BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN
RENSTRA PUSLITBANGWAS BPKP TAHUN 2015 – 2019
Nomor
: LSTRA-68/LB/2015
Tanggal : 6 APRIL 2016
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Kuasa atas tersusunnya Renstra Puslitbangwas BPKP Periode 2015 – 2019. Penyusunan Renstra Puslitbangwas BPKP merupakan upaya untuk mengefektifkan dan mengarahkan sumber daya Puslitbangwas BPKP dalam mewujudkan perannya sebagai salah unit pendukung BPKP dalam menjawab kebutuhan BPKP melalui penelitian dan pengembangan dalam bidang
pengawasan yang menjadi tugas
utamanya.
Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Kepala BPKP Nomor: 5 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis BPKP 2015-2019 bahwa Rencana Strategis BPKP wajib dijadikan acuan bagi seluruh unit organisasi di lingkungan BPKP dalam penyusunan rencana
strategis
unit
kerja,
perencanaan
kinerja
tahunan,
pelaksanaan,
pemantauan, pengendalian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana kinerja tersebut, maka pernyataan visi Puslitbangwas BPKP sejalan dengan visi BPKP yaitu menjadi “Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan Yang Terpercaya dalam mendukung BPKP Berkelas Dunia. Visi Puslitbangwas BPKP ini mengandung arti bahwa: 1. Puslitbangwas menjadi acuan dan rujukan pimpinan BPKP dalam mengambil keputusan, kebijakan dan prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP dalam bidang pengawasan. 2. Hasil kerja Puslitbangwas harus dapat diandalkan, berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan. 3. Puslitbangwas mendukung BPKP sebagai auditor internal berkelas dunia melalui pencapaian standar internasional dalam kualitas SDM, metodologi penelitian dan kualitas produk penelitiannya.
Mengacu pada tugas dan fungsi Puslitbangwas, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan visi Puslitbangwas, maka misi Puslitbangwas adalah : 1. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan yang mendukung peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional. 2. Penelitian dan Pengembangan yang Mendukung Pengembangan SPIP i
3. Penelitian dan Pengembangan yang Mendukung Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.
Proses penyusunan Rencana Strategis Puslitbangwas BPKP ini telah melibatkan seluruh pejabat struktural dan fungsional auditor di lingkungan Puslitbangwas dan telah melalui proses yang cukup panjang dalam membahas perumusan dan alur logika visi, misi, sasaran strategis, tujuan, hingga program, kegiatan berikut indikator kinerja sasaran program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output). Perumusan Indikator kinerja tersebut diperlukan sebagai dasar untuk penetapan kinerja dan tolok ukur pencapaian misi dan tujuan organisasi.
Namun demikian, diperlukan pemahaman dan dukungan dari seluruh pegawai agar Rencana Strategis ini dapat berfungsi untuk menggerakan kegiatan penelitian dan pengembangan di Puslitbangwas BPKP.
Semoga Rencana Strategis ini menjadi tantangan sekaligus daya dorong untuk bekerja meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan yang bermanfaat bagi Pimpinan BPKP dan stakeholder lainnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan di bidang pengawasan.
Jakarta, 6 April 2015 Kepala Pusat,
Riyani Budiastuti NIP 19580422 198403 2 001 .
ii
Puslitbangwas BPKP
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ......................................................................................................
i
DAFTAR ISI ............... ......................................................................................................
iii
BAB I
:
PENDAHULUAN ..................................................................................
1
A.
Latar Belakang ..............................................................................
1
B.
Kondisi Umum .............................................................................
3
Analisis Kebutuhan Pemangku Kepentingan ................
3
C.
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
:
:
:
:
Potensi dan Permasalahan ………............................................
5
1.
Analisis SWOT ...................................................................
5
2.
Faktor Kunci Keberhasilan ..............................................
16
VISI, MISI, DAN NILAI LUHUR........................................................
21
A.
Visi ................................................................................................
23
B.
Misi ...............................................................................................
29
C.
Nilai-Nilai Luhur .…………………………………….………..
34
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ..........................................
41
A.
Tujuan..........................................................................................
41
B.
Sasaran Strategis ........................................................................
44
STRATEGI .............................................................................................
46
A.
Kebijakan .....................................................................................
46
B.
Program dan Kegiatan ..............................................................
47
C.
Indikator Kinerja.........................................................................
50
D.
Penanggung Jawab Program dan Kegiatan ...........................
54
PENUTUP ..............................................................................................
55
LAMPIRAN 1. Target Program dan Kegiatan Tahun 2015-2019 2. Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2015-2019
iii
Puslitbangwas BPKP BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), BPKP wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pengawasan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
dan
bersifat
indikatif.
Penyusunan
Renstra
berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014. Selanjutnya, tahapan RPJMN tahun 2015 – kerangka RPJPN 2005
–
2025
2019
dalam
memasuki tahapan
ketiga,
diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan dengan menekankan
pada pencapaian
daya
saing
kompetitif
perekonomian berlandaskan pada keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan yang
dilakukan
oleh
BPKP,
merupakan
pembangunan bidang aparatur dan hukum
bagian
dari
sebagaimana
disebutkan dalam agenda prioritas kedua RPJMN 2015 – 2019, yaitu membuat pemerintah selalu hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, demokratis dan
terpercaya, serta agenda prioritas keempat RPJMN 2015 – 2019, yaitu memerkuat kehadiran negara dalam reformasi dan penegakan hukum. Sebagai aparat Presiden, seluruh kapasitas dan kapabilitas BPKP terhadap
telah
diamanatkan
seluruh
kegiatan
untuk melakukan pengawasan pencapaian
Sasaran
Pokok
Pembangunan. Renstra 2015-2019
Page 1
Puslitbangwas BPKP Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP melakukan (a) pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan
negara
dalam
kegiatan
yang
bersifat
lintas
sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan kegiatan berdasarkan penugasan oleh presiden, serta (b) pembinaan penyelenggaraan SPIP. Sesuai dengan kondisi
umum
pelaksanaan pelaporan
penyelenggaraan tugas
BPKP
keuangan
baik
pemerintahan,
terfokus dari
pada
sejauh ini, akuntabilitas
sudut pengawasan
intern
maupun dalam pembinaan SPIP untuk peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pengawasan
keuangan
negara/daerah
dan
pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP
menyelenggarakan
pengarahan
dan
dua fungsi
pengoordinasian
utama
yaitu
pengawasan
intern
fungsi dan
fungsi pengawasan intern. Fungsi pertama meliputi (a) fungsi perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas
keuangan
negara/daerah
dan
pembangunan
nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan
oleh
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan fungsi
lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan (b) pengoordinasian
dan
sinergi
pengawasan
intern
terhadap
negara/daerah
dan
pembangunan
penyelenggaraan
akuntabilitas
keuangan
nasional bersama-sama
dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya. Fungsi kedua berupa pengawasan intern yang terdiri dari: (a) pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan Renstra 2015-2019
Page 2
Puslitbangwas BPKP pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian
keuangannya
dibiayai
oleh
anggaran
negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari
Pemerintah
Pusat
dan/atau
Pemerintah Daerah, serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah; (b) pengawasan intern terhadap perencanaan dan
pelaksanaan
pemberian
pemanfaatan
konsultansi
terkait
pengendalian intern, dan tata
asset negara/daerah; (c)
dengan
manajemen
risiko,
kelola terhadap instansi/badan
usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
(d)
pelaksanaan
pengawasan program
menghambat
terhadap
dan/atau
kelancaran
perencanaan
kegiatan
yang
pembangunan,
dan dapat
audit
atas
penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus
penyimpangan
keuangan negara/daerah, keuangan
yang audit
negara/daerah,
pemberian
berindikasi
merugikan
perhitungan
kerugian
keterangan
ahli dan
upaya pencegahan korupsi; (e) pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah
pusat;
pelaksanaan
dan
sosialisasi,
pembimbingan,
dan
(f)
konsultansi
penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya. B. KONDISI UMUM Analisis Kebutuhan Pemangku Kepentingan Harapan para pemangku kepentingan atas hasil penelitian dan pengembangan serta kontribusi Puslitbangwas bagi BPKP secara umum adalah sebagai berikut: a. Puslitbangwas
diharapkan
dapat
memberikan
kontribusi
berupa inovasi di bidang pengawasan. Inovasi ini dapat Renstra 2015-2019
Page 3
Puslitbangwas BPKP berbentuk produk pengawasan, metode-metode pengawasan, atau bahan masukan yang bersifat strategis; b. Demikian pula, sesuai amanat Perpres 192 tahun 2014 tentang
BPKP dan Inpres 9 tahun 2014 tentang efektifitas SPIP, pimpinan mengharapkan Puslitbangwas agar mendukung peningkatan kualitas pengawasan dengan meningkatkan nilai tambah bagi stakeholder dengan memberi early warning system dan solution maker. c. Untuk mendukung hal tersebut di atas, nilai manfaat hasil
Puslitbangwas harus dapat dirasakan oleh para penggunanya, dan oleh karena itu, akses terhadap hasil penelitian dan pengembangan
agar
dipermudah
namun
dengan
tidak
melanggar peraturan yang berlaku; d. Selain
kegiatan kelitbangan yang menjadi tugas pokok
Puslitbangwas, aspek tugas pokok lainnya adalah pembinaan dan koordinasi kegiatan kelitbangan yang dilakukan oleh Puslitbangwas
kepada
membutuhkan
respon
unit
kerja
proaktif
dari
BPKP
lainnya.
Puslitbangwas
Ini agar
kegiatan kelitbangan oleh unit kerja BPKP lainnya dapat terlaksana dengan kualitas yang baik; Harapan
para
pengguna
hasil
penelitian
dan
pengembangan dan kontribusi Puslitbangwas secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.1 Harapan Para Pengguna dan Kontribusi Puslitbangwas Harapan para pengguna Memberikan kontribusi berupa inovasi di bidang pengawasan
Potensi Kontribusi Puslitbangwas BPKP •
Penelitian dan pengembangan yang dapat
menjadi
produk
atau
masukan
strategis,
metode
pengembangan
yang
mendukung
BPKP
hasil
membantu/ dalam
melaksanakan peran pengawasannya.
Renstra 2015-2019
Page 4
Puslitbangwas BPKP Harapan para pengguna Akses
terhadap
hasil
penelitian
Potensi Kontribusi Puslitbangwas BPKP dan
•
Hasil litbang baik yang dimuat di situs
pengembangan yang mudah namun tidak
BPKP, perpustakaan maupun database
melanggar peraturan yang berlaku
hasil litbang lebih mudah diperoleh oleh pihak yang berkepentingan.
Puslitbangwas
agar
mendukung
•
Penelitian dan pengembangan yang
peningkatan kualitas pengawasan dengan
dapat memberikan masukan kepada
meningkatkan stakeholder
nilai
tambah
bagi
pimpinan BPKP dalam melaksanakan
dengan
memberi
early
peran BPKP dalam hal peningkatan
warning system dan solution maker.
