Reorganisasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Bantul
Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP www.kumoro.staff.ugm.ac.id
[email protected]
Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada
Proses Terbentuknya Stuktur Organisasi
Pembagian kerja 1
Struktur organisasi
Pembagian Kerja 2 Pembagian Kerja 3
Koordinasi dan integrasi
Perkembangan Organisasi dan Restrukturisasi
Kedewasaan Kemunduran
Pertumbuhan
Formasi
1. Tahap kewiraswastaan
2. Tahap kebersamaan
3. Tahap formalisasi dan kontrol
4. Tahap perluasan struktur
5. Tahap kemunduran
• •
•
•
• Stuktur lebih
• Turnover pegawai
kompleks • Desentralisasi • Berbagai macam pasar
• Konflik meningkat • Sentralisasi
Tujuan tidak jelas Kreativitas tinggi
•
Komunikasi dan struktur informal Komitmen tinggi
• •
Formalisasi Peraturan Struktur stabil Pemekaran pada efisiensi
tinggi
KONSEP DASAR OTONOMI DAERAH Devolution / decentralisation: The transfer of functions or
decision-making authority from the central government to local government (Cheema & Rondinelli, 1981). Otonomi daerah (local autonomy): kewenangan Daerah
Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No.32 Tahun 2004).
Sistem Pemerintahan Daerah setelah Reformasi UU No 32/2004 meletakkan otonomi atas dasar lima landasan yaitu:
(1) demokrasi, (2) partisipasi dan pemberdayaan, (3) persamaan dan keadilan, (4) pengakuan atas potensi daerah dan perbedaannya, (5) penguatan parlemen lokal. Pengakuan adanya otonomi luas, kecuali lima urusan pemerintah pusat (politik LN, pertahanan & keamanan, justisi, moneter & fiskal nasional, agama) Bertanggung jawab terhadap semua urusan yang telah diserahkan kepada daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, implementasi, dan evaluasinya. Daerah diberi kewenangan untuk mengurus urusan keuangan, kepegawaian dan organisasi daerah. Pemerintah daerah tidak termasuk DPRD (ada pemisahan yang jelas). Instansi vertikal digabung dengan dinas daerah. Kecamatan (distrik) memiliki fungsi dekonsentrasi, pemerintahan desa (kampung, mukim) berhak untuk memilik kepala pemerintahan dan Badan Perwakilan sendiri.
REALISASI PEMBAGIAN KEWENANGAN DALAM PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH Diberikan keleluasaan daerah untuk menatanya sesuai
dengan kemampuan dan kebutuhan Daerah mempunyai keadaan dan kemampuan yang berbeda Kewenangan daerah dalm konstruksi otonomi UU No.32/2004 seharusnya lebih leluasa ketimbang ketika diatur oleh UU No.5/1974 Peraturan pemerintah seharusnya tidak mengatur yang cenderung membatasi keleluasaan dan keberagaman daerah
Muatan PP No.38/2007 Pembagian kewenangan antara pemerintah
pusat, provinsi, kab/kota secara rinci (lampiran 856 hal, mirip dengan muatan Kepmendagri 130-67 th 2002) Kewenangan wajib (basic services): 26 urusan Kewenangan pilihan (core competence) : 8 urusan. Bagaimana dengan urusan pemerintahan yang konkuren?
URUSAN WAJIB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
Pendidikan Kesehatan Lingkungan hidup Pekerjaan umum Penataan ruang Perencanaan pembangunan Perumahan Kepemudaan & olah-raga Penanaman modal Koperasi & usaha kecil-menengah Kependudukan & catatan sipil Ketenagakerjaan Ketahanan pangan Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak KB & keluarga sejahtera Perhubungan Komunikasi & Informatika Pertanahan Kesatuan bangsa & politik dalam-negeri Otda, PU, adm. Keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian, persandian Pemberdayaan masyarakat dan desa Sosial Kebudayaan Statistik Kearsipan Perpustakaan
URUSAN PILIHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kelautan & perikanan Pertanian Kehutanan Energi & sumberdaya mineral Pariwisata Industri Perdagangan Transmigrasi
Muatan PP No.41/2007 Penyusunan SOT berdasarkan penilaian mandiri (self-assessment) Struktur diharapkan lebih ramping & sesuai kebutuhan daerah;
Ukuran maksimal: 15 dinas, 10 badan. Struktur inti: kepala daerah & wakil dibantu staf (sekretariat), unsur pengawas (inspektorat), unsur perencana (badan), unsur pendukung (lembaga teknis daerah), unsur pelaksana (dinas). Struktur tambahan: unsur pelaksana sesuai potensi unggulan (core competence) daerah Kemungkinan pembentukan lembaga lain sesuai kebijakan nasional (Sekr. Badan Narkoba, Komisi Penyiaran, dsb) Kriteria objektif (?) dengan pembobotan: 40% variabel penduduk, 35% luas wilayah, 25% besaran APBD. Masalah: apakah eselonisasi sudah sesuai dengan beban kerja? Penurunan eselon Kabid pd dinas & badan Æ IIIa menjadi IIIb. Penghapusan Wakil Kepala Dinas. Kepala Daerah dapat merekrut hingga 5 orang staf ahli (eselon IIa untuk staf ahli Gub, IIb untuk staf ahli Bup/Walikota). Masalah: kemungkinan nepotisme? Kecemburuan?
