RINGKASAN EKSEKUTIF LAKIP BIRO KESRA

RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT (Biro Kesra) Tahun 2015 merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan Rencana Strategis Biro Kesra Tahun 2014-2018 dan Rencana Kinerja Tahunan 2015 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2015. Biro Kesra telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi yang telah dituang dalam Rencana Strategis Biro Kesra Tahun 2014-2018. Visi Biro Kesra adalah “Terwujudnya Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkualitas”, sedangkan misi Biro Kesra adalah “Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Kerukunan Hidup Umat Beragama Dan

Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Di Bidang

Kesejahteraan Rakyat” Demi membangun kinerja yang lebih berkualitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di Biro Kesra, maka ditetapkanRencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Kesra 2015 yang dikukuhkan dengan komitmen dalam Penetapan Kinerja (PK) Biro Kesra 2015. Berdasarkan pengukuranterhadap realisasi RKT 2015 dan PK 2015 dapat diketahui kinerja Biro Kesra dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2015. Melalui pengukuran kinerja Biro Kesra tahun 2015 diperoleh nilai rata-rata 100% sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja Biro Kesra sangat berhasil apabila diukur menggunakan skala pengukuran ordinal yang ditetapkan yaitu nilai rata-rata yang diperoleh adalah X ≥ 85. Keberhasilan itu didukung oleh dana yang dianggarkan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta tugas lainnya. Biro Kesejahteraan Rakyat dialokasikan sejumlah anggaran untuk membiayai berbagai program dan kegiatan Biro selama Tahun Anggaran 2015. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui DPA-SKPD sebesar Rp.9,074,212,000,- dari anggaran tersebut yang direalisasikan sebesar Rp. Rp.8,354,165,100,- sehingga realisasi anggaran Biro Kesra ditahun 2015 sebesar 92 %.

Melalui LAKIP Biro Kesra Tahun 2015 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Biro Kesra Tahun 2014-2018.

LAKIP BIRO KESRA 2015

1

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) merupakan harapan dan impian masyarakat. Demi mewujudkan good and clean governance tersebut setiap SKPD wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini juga masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut berisi uraian tentang keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh Pemerintah. Demi mengetahui keberhasilan dan kegagalan itu pula dilakukan pengukuran terhadap kinerja Instansi Pemerintah.Pengukuran Kinerja juga dilakukan untuk mengetahui apakah kinerja instansi pemerintah telah menjawabsasaran instansi dan juga memenuhi tuntutan masyarakat sesuai dengan rencana kerja pemerintah yang telah ditetapkan atau tidak. Sejalan dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas dan merespons serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

dan

Keputusan

Lembaga

Administrasi

Negara

Nomor

239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan AKIP, beserta modul SAKIP yang terbaru, maka Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menyusun LAKIP Biro Tahun 2015 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, sehingga dapat diketahui dan dinilai tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut dan kendala-kendala yang dihadapi serta upaya pemecahannya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015, dimaksudkan untuk memberikan informasi yang komprehensif,

berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Biro Kesejahteraan

Rakyat yang termuat dalam Rencana Strategi (Renstra) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan adanya LAKIP ini diharapkan dapat diperoleh umpan balik (feed back) berupa masukan yang bermanfaat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat.


2

C. KELEMBAGAAN 1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Biro Kesejahteraan Rakyat merupakan unsur staf Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keorganisasiannya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT mempunyai tugas pokok : Membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang meliputi Keagamaan, Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Kesejahteraan, Pemuda dan Olahraga.

Sedangkan Fungsi dari Biro Kesejahteraan Rakyat adalah :

a.

Penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;

b.

Pelaksanaan koordinasi program pembinaan dan pengendalian di bidang keagamaan;

c.

Pelaksanaan koordinasi program pembinaan dan pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan;

d.

Pelaksanaan koordinasi program pembinaan dan pengendalian di bidang kesejahteraan sosial;

e.

Pelaksanaan koordinasi program pembinaan dan pengendalian di bidang kesehatan;

f.

Penyusunan program pembinaan dan petunjuk teknis di bidang kesejahteraan sosial;

g.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;

h.

Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan biro;

i.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. LANDASAN HUKUM

Pedoman kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut : 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;


3

3. Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Gubernur; 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2002 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2013 tersebut di atas, maka Struktur Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT sebagai berikut : 1.

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT

2.

Bagian Agama, membawahi 3 (tiga) sub bagian, yakni : a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;


4

b. Sub Bagian Bina Agama Katolik dan Protestan; c. Sub Bagian Bina Agama Islam, Hindu dan Budha. 3.

Bagian Pendidikan, membawahi 3 (tiga) sub bagian, yakni : a. Sub Bagian Pendidikan; b. Sub Bagian Kebudayaan; c. Sub Bagian Pemuda dan Olahraga.

4.

Bagian Kesejahteraan Sosial, membawahi 2 (dua) sub bagian, yakni : a. Sub Bagian Kesejahteraan; b. Sub Bagian Sosial;

5.

Bagian Kesehatan, membawahi 3 (tiga) sub bagian , yakni : a. Sub Bagian Kesehatan; b. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Kesehatan; c. Sub Bagian Peningkatan Gizi Masyarakat. ( Struktur Organisasi Biro Lampiran 1. ).

4. SUMBER DAYA MANUSIA

Tabel 1. Jumlah Pejabat Eselon NAMA

NO

JABATAN

ESELON

JUMLAH

KET.

1

Kepala Biro

II b

1

Terisi

2

Kepala Bagian

III a

4

Terisi

3

Kepala

IV a

10

1 tidak

Sub

Bagian

Terisi

JUMLAH

15

Tabel 2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan GOL.

