Rencana Strategis PUSAT KARANTINA HEWAN DAN KEAMANAN HAYATI HEWANI Tahun

Rencana Strategis PUSAT KARANTINA HEWAN DAN KEAMANAN HAYATI HEWANI Tahun 2015-2019

Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Kementerian Pertanian 2015

Rencana Strategis PKHKEHANI Tahun 2015-2019 1


Kata Pengantar Dalam rangka pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penjabaran Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta tindak lanjut terhadap Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian (BARANTAN), Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani (PKHKEHANI) telah menetapkan Rencana Strategis Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Tahun 2015-2019 pada tahun 2015. Mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan pertanian sejak tahun 2010 sampai tahun 2014, diperlukan langkah-langkah terobosan yang bukan merupakan upaya terpisah dari kebijakan sebelumnya, tetapi merupakan upaya terintegrasi yang saling memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan karantina pertanian, terutama untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, lingkungan, dan keanekaragaman hayati, serta keamanan pangan. Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani turut menopang upaya Badan Karantina Pertanian dalam meningkatkan peran mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan melalui perlindungan kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), kemudian mendukung terwujudnya keamanan pangan, memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas hewani, serta meningkatkan citra dan kualitas pelayanan publik. Sehubungan dengan hal tersebut, PKHKEHANI telah melakukan review Rencana Strategis PKHKEHANI 2010-2014 dengan menetapkan moto, tujuan, sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama, program dan kegiatan, serta anggaran yang diperlukan dalam rencana strategis PKHKEHANI 2015–2019 dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian serta Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/HK.140/4/2015. Rencana Strategis PKHKEHANI Tahun 2015-2019 ini selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi peningkatan sistem perkarantinaan hewan tahun 2015-2019. Diharapkan peningkatan sistem perkarantinaan hewan dapat mendukung pembangunan karantina pertanian yang pada akhirnya dapat turut meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Jakarta, Juni 2015 Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani

drh. Sujarwanto, MM Rencana Strategis PKHKEHANI Tahun 2015-2019 1

BAB I. PENDAHULUAN 1.1

Kondisi Umum

Pada RPJMN tahap-3 (2015-2019), sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi nyata pada penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri kecil dan menengah, penyumbang nyata Produk Domestik Bruto(PDB), penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyediaan bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Sejalan dengan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045, pembangunan sektor pertanian dalam lima tahun ke depan (2015-2019) akan mengacu pula pada paradigma pertanian untuk pembangunan (agriculture for development) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup aspek demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tata kelola pembangunan. Sasaran pembangunan pertanian ke depan yang disesuaikan dengan cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala yang lebih besar guna mengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan mencermati hasil evaluasi selama periode lima tahun terakhir dan perubahan paradigma sebagaimana tertuang dalam SIPP, maka sasaran strategis Kementerian Pertanian adalah: (1) peningkatan ketahanan atau kedaulatan pangan; (2) peningkatan nilai tambah, daya saing, ekspor dan subtitusi impor; (3) penyediaan dan peningkatan bahan baku bioindustri dan bioenergi; serta (4) peningkatan kesejahteraan petani.

Pendirian Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) merupakan amanat dari Undang Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Dengan demikian, keberadaan BARANTAN tidak terlepas dari strategi pemerintah untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan melalui penyelenggaraan perkarantinaan. Dalam perkembangan perencanaan dan strategi pembangunan nasional, Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani (PKHKEHANI) turut menopang BARANTAN dalam memegang peran besar untuk mendukung kebijakan ketahanan atau kedaulatan pangan melalui mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan.

Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan merupakan salah satu faktor strategis yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan perwujudan kedaulatan pangan nasional. Oleh karena itu, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan diperlukan Rencana Strategis PKHKEHANI Tahun 2015-2019 1

guna mewujudkan pencapaian sasaran strategis Kementerian Pertanian, yakni peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan nilai tambah dan daya saing.

Dinamika lingkungan strategis pembangunan di Indonesia turut mempengaruhi perkembangan tugas dan fungsi Badan Karantina Pertanian (BARANTAN). Setidaknya terdapat 3 (tiga) aspek yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi tersebut, yakni: Pertama, aspek fundamental (mendasar), yakni bagaimana tugas, fungsi dan peran Badan Karantina Pertanian mampu memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan dan arah pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019; Kedua, aspek esensial (penting), yakni bagaimana tugas dan fungsi ini mampu meningkatkan ketahanan pangan nasional dan daya saing bangsa; serta Ketiga, aspek kekinian, yakni kemampuan Badan Karantina Pertanian mengikuti dinamika lingkungan strategis organisasi, khususnya untuk menyelaraskan diri dengan visi dan misi kepemimpinan nasional.

Gambar 1. Relevansi Misi & Fungsi Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) Gambar 1 di atas menjelaskan bagaimana ketiga aspek tersebut menjadikan keberadaan dan misi Badan Karantina Pertanian memiliki keterkaitan erat dengan pencapaian RPJMN 2015-2019, yakni keterkaitannya dengan upaya mendukung agenda pembangunan ekonomi di bidang ketahanan pangan. Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani (PKHKEHANI) berperan sebagai salah satu motor penggerak aktualisasi peran Badan Karantina Pertanian dalam berkontribusi guna mengimplementasikan kebijakan ketahanan pangan nasional yakni melalui peningkatan ketersediaan pangan, kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan, peningkatan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, serta mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan.


Pada 7 misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terdapat 2 misi yang memiliki relevansi secara langsung dengan BARANTAN, yakni pada misi ke-4, mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, serta misi ke-5, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Keberadaan peran dan fungsi PKHKEHANI akan menjadi penguat bagi BARANTAN dalam berkontribusi secara langsung guna menjaga kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan. Keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsi ini akan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas lingkungan dan produksi pertanian, memajukan standar pengelolaan sistem produksi pertanian yang diterima secara internasional, dan perbaikan tingkat kesejahteraan para petani/peternak secara keseluruhan. Penciptaan kondisi perbaikan lingkungan, standarisasi proses produksi, distribusi dan pemasaran, serta kesejahteraan petani akan memberikan dampak berganda pada peningkatan mutu produk pertanian Indonesia baik di pasar domestik maupun internasional yang berkorelasi positif dengan peningkatan daya saing bangsa.

Terkait dengan Sembilan Agenda Pembangunan Prioritas (NAWA CITA), keberadaan tugas, fungsi, dan peran Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) memiliki keterkaitan erat dengan agenda ke-6 “peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional” dan agenda ke-7 “mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”. Dengan demikian, PKHKEHANI dituntut untuk berperan aktif dalam teknis perkarantinaan hewan sehingga BARANTAN dapat berkontribusi guna mendukung dan mewujudkan visi kepemimpinan nasional untuk mewujudkan swasembada pangan nasional. Salah satu fungsi utama Kementerian Pertanian yang diperankan oleh Badan Karantina Pertanian adalah berkaitan dengan penyediaan sumberdaya pertanian yang berkelanjutan guna menjamin keamanan pangan. Pelaksanaan fungsi tersebut oleh PKHKEHANI dan jajaran teknis Karantina Hewan dilakukan melalui kegiatan pengawasan, operasionalisasi tindakan karantina hewan, sertifikasi impor dan ekspor, serta sertifikasi antar area dalam rangka mewujudkan daya saing pasar domestik maupun internasional.

