R K P D TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RPJPD memuat arah kebijakan umum pembangunan daerah dengan jangka waktu 20 tahun yang kemudian dijabarkan dalam rencana pembangunan 5 tahunan (RPJMD). Selanjutnya RPJMD disusun lebih rinci, dimana arah kebijakan umum pembangunan diterjemahkan kedalam program-program pembangunan. Sebagai wujud nyata program-program pembangunan tersebut, maka disusun rencana pembangunan tahunan (RKPD) yang telah merinci kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai daerah otonomi baru memilki Bupati dan Wakil Bupati Definitif yang dilantik tanggal 17 April 2012. Sebagai kepala daerah yang baru perlu dilakukan kegiatan-kegiatan strategis dengan penyusunan dan penetapan peraturan daerah dokumen-dokumen perencanaan meliputi Peraturan Daerah No 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah, Peraturan Daerah No 10 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Peraturan Daerah No 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bengkulu Tengah. Ketiga dokumen inilah yang menjadi yang menjadi cetak biru gambaran Bengkulu Tengah dalam beberapa tahun kedepan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan daerah dan secara substansi memuat rencana kerja, program dan indikasi kegiatan dalam satu tahun anggaran yang terukur dan berorientasi pada pendekatan fungsi/sub fungsi pembangunan serta dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia. Sesuai dengan amanat undang-undang, penyusunan RKPD dilakukan dengan metode perencanaan partisipatif yang mengutamakan keterlibatan seluruh

stakeholder

pembangunan. Perencanaan partisipatif inilah yang kemudian diwujudkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten. Musrenbang di Kabupaten Bengkulu Tengah telah dilaksanakan sejak tahun 2009 dengan melibatkan seluruh stakeholder pembangunan. Berbagai macam usulan bermunculan dari stakeholder tersebut dalam rangka mewujudkan pembangunan di I-1

RKPD TAHUN 2014


Kabupaten Bengkulu Tengah. Puluhan, bahkan kadang ratusan usulan yang muncul pada musrenbang tingkat kecamatan. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah terus berupaya mengakomodir usulan-usulan tersebut dalam APBD Kabupaten Bengkulu Tengah tiap tahunnya. Namun, tidak seluruh usulan tersebut mampu dibiayai oleh APBD mengingat keterbatasan kemampuan dana yang dimiliki oleh daerah. Oleh sebab itu, hanya beberapa usulan proritas saja yang dipilih untuk dibiayai pelaksanaannya. Pada

tahun

2013,

Pemerintah

Kabupaten

Bengkulu

Tengah

kembali

melaksanakan musrenbang untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014. RKPD pada tahun kedua kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati defenitif ini disusun dengan berpedoman pada RPJMD 2012-2017. Dengan demikian diharapkan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2014 mampu mendukung upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Disamping itu, penyusunan RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah juga tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Propinsi Bengkulu Tahun 2014. 1.2.

Landasan Hukum Beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, meliputi : 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

I-2

RKPD TAHUN 2014


6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7.

Peraturan Pemerintah

Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 8.

Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2015 – 2025; 16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2010 – 2015; 17. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu; 18. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor ... Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu tahun 2014; I-3

RKPD TAHUN 2014


19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkulu Tengah; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bengkulu Tengah.

1.3.

Hubungan Antar Dokumen RKPD merupakan rencana kerja tahunan pemerintah daerah yang memuat

rencana program dan kegiatan pembangunan, serta telah memunculkan pagu indikatif program dan kegiatan tersebut. RKPD ini berhubungan erat dengan dokumen RPJMD, RAPBD dan Renja SKPD. Secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya adalah sebagai berikut : Gambar 1.1 Hubungan Antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Tata Ruang Nasioanl (RTWN)

RPJP RPJM

Peraturan Lain yang Bersifat Umum/ Paradigmatis (Desen-tralisasi, Good governance) & Regulatif

RKP Nasional

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)

RPJP Da Prov. RKP Provinsi

RPJM Da Prov. RPJP Da Kab/Kota

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten RPJM Da Kab/Kota

RKPD

Perda Provinsi yang Bersipat Umum (Non Spasial)/ & Regulatif

Perda Kabupaten yang Bersipat Umum (Non Spasial)/ & Regulatif

RTR Kawasan

Sumber : Bappenas, 2011

Berdasarkan bagan alir tersebut dapat dijelaskan bahwa:  RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah yang di dalamnya memuat penjabaran visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah.  RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah diserasikan dengan RKPD Provinsi Bengkulu dan RKP Nasional melalui mekanisme musrenbang di tingkat provinsi dan nasional.  RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah akan menjadi pedoman penyusunan KUA & PPAS yang merupakan cikal bakal APBD Kabupaten Bengkulu Tengah.

1.4.

Sistematika Dokumen RKPD

I-4

RKPD TAHUN 2014


RKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2014 disusun sesuai dengan Permendagri No.54 Tahun 2010 Lampiran V tentang Pedoman Penyusunan RKPD. Diharapkan dokumen yang memuat prioritas pembangunan dan rencana kerja pemerintah ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder dalam melakukan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2014. Adapun susunan dokumen RKPD Tahun 2014 sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 1.1.

Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2.

Dasar Hukum Penyusunan Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada subbab dicantumkan semua peraturan perundang-undangan terkait.

1.3.

Hubungan antar Dokumen Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten.

1.4.

Sistematika Dokumen RKPD Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab.

1.5.

Maksud dan Tujuan Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

I-5

RKPD TAHUN 2014


2.1.

Gambaran Umum Kondisi Daerah Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasardasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Bagian ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan.

2.2.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan. Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

2.3.

Permasalahan Pembangunan Daerah. Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumbersumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. 3.1.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. I-6

RKPD TAHUN 2014


3.2.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah, berdasarkan hasil analisis.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya. 4.1.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan dalam tahun berkenaan.

4.2.

Prioritas dan Pembangunan Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

BAB VI PENUTUP Memuat arahan kepala daerah bagi satuan kerja pemerintah daerah dalam rangka menyusun dokumen rencana kerja satuan kerja perangkat daerah. [

1.5.

Maksud dan Tujuan

1.5.1 Maksud Penyusunan RKPD dimaksudkan untuk memenuhi amanat peraturan perundangundangan, yaitu Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kemudian secara teknis diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang I-7

RKPD TAHUN 2014


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan RKPD ini merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap kebijakan nasional. Dengan dilaksanakannya penyusunan RKPD ini, maka pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah telah mengikuti salah satu rangkaian proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. 1.5.2 Tujuan Secara umum RKPD 2014 yang memuat program dan kegiatan prioritas tahunan disusun untuk menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun rencana. Namun, secara khusus RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan KUA & PPAS RAPBD tahun anggaran 2014 Kabupaten Bengkulu Tengah.

I-8

RKPD TAHUN 2014

R K P D TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents