Kemenhub, 2014
Slide - 73
TARGET PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TIK
Slide - 74
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENDUKUNG KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Slide - 75
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENDUKUNG 14 KAWASAN INDUSTRI DI LUAR JAWA Kebutuhan penanganan infrastruktur untuk mendukung 13 Kawasan Industri sebesar Rp.55,444.8 Triliun SEKTOR
INVESTASI
Bandara
8,200.00
Jalan Kereta Api
8,079.74 10,085,00
Ketenagalistrikan
10,477.06
Pelabuhan
17,664.00
Sumber Daya AIR
939.00
Total SUMATERA 1. Kuala Tanjung - Sumut 2. Seimangke – Sumut 3. Tanggamus - Lampung KALIMANTAN 4. Batulicin – Kalsel 5. Ketapang - Kalbar 6. Landak - Kalbar; 7. Jorong - Kalsel
55,444,80
PROYEK STRATEGIS Pelabuhan: Pembangunan Pel.Kualatanjung, Tanjung Perak, Pontianak, Bitung, Makassar, Banjarmasin, Kupang dan Halmahera Tol: Pembangunan Jalan Tol Manado Bitung Jalan: Pembangunan Jalan Lingkar Batulicin, Palu-Parigi, Lingkar Kupang, Jalan Susumuk-Bintuni Kereta Api: Pembangunan jalur KA antara Manado – Bitung, Sei Mangke – Bandar Tinggi - Kuala Tanjung, Pasoso – Tanjung Priok, DDT dan Elektrifikasi Manggarai–Bekasi -Cikarang, Lingkar Luar Kereta Api . Listrik: Pembangunan pembangkit listrik (PLTU Kualatanjung, Asahan 3, Pangkalan Susu, PLTU Palu, PLTA Poso, PLTMG Morowali, PLTU NTT-2 Kupang, PLTU Ketapang (FTP2), PLTG/MG Pontianak Peaker, PLTU Bengkayang, Parit Baru, Pulau Pisau, PLTA Konawe, PLTA/MH Morowali, Bantaeng dan PLTGU Tangguh. Bandara: Pengembangan Bandara Mutiara Palu, Eltari Kupang, Pengembangan, Halu Oleo Kendari. Sam Ratulangi Manado dan Bandara Syamsuddin NoorBanjarmasin
MALUKU 12. Buli, Halmahera Timur-MaluT PAPUA 13. Teluk Bintuni, Papua Barat
SULAWESI 7. Palu – Sulteng 8. Morowali - Sulteng 9. Bantaeng - Sulsel 10. Bitung – Sulut 11. Konawe – Sultra
Slide - 76
PELAKSANAAN TERPADU MELALUI BADAN USAHA STRATEGIS SektorPotensial
ketenagalistrikan, air minum/sanitasi, jalan tol Restrukturisasi Sektor
• Peningkatan Economic of Scale misalnya: regionalisasi PDAM • Peningkatan Economic of Scope misalnya: regionalisasi PLN • Penugasan BUMN atau Badan Usaha Stratejik untuk pembangunan infrastruktur yang bersifat kritis atau strategis • Penerapan tariff/subsidi yang costreflective Penegasan Peran Institusi
Penegasan peran pembuat kebijakan, regulator, operator, dan PJPK (badan pelaksana) termasuk kemungkinan untuk desentralisasi fungsi contracting agency
Slide - 77
Perkiraan Kebutuhan Tanah Pembangunan Infrastruktur No
Jenis Kegiatan
Luas Kebutuhan Tanah (Ha) Pemerintah
KPS
Total
1.
Persampahan dan Air Limbah
-
76
76
2.
Air Minum
-
13
13
3.
Energi dan Kelistrikan
-
206
206
4.
Kereta Api
-
9.532
9.532
5.
Jalan Tol
-
5.054
50.054
6.
Bandara
-
637
637
7.
Pelabuhan
-
122
122
8.
Bendungan
54.037
-
54.037
9.