1.2

Potensi dan Permasalahan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki luas wilayah laut dan garis pantai yang sangat panjang, sehingga sangat besar kemungkinan masuknya berbagai HPHK melalui aktivitas lalu lintas keluar masuknya komoditi hewan dan produk hewan maupun benda lain, baik dari luar negeri maupun antar area di dalam wilayah RI. Berkaitan dengan hal tersebut maka keberadaan PKHKEHANI pada unit kerja BARANTAN menjadi sangat penting sebagai penggerak dan operasionalisasi pencegahan masuk dan keluarnya HPHK ke dalam dan dari


wilayah Negara Republik Indonesia serta penyebarannya dari suatu area ke area lain.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalulintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tarif (tariff barrier) dalam perdagangan komoditi hewan, produk hewan dan benda lain antar negara. Keadaan ini mendorong masing-masing negara memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan komoditi sebagai instrumen pengendalian perdagangan antar negara.

Pada saat ini ancaman yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya alam hewani, ketentraman dan kesehatan masyarakat, kesehatan pangan hewani, gangguan terhadap produksi sektor kehewanan dan peternakan, serta lingkungan telah didefinisikan sebagai ancaman yang perlu untuk dicegah masuk dan penyebarannya. Ancaman yang secara global telah diidentifikasi dapat dikendalikan secara efektif melalui penyelenggaraan perkarantinaan antara lain: 1) ancaman terhadap kesehatan hewan; 2) jenis hewan asing invasif (invasive species); 3) penyakit Zoonosis; 4) Bioterorisme; 5) pangan hewani yang tidak sehat termasuk Genetic Modified Organism (GMO) yang belum dapat diidentifikasi keamanannya; 6) kelestarian plasma nutfah/keanekaragaman hayati hewani; 7) hambatan teknis perdagangan; dan 8) ancaman terhadap kestabilan perekonomian Nasional. Perdagangan internasional diatur oleh organisasi perdagangan dunia yaitu World Trade Organization (WTO), dalam implementasinya organisasi tersebut menerbitkan berbagai perjanjian yang berkaitan dengan pengaturan dan prosedur di bidang perdagangan internasional. Beberapa perjanjian yang telah diterbitkan antara lain: General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), Agreement on Trade Related Aspects of Intelectual Property Rights (TRIPS), Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary Measure (SPS).

Perjanjian SPS diberlakukan untuk mengatur tata cara perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan serta lingkungan hidupnya dalam hubungannya dengan perdagangan internasional. Kesepakatan SPS berlaku dan mengikat secara global seluruh Negara yang menjadi anggota WTO. Indonesia, sebagai salah satu negara anggota WTO berkewajiban melaksanakan kesepakatan tersebut. Peran PKHKEHANI terhadap BARANTAN yaitu: 1) menyusun dan mengoperasionalkan persyaratan teknis (persyaratan karantina hewan) impor yang ditetapkan di 3 (tiga) titik yaitu sebelum masuk (pre border), di tempat pemasukkan (at border) dan setelah pemasukan (post border) dalam upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan; 2) memfasilitasi ekspor komoditas hewan, produk hewan dan benda lain melalui pemeriksaan, audit, verifikasi dan sertifikasi karantina ekspor agar persyaratan teknis yang ditentukan negara pengimpor dapat terpenuhi; 3) turut serta memverifikasi persyaratan teknis negara tujuan ekspor agar tetap dalam koridor perjanjian SPS; 4) turut mendukung


peran BARANTAN sebagai ‘Notification Body’ dan ‘National Enquiry Point’ SPS, peran tersebut merupakan salah satu bentuk dari komunikasi persyaratan teknis (dengan organisasi internasional dan negara mitra) yang akan diberlakukan. Dalam rangka memulihkan ekonomi kawasan dan kepercayaan investor asing, negara-negara ASEAN sepakat melakukan integrasi ekonomi agar kawasan ASEAN lebih menarik investor. Masyarakat Ekonomi ASEAN-2015 (MEA) terdiri dari tiga pilar, yaitu (a) politik dan keamanan, (b) ekonomi, dan (c) sosial budaya. Pilar ekonomi merupakan pilar yang perlu diprioritaskan karena berdampak secara langsung terhadap keberlangsungan dan daya saing perdagangan produk pertanian Indonesia. Pilar ekonomi ini memiliki 4 (empat) target strategis, yaitu: (1) Adanya pasar tunggal dan basis produksi; (2) Menuju kawasan berdaya saing tinggi; (3) Pembangunan ekonomi merata; dan (4) Integrasi ASEAN ke dalam ekonomi global. Untuk pilar ekonomi ini target peningkatan daya saing harus mendapatkan prioritas utama dalam langkah dan upaya tindak lanjut ke depan. Daya saing tidak saja untuk komoditas atau produk, tetapi juga dalam aspek manajemen dan organisasi serta pengembangan inovasi dan teknologi.

Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan terbangun pasar tunggal dan basis produksi, dimana terdapat aliran barang, jasa, investasi dan tenaga kerja terampil yang lebih bebas, kawasan berdaya saing tinggi, pembangunan ekonomi merata, pengembangan UKM ASEAN, serta integrasi ASEAN ke dalam ekonomi global. Wujud kinerja MEA 2015 dari sisi karantina hewan adalah fasilitasi kelancaran arus barang/produk hewan yang diperdagangkan. Dengan demikian, salah satu fokus yang perlu mendapatkan perhatian serius menyangkut kesetaraan sistem manajemen risiko penyakit hewan antar negara anggota MEA. Perubahan iklim (Dewan Nasional Perubahan Iklim, 2012)1, merupakan isu utama di dunia saat ini karena berdampak pada keberlanjutan dan eksistensi kehidupan manusia di bumi. Perubahan iklim ditandai dengan peningkatan temperatur global dan peningkatan muka air laut. Perubahan temperatur global berimplikasi pada perubahan pola temperatur permukaan bumi sehingga mempengaruhi perubahan pola cuaca yang ada di permukaan bumi. Sektor pertanian, terutama sub sektor tanaman pangan, mengalami dampak perubahan iklim yang cukup besar.

1

Kementerian Pertanian telah menempatkan ancaman perubahan iklim sebagai ancaman terhadap sumber daya lahan dan lingkungan pertanian. Dampak perubahan iklim yang telah dipetakan oleh Kementrian Pertanian diantaranya adalah degradasi sumberdaya lahan dan air, infrastrukur (irigasi), banjir dan kekeringan dan penciutan serta degradasi lahan yang berpotensi mengancam penurunan produktivitas, produksi, mutu hasil, efesiensi dan lainnya yang berujung

Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim Indonesia. 2012. Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI). Dokumen ini sebagai masukan dalam penyusunan RAN (Rencana Aksi Nasional) Adaptasi yang dilakukan oleh Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup, dan DNPI.


kepada ketahanan pangan, dan pada akhirnya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi serta kesejahteraan petani dan masyarakat produsen.

