LEGALITAS PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019 PENULISAN HUKUM
Oleh: RAHMAT HAIDIR ALI NIM : 201110110311049
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG FAKULTAS HUKUM 2015
Ungkapan Pribadi : Keberhasilan adalah sebuah proses. Niat adalah awal keberhasilan. Peluh keringat adalah penyedapnya. Tetesan air mata adalah pewarnanya. Berdoa dan doa orang-orang disekitar Adalah bara api yang mematangkannya. Kegagalan disetiap langkah adalah pengawetnya. Maka dari itu bersabarlah, Allah selalu menyertai Orang-orang yang penuh dengan kesabaran dalam Proses menuju keberhasilan.
Motto : Masa lalu adalah pelajaran Masa sekarang adalah perjuangan dan Masa depan adalah harapan
KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT tuhan semesta alam, karena berkat rahmat serta karunia NYA, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul : Legalitas Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PuuXi/2013 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi Tugas Akhir untuk mendapatkan
gelar
Sarjana
Hukum
di
Fakultas
Hukum
Universitas
Muhammadiyah Malang tempat dimana Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan, dari segi penggunaan tata bahasa maupun dalam pembahasan materi. Semua ini dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun kepada Penulis, yang mudah-mudahan dikemudian hari Penulis dapat memperbaiki segala kekuranganya. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis selalu mendapatkan dukungan, bimbingan, dorongan, serta semangat dari semua pihak yang telah membantu Penulis. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada 1. Bapak Prof. Dr. Muhadjir Efendy. M.AP selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malang. 2. Bapak Dr. Sulardi. SH., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 3. Dr. Tongat, SH,. MH. Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 4. Nu’man Aunuh. SH,. M.Hum,. Selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 5. Bapak Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum., dan Bapak Dr. Sulardi, SH selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan fikirannya untuk membimbing Penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Kedua orangtua yang telah memberikan dorongan dan doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 7. kakak-kakak ku yang selalu mendukung dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 8. Adik ku tersayang yang selalu mendoakan ku dalam menyelesaikan skripsi. 9. Anisa Mega Pratiwi, S.E. seorang wanita yang selalu ada dihatiku dan selalu memberikan dukungan serta motifasi dalam hal pendidikan, kamu tetap wanita terbaik yang ada dalam hatiku I Miss U. Dengan demikian penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang Penulis sebutkan, dan apabila ada yang tidak tersebutkan Penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh Penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan YME, Amin.
Malang, 1 februari 2015 Penulis
Rahmat Haidir Ali
DAFTAR ISI Lembar Persetujuan…………………………………………………………i Lembar Pengesahan………………………………………………………...ii Surat Pernyataan Penulisan Hukum Bukan Hasil Plagiat………………iii Ungkapan Pribadi/ Motto………………………………………………….iv Abstraksi…………………………………………………………………….v Abstract…………………………………………………………………….vi Kata Pengantar……………………………………………………………vii Daftar Isi……………………………………………………………………ix Daftar Lampiran…………………………………………………………..xii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang………………………………………………………1 B. Rumusan Masalah…………………………………………………...5 C. Tujuan………………………………………………………………..6 D. Manfaat………………………………………………………………6 E. Kegunaan……………………………………………………………..6 F. Metode Penelitian…………………………………………………….6 G.Sistematika Penulisan…………………………………………………9
BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi Di Indonesia…….......……...12 1. Ajaran Kedaulatan Rakyat Dan Demokrasi...………………….12 2. Negara Demokrasi……………………………………………...17 3. Pemilihan Umum………………………………………………21 4. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden...………………………...23 B. Tinjauan Umum Konsep Negara Hukum…………………………..27 1. Rechtsaat……………………………………………………….27 2. Rule of law……………………………………………………..31 3. Sistem Hukum Pancasila……………………………………….33 C. Tinjauan Konsep Kepastian Hukum...……………………………..36 1. Legalitas Formil………………………………………………..36 2. Legalitas Materi………………………………………………..37 D. Tinjauan Umum Peranan Hakim dan Putusan Mahkamah Konstitusi..........................................................................................40 1. Peranan Hakim Secara Umum...……………………………….40 2. Dasar Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi...………….43 3. Putusan Mahkamah Konstitusi...………………………………44 BAB III HASILPENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Posisi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 14/PUUXI/2013 tentang Pemilu Serentak………………………………….50 B. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUUXI/2013…………………………………………………………….60
C. Leglitas Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUUXI/2013.............................................................................................79 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan……………………………………………………………...99 B. Saran…………………………………………………………………...101 Daftar Pustaka……………………………………………………………103 Index Lampiran
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 SURAT TUGAS LAMPIRAN 2 BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR LAMPIRAN 3 DAFTAR HADIR PESERTA SEMINAR PROPOSAL LAMPIRAN 4 KARTU KENDALI BIMBINGAN TUGAS AKHIR LAMPIRAN 5 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUUXI/2013
DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku Achmaad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta. Kencana. Ahmad Rifai. 2010, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif.. Jakarta. Sinar Grafika. Hans Kelsen. 2014. Teori Hukum Murni (terjemahan dari buku Hans Kelsen Pure Theory of Law). (Cetakan ke XVI) Bandung. Nusa Media. I Dewa Gede Palguna. 2013. Pengaduan Konstitusional (constitutional complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara. Jakarta. Sinar Grafika. Iriynto A. Baso Ence.2008. Negara Hukum Dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi). Bandung. P.T. Alumni. Jimly Asshiddiqie. 2010, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika. _______________. 2010, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang.. Jakarta. Sinar Grafika. Jenedjri M. Gaffar. 2012. Politik Hukum Pemilu. Jakarta. Konpress. Maruarar Siahaan. 2012. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika. Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta.PT. Gramedia Pustaka Utama. Moh. Mahfud MD. 2010. Konstitusi Dan Hukum dalam Kontrversi Isu. Jakarta. Rajawali Pers. Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim.2010. Pengantar Hukum Tata Negara.Jakarta, Pusat studi hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Muhammad Tahir Azhary, 2010, Negara Hukum : suatu studi tentang prinsipprinsipnya dilihat dari segi hukum islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini. Ni’Matul Huda. 2005.Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada. ____________, 2010, Ilmu Negara. Depok. PT.Rajagrafindo Persada Paniari Siahaan. 2012, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta. Konpress. Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Surabaya. PT.Bina Ilmu. Pontang Moerad B.M. 2005. Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana. Bandung. PT. Alumni.