Kota Baru Publik
10.000
-
10.000
64.037
76.677
Total Sumber : Bappenas 2014
Catatan: KPS = Kerjasama Pemerintah Swasta Slide - 78
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SASARAN PEMBANGUNAN DIMENSI PEMERATAAN
Slide - 79
4. SASARAN PEMBANGUNAN DIMENSI PEMERATAAN INDIKATOR
2014 (Baseline)
2019
Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi Tingkat Kemiskinan (%) Tingkat Pengangguran Terbuka
10,96%*)
7,0% - 8,0%
5,94%
4,0 % - 5,0 %
Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu Cakupan pada 40% penduduk miskin
o Kepesertaan Jaminan Kesehatan
86%
100%
60%
100%
4,12% *)
25%
o Kepemilikan akte lahir (2013)
64,6%
77,4%
o Akses air bersih
55,7%
100%
o Akses sanitasi layak
20,24%
100%
o Akses penerangan
52,3%
100%
o Akses Pangan Bernutrisi o Akses Terhadap Layanan Keuangan
ARAH KEBIJAKAN: 1. Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif; 2. Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu dan rentan; 3. Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan. Agenda ini perlu didukung oleh basis data perencanaan yang handal dalam satu sistem informasi yang terpadu yang menjadi forum pertukaran data dan informasi bagi seluruh pelaku, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta penguatan kapasitas aparat pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam hal perencanaan dan penganggaran yang lebih berpihak pada masyarakat miskin.
Slide - 80
4. SASARAN PEMBANGUNAN DIMENSI PEMERATAAN
ARAH KEBIJAKAN:
2014 (Baseline)
2019
--
10 juta (rata-rata 2 juta per tahun)
40,5%
51,0%
Pekerja formal
29,5 juta
62,4 juta
4. Mempercepat penguatan kelembagaan usaha;
Pekerja Informal
1,3 juta
3,5 juta
5. Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha;
1.921.283* 576.887*
2.170.377** 863.819**
Jumlah tenaga kerja keahlian menengah yang kompeten
30,0%
42,0%
6. Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis;
Kinerja lembaga pelatihan milik negara menjadi berbasis kompetensi
5,0%
25,0%
INDIKATOR Peningkatan daya saing tenaga kerja Penyediaan lapangan kerja (20152019) Persentase tenaga kerja formal Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan
Meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja Jumlah pelatihan Jumlah sertifikasi
1. Meningkatkan kualitas SDM;
2. Meningkatkan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan; 3. Meningkatkan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran;
7. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan.
* 2011-2014
** 2015-2019
Slide - 81
SEBARAN 100 KABUPATEN/KOTA DENGAN INDEKS KESEJAHTERAAN WILAYAH (IKW) TERENDAH
Slide - 82
PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA KERJA MELALUI REVITALISASI BALAI LATIHAN KERJA
Slide - 83
PENINGKATAN JANGKAUAN PROGRAM KELUARGA PRODUKTIF & SEJAHTERA TARGET NASIONAL 2015-2019 Bantuan Tunai Bersyarat
: 3.000.000 KSM
Asistensi Disabilitas Berat
: 24.000 Jiwa
Kelompok Usaha Bersama Perdesaan
: 111.090 KK
Kelompok Usaha Bersama Perkotaan
: 53.300 KK
MALUKU SUMATERA
Bantuan Tunai Bersyarat
: 32.285 KSM
Asistensi Disabilitas Berat
: 384 Jiwa
: 207.530 KSM
: 2.374 Jiwa
Kelompok Usaha Bersama Perdesaan
: 1.270 KK
Asistensi Disabilitas Berat
: 7.860 KK
Kelompok Usaha Bersama Perkotaan
: 300 KK
Kelompok Usaha Bersama Perdesaan Kelompok Usaha Bersama Perkotaan
: 6.790 KK
KALIMANTAN
Bantuan Tunai Bersyarat
: 516.337 KSM
Asistensi Disabilitas Berat
: 5.802 Jiwa
Bantuan Tunai Bersyarat
: 88.219 KSM
Bantuan Tunai Bersyarat
Kelompok Usaha Bersama Perdesaan
: 11.370 KK
Asistensi Disabilitas Berat
: 1.658 Jiwa : 2.290 KK
Kelompok Usaha Bersama Perkotaan
: 9250 KK