kualitas sumber daya manusia. •
Kajian
litbang
dapat
memberikan
masukan atas peran dan fungsi BPKP sebagai Auditor Presiden yang juga Pembina PFA. •
Peningkatan
kualitas
pengawasan
melalui metodologi baru. •
Penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan pengelolaan
pengawasan akuntabilitas
keuangan
negara •
Mendorong peningkatan implementasi SPIP
Puslitbangwas dan
melakukan
koordinasi
dalam
pembinaan
hal
•
kegiatan
Kegiatan
pembinaan
kelitbangan,
berupa
diklat
workshop/coaching
kelitbangan yang dilakukan oleh unit
kelitbangan kepada unit kerja BPKP
kerja BPKP lainnya
lainnya •
Kegiatan koordinasi kelitbangan dengan unit kerja BPKP lainnya
C. POTENSI PERMASALAHAN 1. Analis SWOT Indonesia sedang menapaki kehidupan bernegara dengan menerapkan demokrasi secara lebih nyata. secara
nyata
melibatkan
lapisan
Demokrasi
masyarakat
ini
dalam
penentuan arah pembangunan termasuk di dalamnya turut Renstra 2015-2019
Page 5
Puslitbangwas BPKP serta
mengawasi
target-target
yang
pemerintahan. terukur
di
Dengan mengumumkan
RPJMN
dan
turunannya,
pemerintah memberikan pintu bagi masyarakat untuk menilai hasil pekerjaan pemerintah. Kondisi ini memerlukan peran pengawasan intern yang memantau dan mengevaluasi terus menerus proses dan hasil pembangunan. Untuk menghasilkan informasi dimaksud, kapabilitas pengawasan perlu ditingkatkan dalam
rangka
memaksimalkan
peran
pengawasan
serta
perlunya penajaman fokus pengawasan pada sasaran pokok pembangunan. Dengan teknik analisis SWOT, analisis lingkungan internal menghasilkan identifikasi potensi dan permasalahan pengawasan BPKP. Sedangkan analisis lingkungan eksternal menghasilkan peluang dan tantangan pengawasan BPKP. Teknik SWOT Analysis dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pemangku kepentingan Puslitbangwas BPKP, baik dari internal BPKP maupun instansi di luar BPKP, kondisi lingkungan yang mempengaruhi
baik
mempertimbangkan Berdasarkan
internal
risiko
pengamatan
yang terhadap
dan ada
eksternal, di
kondisi
serta
Puslitbangwas. internal
dapat
diketahui kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) yang dimiliki. Sedangkan berdasarkan hasil pengamatan terhadap kondisi ekstern, Puslitbangwas BPKP dapat mengetahui peluang (opportunities) yang dapat diraih dan ancaman (threats) yang dihadapi. a. Kekuatan (strengths) 1) Sarana dan Prasarana yang Memadai Puslitbangwas yang bertempat di lantai 11 Gedung Pusat BPKP, memiliki fasilitas yang sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan dan menyebarluaskan tugas-tugas kelitbangan. Selain itu, Puslitbangwas memiliki sarana pengolah data (komputer) yang memadai, yang Renstra 2015-2019
Page 6
Puslitbangwas BPKP didukung dengan jaringan internal serta web site yang dikelola sendiri. Risiko yang mungkin timbul terkait dengan sarana dan prasarana (inventaris kantor), dapat diantisipasi dengan
pengendalian
secara
fisik,
sehingga
tidak
mengganggu pelaksanaan tugas. Potensi yang lain adalah SDM kompeten,
berpengalaman,
adaptif sehingga
cukup
pengawasan
yang
berintegritas, inovatif,
dan
memahami untuk melakukan
penelitian dan pengembangan
pengawasan
sesuai
dengan mandat yang dimilikinya; 2) Puslitbang
sedang
Management
membangun
Sebagai
Sumber
Knowledge
Informasi
Untuk
Pengambilan Keputusan Organisasi Knowledge management (KM) merupakan pendekatan terintegrasi
untuk
mengidentifikasi,
mengumpulkan,
menyimpulkan, menyebarkan, dan mengevaluasi informasi yang dimiliki organisasi (berupa kebijakan,
prosedur,
database,
dokumen,
pengetahuan/pengalaman
pribadi
karyawan). Dengan dikembangkannya KM, maka organisasi memiliki database yang berkelanjutan, yang dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan.
Puslitbangwas
sedang mengembangkan KM, dengan mengintegrasikan data kepegawaian, keuangan, program litbang, hasil litbang, narasumber dll. Data ini diharapkan dapat mempermudah penelitian dan pengambilan keputusan organisasi. 3) Puslitbangwas telah memiliki dan menjalankan ISO 9001:2008 b. Kelemahan (weaknesses) 1) Jumlah dan Komposisi SDM yang tidak Seimbang Saat ini jumlah SDM yang dimiliki Puslitbangwas adalah sebanyak 43 orang, dengan rincian sebagai berikut: Renstra 2015-2019
Page 7
Puslitbangwas BPKP -
Berdasarkan jabatan: a)
Pejabat Sruktural
:
10 orang
b)
PFA
:
22 orang
c)
Staf Tata Usaha
:
11 orang
- Berdasarkan golongan: a)
Golongan IV : 21 orang
b)
Golongan III : 21 orang
c)
Golongan II : 1 orang
- Berdasarkan pendidikan: a) S-3
: 1 orang
b) S-2
: 17 orang
c) S-1/D-IV
: 16 orang
d) D-III
: 3 orang
e) SLTA
: 6 orang
Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa terdapat jumlah tenaga PFA dan PFU tidak seimbang, artinya jumlah PFA terlalu sedikit jika dibandingkan jumlah PFU.
Komposisi
PFA/peneliti di Puslitbangwas juga belum seimbang, yaitu 11 pengendali teknis, 9 ketua tim dan 7 anggota tim. Sehingga tidak bisa dihindari adanya penurunan peran dari pengendali teknis menjadi ketua tim atau dari ketua tim menjadi anggota tim. Berdasarkan data empiris, jumlah penugasan litbang ratarata 15 topik yang terdiri dari 12 topik yang ditetapkan dalam Surat Kepala Puslitbangwas dan 3 topik tambahan. Waktu yang dibutuhkan untuk satu penugasan rata-rata 90 hari kerja, dengan komposisi 1 PT, 1 KT dan 1 AT. 2) Kompetensi Peneliti Puslitbangwas Masih Kurang Para pegawai teknis Puslitbangwas bukanlah peneliti, umumnya adalah PFA yang berlatar belakang auditor, di samping ada juga yang berlatar belakang pendidikan Renstra 2015-2019
Page 8
Puslitbangwas BPKP statistik.
Sebagian
besar
PFA
telah
mendapatkan
pelatihan-pelatihan di bidang penelitian namun demikian dirasakan masih kurang, sehingga mempengaruhi tingkat kompetensi sebagai peneliti. Sebagai peneliti seharusnya banyak membaca referensi, yang akan mempengaruhi kualitas
penelitian.
Puslitbangwas
belum
memiliki
langganan jurnal internasional yang bisa menambah wawasan di tingkat global. Untuk itu PFA Puslitbangwas sangat perlu mengikuti diklat, workshop, seminar, dan konferensi baik di dalam maupun di luar negeri, terkait dengan peningkatan kompetensi peneliti. 3) Dukungan Anggaran Belum Memadai Rata-rata alokasi dana Puslitbangwas saat ini sebesar 5,6 miliar rupiah atau 1,0% dari total anggaran BPKP. Jumlah alokasi dana tersebut belum memadai untuk kegiatan penelitian dan pengembangan saat ini. Apalagi ke depan seiring dengan meningkatnya kerja sama dan permintaan dari pemangku kepentingan Puslitbangwas,
jumlah
anggaran/dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan juga semakin meningkat. Perkiraan anggaran untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada lampiran 2. Selain itu dengan belum disusunnya standar biaya litbang (termasuk kebutuhan supplies kantor), tingkat efisiensi belum
dapat
diukur.
Untuk
mengantisipasinya
Puslitbangwas perlu menyusun standar dimaksud, agar perencanaan lebih tepat. c. Peluang (Opportunities) 1) Kedudukan Strategis BPKP Yang Tidak dimiliki APIP Lain. Kewenangan dalam pengawasan lintas sektoral, audit tujuan tertentu terhadap program strategis, pengembangan Renstra 2015-2019
Page 9
Puslitbangwas BPKP SPIP
dan
pengaruh
peningkatan terhadap
kapabilitas
materi
APIP
penelitian
membawa
Puslitbangwas.
Seiring dengan visi berkelas dunia, BPKP memfokuskan diri pada pengawasan yang bersifat makro dan lintas sektoral atas akuntabilitas kinerja pada tingkat outcome dan
impact.
Diharapkan
Puslitbangwas
mampu
meningkatkan kualitas bisnis proses terkait kewenangan strategis tersebut. Penguatan peran BPKP melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, serta dukungan Presiden melalui Perpres 192 tahun 2014 dan Inpres 9 tahun 2014 menuntut keterlibatan Puslitbangwas untuk menciptakan terobosan baru dalam melakukan peran sebagai auditor intern pemerintah. 2) Kesempatan untuk Bersinergi dengan Puslitbang/Balitbang Lain yang Tergabung dalam Asosiasi Peneliti Sektor Publik Keberadaan Puslitbangwas BPKP secara struktur dalam organisasi BPKP dimulai sejak tahun 1991. Rata-rata dalam satu tahun dihasilkan 12 produk penelitian dan pengembangan, baik untuk internal maupun eksternal. Puslitbangwas
BPKP
juga
bersinergi
dengan
Puslitbang/Balitbang instansi lain dengan menjadi anggota ”Asosiasi Peneliti Sektor Publik” untuk saling bertukar informasi dan pengalaman terkait dengan metodologi penelitian dan pengembangan. Dengan demikian akan meningkatkan pengalaman dan kinerja Puslitbangwas dalam penelitian dan pengembangan serta pelayanan kepada pemangku kepentingan Puslitbangwas BPKP. 3) Adanya Tuntutan dari Masyarakat atas Peningkatan/ Perbaikan Manajemen Pemerintahan Tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), terutama Renstra 2015-2019
Page 10
Puslitbangwas BPKP menyangkut
transparansi
kebijakan
pemerintah
dan
akuntabilitas publik serta penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari KKN, merupakan peluang yang dapat diraih.
Puslitbangwas
mempunyai
BPKP
kualifikasi
memiliki
SDM
pendidikan
yang
di
bidang
akuntansi/manajemen, statistik, dan teknologi informasi, serta rata-rata mempunyai pengalaman yang memadai di bidang manajemen publik dan pengawasan. Ini merupakan modal
yang sangat penting untuk ikut serta mengambil
bagian
dalam
program
terkait
dengan
peningkatan/perbaikan manajemen pemerintahan, melalui penelitian dan pengembangan. d. Ancaman (Threats) 1) Kurangnya Dukungan dari Pimpinan BPKP Di dalam keputusan Kepala BPKP mengenai organisasi dan
tata
kerja,
melaksanakan koordinasi
tugas Puslitbangwas penyelenggaraan,
kegiatan
pengawasan.
penelitian
Pimpinan
BPKP
BPKP
pembinaan, dan
adalah dan
pengembangan
sudah
menyatakan
dukungannya dan kebijakan yang menekankan bahwa tugas litbang harus berada di Puslitbangwas. Namun dalam implementasinya, hal ini belum dilaksanakan secara konsekuen, masih banyak unit kerja lain di BPKP yang tidak memperhatikannya dan tetap melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan dengan tidak berkoordinasi dengan Puslitbangwas. Puslitbangwas belum menjadi pusat kegiatan penelitian dan pengembangan sepenuhnya. Akibatnya, memungkinkan terjadinya duplikasi kegiatan penelitian dan pengembangan 2) Lemahnya penguasaan metode Penelitian Kurangnya
pemahaman
akan
metode
penelitian,
mengakibatkan kualitas penelitian yang tidak sesuai Renstra 2015-2019
Page 11
Puslitbangwas BPKP dengan harapan stakeholder dan analisis yang kurang mendalam,
sehingga
dapat
mengakibatkan
turunnya
reputasi Puslitbangwas.
Hasil Analisis SWOT Berdasarkan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang telah diidentifikasikan di atas, diperoleh empat strategi sebagai berikut:
Kekuatan (S) :
Kelemahan (W) :
Faktor Internal • Sarpras memadai
• Jumlah dan Komposisi
• Telah memiliki dan
SDM tidak seimbang
menjalankan ISO
• Kompetensi sbg peneliti
9001:2008
yang masih kurang • Anggaran belum memadai
Faktor Eksternal Peluang (O) :
Strategi S – O :
Strategi W – O :
• Kedudukan Strategis
• Melaksanakan
• Mendorong
BPKP Yang Tidak
manajemen
mutu
dimiliki APIP Lain.
memaksimalkan
dan
peningkatan
sarana
kompetensi dan jumlah
dalam
PFA sesuai kebutuhan
pelaksanaan tugas dan
dan menjalin kerjasama
• Adanya tuntutan
fungsi
dengan lembaga litbang
masyarakat atas
BPKP
peningkatan/perbaikan
kedudukan
manajemen.
BPKP
• Bersinergi dengan lembaga litbang lain.
dan
prasarana
Puslitbangwas sejalan
strategis
dan
pemangku
dengan
kebutuhan
lainnya, sejalan dengan tuntutan
kebutuhan
pemangku kepentingan
kepentingan
serta bersinergi dengan lembaga litbang lain
Ancaman (T) :
Strategi S – T :
• Kurangnya dukungan
• Memaksimalkan
Renstra 2015-2019
Strategi W – T : sarana
• Mendorong
Page 12
Puslitbangwas BPKP dari Pimpinan BPKP
dan
• Lemahnya Pemahaman
prasarana
serta
meningkatkan
peningkatan kompetensi dan jumlah
tentang metode
pemahaman
penelitian sehingga
metode penelitian untuk
menghasilkan
produk
mengancam reputasi
menghasilkan
litbang
inovatif
Puslitbangwas
yang inovatif, yang dapat
yang dapat digunakan
digunakan
pimpinan
BPKP
sebagai
bahan
BPKP
produk
pimpinan
sebagai
pengambilan
Strategi S–O
tentang
bahan
keputusan
SDM
untuk
yang
pengam-bilan
menuju tercapainya visi
keputusan
menuju
BPKP.
tercapainya visi BPKP.
: Melaksanakan manajemen mutu (ISO 9001: 2008)
dan
memaksimalkan
sarana
dan
prasarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Puslitbangwas BPKP sejalan dengan peningkatan kepercayaan dan kebutuhan pemangku kepentingan
serta bersinergi
dengan lembaga litbang lain Tuntutan masyarakat atas peningkatan/perbaikan manajemen publik dan adanya dukungan dari Presiden merupakan peluang yang harus diraih dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki antara lain sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu strategi yang ditempuh adalah ”Melaksanakan manajemen mutu sesuai ISO 9001:2008 dan memaksimalkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Puslitbangwas BPKP sejalan dengan peningkatan kepercayaan dan kebutuhan pemangku kepentingan serta bersinergi dengan lembaga litbang lain.” Di era globalisasi, hanya organisasi sektor publik yang luwes dan dapat mengakomodasi "pasar" yang dapat bertahan.
Renstra 2015-2019
Page 13
Puslitbangwas BPKP
Strategi S – T
: Memaksimalkan sarana dan prasarana untuk menghasilkan produk yang inovatif, yang dapat digunakan pimpinan BPKP sebagai bahan pengambilan keputusan menuju tercapainya visi BPKP
Kurangnya dukungan dari pimpinan BPKP serta lemahnya pemahaman tentang metode penelitian tidak bisa dijadikan alasan menurunnya kinerja Puslitbangwas. Dengan kekuatan yang dimiliki, yaitu tersedianya sarana prasarana, dan manajemen mutu harus dimaksimalkan untuk meningkatkan kinerja. Puslitbangwas harus melakukan penelitian, kajian dan pengembangan yang dapat menghasilkan produk yang inovatif dan mendukung peran BPKP baik sebagai pengawas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara, maupun sebagai pembina SPIP. Produk Puslitbangwas tersebut berupa tools pengawasan yang dapat digunakan oleh Kedeputian dan Perwakilan untuk melakukan pengawasan
yang
diamanatkan
kepada
BPKP.
Selain
itu
Puslitbangwas juga harus mendukung peran BPKP sebagai Pembina penyelenggara SPIP, yaitu menghasilkan bahan bagi pedoman pembinaan atau penyelenggaraan atau evaluasi SPIP.
Strategi W–O
: Mendorong peningkatan kompetensi dan jumlah PFA peneliti sesuai kebutuhan dan menjalin
kerjasama
litbang lainnya
dengan
lembaga
sejalan dengan tuntutan
kebutuhan pemangku kepentingan.
Respon BPKP terhadap tuntutan masyarakat untuk meningkatkan manajemen pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah, adalah dengan mendorong peningkatan pengendalian manajemen publik, dengan fokus terhadap manajemen pemerintahan. Hal ini Renstra 2015-2019
Page 14
Puslitbangwas BPKP sejalan dengan fungsi BPKP sebagai auditor intern pemerintah, yaitu dengan meningkatkan pengendalian manajemen (internal), berarti meningkatkan setiap komponen pengendalian internal. Untuk dapat mendukung fungsi BPKP tersebut, di internal Puslitbangwas harus mempunyai kemapanan dalam informasi dan kompetensi peneliti yang handal dan mempunyai pemahaman tentang standar audit menurut AAIPI maupun IIA, untuk menghasil kan produk litbang yang bermanfaat. Strategi Puslitbangwas dalam hal ini adalah ”Mendorong peningkatan kompetensi dan jumlah PFA sesuai kebutuhan dan menjalin kerjasama dengan lembaga litbang lainnya, sejalan dengan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan”. Kompetensi ditingkatkan antara lain dengan cara melaksanakan PPM di Puslitbangwas dan mengikutsertakan pegawainya dalam diklat, workshop, seminar, atau studi banding baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Strategi W–T
: Mendorong peningkatan kompetensi dan jumlah SDM untuk menghasilkan produk litbang
yang
inovatif
yang
dapat
digunakan pimpinan BPKP sebagai bahan pengambilan
keputusan
menuju
tercapainya visi BPKP. Strategi ini diharapkan dapat mengatasi masalah kompetensi dan jumlah SDM Puslitbangwas agar tidak mengganggu pencapaian visi Puslitbangwas, duplikasi
kegiatan
sekaligus meminimalkan ancaman adanya kelitbangan
dengan
meningkatnya
komitmen/dukungan pimpinan BPKP. Puslitbangwas juga akan lebih intensif melaksanakan PPM, dan mengikutsertakan SDM dalam diklat-diklat, baik yang diselenggarakan oleh pihak internal dan terutama oleh pihak eksternal BPKP, dan mengikuti seminar, workshop serta studi banding baik di dalam negeri maupun luar negeri. Di bidang manajemen SDM BPKP pada umumnya, Puslitbangwas akan berupaya mendukung pengembangan peran Renstra 2015-2019
Page 15
Puslitbangwas BPKP dan manajemen SDM BPKP melalui hasil-hasil penelitian dan pengembangan di bidang tersebut. Untuk
bisa
mendapatkan
dukungan
komitmen
pimpinan,
Puslitbangwas harus berusaha untuk dapat menghasilkan produk yang benar-benar dibutuhkan oleh BPKP untuk mencapai visi BPKP,
dan
menunjukkan
kepada
pimpinan
BPKP
bahwa
keberadaan Puslitbangwas sangat strategis dalam mendukung peran BPKP sebagai Auditor Internal Pemerintah. Di samping itu pimpinan Puslitbangwas akan lebih intensif melakukan pendekatan terhadap top manajemen dan melakukan koordinasi dengan pimpinan unit kerja lainnya agar kegiatan kelitbangan di BPKP terpusat di Puslitbangwas. 2. Faktor Kunci Keberhasilan Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal (analisis SWOT), Puslitbangwas BPKP berada pada kwadran I (Strength-Opportunity) yang berarti memiliki kekuatan yang lebih besar dibanding dengan kelemahan serta memiliki peluang yang lebih besar dibanding dengan ancaman. Dengan memperhitungkan nilai dukungan, nilai urgensi dan nilai keterkaitan faktor-faktor internal dan eksternal, terdapat enam faktor kunci keberhasilan Puslitbangwas sebagai berikut : a. Komitmen Pimpinan
Komitmen
pimpinan
tercapainya
tujuan
merupakan
prasyarat
Puslitbangwas.
menciptakan iklim yang kondusif
utama
Pertama,
bagi dalam
bagi fungsi dan peran
penelitian dan pengembangan, serta sebagai acuan bagi pengambilan
keputusan.
Tugas-tugas
penelitian
dan
pengembangan harus dipusatkan dan dikoordinasikan oleh unit kerja, yang memang ditugaskan untuk itu. Saat ini komitmen tersebut mulai terlihat, antara lain dengan direspon positifnya hasil penelitian Puslitbangwas oleh Kepala BPKP. Hal ini, harus diikuti dengan bidang-bidang pengembangan lainnya, Renstra 2015-2019
Page 16
Puslitbangwas BPKP dimana Puslitbang berfungsi sebagai “dapur”, yang mengolah bahan-bahan
mentah
pengawasan,
menjadi
tools
pengawasan. Kedua, komitmen pimpinan dalam menciptakan iklim/kultur yang
terbiasa
melaksanakan
pemecahan
masalah
dan
penyusunan kebijakan, yang senantiasa dilandasi dengan data dan informasi yang akurat serta kredibel, berlandaskan kajian/penelitian. Dengan demikian, keberadaan Puslitbangwas benar-benar dibutuhkan sebagai unit kerja pendukung untuk mencapai tujuan BPKP. Ketiga, dari sisi proses, komitmen pimpinan perlu di wujudkan dalam bentuk dukungan terhadap peningkatan anggaran dan peningkatan SDM Puslitbangwas. Peningkatan anggaran diberikan sejalan dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan kajian/penelitian/ pengembangan serta untuk meningkatkan kompetensi PFA. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM peneliti, dimulai sejak penempatan SDM di Puslitbangwas
sampai
kepada
pengembangannya.
Penempatan SDM di Puslitbangwas harus orang yang memiliki core competency yang dibutuhkan, serta minat yang tinggi terhadap kelitbangan. Dukungan terhadap pengembangan SDM, dilakukan melalui peningkatan kapasitas peneliti, baik melalui diklat yang diselenggarakan oleh internal BPKP maupun oleh eksternal BPKP, pengikutsertaan SDM dalam kegiatan-kegiatan seminar, loka karya, workshop, dan studi banding/best practices baik di dalam negeri maupun luar negeri. b. Pengguna Hasil Penelitian dan Pengembangan
Pengguna
hasil-hasil
penelitian
dan
pengembangan
merupakan sumber kehidupan bagi kelangsungan tugas dan fungsi
Puslitbangwas.
dibebankan Renstra 2015-2019
kepada
Sesuai
dengan
Puslitbangwas,
tugas
program
yang
Puslitbangwas Page 17
Puslitbangwas BPKP adalah melayani kebutuhan intern BPKP. Akan tetapi, sejalan dengan mandat dan peran BPKP sebagai pengawas intern pemerintah, Pembina APIP maupun pembina penyelenggaraan SPIP, tidak tertutup kemungkinan pengguna hasil litbang pengawasan juga pihak eksternal BPKP, seperti APIP lainnya, manajemen instansi pemerintah, dan instansi terkait lainnya, sebagai pihak yang terkait dengan tugas dan peran BPKP. Karena, visi dan misi BPKP adalah untuk “meningkatkan akuntabilitas keuangan negara/instansi pemerintah”, melalui peningkatan efektivitas sistem pengendalian dan pengawasan intern. Dengan demikian, dalam batas-batas tertentu, Puslitbangwas BPKP selaiknya dapat melayani kebutuhan para pengguna hasil dari pihak eksternal
BPKP. Untuk itu, diperlukan
kebijakan yang mengatur sampai sejauh mana Puslitbangwas dapat melayani para pengguna ekstern. Kebijakan dijabarkan ke dalam prosedur, yang memudahkan akses terhadap hasilhasil litbang, baik bagi para pengguna intern maupun ekstern BPKP, agar mereka dapat menjadikan hasil litbang sebagai acuan, rujukan, dan referensi
dalam bidang pengawasan.
Tanpa kebijakan dan prosedur yang jelas, visi Puslitbang menjadi “Pusat litbang tepercaya di bidang pengawasan” tidak akan terwujud. Dari sisi input (perencanaan) penelitian, para pengguna hasil litbang sangat dibutuhkan kontribusinya untuk memberikan masukan tentang topik-topik penelitian yang menjadi skala prioritas tertinggi bagi mereka dan relevan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dengan demikian, bagi Puslitbangwas sendiri dapat mengetahui kebutuhan para penggunanya. Dari sisi proses, mereka juga merupakan sumber data dan informasi penelitian, sedangkan dari sisi output, penilaian para pengguna sangat diperlukan sebagai Renstra 2015-2019
Page 18
Puslitbangwas BPKP umpan balik untuk mengetahui sampai sejauh mana hasil-hasil litbang telah memenuhi harapan mereka. c. Penataan
Ulang
Perencanaan
dan
Kegiatan-kegiatan
Litbang Dengan
adanya
perubahan
mandat
dan
peran
BPKP,
diperlukan penataan kembali terhadap perencanaan dan kegiatan-kegiatan penelitian. Setiap program penelitian harus memiliki grand design yang jelas, sehingga terlihat jelas bahwa program-program tersebut selaras dengan kebutuhan BPKP dan menjadi prioritas utama BPKP serta sesuai dengan tuntutan lingkungan. Sebagai contoh, kegiatan litbang terkait dengan akuntabilitas keuangan negara dan lintas sektoral serta kebendaharaan umum negara, harus jelas apa yang ingin dicapai Puslitbangwas pada tahun pertama, tahun berikutnya, dan akhir tahun 2019, gambarannya sudah harus dirancang sejak saat ini. Pada tahap perencanaan harus ada seleksi yang ketat atas topik-topik penelitian, yang dimintakan masukannya dari para pengguna/pemangku kepentingan. Masukan ini diseleksi dan dibandingkan dengan grand design yang telah disusun. Dengan kegiatan
demikian, meskipun litbang
tahunan,
terjadi perubahan perubahan
prioritas
tersebut
tidak
menyimpang jauh dari tema yang telah direncanakan. d. Penataan Struktur Organisasi Puslitbangwas
Sejalan dengan tuntutan lingkungan, Struktur organisasi Puslitbangwas juga seharusnya disesuaikan agar pelaksanaan tugas dan fungsi kelitbangan dapat dilaksanakan dengan lancar. Struktur organisasi diusulkan sesuai dengan hasil kajian ”Redefinisi Tupoksi Puslitbangwas”
yang dihasilkan oleh
Puslitbangwas pada tahun 2006.
Renstra 2015-2019
Page 19
Puslitbangwas BPKP e. Peningkatan
Kemampuan
SDM
dalam
Metodologi
Penelitian Hasil analisis SWOT yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan
bahwa transformasi peran dari Jabatan
Fungsional Auditor (JFA) menjadi Jabatan Fungsional Peneliti (JFP) akan menjadi penentu keberhasilan pencapaian misi Puslitbangwas. Meskipun demikian, masuknya SDM dalam JFP baru merupakan perangkat formal. Secara faktual untuk meningkatkan mutu hasil litbang, memerlukan penguasaan metodologi
penelitian
secara
profesional.
Peningkatan
profesionalisme bisa dilakukan dengan pelatihan di kantor sendiri (PPM), mengikutsertakan SDM Puslitbangwas baik pada diklat-diklat teknis/subtantif yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal, dan dalam jenjang pendidikan formal, baik di dalam maupun di luar negeri. f.
Peningkatan Manajemen SDM dengan Merit Sistem Penerapan reformasi birokrasi di lingkungan BPKP yang diimbangi dengan sistem kompensasi melalui remunerasi, di satu sisi akan menambah motivasi bagi SDM. Namun, di lain sisi lain dapat menimbulkan frustasi, apabila tidak didukung dengan sistem penilaian kinerja individual. Artinya, SDM dengan kinerja yang rendah, mendapat take home pay yang sama dengan yang kinerjanya tinggi. Hal ini akan berdampak terhadap motivasi SDM untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian, penilaian kinerja individual merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan. Sistem penilaian kinerja tersebut harus dilaksanakan secara transparan, dan didukung dengan sistem penerapan reward and punishment yang konsekuen, di samping dukungan pendidikan berkelanjutan sebagaimana telah diuraikan di atas.
Renstra 2015-2019
Page 20
Puslitbangwas BPKP
BAB II VISI, MISI, DAN NILAI LUHUR
S
ejalan dengan perubahan lingkungan strategis, khususnya berkaitan dengan penguatan peran BPKP melalui Perpres No. 192 Tahun 2014 dan Inpres 9 Tahun 2014 dan sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, BPKP menegaskan jati dirinya melalui visi “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas
Dunia
untuk
Meningkatkan
Akuntabilitas
Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan Nasional.” Sebagai auditor internal pemerintah RI, BPKP melakukan peran internal auditing yang menurut definisi Institute of Internal Auditor (IIA) tentang internal auditing yaitu “an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish
its
objectives
by bringing a systematic, disciplined
approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes”. Sesuai definisi tersebut, dua sifat aktifitas peran BPKP dalam melaksanakan pengawasan intern yaitu sebagai pemberi jasa assurance dan pemberi jasa consultancy dengan pendekatan yang sistematis dan metodologis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses governance. Lebih spesifik
lagi,
nasional,
untuk
pengawasan
program intern
atau kebijakan BPKP
menuntut
evaluasi
(riset
rekomendasi
perbaikan
atas ketiga hal tersebut. Posisi
kepada
Presiden, sebagai
mata
untuk
penerapan
pendekatan
sebagai auditor pemerintah RI
sosial)
pembangunan
menghasilkan BPKP
bertanggung jawab langsung dan
telinga Presiden
yang
difungsikan untuk melihat dan mendengar secara langsung fakta lapangan dan memberikan respon berupa informasi assurance melalui suatu sistem pengawasan, dalam hal ini sistem informasi Renstra 2015-2019
Page 21
Puslitbangwas BPKP akuntabilitas. Menteri atau Kepala Lembaga atau Kepala Daerah atau
pada
tataran
tertentu, Direktur
Utama
BUMN,
adalah
pembantu Presiden atau delegatee kekuasaan Presiden. Peran assurance tujuan
menunjukkan
program
adanya
pemerintah,
risiko
BPKP
terhadap berfungsi
pencapaian memberikan
rekomendasi perbaikan untuk memitigasi risiko, dan memastikan tujuan program pemerintah, dalam hal ini sasaran pembangunan nasional, dapat tercapai. Terdapat tiga aspek yang menunjukkan BPKP sebagai auditor berkelas dunia yaitu aspek SDM, aspek organisasi dan aspek produk. Sumber daya Manusia (SDM) professional care
BPKP wajib menerapkan due
dalam setiap
pelaksanaan
penugasan
pengawasan dan wajib memenuhi persyaratan minimal. Kedua persyaratan tersebut biasanya ditetapkan dalam standar pengawasan yang berlaku bagi BPKP yaitu standard operating procedure (SOP) yang berlaku dan memperhatikan standar audit dari AAIPI atau IIA, dengan quality assurance berjenjang untuk memastikan kualitas proses pelaksanaan pengawasan. Aspek kewenangan BPKP dalam pengawasan program lintas di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah diwujudkan dalam
pemberian kualitas yang independen
dan obyektif atas pengendalian intern yang diterapkan dalam sertifikasi profesi pengawasan. Kapabilitas pengelolaan organisasi dan profesional pengawasan
BPKP diarahkan pada kerangka
penilaian Internal Audit Capability Model dengan target minimal kapabilitas pada level 3 pada tahun 2019. Sedangkan aspek produk BPKP
diharapkan
mampu
me-leverage
rekomendasi
hasil
pengawasan melalui peran assurance dan consultancy. Terdapat dua ruang lingkup pengawasan yang menjadi tugas BPKP terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan. Pertama, terkait dengan fungsi manajemen lingkup pengawasan intern yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan lingkup
dan pertanggungjawaban. APBN,
Renstra 2015-2019
pengawasan
Kedua,
intern
terkait
dengan
akan meliputi fungsi Page 22
Puslitbangwas BPKP penerimaan,
program
prioritas
Pengawasan BPKP
dilakukan
yang
pada
mengemuka
nasional dan untuk
kebijakan
merespon
fiskal.
permasalahan
pembangunan nasional yang menjadi
perhatian Presiden atau masyarakat luas. Mengingat tugas besar yang diemban oleh BPKP, dengan lingkup tugas yang sangat luas dan variatif, BPKP harus didukung dengan unit-unit kerja dan aparat yang handal serta kompeten (profesional). Juga diperlukan terobosan-terobosan metode kerja yang tepat guna, tepat sasaran, dan inovatif. Selain itu, harus tersedia informasi yang berkualitas untuk mendukung setiap keputusan yang diambil oleh pimpinan BPKP. A. VISI PUSLITBANGWAS Puslitbangwas BPKP, sebagai salah satu unit pendukung BPKP, harus mampu menyediakan kebutuhan BPKP melalui penelitian dan pengembangan yang menjadi tugas dan fungsi utamanya. Untuk itu, Puslitbangwas BPKP harus memiliki visi dan misi yang sejalan dan dapat mendukung BPKP dalam mewujudkan visi tersebut di atas. Visi Puslitbangwas BPKP periode 2015―2019 adalah menjadi
Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan Yang Tepercaya dalam Mendukung BPKP Berkelas Dunia Dalam pernyataan visi tersebut di atas, terdapat beberapa kata kunci, yaitu: 1. Pusat Penelitian dan Pengembangan 2. Pengawasan 3. Tepercaya 4. BPKP Berkelas Dunia Renstra 2015-2019
Page 23
Puslitbangwas BPKP Pemahaman
atas
makna
kata-kata
kunci
tersebut
akan
memberikan pemahaman yang komprehensif tentang visi. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci tersebut sebagai berikut:
1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pusat penelitian dan pengembangan, artinya menjadi pusat acuan dan rujukan, khususnya bagi pimpinan BPKP dalam mengambil keputusan, kebijakan dan prosedur
pelaksanaan
tugas dan fungsi BPKP. Puslitbangwas menjadi acuan dan rujukan dalam mengembangkan dan mengaplikasikan teori-teori mutakhir di bidang pengawasan ke dalam dunia praktik secara tepat guna dan tepat sasaran. Puslitbangwas menjadi “dapur” untuk mengolah bahan mentah (data) pengawasan menjadi “masakan” (informasi) yang siap untuk dinikmati para penikmat hasil (pemangku kepentingan). Hasil-hasil litbang juga menjadi pusat rujukan bagi kalangan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) lainnya, mengingat cakupan
tugas
dan
fungsi
para
APIP,
Kementerian/Lembaga maupun di Pemda-Pemda
baik
di
merupakan
bagian dari fungsi pengawasan oleh Presiden, khususnya di bidang akuntabilitas keuangan negara. Selain itu, secara keseluruhan tugas dan fungsi APIP merupakan bagian dari sistem pengawasan intern pemerintahan secara nasional. Bahkan, diharapkan hasil-hasil Puslitbangwas menjadi pusat referensi bagi kalangan yang lebih luas, yaitu jajaran manajemen pemerintahan dan publik terkait lainnya. Fungsi pengawasan intern pemerintah dewasa ini memiliki cakupan yang sangat luas, untuk menghasilkan nilai tambah bagi proses tata kelola pemerintahan
(governance),
manajemen
risiko,
dan
pengendalian intern. Dengan demikian Pulitbangwas BPKP menjadi pusat acuan dan rujuan Nasional di bidang pengawasan.
Renstra 2015-2019
Page 24
Puslitbangwas BPKP Siapapun
yang
memerlukan
referensi
di
bidang/masalah
pengawasan, Puslitbangwas BPKP yang dicari dan dibutuhkan.
2. Pengawasan
Obyek penelitian dan pengembangan Puslitbangwas adalah di bidang
pengawasan.
Pengawasan
yang
dimaksud
adalah
pengawasan intern, yaitu seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Pengawasan intern BPKP yang menjadi tugas dan fungsi BPKP memiliki cakupan yang luas, meliputi proses governance, manajemen risiko, dan pengendalian intern atas pelaksanaan tugas dan fungsi K/L dan Pemda, serta BUMN/BUMD dan ketatausahaan bahasan/konsep
lainnya.
Hal
tersebut
merupakan
bidang
yang luas cakupannya, apalagi dikaitkan
dengan tugas dan fungsi pemerintahan, baik pusat maupun daerah yang berbeda satu sama lain. Selain itu, pembinaan pengawasan intern juga merupakan ranah baru bagi BPKP sejak terbitnya PP Nomor 60 tahun 2008, yang mengkhususkan pada masalah-masalah makro, nasional, lintas sektoral, BUN, dan tugas-tugas khusus dari Presiden. Bidang tugas ini sangat luas, sehingga kegiatan pengawasan BPKP difokuskan
kepada
pengawasan
keuangan
negara
yang
menyentuh rakyat banyak, dan perlu dijabarkan dengan jelas. Demikian pula dengan tools pengawasannya, seperti audit, evaluasi, dsb., perlu ditetapkan metode dan teknik apa yang dapat digunakan secara tepat guna dan tepat sasaran untuk Renstra 2015-2019
Page 25
Puslitbangwas BPKP melaksanakan tugas tersebut. Demikian pula bidang tugas BPKP lainnya terkait dengan pembinaan penyelenggaraan SPIP di Indonesia. Dalam hal ini peran litbang sangat penting dan strategis dalam mendukung tugas-tugas pengawasan BPKP sebagai Auditor Presiden,
melalui
kegiatan
penelitian
dan
pengembangan
pengawasan. Terkait dengan governance, khususnya lingkup akuntabilitas keuangan negara, banyak hal yang perlu dikaji dan dikembangkan secara terus-menerus, agar sasaran pengawasan BPKP menjadi efektif. Terkait dengan manajemen risiko pada sektor publik, banyak konsep-konsep dan teori baru yang perlu dikembangkan ke tataran praktis yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah, sehingga dapat menjadi alat manajemen yang efektif untuk mencapai tujuan. Demikian pula dengan penyelenggaraan SPIP dan tugas-tugas pembinaan, perlu dikembangkan metodemetode penyelenggaraan dan pembinaan yang tepat guna dan tepat sasaran, sehingga SPIP tidak berbalik menjadi sesuatu yang
kontraproduktif
dan
memberatkan
pimpinan
instansi
pemerintah. Di sisi lain, bidang sasaran pengawasan BPKP di bidang makro, nasional dan lintas sektoral, serta metode pangawasan yang tepat guna dan tepat sasaran, menjadi bahan kajian
dan
pengembangan
Puslitbangwas
BPKP
untuk
mendukung visi BPKP sebagai Auditor Berkelas Dunia.
