Pusat Pembinaan JFA BPKP I. PENDAHULUAN

B n daan n d nggaan Keeuuaan nK waassaan nggaaw Peen n P daan Baad P P)) KP PK BP n ((B naan ngguun mbbaan Peem

Himpunan Tanya Jawab

S Seeppu utta arr J Ja ab ba atta an nF Fu un ng gs siio on na all A Au ud diitto orr D Dii L Liin ng gkku un ng ga an nB Bppkkpp

FFoorruum mK Koom muunniikkaassii K Keeppeeggaaw waaiiaann D Daann JJFFA A 22000022 P Pu ussbbiin nJ JFFA A -- B BP PK KP P

Pusat Pembinaan JFA BPKP

I. PENDAHULUAN Berdasarkan Keputusan MENPAN Nomor 19 Tahun 1996, BPKP ditunjuk sebagai

Instansi

Pembina

Jabatan

Fungsional

Auditor

(JFA)

di

lingkungan BPKP dan instansi pemerintah lainnya, keculai BEPEKA. Sebagai Instansi Pembina JFA, BPKP mempunyai tugas membuat standar

dan

peraturan-peraturan

serta

menyelenggarakan

diklat

sertifikasi JFA dan diklat lainnya yang berkenaan dengan jabatan fungsional

auditor.

Untuk

melaksanakan

tugas

pembinaan

JFA

tersebut, dibentuk unit organisasi tersendiri dengan nama Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (Pusbin JFA). Sedangkan tugastugas kediklatan JFA dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas). Dalam rangka pembinaan JFA, telah dan terus dilaksanakan berbagai kegiatan, baik di lingkungan BPKP maupun aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Salah satu kegiatan tahunan yang dilaksanakan di lingkungan BPKP adalah Rapat Koordinasi Kepegawaian dan JFA. Rapat Koordinasi Kepegawaian dan JFA tahun 2002 merupakan kegiatan lanjutan dari Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian tahuntahun sebelumnya. Rapat Koordinasi dihadiri oleh utusan dari seluruh Perwakilan BPKP dan unit kerja BPKP Pusat dengan mengangkat, mendiskusikan, dan memberikan jawaban atau penyelesaian atas permasalahan JFA dan kepegawaian yang terdapat pada unit-unit tersebut. Mengingat pelaksanaan

banyaknya Rapat

permasalahan

Koordinasi

telah

yang

diajukan,

diselenggarakan

sebelum Pra

Rapat

Koordinasi yang dihadiri utusan dari unit kerja BPKP Pusat, Perwakilan BPKP DKI 1, dan Perwakilan BPKP DKI 2 untuk membahas dan mendiskusikan permasalahan seputar JFA yang terjadi di lingkungan unit kerja tersebut.

Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002

2


Buku Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA ini merupakan salah satu hasil Rapat Koordinasi tersebut yang menghimpun pertanyaan dan jawaban atas permasalahan

yang disampaikan pada Pra Rapat

Koordinasi, permasalahan tertulis yang ditujukan ke Pusat Pembinaan JFA, dan permasalahan yang muncul pada saat Rapat Koordinasi dilaksanakan. Jawaban yang diberikan dalam buku ini mengacu pada Himpunan Peraturan

Jabatan

Fungsional

Auditor

dan

Angka

Kreditnya

di

Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah dan Surat Edaran Kepala BPKP Nomor SE-06.04.00-22/K/1999 serta ketentuan terkait lainnya.

II. DASAR HUKUM 1. Undang-undang

Nomor

8

Tahun

1974

tentang

Pokok-pokok

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 5. Keputusan MENPAN Nomor 19 Tahun 1996 tanggal 2 Mei 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya; 6. Keputusan

Bersama

Kepala

Badan

Administrasi

Kepegawaian

Negara, Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Nomor 10 Tahun 1996, Nomor 49/SK/K/1996 dan Kep-386/K/1996 tanggal 6 Juni 1996 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;


3


7. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No.

KEP-13.00.00-125/K/1997

tgl

5

Maret

1997

tentang

Pelaksanaan JFA dan Angka Kreditnya di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah; 8. Surat Edaran Kepala BPKP Nomor SE-06.04.00-22/K/1999 tanggal 11 Januari 1999 tentang Organisai, Mutasi, Tata Usaha, dan Tata Kerja Penetapan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Auditor di Lingkungan BPKP; 9. Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi Nomor Se-06.04.001485/DI/1999 tanggal 23 Desember 1999 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan BPKP;

III. TUJUAN Buku Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA di Lingkungan BPKP Tahun 2002 bertujuan: 1. Memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan dan permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan JFA; 2. Memberikan acuan/panduan bagi Pejabat Fungsional Auditor, Tim Penilai Angka Kredit, maupun pejabat lainnya dalam menerapkan ketentuan dalam JFA; dan 3. Meningkatkan keseragaman dalam memahami ketentuan-ketentuan JFA.

IV. TANYA JAWAB Permasalahan atau pertanyaan yang dibahas dalam bagian ini terdiri dari 100 pertanyaan yang dikelompokkan sebagai berikut: •

Pendidikan Formal

•

Pendidikan dan Pelatihan

15 Pertanyaan

•

Pengawasan

22 Pertanyaan


8 Pertanyaan

4


•

Pengembangan Profesi

17 Pertanyaan

•

Penunjang Pengawasan

•

Organisasi, Mutasi, dan Tata Usaha JFA

9 Pertanyaan 29 Pertanyaan

A. PENDIDIKAN FORMAL Permasalahan yang dibahas dalam kelompok ini menyangkut kegiatan pada Unsur Pendidikan, sub unsur “Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Mencapai Gelar Ijazah” yang merupakan bagian dari Unsur Utama kegiatan PFA sebagaimana tercantum dalam Huruf A.1 Lampiran 1 A dan 1 B Keputusan MENPAN Nomor 19/1996 tanggal 2 Mei 1996. Secara garis besar, permasalahan yang telah dibahas dalam Rapat Koordinasi Kepegawaian dan JFA Tahun 2002 mengenai topik ini antara lain menyangkut : Pengakuan Ijazah yang diperoleh sebelum pegawai diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Berdasarkan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, Ijazah yang diperoleh sebelum pegawai diangkat menjadi CPNS dapat digunakan untuk kenaikan pangkat. Dengan kata lain, ijazah yang diperoleh sebelum CPNS dapat diakui secara kedinasan. Sesuai

dengan

surat

edaran

Sekretaris

Utama

No.

SE-

1627/SU/02/2002 tanggal 23 September 2002, tentang Penertiban Penggunaan Gelar Akademik dalam Kedinasan, gelar akademik yang dapat dicantumkan dalam berbagai dokumen kedinasan adalah gelar akademik yang ijazahnya telah diakui secara kedinasan yaitu yang telah dicantumkan dalam Keputusan Kepangkatan dan/atau telah memperoleh sertifikat lulus UPI, dan/atau telah memperoleh Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan. Dengan demikian, PFA yang mempunyai ijazah yang diperoleh sebelum CPNS dapat mengajukan


5


ijazah tersebut kepada Sekretaris Utama untuk dapat diakui secara kedinasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Penetapan Kualifikasi Pendidikan yang diberlakukan sebagai Unsur Utama pada masing-masing Instansi Pengawasan Berdasarkan angka VI huruf C.1 Keputusan Kepala BPKP No. KEP13.00.00-125/K/1997 tgl 5 Maret 1997, pendidikan / ijazah yang dapat diberikan angka kredit unsur utama adalah pendidikan sekolah yang sesuai dengan bidang tugas auditor yang bersangkutan. Penetuan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan bidang tugas auditor yang bersangkutan ditentukan oleh Kepala / Pimpinan Unit Organisasi masing-masing

setelah

mendapat

persetujuan

Instansi

Pembina

(BPKP). Kualifikasi pendidikan untuk auditor di lingkungan BPKP adalah DIII, DIV, S1, S2, dan S3 jurusan Akuntansi dan Manajemen sesuai Surat

Edaran

Deputi

1485/DI/1999

tanggal

Bidang 23

Administrasi

Desember

Nomor

1999

tentang

Se-06.04.00Pelaksanaan

Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan BPKP. Kualifikasi pendidikan untuk unit pengawasan lainnya di lingkungan APIP ditentukan oleh Kepala / Pimpinan unit organisasi masing-masing setelah memperoleh persetujuan Kepala BPKP. Perbedaan antara pengakuan angka kredit Ijazah Sarjana (S1) pada masa berlakunya jabatan fungsional Pengawas Keuangan dan Pembangunan (PKP) dengan setelah diberlakukannya JFA. Ketentuan Jabatan Fungsional Auditor diberlakukan sejak 1 Oktober 1996 dan berlaku untuk seluruh auditor di lingkungan BEPEKA dan Aparat

Pengawasan

Intern

Pemerintah.

JFA

adalah

merupakan

perubahan nomenklatur jabatan dari jabatan fungsional sebelumnya yaitu Pegawas Keuangan dan Pembangunan (PKP) yang hanya berlaku di lingkungan BPKP serta penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku mengenai jabatan fungsional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Salah satu perbedaan antara ketentuan PKP dengan JFA adalah menyangkut pemberian angka kredit atas perolehan ijazah S1 jurusan akuntansi, dimana dalam ketentuan PKP, ijazah S1 jurusan Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002

6


akuntansi diberikan nilai angka kredit sebesar 16 dan perolehan sertifikat Ujian Nasional Akuntansi (UNA) diberikan angka kredit sebesar 9, sedangkan dalam ketentuan JFA seluruh perolehan Ijazah S1 yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang berlaku diberikan angka kredit sebesar 25 dan perolehan sertifikat UNA tidak lagi diberikan angka kredit, sesuai Surat Deputi Bidang Administrasi No. S05.01.02-956/DI.1/ 1998 tanggal 16 Maret 1998 tentang Penilaian Angka Kredit bagi Auditor yang memperoleh Ijazah Sarjana. Secara rinci, permasalahan pendidikan formal dan solusinya diuraikan dalam tanya jawab berikut ini : 1. Pertanyaan: Seorang PFA Pangkat Pengatur Tk.I (IId) jabatan Auditor Pelaksana lulusan DIII STAN kurikulum khusus, yang bersangkutan memiliki ijazah S1 Manajemen Informatika dan Komputer dan ijazah tersebut diperoleh sebelum CPNS serta telah dinilai angka kreditnya sebagai unsur penunjang pada penilaian per 30 Juni 2001. Saat ini yang

bersangkutan

sedang

mengajukan

permohonan

izin

melanjutkan program S2 Manajemen Keuangan. 1) Apakah yang bersangkutan diharuskan untuk mengikuti UPI? 2) Apakah ijazah S1 tersebut dapat digunakan untuk pemberian izin belajar yang lebih tinggi (S2) ? 3) Apabila S2 yang bersangkutan lulus, ijazah tersebut masuk unsur utama atau penunjang? Jawaban: 1) Ijazah S1 Manajemen Informatika dan Komputer yang diperoleh sebelum CPNS dapat diakui secara kedinasan apabila telah dicantumkan dalam Keputusan Kepangkatan dan/atau telah memperoleh sertifikat lulus UPI, dan/atau telah memperoleh Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Utama No. SE-1627/SU/02/2002 tanggal 23 September

2002,

tentang

Penertiban

Penggunaan

Gelar

Akademik dalam Kedinasan. Ijazah yang diperoleh sebelum Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002

7


CPNS tersebut agar diajukan kepada Sekretaris Utama untuk memperoleh pengakuan secara kedinasan. Angka kredit Ijazah S1 tersebut yang telah diakui sebagai Unsur Penunjang dan telah dimasukkan dalam SK PAK s.d periode 30 Juni 2002 tidak perlu dikoreksi. Untuk berikutnya, bagi PFA lain yang angka kredit S1 nya belum diakui, angka kredit S1 dapat diberikan setelah ijazah dimaksud diakui secara kedinasan. 2) Dengan diakuinya ijazah S1 tersebut secara kedinasan, maka ijazah

tersebut

dapat

digunakan

untuk

pemberian

izin

melanjutkan pendidikan setingkat lebih tinggi (S2). 3) Ijazah S2 Manajemen Keuangan dapat diberikan angka kredit sebagai Unsur Utama (25) setelah S1 pada butir 1 diakui secara kedinasan. Alih Jabatan dari Auditor Trampil ke Auditor Ahli dapat dilakukan setelah ijazah S2 diakui secara kedinasan serta telah lulus sertifikasi dan memenuhi persyaratan lain sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Pertanyaan: Apakah Surat Tanda Tamat Pendidikan (Ijazah) yang diperoleh sebelum PFA diangkat sebagai PNS dapat diajukan dalam DUPAK. Ijazah tersebut telah disesuaikan dalam UPI. Jawaban: Angka kredit atas perolehan ijazah sebelum diangkat sebagai CPNS/PNS dapat diberikan jika ijazah tersebut telah diakui secara kedinasan (lihat jawaban no.1). Pemberian angka kredit Unsur Utama

atau

Unsur

Penunjang

didasarkan

pada

kualifikasi

pendidikannya. 3. Pertanyaan: Pada Warta Pengawasan No. 31/November 2001 dalam masalah Pegawai dan JFA diuraikan masalah pengangkatan ke dalam JFA bagi lulusan Ajun Akuntan Khusus yang berasal dari pegawai Administrasi dan memiliki pangkat III/a ke atas. Dalam hal ijazah Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002

8


yang dipunyai dari pendidikan di luar kedinasan berbeda dengan ijin yang dikeluarkan oleh SESMA, maka ijazah tersebut belum dapat diberikan angka kredit apabila perubahan tersebut belum disetujui oleh SESMA. Mengapa demikian? Jawaban: Perolehan Ijazah dari pendidikan di luar kedinasan dapat diberikan angka kredit setelah terpenuhinya ketentuan kepegawaian, antara lain kesesuaian ijazah yang diperoleh dengan ijin pendidikannya dan lulus UPI, sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Utama No. SE-1627/SU/02/2002

tanggal

23

September

2002,

tentang

Penertiban Penggunaan Gelar Akademik dalam Kedinasan. 4. Pertanyaan: Mohon penegasan kriteria unsur pendidikan apa saja yang dapat diberikan angka kredit Unsur Utama sebesar 25. Untuk belajar di luar kedinasan jenjang S2, mengapa disiplin ilmunya dibatasi / dipersempit yang bersifat ekonomi. sedangkan disiplin

ilmu

yang

lain

juga

diperlukan

dalam

pelaksanaan

pengawasan (misalnya di lingkungan Bawasda dan Itjen). Jawaban: Kualifikasi pendidikan yang diberikan angka kredit sebagai Unsur Utama

di

lingkungan

BPKP

sampai

saat

ini,

sesuai

dengan

SE.06.04.00-1485/DI/1999 tanggal 23 Desember 1999 tentang Pelaksanaan JFA di Lingkungan BPKP, adalah Diploma IV / S1 / S2/ S3 jurusan Akuntansi dan Manajemen (dalam lingkup Fakultas Ekonomi). Kualifikasi ini dapat dikembangkan sesuai perkembangan bidang tugas BPKP. Kualifikasi pendidikan yang diberikan angka kredit sebagai Unsur Utama di lingkungan APIP lainnya ditetapkan oleh masing-masing pimpinan

unit

bersangkutan

organisasi setelah

sesuai

bidang

memperoleh

tugas

auditor

persetujuan

yang

instansi

pembina/Kepala BPKP (sesuai KEP.13.00.00-125/K/1997 tentang Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002

9


Petunjuk Teknis Ketentuan dan Pelaksanaan JFA dan Angka Kreditnya di Lingkungan APFP). Berdasarkan surat Sekretaris Utama BPKP Nomor S-1380/SU/2002 tanggal 16 Agustus 2002 perihal Kualifikasi Pendidikan PFA dan Angka Kreditnya, BPKP telah meminta unit-unit pengawasan di lingkungan APIP untuk menetapkan kualifikasi pendidikan sebagai unsur

utama

di

lingkungan

kerja

masing-masing

setelah

memperoleh persetujuan Kepala BPKP.. 5. Pertanyaan: Seorang PFA yang telah menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen angka kredit diakui 16, setelah itu yang bersangkutan memperoleh ijazah S1 Akuntansi dan mendapat tambahan angka kredit 9 (tambahan angka kredit = 25). Sesuai peraturan, penambahan angka kredit ijazah akuntan = 25, apakah untuk ijazah S1 manajemen tersebut bisa diperhitungkan tambahan angka kredit 5 lagi? Jawaban: a. Angka kredit perolehan ijazah S1 Akuntansi atau Manajemen sebelum 1 Oktober 1996 (masa PKP) adalah sebesar 66 dan perolehan UNA Profesi dinilai 9 (sesuai Surat Deputi Bidang Administrasi No. S-05.01.02-956/DI.1/1998 tanggal 16 Maret 1998,

tentang

Penilaian

Angka

Kredit

bagi

Auditor

yang

memperoleh Ijazah Sarjana). b. Angka kredit perolehan ijazah S1 Akuntansi atau Manajemen setelah 1 Oktober 1996 (setelah berlakunya Ketentuan JFA) adalah sebesar 25 dan perolehan UNA Profesi tidak diberikan angka kredit. c. Dalam hal S1 Manajemen diperoleh sebelum 1 Oktober 1996, kemudian memperoleh S1 Akuntansi setelah 1 Oktober 1996, maka angka kredit S1 Manajemen adalah 66 dan angka kredit S1 Akuntansi adalah 5 (gelar kesarjanaan lainnya – Unsur Penunjang).


10


6. Pertanyaan: Seorang PFA yang berasal dari dari D III STAN mendapat ijin belajar di luar jam dinas dari BPKP, setelah lulus dan berijasah S1 Akuntansi dinilai angka kreditnya sebesar 16. Berdasarkan

jawaban

Buku

Himpunan

Tanya

Jawab

Forum

Komunikasi seputar JFA tahun 2001 halaman 4, disebutkan angka kredit untuk S1 Akuntansi dan Manajemen adalah sebesar 25. Bagaimana cara melakukan koreksi terhadap unsur pendidikan tersebut? Jawaban: Sesuai

surat

Deputi

Bidang

Administrasi

No.

S-05.01.02-

956/DI.1/1998 tanggal 16 Maret 1998 sebagaimana diuraikan pada jawaban butir 5 di atas, apabila ijazah S1 Akuntansi tersebut diperoleh sebelum 1 Oktober 1996, maka pemberian angka kredit sebesar 16 sudah benar dan tidak perlu dikoreksi. Apabila ijazah S1 Akuntansi tersebut diperoleh setelah 1 Oktober 1996 dan masih diberi angka kredit sebesar 16, maka dilakukan koreksi dengan menambah angka kredit sub unsur Pendidikan sebesar 9 dalam periode penilaian berjalan. 7. Pertanyaan: PFA dengan latar belakang pendidikan Pembantu Akuntan (PA) telah memperoleh ijazah S1 (S.Ip) dan telah diberikan angka kredit sebesar 5 (Unsur Penunjang). Saat ini yang bersangkutan telah memiliki

S2

(MM

Konsentrasi

Keuangan)

dan

S1

Ekonomi.

Bagaimana pemberian angka kreditnya? Jawaban: Perolehan ijazah S1 Ekonomi jurusan Akuntansi atau Manajemen dapat diberikan angka kredit Unsur Utama sebesar 25 setelah ijazah tersebut diakui secara kedinasan. Perolehan ijazah S1 Ekonomi selain jurusan Akuntansi atau Manajemen dapat diberikan angka kredit sebesar 5 (Unsur Penunjang).


11


Perolehan ijazah S2 (MM) dapat diberikan angka kredit Unsur Utama sebesar 25 setelah ijazah S1 Ekonomi diakui secara kedinasan. Alih Jabatan dari Auditor Trampil ke Auditor Ahli dapat dilakukan setelah ijazah S1 Ekonomi jurusan Akuntansi / Manajemen atau S2 / MM (dalam hal S1 Ekonomi tersebut selain jurusan Akuntansi / Manajemen) diakui secara kedinasan serta telah lulus sertifikasi dan memenuhi persyaratan lain sesuai ketentuan yang berlaku. 8. Pertanyaan: Pada bulan Maret 2001 telah dilaksanakan UPI untuk PFA Trampil yang telah mempunyai Pangkat III b sd III d dan mempunyai Ijazah S 1. Apabila kebijakan PFA wajib ikut UPI terus dilaksanakan (semoga ada perubahan peraturan menjadi tidak perlu UPI untuk PFA), berarti akan ada penerbitan Sertifikat Lulus UPI bagi para PFA. Apakah jerih payah PFA untuk mengikuti UPI dan perolehan Sertifikat lulus UPI tersebut dapat memperoleh angka kredit, berapa

angka

kreditnya

dan

bagaimana

menghitungnya/

disetarakan dengan butir kegiatan yang mana ? Jawaban: Kegiatan mengikuti dan lulus Ujian Penyesuaian Ijazah (UPI) adalah dalam rangka pengakuan ijazah secara kedinasan dan termasuk dalam pemberian angka kredit untuk perolehan ijazah dimaksud sehingga tidak dapat diberikan angka kredit tersendiri.

B. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Permasalahan yang dibahas dalam kelompok ini menyangkut kegiatan pada Unsur Pendidikan, sub unsur “Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan serta memperoleh STTPL” yang merupakan bagian dari Unsur Utama kegiatan PFA sebagaimana tercantum dalam Huruf A.2


12


Lampiran 1 A dan 1 B Keputusan MENPAN Nomor 19/1996 tanggal 2 Mei 1996. Secara garis besar, permasalahan yang telah dibahas dalam Rapat Koordinasi Kepegawaian dan JFA Tahun 2002 mengenai topik ini antara lain menyangkut : Angka kredit diklat Prajab dan Manajemen Audit yang diperoleh pada masa PKP Kegiatan

diklat

Prajabatan

dan

Manajemen

Audit

umumnya

dilaksanakan sebelum pegawai diangkat sebagai pejabat fungsional. Pada masa PKP, bagi pegawai yang diangkat pertama kali dalam jabatan PKP diberikan angka kredit kumulatif minimal sesuai pangkat terakhirnya berdasarkan tabel angka kredit yang telah ditentukan. Pemberian angka kredit kumulatif minimal tersebut adalah merupakan angka kredit awal bagi PKP yang bersangkutan dan dianggap mewakili seluruh

prestasi

Prajabatan

(termasuk

dan

Manajemen

keikutsertaan/kelulusan

dalam

Audit)

bersangkutan

sebelum

yang

diklat

diangkat dalam jabatan PKP. Oleh karena itu, terhadap kegiatan diklat dimaksud tidak dapat diberikan angka kredit tersendiri. Dalam

ketentuan

keperluan

JFA,

berbeda

Pengangkatan

mengumpulkan

angka

Pertama

kredit

dengan dalam

kumulatif

ketentuan JFA,

PKP,

untuk

PFA

harus

calon

minimal

sesuai

pangkat

terakhirnya dan tidak disediakan tabel angka kredit sebagaimana pada ketentuan PKP. Oleh karena itu, untuk diklat yang diikuti sejak 1 Oktober 1996 (sejak berlakunya ketentuan JFA), dapat diberikan angka kredit tersendiri untuk memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk pengangkatan tersebut. Keikutsertaan pejabat struktural dalam diklat sertifikasi auditor PNS yang diangkat menjadi pejabat struktural dapat berasal dari PFA, demikian pula sebaliknya seorang pejabat struktural dapat pula diangkat kembali menjadi PFA. Untuk mengantisipasi hal tersebut, timbul pemikiran untuk mengikutsertakan para pejabat struktural Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002

13


dalam diklat sertifikasi JFA untuk mempersiapkan apabila suatu waktu yang bersangkutan diangkat kembali dalam JFA. Sampai saat ini, pemikiran

tersebut

masih

dalam

kajian

dengan

memperhatikan

manfaat dan kendala yang ada. Diklat yang dikelompokkan sebagai Pengembangan Profesi Dalam

rangka

meningkatkan

berkesinambungan,

salah

satu

profesionalitas alternatif

auditor

kegiatan

yang

secara dapat

dilakukan auditor adalah mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan / PPL (Continuing Proffessional Education). Dalam ketentuan JFA, diklat yang dapat dikelompokkan sebagai PPL ini seharusnya dimasukkan sebagai Unsur Utama kegiatan PFA, sub unsur Pengembangan Profesi Berdasarkan Lampiran 1 A dan 1 B Keputusan MENPAN Nomor 19/1996 tanggal 2 Mei 1996, kegiatan diklat yang termasuk dalam unsur Pengembangan Profesi hanya kegiatan “Melakukan pelatihan di kantor sendiri (PKS / In House Training)”, sedangkan kegiatan diklat yang bersifat sebagai PPL belum termasuk dalam kegiatan unsur Pengembangan Profesi. Sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Keputusan MENPAN Nomor 19/1996 tanggal 2 Mei 1996, ketentuan dalam keputusan MENPAN tersebut ditinjau setiap 5 (lima) tahun sejak tanggal berlakunya. Saat ini telah terbentuk Tim yang ditugasi untuk mengkaji ketentuan JFA dan merumuskan revisinya, dan salah satu bahan masukan untuk revisi ketentuan

JFA

Pengembangan

adalah

memasukkan

Profesi.

Sementara

diklat

PPL

menunggu

dalam

unsur

realisasi

revisi

ketentuan dimaksud, telah diterbitkan surat edaran Kepala Pusbin JFA No.

SE-06.04.00-27/PJFA/2002

tanggal

18 Januari

2002 perihal

Penjelasan Unsur Pengembangan Profesi, Jam Kerja, dan Alokasi Angka Kredit yang antara lain mengelompokkan diklat-diklat tertentu ke dalam unsur Pengembangan Profesi.


14


Kewajiban mengulang kembali diklat bagi PFA yang tidak lulus diklat sertifikasi Dalam Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-06.04.00-847/K/1998 tanggal 11 Nopember 1998 tentang Pola Diklat Auditor bagi APFP, ditetapkan bahwa peserta diklat sertifikasi yang belum lulus seluruh mata ajaran sampai dengan 3 (tiga) kali Ujian Ulangan dalam waktu 2 (dua) tahun, peserta tersebut diwajibkan untuk mengikuti kembali diklat tersebut secara lengkap untuk semua mata ajaran. Ketentuan mengulang kembali diklat bagi PFA yang tidak lulus tersebut dimaksudkan untuk menjaga mutu dan profesionalitas PFA, sehingga diharapkan

mekanisme

sertifikasi

tersebut

dapat

dijadikan

standardisasi kualitas PFA. Secara rinci, permasalahan dan solusi tersebut diuraikan dalam tanya jawab berikut ini : 9. Pertanyaan: Apakah sertifikat diklat yang diperoleh pegawai sebelum diangkat menjadi PKP/ PFA (Prajab, Manajemen Audit, dll) dapat diajukan kembali untuk dinilai setelah pegawai menjadi PFA? Jawaban: Apabila diklat tersebut diikuti pada masa PKP (sebelum 1 Oktober 1996) tidak dapat diberikan angka kredit, karena pengangkatan pertama PKP menggunakan tabel angka kredit. Apabila sertifikat diklat tersebut diperoleh setelah 1 Oktober 1996 dan digunakan untuk Pengangkatan Pertama dalam JFA, dapat diberikan angka kredit sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP No: Kep-13.00.00-125/K/1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan dan Pelaksanaan JFA dan Angka Kreditnya di Lingkungan APFP, halaman 198. Dalam hal PNS telah diangkat menjadi PFA, batas waktu pengakuan angka kredit sertifikat diklat adalah selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perolehan sertifikat tersebut, sesuai kesepakatan Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002

15


dalam

Rakor

Kepegawaian

dan

JFA

tahun

2002.

Penegasan

mengenai hal ini akan dituangkan dalam surat edaran tersendiri. 10. Pertanyaan: Apakah

sertifikat

pra

jabatan

dapat

diberikan

angka

kredit,

mengingat seorang baru bisa diangkat dalam JFA apabila sudah diangkat dalam PNS (Pasal 1, Bab 1 UU No. 43/99), sementara seorang hanya dapat diangkat dalam PNS setelah diantaranya lulus pra jabatan? Jawaban: Sesuai

dengan

125/K/1997 sertifikat

Keputusan

(Buku

pra

Kepala

Himpunan

jabatan

dapat

BPKP

Ketentuan diberikan

No:

Kep-13.00.00-

JFA

halaman

angka

kredit

198), karena

pemenuhan angka kredit untuk Pengangkatan Pertama ke dalam JFA adalah dengan mengumpulkan angka kredit dari kegiatankegiatan sebelum diangkat dalam JFA termasuk kegiatan pada masa CPNS. Pengangkatan dalam JFA baru dapat dilakukan setelah yang bersangkutan berstatus PNS. Menunjuk jawaban pada butir 9 di atas, kegiatan prajabatan yang dapat diberikan angka kredit adalah kegiatan setelah 1 Oktober 1996 (setelah berlakunya ketentuan JFA). 11. Pertanyaan: Apakah ada kriteria bagi pegawai Bawasda yang dapat diikutkan dalam

Diklat

Sertifikasi

Auditor

mengingat

latar

belakang

pendidikan mereka yang sangat beragam dan hampir tidak ada yang akuntan ? Jawaban: Salah satu syarat pengangkatan ke dalam JFA adalah pendidikan dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh masing-masing pimpinan unit organisasi sesuai bidang tugas auditor yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan instansi pembina/Kepala BPKP.


16


Dengan demikian, kualifikasi pendidikan bagi PFA / Calon PFA di lingkungan

Bawasda

berbeda

dengan

yang

diberlakukan

di

lingkungan BPKP. Oleh karena itu, kepesertaan dalam diklat sertifikasi (sebagai salah satu syarat pengangkatan dalam JFA) di lingkungan Bawasda dapat diikuti oleh calon PFA dengan latar belakang pendidikan yang lebih beragam dibandingkan dengan BPKP. 12. Pertanyaan: Apakah tidak ada kebijakan mengikutsertakan para Pejabat Eselon IV di lingkungan BPKP dalam Diklat Sertifikasi Peran Pengendali Teknis, mengingat Eselon IV yang murni belum pernah diangkat kembali sebagai PFA setelah re-organisasi BPKP tidaklah begitu banyak? Jawaban: Penyelenggaraan diklat sertifikasi JFA bagi para pejabat struktural sampai saat ini masih dalam kajian dengan mempertimbangkan: a. Ketersediaan dan skala prioritas anggaran. b. Penandingan manfaat dengan biaya. c. Adanya fasilitas Ujian Bebas Matrikulasi (UBM) dan diklat matrikulasi dalam hal pejabat struktural diangkat kembali ke dalam JFA. 13. Pertanyaan: Agar dipertimbangkan untuk mengikutsertakan Pejabat Struktural mengikuti

diklat

sertifikasi

JFA

mengingat

tidak

selamanya

seseorang akan menduduki jabatan struktural. Suatu saat yang bersangkutan akan dialihkan ke JFA dan menurut ketentuan yang bersangkutan harus lulus sertifikasi JFA sesuai dengan jenjang pangkat dan jabatannya. Jawaban: Penyelenggaraan diklat sertifikasi JFA bagi para pejabat struktural sampai saat ini masih dalam kajian (lihat jawaban no. 12). Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002

17


14. Pertanyaan: Menunjuk pada Surat Edaran Kepala Pusbin JFA No. SE-06.04.0027/PJFA/2002 tanggal 18 Januari 2002, a. Diklat yang dapat dikategorikan sebagai unsur pengembangan profesi meliputi diklat fungsional dan diklat teknis tanpa ada penegasan waktu perolehannya. b. Diklat

yang

tidak

dapat

dikategorikan

sebagai

unsur

pengembangan profesi meliputi diklat lainnya yang tidak ada hubungannya dengan tugas auditor diperhitungkan sebagai “unsur pengawasan”. Jawaban: a. Perhitungan angka kredit berdasarkan SE ini diberlakukan sejak tanggal SE (18 Januari 2002). b. Angka kredit diklat lainnya (selain yang dapat dikelompokkan sebagai

sub

“diperhitungkan

unsur

pengembangan

sebagai

unsur

profesi)

pengawasan”,

tercantum: seharusnya:

“diperhitungkan sebagai sub unsur pendidikan”. Hal ini akan segera direvisi.

Disamping itu, dalam Rakor Kepegawaian dan JFA tahun 2002 disepakati bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Kepala Pusbin JFA No. SE-06.04.00-27/PJFA/2002 tanggal 18 Januari 2002 yang

menyangkut pembatasan HP bagi Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak 1 Juli 2002. Perubahan SE tersebut akan dituangkan dalam SE tersendiri. 15. Pertanyaan: PFA

mengajukan

Sertifikat

penilaian

Mengikuti,

angka

sedangkan

kredit diklat

diklat yang

berdasarkan bersangkutan

menerbitkan Sertifikat Mengikuti dan Sertifikat Lulus.


18


Jawaban: a. Untuk

diklat

yang

menerbitkan

Sertifikat

Mengikuti

dan

Sertifikat Lulus, yang diberikan angka kredit adalah Sertifikat Lulus. b. Untuk diklat yang hanya menerbitkan Sertifikat Mengikuti (misalnya diklat matrikulasi), yang diberikan angka kredit adalah Sertifikat Mengikuti. 16. Pertanyaan: Persyaratan

mengikuti

Diklat

Sertifikasi

Pembentukan

Auditor

Trampil maupun Auditor Ahli Anggota Tim yang diberlakukan pada Pegawai

BPKP

dan

Pegawai

Pemda

(Bawasda)

tidak

sama,

cenderung lebih ketat persyaratan bagi Pegawai BPKP padahal acuan aturannya sama, yaitu Kep Menpan No. 19/1996 dan Surat Edaran Kepala BPKP No. SE-06.04.00-22/K/1999. Contohnya:

yang

berhak

mengikuti

Diklat

Sertifikasi

Auditor

Trampil, bagi Pegawai Pemda adalah yang memiliki ijazah minimal SLTA dan pangkat minimal gol. II/b, sedangkan bagi Pegawai BPKP yang bersangkutan harus telah lulus D III STAN atau Ajun Khusus. Jawaban: Tidak ada perbedaan persyaratan mengikuti diklat sertifikasi bagi seluruh APIP. Khusus mengenai kualifikasi pendidikan, ditetapkan oleh unit organisasi masing-masing setelah mendapat persetujuan Instansi Pembina/KepalaBPKP (lihat jawaban no. 11) 17. Pertanyaan : Bagaimana pemberian angka kredit pelaksanaan diklat dengan jumlah jamlat 27 jam, mengingat jumlah jamlatnya kurang untuk diberikan angka kredit (min. 30 jam) dan diklat yang dilakukan oleh non-pusdiklatwas yang dalam sertifikatnya menyebutkan lokakarya. Jawaban: Sesuai dengan Lampiran 1 SK Menpan No. 19/1996, kegiatan diklat yang dapat diberikan angka kredit adalah kegiatan diklat lamanya Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002

19


minimal 30 jam pelatihan (jamlat). Dalam Rakor Kepegawaian dan JFA tahun 2002 disepakati bahwa kegiatan diklat yang lamanya kurang dari 30 jamlat, sepanjang memperoleh STTPP (Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan), dapat diberikan angka kredit dengan besaran yang akan diatur dalam surat edaran tersendiri. Pengertian Lokakarya sesuai SK Menpan No. 19/1996 adalah pertemuan yang dilaksanakan untuk membahas suatu karya baik di bidang

pengawasan

maupun

yang

menunjang

pengawasan.

Kegiatan lokakarya diberikan angka kredit sebagai Unsur Penunjang dengan besaran angka kredit sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 SK Menpan No. 19/1996. 18. Pertanyaan: Bagaimana cara menghitung angka kredit untuk jenis diklat yang termasuk dalam pengembangan profesi dan yang tidak termasuk dalam pengembangan profesi? Jawaban: Pemberian

angka

kredit

untuk

diklat

yang

termasuk

dalam

kelompok Pengembangan Profesi adalah dengan menggunakan besaran angka kredit sub unsur “Mengikuti Diklat Kedinasan serta memperoleh STTPP” sesuai Lampiran 1 SK Menpan No. 19/1996, namun dalam SK PAK dikelompokkan sebagai perolehan angka kredit unsur Pengembangan Profesi. Pemberian angka kredit untuk diklat yang tidak termasuk dalam kelompok Pengembangan Profesi adalah dengan menggunakan besaran angka kredit sub unsur “Mengikuti Diklat Kedinasan serta memperoleh STTPP” sesuai Lampiran 1 SK Menpan No. 19/1996, dan dalam SK PAK dikelompokkan sebagai perolehan angka kredit unsur Pendidikan. 19. Pertanyaan: Ujian Sertifikasi JFA yang belum lulus sampai batas waktu yang ditentukan, apakah kebijakan untuk mengulang diklat dari awal dapat diubah. Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002

20


Jawaban: Sesuai dengan ketentuan dalam Pola Diklat Auditor, PFA / Calon PFA yang belum lulus Ujian Sertifikasi sampai batas waktu yang ditentukan dapat diusulkan kembali oleh Pimpinan Unitnya untuk mengikuti

diklat

memperhitungkan

dengan mata

mengulang ajaran

yang

diklat

dari

awal

tanpa

telah

lulus

pada

diklat

sebelumnya. Ketentuan tersebut dipandang sudah cukup memberi kesempatan

lulus

bagi

PFA

dan

dimaksudkan

agar

yang

bersangkutan berupaya maksimal untuk dapat lulus dalam waktu yang ditentukan, sehingga tidak mengakibatkan keterlambatan kenaikan

jabatan/pangkat

karena

belum

terpenuhinya

syarat

sertifikasi. 20. Pertanyaan: Auditor Trampil yang sudah lulus S2 apakah bisa langsung mengikuti Diklat Ketua Tim (yang bersangkutan belum ikut Diklat Pindah Jalur)? Jawaban: Apabila yang bersangkutan belum memiliki Sertifikat Pindah Jalur, maka

yang

bersangkutan

harus

mengikuti

dan

lulus

Diklat

Sertifikasi Pindah Jalur kemudian dapat diikutkan dalam Diklat Sertifikasi Penjenjangan Ketua Tim (dalam hal yang bersangkutan akan alih jabatan dari Auditor Penyelia menjadi Auditor Ahli Muda). Apabila yang bersangkutan telah memiliki Sertifikat Masuk Auditor Ahli, maka tidak perlu mengikuti Diklat Sertifikasi Pindah Jalur dan langsung dapat mengikuti Diklat Sertifikasi Penjenjangan Ketua Tim.