Sodikin. 2014. Hukum Pemilu Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan. Bekasi.Gramata publishing. Sumber Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar NRI 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 tentang Uji Materi UndangUndang No 42 tahun 2008 dengan UUD 1945. Undang-undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Sumber Jurnal Ilmiah Aninditya Eka Bintari. 2013. Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara. Semarang. Jurnal Pandecta Volume 8. Nomor 1. Januari 2013. Fakultlas Hukum. Universitas Negeri Semarang
Mauarar siahaan. 2010. Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-undangan Negara Kita: Masalah dan tantangan. Jakarta. Jurnal Kon.stitusi Volume 7 Nomor 4. Hal 13
Ria casmi Arrsa.2014. pemilu serentak dan masaa depan konsolidasi demokrasi. Malang. Jurnal konstitusi. Vol.11 No. 3. Peneliti Pusat Pengembangan otonomi daerah. Universitas Brawijaya.
Sumber Internet Dikky Setiawan. 2014. Menkum dan HAM tak setuju pemilu serentak di 2014. http://nasional.kontan.co.id/news/menkum-dan-ham-tak-setuju-pemilu-serentak-di2014.
Lihat KPU. 2014. Hasil penghitungan perolehan suara pemilu presiden dan wakil presiden 2014. http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2014/316 Sabrina Asril.2014. Yusril: Putusan MK soal Pemilu Serentak Sebabkan Kevakuman Hukum. http://nasional.kompas.com . Sukma alam. Jika pemilu serentak dilaksanakan 2014, dikhawatirkan kacau. http://www.solopos.com. Yusril Izha Mahendra. 2014. Menyoal legitimasi presiden & wakil terpilih di mata hukum. https://jakarta45.wordpress.com/2014/01/30/politik-kontroversi-pemilu2014/.
Index A
I
Administratif 28, 31
Independen 29, 31
Amandemen 24, 25, 26, 33, 105 B Bockenforde 29
J
C
Judicial review 1, 2, 62, 63, 65, 66, 83, 84
Checks and balences 30 Common law 28, 39, 94 D Demokrasi 4, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 32, 51, 80, 103, 106 Dinamis 18, 23, 38 DPD 1, 4, 27, 44, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 71, 72, 83, 91, 93, 98, 101, 106 DPR 1, 4, 27, 44, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 71, 72, 83, 91, 93, 98, 101, 106 DPRD 1, 4, 27, 44, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 71, 72, 83, 91, 93, 98, 101, 106 E Eksekutif 1, 19, 23, 43, 55, 63, 64, 82,
Justitiabelen 41 K Komisi Pemilihan Umum 4, 81, 90 Konstitusional 29, 36, 49, 51, 54, 60, 61, 62, 63, 72, 77, 83, 85, 86, 87, 95, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 106 L Legislatif 1, 4, 20, 23, 27, 55, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 82 Legalitas 5, 6, 7, 11, 30, 36, 37, 38, 80, 81, 82, 84, 92, 93, 98, 101 Legal positivism 37, 92 Legitimasi 24, 25, 60, 62, 80, 81, 82, 93, 106
Equality before the law 31
Lembaga Perwakilan 22, 56, 57, 58, 64, 83, 86 87, 88, 90, 91, 92, 101
F
N
Final and binding 46, 49, 60, 76, 79, 100
Normatif 7, 62, 65, 70, 74, 76, 92, 98, 100
Fungsional 34, 35, 65
O
G
Ordinary court 33
Gelijkheid voor de wet 29
Original intent 54, 56, 63, 70, 91, 92, 101 P Pancasila 11, 33, 34, 35, 36 People 12, 17, 63, Philipus M Hadjon 34 Pemilihan Umum 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 44, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 98, 99, 100, 101, Presiden 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 23, 24, 25, 26, 27, 44, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 98, 101, 102, 106
Sosiologis 81, 82 Sovranus 12 Statis 12, 18 T Trias politica 28, 30 V Vertical 30 Volonte de Tous 14 W Wakil Presiden 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 23, 24, 25, 26, 27, 44, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 98, 101, 102, 106 Wetmatig bestuur 28, 29
Praesidere 23
Y
Progresif 39, 96, 102, 103, 104
Yudikatif 20, 24, 43,
Putusan Mahkamah Konstitusi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 105 R ra’iyah 12 Rechtsstaat 11, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 Rule of law 11, 20, 27, 28, 31, 32, 33, 34 S Souverainete 12 Sovereighnty 12