3. Tepercaya Tepercaya artinya: paling dipercaya, dapat dipercaya. 1 Tepercaya mengandung makna bahwa seseorang atau sesuatu memang benar atau nyata atau benar ada. Tepercaya juga memiliki makna bahwa seseorang itu “jujur”, dan tepercaya juga bermakna “memastikan akan kemampuan atau kelebihan seseorang atau sesuatu, yang akan dapat memenuhi harapannya.” 1
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi ke-3 (2002).
Renstra 2015-2019
Page 26
Puslitbangwas BPKP Puslitbangwas BPKP menyatakan diri sebagai “Pusat Litbang Tepercaya”, artinya bahwa hasil kerja Puslitbangwas harus dapat diandalkan,
berkualitas,
dan
bermanfaat bagi kepentingan
pemangku kepentingan. Kepercayaan tersebut akan timbul jika Puslitbangwas didukung oleh staf dan peneliti yang kompeten, yang senantiasa melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada kaidah-kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dan menjaga standar mutu. Kepercayaan juga timbul karena para peneliti memiliki integritas yang tinggi dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas/mandat yang diberikan kepadanya, serta memahami dan menerapkan etika dan aturan perilaku peneliti. Puslitbang dapat dipercaya, jika hasil kerja dan produk-produknya inovatif dan antisipatif. Inovatif yaitu memanfaatkan teori atau ilmu pengetahuan yang telah ada untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi/penerapan praktis, dengan menggunakan cara, metode, teknik, atau proses. Antisipatif mengandung arti sikap dan perilaku yang bersifat tanggap terhadap sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, yang dapat berpengaruh terhadap tugas dan fungsinya. Puslitbangwas harus antisipatif terhadap perubahan yang terjadi, baik di internal organisasi maupun
perubahan
eksternal,
misalnya
apa
yang
dapat
disumbangkan oleh auditor internal dan dapat memberikan nilai tambah untuk menghadapi krisis global. Semua harus dapat diantisipasi, agar kepercayaan dapat diraih. Keyakinan dan kepercayaan atas hasil kerja dan produkproduknya, akan menjadikan Puslitbangwas BPKP sebagai pusat acuan dan rujukan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan, baik oleh intern BPKP, APIP, pihak manajemen pemerintahan
baik
Pusat
maupun
Daerah
serta
lingkup
pengawasan secara nasional. Selain itu, pada tahun 2013 Puslitbangwas telah mendapatkan sertifikat ISO 9001: 2008 dalam hal manajemen mutu hasil Renstra 2015-2019
Page 27
Puslitbangwas BPKP Puslitbangwas. hal ini menjadi pendorong semangat untuk terus menjaga mutu hasil-hasil litbang ke depan.
4. Mendukung BPKP Berkelas Dunia
Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas BPKP sebagai auditor internal berkelas dunia yaitu aspek SDM, aspek organisasi dan aspek produk. Puslitbangwas yang mendukung BPKP berkelas dunia sudah seharusnya menempatkan dirinya untuk memenuhi standar internasional, baik dalam kualitas SDM, metodologi yang dilakukan, dan produk penelitiannya. Upaya untuk memenuhi standar internasional telah dilakukan melalui ISO untuk proses penelitian. Penelitian dan pengembangan Puslitbangwas harus mendukung upaya peningkatan kualitas SDM, mendukung pencapaian SDM yang menerapkan standard operating
procedure (SOP) yang berlaku dan memperhatikan
standar audit dari Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI)
atau
Institute
Internal
Auditor
(IIA).
Peningkatan
kompetensi pegawai juga ditingkatkan melalui penelitian dan pengembangan memberikan mengevaluasi
terkait
jasa
dan
evaluasi
dalam
consulting
untuk
pengelolaan
governance. Termasuk
atau kebijakan
intern (riset
BPKP
efektivitas
proses
program
pengawasan
pendekatan
maupun
meningkatkan
risiko, pengendalian
nasional,
pengawasan
assurance
dan
diantaranya untuk
metode
BPKP sosial)
pembangunan
menuntut untuk
penerapan
menghasilkan
rekomendasi perbaikan atas ketiga hal tersebut. Dalam meningkatkan pengawasan,
aspek kewenangan BPKP melakukan
Puslitbangwas
pengembangan yang mendukung independen
dan obyektif
atas
melakukan
penelitian
dan
pemberian kualitas yang pengendalian
intern
yang
diterapkan dalam sertifikasi profesi pengawasan, pengawasan lintas sektoral, kebendaharaan umum negara, dan penugasan Renstra 2015-2019
Page 28
Puslitbangwas BPKP presiden lainnya. Terkait dengan kapabilitas organisasi, penelitian dan
pengembangan
kompetensi
dalam
bisa
diarahkan
berbagai
untuk
bidang
peningkatan
terkait
sehingga
meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi masalah dan solusinya serta memahami perubahan peraturan terkait dan standar baru di bidang pengawasan. Peran
yang
harus
ditingkatkan
terkait
aspek
produk,
Puslitbangwas harus mampu menghasilkan output yang mampu meningkatkan
leverage
Rekomendasi
Hasil
Pengawasan.
Sebagian dari fokus penelitian dan pengembangan diarahkan untuk menghasilkan metode pengawasan dalam menghasilkan rekomendasi strategis dari kegiatan assurance dan consultance sehingga
mempunyai
signifikan
dalam
daya
ungkit
meningkatkan
(leverage)
kinerja
yang cukup
pemerintahan
dan
program pembangunan. B. MISI PUSLITBANGWAS Mengacu pada tugas dan fungsi Puslitbangwas sesuai Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tanggal 20 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan
Keuangan
dan
Pembangunan,
Peraturan
Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, serta visi Puslitbangwas 2015−2019, misi Puslitbangwas BPKP adalah untuk melaksanakan: 1. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan yang
mendukung
peningkatan
Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional. 2. Penelitian dan Pengembangan yang Mendukung Pengembangan SPIP 3. Penelitian dan Pengembangan yang Mendukung Peningkatan
Kapabilitas
Pengawasan
Intern
Pemerintah yang Profesional dan Kompeten
Renstra 2015-2019
Page 29
Puslitbangwas BPKP Rumusan misi tersebut memfokuskan pada tiga komponen yang mendukung pencapaian visi Puslitbangwas yaitu, penelitian dan pengembangan meningkatkan
yang
mendukung
akuntabilitas
kualitas
pengelolaan
BPKP keuangan
dalam dan
pembangunan nasional, pengembangan SPIP dan peningkatan kapabilitas APIP. Ketiga misi tersebut dijabarkan sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan yang
mendukung
Pengelolaan
peningkatan
Keuangan
dan
Akuntabilitas Pembangunan
Nasional
Untuk melaksanakan peran sebagai auditor internal pemerintah berkelas dunia, modal utama yang harus dimiliki oleh BPKP adalah para auditor yang menerapkan due professional care dalam setiap pelaksanaan penugasan pengawasan dan wajib memenuhi persyaratan minimal. Auditor internal yang berkualitas adalah auditor yang: 1. Memiliki pengetahuan, keahlian, dan kompetensi dibutuhkan
dalam
melaksanakan
tugas
dan
lain yang tanggung
jawabnya sebagai auditor internal. Kompetensi ini akan lebih dapat diandalkan jika mereka memiliki sertifikasi sebagai auditor internal yang berkualitas; 2. Memiliki ukuran mutu (standar) yang jelas dan disepakati bersama sebagai acuan dalam melaksanakan tugas-tugas auditnya. Selain itu, secara kolektif mengembangkan dan memelihara program penjaminan kualitas pekerjaannya secara terus-menerus serta mengevaluasinya; 3. Memahami dan menerapkan sepenuhnya kode etik profesi dan aturan perilaku auditor internal pemerintah;
Renstra 2015-2019
Page 30
Puslitbangwas BPKP 4. Mengikuti program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan di bidang profesi audit intern. Secara kelembagaan dan fungsi, BPKP secara terus-menerus memastikan bahwa sumber daya yang dimilikinya telah sesuai, memadai, dan telah digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, untuk pelaksanaan tugas-tugas pengawasan perlu didukung dengan kebijakankebijakan dan prosedur-prosedur sebagai pedoman pelaksanaan penugasan. Selain
aspek
manusia
–
yaitu
para
auditornya
–
dan
kelembagaan, untuk meningkatkan kualitas BPKP sebagai Auditor Presiden juga diperlukan peningkatan kualitas dan kapasitas pengawasannya secara berkelanjutan. Pengembangan kapasitas pengawasan mencakup di dalamnya metode kerja, kerja sama, dan sinergi dengan APIP lainnya, serta BPK, dan hubungan kerja dengan instansi pemerintah terkait. Peningkatan kualitas
dan
kapasitas
metode
kerja,
meliputi
metode
pengawasan intern BPKP sendiri maupun pengembangan dan peningkatan terpadu.
kualitas
Sangat
sistem
musykil
pengawasan
bagi
BPKP
nasional
dapat
secara
mewujudkan
akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas, tanpa metode kerja yang tepat guna, tepat sasaran, serta bersinergi dengan pihak lain. Untuk mendukung peningkatan kualitas BPKP yang berkelas dunia, Puslitbangwas melakukan pengembangan mengenai standar audit intern pemerintah beserta pedoman-pedoman penerapannya yang sesuai dengan kebutuhan BPKP maupun APIP lainnya. Selain itu, juga pengembangan mengenai aturan perilaku
profesi
penerapannya,
auditor serta
internal
pemerintah
pengembangan
program
dan
praktik
penjaminan
kualitas pekerjaan auditor internal.
Renstra 2015-2019
Page 31
Puslitbangwas BPKP Berkaitan
dengan
peningkatan
kelembagaan, Puslitbangwas prosedur-prosedur
kualitas
dan
kapasitas
melakukan kajian kebijakan dan
pengawasan
intern
pemerintah
serta
pengembangan pedoman-pedoman umum pengawasan sesuai dengan kebutuhan para auditor. Berkaitan dengan metode kerja dan sistem pengawasan intern, Puslitbangwas melakukan kajian dan pengembangan berkaitan dengan metode pengawasan yang tepat guna dan tepat sasaran, baik metode audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Metode kerja yang perlu dikaji dan dikembangkan lebih khusus berkaitan dengan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan-kegiatan yang
bersifat
lintas
sektoral
yang
merupakan
prioritas
pembangunan pemerintah, serta berkaitan dengan penugasanpenugasan khusus dari Presiden yang biasanya dituntut cepat dan tepat sasaran.
2. Melakukan Penelitian dan Pengembangan Yang
Mendukung
Dalam
Pengembangan
SPIP Untuk menjamin pelaksanaan adalah dalam rangka
seluruh program dan
mencapai
tujuan suatu
kegiatan organisasi,
termasuk organisasi pemerintahan, dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal, penanganan aset yang aman
dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan
PP 60
Tahun 2008,
sistem
yang
dimaksud
adalah SPIP. Sesuai dengan PP tersebut, BPKP diberikan mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pada periode 2015 – 2019, pembinaan penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk meningkatkan maturitas SPIP di tingkat Renstra 2015-2019
Page 32
Puslitbangwas BPKP KLPK bahkan hingga tingkat program (prioritas) pembangunan nasional.
BPKP
diharapkan
sebagai
penelitian
pembina penyelenggaraan
Puslitbangwas
SPIP,
diarahkan
untuk
meningkatkan kualitas pembinaan bukan sekedar pelaksanaan tugas penyusunan pedoman dan pelatihan SPIP, juga menjadi pengawal
implementasi
seluruh
elemen
SPIP
di
seluruh
kegiatan utama dan tindakan manajemen KLPK. Hal tersebut dilakukan dengan membudayakan pengenalan dan pengendalian risiko oleh semua personel dan pimpinan dalam
pelaksanaan
kegiatan utamanya yang dituangkan dalam kebijakan dan prosedur pelaksanaan kegiatan (SOP). Pengkomunikasian dan evaluasi
reguler
terhadap konsistensi
kebijakan
dan
pelaksanaan kegiatan sesuai SOP diharapkan menyadarkan personel dan pimpinan akan pencapaian tujuan pemerintahan dan
pembangunan,
yang pada akhirnya akan meningkatkan
kematangan implementasi SPIP secara keseluruhan di KLPK.