21. Pertanyaan: Auditor Pelaksana Lanjutan telah memiliki Sertifikat Auditor Ahli (Anggota Tim) sedangkan yang bersangkutan belum pindah jalur (berijazah Sarjana Ekonomi UI). Apakah bisa langsung mengikuti Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002

21


Diklat Sertifikasi Ketua Tim atau harus mengikuti Diklat Sertifikasi Pindah Jalur terlebih dahulu. Jawaban: Auditor Pelaksana Lanjutan (Gol. Ruang III/a – III/b) apabila memperoleh

ijazah

Sarjana

Ekonomi

jurusan

Akuntansi

atau

Manajemen yang telah tercantum dalam SK Kepangkatan dan telah memiliki Sertifikat Pindah Jalur atau Sertifikat Masuk Auditor Ahli dapat dialihkan jabatannya menjadi Auditor Ahli Pertama. Setelah yang bersangkutan dialihkan menjadi Auditor Ahli Pertama dan telah memiliki angka kredit kumulatif minimal 175 dengan pangkat minimal Penata Muda Tk. I (Gol. Ruang III/b) dapat diusulkan mengikuti Diklat Sertifikasi Penjenjangan Ketua Tim. 22. Pertanyaan: Apa urgensinya penerbitan Sertifikat Mengikuti, apabila angka kredit yang diberikan Sertifikat Lulus dan kebijakan pemberian angka kredit untuk PFA yang belum lulus diklat sampai dengan batas waktu yang ditentukan? Jawaban: Sertifikat

Mengikuti

dikeluarkan

sebagai

apresiasi

terhadap

keikutsertaan yang bersangkutan dalam diklat yang dilaksanakan dan sebagai bukti pendaftaran untuk mengikuti Ujian Sertifikasi JFA. Angka kredit diberikan setelah yang bersangkutan memperoleh Sertifikat Lulus. 23. Pertanyaan: Dalam Surat Edaran Kepala Pusbin JFA nomor : SE.06.04.0027/PJFA/2002 tanggal 18 Januari 2002 , terdapat 2 (dua) kategori diklat, yaitu diklat dikategorikan sebagai unsur pengembangan profesi dan tidak dapat dikategorikan sebagai Pengembangan Profesi :


22


1) Apakah Diklat yang dapat dikelompokan dalam 2 (dua) kategori di atas, adalah hanya untuk Diklat yang diselenggarakan dan diterbitkan sertifikatnya oleh Pusdiklatwas BPKP? 2) Kalau tidak, apa batasan dan kriteria suatu kegiatan dapat dimasukkan sebagai Diklat tersebut di atas (ditinjau dari penyelenggara,

pengajar/penatar,

penerbit/

penandatangan

sertifikat mengikuti/lulus? 3) Kalau ya, bagaimana status diklat-diklat yang diselenggarakan oleh Deputi dan diterbitkan sertifikat mengikuti Diklat oleh Deputi yang bersangkutan dan atau mungkin oleh Perwakilan BPKP setempat? 4) Mengapa

Diklat

TOT

dinyatakan

sebagai

tidak

dapat

dikategorikan sebagai pengembangan profesi, misalnya Diklat TOT LAKIP, padahal dalam Diklat TOT ini selain membahas tehnik presentasi juga sekaligus membahas materi LAKIP itu sendiri? Jawaban: 1) Diklat yang tercantum dalam SE-27 tersebut pada dasarnya seluruhnya diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP. Namun demikian, apabila ada diklat yang diselenggarakan oleh Deputi atau

Perwakilan

BPKP

Pusdiklatwas BPKP

hendaknya

dikoordinasikan

dengan

untuk ditetapkan kesetaraannya. Diklat

dengan batasan sebagaimana tercantum dalam SE-27 tersebut dapat

diberikan

angka

kredit

baik

dilaksanakan

oleh

Pusdiklatwas maupun oleh Deputi/Perwakilan BPKP sepanjang dibuktikan dengan adanya sertifikat mengikuti/lulus yang juga mencantumkan jumlah jam pelaksanaan diklat. 2) Diklat TOT tidak dapat dikelompokkan sebagai Pengembangan Profesi karena ditujukan untuk mempersiapkan para Trainers (Pengajar) dan tidak mengembangkan profesi selaku auditor, sehingga diberikan angka kredit Unsur Pendidikan (diklat).


23


C. PENGAWASAN Permasalahan yang dibahas dalam kelompok ini menyangkut kegiatan pada Unsur Pengawasan yang merupakan bagian dari Unsur Utama kegiatan PFA sebagaimana tercantum dalam Huruf B Lampiran 1 A dan 1 B Keputusan MENPAN Nomor 19/1996 tanggal 2 Mei 1996. Secara garis besar, permasalahan yang telah dibahas dalam Rapat Koordinasi Kepegawaian dan JFA Tahun 2002 mengenai topik ini antara lain menyangkut : HP Maksimal Pada hakekatnya, sesuai dengan angka III huruf B.3 surat edaran Kepala BPKP Nomor SE-06.04.00-22/K/1999 tanggal 11 Januari 1999, atasan langsung PFA bertanggung jawab atas kewajaran perhitungan angka

kredit

yang

diajukan

oleh

PFA

yang

berada

di

bawah

supervisinya. Namun, pada prakteknya masih ditemukan adanya PFA yang mengajukan penilaian angka kredit dengan jumlah HP per tahun yang melebihi jumlah HP yang mungkin dilaksanakan oleh PFA. Dalam Rakor Kepegawaian dan JFA Tahun 2002 disepakati perlu adanya penetapan HP Maksimal per tahun untuk mencegah pengajuan angka kredit dengan jumlah HP yang tidak wajar. Penetapan HP maksimal ini akan dilakukan melalui surat edaran tersendiri. Penugasan yang dibatalkan Pada

dasarnya,

didasarkan

pemberian

pada

menyelesaikan

lamanya

penugasan

angka

kredit

waktu tersebut.

yang

atas

suatu

penugasan

direncanakan

Rencana

waktu

untuk

dimaksud

dituangkan dalam form Anggaran Waktu (KM3) dan Kartu Penugasan (KM4). Dalam hal penugasan dapat diselesaikan atau norma hasil telah tercapai sebelum berakhirnya waktu yang direncanakan, perhitungan angka kredit tetap didasarkan pada rencana (anggaran waktu). Sebaliknya, apabila penugasan diselesaikan dalam waktu yang lebih


24


lama dari waktu yang direncanakan, perhitungan angka kredit juga tetap didasarkan pada rencana. Apabila suatu penugasan, karena sesuatu hal, tidak dapat diselesaikan sebagaimana mestinya atau dibatalkan, perhitungan angka kredit tidak dapat didasarkan pada rencana karena tidak tercapainya norma hasil sebagaimana

tujuan

penugasan.

Perhitungan

angka

kredit

bagi

penugasan yang tidak dapat diselesaikan atau dibatalkan tersebut didasarkan

pada

waktu

realisasi

(jumlah

HP

terpakai)

dengan

menyusun suatu laporan sumir atau laporan kemajuan/pelaksanaan penugasan (progress report) sebagai pemenuhan norma hasil. Angka kredit pada masa magang Berdasarkan surat edaran Deputi Bidang Administrasi Nomor SE06.04.00-1485/DI/1999

tanggal

23

Desember

1999

tentang

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan BPKP, bagi calon PFA yang akan diangkat ke dalam JFA melalui Pengangkatan Pertama, perhitungan angka kredit sampai dengan terpenuhinya angka kredit kumulatif minimal sesuai pangkat terakhirnya (masa magang) dilakukan dengan menggunakan jam diklat. Apabila angka kredit kumulatif

minimal

telah

terpenuhi,

perhitungan

angka

kredit

berikutnya dilakukan dengan menggunakan jam pengawasan. Dalam Rakor Kepegawaian dan JFA Tahun 2002 disepakati bahwa penggunaan

jam

diklat

seyogyanya

diberlakukan

juga

bagi

Pengangkatan Kembali para PFA yang dibebaskan sementara karena mengikuti tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan mengingat yang bersangkutan dapat dianggap magang sebelum melaksanakan tugas barunya sesuai ijazah yang telah diperolehnya. Disepakati akan diusulkan kepada Sekretaris Utama untuk merevisi surat edaran Deputi Bidang

Administrasi

Nomor

Se-06.04.00-1485/DI/1999

berkaitan

dengan hal tersebut.


25


Surat Tugas yang bersifat “Payung” Dalam

perkembangan

penugasan

di

lingkungan

BPKP,

terdapat

beberapa surat tugas yang bersifat sebagai pembentukan Tim dengan jangka waktu penugasan yang relatif lama (1 tahun atau lebih), misalnya

Tim

Pengendali

Audit

atau

Satgas

tertentu.

Dalam

pelaksanaan tugasnya, anggota Tim atau Satgas ini melakukan kegiatan hanya pada bulan-bulan tertentu dan tidak terus menerus sepanjang tahun. Untuk keperluan perhitungan angka kredit,

diperlukan adanya Surat

Tugas / Nota Dinas (minimal eselon II) tersendiri untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh anggota Tim atau Satgas tersebut dengan mencantumkan HP yang direncanakan dan diberikan angka kredit pengawasan untuk setiap kegiatan. Surat Tugas atau Surat Keputusan pembentukan Tim atau Satgas tersebut bersifat sebagai “payung” atas kegiatan-kegiatan tim dimaksud. Apabila tidak ada Surat Tugas tersendiri maka angka kredit yang diberikan adalah angka kredit kepanitiaan (Angka kredit diberikan hanya satu kali kepanitiaan dalam satu tahun anggaran yaitu 0,5) yang masuk dalam unsur penunjang. Penugasan sebagai Pejabat Proyek / Plh Pejabat Struktural Untuk kepentingan dinas, adakalanya PFA ditugaskan sebagai pejabat proyek (Pemimpin Proyek/Bagian Proyek) atau sebagai Plh pejabat struktural. Dalam Rakor Kepegawaian dan JFA Tahun 2002 disepakati bahwa PFA yang ditunjuk sebagai Pejabat Proyek atau Pelaksana Harian (Plh) atau Pelaksana Tugas (PT) pejabat struktural, maka atas kegiatan tersebut tidak dapat dinilai/diberikan angka kredit karena bukan merupakan kegiatan auditor dan tidak dapat disepadankan dengan kegiatan pengawasan dalam Kep Menpan Nomor 19 Tahun 1996.


26


Secara rinci, permasalahan dan solusi tersebut diuraikan dalam tanya jawab berikut ini : 24. Pertanyaan: Seperti telah kita ketahui bersama bahwa penilaian angka kredit atas suatu kegiatan didasarkan pada orientasi hasil dan bukan proses. Dalam praktek, terdapat kemunginan PFA mengajukan angka kredit atas suatu kegiatan yang norma hasilnya tercapai pada periode penilaian sekarang (Misalnya periode Januari – Juni 2002) sedangkan pelaksanaan kegiatannya dilakukan pada periode penilaian sebelumnya (Misalnya periode Juni – Desember 2001). Mengingat pengakuan angka kredit dibatasi oleh HP Maksimal, maka Tim Penilai harus membuka kembali DUPAK sebelumnya (periode Juni – Desember 2001) untuk meyakini apakah DUPAK yang lalu telah mencapai HP Maksimal untuk periode tersebut. Keharusan

untuk

melihat

kembali

berkas

penilaian

periode

sebelumnya seringkali menyulitkan Tim Penilai. Jawaban: Pada hakekatnya, sesuai dengan angka III huruf B.3 surat edaran Kepala BPKP Nomor SE-06.04.00-22/K/1999 tanggal 11 Januari 1999, atasan langsung PFA bertanggung jawab atas kewajaran perhitungan angka kredit yang diajukan oleh PFA yang berada di bawah supervisinya, sehingga perhitungan angka kredit yang diajukan

dalam

SPMK

sesuai

dengan

prestasi

auditor

yang

bersangkutan. Namun,

dalam

prakteknya,

timbul

keragaman

pelaksanaan

penetapan HP dalam suatu penugasan yang cenderung mengarah kepada jumlah HP yang tidak wajar dan menimbulkan perdebatan yang tidak terselesaikan, misalnya adanya PFA yang mengajukan angka kredit dengan jumlah 500 HP dalam satu tahun atau lebih dari 400 HP per tahun per PFA.


27


Oleh karena itu, dalam Rakor Kepegawaian dan JFA tahun 2002 disepakati penetapan HP Maksimal per tahun yang akan ditetapkan dalam surat edaran tersendiri. Terhadap kegiatan yang norma hasilnya dicapai pada periode penilaian Januari - Juni, sedangkan kegiatannya dilaksanakan pada periode Juli – Desember tahun lalu, maka Tim Penilai perlu meyakini apakah pemakaian HP pada periode Juli – Desember tahun lalu telah mencapai HP Maksimal. Kegiatan tersebut tidak dapat diberikan angka kredit apabila pada periode tahun lalu pemakaian HP telah mencapai batas HP Maksimal. Dalam hal demikian, Tim Penilai perlu melihat berkas/kertas kerja penilaian sebelumnya yang datanya dapat diperoleh dari sekretariat Tim Penilai atau menciptakan “media” tersendiri untuk memonitor penggunaan HP dimaksud. 25. Pertanyaan: Penugasan pada suatu obrik ditolak oleh pimpinan obrik yang bersangkutan.

Berapa

HP

yang

dapat

diperhitungkan

dalam

penugasan tersebut? Jika pada saat pembicaraan pendahuluan, Pemimpin Proyek tidak ada (ke luar kota) dan tim pemeriksa diterima oleh Pimpinan Instansi. Pimpinan Instansi tersebut mempersilakan tim melakukan pemeriksaan

sambil

menunggu

Pemimpin

Proyek.

Setelah

Pemimpin Proyek kembali dari luar kota ternyata Pemimpin Proyek tersebut keberatan dilakukan pemeriksaan padahal tim telah melakukan pemeriksaan selama 2 (dua) minggu. Dalam hal demikian berapa HP yang dapat diperhitungkan dalam penugasan tersebut? Jawaban: Pemberian angka kredit didasarkan pada norma hasil. Dalam hal terdapat

penugasan

yang

ditolak

oleh

Obrik

(tidak

dapat

dilaksanakan sebagaimana seharusnya) agar dibuatkan laporan


28


(laporan sumir) dan diberikan angka kredit dengan menggunakan HP realisasi (bukan HP dalam surat tugas).

26. Pertanyaan: Ada tim yang akan melakukan pemeriksaan atas Proyek ABC di Kabupaten XYZ (HP untuk setiap tim 12 hari), namun informasi yang diperoleh tim dari Kepala Dinas terkait bahwa tidak terdapat kegiatan proyek dalam tahun 2001. Beberapa hari setelah tim kembali ke ibukota Provinsi, diperoleh informasi dari proyek induk bahwa terdapat

kegiatan proyek

ABC

pada

Kab.

XYZ

yang

dilaksanakan dalam tahun 2001 yang dananya berasal dari DIP tahun anggaran 2000. Berdasarkan informasi tersebut tim berupaya mengumpulkan

data

yang

diperlukan

untuk

bahan

laporan

kompilasi. Sedangkan laporan per kabupaten (management letter) tidak dibuat karena tidak ditemukan permasalahan. Terhadap masalah tersebut berapa hari yang dapat diperhitungkan angka kreditnya untuk setiap tim? Jawaban: Pada dasarnya terhadap penugasan yang tidak dapat diselesaikan / batal dilaksanakan, dibuatkan Laporan Sumir dan diberikan angka kredit berdasarkan HP Realisasi. 27. Pertanyaan: Terdapat pertanyaan mengenai perbedaan hari kerja Perwakilan BPKP (5 hari kerja/ minggu) dengan hari kerja di Instansi Kabupaten (6 hari kerja/ minggu). Bagaimana perlakuan jam kerja produktif? Jawaban: Tetap menggunakan hari kerja Perwakilan BPKP (5 hari kerja/ minggu). Perhitungan angka kredit dilakukan dengan acuan jam


29


kerja dalam satu minggu adalah 37,5 jam (7,5 jam perhari untuk unit dengan 5 hari kerja/ minggu). 28. Pertanyaan: Sesuai Surat Edaran dari Pusbin JFA tentang jam efektif per hari tahun

2001

=

6

jam,

atau

1950

jam

per

tahun.

Apakah

diperkenankan memberikan angka kredit untuk kegiatan lembur (di luar 6 jam per hari) sesuai Nota Dinas

yang dikeluarkan pejabat

yang berwenang? Jawaban: Dalam

ketentuan

JFA,

angka

kredit

secara

umum

diberikan

berdasarkan HP rencana dan bukan berdasarkan HP realisasi (kecuali untuk penugasan yang dibatalkan). Dalam hal dilakukan kegiatan lembur, sehingga penugasan dapat diselesaikan lebih cepat dari rencana, angka kredit tetap diberikan berdasarkan HP rencana. Dengan

demikian,

seolah-olah

kegiatan

lembur

tidak

dapat

diberikan angka kredit tersendiri, namun sebenarnya penghargaan atas lembur tersebut telah diwujudkan dengan pemberian angka kredit berdasarkan HP rencana. 29. Pertanyaan: PFA memakai tarif jam efektif yaitu 7,5 jam/ hari untuk kegiatan pengawasan bukan tahun 2002, padahal ketentuan tersebut belum berlaku pada saat itu. Jawaban: Penggunaan

jam

kerja

efektif

7,5

jam/hari

dimulai

sejak

ditetapkannya SE-06.04.00-27/PJFA/2002 tanggal 18 Januari 2002 tentang Penjelasan Unsur Pengembangan Profesi, Jam Kerja, dan Alokasi Angka Kredit. Pengajuan angka kredit tersebut agar dikoreksi oleh Tim Penilai dan disesuaikan dengan ketentuan jam kerja efektif yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.