Untuk dapat menjadi basis perekonomian nasional, maka komoditas pertanian (termasuk diantaranya adalah komoditi hewan, produk hewan dan benda lain) Indonesia harus memiliki daya saing pasar yang kuat, baik di lingkup domestik maupun pasar internasional. Keberlanjutan perekonomian yang ditunjang oleh komoditas pertanian, dan kontribusinya pada perdagangan, serta pasar internasional ditentukan oleh beberapa faktor, yakni: (a) kualitas dan kontinuitas komoditas pertanian yang didukung oleh informasi tata kelola produksi yang baik (GAP/GFP/SOP); (b) kemampuan promosi dan negosiasi internasional dengan prinsip saling menguntungkan; dan (c) keberadaan dan status penyakit. Satu satu faktor yang didefinisikan sebagai hambatan teknis adalah keberadaan/status penyakit, yang berdasarkan ketentuan internasional berkaitan dengan prevalensi hama dan penyakit di suatu area/kawasan, sistem surveilans yang dimiliki dan dilaksanakan, dan sistem pengendalian yang dibangun.

Berdasarkan Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman), banyak faktor yang berhubungan dengan ancaman resiko penyakit pada hewan, serta status penyakit di suatu area yang terkait dengan fungsi PKHKEHANI sebagai berikut :


Tabel 1.Faktor Internal No

Aspek

1

Regulasi/Kebijakan

2

Kelembagaan dan manajemen organisasi

3

Sumber daya manusia

4

Sarana prasarana/infrastruktur

Kekuatan (Strengths)

Kelemahan (Weaknesses)

a. Karantina Hewan merupakan bagian dari Barantan sebagai salah satu dari 3 unsur teknis (CIQ) berdasarkan ketentuan international (Annex IX) bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan di tempat pemasukan dan pengeluaran suatu negara b. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan SK Mentan Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani serta mempunyai fungsi bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi

a. Kebijakan teknis operasional yang merupakan tindak lanjut amanah PP Nomor 82/2000 yang sudah disusun rancangannya namun belum ditetapkan dalam bentuk Permentan ada 10 Pasal b. Kebijakan teknis operasional, standar teknik dan metoda masih perlu dilengkapi untuk meningkatkan cakupan pengendalian resiko dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan dan pelayanan serta mengurangi adanya keberagaman implementasi operasional karantina hewan

a. PKHKEHANI telah memiliki SDM yang berkompeten dalam penyusunan kebijakan perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani, yang terdiri dari tenaga struktural dan fungsional karantina hewan b. Kompetensi SDM PKHKEHANI semakin meningkat c. Kemampuan PKHKEHANI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi meningkat a. Mempunyai sarana dan prasarana kerja yang mampu mendukung terlaksananya penyusunan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi

a. Kualitas, kompetensi dan jumlah SDM masih memerlukan peningkatan mengikuti meningkatnya beban kerja

a. Keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional kesehatan hewan yaitu Organisasi Kesehatan Hewan Sedunia (OIE) dan Komisi Kesehatan Pangan Sedunia (CODEX)

a. Kemampuan analisa resiko di bidang karantina hewan masih lemah dan belum didokumentasikan sebagai salah satu dasar pelaksanaan sistem perkarantinaan

a. Teknologi dan sistem informasi belum cukup memuaskan dalam upaya menyusun kebijakan karantina hewan berbasis data b. Sarana dan Prasarana elektronik memerlukan penataan dan peningkatan


No

Aspek

5

Pelayanan Publik

6

Pengelolaan Anggaran

Kekuatan (Strengths) a. Komitmen dari pimpinan dan pegawai PKHKEHANI untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik semakin menguat b. Telah disusun kebijakan pelayanan penetapan Instalasi Karantina Hewan online a. Alokasi anggaran untuk penyusunan kebijakan, pemantauan dan evaluasi memadai

Kelemahan (Weaknesses)

kualitas mengikuti peningkatan beban kerja a. Penetapan IKH online belum dilaksanakan

a. Alokasi anggaran untuk bimbingan teknis masih minim


Tabel 2.Faktor Eksternal No

Aspek

1

Sistem Ekonomi/Perdagangan Internasional

2

Perkembangan Iptek

Peluang (Opportunities)

a. Peningkatan jumlah konsumen produk hewani b. Integrasi perdagangan dunia atau antar kawasan (WTO, MEA, APEC, EU, dsb) c. Globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia menghasilkan sejumlah perjanjian dan kesepakatan d. Adanya ketentuan-ketentuan antar Negara yang harus disepakati dan telah harmoni di dalam MoU e. Terdapat berbagai kesepakatan internasional terkait penjaminan akses pasar (OIE, Codex, dsb) f. Berlakunya Kebijakan Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement - FTA). Antara lain yaitu Indonesia – China; Indonesia – Korea; Indonesia – Jepang

a. Kerjasama penerapan standarisasi mutu secara internasional berbasis ISO b. Pembelajaran dari praktik Otoritas Kompeten dari negara-negara lain c. Tawaran kerjasama pengembangan jejaring riset internasional d. Ketersediaan sumber pendanaan internasional e. Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan di luar negeri

Tantangan (Threats)

a. Semakin meningkatnya hambatan non tarif terhadap produk-produk pangan yang dikenakan oleh Negara tujuan ekspor utama (China, Singapura, Malaysia, Vietnam, Amerika Serikat) terutama terkait dengan Sanitary and Phytosanitary (SPS). b. Meningkatnya volume dan kompleksitas perdagangan c. Kebijakan proteksi dari negara mitra d. Standarisasi produk hewani dari negara pengimpor e. Tingginya frekuensi lalu lintas perdagangan internasional untuk hewan dan produk hewan f. Meningkatnya permintaan konsumen di negara tujuan ekspor terkait produk hewan yang sehat bermutu dan aman konsumsi serta bebas penyakit g. Meningkatnya ancaman kelestarian sumberdaya alam hayati hewan selain HPHK seperti IAS dan GMO serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati h. Adanya kebijakan zoning dalam importasi hewan dan produk hewan (daging) a. Data hasil riset yang dilakukan oleh pihak Indonesia sangat mudah diakses pihak luar b. Data hasil riset yang dilakukan pihak asing sangat sulit diakses oleh pihak Indonesia c. Kemajuan teknologi transportasi, perdagangan dan pariwisata mengakibatkan peningkatan kegiatan lalu lintas komoditas d. Kemajuan dalam bidang bioteknologi dan teknologi pengolahan pangan e. Banyaknya Penyakit


No

3

Aspek

Volume & kompleksitas perdagangan

Peluang (Opportunities)

a. Pengembangan dan produksi berbagai produk untuk kesehatan hewan (pencegahan, diagnosis dan pengobatan) b. Jenis hewan asing invasif (Invassive Allien Species/IAS) telah dapat diidentifikasi berdampak penting terhadap lingkungan dan kelestarian sumberdaya hayati

Tantangan (Threats)

Hewan baru bermunculan dari berbagai negara f. Makin beragamnya jenis media pembawa HPHK g. a. Adanya bioterorisme. b. Semakin beragamnya bentuk dan jenis komoditas berkaitan dengan produk produk rekayasa genetik (Genetically Modified Organism/GMO) c. Sulitnya menelusuri tempat asal suatu produk. d. Perdagangan online turut berpotensi terhadap risiko penyebaran penyakit karena belum mendapatkan sosialisasi tentang perkarantinaan


BAB II. MOTO, PROGRAM, DAN SASARAN KEGIATAN Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden R.I Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, serta Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, menyatakan bahwa tugas BARANTAN adalah menyelenggarakan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati. Di dalam melaksanakan tugas tersebut, BARANTAN menyelenggarakan fungsi : 1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; 2. pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; 3. peningkatan sistem perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati; 4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; dan 5. pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian; dan 6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2.1 Moto Visi Pembangunan Nasional 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi Kementerian Pertanian adalah “Terwujudnya sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.” Visi Badan Karantina Pertanian adalah: “Menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercaya Dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan”. Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani sebagai unit kerja eselon 2 selanjutnya menetapkan Moto kinerja dengan mengacu pada Visi Badan Karantina Pertanian, yaitu: Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani sebagai Pusat Teknis yang Tangguh dan Terpercaya Dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan.


Untuk mewujudkan visi di pemerintahan, terdapat 7 misi pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi BARANTAN, maka Misi BARANTAN, yaitu:

1. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) 2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan 3. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian 4. Memperkuat kemitraan perkarantinaan 5. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik .

2.2 Program Sebagai upaya untuk mengimplementasikan misi BARANTAN, selain memiliki Moto selanjutnya PKHKEHANI menetapkan Program yaitu Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani. Program tersebut akan terwujud apabila sasaran kegiatan yang telah ditentukan dapat dicapai. 2.3 Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan adalah keluaran (output) yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa. Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelahaan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, kedudukan Sasaran Strategis berada pada level kementerian. Kedudukan Sasaran Program berada pada level eselon I, dalam hal ini BARANTAN. Selanjutnya untuk


kedudukan Sasaran Kegiatan berada pada level eselon II. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:

Gambar2. Kerangka Logis Penyusunan Renstra K/L

(Sumber: Peraturan Menteri PPN/Ka Bappenas No 5 Tahun 2014)

Sasaran Program BARANTAN adalah:

1. Meningkatnya efektivitas pengendalian risiko masuk, tersebar dan keluarnya HPHK dan OPTK. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor Media Pembawa HPHK dan OPTK dan keamanan hayati. 3. Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian.

Merujuk pada Sasaran Program BARANTAN, maka Sasaran Kegiatan PKHKEHANI adalah: 1. Tersusunnya kebijakan teknis perkarantinaan hewan 2. Meningkatnya kualitas laboratorium karantina hewan pada UPT Karantina Pertanian 3. Meningkatnya kemampuan deteksi risiko


Kebijakan teknis perkarantinaan hewan yang lengkap dan jelas sangat berpengaruh terhadap performa optimal pencegahan masuk, tersebar dan keluarnya HPHK. Melalui bimbingan teknis yang memadai maka keseragaman pelaksanaan tindakan karantina hewan akan terlaksana sehingga turut memberikan kepastian layanan bagi pengguna jasa karantina hewan. Peningkatan kualitas laboratorium karantina hewan pada UPT karantina pertanian merupakan upaya peningkatan performa operasional teknis yang harus senantiasa dipacu. Uji laboratorium merupakan perangkat peneguhan diagnosa yang harus dilaksanakan apabila petugas karantina hewan tidak dapat memastikan diagnosanya secara klinis. Dengan demikian, laboratorium bukanlah elemen pendukung, namun justru merupakan elemen utama dalam pelaksanaan tindakan karantina hewan. Akreditasi laboratorium harus dapat diarahkan secara efektif dan efisien sesuai dengan tantangan risiko masuk, keluar dan tersebarnya HPHK pada masing-masing UPTKP. Kemampuan deteksi risiko perlu ditingkatkan agar secara kesisteman operasional karantina hewan dapat dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Melalui penerapan analisis risiko berdasarkan aturan hukum yang telah ada serta mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, diharapkan berbagai friksi teknis perdagangan domestik maupun internasional dapat direduksi secara maksimal. Hal ini tentunya akan menjadi selaras dengan substansi yang termuat dalam Perjanjian SPS-WTO.


BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 (ayat 3) menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekayaan tanah air dan wilayah negara Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam hayati perlu dijaga, dilindungi dan dipelihara kelestariannya dari ancaman dan gangguan yang salah satunya diakibatkan oleh HPHK. Ancaman terhadap kelestarian dan keamanan hayati akan menimbulkan dampak yang sangat luas pada stabilitas ekonomi, keberhasilan usaha agribisnis dan kestabilan ketahanan pangan nasional.

Sebagai upaya perlindungan sumber daya alam hayati khususnya hewan di dalam negeri, serta dukungan akselerasi ekspor produk hewan, maka diperlukan adanya penguatan perkarantinaan hewan. Upaya perlindungan terhadap hewan dan produk hewan dilakukan sebagai wujud dukungan pada pencapaian target sukses Kementerian Pertanian yakni swasembada berkelanjutan, khususnya padi, jagung, serta daging sapi. Kemampuan PKHKEHANI guna menopang BARANTAN diperlukan guna melakukan cegah tangkal terhadap HPHK.

Penguatan sistem karantina hewan senantiasa terus dilakukan dari tahun ke tahun guna memberikan pengaruh terhadap penurunan volume importasi produk pangan. Selain itu, penguatan tempat pemasukan guna meningkatkan efektivitas pencegahan introduksi HPHK yang selaras dengan dinamika internasional. Perlindungan terhadap hewan dan produk hewan dilakukan pula untuk komoditas ekspor. Kualitas komoditi senantiasa harus terjaga, terutama terhadap kesehatan hewan guna menghindari adanya penolakan dan/atau pemusnahan di negara tujuan. 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Arah kebijakan merupakan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan perkarantinaan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi BARANTAN. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi BARANTAN dalam rangka mendukung perwujudan visi dan misi presiden, serta implementasi Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019 sebagai berikut: 1. Memperkuat sistem perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang tangguh dan terpercaya melalui strategi: a. Peningkatan sistem karantina hewan dan keamanan hayati hewani. b. Peningkatan sistem karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati.


c. Peningkatan kualitas pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati d. Peningkatan kualitas penyelenggaraan laboratorium uji standar dan uji terap teknik dan metode karantina pertanian e. Peningkatan kepatuhan, kerjasama dan pengembangan sistem informasi perkarantinaan. f. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada BARANTAN yang meliputi penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan pengembangan infrastruktur (sarana/prasarana).

2. Mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan karantina melalui strategi peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat tentang perkarantinaan.

Peningkatan sistem karantina hewan dan keamanan hayati hewani merupakan salah satu strategi pokok yang mutlak diwujudkan dalam membangun sistem perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang tangguh dan terpercaya. Mayoritas penyakit berbahaya yang dapat menular pada manusia adalah berasal dari hewan, sehingga kemampuan pencegahan penyakit hewan harus senantiasa ditingkatkan seiring dengan mudahnya beberapa agen penyakit hewan untuk bermutasi dan atau menjadi lebih ganas. Kejadian animal emerging infectious diseases dan re-emerging infectious diseases beberapa waktu lalu seperti Virus Ebola dan Mers Co-V mengisyaratkan agar karantina hewan tidak lengah terhadap ancaman masuknya suatu penyakit yang belum ada di Indonesia.