Struktur Dasar Organisasi Strategic apex
Technostructure
Middle
line
Staff
Operating core
Sb: Mintzberg (1979:20)
Support
Strategic Apex Suatu unit satuan organisasi yang berfungsi
membuat kebijakan strategis untuk kelangsungan hidup dan pengembangan suatu orgaisasi Fungsi ini biasanya terletak pada posisi tertinggi atau dijabat oleh Pimpinan tertinggi suatu Organisasi (Untuk Dinas=Kepala Dinas)
Middle Line Satuan Organisasi ini berfungsi sebagai perantara yang menyalurkan kebijakan strategis untuk dilaksanakan oleh satuan pelaksana organisasi Satuan organisasi mediator ini umumnya pengelola dari fungsi bantuan dan fasilitasi (biasanya dijabat oleh Sekretaris)
Operating Core Unit organisasi berfungsi melaksanakan tugas pokok suatu organisasi. Unit ini yang berfungsi sebagai pelaksana yang bertanggungjawab atas berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Strategic Apex Unit ini berada di depan yang erat kaitanya dengan terwujudnya tugas pokok suatu organisasi (Dinas kesehatan= rumah sakit, poli klinik dsb.)
Techno-Structure Unit
ini berfungsi sebagai analis yang memberikan bantuan (hasil analisisnya) kepada Strategic Apex mengenai segala aspek yang berkaitan dengan tugas pokok organisasi untuk masukan pengambilan kebijakan (Misalnya: bagian Litbang)
Support Staff Unit
organisasi ini terdiri dari satuan penunjang yang memperlancar pelaksanaan tugas pokok organisasi Unit ini biasanya dipandang kurang penting, akan tetapi tanpa unit ini organisasi bisa lumpuh (misalnya bagian Tata Usaha)
LEMBAGA DI PEMDA BANTUL (Strategic Apec, Perda No.15/2007) Sekretariat Daerah (Pola 3 Asek) Sekretariat DPRD
1. 2.
Asisten Sekretariat Daerah: 1. Pemerintahan 1. 2. 3.
Bagian Tata Pemerintahan Bagian Pemerintahan Desa Bagian Hukum Perekonomian dan Pembangunan
2. 1. 2. 3.
Administrasi Pembangunan Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah Hubungan Masyarakat Administrasi Umum
3. 1. 2. 3.
Organisasi Umum Protokol
LEMBAGA TEKNIS DI PEMDA BANTUL (Operating Core, Perda No.16/2007) Dinas (15 bh): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Dinas Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Menengah dan Non-Formal Dinas Kesehatan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Perhubungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum Dinas Sumberdaya Air Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Perijinan
Wilayah: Kecamatan (17)
LEMBAGA TEKNIS DI PEMDA BANTUL (Techno-Structure & Support Staff, Perda No.17/2007) Badan (5 bh): 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 2. Badan Lingkungan Hidup 3. Badan Kepegawaian Daerah 4. Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 5. Inspektorat Kantor & UPT (8 bh): 1. RSUD Panembahan Senopati 2. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa 3. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 4. Kantor Perpustakaan Umum 5. Kantor Arsip 6. Kantor Pengelolaan Pasar 7. Kantor Pengolahan Data dan Telematika 8. Kantor Pemuda dan Olahraga Satuan Khusus: (Perda No.19/2007): Satuan Polisi Pamong Praja
Pasal 22 PP No.41/2007 Pembentukan Dinas / LTD agar disesuaikan dengan Perumpunan Urusan. Perumpunan urusan Dinas tidak boleh digabung dg LTD Æ Plus Kebijakan Nasional. 1. 2. 3. 4.
BP4K (Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan) Æ UU No.16/2006 BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Æ UU No.24/2007 Badan Ketahanan Pangan Æ Perpres No.83/2006 UPTSA (Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap) Æ Permendagri No.20/2008.