30


30. Pertanyaan: Bagaimana pemberian angka kredit atas Surat Tugas yang terbit dalam

periode

magang,

setelah

pegawai

yang

bersangkutan

memperoleh angka kredit minimal yang dipersyaratkan untuk diangkat pertama kali sebagai PFA. Jawaban: Dalam periode magang, angka kredit penugasan pengawasan dihitung dengan menggunakan HP Pengawasan dengan tarif angka kredit pada jam diklat pada Unsur Pendidikan sesuai Lampiran 1 SK Menpan 19/1996. Dalam SK PAK, angka kredit magang tersebut dikelompokkan pada Unsur Pengawasan. Cara perhitungan ini hanya

dapat

dilakukan

sampai

dengan

yang

bersangkutan

mencapai angka kredit kumulatif minimal yang dibutuhkan untuk Pengangkatan Pertama dalam JFA. Angka kredit penugasan pengawasan setelah tercapainya angka kredit kumulatif minimal dimaksud, dihitung dengan menggunakan HP Pengawasan dengan butir kegiatan pada Unsur Pengawasan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. 31. Pertanyaan: Perhitungan

jam

magang

apakah

berlaku

hanya

untuk

pengangkatan pertama atau bisa dipakai untuk pengangkatan kembali? Jawaban: Sesuai dengan Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Administrasi Nomor:

S-06.04.00-1485/DI/1999,

dengan

menggunakan

jam

angka

magang

kredit

hanya

pengawasan

berlaku

untuk

pengangkatan pertama. Dalam Rakor Kepegawaian dan JFA tahun 2002 disepakati untuk mengusulkan kepada Sesma BPKP untuk juga memberlakukan penggunaan jam magang bagi Pengangkatan Kembali ke dalam JFA, khusus bagi Pengangkatan Kembali bagi PFA yang dibebaskan sementara karena mengikuti tugas belajar lebih dari 6 (enam) Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002

31


bulan,

dengan

merevisi

Surat

Deputi

Kepala

BPKP

Bidang

Administrasi Nomor: S-06.04.00-1485/DI/1999. 32. Pertanyaan: Seorang PFA ditugaskan dalam suatu Satgas dengan SK Kepala BPKP sebagai salah satu staf dalam suatu bidang/koordinator. Dalam pelaksanaannya, tanpa adanya surat tugas lain, yang bersangkutan melakukan fungsi dalam Satgas, yaitu Verifikasi hasil-hasil audit dari Perwakilan, Kompilasi hasil-hasil audit dari Perwakilan, dan Penyusunan Laporan Nasional : 1. Apa yang menjadi dasar penugasan, apakah cukup dengan SK Kepala BPKP Pembentukan Satgas? 2. Dalam pelaksanaan fungsi Satgas yang terlibat mempunyai peran yang berbeda-beda, bagaimana menilai angka kreditnya, apakah sesuai peran masing-masing saja? 3. Untuk penyusunan laporan nasional, apakah penugasan sebagai perorangan

atau

Tim/Satgas,

karena

yang

melaksanakan

penyusunan laporan nasional + 12 orang dengan masing-masing fungsinya

dan

dalam

Tim

penyusunan

laporan

nasional

mempunyai peran yang berbeda-beda (ada peran Anggota Tim dan Ketua Tim) Jawaban: Penghitungan angka kredit PFA hendaknya didasarkan pada surat tugas yang secara jelas mencantumkan HP dan dapat diidentifikasi hasilnya (norma hasil). SK Kepala BPKP mengenai pembentukan satgas merupakan “payung” dalam penugasan. Seharusnya untuk setiap kegiatan diterbitkan surat tugas dengan mencantumkan peran masing-masing PFA. Apabila dalam surat tugas tidak secara tegas menyebutkan peran, maka sesuai dengan kesepakatan Rakor Kepegawaian

dan

JFA

tahun

2002,

angka

kredit

diberikan

berdasarkan peran yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan kepangkatan dan sertifikasi yang bersangkutan.


32


33. Pertanyaan: Penugasan untuk menyusun buku pedoman, pada awalnya hanya melibatkan

5

(lima)

orang,

dan

telah

menghasilkan

konsep

pedoman dimaksud, dalam perjalanan dibahas dan diperbaiki oleh + 20 orang. Siapa yang paling berhak atas angka kredit dan bagaimana pembagiannya, mengingat apabila telah terbit menjadi buku, angka kreditnya harus dibagi kepada yang terlibat? Jawaban: Kegiatan penyusunan buku pedoman tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan membuat karya tulis/ karya ilmiah dalam bentuk buku pada sub unsur pengembangan profesi. Kegiatan tersebut diberikan

angka

kredit

unsur

Pengawasan

butir

kegiatan

“Penyusunan Pedoman dan atau Sistem di Bidang Pengawasan”. Angka kredit diberikan berdasarkan keterlibatan PFA dalam tiaptiap kegiatan yang didukung dengan Surat Tugas / Nota Dinas dari pejabat yang berwenang sesuai Tata Persuratan Dinas (minimal eselon II). Buku pedoman yang dihasilkan tidak dapat diberikan lagi angka kredit tersendiri sebagai Pengembangan Profesi. 34. Pertanyaan: Pembuatan buku pedoman penyusunan APBD Berbasis Kinerja, apakah bisa dimasukkan dalam pengembangan profesi? Karena hasil kegiatan tersebut akan disebarluaskan dan dimanfaatkan baik untuk pengawasan dan oleh pemerintah daerah, apakah dapat dinilai sebagai berikut: a. dikategorikan sebagai sub unsur pengawasan masuk dalam kegiatan penyusunan pedoman b. dikategorikan sebagai sub unsur pengembangan profesi masuk dalam kegiatan karya tulis, berdasarkan prosentase sesuai ketentuan. Jawaban: Kegiatan tersebut dikategorikan sebagai unsur Pengawasan butir kegiatan

“Menyusun

Pedoman


dan

atau

Sistem

di

bidang

33


Pengawasan”

dan

tidak

dapat

dikategorikan

sebagai

unsur

Pengembangan Profesi karena tidak sesuai dengan pengertian Karya Tulis Ilmiah (lihat Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP13.00.00-125/K/1997

tentang

Petunjuk

Teknis

Ketentuan

Pelaksanaan JFA dan angka kreditnya di lingkungan APFP pada halaman 138). 35. Pertanyaan: Angka kredit untuk Saksi Ahli di Pengadilan dihitung berdasarkan jam atau penugasan. Jangan sampai besaran angka kredit saksi ahli lebih kecil dari kehadiran dalam seminar dan menulis artikel. Perlu diingat kegiatan pemberian keterangan ahli lebih berat dari pada ikut seminar atau menulis. Jawaban: Besaran

angka

kredit

pemberian

keterangan

ahli

diberikan

berdasarkan jam kerja efektif sesuai dengan tabel angka kredit pada Lampiran 1 SK Menpan No. 19/1996. Untuk tertib perhitungan angka

kredit,

sebaiknya

Pemberian

Keterangan

diperlukan,

berdasarkan

instansi

yang

tetap

diterbitkan

surat

penugasan

Ahli, dengan mencantumkan HP yang “surat

berwenang.

panggilan / permintaan” dari

Apabila

dipandang

perlu

masih

dimungkinkan adanya penugasan untuk “Mempersiapkan bahan untuk tujuan tertentu (dalam rangka pemberian keterangan ahli)” untuk mempersiapkan materi yang terkait dengan pemberian keterangan ahli dimaksud. 36. Pertanyaan: Kegiatan pemberian keterangan ahli juga tergantung pada waktu penyidikan

yang

dilaksanakan

oleh

instansi

penyidik.

Jika

penyidikan ini belum dihentikan, pihak penyidik akan sering dan bahkan sewaktu-waktu dapat meminta keterangan, sedangkan surat tugas hanya satu kali diterbitkan dengan HP yang dibatasi.


34


Jawaban: Setiap kali pemberian keterangan ahli di pengadilan seharusnya diterbitkan surat tugas tersendiri dengan mencantumkan HP yang diperlukan berdasarkan “surat panggilan / permintaan” dari instansi yang berwenang. Dalam hal PFA diminta oleh penyidik untuk memberikan

keterangan

sebelum

pelaksanaan

pemberian

keterangan ahli di pengadilan, maka kegiatan tersebut dapat diberikan angka kredit sebagai “Mempersiapkan bahan untuk tujuan tertentu

(dalam

rangka pemberian

keterangan

ahli)”

dengan

didukung surat tugas / Nota Dinas minimal eselon III yang mencantumkan lamanya pelaksanaan kegiatan. 37. Pertanyaan: Seorang

pegawai

(PFA)

terlambat

datang

melapor,

sesuai

Keputusan Kepala BPKP No. KEP-13.00.00-125/K/1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan JFA dan Angka Kreditnya di Lingkungan PFA (huruf B Pembebasan Sementara karena sebab lain) yang bersangkutan kemudian dikenakan hukuman disiplin kategori sedang/berat. Apabila yang bersangkutan mendapat tugas angka kreditnya tidak diakui. Bagaimana perlakuan terhadap angka kredit penugasan dalam masa menjalani hukuman disiplin tersebut dan dimana diatur? Dan bagaimana untuk calon PFA? Jawaban: Bagi

PFA

yang

sedang

menjalani

hukuman

disiplin

tingkat

sedang/berat sehingga dibebaskan sementara dari JFA, maka atas kegiatan pengawasan yang dilaksanakannya tidak dapat diberikan angka kredit sesuai Keputusan Kepala BPKP No. Kep-13.00.00125/K/1997 Bab. B. 1. b. Demikian juga calon PFA yang sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat, terhadap penugasan yang diterimanya tidak dapat diberikan angka kredit.


35


38. Pertanyaan: Seorang

PFA

yang

ditugaskan

sebagai

Pimpro/Pimbagpro

bagaimana kesepadanannya dalam JFA. Jawaban: Pada dasarnya penugasan seorang PFA sebagai Pimpro/Pimbagpro tidak dapat diberikan angka kredit karena bukan merupakan kegiatan auditor dan tidak dapat disepadankan dengan kegiatan pengawasan dalam Kep Menpan Nomor 19 Tahun 1996 tentang JFA dan Angka Kreditnya. 39. Pertanyaan: Seorang PFA peran anggota tim (sesuai sertifikasi) melaksanakan peran dalam penugasan sebagai pengawas apakah diperbolehkan? Bagaimana angka kreditnya? Karena sesuai Kep Menpan 19/1996 yaitu melaksanakan peran setingkat lebih tinggi dari yang seharusnya atau setingkat lebih rendah dari yang seharusnya? Jawaban: Sebaiknya peran dalam penugasan disesuaikan dengan sertifikasi yang dimiliki. Oleh karena itu, ketentuan JFA hanya mengatur tugas limpah setingkat lebih tinggi atau lebih rendah. Dalam hal terjadi perbedaan peran penugasan dua tingkat atau lebih diperlakukan sama dengan setingkat lebih rendah/tinggi 40. Pertanyaan: Seorang PFA ditunjuk sebagai Plh. Kasubag, karena jabatan tersebut kosong sejak 1 Januari 2002 sampai dengan bulan Mei 2002. Pada periode tersebut, sebagian besar waktu PFA yang bersangkutan digunakan untuk melaksanakan tugas sebagai Plh. dan tugas teknis jarang sekali. Apakah selama periode sebagai Plh. tidak dapat dinilai angka kreditnya? Atau ada cara lain untuk menghitung angka kreditnya mengingat hal tersebut merugikan bagi PFA tersebut? Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002

36


Jawaban: Auditor

yang

ditunjuk

sebagai

Pelaksana

Harian

(Plh)

atau

Pelaksana Tugas (PT) pejabat struktural, maka atas kegiatan tersebut tidak dapat dinilai/diberikan angka kredit karena bukan merupakan kegiatan auditor dan tidak dapat disepadankan dengan kegiatan pengawasan dalam Kep Menpan Nomor 19 Tahun 1996. 41. Pertanyaan: Dalam

pelaksanaan

tugas

pemeriksaan

pada

Tim

OPN,

tim

pemeriksa akan menghadapi kondisi penugasan yang belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu dari setiap surat tugas yang diterbitkan sehingga diterbitkan Surat Perpanjangan Surat Tugas. Apakah harus dibuatkan KM-4 atas setiap Surat Perpanjangan Surat Tugas

atau

cukup

pada

KM-4

yang

sudah

ada

dengan

menambahkan pada Realisasi Anggaran? Jawaban: Setiap perpanjangan Surat Tugas harus disusun Anggaran Waktu tersendiri untuk perpanjangan tersebut. Angka kredit dihitung berdasarkan demikian,

rencana,

bukan

berdasarkan

penambahan waktu/HP

realisasi.

Dengan

hanya pada form

Realisasi

Anggaran Waktu diartikan sebagai penambahan terhadap realisasi HP

(penyelesaian

pekerjaan

melebihi

anggaran

waktu

yang

direncanakan) yang tidak dapat diperhitungkan angka kreditnya. 42. Pertanyaan: Ekspose Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dihadiri oleh Tim Pembahas

dari

Dirjen

Pajak, Tim Pembahas

BPKP

dan Tim

Pemeriksa dan hasilnya dituangkan dalam Notulen dan dibuatkan Daftar Absensi serta Undangan. Apakah Ekspose tersebut dapat dikategorikan sebagai Unsur Penunjang Pengawasan?


37


Jawaban: Ekspose

Laporan

Pemeriksaan

Pajak

(LPP)

tidak

dapat

dikategorikan sebagai Unsur Penunjang Pengawasan. Kegiatan tersebut

merupakan

bagian

dari

penugasan

(review

meeting

internal) dalam rangka penyusunan LPP dan diberikan angka kredit sesuai dengan HP yang direncanakan. Dalam hal Surat Tugas yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak tidak menyebutkan jumlah HP, hendaknya setiap surat tugas tersebut didukung dengan form Anggaran Waktu (KM 3) dan Kartu Penugasan (KM 4) yang mencantumkan jumlah HP yang direncanakan untuk masing-masing peran auditor. 43. Pertanyaan: Untuk laporan Sumir, diusulkan diberi nilai 50% dari standar Laporan Non Sumir. Jawaban: Berdasarkan norma hasil, pada dasarnya setiap penugasan dapat diberikan

angka

dilaksanakan

kredit

setelah

penugasan

(mencapai

norma

hasil).

tersebut

Namun,

selesai

dalam

hal

pemeriksaan dibatalkan, penugasan dapat diberikan angka kredit dengan norma hasil Laporan Sumir, dan angka kredit dihitung berdasarkan hari realisasi dikalikan tarif angka kredit per jam per jenjang jabatan sesuai Surat Tugas. 44. Pertanyaan: Dengan dibentuknya Staf Operasional pada Tim OPN dimana pada umumnya adalah Tenaga Pemeriksa yang tugasnya sehari-hari tidak melakukan pemeriksaan dan hanya mengurus administratif, bagaimana penetapan angka kredit kepada yang bersangkutan, apakah

perlu

dibuatkan

surat

tugas

atau

cukup

dengan

menggunakan KM-5 atas pelaksanaan tugas sehari-harinya?


38


Jawaban: Untuk penugasan yang bersifat administratif tidak dapat diberikan angka

kredit

Operasional

karena (SO)

berada

dapat

di

luar

memperoleh

kegiatan angka

auditor. kredit

Staf

apabila

melakukan tugas yang berada dalam lingkup pengawasan, misalnya kegiatan menyusun laporan berkala dapat disepadankan dengan kegiatan “Membuat Laporan Hasil Pengawasan”, dan kegiatan memantau

tindak

lanjut

hasil

pemeriksaan

pajak

dapat

disepadankan dengan kegiatan “Memantau Tindak Lanjut Hasil pengawasan”. Untuk dapat diberikan angka kredit, hendaknya kegiatan pengawasan tersebut didukung dengan Nota Dinas untuk setiap kegiatan yang berdasarkan Tata Persuratan Dinas dapat ditandatangani minimal oleh Eselon III yang mencantumkan jumlah HP yang direncanakan untuk kegiatan dimaksud. 45. Pertanyaan: Apabila

terdapat

SK

Deputi

atas

PFA sebagai

Anggota

Tim

Pengendali Audit Dana Kontinjensi Tingkat Pusat berlaku selama 3 bulan.

Apakah

angka

kredit

diperhitungkan

sebagai

unsur

penunjang dengan nilai 3/12 X 0,5 atau sebagai pengawasan dengan 60 hari kerja, padahal PFA yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas tersebut sepanjang 3 bulan (ada penugasan lain)? Jawaban: SK Deputi selaku Anggota Tim Pengendali Audit bersifat sebagai “payung”

atas

kegiatan-kegiatan

tim

dimaksud.

Untuk

tertib

penghitungan angka kredit, diperlukan adanya Surat Tugas / Nota Dinas (minimal eselon II) tersendiri untuk setiap kegiatan yang dilakukan pada tim pengendali tersebut dengan mencantumkan HP yang direncanakan dan diberikan angka kredit pengawasan untuk setiap kegiatan. Apabila tidak ada Surat Tugas tersendiri maka angka kredit yang diberikan adalah angka kredit kepanitiaan (Angka kredit diberikan


39


hanya satu kali kepanitiaan dalam satu tahun anggaran yaitu 0,5) yang masuk dalam unsur penunjang.

D. PENGEMBANGAN PROFESI PENGAWASAN Permasalahan yang dibahas dalam kelompok ini menyangkut kegiatan pada Unsur Pengembangan Profesi Pengawasan yang merupakan bagian dari Unsur Utama kegiatan PFA sebagaimana tercantum dalam Huruf C Lampiran 1 A dan 1 B Keputusan MENPAN Nomor 19/1996 tanggal 2 Mei 1996. Pada dasarnya, kegiatan yang termasuk dalam unsur Pengembangan Profesi

Pengawasan

adalah

kegiatan-kegiatan

yang

bersifat

mengembangkan dan meningkatkan profesionalitas PFA di bidang pengawasan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan yang termasuk Pengembangan Profesi Pengawasan meliputi : o

Membuat karya ilmiah / karya tulis di bidang pengawasan

o

Menerjemahkan / menyadur karya tulis ilmiah di bidang pengawasan

o

Berpartisipasi

secara

aktif

dalam

penerbitan

di

bidang

pengawasan o

Melakukan pelatihan di kantor sendiri

o

Berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan (ekspose) draft / pedoman / modul / fatwa di bidang pengawasan

o

Melakukan studi banding di bidang pengawasan

Sebagaimana diuraikan dalam huruf

B di atas, beberapa jenis diklat

yang

Profesi

bersifat

PPL

(Pendidikan

Berkelanjutan)

dapat

dikelompokkan ke dalam unsur Pengembangan Profesi Pengawasan sesuai surat edaran Kepala Pusbin JFA No. SE-06.04.00-27/PJFA/2002 tanggal 18 Januari 2002 perihal Penjelasan Unsur Pengembangan Profesi, Jam Kerja, dan Alokasi Angka Kredit


40


Secara garis besar, permasalahan yang telah dibahas dalam Rapat Koordinasi Kepegawaian dan JFA Tahun 2002 mengenai topik ini antara lain menyangkut : Pembuatan modul untuk sosialisasi Dalam rangka sosialisasi masalah pengawasan kepada instansi terkait, PFA mungkin harus menyiapkan bahan / modul untuk disajikan pada saat

sosialisasi.