3. Melakukan Penelitian dan Pengembangan Yang Mendukung Peningkatan Kapabilitas Pengawasan
Intern
Pemerintah
Yang
Profesional dan Kompeten
Misi Puslitbang yang ketiga ini mendukung ketiga BPKP. Salah Lingkungan instansi
satu
unsur
penting
Pengendalian, mewajibkan
pemerintah
untuk
pencapaian
membentuk
SPIP,
setiap dan
misi yaitu
pimpinan memelihara
lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan
kondusif
untuk menerapkan
budaya
pengendalian
di
lingkungan organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali ini antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai aparat pengawasan
Renstra 2015-2019
Page 33
Puslitbangwas BPKP intern diperlukan kapabilitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Penelitian dan pengembangan bisa diarahkan pada peningkatan enam elemen kapabilitas organisasi; (b)
APIP
yaitu (a) peran APIP dalam
pola pengembangan auditor APIP; (c) praktek
profesionalisme pengawasan intern; (d) eksistensi manajemen kinerja dan akuntabilitas; (e) kualitas hubungan Inspektur dengan pimpinan/atasan dan pimpinan satuan kerja lainnya; dan (f) struktur tata kelola APIP termasuk kualitas independensi. Sebagai konsekuensi dari mandat dan peran yang diemban BPKP, Puslitbangwas harus mampu menciptakan lingkungan dan kultur peneliti yang senang dan tertantang untuk membuat terobosan-terobosan, dengan memanfaatkan teori atau ilmu pengetahuan di bidang pengawasan yang terus berkembang. Hasilnya adalah
produk-produk baru berupa metode-metode
pengawasan yang lebih efisien dan tepat sasaran, khususnya terkait dengan bidang pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara dan SPIP, serta peningkatan kapabilitas APIP. C. NILAI-NILAI LUHUR Nilai-nilai luhur merupakan pedoman mengenai ketinggian jiwa, yang harus selalu dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang pada umumnya dianut dan dimiliki setiap individu dalam organisasi, kemudian berinteraksi dan bersosialisasi dalam organisasi. Nilai-nilai individu yang jauh berbeda dengan lingkungannya, lambat laun ditinggal oleh masing-masing pribadi. Lalu tumbuh dan berkembang nilai-nilai yang memiliki kesamaan satu sama lain, dan selanjutnya tumbuh dalam organisasi tersebut menjadi “semangat” bagi anggota organisasi, dalam berkarya dan berkarsa.
Renstra 2015-2019
Page 34
Puslitbangwas BPKP Nilai-nilai utama dalam organisasi BPKP, yang juga merupakan nilai-nilai luhur yang dianut oleh Puslitbangwas BPKP adalah PIONIR, merupakan singkatan dari enam nilai luhur sebagai berikut:
Profesional Integritas Oientasi pada Pengguna Nurani dan Akal Sehat Independen
Responsibel Makna masing-masing dari keenam nilai tersebut, dan dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan visi dan misi Puslitbangwas BPKP adalah sebagai berikut: 1. Profesional Bukan tugas yang mudah mencapai visi menjadi pusat penelitian dan pengembangan pengawasan yang paling dapat dipercaya. Diperlukan sumber daya manusia yang profesional. Profesional
mempunyai
makna
yang
berkaitan
dengan
pendidikan dan keahlian seseorang dalam menjalankan tugas yang menjadi profesinya, yang dalam hal ini adalah bidang penelitian dan pengembangan pengawasan. Setiap SDM Puslitbangwas yang melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan melaksanakan
harus
memiliki
langkah-langkah
kompetensi
kegiatannya,
untuk
berdasarkan
kaidah-kaidah ilmiah dan metode yang sistematis, serta menjaga standar mutu, sesuai dengan harapan para pengguna hasil litbang. Tindak-tanduknya harus mencerminkan ciri suatu profesi atau seorang profesional, yang memiliki integritas yang tinggi. Renstra 2015-2019
Page 35
Puslitbangwas BPKP Dengan demikian, setiap personil harus senantiasa menambah wawasan dan kemampuan teknisnya. Kemampuan untuk membuat desain penelitian/pengembangan, melakukan teknikteknik pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta melaporkan hasilnya. 2.
Integritas Integritas adalah konsistensi antara nilai-nilai yang dianut seseorang/ sekelompok orang dengan tindakannya. Orang yang berintegritas bertindak konsisten, sejalan dengan nilainilai, kode etik, serta kebijakan organisasi dan atau profesi, walaupun dalam keadaan sulit untuk melakukannya. Integritas didefinisikan pula sebagai suatu kepribadian, yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab, untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal. Berkaitan dengan kode etik, integritas merupakan tindakan yang konsisten, sesuai dengan kebijakan dan kode etik organisasi. Para
auditor
di
Puslitbangwas
BPKP
yang
notabene
melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan, harus mampu menjunjung tinggi kode etik dan Aturan Perilaku Peneliti Puslitbangwas BPKP secara konsekuen dan konsisten. Peneliti
yang
memiliki
mempertahankan
integritas,
prinsip
dan
selalu etika
teguh
dalam
profesionalisme,
berdedikasi, serta bertanggung jawab terhadap tugasnya, dan nilai-nilai kejujuran serta keteladanan. Oleh karena itu, sejalan dengan lingkungan pengendalian dalam SPIP, integritas harus menjadi landasan yang mempengaruhi keseluruhan perilaku, baik
para
peneliti
maupun
pegawai
lainnya,
dalam
melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab atas tugas-tugas yang diembankan kepadanya.
Renstra 2015-2019
Page 36
Puslitbangwas BPKP 3.
Orientasi Kepada Pengguna Peran utama Puslitbangwas BPKP termasuk ke dalam program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP, yaitu program generik
yang bersifat memberikan
pelayanan kepada internal BPKP (mendukung pelayanan aparatur BPKP). Dengan demikian, pengguna utama hasil-hasil litbang adalah jajaran pimpinan dan unit kerja BPKP. Untuk organisasi seperti ini, nilai-nilai yang berorientasi kepada pengguna, memiliki esensi yang tidak dapat ditawar-tawar, karena
tanpa
memberikan
manfaat/nilai
tambah
bagi
pengguna, keberadaan organisasi patut dipertanyakan atau tidak perlu ada. Dengan nilai orientasi kepada pengguna, Puslitbangwas BPKP berusaha meyakinkan dirinya, bahwa alasan paling bermanfaat tentang keberadaannya adalah bahwa ia memang diperlukan. Hasil-hasil litbang dapat memberikan nilai tambah, berupa penciptaan metode-metode pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan SPIP, yang lebih tepat guna dan tepat sasaran, berarti visi dan misi yang telah ditetapkan
dapat
diwujudkan. Nilai yang berorientasi kepada pengguna harus dimulai sejak Puslitbangwas merencanakan kegiatan litbangnya, dengan meminta masukan dari para pemangku kepentingan.
Secara
terus-menerus harus mampu menangkap dan memahami kebutuhan
mereka.
Hal
ini
harus
diimbangi
dengan
peningkatan kapasitasnya, agar dapat memenuhi kebutuhan mereka. 4.
Nurani dan Akal Sehat Nurani dan akal sehat merupakan sumber nilai yang menempatkan nurani dan pertimbangan akal sehat untuk
Renstra 2015-2019
Page 37
Puslitbangwas BPKP mengontrol
perasaan,
pikiran,
dan
tindakan.
Nurani
merupakan sumber pertimbangan kebaikan etika dalam tahapnya yang tertinggi. Nilai yang terkandung dalam nurani dan akal sehat adalah dasar untuk bertindak proporsional, menghindarkan
diri
dari
praktik
yang
melebih-lebihkan,
sensasional, tidak proporsional dengan data dan fakta. Bagi peneliti menempatkan nurani dan akal sehat sebagai sumber nilai etika pada kedudukan tertinggi, bukan sekedar sikap menaati peraturan dan konsep-konsep secara kaku, tanpa mempertimbangkan esensi permasalahan secara arif. Sehingga bukan hanya mengukuhi kebenaran peraturan dan konsep, juga dapat mengimplementasikannya dalam praktik yang nyata dan sejalan dengan tujuan organisasi. Jadi, nurani dan akal sehat adalah sumber nilai yang akan membimbing para pegawai Puslitbangwas BPKP,
dalam keluwesan
bertindak dan menerapkan konsep-konsep ke dalam praktik nyata, yang dibutuhkan oleh para pengguna. 5.
Independen Independensi merupakan nilai yang tidak dapat ditawar bagi suatu lembaga yang bergelut di bidang penelitian. Karena, independensi
adalah
sumber
kepercayaan.
Tanpa
kepercayaan, hasil litbang menjadi tidak memiliki nilai dan kualitasnya ”dipertanyakan”. Independensi melekat baik pada orang maupun lembaga. Seorang peneliti, selain harus menguasai benar teori dan keilmuannya, dia juga harus memiliki independensi dan sikap netral selama melakukan penelitian. Banyak contoh lembaga survai yang berdasarkan atas pesanan, meskipun
sudah
menggunakan metodologi survai yang canggih, namun tetap hasilnya kurang dipercaya publik, karena independensinya diragukan. Bahkan, suatu lembaga penelitian pada suatu Renstra 2015-2019
Page 38
Puslitbangwas BPKP universitas
terkemuka,
jatuh
reputasinya,
karena
hasil
penelitiannya memihak kepentingan si penyedia dana. Puslitbangwas,
meskipun
memberikan
laporan
langsung
kepada para pimpinan BPKP, namun semua peneliti harus mampu bekerja secara independen, baik dalam proses pengumpulan, analisis data, dan pengambilan simpulan. Puslitbangwas
tidak
boleh
dipengaruhi
oleh
pemangku
kepentingan, serta berpegang teguh pada kaidah-kaidah ilmiah yang diyakininya, dan etika perilaku peneliti. Dengan demikian jelas, bahwa independensi merupakan nilai luhur yang harus dijaga oleh Puslitbangwas BPKP. 6.
Responsibel Responsibel adalah sikap seorang yang mengakui adanya tanggung jawab yang bermula pada dirinya (obligation to act). Dengan adanya kejelasan tanggung jawab, seseorang akan dapat bekerja secara terarah sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya. membimbing
Pada
akhirnya,
seseorang
untuk
responsibilitas menuntaskan
akan
tanggung
jawabnya tersebut lewat upaya akuntabilitas (obligation to answer). Responsibilitas adalah nilai yang menanamkan keyakinan, bahwa seluruh staf Puslitbangwas BPKP mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian tak terpisahkan dari manajemen BPKP dan manajemen pemerintahan secara keseluruhan, yang secara bersama-sama mengupayakan pencapaian tujuan manajemen. Dengan demikian, setiap staf Puslitbangwasharus peka
terhadap
situasi
sekitar/lingkungannya,
dan
kondisi
yang
sertabertanggungjawab
terjadi
di
terhadap
kepekaannya itu, dengan berbuat sesuatu yang dapat memecahkan masalah atau memberikan saran perbaikan.
Renstra 2015-2019
Page 39
Puslitbangwas BPKP Selain nilai-nilai luhur tersebut, nilai khas insan peneliti yang menjiwai para pegawai Puslitbangwas adalah LITERER BANGAT, yang mengandung makna bahwa Puslitbangwas akan TERUS BERKARYA LEWAT TULISAN dan selalu berupaya menyegerakan capaian hasil (outcomes). Sedangkan motto Puslitbangwas adalah berpijaK padA ilMU, berorientasI paDA MANfaat (disingkat KAMU IDAMAN). Nilai dan motto ini dikukuhkan dengan SK Kapuslitbangwas BPKP Nomor: KEP156/LB/2009 tanggal 22 Juni 2009.
Renstra 2015-2019
Page 40
Puslitbangwas BPKP BAB III TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS A. TUJUAN T ujuan
merupakan
penjabaran
dan
operasionalisasi
atas
pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi
Puslitbangwas
BPKP,
serta
memperhitungkan
kelebihan/kekuatan dan kekurangan/ kelemahan serta sumber daya yang dimiliki. Tujuan Puslitbangwas BPKP sesuai dengan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: 1. Tersedianya
hasil-hasil
penelitian
dan
pengembangan yang berkualitas untuk mendukung Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
dan
Pembangunan
Nasional yang
Bersih dan Efektif. 2. Meningkatnya hasil kelitbangan yang berkualitas untuk meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 3. Terselenggaranya penelitian dan pengembangan yang
mendukung
peningkatan
Kapabilitas
Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.