3.2 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan peraturan perundang undangan dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Penyusunan kebijakan teknis perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani merupakan salah satu unsur dari sistem perlindungan sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan, dan merupakan bagian dari implementasi standar keamanan pangan nasional. Oleh sebab itu, akuntabilitas penyelenggaraan perkarantinaan sangat ditentukan oleh ketersediaan berbagai kebijakan/peraturan yang dibutuhkan.

Kebijakan teknis operasional perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani yang selanjutnya disebut kebijakan teknis perkarantinaan hewan merupakan landasan operasional dalam melaksanakan pelayanan karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani, kebijakan karantina hewan dapat berupa peraturan/keputusan menteri atau keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian. Kebijakan teknis perkarantinaan hewan meliputi semua pengaturan dan arahan yang bertujuan mengefektifkan pelaksanaan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani. Pada tingkat strategis kebijakan teknis


perkarantinaan hewan merupakan aspek perencanaan dari pelaksanaan operasional perkarantinaan hewan termasuk tindakan karantina hewan.

Kebijakan teknis perkarantinaan hewan merupakan salah satu rangkaian kebijakan dibidang perlindungan sumberdaya hayati serta keamanan pangan. Kebijakan teknis perkarantinaan hewan sesuai dengan PP Nomor 82 Tahun 2000 merupakan rangkaian dari kesatuan sistem kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Walaupun karantina diartikan sebagai tempat dan tindakan, ruang lingkup pengaturan di bidang perkarantinaan meliputi : a) b) c) d) e)

Persyaratan karantina; Tindakan karantina; Kawasan karantina; Jenis jenis hama dan penyakit, media pembawa; Tempat tempat pemasukkan.

Ruang lingkup obyek yang berkaitan dengan karantina yaitu orang, alat angkut dalam perhubungan, hewan dan produk hewan, tumbuhan dan produk tumbuhan, barangbarang perdagangan lainnya yang dilalulintaskan, diletakkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan penilaian resiko dapat ditetapkan menjadi media pembawa HPHK. Perkarantinaan diselenggarakan berdasarkan asas kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, dan tumbuhan. Hal ini mengandung arti bahwa segala tindakan karantina yang dilakukan semata-mata ditujukan untuk melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina, hama atau organisme pengganggu tumbuhan karantina, dan tidak untuk tujuan-tujuan lainnya. Proses penyusunan dan penyempurnaan berbagai jenis kebijakan/peraturan dibidang perkarantinaan hewan masih terus berlangsung. Realisasi penyusunan kebijakan teknis sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) yang terkait dengan urusan karantina hewan dalam kurun waktu 2009-2010 sebanyak 6 Permentan (dari 21 regulasi yang diamanatkan PP 82/2009) atau 29%.

Regulasi yang dibutuhkan di bidang perkarantinaan hewan yang sudah disusun namun belum ditetapkan yaitu:

1. Revisi UU No. 16 / 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; 2. Revisi PP No. 82 / 2000 tentang Karantina Hewan; dan 3. Penyusunan Peraturan Menteri Pertanian terkait Karantina Hewan sebagai amanat PP No. 82/2000 4. Penyusunan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian terkait Karantina Hewan.


3.3 Kerangka Kelembagaan Kerangka kelembagaan adalah perangkat institusional PKHKEHANI sebagai bagian dari BARANTAN, berupa struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun berpedoman pada RPJM Nasional.

Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian 2015-2019 bahwa keberadaan PKHKEHANI berperan guna mendukung perwujudan misi Badan Karantina Pertanian, yakni:

1) Misi ke-1: “Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).” 2) Misi ke-2: “Mendukung terwujudnya keamanan pangan.” 3) Misi ke-4: “Memperkuat kemitraan perkarantinaan” 4) .Misi ke-6: “Meningkatkan citra dan kualitas layanan public”.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden R.I Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, serta Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, menyatakan bahwa tugas pokok Badan Karantina Pertanian adalah melaksanakan perkarantinaan pertanian. Tujuan perkarantinaan hewan dan tumbuhan di Indonesia adalah:

a) Mencegah masuknya HPHK dan OPTK ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia serta penyebarannya dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Republik Indonesia; b) Mencegah keluarnya HPHK ke luar negeri; dan c) Mencegah keluarnya OPTK tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri apabila di persyaratkan oleh negara tujuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, BARANTAN menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; b. pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; dan d. pelaksanaan administrasi BARANTAN. Rencana Strategis PKHKEHANI Tahun 2015-2019 18

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, maka BARANTAN didukung oleh : a. b. c. d.

Sekretariat BARANTAN; Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani; Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati; Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Balai Besar Karantina Pertanian, (5 UPT); Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (1 UPT); Balai Uji Terap Tehnik dan Metode (1 UPT); Balai Karantina Pertanian Kelas I (15 UPT); Balai Karantina Pertanian Kelas II (11 UPT); Stasiun Karantina Pertanian Kelas I (14 UPT), dan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II, (5 UPT)

Untuk melaksanakan tugas tugas operasional maka sesuai Permentan No. 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian ditetapkan UPT Karantina Pertanian yang terdiri dari:


KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN

SEKRETARIAT BADAN

PUSAT KEPATUHAN, KERJASAMA DAN INFORMASI PERKARANTINAAN

PUSAT KARANTINA TUMBUHAN DAN KEAMANAN HAYATI NABATI

PUSAT KARANTINA HEWAN DAN KEAMANAN HAYATI HEWANI

UPT

BALAI BESAR UJI STANDAR KARANTINA PERTANIAN

BALAI UJI TERAP TEKNIK DAN METODE KARANTINA PERTANIAN

50 UPT OPERASIONAL

BALAI BESAR / BALAI / STASIUN KARANTINA PERTANIAN

Gambar 3: Struktur Organisasi BARANTAN Badan Karantina Pertanian dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Menteri. Salah satu unit kerja eselon II yang menopang peran dan fungsi BARANTAN adalah PKHKEHANI. Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani

Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menyatakan bahwa tugas PKHKEHANI mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani. Dalam melaksanakan tugasnya maka PKH dan Kehani menjalankan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan hewan hidup; b. penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan produk hewan; dan c. penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengawasan invasive alien species, agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor, ekspor serta antar area.


Program pembangunan pertanian yang telah dituangkan ke dalam program pengembangan agribisnis dan ketahanan pangan. Dalam hal ini BARANTAN mempunyai visi: menuju karantina pertanian yang profesional dengan mewujudkan pelayanan pertanian yang tangguh dan terpercaya, mengakselerasi terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat dan sejahtera melalui pelayanan karantina hewan yang tangguh dan terpercaya. Struktur organisasi Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pertanian, terdiri atas: 1. 2. 3. 4.

Bidang Karantina Hewan Hidup; Bidang Karantina Produk Hewan; Bidang Keamanan Hayati Hewani; dan Kelompok Jabatan Fungsional

1. Bidang Karantina Hewan Hidup

Bidang Karantina Hewan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang perkarantinaan hewan hidup. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Karantina Hewan Hidup menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan dan laboratorium, serta analisis risiko hama penyakit hewan karantina hewan hidup impor; dan b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan serta analisis risiko hama penyakit hewan karantina hewan ekspor dan antar area.

