Pertangungjawaban Pidana Notaris (Studi Kasus Putusan Perkara No.141/Pid.B/2009/PN.Ska jo No.167/Pid/2010/PT.Smg jo No.1860/K/Pid/2010)
SKRIPSI
Diajukan Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
AYIZ GITA PRAMIKA NIM : 312008043
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA Februari 2014
MOTTO
Anything is possible if you just belive
Seseorangpun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu; seperti Aku menyertai Musa, demikianlah Aku menyertai engkau; Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan Engkau (Yosua 1:5)
UCAPAN TERIMAKASIH
Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena oleh penyertaan dan izin-Nya Penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Notaris (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 141/Pid.B/2009/PN.Ska jo No. 167/Pid/2010/PT.Smg jo 1860K/Pid/2010)”, guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Kristen Satya Wacana. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis hendak menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang selama ini memberikan Penulis bantuan berupa doa, pendapat, bimbingan, kesabaran, kasih sayang hingga Penulis mampu terus bertahan dan berjuang demi menyelesaikan penulisan ini. Rasa terimakasih yang tak terhingga Penulis sampaikan kepada : 1.
Tuhan Yesus yang baik, Bapa serta panutan bagi hidup Penulis. Terimakasih Bapa atas bukti kasih sayangMu yang tidak terhingga Kau nyatakan dalam kehidupan Penulis. Terkhusus selama Penulis menjalani masa perkuliahan di UKSW Salatiga dengan segala suka dan duka yang Penulis terima Bapa terus bersama Penulis dan tidak pernah meninggalkan Penulis.
2.
Dra. Mintje G. Roring, Mom tersayang, terimakasih yang tak terhingga atas segala usaha memberikan kecukupan bagi Penulis menjalani kehidupan, memberikan refleksi diri untuk menjadi kuat dan tegar dalam menjalani hidup. Terimakasih pula untuk setiap kasih sayang dan perhatian membesarkan Penulis sendirian sejak umur 9 bulan hingga saat ini tanpa mau mengeluh lelah, sakit ataupun sedih atas segala tingkah laku Penulis yang seringkali mengecewakan Mom. Menjadi sosok ayah dan ibu terbaik dalam waktu yang bersamaan. Maaf pula karna Penulis terlalu banyak mengecewakan Mom dan khususnya karna keterbatasan Penulis
menyelesaikan kuliah hingga hampir 5 tahun, terimakasih banyak Mom. Love U .... 3.
Bapak M. Haryanto, SH., M. Hum., terimakasih Penulis haturkan untuk setiap ilmunya sejak hari pertama Penulis berkuliah di Fakultas Hukum UKSW hingga bimbingannya dalam penyelesaian penulisan
skripsi
ini.
Penulis
pula
hendak
menyampaikan
permohonan maaf atas segala keterbatasan Penulis yang membuat penulisan skripsi memakan waktu yang lama dan mungkin terasa melelahkan. Semoga Tuhan Yesus dapat membalas budi baik Bapak. 4.
Bapak Krishna Djaya Darumurti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
5.
Ibu Dr. Christina Maya Indah, SH., M.Hum., selaku dosen wali, terimakasih untuk setiap kesempatan dan waktu yang diberikan serta ilmu pembelajaran bagi Penulis hingga dapat menyelesaikan Penulisan ini dengan baik.
6.
Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas setiap ilmu pendidikan tentang hukum yang dibagikankan kepada penulis selama ini berikut dengan nilai-nilai mata kuliah yang Penulis miliki terimakasih tak terhingga.
7.
Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, (Mba Bony, Mas Andri, Pak Umar, Pak Yusuf) terimakasih untuk setiap bantuan informasinya serta saran selama Penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
8.
Pengadilan Negeri Surakarta, terimakasih untuk pertolongan dari Bapak dan Ibu sekalian dalam hal membantu Penulis mendapatkan bahan penulisan ini, mengantarkan Penulis keliling Solo untuk mencari tempat fotocopy, memberikan penulis makan siang. Kiranya kebaikan Bapak dan Ibu sekalian dibalas oleh Tuhan.
9.
Ayunda Gina Pramika SE, M.Ak., Ak., maaf kalo penulisan titlenya salah, soalnya kepanjangan. Hihi. Terimakasih sista tercinta untuk dukungan keuangan, semangat dan doanya selama ini. Selamat pula
akhirnya diterimanya bekerja di BPKP, akhirnya impian terwujud. Semoga impian-impian yang lain juga dapat terwujud beriringan. Amiiiiiieeeennnnn. 10. Serni Mangundap, terimakasih pula yang tak terhingga untuk kakak tertua, pengasuh Penulis sejak kecil, terimakasih sudah merawat Penulis dengan baik semasa kecil, menggantikan Mom selama bekerja merawat Penulis, dan terimakasih pula ada dalam kehidupan kami bertiga menggantikan Papa jadi teman sharing Mom untuk setiap masalah yang tidak bisa Mom sampaikan ke kami saat itu. Walaupun kadang cerewet tapi terimakasih karna mau berbagi hidup dengan kami. 11. Keluarga Besar Rumah Sutoso .S. Gg Melati No. 7, terimakasih telah melengkapi kehidupan keluarga Penulis. 12. Sandro Febrian Kana, SH., Terimakasih untuk setiap rasa sayang, kesetiaan, cinta dan kesabaran yang tak terhingga bagi Penulis. Terimakasih sudah mau berbagi suka dan duka bersama dengan Penulis dan menjadikan hidup Penulis penuh warna bersama. Love U ... Mumum. 13. Keluarga Besar Kana & Pa Padja di Kupang-Sabu, terimakasih sudah memberikan Penulis kesempatan untuk diterima dan mengenal seluruh keluarga. Terimakasih pula atas seluruh perhatian serta doanya yang diberikan kepada Penulis, senantiasa memberikan semangat penulis menyelesaikan skripsi ini. 14. Keluarga Besar Kost Gesella Cemara I, Keluarga Besar Wisma Cemara, Keluarga Besar Kost Kinanti, tempat Penulis menetap selama berkuliah di Salatiga, terimakasih atas segala fasilitas terbaik, pembelajaran atas hal-hal baru yang belum pernah penulis alami sebelumnya dan lingkungan pesaudaraan yang menyenangkan selama Penulis menjalani perkuliahan di Salatiga. 15. Carollina Dongsaeng, S.Kom beserta kekasih William Y. Ida, Noviaty Oenike dan mantan kekasih Rey Eleison terimakasih atas seluruh perhatian dan dukungan untuk Penulis untuk segera
menyelesaikan skripsi. Terimakasih pula untuk seluruh kenangan yang kita buat bersama disini baik suka dan duka. Terimakasih karna mau berbagi setiap moment persahabatan dengan Penulis, semoga kita bisa terus bersahabat sampe tua. 16. Matcy Luisa Tino, S.Si-Teol., Yoan Christie Nathania Eunike, S.SiTeol., bersama kekasih Ka Stevan Mario, terimakasih buat setiap keceriaan yang diberikan selama di Kost Kinanti, Salatiga. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam waktu dekat. 17. Teman-Teman Fakultas Hukum UKSW terkhusus Angkatan 2008 yang tidak bisa diucapkan satu persatu, terimakasih untuk kesempatan berbagi materi ilmu sama-sama dan kenangan dibangku perkuliahan. Semoga moment itu tidak akan pernah terlupakan. 18. Pooh, Du-de, Boster, Kupik, Goviee, Brownie, walaupun kalian tidak pernah mengerti tetapi Penulis ingin sampaikan kalian selalu punya sisi tersendiri dihati dan kehidupan Penulis untuk memberi Penulis semangat selesaikan kuliah supaya bisa bersama-sama. Terkhusus, Pooh tersayang terimakasih selama hampir setahun menemani Penulis di Salatiga berbagi keceriaan, air mata dan rasa bosan bersama. Love u guys .... Semoga kebaikan serta bantuan yang telah diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yesus Kristus. Skripsi ini hanya karya manusia biasa yang memiliki banyak kekurangan oleh karenanya kritik dan masukan sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.