Kegiatan

Penyusunan

modul

untuk

keperluan

sosialisasi tidak termasuk dalam pengertian menyusun karya ilmiah dan tidak dapat diberikan angka kredit sebagai unsur Pengembangan Profesi. Sepanjang penyusunan modul tersebut didukung dengan surat tugas

tersendiri

dapat

diberikan

angka

kredit

kegiatan

“mempersiapkan bahan untuk tujuan tertentu (dlm rangka sosialisasi di Bawasda ..…)” sebagai unsur Pengawasan dan bukan sebagai unsur Pengembangan Profesi. Makalah yang disusun dalam masa pendidikan Dalam masa menempuh pendidikan, PFA umumnya sering diberikan tugas menyusun makalah oleh dosen atau lembaga penyelenggara pendidikan. Penyusunan makalah dalam masa pendidikan adalah merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka memperoleh ijazah atau gelar akademik. Kegiatan tersebut tidak termasuk dalam pengertian membuat karya ilmiah dan tidak dapat diberikan angka kredit

tersendiri

sebagai

unsur

Pengembangan

Profesi

karena

merupakan satu kesatuan dengan pemberian angka kredit atas perolehan ijazah Kriteria Karya Tulis Ilmiah Pada dasarnya, Kriteria Kumulatif dan Bukti Fisik yang dipersyaratkan bagi pemberian angka kredit atas suatu Karya Ilmiah telah diatur dalam Angka VI Huruf C butir 1.c Pengawasan

Keuangan

dan

Keputusan Kepala Badan

Pembangunan

No.

KEP-13.00.00-

125/K/1997 tgl 5 Maret 1997 (Buku Himpunan Peraturan JFA hal 163166). Namun demikian, dalam prakteknya, pengaturan tersebut dianggap

belum

memadai


dan

masih

diperlukan

adanya

suatu

41


pedoman yang mengatur lebih rinci mengenai kriteria Karya Ilmiah yang dapat diberikan angka kredit. Pusbin JFA saat ini sedang menyusun pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah sebagai acuan bagi PFA dan Tim Penilai dalam pemberian angka kredit atas suatu jenis karya ilmiah. Sementara pedoman tersebut dalam proses penyusunan, penentuan kriteria karya tulis ilmiah diserahkan kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dengan memperhatikan kelaziman yang diterima secara umum.

Pelaksanaan PKS Sesuai dengan pasal 1 Keputusan MENPAN Nomor 19/1996, Pelatihan adalah suatu proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan baik di bidang pengawasan maupun yang menunjang pengawasan di luar pendidikan umum yang berlaku, dengan lebih mengutamakan praktek dari teori. Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) yang diberikan angka kredit sebagai unsur Pengembangan Profesi adalah PKS dalam bidang pengawasan dan sesuai dengan Angka VI Huruf C butir 1.c

Keputusan Kepala

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. KEP-13.00.00125/K/1997 tgl 5 Maret 1997 (Buku Himpunan Peraturan JFA hal 168), dapat dinilai apabila dilengkapi dengan dokumen pendukung Rencana PKS, Daftar Hadir, Makalah dari Pemrasaran, dan Notulen yang berisi kesimpulan. Pada dasarnya, setiap unit kerja dapat menunjuk seorang Koordinator PKS

yang

mengendalikan,

mengadministrasikan,

dan

memantau

pelaksanaan PKS. Apabila pada suatu unit kerja telah ditunjuk Koordinator PKS, maka dokumen pendukung di atas dapat diganti dengan

Laporan

PKS

yang

dibuat

oleh

Koordinator.

Dokumen

pendukung PKS, walaupun tidak dilampirkan dalam DUPAK, tetap Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002

42


harus diadministrasikan dengan baik oleh Koordinator PKS dan sewaktu-waktu diperlukan harus dapat ditunjukkan secara lengkap. Dalam laporan tsb setidaknya tercantum data nama PFA, judul PKS yang diikuti, jumlah jam, dan partisipasi ybs (kehadiran). Secara rinci, permasalahan dan solusi tersebut diuraikan dalam tanya jawab berikut ini : 46. Pertanyaan: Seorang

PFA

ditugasi

Pelatihan/Diklat di

pejabat

eselon

II

untuk

luar BPKP, misalnya Depkes.

mengikuti Kalau yang

bersangkutan memperoleh sertifikat, berapa angka kredit yang diberikan kepada yang bersangkutan dan apabila tidak memperoleh sertifikat berapa angka kredit yang bersangkutan dan masuk unsur mana dalam penilaian angka kredit? Jawaban: Apabila memperoleh sertifikat mengikuti/ STTPP,

angka kredit

diberikan sesuai dengan lamanya jam diklat yang diikuti dengan besaran angka kredit sesuai Lampiran I SK Menpan Nomor 19/1996. Apabila tidak memperoleh sertifikat mengikuti/ STTPL, pemenuhan bukti hasil dapat dilakukan dengan Surat Keterangan Keikutsertaan dari

Penyelenggara,

pengembangan

dan

profesi/

dapat

penunjang

dikategorikan sesuai

unsur

dengan

diklat/

keterkaitan

dengan tugas-tugas pengawasan. 47. Pertanyaan: Seminar-seminar pengawasan

a.l.

yang

berhubungan

seminar

akuntansi,

dengan LAKIP,

Akuntansi SAKD

/

agar

dipertimbangkan dimasukkan dalam unsur pengembangan profesi, karena mencari angka kredit unsur pengembangan profesi sangat sulit.


43


Jawaban: Sepanjang kegiatan tersebut bersifat sebagai seminar tetap dinilai sebagai unsur penunjang kegiatan. Lebih lanjut mengenai diklat yang dapat dikelompokkan sebagai unsur pengembangan profesi dapat dilihat pada Surat Edaran Kepala Pusbin JFA No. SE06.04.00-27/PJFA/2002 tanggal 18 Januari 2002 perihal Penjelasan Unsur Pengembangan Profesi, Jam Kerja, dan Alokasi Angka Kredit. 48. Pertanyaan: Sertifikat yang diperoleh sebelum Surat Edaran No. SE-06.04.0027/PJFA/2002 tanggal 18 Januari 2002 dan telah diperhitungkan dalam Penetapan Angka Kredit sebagai unsur pendidikan tetapi belum digunakan untuk kenaikan pangkat, mohon agar dapat dikonversi sebagai unsur pengembangan profesi. Jawaban: SE-06.04.00-27/PJFA/2002 berlaku sejak tanggal 18 Januari 2002 (tanggal surat). Perolehan sertifikat sebelum tanggal tersebut diberikan angka kredit sebagai unsur pendidikan dan tidak dapat dikonversikan sebagai unsur pengembangan profesi. 49. Pertanyaan: Seorang PFA mendapat tugas melakukan PKS di Bawasda. Yang bersangkutan akan mendapat angka kredit Pembinaan, namun kadang-kadang yang bersangkutan masih harus membuat modul terlebih dulu. Apakah pembuatan modul tersebut dapat diberikan angka kredit tersendiri? (pada Pengembangan Profesi) Jawaban: Sepanjang penyusunan modul tersebut didukung dengan surat tugas

tersendiri

“mempersiapkan

dapat bahan

diberikan untuk

angka

tujuan

kredit

tertentu

(dlm

kegiatan rangka

sosialisasi di Bawasda ..…)” sebagai unsur Pengawasan dan bukan sebagai unsur Pengembangan Profesi.


44


50. Pertanyaan: Seorang PFA mengajukan angka kredit untuk makalah dengan surat keterangan

yang

bersangkutan

dibuat

menjalani

oleh

Ketua

pendidikan

Yayasan

bahwa

tempat

makalah

yang

tersebut

merupakan bagian dari persyaratan penyelesaian pendidikan formal (S2). Berhubung makalah tersebut ditolak oleh Tim Penilai, PFA yang bersangkutan Pendidikan

yang

memperbaharui

menyatakan

pernyataan

bahwa

makalah

dari

Lembaga

tersebut

tidak

berkaitan dengan penyelesaian pendidikan S2. Tim Penilai tetap menolak pemberian angka kredit atas makalah tersebut, walaupun surat pernyataan dari Lembaga Pendidikan tersebut telah diperbaharui. Keputusan tim penilai disanggah PFA yang bersangkutan dengan uraian: 1. Berdasarkan buku tanya jawab JFA bahwa pembuatan makalah untuk dipublikasikan, penilaian sepenuhnya diserahkan kepada tim penilai daerah. 2. Perwakilan BPKP belum memiliki tempat publikasi makalah, maka dipublikasikan di lembaga pendidikan yang bersangkutan mengikuti pendidikan. Jawaban: Penyusunan makalah oleh PFA tersebut merupakan bagian dari persyaratan penyelesaian pendidikan S2 sesuai dengan surat keterangan

yang

dibuat

oleh

Ketua

Yayasan

penyelenggara

pendidikan. Berdasarkan hal tersebut Tim Penilai tidak menyetujui pemberian angka kredit untuk penyusunan makalah dimaksud karena sudah merupakan bagian dari pemberian angka kredit untuk perolehan ijazah S2. Berhubung makalah tersebut ditolak oleh Tim Penilai, PFA yang bersangkutan memperbaharui pernyataan dari Lembaga Pendidikan yang menyatakan bahwa makalah tersebut tidak berkaitan dengan penyelesaian pendidikan S2. Mengingat tindakan PFA memperbaharui pernyataan / keterangan dari pihak Yayasan / Lembaga Pendidikan bersifat rekayasa, hendaknya Tim Penilai tetap menolak pemberian angka kredit atas makalah tersebut dan tetap mengacu pada surat keterangan yang Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002

45


menyatakan

bahwa

Penyusunan

makalah

oleh

PFA

tersebut

merupakan bagian dari persyaratan penyelesaian pendidikan S2 51. Pertanyaan: Penugasan terjemahan dalam bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan (dalam bentuk buku/makalah) 1. Apa batasan yang dimaksud buku atau makalah? 2. Apa saja yang dapat dianggap sebagai terjemahan? 3. Siapa yang mengesahkan hasil terjemahan? 4. Apabila suatu terjemahan dikerjakan beberapa orang apakah masing-masing mendapat angka kredit penuh atau dibagi secara pro rata? Jawaban: Pusbin JFA saat ini sedang menyusun pedoman penulisan makalah. Batasan suatu karya dikelompokkan sebagai “buku” dan sebagai “makalah” saat ini sedang dalam proses pembahasan. Demikian juga mengenai pengesahan karya ilmiah. Terjemahan disahkan oleh Kepala/Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan. Pembagian

angka

kredit

antara

Penulis

Utama

dan

Penulis

Pembantu mengacu pada Pasal 12 SK Menpan Nomor 19 Tahun 1996 tentang JFA dan Angka Kreditnya. 52. Permasalahan: Mengingat unsur pengembangan profesi sangat menentukan dalam kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan seorang JFA, berapa kali dalam sebulan yang wajar dalam melaksanakan PKS, apakah dapat dilakukan tiap-tiap minggu? Jawaban: Pada

dasarnya,

kegiatan

yang

termasuk

dalam

unsur

Pengembangan Profesi Pengawasan adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat mengembangkan dan meningkatkan profesionalitas PFA di bidang pengawasan secara berkelanjutan. Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002

46


Perolehan angka kredit pengembangan profesi dapat berasal dari 6 (enam) jenis kegiatan sebagaimana diatur dalam Lampiran I SK Menpan Nomor 19 Tahun 1996 tentang JFA dan Angka Kreditnya. PKS hanya merupakan salah satu jenis kegiatan pengembangan profesi. Pengaturan

lebih

lanjut

mengenai

jumlah

pelaksanaan

PKS

diserahkan kepada pimpinan unit, sesuai kebutuhan profesi dan kebutuhan perolehan angka kredit dari unsur Pengembangan Profesi. 53. Pertanyaan: Terdapat kegiatan English Meeting di kantor sebanyak 2 kali setiap minggu masing-masing satu jam. Atas kegiatan tersebut telah diberikan ijin oleh Kepala Perwakilan dan daftar absensi dibuat per kegiatan. Jawaban: Berdasarkan

hasil

Rakor

Kepegawaian

dan

JFA

tahun

2002

disepakati untuk kegiatan English Meeting tidak dapat diberikan angka

kredit

karena

tidak

termasuk

kategori

diklat

yang

memperoleh sertifikat kelulusan dan tidak memenuhi syarat PKS dan dilaksanakan di luar jam kantor. 54. Pertanyaan: Pada Lampiran I A dan I B Kepmenpan No. 19/1996 dalam butir C.4 mengenai Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS), disebutkan peran JFA dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu sebagai Peserta dan sebagai Pemrasaran. Apabila dalam suatu penyelenggaraan PKS di situ ada pula Moderator atau Nara Sumber, kedua peran tersebut masuk dalam kelompok yang mana dan berapa perolehan angka kreditnya. Jawaban: Perolehan angka kredit untuk moderator atau nara sumber dalam PKS disamakan dengan peran pemrasaran dalam PKS tersebut. Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002

47


55. Pertanyaan: Daftar Hadir PKS yang diajukan PFA tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Jawaban: Daftar hadir untuk PKS harus ditutup dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga PFA yang memperoleh angka kredit dari PKS benar-benar PFA yang hadir mengikuti PKS dimaksud. PKS yang tidak didukung dengan daftar hadir yang ditanda tangani

oleh pejabat yang berwenang tidak dapat

diberikan angka kredit. 56. Pertanyaan: Bagaimana sistem dan prosedur pencatatan dan penilaian angka kredit dari PKS? Jawaban: Berdasarkan Kep-125/1997 PKS dapat dinilai apabila dilengkapi dengan dokumen pendukung Rencana PKS, Daftar Hadir, Makalah dari Pemrasaran, dan Notulen. Apabila pada unit tsb telah ditunjuk Koordinator PKS, maka dokumen pendukung di atas dapat diganti dengan Laporan PKS yang dibuat oleh Koordinator. Dokumen pendukung PKS, walaupun tidak dilampirkan dalam DUPAK, tetap harus diadministrasikan dengan baik oleh Koordinator PKS dan sewaktu-waktu diperlukan harus dapat ditunjukkan secara lengkap. Dalam laporan tsb setidaknya terdapat data nama PFA, judul PKS yang diikuti, jumlah jam, dan partisipasi ybs (kehadiran). 57. Pertanyaan: Rapat staf dilakukan setiap minggu dan diikuti oleh pejabat struktural dan PFA Senior (pengawas/supervisor). Materi yang dibahas pada setiap rapat staf antara lain adalah perkembangan dan hambatan penugasan pada masing-masing bidang pengawasan Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002

48


(Bidang IPP, Bidang Investigasi, Bidang Akuntan Negara, dan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah), dan rencana penugasan minggu berikutnya. Selain itu juga dibahas berbagai masalah yang berkaitan dengan Bag. Tata Usaha (Subbag Keuangan, Subbag Kepegawaian, Subbag Umum, dan Subbag PP). Rapat staf tersebut sangat

bermanfaat

bagi

PFA

senior

khususnya

dalam

pengembangan profesinya. Apakah kegiatan tersebut dapat diberikan angka kredit? Jawaban: Dalam Rakor Kepegawaian dan JFA tahun 2002 disepakati bahwa kegiatan rapat staf tidak dapat diberikan angka kredit. 58. Pertanyaan: Penugasan studi banding dinilai per kegiatan atau untuk setiap materi yang diikuti dalam studi banding tersebut? Contoh: Seorang ditugaskan ke Luar Negeri untuk mengikuti studi banding dalam satu kali penugasan (selama + 40 hari). Selama di Luar

Negeri

programnya

termasuk

mengikuti

35

kali

mata

kuliah/materi yang harus diikuti. Kegiatan ini terkait dengan penugasan Capacity Building dimana ybs diharuskan mengikuti diklat selama + 40 hari ke LN. Dimana dalam kegiatan tersebut dalam 1 hari akan mengikuti 2 materi. Bagaimana perhitungan angka kreditnya? Jawaban: Angka kredit untuk studi banding dinilai per kegiatan dengan disertai dokumen pendukung berupa Surat Tugas dan Laporan Hasil Studi Banding. Namun, mengingat kegiatan tersebut lebih bersifat diklat daripada studi banding, dalam Rakor Kepegawaian dan JFA tahun 2002 disepakati untuk memberikan angka kredit diklat sesuai dengan jumlah jam pelatihan.


49


59. Pertanyaan: Kegiatan mengajar pada diklat sertifikasi auditor sebagai kegiatan penunjang,

sedangkan

peserta

masuk

dalam

pengembangan

profesi. Jawaban: Angka kredit untuk kegiatan mengajar berbeda dengan untuk kegiatan mengikuti diklat. Kegiatan mengajar bukan merupakan kegiatan utama auditor, sedangkan keikutsertaan PFA dalam kegiatan diklat sebagai peserta merupakan bagian dari kegiatan utama auditor yang terkait dengan jabatan dan pengembangan peran auditor.

60. Pertanyaan: Expose

intern

dan

extern

masih

terdapat

kerancuan

dalam

penentuan angka kreditnya. Penyaji, moderator, notulen, dan peserta menganggap sama nilai angka kreditnya. Jawaban: Berdasarkan Angka VI Huruf C butir 1.c

Kep-125/1997 (buku

Himpunan Peraturan JFA halaman 168), sub unsur berpartisipasi aktif dalam pemaparan (expose) draft / pedoman / modul / fatwa di bidang pengawasan dapat diberikan

angka kredit sebesar 0,25

untuk setiap kali kegiatan. Oleh karena itu, setiap PFA yang terlibat dalam kegiatan ekspose (penyaji, moderator, notulen dan peserta) diberikan angka kredit yang sama 0,25 untuk forum intern dan 0,5 untuk forum ektern. Apabila dipandang perlu, untuk persiapan penyaji dan moderator serta untuk penyelesaian notulen, masingmasing dapat diterbitkan surat tugas tersendiri dan diberikan angka kredit “Mempersiapkan bahan untuk tujuan tertentu (dalam rangka expose draft ……….. ).