2. Bidang Karantina Produk Hewan

Bidang Karantina Produk Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perkarantinaan produk hewan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Karantina Produk Hewan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan perkarantinaan, serta analisis risiko hama penyakit hewan karantina produk hewan impor; dan b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan perkarantinaan, serta analisis risiko hama penyakit hewan karantina produk hewan ekspor dan antar area.

B3. Bidang Keamanan Hayati Hewani

Bidang Keamanan Hayati Hewani mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan invasive alien species, agensia hayati, produk rekayasa


genetika, benda lain dan media pembawa lain impor, ekspor serta antar area. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Keamanan Hayati Hewani menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan jenis asing invasif (invasive alien species), agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor; dan b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan jenis asing invasif (invasive alien species), agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain ekspor dan antar area.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Medik Veteriner dan Paramedik, Veteriner masing-masing dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani.


BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 4.1 Target Kinerja Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja PKHKEHANI, maka indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan PKHKEHANI adalah sebagai berikut Tabel 3. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja PKHKEHANI 2015-2019 SASARAN KEGIATAN 1

INDIKATOR KINERJA

Tersusunnya kebijakan teknis perkarantinaan Jumlah peraturan/keputusan Menteri tentang pencegahan masuk dan menyebarnya HPHK, hewan dan keamanan hayati hewani (DOKUMEN) Jumlah keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang pencegahan masuk dan menyebarnya HPHK, dan keamanan hayati hewani (DOKUMEN) Jumlah dokumen pembinaan, dokumen bimbingan teknis dan dokumen monitoring pencegahan masuk dan menyebarnya HPHK dan keamanan hayati hewani (LAPORAN) SASARAN KEGIATAN 2 Meningkatnya kualitas laboratorium UPT karantina pertanian SASARAN KEGIATAN 3 Meningkatnya kemampuan deteksi risiko

4.2 Kerangka Pendanaan

Jumlah UPT yang laboratoriumnya terakreditasi sesuai ruang lingkup tugasnya Jumlah dokumen (DOKUMEN)

Analisis

Resiko

HPHK

Kerangka pendanaan unit kerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, tidak dapat dipisahkan dari landasan perencanaan pembangunan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.


BAB V. PENUTUP Rencana strategis PKHKEHANI 2015-2019 merupakan suatu dokumen yang disusun sesuai dengan amanat Undang Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana strategis PKHKEHANI ini mengacu pula pada Undang Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta program kerja Kabinet Kerja masa bakti 20152019. Dengan adanya penyesuaian terhadap moto, sasaran kegiatan, dan Indikator Kinerja Utama (IKU), arah kebijakan dan strategi karantina hewan yang tertuang dalam dokumen Renstra PKHKEHANI 2015-2019, maka dokumen ini menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) PKHKEHANI tahun 2015-2019. Keberhasilan pelaksanaan karantina hewan memerlukan adanya dukungan dan kerjasama antar unit kerja eselon 2 terkait, unit pelaksana teknis karantina pertanian, serta partisipasi masyarakat. Komitmen dan kerja keras dari pimpinan dan seluruh pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) lingkup PKHKEHANI, serta sinergitas dengan semua pihak terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pelaksanaan karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani yang tangguh dan terpercaya.






PUSAT KARANTINA HEWAN DAN KEAMANAN HAYATI HEWANI

LAMPIRAN RENCANA STRATEGIS PUSAT KARANTINA HEWAN DAN KEAMANAN HAYATI HEWANI 2015 - 2019

Lampiran 1. Matrik Kinerja PROGRAM/KEGIATAN 1 Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

LOKASI

2

3

4

2015

2016

2017

2018

2019

UNIT ORGANISASI PELAKSANA

5

6

7

8

9

10

TARGET

SASARAN KEGIATAN 1 Tersusunnya kebijakan teknis perkarantinaan hewan

IKK. 001

IKK. 003

1

1

1

1

1

6

8

8

8

8

IKK. 006

Jumlah dokumen pembinaan, dokumen bimbingan teknis dan dokumen monitoring pencegahan masuk dan menyebarnya HPHK dan keamanan hayati hewani (LAPORAN)

18

18

18

18

18

IKK. 009

Jumlah UPT yang laboratoriumnya terakreditasi sesuai ruang lingkup tugasnya

3

3

3

3

3

SASARAN KEGIATAN 2 Meningkatnya kualitas laboratorium UPT karantina pertanian

Jumlah peraturan/keputusan Menteri tentang pencegahan masuk dan menyebarnya HPHK, dan keamanan hayati hewani (DOKUMEN) Jumlah keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang pencegahan masuk dan menyebarnya HPHK, dan keamanan hayati hewani (DOKUMEN)

Lampiran Rencana Strategis PKHKEHANI Tahun 2015-2019 2

PROGRAM/KEGIATAN 1

SASARAN 2 SASARAN KEGIATAN 3 Meningkatnya kemampuan deteksi risiko

IKK. 010

INDIKATOR KINERJA

LOKASI

3

4

Jumlah dokumen Analisis Resiko HPHK (DOKUMEN)

2015

2016

2017

2018

2019

UNIT ORGANISASI PELAKSANA

5

6

7

8

9

10

TARGET

2

10

10

10

10


Lampiran 2. Matrik Kegiatan, Target dan Alokasi Anggaran MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019 UNIT ORGANISASI BADAN KARANTINA PERTANIAN UNIT KERJA PUSAT KARANTINA HEWAN DAN KEAMANAN HAYATI HEWANI KEMENTERIAN PERTANIAN

PROGRAM/KEGIATAN

1 Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani

SASARAN

2

Tersusunnya kebijakan teknis perkarantinaan

TARGET

INDIKATOR KINERJA

3

IKK. 001

IKK. 003

IKK. 006

Jumlah peraturan/keputusa n Menteri tentang pencegahan masuk dan menyebarnya HPHK, dan keamanan hayati hewani (DOKUMEN) Jumlah keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang pencegahan masuk dan menyebarnya HPHK, dan keamanan hayati hewani (DOKUMEN) Jumlah dokumen pembinaan, dokumen bimbingan teknis dan dokumen

ALOKASI (Rp Miliar)

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

8,2

8,5

13,8

15,2

16,8

1

1

1

1

1

1,5

1,4

2,2

2,4

2,7

6

8

8

8

8

1,6

1,7

2,7

3,0

3,3

18

18

18

18

18

3,0

3,4

5,7

6,4

7,2

TOTAL ALOKASI 20152019 (Rp Miliar) 14


LOKA SI 15

PROGRAM/KEGIATAN

1

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

2

Meningkatnya kualitas laboratorium UPT karantina pertanian

Meningkatnya kemampuan deteksi risiko

TARGET

3 monitoring pencegahan masuk dan menyebarnya HPHK dan keamanan hayati hewani (LAPORAN)

ALOKASI (Rp Miliar)

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

IKK. 009

Jumlah UPT yang laboratoriumnya terakreditasi sesuai ruang lingkup tugasnya

3

3

3

3

3

1,1

1,0

1,5

1,5

1,5

IKK. 010

Jumlah dokumen Analisis Resiko HPHK (DOKUMEN)