A

B

C

D

IV

2

2

1

-

5

Jumlah PNS Wanita

III

4

10

7

12

33

sebanyak 19 orang

II

-

1

1

1

3

dan jumlah PNS Pria

I

1

-

-

-

1

sebanyak 23 orang

JUMLAH

JUMLAH

KETERANGAN

42


5

Jumlah Pegawai menurut Tingkat Pendidikan - Doktor/S3

:-

- Pasca Sarjana/S2 : 2 orang - Sarjana/S1

: 26 orang

- D4 (Setara S1)

: 2 orang

- D3

: 3 orang

- SLTA

: 9 orang

5. SARANA PRASARANA Sarana dan Prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT, berupa fasilitas kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat serta peralatan kantor lainnya, dalam rangka

mendukung

kelancaran

pelaksanaan tugas pokok dan kegiatan operasional pada Biro Kesejahteraan Rakyat. Daftar

jumlah

Sarana dan Prasarana Biro, Inventaris Barang

pada

Biro

Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT keadaan Desember 2015 (Lampiran 2). 6. KEUANGAN Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta tugas lainnya, Biro Kesejahteraan

Rakyat dialokasikan sejumlah anggaran

untuk membiayai berbagai

program dan kegiatan Biro selama Tahun Anggaran 2015, yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui DPA-SKPD sebesar Rp. Rp. 9.074.212.000,(sembilan milyar tujuh puluh empat juta dua ratus dua belas ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut : o Belanja SKPD sebesar

: Rp.

o Belanja Urusan Wajib sebesar

: Rp. 8.614.218.000,-

459.994.000,-


6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. VISI DAN MISI Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT memiliki rencana strategis yang merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi NTT untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2014-2018. Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT yang terdiri dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran secara ringkas diuraikan dalam dokumen ini. Sebagai penjabaran Visi Pemerintah Provinsi NTT, maka Visi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT adalah :

Terwujudnya Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas.

Demi mewujudkan misi Pemerintah Provinsi NTT khususnya misi ke 4 : Pembenahan Sistem Hukum dan Reformasi Birokrasi Daerah, maka Misi Biro Kesejahteraan Rakyat dirumuskan sebagai berikut : 1. Meningkatkan koordinasi kebijakan kerukunan hidup umat beragama. 2. Meningkatkan koordinasi kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat.

B. TUJUAN Demi mewujudkan visi dan misi Biro Kesejahteraan Rakyat, maka ditetapkan tujuan strategis sebagai berikut : a. Mengoptimalkan koordinasi dan kerja sama di Bidang Keagamaan; b. Mengoptimalkan Koordinasi dan Kerja sama di Bidang Kesejahteraan Rakyat;

C. S A S A R A N Sasaran yang ingin dicapai Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT adalah : a. Meningkatnya koordinasi dan kerja sama di Bidang Keagamaan. b. Meningkatnya koordinasi dan kerja sama di Bidang Kesejahteraan Rakyat


7

D. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Rencana

Kinerja Tahunan merupakan sebuah upaya strategis dalam mencapai

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Biro Kesra untuk jangka waktu satu tahun. Demi mengukur realisasi terhadap rencana kinerja tahunan tersebut, perlu adanya penetapan kinerja yang akan dilihat tingkat keberhasilannya melalui indikator kinerja. Tabel 3. Rencana Kinerja Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya koordinasi dan

Jumlah Rapat Koordinasi di

kerjasama di Bidang

Bidang Keagamaan

Keagamaan

Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama Jumlah Fasilitasi Kegiatan

TARGET 4 Kali

1 Kali: 22 Kab/Kota 13 kali

Keagamaan Meningkatnya Koordinasi dan

Jumlah Kegiatan MUSDA dan

1 Kali : 22

Kerjasama di Bidang

HUT Dharma Wanita

Kab/Kota

Kesejahteraan Rakyat

Jumlah Sosialisasi Keputusan

1 kali ; 14 orang ; 5

Bersama Mendiknas, Menkes,

Kabupaten

Menag dan Mendagri Jumlah Koordinasi dan Penguatan 1 Kali Kelembagaan KOMDA Lansia Kab/Kota se NTT Jumlah Pemantauan dan Evaluasi

3 kali ; 22

Pelaksanaan Kebijakan

Kab/Kota

Pemerintah Daerah di Bidang Kesos, Pendidikan dan Kesehatan Jumlah Rakor Perguruan Tinggi

1 kali

Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah


10 Kegiatan

8

E. PENETAPAN KINERJA Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015, maka disusunlah Penetapan Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT untuk tahun 2015 sebagai berikut : Tabel 4 Penetapan Kinerja Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

2

3

4

PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 5

Meningkatnya

Jumlah Rapat Koordinasi

4 kali ; 130

Program Peningkatan

Koordinasi dan

di Bidang Keagamaan

orang ; 21

Kerukunan Hidup Umat

Kerja Sama di

Kab/Kota

Beragama

Bidang

1 kali ; 6

Keagamaan

buku ; 33

Dialog Kerukunan Lintas

orang ; 21

Agama dan Dialog

Kab/Kota

Pemerintah Provinsi NTT

6

435.699.040

dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan Rakor Agama

175.873.150

Temu Pemuda Lintas

337.022.410

Agama Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan

81.177.400

Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Agama Jumlah Fasilitasi Kegiatan

14 kali ; 22

Fasilitasi Pelaksanaan

Keagamaan

Kab/Kota

Urusan Haji, Utsawa

335.181.900

Dharma Gita Tingkat Nasional, Pesparawi Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional Fasilitasi MTQ Tingkat Provinsi NTT dan MTQ

459.522.900

Tingkat Nasional

Fasilitasi Perayaan Paskah,


9

Halal Bihalal, Natal

479.909.400

Oikumene, Idul Adha Fasilitasi Pekan Suci Larantuka dan Ziarah

1.151.432.000

Rohani Fasilitasi OMK, Malam

250.000.000

Takbiran dan Pawai Paskah Meningkatnya

Jumlah Kegiatan MUSDA

1 kali ; 1

koordinasi dan

dan HUT Dharma Wanita

Rekomendasi Peningkatan

Program Koordinasi

kerjasama di

; 255 orang ;

Kesejahteraan

bidang

21 Kab/Kota

Masyarakat

Kesejahteraan

Peningkatan Kapasitas

Rakyat

Dharma Wanita Jumlah Sosialisasi

1 kali ; 14

Peningkatan Pelaksanaan

Keputusan Bersama

orang ; 5

UKS

500.000.000 72.000.000

Mendiknas,Menkes,Menag Kabupaten dan Mendagri Jumlah Koordinasi dan

1 kali ; 7

Koordinasi dan Penguatan

Penguatan Kelembagaan

Kab

Kelembagaan KOMDA

KOMDA LANSIA

181.844.000

LANSIA

Kab/Kota se NTT Jumlah Pemantauan dan

3 kali ; 22

Pemantauan dan Evaluasi

Evaluasi Pelaksanaan

Kab/Kota

Pelaksanaan Kebijakan

Kebijakan Pemerintah

Pemerintah Daerah di

Daerah

Bidang: Pendidikan

49.000.000

Kesejahteraan sosial

42.758.200

Kesehatan

46.830.600

Jumlah Rakor Perguruan

1 kali ; 100

Pemantauan Kebijakan

Tinggi

orang

Bidang Pendidikan dan

216.490.000

Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.


10

Jumlah Pelaksanaan

10 Kegiatan

Pelaksanaan Peringatan

Peringatan Hari Besar

Hari Besar Nasional dan

Nasional dan Daerah

Daerah

1.902.649.800

Jumlah Anggaran Rp. 9.074.212.000


11

BAB III AKUNTABILITAS BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI NTT

A. AKUNTABILITAS KINERJA 1. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 Pengukuran kinerja Biro Kesra ini bertujuan untuk mengetahui realisasi terhadap penetapan kinerja Biro Kesra Tahun 2015. Adapun pengukuran kinerja didasarkan pada pencapaian sasaran-sasaran yang terukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Kesra menggunakan Rumus Capaian indikator kinerja = Realisasi/Rencana X 100%. a. Sasaran Meningkatnya Koordinasi dan Kerja sama di Bidang Keagamaan Sasaran ini berkaitan dengan upaya Biro Kesejahteraan Rakyat untuk membuka ruang dialog, diskusi, tukar pikiran untuk mencari solusi atas persoalan pembangunan di NTT dan lebih dari pada itu membangun kemitraan yang harmonis antara Pemerintah Daerah Provinsi NTT dengan Tokoh – Tokoh Agama, intern dan antar tokoh agama, Pemerintah dengan para Pemuda Lintas agama dan antar pemuda lintas agama untuk memelihara kerukunan di NTT. Kegiatan-kegiatan operasionalnya yaitu: Dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga-Lembaga Keagamaan (Para Uskup Se NTT, Ketua Sinode GMIT, Ketua Sinode GKS, Para Pimpinan Gereja-Gereja denominasi, Ketua MUI NTT dan Ketua PHDI NTT), Dialog Kerukunan Lintas Agama, Temu Pemuda Lintas Agama serta Fasilitasi Pelaksanaan hari-hari besar keagamaan dan Kegiatan keagamaan seperti Natal Oikumene, Pekan Suci Semana Santa, Pawai Paskah, Paskah Oikumene, Pekan Orang Muda Katolik (OMK), PESPARAWI, Ziarah Rohani, Urusan Haji,

STQ Tingkat Provinsi NTT dan STQ Tingkat

Nasional, Idul Adha, Halal Bi Halal, Malam Takbiran, Utsawa Dharma Gita Tingkat Provinsi NTT dan Buka Puasa Bersama.


12

Tabel 5 Pencapaian IKU sasaran 1. INDIKATOR

Satuan

2014

KINERJA UTAMA

2015

2018

TARGE

REALISAS

T

I

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Jumlah Rapat Koordinasi

Kali

3

4

4

100 %

3

Kali

9

14

15

107 %

12

di Bidang Keagamaan Jumlah

kegiatan

keagamaan

yang

difasilitasi RATA-RATA

107 %

Indikator-indikator sasaran ini adalah Jumlah rapat koordinasi di Bidang Keagamaan, dan Jumlah Kegiatan Keagamaan yang di fasilitasi. Penjelasan masing-masing indikator sebagai berikut: a). Jumlah Rapat Koordinasi di Bidang Keagamaan Berdasarkan tabel 5 tentang pencapaian IKU sasaran 1 terlihat bahwa indikator Rapat Koordinasi di Bidang Keagamaan ditahun 2014 sebanyak 3 kali sementara itu di tahun 2015 sebanyak 4 kali karena adanya penambahan sebuah Rapat Koordinasi Bidang Keagamaan,

ini

menunjukan

pencapaian

target

yang

telah

ditetapkan,

yang

menggambarkan konsistensi kinerja Biro terhadap perencanaan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja jumlah rapat dan koordinasi yang telah rencanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat di tahun 2015 tercapai 100 % berdasarkan realisasi terhadap target rencana kinerja tahun 2015 yaitu 4 kali diantaranya; Dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan, Dialog Kerukunan Lintas Agama dan Temu Pemuda Lintas Agama dan Rapat Koordinasi Bidang Keagamaan Tingkat Provinsi NTT. Kegiatan – Kegiatan tersebut telah menghasilkan sejumlah kesepakatan bersama yang menjadi masukan bagi Pemerintah Provinsi NTT dalam menyikapi berbagai persoalan pembangunan di NTT dan juga persoalan kerukunan umat beragama di NTT. Adapun hasil-hasil kegiatannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan; Hasil yang dicapai dalam kegiatan Dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan Tingkat Provinsi NTT Tahun 2015, yaitu berupa Rekomendasi yang isinya antara lain :


13

a. Semua pihak mengakui adanya kemajuan dan perkembangan yang cukup signifikan terkait dengan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama menyangkut Delapan Agenda Pembangunan dan Enam Tekad untuk Menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi Jagung, Provinsi Ternak, Provinsi Koperasi, Provinsi Cendana, Ekonomi Kelautan dan Perikanan, NTT Destinasi Pariwisata Dunia serta Program Desa Mandiri Anggur Merah, walaupun masih banyak persoalan atau permasalahan yang mesti terus-menerus dibenahi b. Adanya komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan untuk mensukseskan 8 (delapan) Agenda Pembangunan dan 6 (enam) Tekad Pembangunan NTT serta menolak dengan keras masuknya Radikalisme dan terorisme/ISIS di NTT c. Adanya tekad bersama untuk terus membangun komunikasi dan kerjasama kemitraan yang harmonis anatara Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan terutama untuk saling memberikan informasi dan mencari solusi yang terbaik bagi persoalan kemasyarakatan di Provinsi NTT d. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini Gubernur Nusa Tenggara Timur memberikan sejumlah bantuan sosial kepada para Pimpinan Lembaga Keagamaan dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat/jemaat di lembaga masing-masing. 2. Hasil yang dicapai dalam kegiatan Dialog Kerukunan Lintas Agama se daratan Timor, Rote Ndao, Sabu Raijua dan Alor Tahun 2015, yaitu sebuah rekomendasi yang isinya antara lain : a. Kalimat “Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) pada PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, diubah menjadi “Forum Kerjasama Kerukunan Umat Beragama (FKKUB)” dan selanjutnya kalimat “Pendirian Rumah Ibadah” menjadi “Pendirian Bangunan Tempat Ibadah”. b. Pemerintah (dalam hal ini eksekutif dan legislative) memperjuangkan Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 menjadi Undang-undang