50


61. Pertanyaan: Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan di OPN sering dilakukan Review Meeting yang dipimpin langsung oleh Eselon II atau Eselon III dan dibuatkan daftar absensi, notulen serta undangan. Berapa angka kredit yang diberikan? Apakah dapat dikategorikan sebagai Unsur Pengembangan Profesi (Pelatihan Kantor Sendiri)? Jawaban: Sepanjang Review Meeting tersebut dalam rangka penugasan yang sedang dilaksanakan, maka kegiatan itu termasuk dalam paket kegiatan penugasan audit dan tidak dapat diberikan angka kredit unsur pengembangan profesi. 62. Pertanyaan : Sampai dengan tahun 2000 angka kredit unsur pengembangan profesi boleh diabaikan dalam mengusulkan kenaikan pangkat, namun mulai tahun 2000 angka kredit unsur tersebut harus memenuhi syarat kenaikan pangkat. Apabila terdapat PFA naik pangkat per 1 April 2000 dengan nilai pengembangan profesi hanya 1, apakah pada pengusulan kenaikan pangkat ke golongan ruang IV/a angka kredit pengembangan profesinya boleh hanya 9 (8+1)? Jawaban: Angka kredit unsur Pengembangan Profesi yang dipersyaratkan bagi Auditor Ahli Muda Gol. Ruang III/d untuk dapat naik pangkat ke Gol. Ruang IV/a berjumlah sekurang-kurangnya 10 % dari perolehan unsur utama atau sekurang-kurangnya sebesar 8 selama yang bersangkutan berada dalam pangkat terakhir (Gol. Ruang III/d). Jadi tidak perlu diperhitungkan dengan perolehan angka kredit sub unsur Pengembangan Profesi pada jenjang sebelumnya.


51


E. PENUNJANG Permasalahan yang dibahas dalam kelompok ini menyangkut kegiatan pada Unsur Penunjang sebagaimana tercantum dalam

Huruf

D

Lampiran 1 A dan 1 B Keputusan MENPAN Nomor 19/1996 tanggal 2 Mei 1996. Kegiatan yang termasuk dalam Unsur Penunjang adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan PFA yang menunjang kegiatan pada Unsur Utama, terdiri dari : o

Mengajar / melatih pada diklat pegawai

o

Mengikuti

konperensi

/

seminar

/

lokakarya

di

bidang

pengawasan o

Menjadi anggota organisasi profesi

o

Menjadi anggota Tim Penilai JFA

o

Memperoleh penghargaan / tanda jasa

o

Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya

o

Menjadi anggota dalam kepanitiaan intra atau antar instansi.

Secara garis besar, permasalahan yang telah dibahas dalam Rapat Koordinasi Kepegawaian dan JFA Tahun 2002 mengenai topik ini antara lain menyangkut : Narasumber seminar Berdasarkan Huruf D Lampiran 1 A dan 1 B Keputusan MENPAN Nomor 19/1996,

angka

kredit

diberikan

kepada

PFA

yang

mengikuti

konperensi / seminar / lokakarya di bidang pengawasan dan berperan masing-masing

sebagai

Pemrasaran,

Moderator

/

Pembahas

/

Narasumber atau sebagai peserta. Angka kredit tersebut diberikan secara perorangan untuk setiap peran dan untuk setiap kali kegiatan. Apabila lebih dari satu orang PFA ditugaskan untuk mengikuti seminar, masing-masing

sebagai

narasumber,

maka

setiap

PFA

tersebut

diberikan angka kredit sebagai narasumber.


52


Seminar berdasarkan penugasan Berdasarkan Angka VI Huruf C butir 1.c Pengawasan

Keuangan

dan


Pembangunan

No.

KEP-13.00.00-

125/K/1997 tgl 5 Maret 1997 (Buku Himpunan Peraturan JFA hal 169), bukti fisik keikutsertaan dalam seminar adalah sertifikat seminar dan surat

penugasan.

Hal

ini

perlu

ditegaskan

kembali,

mengingat

sebagian PFA mengajukan angka kredit atas kegiatan mengikuti seminar berdasarkan surat ijin (bukan surat penugasan) dari pimpinan unit kerja. Mekanisme penugasan merupakan suatu sarana bagi pimpinan unit kerja untuk menentukan bahwa seminar tersebut merupakan kegiatan pengawasan atau yang memperluas cakrawala pengawasan. Keterkaitan seminar tersebut dengan bidang pengawasan hendaknya dicantumkan dalam surat penugasan tersebut. Angka kredit kepanitiaan Berdasarkan Angka VI Huruf C butir 1.c Pengawasan

Keuangan

dan


Pembangunan

No.

KEP-13.00.00-

125/K/1997 tgl 5 Maret 1997 (Buku Himpunan Peraturan JFA hal 173), kriteria kumulatif suatu kegiatan termasuk dalam sub unsur “Menjadi anggota dalam kepanitian intra atau antar instansi” adalah kegiatan kepanitiaan tersebut dibentuk oleh instansi pemerintah. Angka kredit yang diberikan hanya satu kali kepanitiaan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Keanggotaan dalam Tim PP 30 / PP 10 Untuk kepentingan dinas, seorang PFA mungkin ditugaskan oleh pimpinan unit kerja menjadi anggota Tim PP 30 atau Tim PP 10. Mengingat

kegiatan

Tim-tim

menyangkut kepegawaian

tersebut

bersifat

administratif

dan bukan merupakan kegiatan auditor,

kegiatan dimaksud tidak dapat diberikan angka kredit. Secara rinci, permasalahan dan solusi tersebut diuraikan dalam tanya jawab berikut ini :


53


63. Pertanyaan: Nara sumber dari BPKP yang ditugaskan ke Departemen atau LPND yang jumlahnya melebihi dari 1 (satu) orang, apakah dapat diberikan nilai 2 (dua) per JFA atau dibagi kepada jumlah nara sumber secara rata-rata? Jawaban: Apabila

kegiatan

tersebut

merupakan

konferensi/seminar/

lokakarya di bidang pengawasan, maka penugasan sebagai nara sumber yang melibatkan lebih dari satu orang, masing-masing PFA dapat diberikan angka kredit sebagai nara sumber. 64. Pertanyaan: Persyaratan

jabatan

dan

kepangkatan

minimal

yang

dapat

mengajukan angka kredit untuk mengajar/melatih pada Diklat Pegawai. Jawaban: Sampai saat ini, penunjukkan sebagai pengajar dalam diklat pegawai

merupakan

pertimbangan

kewenangan

profesional

dan

dan

didasarkan

pada

surat

penugasan

dari

kepala/pimpinan unit organisasi 65. Pertanyaan: Mengikuti seminar harus dengan Surat Tugas (sebelumnya cukup dengan Surat Ijin) menugaskan JFA dalam suatu penugasan membawa konsekuensi biaya. Apakah biaya untuk mengikuti seminar menjadi beban kantor? Jawaban: Berdasarkan

Kep-13.00.00-125/K/1997,

bukti

fisik

yang

dipersyaratkan untuk memperoleh angka kredit kegiatan seminar antara lain adalah surat penugasan mengikuti seminar. Apabila sebelumnya angka kredit mengikuti seminar diberikan atas dasar surat ijin saja, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan JFA. Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002

54


Penugasan seminar dimaksudkan untuk

menjamin keterkaitan

materi seminar dengan bidang pengawasan, dan ketentuan JFA tidak mengatur pembebanan biaya mengikuti seminar. 66. Pertanyaan: Bagaimana

perlakuan

keanggotaan

IAI

terhadap

yang

tidak

pengajuan didukung

angka

dengan

kredit bukti

atas

(Kartu

Anggota). Jawaban: Pengajuan angka kredit untuk unsur penunjang sebagai anggota organisasi

profesi

keanggotaan

harus

disertai

dengan

fotocopy

kartu

atau bukti keanggotaan lainnya yang disahkan oleh

pejabat di bagian kepegawaian. Apabila tidak ada bukti fisik maka tidak dapat diakui angka kreditnya. 67. Pertanyaan: Bagaimana

penentuan

periode

penilaian

menjadi

anggota

organisasi profesi. Jawaban: Angka kredit yang berasal dari sub unsur menjadi anggota profesi adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran IA dan Lampiran IB Kep Menpan Nomor 19 Tahun 1996, yaitu diberikan angka kredit satu kali dalam satu tahun. Angka kredit tersebut dapat diajukan oleh PFA baik pada periode penilaian bulan Januari sampai dengan Juni atau bulan Juli sampai dengan bulan Desember. 68. Pertanyaan: Seorang PFA menjadi anggota beberapa kepanitiaan misalnya sebagai tim penilai angka kredit, Satgas LAKIP, Satgas SAKD. Apakah kepada yang bersangkutan dapat diberikan angka kredit masing-masing 0,5 untuk setiap keanggotaannya?


55


Jawaban: Menurut

Keputusan

Kepala

BPKP

Nomor:

Kep-13.00.00-

125/K/1997, bahwa kegiatan kepanitiaan intra atau antar instansi, angka kredit diberikan hanya satu kali kepanitiaan dalam 1 (satu) tahun yaitu 0,5. Khusus Tim Penilai Angka Kredit diberikan angka kredit tersendiri dan tidak termasuk pengertian kepanitian tersebut di atas. Atas penunjukan PFA sebagai bagian dari Satgas tidak diberikan angka kredit ‘kepanitiaan’, namun atas penugasan-penugasan yang dilakukan diberikan angka kredit sesuai dengan kegiatannya yang dibuktikan dengan ST/ND masing-masing kegiatan. 69. Pertanyaan: Apakah PFA dapat dilibatkan dalam kegiatan lain diluar butir-butir kegiatannya (seperti keanggotaan dalam Tim PP 30/80, PP 10/83, dst) dan apakah atas kegiatan tersebut dapat diberikan angka kredit ? Jawaban: Kegiatan

Tim-tim

kepegawaian

tersebut

bersifat

administratif

menyangkut

dan bukan merupakan kegiatan auditor, sehingga

tidak dapat diberikan angka kredit. 70. Permasalahan: Bagaimana penentuan periode penilaian menjadi anggota dalam kepanitian intra atau antar instansi. Jawaban: Angka kredit untuk Kepanitiaan dengan jangka waktu Kepanitiaan kurang dari 1 tahun dapat diajukan segera setelah selesainya kepanitiaan tersebut. Angka kredit untuk Kepanitiaan dengan jangka waktu Kepanitiaan lebih dari 1 tahun maka dapat diajukan setiap tahun.


56


Pada dasarnya angka kredit yang berasal dari kegiatan menjadi anggota dalam kepanitiaan intra atau antar instansi dapat diajukan baik periode penilaian bulan Januari – Juni atau Juli – Desember. 71. Pertanyaan: Pemeriksaan Pajak dilakukan oleh Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau Tenaga Ahli yang ditunjuk, hal tersebut sesuai dengan

Surat

Keputusan

Menteri

Keuangan

Nomor:

545/KMK.04/2000 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dirjen Pajak. Untuk tenaga pemeriksa dari Tim OPN yang bertugas memeriksa pajak juga berdasarkan penunjukan sebagai Tenaga Ahli Pajak. Berapakah Angka Kredit atas Penunjukkan sebagai Tenaga Ahli Pajak? Apakah dapat disamakan dengan angka kredit untuk Tim Penilai Angka Kredit (Unsur Penunjang)? Jawaban: Penunjukan sebagai tenaga ahli pajak, sama halnya dengan penunjukan pemeriksa perbankan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, tidak dapat diberikan angka kredit dan tidak dapat dianalogikan dengan Tim Penilai Angka Kredit yang secara khusus diberikan angka kredit sesuai SK Menpan No. 19/1996. Angka kredit diberikan berdasarkan Surat Tugas yang terkait dengan pemeriksaan pajak.

F. ORGANISASI, MUTASI, DAN TATA USAHA JFA Permasalahan yang dibahas dalam kelompok ini adalah mengenai organisasi JFA, mekanisme mutasi PFA, dan penatausahaan kegiatan yang menyangkut JFA.


57


Secara garis besar, permasalahan yang telah dibahas dalam Rapat Koordinasi Kepegawaian dan JFA Tahun 2002 mengenai topik ini antara lain menyangkut : Kenaikan Pangkat / Jabatan Berdasarkan pasal 10 ayat (1) Keputusan Bersama Kepala BAKN, Sekjen BEPEKA, dan Kepala BPKP; Nomor 10 Tahun 1996, Nomor 49/SK/K/1996 dan Kep-386/K/1996 tanggal 6 Juni 1996 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya (selanjutnya disebut SKB), salah satu syarat kenaikan pangkat PFA adalah “masih dalam jenjang jabatan yang sama”. Pengertian “dalam jenjang jabatan yang sama” adalah kenaikan pangkat PFA dapat dipertimbangkan apabila kenaikan pangkat tersebut tidak melampaui jenjang jabatannya. Misalnya seorang Auditor Ahli Muda dengan pangkat Penata (Gol. Ruang III/c) dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tk. I (Gol. Ruang III/d) apabila telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan disamping persyaratan lain sesuai ketentuan yang berlaku, karena masih dalam satu jenjang jabatan Auditor Ahli Muda. Dilain pihak, seorang PFA dengan pangkat Penata Tk. I (Gol. Ruang III/d), walaupun telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan disamping persyaratan lain sesuai ketentuan yang berlaku, belum dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi Pembina (Gol. Ruang IV/a) sepanjang belum dinaikkan jabatannya menjadi Auditor Ahli Madya.

Salah satu syarat untuk kenaikan jabatan dimaksud ,

sesuai pasal 8 SKB, adalah PFA tersebut telah memiliki sertifikat Peran Pengendali Teknis, disamping persyaratan lain sesuai ketentuan yang berlaku.


58


Kenaikan Jabatan PFA eks Inpassing/Pengangkatan Kembali pada saat reorganisasi BPKP Berdasarkan

surat

Kepala

BPKP

Nomor

S-06.04.00-602/K/2001

tanggal 28 September 2001 perihal Kenaikan Pangkat PFA yang diangkat melalui Inpassing dan Pengangkatan Kembali, dan surat Sekretaris Utama Nomor S-06.04.00-1255/Sesma/2001 tanggal 31 Oktober 2001 perihal Penjelasan Surat Kepala BPKP Nomor S06.04.00-602/K/2001, khusus bagi mantan pejabat eselon III dan IV di lingkungan BPKP yang pada saat reorganisasi BPKP (30 Juni 2001) telah diinpassing atau diangkat kembali dalam JFA, dan pada saat inpassing / pengangkatan kembali, yang bersangkutan berpangkat Penata Tk. I (Gol. Ruang III/d), memiliki masa kerja golongan 4 tahun atau lebih, dan telah memperoleh angka kredit minimal 400, namun belum memiliki sertifikat peran Pengendali Teknis: o

Dapat diusulkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina (Gol. Ruang IV/a) tmt 1 Oktober 2001, tanpa didahului dengan kenaikan jabatan

o

Kenaikan Jabatan yang bersangkutan dari Auditor Ahli Muda menjadi Auditor Ahli Madya dapat dipertimbangkan apabila yang bersangkutan

telah

memperoleh

sertifikat

kelulusan

peran

Pengendali Teknis. o

Sebelum yang bersangkutan dinaikkan jabatannya menjadi Auditor Ahli Madya, penilaian angka kreditnya diperhitungkan dengan menggunakan angka kredit Auditor Ahli Muda dengan peran Ketua Tim

o

Dalam hal yang bersangkutan diberikan peran setingkat lebih atau lebih tinggi, penilaian angka kreditnya menggunakan ketentuan tugas limpah

Tertib Administrasi JFA Dalam Rakor Kepegawaian dan JFA Tahun 2002 disepakati untuk menegaskan kembali perlunya tertib administrasi JFA antara lain :

o

Setiap PFA agar mengadministrasikan secara pribadi segala sesuatu dokumen yang berkaitan dengan jabatannya.


59


o

Pejabat Pengelola Kepegawaian agar: -

mengadministrasikan secara tertib seluruh dokumen yang berkaitan dengan PFA di lingkungan kerjanya

-

menyelenggarakan Kartu Angka Kredit bagi setiap PFA sehingga dapat dipantau pemenuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat atau untuk keperluan lainnya

-

memproses secara tepat waktu penilaian angka kredit bagi setiap PFA yang pindah ke unit kerja lain.

-

memproses secara tepat waktu SK Pembebasan Sementara baik bagi PFA yang tugas belajar maupun diangkat dalam jabatan struktural.

-

memproses secara tepat waktu hal-hal yang berkaitan dengan

penilaian

angka

kredit

dan

penerbitan

SK

Pengangkatan / Pembebasan Sementara / Pemberhentian dari / ke dalam JFA. Alih Jabatan bagi PFA yang telah memenuhi syarat Dalam pelaksanaan ketentuan JFA, terlihat adanya kecenderungan adanya PFA yang memanfaatkan celah ketentuan dalam proses alih jabatan dari Auditor Trampil menjadi Auditor Ahli. Seorang Auditor Pelaksana Lanjutan berpangkat Penata Muda Tk. I (Gol. Ruang III/b) telah

memperoleh

sertifikat

Pindah

Jalur

dan

telah

memenuhi

persyaratan lain untuk dialihkan menjadi Auditor Ahli Pertama, memilih untuk menunda Alih Jabatan tersebut agar dapat naik pangkat menjadi Penata (Gol. Ruang III/c) sebagai Auditor Trampil. Hal tersebut dilakukan karena apabila yang bersangkutan alih jabatan terlebih dahulu, maka kenaikan pangkatnya akan terhambat karena keharusan untuk memperoleh sertifikat peran Ketua Tim dan keharusan untuk memenuhi angka kredit Pengembangan Profesi yang lebih besar dibandingkan dengan bila yang bersangkutan naik pangkat sebagai auditor trampil. Untuk tidak merugikan PFA yang bersangkutan, kenaikan pangkat sebagai auditor trampil dapat dipertimbangkan.


60


Pengangkatan PA menjadi PFA Berdasarkan

Surat

Edaran

06.04.00-1485/DI/1999

Deputi

tanggal

Bidang 23

Administrasi

Desember

No.

1999

SE-

perihal

Pelaksanaan JFA di lingkungan BPKP yang merupakan penjelasan dari SE Kepala BPKP No. SE-06.04.00-22/K/1999 tentang Organisasi, Mutasi, Tata Usaha, dan Tata Kerja Penetapan Angka Kredit bagi PFA di

lingkungan

BPKP,

dinyatakan

bahwa

pendidikan

yang

dapat

digunakan untuk pengangkatan dalam JFA di lingkungan BPKP adalah : a. Untuk Auditor Trampil : D III Akuntansi STAN atau Ajun Akuntan Khusus. b. Untuk Auditor Ahli :

D IV STAN, S1, S2, S3 jurusan Akuntansi/

Manajemen. Dengan demikian, Pembantu Akuntan tidak dapat diangkat dalam PFA karena untuk dapat diangkat menjadi PFA minimal pendidikan adalah D III atau Ajun Akuntan Khusus.