Strategi Reorganisasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tetapkan “fungsi” sebelum “struktur” (money follows function) Jangan menghapus satuan organisasi yg kinerjanya baik (Do not kill the golden goose) Analisis ttg kinerja SKPD dan individual dg indikator kemampuan yg objektif Arahkan reorganisasi pada tujuan otonomi daerah; peningkatan ekonomi & kemakmuran rakyat di daerah, pelayanan publik yg efisien, responsif, akuntabel Kembangkan sistem insentif berdasarkan kinerja, bukan semata-mata pada jabatan struktural Utamakan good-will dalam mengoptimalkan kinerja, bukan mencari-cari kelemahan dalam peraturan untuk diri-sendiri & ego-sektoral.
KONDISI UMUM PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7.
Pemberian pelayanan yang diskriminatif Transparansi pelayanan sangat rendah, terutama masalah biaya: ada uang rokok, uang administrasi, uang sukarela, uang terima kasih, salam tempel – soal penggunaan bahasa Birokrat belum responsive, keluhan tidak ditanggapi Tidak ada jaminan kepastian: dalam aspek biaya, waktu, persyaratan, informasi Masih adanya sikap arogansi penyedia layanan, merasa dibutuhkan Berperan sebagai penguasa dan bukan pelayan Pengguna layanan sebagai obyek dan bukan subyek dll.
Indeks Pelayanan Kecamatan di DIY Tahun 2007
0.6622
Indeks Total Gunungkidul Kulonprogo
0.6832 0.6197 Series1
Bantul Sleman Jogjakarta
0.6631 0.6428 0.6964
Terobosan dalam Pelayanan Publik Gagasan SPM: Setiap instansi yg melayani
masyarakat harus mampu memenuhi kewenangan minimal sesuai dengan Tupoksi Kebutuhan minimal dari pelayanan tertentu Kontrak pelayanan (Citizen Charter) Pelayanan gratis (subsidi) untuk pendidikan & kesehatan (Solok), subsidi premi kesehatan bagi Gakin (Jembrana), penggunaan TIK dalam perijinan (Sragen), pemanfaatan trading-house untuk koperasi & UMKM (Sidoarjo), dsb
Indeks Pelayanan Publik Pemkab Bantul dapat merintis penggunaan
Indeks Pelayanan Publik untuk merumuskan kebijakan perbaikan kinerja pelayanan seperti: insentif dan disinsentif; tarif (Puskesmas, Sekolah, Perijinan); anggaran kinerja; capacity building; dsb Jika dilakukan secara rutin, indeks dapat digunakan memantau kinerja pelayanan dan meyakinkan masyarakat bahwa arah kebijakan pelayanan (infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perijinan, dsb) sesuai harapan masyarakat.
AZAS PELAYANAN PUBLIK SK Menpan No. 81, Tahun 1993 : • Kesederhanaan • Kejelasan dan kepastian • Keamanan • Keterbukaan, • Efisien • Ekonomis • Keadilan dan ketepatan waktu
Hasil Survai Governance Assessment tentang Pelayanan
Contoh Pemetaan Kinerja Pelayanan di Sektor Perijinan Tinggi
Rendah Kolom II
Kolom I
IMBB Izin Gangguan (HO) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Akta Kelahiran Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Izin Pembuatan Jalan Masuk (In Gang) Legalisasi Akta-Akta Capil
Besar
Kolom IV Jumlah Pemohon Kolom III
Kecil
Akta Perkawinan Tanda Daftar Industri (TDI) Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) Ijin Trayek Ijin Usaha Angkutan
Izin Penyambungan Saluran Air Hujan Akta Kematian Penerbitan Surat Keterangan Capil Penerbitan Duplikat/Salinan Akta Capil Izin Penelitian Bappeda
Izin Sewa Alat Besar Milik Pemkot Pencatatan Pengakuan & Pengesahan Anak Izin Peruntukan Lahan (IPL) Akta Perceraian Pencatatan Pengangkatan Anak Izin Penyambungan Air Kotor Izin Penelitian Bappeda Izin Penelitian Kesbanglinmas Pencatatan Ganti Nama Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Legalisasi Alih Bahasa
Contoh Hasil Survai Indeks Kepuasan Layanan di Sektor Perijinan
Gambar. 23 Ketidaktahuan Pengguna Tentang Standar Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan 100 80
72.7
77
75.2
80.9
84.2
69.9
60 40 20 0 IMBB
HO
Akta Kelahiran
TDP
SIUP
In Gang
Untuk peningkatan pelayanan publik: “Banyak hal yang harus dipikirkan, lebih banyak lagi yang harus dilakukan”.
Terima Kasih