14

c. Negara tetap menjunjung tinggi toleransi kehidupan beragama, tetapi tidak membuka pluang bagi aliran-aliran lain di luar 6 agama dan aliran kepercayaan yang diakui d. Mendorong pendalaman nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI melalui pendidikan formal maupun non formal e. Menolak dengan keras kehadiran aliran-aliran radikal yang mengatasnamakan agama, baik dari dalam maupun dari luar negeri f. Dialog Kerjasama Kerukunan Lintas Agama yang sudah dilaksanakan, agar terus ditingkatkan di semua tingkatan baik Kabupaten, Provinsi maupun Pusat g. Pengalokasian dana untuk kegiatan Dialog Kerukunan Agama agar mendapat perhatian yang lebih baik dari pemerintah (eksekutif dan legislative). h. Pemerintah melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut secara terusmenerus terhadap proses dan hasil kegiatan dialog kerukunan lintas agama. 3. Hasil yang dicapai Temu Pemuda Lintas Agama Sedaratan Sumba dirumuskan dalam bentuk rekomendasi dan kesepakatan bersama yang ditujukan kepada : a. Pemerintah Pusat - Meninjau kembali Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor : 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah - Memfasilitasi pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi Pemuda Lintas Agama se Daratan Sumba b. Pemerintah Provinsi - Memfasilitasi Temu Pemuda Lintas Agama se Daratan Sumba secara periodik - Memfasilitasi pemberdayaan pemuda lintas agama melalui SKPD terkait - Menindaklanjuti rekomendasi ini kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten c. Pemerintah Kabupaten - Memfasilitasi pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi Pemuda Lintas Agamadi setiap Kabupaten se Daratan Sumba - Memberikan perhatian dan pelayanan yang sama terhadap aliran kepercayaan Marapu - Mendorong rencana pembentukan Forum oleh Pemuda Lintas Agama di setiap Kabupaten - Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pemuda Lintas Agama di setiap Kabupaten


15

- Mendukung sikap Pemerintah terhadap penolakan aliran-aliran Radikalisme - Mendukung pembangunan rumah ibadah - Melibatkan Pemuda Lintas Agama dalam pengembangan Pariwisata dan Budaya Sumba. 4. Hasil yang dicapai pada Rapat Koordinasi Bidang Keagamaan Tingkat Provinsi NTT tahun 2015 dirumuskan dalam bentuk rekomendasi yang isinya berbunyi : a. Kerukunan umat beragama harus tetap dijaga oleh seluruh komponen masyarakat Nusa Tenggara Timur b. Pemerintah Daerah Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota menganggarkan dana operasional bagi FKUB Provinsi, Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur setiap tahun anggaran sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 c. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memfasilitasi kegitan Bidang Keagamaan yang berkaitan dengan koordinasi lintas sektor d. Mendukung adanya Undang-undang perlindungan umat beragama. b). Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi pemerintah Provinsi NTT setiap tahun terus meningkat seiring dengan jumlah alokasi anggaran yang disediakan dan juga berdasarkan masukan dari para stakeholders. Tahun 2014 fasilitasi kegiatan keagamaan sebanyak 9 kali dan ditahun 2015 meningkat menjadi 15 Kali. Dari tabel 5 diatas terlihat bahwa indikator ini tercapai 107 % karena dari target 14 kegiatan fasilitasi (Urusan Haji, Utsawa Dharma Gita, STQ Daerah, STQ Nasional, Idul Adha, Halal bi Halal, Buka Puasa Bersama, Natal Oikumene, Pekan Suci Semana Santa, Paskah Oikumene, Pekan OMK, Pesparawi Tingkat Provinsi NTT dan Tingkat Nasional, serta Ziarah Rohani).

Direalisasikan sebanyak 15 kegiatan fasilitasi karena adanya

penambahan 2 kegiatan baru yaitu Malam Takbiran dan Pawai Paskah sesuai usulan dari stakeholders. Kegiatan yang tidak terfasilitasi adalah 1 kegiatan yaitu Utsawa Dharma Gita.

b. Sasaran Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Kesejahteraan Rakyat Sasaran ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama dan koordinasi lintas sektor antara Pemerintah Daerah dengan para stakeholders dalam urusan bidang pendidikan, Kepemudaan, Kebudayaan, kesejahteraan sosial, Kesehatan, Gizi Masyarakat, dan sarana serta prasarana kesehatan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat NTT.


16

Sasaran ini didukung oleh Program Koordinasi Peningkatan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi kegiatan-kegiatan diantaranya; Musyawarah Daerah dan Peringatan HUT Dharma Wanita, Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Umum Bidang Kesra, Sosialisasi UKS dan Operasional TIM Pembina UKS Tingkat Provinsi NTT, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pendidikan, Koordinasi Kebijakan Penanggulanan Penyakit Beresiko Kejadian Luar Biasa (KLB), Fasilitasi Kegiatan Kesekretariat KOMDA Komda Lansia, Pelaksanaan Peringatan hari besar Nasional dan Daerah, dan Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Tabel 6. Pencapaian IKU sasaran 2 INDIKATOR

Satuan

2014

KINERJA UTAMA

2015

2018

TARGET

REALISASI

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Jumlah Rakor di Bidang

Kali

8

15

15

100

5

Kesejahteraan Rakyat Jumlah Sosialisasi

% Kali

2

2

2

100

2

% RATA - RATA

Penjelasan dari masing-masing indikator sebagai berikut: A. Jumlah Rapat Koordinasi di Bidang Kesejahteraan Rakyat Di tahun 2014 jumlah Rapat dan koordinasi sebanyak 8 kali dan ditahun 2015 meningkat menjadi 15 kali. Peningkatan ini terkait dengan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan koordinasi di Biro Kesra terhadap pelaksanaan 8 hari besar Nasional (HARDIKNAS, HARKITNAS, Hari Lahirnya Pancasila, HUT RI, Hari Olah Raga Nasional, Hari Kesaktian Pancasila, Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan) dan 2 Hari Besar Daerah (HUT NTT dan Malam Pergantian Tahun). Dalam Bidang Pendidikan dilakukan Pemantauan Kebijakan Bidang Pendidikan dan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yakni : Penertiban Perguruan Tinggi Swasta di Nusa Tenggara Timur dan Rapat Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Tingkat Provinsi NTT Tahun 2015. 1. Penertiban Perguruan Tinggi Swasta di NTT Tahun 2015 dilaksanakan di 4 (empat) Kabupaten/Kota (Kota Kupang, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Sikka) dilaksanakan pada Triwulan II – IV 2015. Hasil yang dicapai yaitu diperolehnya data terkait terkait Status Perguruan