Renstra 2015-2019
Page 41
Puslitbangwas BPKP 1. Tersedianya hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang berkualitas untuk mendukung Peningkatan Kualitas Akuntabilitas
Pengelolaan
Keuangan
dan
Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif. Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas BPKP sebagai Auditor Presiden, tujuan Puslitbangwas adalah tersedianya hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang berkualitas untuk mendukung peran pengawasan BPKP, baik sebagai
aparatur,
kelembagaan,
pengawasannya.
Penelitian
maupun
dan
kapasitas
pengembangan
Puslitbangwas BPKP diarahkan terhadap bidang-bidang yang dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kompetensi lain yang dapat mendukung tugas dan tanggung jawab BPKP sebagai
Auditor
keahlian,
dan
Presiden.
kompetensi
Peningkatan lain
tersebut
pengetahuan, dikembangkan
berdasarkan standar mutu yang jelas. Untuk itu penelitian dan pengembangan
Puslitbangwas
BPKP
ditujukan
untuk
mendukung pelaksanaan peran pengawasan dalam program lintas sektoral, kebendaharaan umum negara, dan penugasan lainnya dari Presiden, serta pembinaan SPIP sesuai dengan Pasal 49 dan Pasal 59 PP No. 60 Tahun 2008. Tentu saja, penelitian
dan
pengembangan
tidak
ditujukan
khusus
terhadap peran BPKP sebagai auditor Presiden, tetapi juga ditujukan kepada peran auditor intern pemerintah secara umum, yaitu memberi nilai tambah kepada proses tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian dalam organisasi instansi
pemerintah,
melalui
kegiatan
assurance
dan
consulting.
Peningkatan kualitas BPKP sebagai Auditor Presiden juga perlu
diarahkan
terhadap
kelembagaannya.
Untuk
ini
penelitian dan pengembangan diarahkan terhadap perbaikan dan peningkatan kebijakan-kebijakan dan prosedur yang Renstra 2015-2019
Page 42
Puslitbangwas BPKP secara terus-menerus disusun untuk mengarahkan dan memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dan memadai dalam mendukung peran tersebut serta dapat digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Meningkatnya hasil kelitbangan yang berkualitas untuk meningkatkan
Efektivitas
Penyelenggaraan
Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Sebagaimana
misi
“Menyelenggarakan
kedua
Pembinaan
Puslitbangwas, Kelitbangan
di
yaitu Bidang
Pengawasan Berbasis Manajemen Pengetahuan”, maka tujuan Puslitbangwas adalah mewujudkan hasil-hasil kelitbangan yang berkualitas tidak hanya di lingkungan Puslitbangwas sendiri, tetapi juga kegiatan kelitbangan yang berkualitas di lingkungan unit kerja lainnya di BPKP. Untuk itu, implementasi manajemen pengetahuan di BPKP mutlak diperlukan dalam mendukung
terlaksananya
pembinaan
kelitbangan
oleh
koordinasi yang dilakukan
oleh
Puslitbangwas. Peran
pembinaan
dan
Puslitbangwas diharapkan akan lebih mengemuka dalam lima tahun ke depan. Kegiatan pembinaan yang menonjol antara lain
adalah
coaching
clinic
atau
semacam
kegiatan
pembinaan yang akan dilakukan oleh Puslitbangwas baik di pusat maupun di daerah-daerah tertentu dengan mengundang unit kerja perwakilan atau unit pusat untuk berkonsultasi atau mengadakan workshop, pelatihan (PPM) serta program diklat kompetensi peneliti bagi unit kerja BPKP di luar Puslitbangwas. 3. Terselenggaranya penelitian dan pengembangan yang mendukung peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten Tujuan pertama dan kedua tersebut di atas hanya dapat dicapai jika Puslitbangwas BPKP didukung oleh manajemen Renstra 2015-2019
Page 43
Puslitbangwas BPKP administrasi Puslitbangwas yang optimal. Oleh karena itu, tujuan ketiga adalah “Terselenggaranya Dukungan Manajemen Puslitbangwas yang Optimal.” Sertifikasi ISO 9001:2008 yang telah diperoleh pada tahun 2013 menunjukkan komitmen insan pegawai
Puslitbangwas
untuk
terus
menjaga
mutu
pekerjaannya. Secara garis besar, tujuan ketiga ini bergerak dalam tiga area, yaitu kepegawaian (SDM), keuangan, dan sarana prasarana. Peningkatan kualitas SDM Puslitbangwas dilakukan diklat
baik
yang
diselenggarakan
oleh
melalui
internal
BPKP
(Pusdiklatwas BPKP), program pelatihan mandiri (PPM), maupun yang diselenggarakan oleh eksternal BPKP. Selain itu, peningkatan kualitas SDM dilakukan dengan mengikutsertakan mereka
dalam
kegiatan-kegiatan
seminar,
loka
karya,
workshop dan studi banding baik di dalam negeri maupun luar negeri.
B. SASARAN STRATEGIS Sasaran strategis adalah untuk menjabarkan tujuan yang telah ditetapkan ke dalam ukuran-ukuran yang dapat dicapai, dalam bentuk outcome dari semua program yang telah ditetapkan. TABEL 2.1 Sasaran Strategis Puslitbangwas BPKP TARGET (%) TUJUAN
1
SASARAN STRATEGIS
Meningkatkan
Termanfaatkannya
hasil-hasil
litbang untuk peningkatan
penelitian dan
akuntabilitas
pengembangan
keuangan
yang mendukung
pembangunan
Renstra 2015-2019
hasil
2015
2019
80%
82%
pengelolaan dan nasional Page 44
Puslitbangwas BPKP peningkatan
(80%)
akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. 2
Meningkatkan
Termanfaatkannya hasil-
hasil-hasil
hasil penelitian dan
penelitian
82%
80%
82%
dan pengembangan yang
pengembangan yang
80%
mendukung
mendukung pengembangan SPIP
pengembangan SPIP. 3
Meningkatkan
Termanfaatkannya hasil
hasil-hasil
litbang untuk
penelitian
dan pengembangan kapabilitas
pengembangan yang
pengawasan intern
mendukung pemerintah yang
kapabilitas
profesional dan kompeten
pengawasan intern pemerintah
yang
profesional
dan
kompeten.
Renstra 2015-2019
Page 45
Puslitbangwas BPKP
BAB IV STRATEGI
S
trategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Puslitbangwas untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi Puslitbangwas meliputi penetapan kebijakan, program, dan kegiatan, dengan mengacu kepada aturan perundangan yang mendasari tugas dan fungsi Puslitbangwas, Renstra BPKP periode 2015-2019, serta mempertimbangkan potensi sumber daya dan lingkungan yang dihadapi oleh Puslitbangwas BPKP. A. KEBIJAKAN Kebijakan adalah pedoman dalam melaksanakan tindakan tertentu. Kebijakan Puslitbangwas terdiri atas kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan BPKP berupa kebijakan pengawasan BPKP, dan kebijakan intern Puslitbangwas. Suatu kebijakan dapat mendasari lebih dari satu
program/kegiatan.
Berbagai
kebijakan
yang
mendasari
pelaksanaan tujuan dan sasaran Puslitbangwas sebagai berikut: 1. Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran ” Termanfaatkannya hasil
litbang
untuk
peningkatan
akuntabilitas
pengelolaan
keuangan dan pembangunan nasional”, adalah “Mendorong Peningkatan
Kualitas
Hasil
Litbang
terkait
peningkatan
akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional dan Pemanfaatannya” 2. Kebijakan sebagai penjabaran sasaran
” Termanfaatkannya
hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung pengembangan SPIP”, adalah: ” Mendorong Peningkatan Kualitas Hasil Litbang terkait pengembangan SPIP. 3. Kebijakan sebagai penjabaran sasaran ” Termanfaatkannya hasil litbang
untuk
Renstra 2015-2019
peningkatan
kapabilitas
pengawasan
intern Page 46
Puslitbangwas BPKP pemerintah yang profesional dan kompeten”, adalah: ”Mendorong Peningkatan
Peningkatan
Kualitas
Hasil
Litbang
terkait
peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten ” B. PROGRAM DAN KEGIATAN Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKP, untuk mencapai sasaran dan tujuan, serta memperoleh alokasi anggaran dan/atau kegiatan masyarakat, yang dikoordinasikan oleh BPKP. Berdasarkan
restrukturisasi
program
yang
dirancang
oleh
Bappenas, terdapat dua jenis program, yaitu program teknis dan generik. Program teknis merupakan program-program yang menghasilkan
pelayanan
kepada
kelompok
masyarakat
(pelayanan eksternal), sedangkan program generik merupakan program-program yang digunakan oleh beberapa organisasi yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). Setiap LPNK menggunakan satu program teknis yang spesifik untuk LPNK tersebut dan satu atau beberapa program generik. Penambahan program teknis dimungkinkan apabila program tersebut menjadi prioritas nasional. Renstra BPKP 2015-2019 berisi tiga program sebagai berikut: Program
: Program Pengawasan Intern Akuntabilitas
Teknis
Keuangan
Negara
&
Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP Program Generik
:
1. Program
dukungan
manajemen
dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya-BPKP 2. Program Dukungan Sarana dan Prasana
Renstra 2015-2019
Page 47
Puslitbangwas BPKP Program Puslitbangwas BPKP termasuk ke dalam ”Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP”, yaitu program generik yang ada pada K/L dan bersifat pelayanan internal, yang dalam hal ini untuk mendukung pelayanan aparatur BPKP. Berdasarkan
program,
disusun
kegiatan-kegiatan.
Kegiatan
merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat eselon 2, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Renstra Puslitbang 2015-2019 berisi tiga program sebagai berikut: Program
:
1.
Program Peningkatan Hasil Litbang yang mendukung peningkatan akuntabilitas
Teknis
pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. 2.
Program Peningkatan Hasil Litbang yang Mendukung SPIP
3.
Program Peningkatan Hasil Litbang yang Mendukung Kapabilitas APIP
Program
:
Perencanaan,
Monev
Pengembangan Kapasitas
Generik
dan Sumber
Daya Kegiatan Puslitbangwas BPKP termasuk dalam kegiatan generik bersifat
dukungan
bagi
BPKP
berupa
”penelitian
dan
pengembangan pengawasan”, yang menghasilkan output berupa Renstra 2015-2019
Page 48
Puslitbangwas BPKP ”hasil penelitian dan pengembangan”
dan outcome berupa
”termanfaatkannya hasil litbang untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan, pembinaan SPIP, dan peningkatan kapabilitas APIP”. Adapun penjabaran Program Teknis di Puslitbang adalah sebagai berikut: No 1.
Program
Kegiatan
Program Peningkatan
Penelitian terkait
Hasil Litbang yang
peningkatan akuntabilitas
mendukung
pengelolaan keuangan
peningkatan
dan pembangunan
akuntabilitas
nasional.
pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional.
2.
3.
Pembinaan dan Koordinasi Kelitbangan
Program Peningkatan
Penelitian terkait
Hasil Litbang yang
Peningkatan Hasil Litbang
Mendukung SPIP
yang Mendukung SPIP
Program Peningkatan
Peningkatan terkait
Hasil Litbang yang
Peningkatan Hasil Litbang
Mendukung Kapabilitas
yang Mendukung
APIP
Kapabilitas APIP
Selain itu, penjabaran Program Generik berupa
Perencanaan,
Monev dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya terdiri dari sebagai berikut:
Renstra 2015-2019
Page 49
Puslitbangwas BPKP a. Kegiatan yang merupakan layanan kepegawaian berupa Peningkatan Kualitas SDM Puslitbangwas seperti pelaksanaan workshop untuk pegawai dengan target setiap tahun 3 pegawai workshop di luar negeri dan 5 pegawai workshop di dalam negeri, diklat, PPM, seminar, dan sebagainya baik di dalam maupun luar negeri. b. Layanan keuangan c. Layanan sarana dan prasarana. C. INDIKATOR KINERJA Indikator kinerja ditetapkan agar kinerja Puslitbangwas dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat diukur capaiannya. Indikator
kinerja
dalam
Renstra
harus
memenuhi
kriteria/karakteristik spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Indikator kinerja output Puslitbangwas BPKP berupa ”laporan hasil penelitian atau pengembangan”, sedangkan indikator kinerja outcome-nya berupa Persentase pemanfaatan hasil litbang. Indikator kinerja utama Puslitbangwas BPKP yang ditetapkan dalam Renstra BPKP
2015-2019 adalah indikator
kinerja output. Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama (output) Puslitbangwas dalam Renstra BPKP 2015-2019: Target (%) No
1
2
Sasaran Strategis
Indikator Hasil
Termanfaatnya hasil
Prosentase
penelitian dan
pemanfaatan hasil
pengembangan
litbang
Terwujudnya pembinaan kelitbangan yang berkualitas di bidang Pengawasan
Renstra 2015-2019
2015
2019
12
13
1
1
1
1
Persentase saran yang ditindaklanjuti atas hasil pembinaan
Page 50
Puslitbangwas BPKP 3
Perencanaan, Monev dan
Tingkat kepuasan
LN 1 paket;
LN 1 paket;
Pengembangan Kapasitas
pegawai terhadap
1 Lap (3)
1 Lap (3)
Sumber Daya
layanan kepegawaian DN 3 paket;
DN 3 paket;
1 Lap (5)
1 Lap (5)
Sedangkan dalam Renstra Puslitbang 2015-2019, indikator kinerja
utama
yang
mencerminkan kepentingan,” sasaran
ditetapkan
”perspektif
adalah
manfaat
indikator bagi
pemangku
yaitu berkaitan dengan outcome tujuan
strategis.
Indikator-indikator
yang
kinerja
dan utama
Puslitbangwas BPKP untuk masing-masing sasaran strategis, tersaji pada tabel 4.2 di bawah ini. Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (outcome) Renstra Puslitbangwas BPKP 2015-2019 Target (%) No
1
Sasaran Strategis
Indikator Hasil
Termanfaatkannya hasil
Persentase pemanfaatan
litbang untuk
hasil litbang untuk
peningkatanakuntabilitas
peningkatan akuntabilitas
pengelolaan keuangan
pengelolaan keuangan dan
dan pembangunan
pembangunan nasional.
2015
2019
12
13
80%
80%
80%
80%
nasional 2
Termanfaatkannya hasil-
Persentase pemanfaatan
hasil penelitian dan
hasillitbang untuk
pengembangan yang
pengembangan SPIP
mendukung pengembangan SPIP
3
Termanfaatkannya hasil
Persentase pemanfaatan
litbang untuk peningkatan
hasil litbang untuk
kapabilitas pengawasan
peningkatan kapabilitas
intern pemerintah yang
pengawasan intern
profesional dan kompeten
pemerintah yang
Persen
80%
80
80%
profesional dan kompeten
Renstra 2015-2019
Page 51
Puslitbangwas BPKP
Indikator hasil dapat dirinci dan dihitung sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.3 di bawah ini. Tabel 4.3 Daftar Nilai (Prosentase) Indikator Pemanfaatan Hasil Litbang Puslitbangwas BPKP Initial outcome No
Indikator
Intermediate Outcome Nilai
Indikator
(%) A.
Pengguna Utama (80%)
1.
Penyampaian laporan
26.4
1.
26.4
Pengguna utama menggunakan hasil
pengguna utama
ekspose
litbang sebagai
hasil litbang
dasar pengambilan
(didukung
keputusan atau
dengan surat
kebijakan, bahan
undangan/pe
rapim, bahan diklat,
rmintaan)
bahan rapat teknis
1.
Penyampaian laporan
1.65
hasil litbang Penyajian hasil litbang
Salah satu dari indikator berikut:
1.65
1.
Permintaan
dalam seminar
dari pengguna
dan/atau konferensi
lainnya untuk
Penyajian hasil litbang
melakukan
1.65
sosialiasi atas
dalam media cetak/
suatu hasil
elektronik baik internal 2.
Sosialisasi hasil
1.65
Pengguna lainnya menggunakan hasil litbang sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan, bahan rapim, bahan diklat, bahan rapat teknis
Hasil litbang digunakan
litbang, baik kepada
oleh pengguna
pihak internal maupun
lainnya,
eksternal BPKP,
sebagai
berdasarkan inisiatif
referensi
Puslitbangwas (2%)
dalam suatu
Renstra 2015-2019
3,30
litbang;
maupun eksternal 4.
Sosialisasi
Nilai (%)
(%)
dan/atau
Pengguna Lainnya (20%)
3.
Indikator
hasil litbang kepada
B.
2.
Nilai
End Outcome
Page 52
27.2
3,40
Puslitbangwas BPKP 5.
Penyebaran informasi
1.65
penulisan atau
hasil litbang melalui
karya ilmiah.
buletin dan/atau leaflet Sub jumlah
33,0
Subjumlah
33,00
Subjumlah
34,00
0 Jumlah seluruh tahapan outcome (initial + intermediate + end)
100,0 0
Sumber: Indikator dan Metode Pengukuran Pemanfaatan atas Hasil Litbang, LHT-200/LB/2008 yang telah direvisi.
Outcomes
dibagi
atas
tiga
jenis,
yaitu
initial
outcomes,
intermediate outcomes, dan long term outcomes. Pada literatur lain long term ouItcomes disebut sebagai ultimate outcomes atau end outcomes. Initial outcome adalah outcome yang diperoleh berdasarkan inisiatif dan upaya yang dilakukan oleh Puslitbangwas sendiri terhadap laporan hasil litbang, dalam rangka change knowledge. Upaya tersebut berupa penyampaian informasi yang disajikan dalam laporan. Oleh karena itu, indikator intial outcome merupakan controllable outcome bagi Puslitbangwas, yang artinya menjadi suatu kewajiban bagi Puslitbangwas. Intermediate outcome adalah outcome yang didapat dari response pengguna atas laporan hasil litbang. Response tersebut menggambarkan peningkatan kepedulian dari pengguna. End Outcome adalah outcome yang didapat dari tindak lanjut atas initial maupun intermediate outcome, dengan menjadikan hasil litbang sebagai dasar
dalam
pengambilan
keputusan/kebijakan,
sehingga
menimbulkan implikasi yang luas yang dikategorikan sebagai meaningful change. Pengukuran outcome hasil litbang dilakukan denganpembobotan bagi pengguna langsung dan pengguna lainnya/pengguna tidak langsung. Pengguna
langsung diberi bobot sebesar 90% dan
pengguna lainnya diberi bobot sebesar 10%. Selain itu dilakukan Renstra 2015-2019
Page 53
Puslitbangwas BPKP pembobotan untuk setiap komponen outcome, yaitu: bobot initial outcome adalah sebesar 33%, bobot kumulatif intermediate outcome adalah sebesar 66%, sedangkan bobot kumulatif end outcome adalah sebesar 100%. Capaian outcome tersebut akan dihitung secara kumulatif sejak tahun pertama sampai dengan tahun kelima Renstra. Secara lengkap target outcome setiap program setiap tahun dapat dilihat pada lampiran 1. D. PENANGGUNG JAWAB PROGRAM DAN KEGIATAN Keberhasilan pelaksanaan Renstra tergantung pada kemampuan mengelola program dan kegiatan. Kemampuan tersebut sangat dipengaruhi oleh kejelasan penanggung jawab pencapaian kinerja masing-masing kegiatan. Penanggung jawab program dan kegiatan sebagaimana telah disebutkan di atas, sebagaimana tersaji pada Tabel 4.4 di bawah ini. Tabel 4.4 Penanggung Jawab Kegiatan
No
Kegiatan
1
Kegiatan penelitian dan pengembangan
Penanggung Jawab Kepala Puslitbangwas BPKP
secara keseluruhan 2.
Kegiatan penelitian dan pengembangan
1. Kepala BidangProgram dan Kerja sama 2. Kepala Bidang Pemanfaatan dan Evaluasi
3.
Kegiatan dukungan layanan Manajemen
Renstra 2015-2019
Kepala Bagian Tata Usaha
Page 54
Puslitbangwas BPKP
BAB V PENUTUP
Renstra BPKP periode 2015-2019
telah menetapkan program-
program utama (teknis) dan pendukung (generik), dan menjabarkan program-program tersebut ke dalam unit kerja di lingkungan BPKP. Renstra Puslitbangwas BPKP tahun 2015-2019 sudah diselaraskan dengan Renstra BPKP Tahun 2015-2019, serta mengacu pada Pedoman Penyusunan Renstra K/L tahun 2015-2019, yang diatur dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2014 yang diterbitkan tanggal 23 Juni 2014. Kegiatan penelitian dan pengembangan yang menjadi tugas utama Puslitbangwas BPKP, termasuk ke dalam “Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP.” Renstra Puslitbangwas BPKP merupakan komitmen bersama seluruh jajaran Pejabat Struktural, PFA, dan staf Tata Usaha, yang wajib ditegakkan
dan
dilaksanakan
agar
visi,
misi,
dan
tujuan
Puslitbangwas BPKP dapat tercapai. Tujuan tersebut tidak semata untuk
kepentingan
Puslitbangwas
BPKP,
melainkan
untuk
mendukung tercapainya visi dan misi BPKP secara keseluruhan, serta kepentingan yang lebih luas, yaitu pemerintah/Presiden dalam melaksanakan pembangunan nasional. Agar dapat dilaksanakan, renstra ini perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam rumusan-rumusan yang lebih operasional, seperti kebijakan, prosedur, rencana kerja tahunan, dan perangkat lainnya, serta langkah
nyata
berupa
kegiatan-kegiatan
penelitian
dan
pengembangan pengawasan, sesuai dengan skala prioritas kebijakan pengawasan. Selain itu, untuk mencapai visi diperlukan hal-hal sebagai berikut: Renstra 2015-2019
Page 55
Puslitbangwas BPKP 1. Komitmen pimpinan BPKP, agar peran dan fungsi Puslitbangwas sebagai leader di bidang kelitbangan dapat dilaksanakan; 2. Jumlah dan kompetensi SDM yang memadai, didukung dengan pengembangan SDM berupa pelatihan, workshop, seminar, dan studi banding baik di dalam maupun luar negeri; 3. Anggaran dan sarana prasarana yang memadai; 4. Kerja sama dengan Pusat-Pusat dan perwakilan di lingkungan BPKP, sebagai unsur pendukung di BPKP. Menjadi tugas dan kewajiban seluruh jajaran Puslitbangwas BPKP, baik para pejabat maupun staf, untuk bekerja sama dan melakukan langkah-langkah yang harmonis, agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi yang telah dirumuskan dalam Renstra. Mewujudkan kinerja yang berkualitas bukan hal mudah. Diperlukan tekad, ikhtiar, dan perjuangan terus-menerus, agar
Puslitbangwas
BPKP
mampu
memenuhi
harapan
para
pengguna hasil litbang.
Renstra 2015-2019
Page 56
Lampiran 1
Target Program dan Kegiatan Tahun 2015-2019
KODE KL 089
PROG KEG 06
3675
PROGRAM/KEGIATAN Penelitian dan Pengembangan Pengawasan
SASARAN
Hasil Riset dan Pengembangan Penerapan/Pemanfaatan
Perencanaan, Monev dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya
INDIKATOR
2015
2016
13 Lap, 8 pegw
13 Lap, 8 pegw
12
Target Output 2017
13
15 Lap, 8 pegw
15
2018
13 Lap, 8 pegw
2019
13
13 Lap, 8 pegw
13
Jumlah Laporan hasil litbang
10
11
13
11
11
Jumlah Laporan Pemanfaatan
2
2
2
2
2
8
8
8
8
8
Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi di LN
3
3
3
3
3
Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi di DN
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Pembinaan dan Koordinasi Kelitbangan Jumlah Laporan Pembinaan
Lampiran 2
Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2015-2019
KODE KL 089
PROG KEG 06
3675
PROGRAM/KEGIATAN Penelitian dan Pengembangan Pengawasan
SASARAN
Hasil Riset dan Pengembangan Penerapan/Pemanfaatan
Perencanaan, Monev dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya
INDIKATOR
2015
Kebutuhan Dana (Milyar Rupiah) 2016 2017 2018
2019
2,9970
5,2469
5,2568
5,2828
5,3101
2,8070
5,0474
5,0474
5,0629
5,0792
Jumlah Laporan hasil litbang
2,5115
4,7371
4,7371
4,7371
4,7371
Jumlah Laporan Pemanfaatan
0,2955
0,3103
0,3103
0,3258
0,3421
0,1400
0,1470
0,1544
0,1621
0,1702
Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi di LN
0,0400
0,0420
0,0441
0,0463
0,0486
Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi di DN
0,1000
0,1050
0,1103
0,1158
0,1216
Pembinaan dan Koordinasi Kelitbangan Jumlah Laporan Pembinaan
0,0500
0,0525
0,0551
0,0579
0,0608
0,0500
0,0525
0,0551
0,0579
0,0608