2

10

10

10

10

1,0

1,0

1,7

1,9

2,1

TOTAL ALOKASI 20152019 (Rp Miliar) 14


LOKA SI 15

Lampiran 3. Matrik Kata Kunci No

Kata Kunci Moto PKHKEHANI

1

Pusat Teknis yang tangguh

2

Pusat Teknis yang terpercaya

3

Perlindungan Kelestarian Sumberdaya alam hayati hewan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati

4

Keamanan pangan dan pakan hewani

Makna/Arti Menjadikan Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani sebagai Pusat Teknis yang senantiasa mampu menyesuaikan diri (adaptif) terhadap berbagai tantangan dan dinamika/perubahan lingkungan organisasi secara multidimensional (lingkungan alam, politik, sosial, ekonomi, teknologi, sistem hukum dan regulasi), baik dari dalam maupun luar negeri, serta Menjadikan Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani sebagai Pusat Teknis yang memegang teguh prinsip-prinsip profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas dan fungsi melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di bidang karantina hewan Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung Visi dan Misi Badan Karantina Pertanian guna mewujudkan perlindungan kelestarian sumberdaya alam hayati hewan serta mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani menyusun kebijakan di bidang karantina hewan dan tumbuhan guna meningkatkan standar keamanan mutu pangan yang berasal dari produk pertanian yang layak konsumsi sehingga mampu memberikan perlindungan pada masyarakat, serta mendukung perwujudan swasembada pangan nasional.


RENCANA KEGIATAN PUSAT KARANTINA HEWAN DAN KEAMANAN HAYATI HEWANI TAHUN 2015-2016 No Bidang 2015 1. Bidang Hewan Hidup a. Peraturan/Keputusan b. Tindakan Menteri Karantina Hewan Antar Area c. Analisis Risiko Hama Penyakit Hewan Karantina b. Keputusan Kepala a. Pengamatan Badan Status dan Situasi Hama Penyakit Hewan Karantina TA 2015 b. Tindakan Karantina Hewan terhadap Ruminansia Besar c. Tindakan Karantina Hewan terhadap Unggas

c. Materi Pembinaan dan Bimbingan Teknis

a. Workshop Nasional Tindakan Karantina Hewan TA 2015 b. Workshop

2016

2017

2018

2019

a. Tindakan Karantina Hewan di Pulau Karantina

a. Pelarangan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina

a. Tindakan Karantina Hewan oleh Pihak Lain (Revisi)

a. Tindakan Karantina Hewan terhadap Satwa Liar

a. Pengamatan Status dan Situasi Hama Penyakit Hewan Karantina TA 2016 b. Tindakan Karantina Hewan terhadap Hewan Penular Rabies

a. Pengamatan Status dan Situasi Hama Penyakit Hewan Karantina TA 2017 b. Tindakan Karantina Hewan Transit c. Tindakan Karantina Hewan Antar Area dan Ekspor

a. Pengamatan Status dan Situasi Hama Penyakit Hewan Karantina TA 2018 b. Tindakan Karantina Hewan Di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran c. Tindakan Karantina Hewan Terhadap Hewan Organik dan Pameran

a. Workshop Nasional Tindakan Karantina Hewan TA 2016 b. Workshop

a. Workshop Nasional Tindakan Karantina Hewan TA 2017 b. Workshop Pengamatan Status

a. Workshop Nasional Tindakan Karantina Hewan TA 2018 b. Workshop Pengamatan Status

a. Pengamatan Status dan Situasi Hama Penyakit Hewan Karantina TA 2019 b. Tindakan Karantina Hewan terhadap Ruminansia Kecil c. Tindakan Karantina Hewan Terhadap Satwa Liar d. Tindakan Karantina Hewan terhadap Hewan yang Ditahan atau Sebagai Barang Bukti Dalam Suatu Perkara Peradilan a. Workshop Nasional Tindakan Karantina Hewan TA 2019 b. Workshop Pengamatan Status


Pengamatan Status dan Situasi HPHK TA 2015 c. Pembangunan/ Tata laksana IKH

c. d. e. f.

d. Judul Analisis Risiko

a. Analisis Risiko Implementatif terhadap Lalu Lintas Unggas Dewasa b. Analisis Implementatif terhadap Lalu Lintas DOC

Pengamatan Status dan Situasi HPHK TA 2016 Pembangunan/ Tata laksana IKH Analisis Risiko Impor Analisis Risiko Antar Area Tata laksana laboratorium Karantina Hewan

a. Analisis Risiko terhadap Pemasukan Unggas dari Negara Tertular AI b. Analisis Risiko terhadap Pemasukan Ruminansia Besar dari Negara Tertular PMK c. Analisis Risiko terhadap Pemasukan Ruminansia dari Area Tertular Brucellosis d. Analisis Risiko terhadap Pemasukan HPR

c. d. e. f.

dan Situasi HPHK TA 2017 Pembangunan/Tata laksana IKH Analisis Risiko Impor Analisis Risiko Antar Area Tata laksana laboratorium Karantina Hewan

a. Analisis Risiko terhadap Pemasukan Kuda dari Negara Tertular HPHK b. Analisis Risiko terhadap Pemasukan Satwa Liar dari Negara Tertular HPHK c. Analisis Risiko terhadap Pemasukan Babi dari Area Tertular Hog Cholera

dan Situasi HPHK TA 2018 Pembangunan/Tata laksana IKH Analisis Risiko Impor Analisis Risiko Antar Area Tata laksana laboratorium Karantina Hewan

dan Situasi HPHK TA 2019 c. Pembangunan/Tata laksana IKH d. Analisis Risiko Impor e. Analisis Risiko Antar Area f. Tata laksana laboratorium Karantina Hewan

a. Analisis Risiko terhadap Pemasukan Ruminansia Kecil dari Negara Tertular HPHK b. Analisis Risiko terhadap Pemasukan Ruminansia dari Area Tertular Anthrax

a. Analisis Risiko terhadap Pemasukan Hewan dari Negara Tertular HPHK Golongan I Lainnya b. Analisis Risiko terhadap Pemasukan Hewan dari Area Wabah

c. d. e. f.


e. Jejaring Kemitraan

2.

Pertemuan National Animal Quarantine Coordinating Committee (NAQCC) TA 2015

Bidang Produk Hewan a. Peraturan/Keputusan a. Permentan Menteri tentang Tindakan Karantina Hewan terhadap Karkas, Daging dan/atau Jeroan (proses) b. Permentan tentang TKH Tatacara Pengiriman MPHPHK melalui Penyelenggara Pos (proses) b. Keputusan Kepala b. Tindakan Badan Karantina Hewan terhadap Hasil Bahan Asal Hewan untuk Pakan (proses) c. Pemeriksaan laboratorium Berkala terhadap

dari Area Tertular Rabies Pertemuan National Animal Quarantine Coordinating Committee (NAQCC) TA 2016


a. Permentan Sistem Sertifikasi Ekspor Produk Hewan

Permentan tentang TKH terhadap Pemasukan Produk Hewan

a. Tindakan Karantina Hewan di TPK b. Penggolongan MPHPHK jalur prioritas karantina hewan

a. Standar Operasional Prosedur tentang Pemeriksaan Fisik Produk Hewan b. Juknis tentang TKH terhadap pemasukan produk hewan dalam



Permentan tentang TKH terhadap BAH konsumsi

Petunjuk Teknis (Juknis) Tentang Tatacara Pengenaan Jenis dan Tarif PNBP terhadap media pembawa HPHK mengacu pada revisi PP 48/2012

-



d. Judul Analisis Risiko

d. a. b.