17

Tinggi diantaranya: a) Kota Kupang  Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kupang Didirikan berdasarkan SK Pendirian dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : 2345 Tahun 2012 tanggal 9 November 2012. Jumlah mahasiswa : 300 orang  Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Citra HUsada Mandiri Kupang Didirikan oleh Yayasan Citra Bina Insan Mandiri berdasarkan Ijin Opersional Mendikbud Nomor 206/D/O/2008 dan SK Menristek dan Dikti Nomor 163/M/Kp/IV/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Penyelenggaraan Program Studi Farmasi Program Sarjana.  Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK) Kupang Didirikan oleh Yayasan Dua Puluh Desember, berdasarkan Ijin Operasional

SK

Mendikbud

Republik

Indonesia

Nomor

147/D/O/2005 tanggal 13 Oktober 2005. Jumlah mahasiswa : 211 orang, jumlah Dosen Tetap sebanyak 8 orang.  Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Maranatha Kupang Didirikan pada tahun 2009 oleh Yayasan Maranatha NTT yang terdiri dari 2 Program Studi yaitu Program Studi S1 Keperawatan dan D3 Kebidanan

berdasarkan

Ijin

Operasional

Mendikbud

Republik

Indonesia Nomor 183/D/O/2009 tanggal 2 November 2009. Pada tahun 2014 dibuka lagi Program Pendidikan Profesi Ners berdasarkan Ijin Operasional Mendikbud Republik Indonesia Nomor 233/E/O/2014. Jumlah mahasiswa : Jumlah DosenTetap 30 orang dan Dosen Tidak Tetap 15 orang.  Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Oemathonis Kupang Didirikan dengan Ijin Operasional SK Mendikbud Republik Indonesia Nomor 5191/D/T/K-VIII/2011 tanggal 7 Oktober 2011. Jumlah mahasiswa 751 orang Jumlah Dosen 23 orang.  SEkolah Tinggi Informatika Komputer (STIKOM) Artha Buana Kupang Didirikan oleh Yayasan Soekarno. Perguruan Tinggi ini beroperasi


18

berdasarkan

Ijin

Operasional

berupa

SK

Mendiknas

Nomo

3977/D/T/K-VIII/2010 tanggal 12 Oktober 2010. Jumlah mahasiswa 269 orang Jumlah Dosen Tetap 13 Orang Jumlah Dosen Tidak Tetap 5 orang  Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Citra Bina Nusantara Kupang Didirikan dengan Ijin Operasional SK Nomor 463/E/O/2013 tanggal 30 September 2013 dengan 2 Program Studi yaitu S1 Pendidikan Informatika dan S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Jumlah mahasiswa 168 orang Dosen (S1) 6 orang, (S2) 13 orang Dosen Luar Biasa 4 orang  Akademi Teknik Kupang Didirikan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq. GUbernur Nusa Tenggara Timur pada tanggal 10 Juni 1972 melalui Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang dengan Akte Notaris Soeyono Hartoyo, SH Nomor 9 Tahun 1972 yang dirubah melalui Akte Perubahan Nomor 122 Tahun 1976 tanggal 29 November 1976 dan Akte Prubahan Nomor 118 tanggal 29 Mei 1993. Jumlah mahasiswa : Teknik Sipil 188 orang Teknik Elektro 33 orang Jumlah Dosen : Teknik Sipil 8 orang Teknik Elektro 7 orang  Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) Kupang Didirikan pada tanggal 29 Mei 1993 dengan Ijin Operasional Mendikbud RI Nomor 16/D/O/1993 tanggal 23 November 1993 di bawah Yayasan Dua Puluh Desember. Jumlah mahasiswa 350 orang Jumlah Dosen Tetap 15 orang Dosen Tidak Tetap 9 orang  Akademi Keuangan dan Perbankan (AKUB) Effata Kupang Didirikan pada tanggal 21 September 1995


19

Jumlah mahasiswa 174 orang Jumlah Dosen 12 orang (S1 sebanyak 6 orang, S2 sebanyak 5 orang dan S3 sebanyak 1 orang)  Universitas Muhammadiyah Kupang Didirikan pada tanggal 14 Oktober 1987, terdiri dari 11 Program Studi, Jumlah mahasiswa 4.433 orang dan Jumlah Dosen 94 orang (S1 sebanyak 19 orang, S2 sebanyak 69 orang dan S3 sebanyak 6 orang).  Akademi Koperasi Ratu Jelita Kupang Didirikan dengan Ijin Operasional Nomor 05/D/O/2001 tanggal 9 Januari 2001. Jumlah mahasiswa 282 orang Jumlah Dosen Tetap 7 orang dan Dosen Tidak Tetap 18 orang. b) Sumba Barat Daya  Sekolah Tinggi Manajemen Informatika (STIMIK) Stella Maris Sumba. Didirikan tahun 2014 di bawah manajemen Yayasan Pendidikan St. Yosef Freinademetz Kupang berdasarkan Ijin Operasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Keputusan Kemendikbud RI Nomor 566/E/2014 tanggal 17 Oktober 2014. Mempunyai Jurusan dan Program Studi Tahun Akademik 2014/2015 yakni Teknik Informatika (Program S1 dan D3) serta Sistem Informsi (Program D3). Jumlah mahasiswa 376 orang Jumlah Dosen 26 orang, dimana Dosen Tetap berjumlah 9 orang (S1 sebanyak 7 orang dan S2 sebanyak 2 orang) serta Dosen Tidak Tetap berjumlah 17 orang (S1 berjumlah 8 orang dan S2 berjumlah 9 orang). Jumlah Tenaga Pegawai 9 orang.  Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Weetabula Didirikan tahaun 2013 di bawah manajemen Yayasan Pendidikan Nusa Cendana

