RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT (Biro Kesra) Tahun 2015 merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan Rencana Strategis Biro Kesra Tahun 2014-2018 dan Rencana Kinerja Tahunan 2015 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2015. Biro Kesra telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi yang telah dituang dalam Rencana Strategis Biro Kesra Tahun 2014-2018. Visi Biro Kesra adalah “Terwujudnya Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkualitas”, sedangkan misi Biro Kesra adalah “Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Kerukunan Hidup Umat Beragama Dan
Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Di Bidang
Kesejahteraan Rakyat” Demi membangun kinerja yang lebih berkualitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di Biro Kesra, maka ditetapkanRencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Kesra 2015 yang dikukuhkan dengan komitmen dalam Penetapan Kinerja (PK) Biro Kesra 2015. Berdasarkan pengukuranterhadap realisasi RKT 2015 dan PK 2015 dapat diketahui kinerja Biro Kesra dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2015. Melalui pengukuran kinerja Biro Kesra tahun 2015 diperoleh nilai rata-rata 100% sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja Biro Kesra sangat berhasil apabila diukur menggunakan skala pengukuran ordinal yang ditetapkan yaitu nilai rata-rata yang diperoleh adalah X ≥ 85. Keberhasilan itu didukung oleh dana yang dianggarkan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta tugas lainnya. Biro Kesejahteraan Rakyat dialokasikan sejumlah anggaran untuk membiayai berbagai program dan kegiatan Biro selama Tahun Anggaran 2015. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui DPA-SKPD sebesar Rp.9,074,212,000,- dari anggaran tersebut yang direalisasikan sebesar Rp.0,- sehingga realisasi anggaran Biro Kesra ditahun 2015 sebesar Rp.8,354,165,100 %. Melalui LAKIP Biro Kesra Tahun 2015 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Biro Kesra Tahun 2014-2018.
LAKIP BIRO KESRA 2015
1
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) merupakan harapan dan impian masyarakat. Demi mewujudkan good and clean governance tersebut setiap SKPD wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini juga masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut berisi uraian tentang keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh Pemerintah. Demi mengetahui keberhasilan dan kegagalan itu pula dilakukan pengukuran terhadap kinerja Instansi Pemerintah.Pengukuran Kinerja juga dilakukan untuk mengetahui apakah kinerja instansi pemerintah telah menjawabsasaran instansi dan juga memenuhi tuntutan masyarakat sesuai dengan rencana kerja pemerintah yang telah ditetapkan atau tidak. Sejalan dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas dan merespons serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
dan
Keputusan
Lembaga
Administrasi
Negara
Nomor
239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan AKIP, beserta modul SAKIP yang terbaru, maka Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menyusun LAKIP Biro Tahun 2015 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, sehingga dapat diketahui dan dinilai tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut dan kendala-kendala yang dihadapi serta upaya pemecahannya. B. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015, dimaksudkan untuk memberikan informasi yang komprehensif,
berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Biro Kesejahteraan
Rakyat yang termuat dalam Rencana Strategi (Renstra) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan adanya LAKIP ini diharapkan dapat diperoleh umpan balik (feed back) berupa masukan yang bermanfaat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat.
LAKIP BIRO KESRA 2015
2
C. KELEMBAGAAN 1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Biro Kesejahteraan Rakyat merupakan unsur staf Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keorganisasiannya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT mempunyai tugas pokok : Membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang meliputi Keagamaan, Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Kesejahteraan, Pemuda dan Olahraga.
Sedangkan Fungsi dari Biro Kesejahteraan Rakyat adalah :
a.
Penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
b.
Pelaksanaan koordinasi program pembinaan dan pengendalian di bidang keagamaan;
c.
Pelaksanaan koordinasi program pembinaan dan pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan;
d.
Pelaksanaan koordinasi program pembinaan dan pengendalian di bidang kesejahteraan sosial;
e.
Pelaksanaan koordinasi program pembinaan dan pengendalian di bidang kesehatan;
f.
Penyusunan program pembinaan dan petunjuk teknis di bidang kesejahteraan sosial;
g.
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
h.
Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan biro;
i.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. LANDASAN HUKUM
Pedoman kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut : 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
LAKIP BIRO KESRA 2015
3
3. Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Gubernur; 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2002 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3. STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2013 tersebut di atas, maka Struktur Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT sebagai berikut : 1.
Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT
2.
Bagian Agama, membawahi 3 (tiga) sub bagian, yakni : a. Sub Bagian Tata Usaha Biro; b. Sub Bagian Bina Agama Katolik dan Protestan; c. Sub Bagian Bina Agama Islam, Hindu dan Budha. LAKIP BIRO KESRA 2015
4
3.
Bagian Pendidikan, membawahi 3 (tiga) sub bagian, yakni : a. Sub Bagian Pendidikan; b. Sub Bagian Kebudayaan; c. Sub Bagian Pemuda dan Olahraga.
4.
Bagian Kesejahteraan Sosial, membawahi 2 (dua) sub bagian, yakni : a. Sub Bagian Kesejahteraan; b. Sub Bagian Sosial;
5.
Bagian Kesehatan, membawahi 3 (tiga) sub bagian , yakni : a. Sub Bagian Kesehatan; b. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Kesehatan; c. Sub Bagian Peningkatan Gizi Masyarakat. ( Struktur Organisasi Biro Lampiran 1. ).
4. SUMBER DAYA MANUSIA Tabel 1. Jumlah Pejabat Eselon NAMA
NO
JABATAN
ESELON
JUMLAH
KET.
1
Kepala Biro
II b
1
Terisi
2
Kepala Bagian
III a
4
Terisi
3
Kepala
IV a
10
1 tidak
Sub
Bagian
Terisi
JUMLAH
15
Tabel 2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan GOL.
A
B
C
D
IV
2
2
1
-
5
Jumlah PNS Wanita
III
4
10
7
12
33
sebanyak 19 orang
II
-
1
1
1
3
dan jumlah PNS Pria
I
1
-
-
-
1
sebanyak 23 orang
JUMLAH
JUMLAH
KETERANGAN
42
Jumlah Pegawai menurut Tingkat Pendidikan - Doktor/S3
:-
- Pasca Sarjana/S2 : 2 orang - Sarjana/S1
: 26 orang LAKIP BIRO KESRA 2015
5
- D4 (Setara S1)
: 2 orang
- D3
: 3 orang
- SLTA
: 9orang
5. SARANA PRASARANA Sarana dan Prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT, berupa fasilitas kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat serta peralatan kantor lainnya, dalam rangka
mendukung
kelancaran
pelaksanaan tugas pokok dan kegiatan operasional pada Biro Kesejahteraan Rakyat. Daftar
jumlah
Sarana dan Prasarana Biro, Inventaris Barang
pada
Biro
Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT keadaan Desember 2015(Lampiran 2). 6. KEUANGAN Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta tugas lainnya, Biro Kesejahteraan
Rakyat dialokasikan sejumlah anggaran
untuk membiayai berbagai
program dan kegiatan Biro selama Tahun Anggaran 2015, yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui DPA-SKPD sebesar Rp. Rp. 9.074.212.000,(sembilan milyar tujuh puluh empat juta dua ratus dua belas ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut : o Belanja SKPD sebesar
: Rp. 459.994.000,-
o Belanja Urusan Wajib sebesar
: Rp. 8.614.218.000,-
LAKIP BIRO KESRA 2015
6