Kelompok Usaha Bersama Perdesaan Kelompok Usaha Bersama Perkotaan
: 2.300 KK
JAWA
SULAWESI
BALI - NUSA TENGGARA
Bantuan Tunai Bersyarat
: 1.701.661 KSM
Bantuan Tunai Bersyarat
: 239.661 KSM
Asistensi Disabilitas Berat
: 8.527 Jiwa
Asistensi Disabilitas Berat
: 3.091 Jiwa
Kelompok Usaha Bersama Perdesaan
: 14.840 KK
Kelompok Usaha Bersama Perdesaan
: 4.480 KK
Kelompok Usaha Bersama Perkotaan
: 10.800 KK
Kelompok Usaha Bersama Perkotaan
: 1.960 KK
Keterangan: KSM: Keluarga Sangat Miskin; KK: Kepala Keluarga
PAPUA Bantuan Tunai Bersyarat
: 12.080 KSM
Asistensi Disabilitas Berat
: 232 Jiwa
Kelompok Usaha Bersama Perdesaan
: 600 KK
Kelompok Usaha Bersama Perkotaan
: 500 KK
84
84 dari 2
Slide - 84
PENINGKATAN DAYA SAING UMKM & KOPERASI MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS & NILAI TAMBAH
Sebaran UMKM manufaktur (2012): Sebagian besar di Jawa Perlu percepatan penumbuhan dan penguatan UMKM industri pendukung di luar Jawa
Struktur pelaku usaha nasional masih didominasi oleh usaha mikro yang memiliki aset dan produktivitas rendah. Jumlah usaha kecil dan menengah yang rendah menyebabkan kurangnya industri pendukung sehingga mempengaruhi kapasitas perekonomian untuk tumbuh lebih tinggi. Perlu akselerasi peningkatan produktivitas UMKM dan peningkatan nilai tambah, khusus di sektor-sektor yang didominasi UMKM (pertanian, perikanan dan perdagangan) dan di luar Jawa. Dukungan lainnya: peningkatan akses ke pembiayaan, penerapan teknologi dan standar produk, fasilitasi pemasaran, penguatan koperasi dan kemitraan berbasis rantai nilai/pasok, serta peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha. Slide - 85
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH
Slide - 86
5. SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (1) Baseline 2014
Sasaran 2019
Peran Wilayah dalam Pembentukan PDB Nasional
2013
Proyeksi 2019
o
Sumatera
23,8
24,6
o
Jawa
58,0
55,1
o
Bali – Nusa Tenggara
2,5
2,6
o
Kalimantan
8,7
9,6
o
Sulawesi
4,8
5,2
o
Maluku - Papua
2,2
2,9
Sasaran Pokok Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah
Keterangan : Asumsi target pertumbuhan PDB Nasional 8% di tahun 2019 Perhitungan proyeksi masih menggunakan atas dasar harga konstan tahun 2000. Perhitungan proyeksi dapat berubah dengan adanya perubahan harga konstan tahun dasar 2010. Slide - 87
STATUS RTRW PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA Status
Prov
Kab
Kota
Perda sudah ditetapkan
26
317
81
Belum Selesai
8
81
12
Jumlah total
34
398
93
76.5%
79.6%
87.1%
Status penyelesaian (%)
Slide - 88
PROVINSI YANG BELUM MENETAPKAN PERDA RTRWP
• Pulau Sumatera No
Prov
• Pulau Kalimantan No
Prov
1
Sumatera Utara
4
Kalimantan Barat
2
Riau
5
Kalimantan Tengah
3
Sumatera Selatan
6
Kalimantan Selatan
7
Kalimantan Timur
8
Kalimantan Utara
Slide - 89
SASARAN PEMBANGUNAN WILAYAH 2015-2019 Wilayah
PERAN PDRB WILAYAH (%) TAHUN 2013
PERAN PDRB WILAYAH (%) TAHUN 2019
SUMATERA
23,8
24,6
JAWA
58
55,1
KALIMANTAN
8,7
9,6
SULAWESI
4,8
5,2
BALI NUSTRA
2,5
2,6
MALUKU PAPUA
2,2
2,9
Wilayah Jawa-Bali Sasaran Pertumbuhan ekonomi Kemiskinan Pengangguran
Wilayah Sulawesi Wilayah Kalimantan Sasaran Pertumbuhan ekonomi Kemiskinan Pengangguran
Sasaran 2015 2016 2017 2018 2019 5 5,9 6,1 6,9 7,6 5,7 5,4 4,8 4,2 3,3 4,5 4,4 4,2 4 3,8
2015 2016 2017 2018 2019 5,7 6,5 7,1 7,4 7,8 9 8,5 7,6 6,7 5,2 6,3 6,1 5,9 5,7 5,5
2015 2016 2017 2018 2019
Pertumbuhan ekonomi
7,4
7,6
8,2
8,9
9,1
Kemiskinan
9,6
9,1
8,1
7,1
5,6
Pengangguran
4,9
4,7
4,5
4,3
4
Wilayah Maluku Sasaran Pertumbuhan ekonomi Kemiskinan Pengangguran
2015 2016 2017 2018 2019 6,5
7,8
8