(YAPNUSDA) Sumba

Barat

Daya

berdasarjan

Ijin

Operasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Keputusan Kemendikbud RI Nomor 524/E/2013 tanggal 25 Oktober 2013. Mempunyai

4

Program

Studi

yakni

Pendidikan

Matematika,

Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Pendidikan Bahasa dan


20

sastra serta Pendidikan Fisika. Jumlah mahasiswa 352 orang Jumlah Dosen 26 orang terdiri dari Dosen Tetap sebanyak 27 orang (S1 berjumlah 4 orang S2 sebanyak 19 orang) serta Dosen Tidak Tetap sebanyak 26 orang (S1 berjumlah 24 orang dan S2 berjumlah 2 orang). c). Kabupaten Sikka  Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) MUhamadiyah Maumere Didirikan dengan Ijin Operasional berdasarkan SK Mendikbud RI Nomor 21/E/O/2013 tanggal 15 Juni 2015 Jumlah mahasiswa 996 orang Jumlah Dosen Tetap 63 orang (S1 sebanyak 27 orang dan S2 sebanyak 36 orang) Dosen Tidak Tetap 54 orang (S1 sebanyak 41 orang, S2 sebanyak 13 orang).  Seminari Tinggi Theologi Ledalero Didirikan tahun 1981 berdasarkan Ijin Operasional SK Mendikbud RI Nomor 039/O/1081 tanggal 22 Januari 1981 dan SK Mendikbud RI Nomor 78/D/O/1997 tanggal 17 November 1997.  Universitas Nusa Nipa Maumere Didirikan tahun 1997 berdasarkan SK Mendikbud RI Nomor 69/D/O/1997  Akademi Perawat (AKPER) Lela Didirikan tahun 2011 berdasarkan SK Mendikbud RI Nomor 04/B/O/2011 tanggal 7 Juli 2011. d) Kabupaten Ngada Di Kabupaten Ngada terdapat 1 Perguruan Tinggi Swasta yakni Citra Bakti Ngada yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Citra Masyarakat Mandiri berdasarkan Ijin Operasional SK Mendiknas RI Nomor 138/E/O/2011 tanggal 7 Juli 2011, dengan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar) dan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (PJKR). Kemudian dibuka lagi Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Ijin Operasional Menristek dan Dikti RI Nomor 347/M/Kp/V/2015. Jumlah mahasiswa 651 orang Jumlah Dosen 37 orang (Guru Besar sebanyak 1 orang, S3 sebanyak 1


21

orang, S2 sebanyak 33 orang dan S1 sebanyak 1 orang. 2. Rapat Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Tingkat Provinsi NTT Tahun 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2015, bertempat di Aula Hotel Amaris Jl. Bundaran PU Kota Kupang. Diperoleh hasil antara lain: a) Tercapainya peningkatan komitmen kerjasama yang harmonis dan kemitraan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan para Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta, terhadap peningkatan mutu pendidikan dan Sumber Daya Manusia NTT. b) Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi masyarakat NTT. c) Terwujudnya para Sarjana yang berorientasi pada penciptaaan lapangan kerja sendiri.

B. Jumlah Sosialisasi Sosialisasi bidang kesejahteraan rakyat di tahun 2014 sebanyak 2 kali dan di tahun 2015 juga 2 kali. Sosialisasi yang dilaksanakan diantaranya Sosialisasi Keputusan Bersama Mendiknas, Menkes, Menag dan Mendagri tentang Pembinaan Pengembangan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), dan sosialisasi dan advokasi Pembentukan Komda Lansia di NTT. Kegiatan Sosialisasi UKS dilaksanakan di 5 kabupaten. Hasil yang dicapai dirinci per kabupaten diantaranya: a. Kabupaten TTU a) Bagian Sosial sedang menyusun Surat Keputusan Bupati TTU tentang Tim Pembina UKS Kabupaten TTU dengan berpedoman pada SK Bersama Empat Menteri tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS dan Tim Pembina UKS b) Bagian Sosial berfungsi sebagai Koordinator, sehingga Sekretariat Tim Pembina UKS Kabupaten TTU berada di Bagian Sosial dan akan ditindaklanjuti dengan saling berkoordinasi dan sinkrinisasi program kegiatan. Tim Pembina UKS Kabupaten TTU akan menjadwalkan rapat koordinasi setiap dua kali dalam sebulan. Hal ini diupayakan agar semua kegiatan UKS yang diprogramkan oleh SKPD terkait dapat dilaksanakan, dievaluasi pelaksanaannya secara bersama-sama dan dilaporkan. b. Kabupaten Manggarai Asisten I Sekda Kabupaten Manggarai menyimpulkan hasil Rapat Koordinasi sebagai berikut :


22

a) Akan menindaklanjuti Pembentukan Tim Pembina UKS Kabupaten Manggarai dan mensinergikan pelaksanaan program UKS di Kabupaten Manggarai b) Melakukan Rapat Koordinasi TP – UKS untuk mengevaluasi pelaksanaan Program UKS di Kabupaten Manggarai c) Agar Pemerintah Provinsi/Biro Kesra memfasilitasi format/panduan penilaian LOmba Sekolah Sehat (LSS) Kabupaten Manggarai. c. Kabupaten Manggarai Barat a) Terlaksananya Sosialisasi SKB Empat Menteri dan Pembentukan TP – UKS Kabupaten Manggarai Barat yang akan ditindaklanjuti oleh Bagian Kesra Kabupaten Manggarai Barat berkoordinasi dengan unit terkait b) Adanya tanggapan positif dari unsure terkait tingkat Kabupaten dan Kecamatan terhadap fasilitasi pembentukan TP – UKS yang akan diikuti dengan