Cemaran Mikroba dan Kimia BAH dan HBAH (proses) Validasi Metode Pemanasan Sarang Walet IKPH Produk Hewan

kondisi tertentu

a. Pertemuan dan perjalanan pembinaan tempat pemrosesan calon eksportir sarang walet ke Tiongkok tahun 2016 b. Bimtek Penilaian Rumah Walet Tahun 2016 c. Bimtek TKH Pengeluaran Sarang Walet non Tiongkok tahun 2016 d. Bimtek TKH Pengeluaran BAH dan HBAH selain sarang walet tahun 2016


a.

Pertemuan dan perjalanan pembinaan tempat pemrosesan calon eksportir sarang walet ke Tiongkok tahun 2018 b. Bimtek Penilaian Rumah Walet Tahun 2018 c. Bimtek TKH Pengeluaran Sarang Walet non Tiongkok tahun 2018 d. Bimtek TKH Pengeluaran BAH dan HBAH selain sarang walet tahun 2018


a. Analisis risiko terhadap pemasukan produk pangan b. Analisis risiko






3.

Bidang Keamanan Hayati Hewani a. Peraturan/Keputusan Menteri

a. Rapat Koordinasi Implementasi Ops Kebijakan Karantina Hewan dengan Otoritas Veteriner b. Forum Komunikasi Pengguna Jasa c. Pertemuan Komisi Ahli Karantina

a. Persyaratan Teknis Pemusnahan Media Pembawa HPHK b. Persyaratan Teknis dan Perlakuan Terhadap Alat angkut

terhadap terhadap pemasukan pemasukan produk non produk non pangan pangan a. Pertemuan a. Pertemuan Forum Forum Komunikasi Komunikasi Pengguna Jasa Pengguna Jasa Tahun 2017 Tahun 2016 b. Pertemuan b. Pertemuan Koordinasi Otoritas Koordinasi Veteriner Tingkat Otoritas Veteriner Pusat dan Daerah Tingkat Pusat dan Tahun 2017 Daerah Tahun c. Pertemuan 2016 Koordinasi c. Pertemuan Pemasukan Koordinasi BAH/HBAH dari Pemasukan Negara Tertular BAH/HBAH dari HPHK Negara Tertular HPHK

-

-

terhadap pemasukan produk non pangan a. Pertemuan Forum Komunikasi Pengguna Jasa Tahun 2018 b. Pertemuan Koordinasi Otoritas Veteriner Tingkat Pusat dan Daerah Tahun 2018 c. Pertemuan Koordinasi Pemasukan BAH/HBAH dari Negara Tertular HPHK

terhadap pemasukan produk non pangan a. Pertemuan Forum Komunikasi Pengguna Jasa Tahun 2018 b. Pertemuan Koordinasi Otoritas Veteriner Tingkat Pusat dan Daerah Tahun 2019 c. Pertemuan Koordinasi Pemasukan BAH/HBAH dari Negara Tertular HPHK

-

-


b. Keputusan Kepala Badan

a. Pedoman Tindakan karantina Hewan terhadap Pakan b. Pedoman Tindakan Karantina perlakuan terhadap Media Pembawa Lain


a. Workshop Deskripsi Media Pembawa HPHK yang tergolong Benda Lain

a. Tata cara perlakuan terhadap media pembawa lain berupa peralatan bekas pakai MP HPHK b. Tata cara pematian hewan yang dikenakan tindakan karantina pemusnahan c. Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan terhadap bahan patogenik dan bahan biologik a. Workshop deskripsi media pembawa HPHK Benda Lain berupa Bahan patogenik dan sediaan biologik b. Workshop deskripsi media pembawa HPHK benda lain berupa bahan pembuat pakan ternak c. Bimtek TKH terhadap bahan patogenik , bahan biologik dan/atau

a. Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan terhadap pakan dan atau bahan pakan b. Pengujian laboratorium terhadap bahan patogenik, bahan biologik dan/atau biakan organisme c. Tata cara pemusnahan bahan patogenik, bahan biologik dan/atau biakan organisme

a. Pedoman analisis risiko penetapan lokasi tempat Pemusnahan

a. Tata Cara tindakan karantina perlakuan terhadap alat angkut

a. Workshop Nasional Tindakan Karantina Pemusnahan TA.2017 b. Workshop Nasional Tindakan Karantina Perlakuan TA. 2017 c. Workshop Pemantauan bahan patogenik, bahan biologik dan/atau biakan organisme d. Bimtek TKH terhadap pakan dan bahan pakan

a. Workshop Nasional Tindakan Karantina Pemusnahan TA. 2018 b. Workshop Nasional Tindakan Karantina Perlakuan Benda Lain TA.2018 c. Workshop Pemantauan bahan patogenik, bahan biologik dan/atau biakan organisme d. Bimtek TKH terhadap bahan patogenik , bahan

a. Workshop Pemantauan pakan dan bahan pakan b. Workshop Pemantauan bahan patogenik , bahan biologik dan/atau biakan organisme c. Bimtek TKH Pemusnahan d. Bimtek TKH Perlakuan Benda Lain


biakan organisme d. Judul Analisis Risiko

-


Pertemuan dengan Asosiasi Obat Hewan

a. Analisis Risiko terhadap Pemasukan bahan bahan biologik b. Analisis risiko pemasukan HPHK melalui media pembawa lain berupa sampah pesawat a. Pertemuan dengan Asosiasi Obat Hewan TA. 2016 b. Pertemuan dengan importir bahan patogenik TA. 2016 c. Pertemuan dengan asosiasi pakan ternak TA. 2016

biologik dan/atau biakan organisme a. Analisis risiko pemasukan HPHK melalui media pembawa lain berupa peralatan bekas/kandang bekas hewan

a. Analisis Risiko a. Analisis Risiko terhadap Pemasukan terhadap HPHK melalui media Pemasukan HPHK pembawa berupa terhadap media bahan bahan pembawa HPHK patogenik dan berupa pakan dan biakan organisme bahan pakan

a. Pertemuan dengan Asosiasi Obat Hewan TA. 2017

a. Pertemuan dengan Asosiasi Obat Hewan TA. 2018 b. Pertemuan dengan importir bahan patogenik TA. 2018 c. Pertemuan dengan asosiasi pakan ternak TA. 2018

b. Pertemuan dengan importir bahan patogenik TA. 2017 c. Pertemuan dengan asosiasi pakan ternak TA. 2017

a. Pertemuan dengan Asosiasi Obat Hewan TA. 2019 b. Pertemuan dengan importir bahan patogenik TA. 2019 c. Pertemuan dengan asosiasi pakan ternak TA. 2019


Rencana Strategis PUSAT KARANTINA HEWAN DAN KEAMANAN HAYATI HEWANI Tahun

Recommend Documents