8,2
12,8 12,1 10,7
9,3
7,3
5,2
4,9
5,9
6,9 5,7
5,4
Wilayah Jawa-Bali Sasaran Pertumbuhan ekonomi Kemiskinan Pengangguran
2015 2016 2017 2018 2019
Wilayah Papua
5,7
6,5
7,1
7,4
7,8
Wilayah Nusa Tenggara
9
8,5
7,6
6,7
5,2
Sasaran
6,3
6,1
5,9
5,7
5,5
Pertumbuhan ekonomi
4,6
8,2
9,2
Kemiskinan
16 15,1 13,4 11,7
9,2
Pengangguran
3,8
3,1
Sumber : Perhitungan Bappenas, 2014
2015 2016 2017 2018 2019 7,3 3,6
7,6 3,4
3,3
Sasaran
2015 2016 2017 2018 2019
Pertumbuhan ekonomi
11,7 13,2
Kemiskinan
26,9 25,3 22,3 19,4 15,1
Pengangguran
3,7
3,5
16 17,2 17,3 3,4
3,2
3
Slide - 90
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH 2015-2019 SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI PER WILAYAH TAHUN 2015-2019 18.5 16.5 Pertumbuhan Ekonomi (%)
Sumatera 14.5 Jawa-Bali 12.5
Nusa Tenggara
10.5
Kalimantan Sulawesi
8.5
Maluku 6.5 Papua 4.5 2.5 2015
2016
2017
2018
2019
Slide - 91
SASARAN TINGKAT KEMISKINAN WILAYAH 2015-2019 SASARAN TINGKAT KEMISKINAN PER WILAYAH TAHUN 2015-2019
30
Sumatera
Kemiskinan (%)
25
Jawa-Bali 20 Nusa Tenggara 15
Kalimantan
10
Sulawesi Maluku
5
Papua 0 2015
2016
2017
2018
2019
Slide - 92
SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN WILAYAH 2015-2019 SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN PER WILAYAH TAHUN 2015-2019 6.5 6
Pengangguran (%)
5.5
Sumatera Jawa-Bali
5
Nusa Tenggara
4.5
Kalimantan 4
Sulawesi Maluku
3.5
Papua 3 2.5 2015
2016
2017
2018
2019
Slide - 93
PEMBANGUNAN TECHNO PARK DAN SCIENCE PARK
SASARAN : Terbangunnya 100 Techno Park di daerah-daerah kabupaten/kota, dan Science Park di setiap provinsi. ARAH KEBIJAKAN : Pembangunan Tecno Park diarahkan berfungsi sebagai:
pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil (pasca panen) yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, perguruan tinggi untuk diterapkan dalam skala ekonomi; tempat pelatihan, pemagangan, pusat disseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis ke masyarakat luas;
Pembangunan Science Park diarahkan berfungsi sebagai:
penyedia pengetahuan terkini oleh dosen universitas setempat, peneliti dari lembaga litbang pemerintah, dan pakar teknologi yang siap diterapkan untuk kegiatan ekonomi; penyedia solusi-solusi teknologi yang tidak terselesaikan di Techno Park; sebagai pusat pengembangan aplikasi teknologi lanjut bagi perekonomian lokal.
Slide - 94
PEMBANGUNAN SCIENCE AND TECHNO PARK Menuju Bangsa Berdaya Saing
PRESIDEN
TIM PENGARAH: Menteri PPN/Bappenas; Menteri Ristek dan Dikti; Menteri Pertanian; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Perindustrian; dsb
BPPT National Science and Techno Park
Puspitek Serpong (BPPT, LIPI, BATAN)
PROVINSI/ KELOMPOK PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
Techno Park
Techno Park
Science Park
Science Park
Science Park
Techno Park
Techno Park
Techno Park
Techno Park
Techno Park
Techno Park
Techno Park
Slide - 95
GERAKAN SADAR PENGOLAHAN
Pondok Pusaka Techno Park, Kabupaten Kaur, Bengkulu Slide - 96
GERAKAN SADAR PENGOLAHAN
Pondok Pusaka Techno Park, Kabupaten Kaur, Bengkulu Slide - 97
GERAKAN SADAR PENGOLAHAN
Pondok Pusaka Techno Park, Kabupaten Kaur, Bengkulu
Slide - 98
PERAN WILAYAH/PULAU DALAM PEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1987-2013 (persen) (Atas dasar Harga Berlaku) PULAU
1987
1983
1988
1993
1998
2003
2008
2013
Sumatera
27,6
28,7
24,9
22,8
22,0
22,4
22,9
23,8
Jawa
50,6
53,8
57,4
58,6
58,0
60,0
57,9
58,0
Kalimantan
10,2
8,7
8,9
9,2
9,9
8,9
10,4
8,7
Sulawesi
5,5
4,2
4,1
4,1
4,6
4,0
4,3
4,8
Bali dan Nusa Tenggara
3,1
2,8
3,0
3,3
2,9
2,8
2,5
2,5
Maluku dan Papua
2,9
1,8
1,7