koordinasi

serta

sinkronisasi

program

Pembinaan

dan

Pengembangan UKS mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan. d. Kabupaten Flores Timur a) Kabupaten Flores Timur dalam Tahun Anggaran 2015 telah membentuk Tim Pembina UKS Kabupaten, melaksanakan sosialisasi SKB Empat Menteri, membentuk TP – UKS di 19 Kecamatan dan memfasilitasi sarana UKS bagi 5 sekolah contoh UKS di Kabupaten Flores Timur. b) Ketua Harian TP – UKS Flores Timur akan terus mengupayakan APBD Flores Timur peningkatan pengembangan UKS melalui program-program yang didanai. c) Ketua Harian TP – UKS Flores Timur terus melakukan peningkatan koordinasi dengan unit-unit terkait/anggota TP-UKS Kabupaten Flores Timur melalui kegiatan-kegiatan terpadu dan berkesinambungan d) TP – UKS Kabupaten dan Kecamatan terus meningkatkan pembinaan terhadap Tim Pelaksana UKS SDK Sarotari seperti WC siswa yang belum sesuai standar penilaian UKS, ruang UKS yang masih bergabung dengan ruangan lain, dan kantin sekolah yang belum memenuhi standar kesehatan. Namun perlu didukung dengan semangat TP – UKS Kabupaten dan TP – UKS SDK Sarotari untuk melaksanakan UKS sesuai SKB Empat Menteri. e. Kabupaten Ende a) Pemerintah Kabupaten Ende melalui Wakil Bupati mengucapkan terima kasih dan akan memperhatikan program UKS untuk ditindaklanjuti dalam


23

TA 2016 b) Tim Pembina UKS (TP – UKS/M) Kabupaten Ende melalui Keputusan Bupati Ende nomor 354/KEP/HK/2015 tanggal 26 Juni 2015 akan menindaklanjuti hasil pertemuan ini dengan Rapat Perencanaan Program sesuai kewenangan unit masing-masing c) Peserta rapat/unsur terkait akan menindaklanjuti melalui program peningkatan pelayanan, obat-obatan, pembinaan dokter kecil dan kader kesehatan di Tahun Anggaran 2016. Sosialisasi dan avokasi pembentukan/penguatan kelembagaan Komda Lansia dilaksanakan di 7 Kabupaten se Provinsi NTT hasilnya sebagai berikut : a. Kabupaten Manggarai Barat : Kelembagaan Komda

Lansia

Kabupaten Manggarai

Barat

terbentuk

berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 89/KEP/HK/2015 tanggal 04 Maret 2015 tentang Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Manggarai Barat. b. Kabupaten Manggarai Kelembagaan Komda Lansia Kabupaten Manggarai terbentuk berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/232/2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Pembentukan Komisi Lansia Tingkat Kabupaten Manggarai Tahun 2015 – 2018. c. Kabupaten Manggarai Timur Kelembagaan Komda Lansia Kabupaten Manggarai Timur yang idealnya harus terbentuk berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Timur, sampai dengan saat ini belum bias ditandatangani. Mengingat proses perekrutan dan penetapan Calon Sekretaris I yang merupakan tenaga penuh waktu (mantan pejabat eselon II/III) masih belum belum tuntas. Karena calon pertama yang sebelumnya sudah didekati, ternyata mengundurkan diri sehingga proses perekrutan dalam rangka penetapan Sekretaris I Komda Lansia Kabupaten Manggarai Timur harus dilakukan lagi. d. Kabupaten Ngada Kelembagaan Komda Lansia Kabupaten Ngada terbentuk berdasarkan Keputusan Bupati Ngada Nomor : 163/KEP/AKR/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Ngada Periode 2015 – 2018. e. Kabupaten Nagekeo Kelembagaan Komda Lansia Kabupaten Nagekeo terbentuk berdasarkan


24

Keputusan Bupati Nagekeo Nomor : 227/KEP/HK/2015 tentang Pembentukan KOmisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Nagekeo Periode 2015 – 2018. f. Kabupaten Ende Terbentuknya Kelembagaan Komda Lansia Kabupaten Ende berdasarkan Keputusan Bupati Ende Nomor : 561/KEP/HK/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) Kabupaten Ende Tahun 2015 – 2018. g. Kabupaten Sikka Melalui sosialisasi dan advokasi yang dilaksanakan telah terbentuk Kelembagaan Komda Lansia di Kabupaten Sikka. Mengingat Keputusan Bupati yang menjadi dasar terbentuknya Kelembagaan Komda Lansia di Kabupaten Sikka masih dalam proses penandatanganan, maka Keputusan Bupati Sikka tersebut belum memiliki nomor dan tanggal pemberlakuannya.

2.

EVALUASI KINERJA TAHUN 2015 Berdasarkan hasil perhitungan kinerja Biro Kesra pada table-tabel dapat dilihat

keberhasilan Biro Kesra dalam merealisasikan target yang telah direncanakan di tahun 2015. Walaupun demikian, ada juga kendala dan permasalahan yang dihadapi di dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut. Faktor penentu Keberhasilan dan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1). Hal-hal yang mendukung keberhasilan kegiatan-kegiatan diantaranya: a. Aspek Perencanaan - Adanya dokumen perencanaan; Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA). b. Aspek Pelaksanaan - Proses manajement yang baik - Koordinasi lintas sektor terkait. - Surat-menyurat dan komunikasi elektronik yang memadai - Konsistensi dan disiplin terhadap perencanaan. - Ketersediaan dana c. Aspek Evaluasi dan Pelaporan - Tersedianya dokumen-dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan

2). Kendala dan permasalahan a. Aspek Perencanaan


25

- Adanya Kegiatan-kegiatan baru, berupa usulan dari stakeholder yang diakomodir ditengah pelaksanaan Renja. - Adanya program dan kegiatan yang telah direncanakan tetapi tidak diakomodir dalam penetapan anggaran. b. Aspek Pelaksanaan - Kurangnya pelaksanaan rapat-rapat persiapan untuk pelaksanaan kegiatan. - Jangka waktu yang singkat antara satu kegiatan dengan kegiatan lain. - rusaknya fasilitas telephone dan internet untuk komunikasi data. - Kurang terlibatnya SKPD di Kabupaten/Kota. c. Aspek Evaluasi dan Pelaporan - Lambatnya penyampaian Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan. - Belum terbinanya evaluasi internal Biro - Kurang adanya tindak lanjut yang final terhadap hasil-hasil kegiatan.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN Untuk mencapai indikator keberhasilan yang telah dilaksanakan oleh Biro Kesra sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Biro Kesra dalam tahun 2015 mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp. 9,074,212,000- dengan realisasi sebesar Rp. 8,354,165,100,- (92%). Yang bersumber dari dana APBD Provinsi NTT.

Realisasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan-kegitan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 7. Rekapitulasi Anggaran Program dan Kegiatan TA. 2015 Kinerja Pembiayaan Kegiatan Program

Uraian Kegiatan

Rencana

Realisasi

Realisasi

Rp

Rp

%

PROGRAM SKPD :

Program



Penyediaan Surat-Menyurat

20.000.000,-

7,480,000

37%

Pelayanan



Penyediaan jasa Komunikasi,

20.000.000,-

-

0%

7.000.000,-

2.708.000

39%

16.740.000,-

16.740.000

100%

Administrasi Perkantoran

Sumber Daya air dan listrik 

Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional.



Penyediaan jasa Administrasi keuangan


26



Penyediaan Jasa kebersihan

 

6.000.000,-

5.999.600

100%

Penyediaan Alat Tulis Kantor

40.000.000,-

39.999.900

100%

Penyedian barang cetakan dan

62.500.000,-

62.281.000

100%

7.000.000,-

6.880.000

98%

dan

45.000.000,-

44.860.350

100%

dan

48.000.000,-

44.865.900

93%

Evaluasi,

64.754.000,-

64.730.000

100%

40.000.000,-

39.941.500,-

100%

11.000.000,-

10.999.400,-

100%

18.000.000,-

17.984.900,-

100%

penggandaan 

Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan per-UUan



Penyediaan

Makanan

Minuman 

Rapat

Koordinasi

konsultasi keluar daerah 

Koordinasi, Pendampingan

dan

Tugas

Lainnya Dalam Daerah

Program



Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas/operasional.



Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor.

Aparatur Program

Penyusunan

Laporan

Capaian

Peningkatan

Kinerja dan Ikthisar Realisasi

Pengembangan

Kinerja SKPD

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

URUSAN WAJIB


27

Program



Dialog

Kerukunan

Lintas

Peningkatan

Agama dan Dialog Pemerintah

Kerukunan Hidup

Provinsi

Umat Beragama

Lembaga Keagamaan

NTT

435.699.040,-

433.606.200,-

99,5%

dengan



Rakor Agama

175.873.150,-

172.191.150,-

98 %



Temu Pemuda Lintas Agama

337.022.410,-

317.745.400,-

94,3 %



Pemantauan

81.177.400’-

81.177.400,-

100 %

120.833.250-

120.833.250,-

100%

463.897.900

461.010.650

99 %

351.159.000

344.399.000

98 %

100.000.000

100.000.000

100 %

38.225.000

37.860.000

99 %

100.000.000

100.000.000

100 %

39.878.750

39.178.750

98 %

dan

Pelaksanaan

Evaluasi Kebijakan

Pemerintah Daerah di Bidang Agama 

Natal Ekumene 2014



STQ Tingkat Provinsi dan Nasional



Pekan Suci Semana Santa Larantuka

Program



Pawai Paskah



Buka Puasa Bersama



Malam Takbiran



Halal Bi Halal



Pekan OMK

100.000.000

100.000.000

100 %



Fasilitasi Urusan Haji

124.228.000

121.293.000

98 %



Idul Adha

175.653.750

175.153.750

99,7 %



Pesparawi Tingkat Nasional

869.286.900

852.802.900

98 %



Ziarah Rohani

1.800.273.000

1.580.721.000

88 %



Natal Oikumene 2015

154.552.000

154.552.000

100 %



MUSDA dan Peringatan HUT

500.000.000,-

500.000.000,-

100 %

72.000.000,-

71.569.200,-

99 %

49.000.000,-

49.000.000,-

100 %

Koordinasi

Dharma Wanita

Kebijakan Bidang 

Sosialisai

Kesejahteraan

Operasional

Masyarakat

UKS Tk. Provinsi NTT 

Pemantauan

UKS Tim

dan

dan Pembina

Evaluasi

Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pendidikan 

Rakor Perguruan Tinggi

216.490.000,-

204.021.400,-

94 %



Sosialisasi

256.834.900,-

245.029.750,-

95 %

dan

Advokasi


28

Pembentukan dan Penguatan KOMDA LANSIA 

Monitoring

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Program

42.758.200,-

42.758.200,-

100 %

49.089.900,-

49.089.900

100 %

dan

Kegiatan Bidang Kesos 

Pemantauan

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Program

dan

Kegiatan Bidang Kesehatan 

Fasilitasi

Hari-Hari

Besar

Nasional: -

Hari Pendidikan Nasional

39.500.000,-

39.500.000,-

100 %

-

Hari

39.500.000,-

39.500.000,-

100 %

39.500.000,-

39.500.000,-

100 %

804.499.800,-

804.499.800,-

100 %

Kebangkitan

Nasional -

Hari Lahir Pancasila

-

Hari

Ulang

Tahun

Republik Indonesia -

Hari Olahraga Nasional

39.500.000,-

39.500.000,-

100 %

-

Hari Kesaktian Pancasila

39.500.000,-

38.000.000,-

96 %

-

Hari Sumpah Pemuda

39.500.000,-

39.000.000,-

98,7 %

-

Hari Pahlawan

39.500.000,-

39.500.000,-

100 %

-

Hari Ulang Tahun NTT

552.150.000,-

349.500.000,-

63 %

-

Malam Tutup Tahun

269.500.000,-

269.500.000,-

100 %

Jumlah

9,074,212,000

8,354,165,100

92 %


29

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai unsur Staf Sekretariat Daerah Provinsi NTT telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan ditahun 2015 dengan sukses. Dalam melaksanakan tugas di Biro Kesejahteraan Rakyat masih ditemui kendala dan permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan di tahun yang akan datang, demi terwujudnya Biro Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas.

B. SARAN Berdasarkan kesimpulan di atas disarankan agar dalam proses perencanaan program dan kegiatan tahunan perlu mempertimbangkan kendala dan masalah yang dihadapi tahun sebelumnya serta tetap mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan yang lebih tinggi. Kesuksesan capaian program dan kegiatan perlu dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun berikutnya. Demikian LAKIP Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015 ini, dibuat dan dipergunakan sebagai bahan masukan dan atau referensi untuk pengambilan keputusan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 09 Februari 2016 KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT,

BARTHOL BADAR, SH, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19600820 198903 1 007


30

RINGKASAN EKSEKUTIF LAKIP BIRO KESRA

Recommend Documents