72. Pertanyaan: Mengingat

pengangkatan

PFA

melalui

Kep-259/1996

ternyata

menimbulkan masalah karena angka kredit awal tidak sesuai dengan pangkatnya. Hal ini membutuhkan pembahasan yang lebih mendalam. Jawaban: PFA yang diangkat melalui Pengangkatan Pertama dengan Kep259/1996

berasal

dari

para

pejabat

fungsional

PKP

yang

diberhentikan dari jabatan PKP per 1 September 1996 dan naik pangkat secara reguler per 1 Oktober 1996. Pemberhentian tersebut merupakan kebijakan pimpinan BPKP agar para PKP tersebut dapat naik pangkat secara reguler mengingat yang bersangkutan telah 4 tahun atau lebih dalam pangkat terakhir namun angka kreditnya sangat tidak memadai untuk naik pangkat dengan

menggunakan

angka

kredit.

Para

eks

PKP

tersebut

kemudian diangkat ke dalam JFA per 1 Oktober 1996 melalui Pengangkatan Pertama dengan Kep 259/1996 dengan angka kredit Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002

61


sebesar angka kredit pada saat diberhentikan dari jabatan PKP. Kesulitan untuk memperoleh angka kredit untuk kenaikan pangkat berikutnya adalah merupakan konsekuensi atas kesempatan yang diberikan kepada para eks PKP untuk naik pangkat terlebih dahulu secara reguler sebelum diangkat ke dalam JFA. 73. Pertanyaan: Terdapat PFA dengan pangkat Penata (Gol. III/c) tmt 01-04-1996 dengan jabatan Auditor Trampil Pratama tmt 01-10-1996. Yang bersangkutan berpendidikan S1 dalam negeri dan lulus S2 luar negeri dengan sertifikat fungsional auditor lulus Auditor Trampil dan Pindah Jalur. Diklat Ahli Ketua Tim telah diikuti namun belum ujian. Posisi per 1 September 2002 yang bersangkutan memiliki masa kerja dalam pangkat 6 tahun 5 bulan dan masa kerja dalam jabatan 5 tahun 11 bulan. Yang bersangkutan ditempatkan di Deputi PIP Bidang Polsoskam sesuai surat penempatan sementara No. 729 tanggal 15 Agustus 2001 dan SK Kepala BPKP No. 1457 tanggal 30 November 2001. Selama aktif di Deputi PIP Bidang Polsoskam baru pertama kali menyampaikan berkas DUPAK-nya pada tanggal 1 Agustus 2002 untuk periode 1 Januari s.d 30 Juni 2002 dengan SK PAK terakhir dari unit lama per 31 Desember 2000 sebesar 289,757. Karena berkas DUPAK tidak lengkap dan terdapat periode yang kosong, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2001, sehingga

tidak

bersangkutan,

bisa

dinilai

namun

dan

sampai

dikembalikan dengan

kepada

sekarang

yang belum

melengkapinya. Sesuai Kep Menpan No. 19 Tahun 1996 dan SE Kepala BPKP No. 22 Tahun 1999, yang bersangkutan seharusnya sudah dibebaskan sementara dari jabatan fungsional auditor per 1 April 2001 setelah sebelumnya diberikan Nota Peringatan kepada yang bersangkutan dan Nota Pemberitahuan kepada Sekretaris Utama. Karena yang bersangkutan tidak tertib menyampaikan berkas DUPAK sehingga baru sekarang ketahuan bahwa masa kerja yang bersangkutan dalam pangkat telah lebih dari 6 tahun dan belum dibuatkan Nota Peringatan mapun Nota Pemberitahuan, maka terhadap kondisi Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002

62


tersebut

langkah

pembebasan

apa

yang

sementara

harus

yang

ditempuh

bersangkutan

untuk dengan

proses tidak

melanggar ketentuan yang ada. Jawaban: Yang bersangkutan dapat langsung dibebaskan sementara tanpa melalui nota peringatan, mengingat yang bersangkutan telah lebih dari 6 tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan

pangkat

dan

yang

bersangkutan

tidak

tertib

menyampaikan DUPAK sehingga perolehan angka kreditnya tidak dapat dipantau. 74. Pertanyaan: Dari 142 buah DUPAK yang diproses pada Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit dijumpai 13 buah DUPAK yang berkaitan dengan proses kenaikan pangkat. Rinciannya sebagai berikut: a. Pengembangan profesi masih kurang: 4 buah b. Belum mengikuti diklat Dalnis: 2 buah c. Belum mengikuti diklat Ketua Tim: 3 buah d. Belum lulus Ketua Tim: 1 buah e. Belum mencapai 2 th dalam pangkat terakhir: 1 buah f. Belum mengikuti UPI karena ijazah S1-nya berbeda dengan ijin sekolahnya (beda lembaga pendidikannya): 2 buah Permasalahan: 1) Pengembangan Profesi dan Angka Kredit Unsur lainnya Apakah untuk menutup kekurangan Angka Kredit tersebut seseorang dalam waktu 1 (satu) triwulan dapat diperkenankan menyusun

makalah

sebanyak

10

buah

untuk

menutup

kekurangan angka kredit tersebut? 2) Belum mengikuti Diklat Dalnis/KT Seorang PFA telah memenuhi angka kredit untuk naik pangkat tetapi tidak dapat naik jabatan karena menurut Pasal 8 Keputusan bersama Kepala BAKN, Sekjen BPK, dan Kepala BPKP No.

10/1996;

49/SK/S/1996;

KEP-386/

K/1996,

kenaikan

jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, setiap kali dapat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002

63


dipertimbangkan

(antara

lain)

apabila

memiliki/

mendapat

sertifikat peran Auditor sebagai KT/PT/PM. 3) Ijazah S1 berbeda dengan ijin sekolah, dll a. Beberapa pegawai belum mengikuti UPI dan ditunda angka kredit S1-nya b. Beberapa pegawai dengan ijazah S1 tetapi tidak ada ijin belajar/ sekolahnya Jawaban: 1) Keputusan

Kepala

BPKP No. 13.00.00-125/K/1997 tentang

Petunjuk Teknis Ketentuan dan Pelaksanaan JFA dan Angka Kredit di Lingkungan APFP, tidak membatasi jumlah penyusunan makalah dalam periode tertentu. Oleh sebab itu apabila seorang PFA dapat menyusun makalah sebanyak 10 buah dan telah sesuai dengan ketentuan, makalah tersebut dapat dihitung angka kreditnya. 2) Untuk dapat naik jabatan, yang bersangkutan harus memiliki sertifikat peran yang dipersyaratkan. 3) Ijazah yang diperoleh dari pendidikan di luar kedinasan dapat diberikan

angka

kredit

apabila

sesuai

dengan

ketentuan

kepegawaian antara lain kesesuaian ijin dengan ijazah, dan telah diakui secara kedinasan. (Lihat jawaban nomor 3 dan 6, lihat juga Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2001 Nomor 1 Halaman 3, dan Nomor 19 Halaman 9). 75. Pertanyaan: Pejabat fungsional karena inpassing tmt 30 Mei 2001 sebagai Auditor Ahli Muda (Gol. III/d) naik pangkat ke Gol. IV/a tmt 1 Oktober 2001, sejak kapan dapat diangkat sebagai Auditor Ahli Madya. Lulus sertifikasi Pengendali Teknis, tanda tangan sertifikat bulan Juli 2002. Jawaban: Sesuai dengan SE Kepala BPKP Nomor: SE-06.04.00-22/K/1999 tanggal 11 Januari 1999 tentang Organisasi, Mutasi, Tata Usaha, Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002

64


dan Tata Kerja Penetapan Angka Kredit Bagi PFA di Lingkungan BPKP, tmt berlakunya SK kenaikan jabatan adalah tanggal terakhir dari: 1) Tanggal berlakunya SK PAK 2) Tanggal lulus diklat sertifikasi yang dipersyaratkan 3) Sekurang-kurangnya 1 tahun dalam jabatan terakhir.

76. Pertanyaan: Berdasarkan SE Kepala BPKP No. SE-06.04.00-22/ K/1999 tanggal 11 Januari 1999, bahwa berlakunya SK Kenaikan Jabatan PFA, berlaku mulai yang terakhir dari: •

Tanggal berlakunya SK PAK

•

Tanggal lulus diklat sertifikasi yang dipersyaratkan

•

Sekurang-kurangnya 1 tahun setelah diangkat dalam jabatan JFA.

Jika yang terakhir adalah tanggal lulus diklat sertifikasi yang dipersyaratkan,

maka

tanggal

yang

diambil

adalah

tanggal

sertifikatnya. Misal: PFA gol IIIb (Auditor Ahli Pertama), telah memenuhi persyaratan naik pangkat per 1 Oktober 2002 ke gol IIIc (Auditor Ahli Muda), dengan data sbb: •

SK PAK periode penilaian 1-1-2002 s.d. 30-6-2002, dibuat tanggal 13 Juli 2002.

•

Tanggal lulus sertifikasi 31 Maret 2002, dan STTPL tanda lulus ditandatangani tanggal 15 Juli 2002.

Sebagai dasar kelengkapan persyaratan kenaikan pangkat, terlebih dahulu dibuatkan SK Kenaikan Jabatan ke Auditor Ahli Muda. Dalam pelaksanaannya TMT SK Kenaikan Jabatan tsb dibuat TMT mulai tanggal 1 Agt 2002 (tanggal sertifikat 15 Juli 2002). Berdasarkan ketentuan SE Kepala BPKP di atas, kenaikan jabatan PFA ke jabatan Auditor Ahli Muda ybs dibuatkan TMT/ mulai berlaku 1 Agt 2002. Namun berdasarkan ketentuan SE Kepala BPKP 22 tsb, Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002

65


dapat diartikan juga pengertiannya, bahwa mulai berlaku (TMT)nya per 1 April 2002 karena tanggal kelulusan 31 Maret 2002, dengan menggunakan SK PAK periode 1-7-2001 s.d. 31-12-2001, yang dibuatkan sekitar bulan Febr atau Maret 2002. Jawaban: Agar tidak terlalu merugikan PFA dalam menetapkan tmt kenaikan jabatan (terkait dengan tunjangan auditor), jika yang terakhir adalah tanggal lulus diklat sertifikasi yang dipersyaratkan, maka tmt berlakunya jabatan tersebut dapat diambil tanggal lulus sertifikat (bukan tanggal ditandatanganinya STTPL). Sesuai dengan SE-22, yang dimaksudkan adalah tanggal lulus diklat sertifikasi, bukan tanggal ditandatanganinya STTPL. 77. Pertanyaan: Dengan SK Kepala BPKP No. 287 tanggal 31 Mei 2001, terdapat 3 orang PFA yang masing-masing golongan III/d dengan masa kepangkatan 7 tahun di Inpassing menjadi Auditor Ahli Muda dari jabatannya semula Kepala Seksi dengan angka kredit 400, per 1 Oktober 2001 ybs telah diangkat menjadi Gol. IV/a tetapi tetap sebagai Auditor Ahli Muda. Kapan ybs dapat diangkat sebagai Auditor Ahli Madya terutama yang telah lulus sertifikasi Dalnis? Jawaban: Yang

bersangkutan

dapat

naik

jabatan

setelah

memperoleh

sertifikat lulus Peran Pengendali teknis, sedangkan tmt jabatan baru sesuai tanggal terakhir antara SK pangkat, SK PAK, atau tanggal lulus sertifikasi tersebut. 78. Pertanyaan: Penilaian angka kredit dilakukan 2 (dua) kali setahun yaitu pada bulan Januari dan Juli,

apabila terdapat pegawai PFA yang

mengalami mutasi/pindah ke Perwakilan lain pada bulan-bulan


66


pertengahan periode penilaian angka kredit (misalnya di bulan Maret atau September). Apakah dalam hal ini sebelum PFA tersebut pindah, angka kreditnya harus dinilai dan diterbitkan SK PAK-nya sampai dengan akhir bulan Maret atau September? Karena kejadian ini pernah ada pegawai baru sebagai PFA yang ternyata membawa SPMK atas tugas-tugasnya periode setahun bahkan dua tahun yang lalu dari Perwakilan lama untuk diajukan dan dinilai di Perwakilan yang baru. Jawaban: Penilaian angka kredit reguler dilaksanakan dua kali, yaitu pada bulan Januari dan Juli, namun untuk tujuan tertentu dapat dilakukan penilaian misalnya untuk PFA yang akan pindah

Unit

Kerja. Untuk PFA yang akan pindah Unit Kerja, Tim Penilai angka kredit berkewajiban menilai angka kreditnya untuk periode dari SK PAK terakhir sampai dengan tugas terakhir yang dilaksanakan. 79. Pertanyaan: Kenaikan pangkat sering terhambat karena belum diperolehnya sertifikasi peran terkait. Jawaban: Pada dasarnya penyelenggaraan diklat sertifikasi telah didesain agar PFA dapat naik pangkat tepat waktu. Hal ini tergambar dalam persyaratan angka kredit sebagai salah satu syarat mengikuti diklat sertifikasi misalnya sebesar 175 untuk mengikuti Diklat Sertifikasi Peran Ketua Tim, dan 350 untuk mengikuti Diklat Sertifikasi Peran Pengendali Teknis. Secara normal, angka kredit sejumlah 175 diperoleh setelah PFA ybs telah 2 (dua) tahun dalam gol. III/b, dan angka kredit sejumlah 350 diperoleh setelah 2 (dua) tahun dalam gol. III/d. Penetapan jangka waktu selama 2 (dua) tahun bagi PFA untuk lulus dan memperoleh sertifikat Peran juga didesain agar PFA dapat naik pangkat tepat waktu. Dengan demikian PFA yang telah 4 (empat) Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002

67


tahun dalam gol. III/b atau

III/d diharapkan telah memperoleh

sertifikat Ketua Tim atau Pengendali Teknis, sehingga apabila yang bersangkutan memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, dapat dinaikkan jabatan/pangkatnya secara tepat waktu. 80. Pertanyaan: PFA sudah lulus Diklat Sertifikasi Pindah Jalur, namun yang bersangkutan masih naik pangkat dengan memilih sebagai auditor trampil (III/b ke III/c). Jawaban: Untuk tidak merugikan PFA yang bersangkutan, kenaikan pangkat sebagai

auditor

trampil

dapat

dipertimbangkan.

Hal

tersebut

dilakukan karena apabila yang bersangkutan alih jabatan terlebih dahulu,

maka

kenaikan

pangkatnya

akan

terhambat

karena

keharusan untuk memperoleh sertifikat peran Ketua Tim dan keharusan untuk memenuhi angka kredit Pengembangan Profesi yang lebih besar dibandingkan dengan bila yang bersangkutan naik pangkat sebagai auditor trampil. 81. Pertanyaan: Seorang Auditor Ahli Muda (5 thn 10 bln), Penata Tk I (III/d) t.m.t 01-10-1996 ( 5 thn 10 bln). Angka kredit yg diperoleh menurut konsep SK PAK per 30-06-2002 = 365,6080 masih dibutuhkan 34,3920 untuk naik pangkat ke IV/a. Selain itu juga belum memiliki sertifikat Pengendali Teknis. Per

01-10-2002

yang

bersangkutan

telah

menduduki

pangkat/jabatan selama 6 tahun, sehingga akan diberhentikan sementara karena tidak dapat mencapai angka kredit untuk kenaikan pangkat berikutnya. Jawaban: Sesuai dengan pasal 27 ayat (1), Kep Menpan 19/1996, kepada yang bersangkutan per 1 Oktober 2002 apabila tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002

68


lebih tinggi (400), dibuatkan SK Pembebasan Sementara sebagai PFA per 01-10-2002. Yang

bersangkutan

dapat

diangkat

kembali

apabila

dapat

mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat,

selama

masih

dalam

batas

waktu

3

tahun

sejak

dibebaskan sementara sebagai PFA, DP 3 bernilai baik selama tahun

terakhir

dan

tidak

ada

keberatan

dari

atasan

yang

bersangkutan. 82. Pertanyaan: Seorang Auditor Ahli Pertama t.m.t 01-10-1996 (5 thn 10 bln), Penata Muda Tk I (III/b) t.m.t 01-10-1997, ( 4 thn 10 bln). Angka kredit yg diperoleh menurut konsep SK PAK per 31-12-2001 = 227,6950, sertifikat Ketua Tim belum ada, ada 1 mata ajaran yang belum lulus (telah 4 kali ujian). Jawaban: Syarat untuk kenaikan pangkat/ jabatan ke III/c dengan jabatan Auditor Ahli Muda, selain telah memperoleh angka kredit yang cukup dan dengan jumlah angka pengembangan profesi 8, yang bersangkutan juga harus memiliki sertifikat Ketua Tim. Apabila syarat-syarat tersebut belum dipenuhi maka yang bersangkutan tidak dapat dinaikkan pangkat/ jabatannya ke dalam III/c, Auditor Ahli Muda. 83. Pertanyaan: Kurang pedulinya PFA terhadap tertib administrasi jabatan dan kepangkatan dengan menyerahkan semua kelengkapan berkas administrasi kepada bagian TU, contoh bila telah memiliki SK kenaikan pangkat dianggap secara otomatis SK kenaikan jabatan telah dibuatkan, padahal belum.


69


Jawaban: Kurangnya pemahaman PFA antara lain disebabkan kurangnya sosialisasi tentang ketentuan JFA kepada ybs. Pusbin JFA selalu berupaya

semaksimal

dimaksud.

Namun

mungkin

demikian,

untuk

peran

melakukan

aktif

pejabat

sosialisasi pengelola

kepegawaian di unit kerja masing-masing juga memegang peranan penting

tersosialisasinya

ketentuan

JFA.