2,0
2,5
1,8
2,0
2,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Total Sumber: BPS
Pergeseran peran wilayah/pulau dalam pembentukan PDB Nasional masih relatif kecil atau bahkan tidak ada perubahan (stagnant) Slide - 99
PERAN PDRB WILAYAH 2013 DAN PERKIRAAN 2019 PERAN PDRB WILAYAH (%) TAHUN 2013
4.8 2.5 2.2
8.7
SUMATERA 23.8
JAWA KALIMANTAN SULAWESI
58
BALI NUSTRA MALUKU PAPUA
PERAN PDRB WILAYAH (%) TAHUN 2019
2.9 5.2 2.6 9.6
SUMATERA 24.6 JAWA KALIMANTAN
55.1
SULAWESI BALI NUSTRA
Keterangan: Asumsi target pertumbuhan PDB Nasional 5,8-8 % tahun 2015-2019 Perhitungan proyeksi masih menggunakan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2000 Perhitungan proyeksi dapat berubah dengan adanya perubahan harga konstan tahunn dasar 2010
MALUKU PAPUA Slide - 100
PDRB MENURUT PROVINSI (2011)
Slide - 101
POTRET KESENJANGAN ANTARWILAYAH
Slide - 102
PERKEMBANGAN GOLONGAN PENDAPATAN (GINI RATIO) MENURUT WILAYAH/PULAU TAHUN 2008-2013 Provinsi
2008
2009
2010
2011
2012
Provinsi
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Nusa Tenggara
Sumatera
Aceh
0,27
0,29
0,30
0,33
0,32
0,34
Nusa Tenggara Barat
0,33
0,35
0,40
0,36
0,35
0,36
Sumatera Utara
0,31
0,32
0,35
0,35
0,33
0,35
Nusa Tenggara Timur
0,34
0,36
0,38
0,36
0,36
0,35
Sumatera Barat
0,29
0,30
0,33
0,35
0,36
0,36
Riau
0,31
0,33
0,33
0,36
0,40
0,37
Kalimantan Barat
0,31
0,32
0,37
0,40
0,38
0,40
Kalimantan Tengah
0,29
0,29
0,30
0,34
0,33
0,35
Kepulauan Riau
0,30
0,29
0,29
0,32
0,35
0,36
Kalimantan Selatan
0,33
0,35
0,37
0,37
0,38
0,36
Jambi
0,28
0,27
0,30
0,34
0,34
0,35
Kalimantan Timur
0,34
0,38
0,37
0,38
0,36
0,37
Sumatera Selatan
0,30
0,31
0,34
0,34
0,40
0,38
Kep. Bangka Belitung
0,26
0,29
0,30
0,30
0,29
0,31
Sulawesi Utara
0,28
0,31
0,37
0,39
0,43
0,42
Bengkulu
0,33
0,30
0,37
0,36
0,35
0,39
Gorontalo
0,34
0,35
0,43
0,46
0,44
0,44
Lampung
0,35
0,35
0,36
0,37
0,36
0,36
Sulawesi Tengah
0,33
0,34
0,37
0,38
0,40
0,41
Sulawesi Selatan
0,36
0,39
0,40
0,41
0,41
0,43
Sulawesi Barat
0,31
0,30
0,36
0,34
0,31
0,35
Sulawesi Tenggara
0,33
0,36
0,42
0,41
0,40
0,43
Maluku
0,31
0,31
0,33
0,41
0,38
0,37
Maluku Utara
0,33
0,33
0,34
0,33
0,34
0,32
Papua
0,40
0,38
0,41
0,42
0,44
0,44
Papua Barat
0,31
0,35
0,38
0,40
0,43
0,43
0,35
0,37
0,38
0,41
0,41
0,41
Jawa-Bali DKI Jakarta
0,33
0,36
0,36
0,44
0,42
0,43
Jawa Barat
0,35
0,36
0,36
0,41
0,41
0,41
Banten
0,34
0,37
0,42
0,40
0,39
0,40
Jawa Tengah
0,31
0,32
0,34
0,38
0,38
0,39
DI Yogyakarta
0,36
0,38
0,41
0,40
0,43
0,44
Jawa Timur
0,33
0,33
0,34
0,37
0,36
0,36
Bali
0,30
0,31
0,37
0,41
0,43
0,40
Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPS Catatan : Berdasarkan Susenas Maret (1 : Hanya Dilakukan pengumpulan data KOR di Ibukota Propinsi (2 : Tidak digunakan untuk estimasi angka Indonesia
Kalimantan
Sulawesi
Maluku Papua
INDONESIA
Slide - 103
PERKEMBANGAN GOLONGAN PENDAPATAN (GINI RATIO) PROVINSI MENURUT KELOMPOK GINI RATIO TAHUN 2008-2013 RATIO GINI < 0,35
0,35 - 0,40
> 0,40
PROVINSI Kep. Bangka Belitung Maluku Utara Aceh Sumatera Utara Jambi Nusa Tenggara Timur Kalimantan Tengah Sulawesi Barat Sumatera Barat Kepulauan Riau Lampung Jawa Timur Nusa Tenggara Barat Kalimantan Selatan Riau Kalimantan Timur Maluku Sumatera Selatan Bengkulu Jawa Tengah Banten Bali Kalimantan Barat Jawa Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Utara DKI Jakarta Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Papua Barat DI Yogyakarta Gorontalo Papua
2008 0,26 0,33 0,27 0,31 0,28 0,34 0,29 0,31 0,29 0,30 0,35 0,33 0,33 0,33 0,31 0,34 0,31 0,30 0,33 0,31 0,34 0,30 0,31 0,35 0,33 0,28 0,33 0,36 0,33 0,31 0,36 0,34 0,40
2009 0,29 0,33 0,29 0,32 0,27 0,36 0,29 0,30 0,30 0,29 0,35 0,33 0,35 0,35 0,33 0,38 0,31 0,31 0,30 0,32 0,37 0,31 0,32 0,36 0,34 0,31 0,36 0,39 0,36 0,35 0,38 0,35 0,38
2010 0,30 0,34 0,30 0,35 0,30 0,38 0,30 0,36 0,33 0,29 0,36 0,34 0,40 0,37 0,33 0,37 0,33 0,34 0,37 0,34 0,42 0,37 0,37 0,36 0,37 0,37 0,36 0,40 0,42 0,38 0,41 0,43 0,41
2011 0,30 0,33 0,33 0,35 0,34 0,36 0,34 0,34 0,35 0,32 0,37 0,37 0,36 0,37 0,36 0,38 0,41 0,34 0,36 0,38 0,40 0,41 0,40 0,41 0,38 0,39 0,44 0,41 0,41 0,40 0,40 0,46 0,42
2012 0,29 0,34 0,32 0,33 0,34 0,36 0,33 0,31 0,36 0,35 0,36 0,36 0,35 0,38 0,40 0,36 0,38 0,40 0,35 0,38 0,39 0,43 0,38 0,41 0,40 0,43 0,42 0,41 0,40 0,43 0,43 0,44 0,44
2013 0,31 0,32 0,34 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,37 0,37 0,37 0,38 0,39 0,39 0,40 0,40 0,40 0,41 0,41 0,42 0,43 0,43 0,43 0,43 0,44 0,44 0,44 Slide - 104
5. SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (2)
Indikator
2014 (Baseline)
2019
Pembangunan Perdesaan
Pembangunan Perdesaan
Penurunan desa tertinggal (sampai dengan 5,000 desa)
Peningkatan desa mandiri (paling sedikit 2,000 desa)
--
--
Sampai dengan 5.000 desa tertingal Sampai dengan 2.000 desa mandiri
Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN)
1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sesuai dengan kondisi geografis Desa
2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa 3. Pembangunan Sumber Daya Manusia, peningkatan Keberdayaan, dan pembentukan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa 4. Penguatan Pemerintahan Desa
Pengembangan Kawasan Perbatasan o Pengembangan Pusat
ARAH KEBIJAKAN:
3 (111 lokasi prioritas)
10 (187 lokasi priorias)
5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, serta Penataan Ruang Kawasan Perdesaan 6. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota. Pengembangan Kawasan Perbatasan
o Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan
12 pulau-pulau kecil terluar berpenduduk
92 pulau kecil terluar/terdepan
1. Penguatan pelayanan imigrasi dan Penegasan batas wilayah negara 2. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat
Slide - 105
PETA RENCANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERBATASAN PAPUA
Slide - 106
PETA RENCANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERBATASAN MALUKU
Slide - 107
PETA RENCANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERBATASAN NUSA TENGGARA
Slide - 108
PETA RENCANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERBATASAN SULAWESI
Slide - 109
PETA RENCANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERBATASAN KALIMANTAN
Slide - 110
PETA RENCANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERBATASAN SUMATERA
Slide - 111
5. SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (3)
Indikator Jumlah Daerah Tertinggal o Kabupaten terentaskan o Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal o Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal o Indeks Pembangunan Manuasia (IPM) di daerah tertinggal
2014 (Baseline) 122 (termasuk 9 DOB) 70 7,1% *
2019 42 80 7,35%
o Kawasan Industri o Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) * rata-rata 2010-2014
Pengembangan Daerah Tertinggal 1. Pengembangan perekonomian masyarakat lokal 2. Pemenuhan standar pelayanan minimal untuk pelayanan publik dasar 3. Peningkatan aksesibilitas daerah 4. Pembangunan Tekno Park
16,64%
12,5% Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa
68,46
71,5
Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa
o Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa
ARAH KEBIJAKAN:
7
14
n.a.
13
1. Percepatan Industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA (a) menciptakan nilai tambah; (b) menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisa. 2. Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur 3. Pengembangan SDM dan Iptek 4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
4
4
5. Pemberian insentif fiskal dan non fiskal
Slide - 112
MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA
Kemen Desa, PDT & Transmigrasi; Kemendagri; Kemen PU & Pera; BNPP Pembangunan Pemda Kawasan Perbatasan
Kemen Desa, PDT & Transmigrasi; Kemendagri; Kemen PU & Pera; Pemda
Kemen Keuangan; Kemendagri; Kementerian Sektor & Lembaga Pemda
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pulau-Pulau Terpencil
Pengurangan overhead cost (biaya rutin) untuk dialokasikan bagi pelayanan publik
Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN
MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA
Penataan Daerah Otonomi Baru
Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah
Kemen Desa, PDT & Transmigrasi; Kemen Keuangan; Kemendagri; Pemda; Desa
Kemen Keuangan; Kemendagri; Pemda
Kemen Keuangan; Kemendagri; DPR & DPRD; Pemda Slide - 113
5. SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (4)
Indikator
2014 (Baseline)
2019
Pembangunan Kawasan Perkotaan
ARAH KEBIJAKAN: 1. Pembangunan metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan pusat investasi;
o Pembangunan Metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan Pusat Investasi
2
o Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa
43 kota belum optimal perannya
20 dioptimalkan perannya
o Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
--
39 pusat pertumbuhan yang diperkuat
o Pembangunan 10 Kota Baru Publik
--
10 Kota Baru
2 + 5 (usulan baru)
2. Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa;
3. Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai pusat kegiatan lokal atau pusat kegiatan wilayah dari 132 pusat pertumbuhan berstatus PKW.
Slide - 114
PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI LUAR JAWA • Kemen Perindustrian • Kemen Agraria dan TTR • Pemerintah Daerah
* Penyediaan lahan kawasan industri * SDA
• • • • •
Kemen Ristek-Dikti Kemen Pertanian Kemen Perikanan BPPT Pemda
Science dan Techno Park BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN
Penyediaan Tenaga Terampil (BLK, SMK, Politeknik)
• Kemen Dik-Nas • Kemen Tenaga Kerja
konektivitas
• Kemen PU/Pera • Kemen Perhubungan • Kemen ESDM
Industrialiasi di luar jawa • Kemen Keuangan Insentif fiskal • Kemen dan non fiskal Perindustrian
Mensosialisasikan mental Kewirausahaan
• BKPM • BKPD – Pemda • Kemendagri
ikim investasi PTSP * Perda bermasalah
Slide - 115
SEBARAN 14 KAWASAN INDUSTRI PRIORITAS WILAYAH LUAR JAWA
Kawasan Industri Kuala Tanjung
Kawasan Industri Landak
Kawasan Industri Palu
Kawasan Industri Teluk Bitung
Industri Karet, CPO
Industri Rotan, Karet, Kakao (agro) dan Smelter
Industri Agro dan Logistik
Industri Aluminium , CPO
Kawasan Industri Ketapang Industri Alumina
Kawasan Industri Buli Industri Smelter Ferronikel, Stainless steel, dan downstream stainless steel
Kawasan Industri Batu Licin Kawasan Industri Teluk Bintuni
Industri Besi Baja
Industri Migas dan Pupuk
Kawasan Industri Sei Mangkei Industri Pengolahan CPO Kawasan Industri Morowali
Kawasan Industri Tanggamus
Industri Smelter Ferronikel, Stainless steel, dan downstream stainless steel
Industri Maritim dan Logistik Kawasan Industri Jorong
Kawasan Industri Bantaeng
Hilirisasi Sumber Daya Mineral (Bauksit), Kelapa Sawit
Industri Smelter Ferronikel, Stainless steel, dan downstream stainless steel
Kawasan Industri Konawe Industri Smelter Ferronikel, Stainless steel, dan downstream stainless steel
Slide - 116
SEBARAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) YANG SUDAH ADA KEK SEI MANGKEI Kabupaten Simalungun, Sumut Industri pengolahan Kelapa Sawit Industri pengolahan karet Pupuk & aneka industri Logistik Pariwisata
KEK TANJUNG API-API Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan Industri Pengolahan Karet Industri Pengolahan Sawit Industri Petrokimia Sumber: Kemenko Perekonomian (2014)
KEK Maloy Batuta Trans Kalmantan (MBTK) Kabupaten Kutai Timur, Kaltim Industri Kelapa Sawit Logistik
KEK PALU Kota Palu, Sulawesi Tengah Industri Manufaktur Industri Agro berbasis kakao, karet, rumput laut, rotan Industri pengolahan Nikel, Biji Besi, Emas Logistik
Pariwisata Industri pengolahan perikanan Bisnis & logistik
KEK BITUNG Kota Bitung, Sulawesi Utara
KEK TANJUNG LESUNG Kab. Pandeglang, Banten
KEK MANDALIKA Kab. Lombok Tengah, NTB Pariwisata
KEK MOROTAI Kab. Pulau Morotai, Maluku Utara
Pariwisata
Industri Pengolahan Perikanan Industri agro berbasis kelapa dan tanaman obat Aneka industri Logistik Slide - 117
SEBARAN LOKASI KEK 2009 – 2014 DAN INDIKASI LOKASI KEK 2014 – 2019
Slide - 118
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR POLHUHANKAM
Slide - 119
6. SASARAN POLHUKHANKAM Indikator
2014 (Baseline)
2019
73,21%
77,5%
63,7
75
POLITIK & DEMOKRASI
Tingkat Partisipasi Politik Pemilu
Indeks Demokrasi Indonesia
PENEGAKAN HUKUM
Indeks Penegakan Hukum
n.a.
75%
Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
32
50
Indeks Perilaku Anti Korupsi
3,63
4
- Integritas Pelayanan Publik (Pusat)
7,37
9
- Integritas Pelayanan Publik (Daerah)
6,82
8,5
Persentase Instansi Pemerintah dengan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori B) - Kementerian/Lembaga
67%
75%
NA NA 74 %
60% 45% 95 %
60,24% 30,30% 2,38%
85% 75% 50%
TATA KELOLA DAN REFORMASI BIROKRASI
Kualitas Pelayanan Publik
- Provinsi
- Kabupaten/Kota Opini WTP atas Laporan Keuangan K/L Persentase Instansi Pemerintah yang Akuntabilitas Kinerjanya Baik (Skor B) - Kementerian/Lembaga - Provinsi - Kabupaten/Kota
Slide - 120
6. SASARAN POLHUKHANKAM
Indikator
2014 (Baseline)
2019
42 persen
35 persen
5,89 persen
11 persen
33,60 persen
40 persen
19,87 persen
30 persen
16,22 persen
30 persen
PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH
Kinerja Kuangan Daerah
-
Rata-rata presentase belanja pegawai Kab/Kota Rata-rata pajak retribusi Kab/Kota terhadap total pendapatan Rata-rata pajak retribusi Prov terhadap total pendapatan Rata-rata belanja modal Kab/Kota
-
Rata-rata belanja modal Prov
-
Rata-rata presentase belanja pegawai Kab/Kota
42 persen
35 persen
-
Rata-rata presentase belanja pegawai Prov
15 persen
13 persen
-
Rata-rata ketergantungan dana transfer Kab/Kota Rata-rata ketergantungan dana transfer Prov Rata-rata nasional WTP Pemda Prov Rata-rata nasional WTP Pemda Kabupaten Rata-rata nasional WTP Pemda Kota
72,20 persen
70 persen
53,85 persen 52 persen 18 persen 33 persen
50 persen 85 persen 60 persen 65 persen
-
Slide - 121
6. SASARAN POLHUKHANKAM
Indikator
Kinerja Kelembagaan - PTSP Kondisi Mantap - Perda bermasalah - Rata-rata kinerja Daerah Otonomi Baru Rata-rata kinerja maksimal Rata-rata kinerja minimal - Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yg ideal (sesuai PP 41) sampel 299 daerah - Penerapan SPM di daerah (Prov/Kab/Kota) Kinerja Aparatur - Tingkat pendidikan aparatur Pemda S1, S2 dan S3 PERTAHANAN DAN KEAMANAN - Tingkat Pemenuhan MEF (Tiga Tahap) - Kontribusi industri pertahanan DN terhadap MEF - Laju Peningkatan Prefalensi Penyalahgunaan Narkoba
2014 (Baseline)
2019
35,50 persen 350 perda
55 persen 50 perda
52,85 persen 23,83 persen 45 persen
70 persen 48 persen 70 persen
75 persen
90 persen
43,30 persen
50 persen
Tahap I 10% 0,08%
Tahap II 20% 0,05%
Slide - 122
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TERIMA KASIH
Slide - 123