Diharapkan

hasil

pembahasan dalam forum-forum komunikasi / rapat koordinasi ini disosialisasikan di unit kerja masing-masing. 84. Pertanyaan: Pejabat struktural yang dialihkan ke PFA (esolan IV), bagaimana perlakuan

perpindahan/pengangkatan

kembali

dalam

jenjang

jabatan auditor yang dikaitkan dengan sertifikasi. Jawaban: Petunjuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pejabat yang di inpassing di lingkungan APIP diatur dalam Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-07.02.01-603/K/2001 tanggal 28 September 2001. 85. Pertanyaan: Usulan Kenaikan Pangkat dari III/d ke IV/a tanpa memiliki Sertifikat Pengendali Teknis. Jawaban: Salah satu syarat kenaikan pangkat PFA adalah harus dalam jenjang jabatan yang sama. Kenaikan Pangkat dari Penata Tk. I (Gol. III/d) menjadi Pembina (Gol. IV/a) dapat dipertimbangkan apabila yang bersangkutan telah dinaikkan jabatannya dari Auditor Ahli Muda menjadi Auditor Ahli Madya, dengan syarat mengikuti Diklat Sertifikasi Pengendali Tehnis (angka kredit 350) dan lulus dengan menunjukkan STTPL Sertifikasi Peran Pengendali Teknis dan angka kredit 400. Untuk pejabat struktural yang diinpassing ke dalam JFA diatur tersendiri (lihat jawaban nomor 84) Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002

70


86. Pertanyaan: Pegawai yang mengikuti Program D IV STAN pada saat dibebaskan Surat Pembebasan Sementara tertulis Pemberhentian Sementara sehingga menyulitkan untuk diangkat kembali. Bagaimana jalan keluarnya? Jawaban: Jalan

keluar

dalam

kasus

ini

adalah

melakukan

revisi

atas

Pemberhentian Sementara menjadi yang seharusnya Pembebasan Sementara oleh unit asal pegawai yang bersangkutan. 87. Permasalahan: Usulan Pengangkatan Pembantu Akuntan (PA) menjadi PFA. Jawaban: Berdasarkan Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi No. SE06.04.00-1485/DI/1999

tanggal

23

Desember

1999

perihal

Pelaksanaan JFA di lingkungan BPKP yang merupakan penjelasan dari

SE

Kepala

BPKP

No.

SE-06.04.00-22/K/1999

tentang

Organisasi, Mutasi, Tata Usaha, dan Tata Kerja Penetapan Angka Kredit bagi PFA di lingkungan BPKP, dinyatakan bahwa pendidikan yang

dapat

digunakan

untuk

pengangkatan

dalam

JFA

di

lingkungan BPKP adalah : a. Untuk Auditor Trampil : D III Akuntansi STAN atau Ajun Akuntan Khusus. b. Untuk Auditor Ahli :

D IV STAN, S1, S2, S3 jurusan Akuntansi/

Manajemen. Dengan demikian, Pembantu Akuntan tidak dapat diangkat dalam PFA karena untuk dapat diangkat menjadi PFA minimal pendidikan adalah D III atau Ajun Akuntan Khusus.


71


88. Pertanyaan: -

PKP gol. II/b dengan angka kredit per 31-12-1992 = 60,94 naik pangkat ke II/c per 1-4-1993 (status di Perw. ABC), kemudian masuk D IV STAN per 1-8-1993.

-

Lulus D IV, naik pangkat ke III/a per 1-10-1996 (penyesuaian) kedudukan di Ropeg (Ortala).

-

Sertifikat Lulus Auditor Ahli Anggota Tim tanggal 9-10-1998.

-

Sejak lulus D IV tidak membuat angka kredit.

-

Mutasi ke Deputi Pengeluaran Pusat dan Daerah per 1-5-2000 dan naik pangkat secara reguler ke III/b per 1/10/2000.

-

Dalam berkas kepegawaian tidak ditemukan SK Pembebasan Sementara maupun SK Pemberhentian dari PKP / JFA.

-

Mutasi ke Pusinfo per 1-11-2001 dan kemudian promosi ke jabatan struktural eselon IV di Pusinfo per 7 Juni 2002 (pelantikan). Permasalahan : a. Dengan dipromosikannya ke jabatan struktural, apakah perlu atau tidak perlu ybs dibuatkan SK Pembebasan Sementara dari JFA ? b. Mengingat pada saat ini seluruh auditor mempunyai SK PAK (Inpasing maupun Pengangkatan Kembali), padahal ybs tidak memiliki SK PAK s.d ybs dilantik, maka : - apakah perlu ditetapkan Angka Kredit per tanggal ybs dilantik? - bagaimana mekanisme pengangkatan kembali ybs sebagai PFA apabila ybs suatu saat tidak lagi menjabat jabatan struktural dan dengan angka kredit berapa? Jawaban: a. Sesuai dengan Surat Deputi Bidang Administrasi No. S06.04.00-610/DI/1999

tanggal

24

Juni

1999

perihal

Penyelesaian eks PKP yang belum disesuaikan ke dalam nama Jabatan Fungsional Auditor, terhadap eks PKP yang tidak memiliki SK Pembebasan Sementara, proses pengangkatan ke dalam JFA dilakukan melalui prosedur Pengangkatan Pertama Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002

72


sesuai ketentuan yang berlaku. Mengingat yang bersangkutan telah beberapa kali naik pangkat dan saat ini menduduki jabatan struktural, belum diangkat ke dalam JFA melalui Pengangkatan

Pertama,

maka

yang

bersangkutan

dapat

diangkat melalui prosedur perpindahan dari jabatan struktural ke JFA, apabila suatu saat tidak lagi menduduki jabatan struktural, dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, terhadap yang bersangkutan tidak dapat diterbitkan SK Pembebasan Sementara dari JFA. b. Yang bersangkutan tidak dapat diterbitkan SK PAK pada saat pelantikan. Apabila yang bersangkutan suatu saat tidak lagi menduduki jabatan struktural dan diangkat ke JFA melalui prosedur

Perpindahan,

maka

yang

bersangkutan

akan

diberikan angka kredit sesuai tabel yang tersedia untuk perpindahan ke dalam JFA. 89. Pertanyaan: -

PKP naik pangkat ke II/c per 1-10-1992 dengan menggunakan angka kredit sebesar 60,018.

-

SK PAK per 30 Juni 1992 sebesar 63,018.

-

Tugas belajar di D IV STAN per 1-8-1993 dan DO.

-

Dalam berkas kepegawaian tidak dijumpai SK Pembebasan Sementara maupun SK Pemberhentian dari PKP / JFA.

-

Mutasi ke unit kerja lain per 1-11-2001.

-

Yang bersangkutan tidak terangkat sebagai JFA dalam KEP258/K/UP.12/1996 tanggal 23-12-1996.

-

Sampai saat ini yang bersangkutan belum naik pangkat.

Permasalahan : a. Apa status pegawai ybs, JFA atau non fungsional? b. Bagaimana mekanisme kenaikan pangkatnya dari II/c ke II/d? c. Bagaimana mekanisme Pengangkatan Kembali ybs sebagai JFA?


73


Jawaban: a. Status pegawai tersebut adalah PNS biasa yang tidak menduduki jabatan fungsional. b. Yang bersangkutan dapat naik pangkat ke gol. II/d secara reguler dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan Surat Deputi Bidang Administrasi No. S-06.04.00610/DI/1999 tanggal 24 Juni 1999 perihal Penyelesaian eks PKP yang belum disesuaikan ke dalam nama Jabatan Fungsional Auditor, terhadap eks PKP yang tidak memiliki SK Pembebasan Sementara, proses pengangkatan ke dalam JFA dilakukan melalui prosedur Pengangkatan Pertama sesuai ketentuan yang berlaku. 90. Pertanyaan : Lulusan D IV STAN, sudah lulus sertifikasi pindah jalur ke ahli, tetapi angka kredit belum mencapai 100. Apakah sudah dapat diangkat menjadi Auditor Ahli Pertama dengan pangkat III/a? Jika tidak dapat, apakah dapat diangkat kembali sebagai auditor trampil dengan pangkat II/d seperti waktu dibebaskan sementara dahulu? Jawaban: Yang bersangkutan tidak dapat diangkat sebagai Auditor Trampil golongan

II/d

karena

telah

berada

pada

golongan

III/a.

Pengangkatan menjadi Auditor Ahli Pertama dilakukan setelah yang bersangkutan mencapai angka kredit 100.

91. Pertanyaan: Auditor Trampil pangkat III/c dimana angka kreditnya sudah dapat untuk naik ke III/d, sudah lulus sertifikasi pindah jalur ke ahli, sertifikasi

ahli

ketua

tim

sudah

ujian

tinggal

menunggu

pengumuman kelulusan. Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002

74


Apakah sudah dapat diangkat sebagai Auditor Ahli Muda dengan pangkat III/c? Jika tidak dapat, apakah bisa diusulkan naik pangkat ke III/d dengan jabatan tetap Auditor Penyelia? Jawaban: - Yang bersangkutan dapat dialihkan menjadi Auditor Ahli Muda setelah memperoleh sertifikat lulus peran Ketua Tim. - Yang bersangkutan dapat naik pangkat terlebih dahulu ke III/d sebagai Auditor Penyelia. 92. Pertanyaan: Pengusulan angka kredit tidak seragam antar unit BPKP. Misalnya ada yang tidak membuat SPMK, membuat SPMK tetapi tidak ditanda tangani oleh atasan langsungnya, tidak membuat DUPAK, membuat DUPAK tetapi tidak ditandatangani oleh pejabat eselon II, tidak membuat LAK, SK PAK ada yang terbitnya lama sekali, dll. Untuk

keseragaman,

hendaknya

perlu

adanya

prosedur

tetap/tertulis tentang pengusulan dan penetapan angka kredit tersebut. Jawaban: Pada dasarnya, dalam angka III surat edaran Kepala BPKP Nomor SE-06.04.00-22/K/1999 tanggal 11 Januari 1999 telah diatur tentang Tata Usaha dan Tata Kerja Penetapan Angka Kredit, termasuk di dalamnya mengenai dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan oleh PFA. Untuk merinci lebih lanjut dan memperjelas alur

kegiatan

penilaian

dan

penetapan

angka

kredit,

serta

menegaskan tugas dan tanggung jawab para pejabat terkait, Pusbin JFA telah menyusun SOP Penilaian dan Penetapan angka kredit yang saat ini dalam proses finalisasi setelah memperoleh masukan dari berbagai pihak terkait. 93. Pertanyaan : Bagaimana bentuk penugasan untuk PFA yang ditempatkan di unit kantor staf, mengingat pekerjaannya bersifat klerikal yang kadangHimpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002

75


kadang antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan lainnya batasnya tidak jelas. Apakah setiap pekerjaan dapat dibuatkan surat tugas atau nota dinas? Jawaban: Sepanjang penugasan sesuai dengan kegiatan dalam SK Menpan 19/1996 atau kesepadanannya dapat dibuatkan penugasan intern, minimal oleh eselon III. Apabila kegiatan tidak dapat disepadankan dengan kegiatan dalam SK Menpan 19/1996, perlu dilakukan kajian apakah tepat penempatan PFA pada unit kerja dimaksud. 94. Pertanyaan: Berapa batas usia pensiun JFA, apakah sudah ada ketentuan yang mengaturnya,

kalau

belum

kapan

rencananya

sudah

keluar

ketentuannya? Jawaban: Batas usia pensiun JFA saat ini adalah 56 tahun. Masih akan dilakukan upaya lebih lanjut melalui koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan BKN tentang permintaan perpanjangan batas usia pensiun PFA (menjadi 60 tahun) kepada BKN. 95. Pertanyaan: Seorang PFA Gol. II/d Jabatan Auditor Pelaksana telah memenuhi syarat dinaikkan jabatan ke Auditor Pelaksana Lanjutan tetapi yang bersangkutan belum dua tahun dalam pangkat terakhir. Apakah tunjangan

jabatan

dapat

dibayarkan

sesuai

dengan

jabatan

barunya? Jawaban: Berdasarkan Angka IX huruf E.1 Kep-125/1997 (Buku Himpunan Peraturan JFA halaman 206), seorang PFA dapat dipertimbangkan

untuk naik jabatan ke dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi, apabila telah memenuhi persyaratan: 1) Minimal telah 1 tahun dalam jabatan terakhir Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002

76


2) Memenuhi

angka

kredit

yang

ditentukan

untuk

kenaikan

pangkat setingkat lebih tinggi, baik jumlahnya, persentase unsur utama dan unsur penunjang, maupun jumlah angka kredit minimal yang diperlukan untuk pengembangan profesi. 3) Memiliki sertifikat yang dipersyaratkan 4) Tidak

ada

keberatan

dari

pejabat

yang

berwenang

yang

dinyatakan secara tertulis. Dengan demikian, apabila telah memenuhi persyaratan di atas, seorang Auditor Pelaksana Gol. II/d dapat dinaikkan jabatannya menjadi Auditor Pelaksana Lanjutan walaupun yang bersangkutan belum dua tahun dalam pangkat terakhir dan

tunjangan jabatan

dapat dibayarkan sesuai dengan tmt berlaku jabatan barunya karena tunjangan JFA melekat pada jabatan yang diduduki oleh PFA.

Pembayaran tunjangan JFA didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 2002 tanggal 23 April 2002 tentang Tunjangan JFA; Keputusan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

No.

17/KEP/M.PAN/4/2002 tanggal 9 April 2002 tentang Penyesuaian Penamaan Jabatan Fungsional Auditor; dan Keputusan Kepala BKN Nomor 08 Tahun 2002 tanggal 29 Mei 2002 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan JFA. 96. Pertanyaan: Apakah ada pola transparansi dalam penilaian angka kredit? Jawaban: Transparansi dalam penilaian angka kredit : -

Dalam

proses

penilaian

angka

kredit,

Tim

Penilai

dapat

melakukan konfirmasi kepada PFA yang bersangkutan terhadap keraguan atas pengajuan angka kredit. -

Penyebab

selisih

hasil

penilaian

dengan

yang

diusulkan

dituangkan dalam Lembar Penjelasan Perbedaan Angka Kredit dapat diperlihatkan kepada PFA yang bersangkutan.


77


97. Pertanyaan: Kriteria penetapan PKS atau expose atas kegiatan yang penyaji materi atau sosialisasinya dari Pusat Jakarta. Jawaban: Bagi

penyaji

diberikan

angka

kredit

kegiatan

melakukan

penyuluhan dalam bidang pengawasan. Bagi peserta diberikan angka kredit kegiatan PKS. 98. Pertanyaan: Sesuai surat Kepala BKN No. K.26-30/V.10-47/24 tgl 18 Juni 2001 menyatakan bahwa pelaksanaan inpassing JFA bagi APIP non BPKP selambat-lambatnya harus sudah ditetapkan pada akhir September 2001. Kami telah berkirim surat ke Bawasda untuk melaksanakan hal tersebut, namun sampai saat ini belum terlaksana inpassingnya Apakah ada perpanjangan batas waktu inpassing bagi Bawasda? Jawaban: Inpassing

bagi

reorganisasi

unit

APIP

diberikan

berdasarkan

kerja

masing-masing.

Bagi

pelaksanaan

Bawasda

yang

melaksanakan reorganisasi setelah September 2001, disarankan mengajukan permohonan inpassing kepada BKN. 99. Pertanyaan: Pengangkatan kembali dalam PFA bagi lulusan Program D.IV STAN yang belum memiliki SK Pembebasan Sementara dari perwakilan asal sebelum menjalani pendidikan D.IV STAN. Jawaban: Untuk kebutuhan Pengangkatan Kembali ke dalam JFA, Pimpinan Unit Baru dapat meminta kepada Pimpinan Unit Asal dimana PFA tersebut

sebelumnya

ditempatkan

untuk

menerbitkan

SK

Pembebasan Sementara dengan melampirkan SK PAK terakhir dengan tembusan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.


78


Tmt

SK

Pembebasan

Sementara

adalah

tanggal

pada

saat

seharusnya yang bersangkutan dibebaskan. Apabila yang bersangkutan tidak memiliki SK PAK terakhir, maka yang bersangkutan diangkat melalui pengangkatan pertama. 100. Pertanyaan: Penandatangan surat tugas PFA saat ini apakah oleh Deputi atau Kepala Direktorat baik untuk tugas intern maupun ekstern? Jawaban: Penandatangan surat dinas mengacu pada Tata Persuratan Dinas dan Surat Edaran Deputi Kepala BPKP Bidang Administrasi Nomor : SE-06.04.00-1485/DI/1999 tanggal 23 Desember 1999 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan BPKP butir VIII – Penugasan Pengawasan dan Penilaian Angka Kredit. Untuk penugasan yang bersifat ekstern, surat tugas ditandatangani oleh minimal pejabat eselon II, sedangkan surat tugas untuk penugasan intern dapat ditandatangani oleh minimal pejabat eselon III.


79


DAFTAR REFERENSI PERATURAN Disamping ketentuan-ketentuan umum mengenai JFA sebagai mana telah diuraikan angka II (Dasar Hukum), berikut ini adalah ketentuanketentuan lain yang merupakan referensi yang digunakan dalam Tanya Jawab di atas :

1. Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 2002 tanggal 23 April 2002 tentang Tunjangan JFA. 2. Keputusan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

No.

17/KEP/M.PAN/4/2002 tanggal 9 April 2002 tentang Penyesuaian Penamaan Jabatan Fungsional Auditor. 3. Keputusan Kepala BKN Nomor 08 Tahun 2002 tanggal 29 Mei 2002

tentang

Tata

Cara

Permintaan,

Pemberian,

dan

Penghentian

Tunjangan JFA. 4. Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-07.02.01-603/K/2001 tanggal 28 September 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pejabat yang di-Inpassing di lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah. 5. Surat Kepala BKN No. K.26-30/V.10-47/24 tgl 18 Juni 2001 tentang Inpassing Jabatan Auditor. 6. Surat Kepala BPKP Nomor S-06.04.00-602/K/2001 tanggal 28 September 2001 perihal Kenaikan Pangkat PFA yang diangkat melalui Inpassing dan Pengangkatan Kembali. 7. Surat Edaran Sekretaris Utama No. SE-1627/SU/02/2002 tanggal 23 September 2002 tetang Penertiban Penggunaan Gelar Akademik dalam Kedinasan 8. Surat Sekretaris Utama BPKP Nomor S-1380/SU/2002 tanggal 16 Agustus

2002

perihal

Kualifikasi

Pendidikan

PFA

dan

Angka

Kreditnya 9. Surat

Sekretaris

Utama

Nomor

S-06.04.00-1255/Sesma/2001

tanggal 31 Oktober 2001 perihal Penjelasan Surat Kepala BPKP Nomor S-06.04.00-602/K/2001


80


10. Surat Deputi Bidang Administrasi No. S-06.04.00-610/DI/1999 tanggal 24 Juni 1999 perihal Penyelesaian eks PKP yang belum disesuaikan ke dalam nama Jabatan Fungsional Auditor. 11. Surat Deputi Bidang Administrasi No. S-05.01.02-956/DI.1/ 1998 tanggal 16 Maret 1998 tentang Penilaian Angka Kredit bagi Auditor yang memperoleh Ijazah Sarjana 12. Surat Edaran Kepala Pusbin JFA No. SE-06.04.00-27/PJFA/2002 tanggal 18 Januari 2002 perihal Penjelasan Unsur Pengembangan Profesi, Jam Kerja, dan Alokasi Angka Kredit.


81

Pusat Pembinaan JFA BPKP I. PENDAHULUAN

Recommend Documents