KATA PENGANTAR
Berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, Notaris merupakan Perjabat umum yang bertindak sesusai ketentuan yang diberikan Negara kepadanya, yaitu membuatkan sebuah alat bukti berupa surat yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna atas objek hukum dalam lingkup Hukum Perdata. Oleh karena ruang lingkup jabatannya berada di ranah Hukum Perdata, itulah sebabnya didalam lingkup profesi Notaris hanya mengenal dua jenis sanksi yaitu sanksi perdata dan sanksi administratif. Namun didalam praktiknya apabila dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya mengakibatkan permasalahan hukum, besar kemungkinan bagi Notaris tersebut diseret kedalam lingkup pertanggung jawaban hukum pidana. Hal ini disebabkan pola fikir masyarakat umum yang tidak mengetahui bagaimana lingkup praktik profesi Notaris, sudah pasti memiliki pendapat bahwa ketika permasalah terhadap akta yang dibuatnya, sudah menjadi tanggungjawab Notaris yang bersangkutan. Pemahaman yang salah tentang hubungan antara Notaris dengan Penghadapnya atau hubungan Notaris dengan Akta yang dibuatnya dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap jasa dan pelayanann seorang Notaris. Penelitian ini Penulis lakukan, bertujuan menjawab pertanyaan umum mengenai kapankah kemungkinanan seorang Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dikarenakan menjalankan tugas dan kewenangannya. Demi menjawab pertanyaan tersebut, Penulis akan mengkaji Putusan Pengadilan Pidana dengan Terdakwa Notaris Tjondro Santoso, SH. dengan dakwaan pelanggaran tindak pidana memalsukan akta otentik Pasal 264 ayat (1) ke (1). Diharapkan dengan hasil penelitian ini bisa menjadi sumbangan pemikiran & pemahaman tentang ruang lingkup profesi notaris bagi masyarakat umum serta menjelaskan bahwa kemungkinan penerapan hukum pidana dalam lingkup profesi Notaris.
Salatiga, 5 Maret 2014 Ayis Gita Pramika
.
DAFTAR ISI
Halaman
1.
HALAMAN JUDUL........................................................................................ i
2.
LEMBAR PERSETUJUAN............................................................................ ii
3.
LEMBAR PENGUJIAN................................................................................. iii
4.
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ................................................ iv
5.
HALAMAN MOTTO.......................................................................................v
6.
UCAPAN TERIMA KASIH............................................................................vi
7.
KATA PENGANTAR .................................................................................... x
8.
LEMBAR HASIL UJIAN ............................................................................. xi
9.
DAFTAR ISI ................................................................................................ xiv
10. DAFTAR TABEL ....................................................................................... xvii 11. ABSTRAK ................................................................................................. xviii 12. BAB I. PENDAHULUAN .............................................................................. 1 A. Latar Belakang ........................................................................................... 1 B. Rumusan Masalah .................................................................................... 12 C. Tujuan Penelitaian .................................................................................... 12 D. Manfaat Penelitian......................................................................................12 E. Metode Penelitian ..................................................................................... 13 F. Unit Amatan dan Unit Analisa ................................................................. 16 13. BAB II. PEMBAHASAN ............................................................................. 17
A. Tinjauan Tentang Notaris ........................................................................ 17 1.
Pengertian Notaris Sebagai Pejabat Umum ..........................................17
2. Hubungan Notaris Dengan Penghadap ................................................ 20 3. Kode Etik Notaris ................................................................................ 23 4.
Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Jabatan Notaris Menurut UU No. 30 Tahun 2006 tentang Jabatan Notaris......................................................................... 28 a. Kewenangan ................................................................................. 28 b. Kewajiban ..................................................................................... 30 c. Larangan ....................................................................................... 32
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana ............................................................ 33 1. Pengertian Tindak Pidana .................................................................. 33 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .............................................................. 40 C. Pertanggungjawaban Pidana .................................................................. 41 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana ........................................... 41 2. Unsur Pertanggungjawaban Pidana ................................................... 44
D. Pertanggungjawaban Hukum Notaris .................................................... 45 1. Sanksi Perdata ................................................................................... 46 2. Sanksi Administratif .......................................................................... 47 E. Pertanggungjawaban Pidana Notaris ..................................................... 49 F. Tindak Pidana Terkait Jabatan Notaris .................................................. 51 1. Membuat Surat Palsu ........................................................................ 52 2. Memalsukan Surat ............................................................................. 53
G. Hasil Penelitian ...................................................................................... 54 1. Kasus Posisi ....................................................................................... 54 2. Identitas ............................................................................................. 65 3. Dakwaan ............................................................................................ 66 a. Primair .......................................................................................... 66 b. Subsidair ....................................................................................... 67 c. Lebih Subsidair ........................................................................... 69 4. Fakta Hukum di Persidangan ........................................................... 70 a. Keterangan Saksi ......................................................................... 70 b. Keterangan Ahli ........................................................................... 74 c. Surat ............................................................................................. 76 d. Petunjuk ....................................................................................... 77 e. Keterangan Terdakwa .................................................................. 78 5. Tuntutan ............................................................................................ 80 6. Putusan Pengadilan ........................................................................... 80 H. Pertimbangan Hakim .............................................................................. 82 I. Analisa ................................................................................................... 84 14. BAB III. PENUTUP ....................................................................................... 93 A. Kesimpulan ........................................................................................... 93 B. Saran ..................................................................................................... 93
15. DAFTAR BACAAN .................................................................................... 95 16. LAMPIRAN ................................................................................................. 98
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1 ............................................................................................................................ 82
ABSTRAK
Notaris sebagai pejabat publik memiliki wewenang untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti tertulis. Jabatan notaris sangat penting dalam mendukung terselenggaranya proses hukum yang mewajibkan adanya alat bukti tertulis untuk menyatakan hak dan kewajiban seseorang. Dalam menjalankan tugas kewenangan dan tanggungjawabnya tidak terlepas dari kecenderungan perilaku menyimpang terhadap peraturan yang diberlakukan terhadapnya. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, terhadap Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terdapat dua jenis sanksi yang akan di berikan yaitu Sanksi Perdata atau Sanksi Administratif. Namun dalam praktiknya disaat menjalankan profesinya Notaris cenderung dijadikan sebagai Tersangka dalam perkara Pidana, sebagai buktinya adalah Perkara pidana di Pengadilan Negeri Surakarta yang melibatkan Notaris bernama Tjondro Santoso, SH dengan dakwaan melakukan tindak pidana memalsukan akta otentik. Dimana setelah melalui tiga tahap peradilan menghasilkan putusan akhir yang berbeda dari kedua putusan sebelumnya yaitu bebas. Tuntutan ini didasarkan laporan Agus Sutanto, yaitu pihak yang merasa dirugikan hak dan kewenangannya akibat Akta Notaris yang dibuat oleh Tjondro Santoso, SH. Memutuskan melaporkan kepada pihak yang berwajib kejadian tersebut guna diselidiki lebih lanjut dengan isi laporan menyatakan bahwa telah terjadi hubungan kerja sama antara Tjondro Santoso, SH selaku Notaris yang berwenang dengan Penghadap yang merupakan perwakilan dari Perusahaan tempat Agus Sutanto bekerja sebagai Komisaris di PT. Indo Venner Utama yang berkedudukan di Surakarta. Hubungan kerja sama yang dimaksudkan adalah memasukkan keterangan palsu ke dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS mengenai Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Indo Venner Utama Penyesuaian dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa tentang Perubahan Struktur Kepengurusan PT. Indo Venner Utama yang dimana dalam salah satu ayatnya menyatakan memberhentikan Agus Sutanto sebagai Komisaris. Keterangan palsu yang dimaksud Agus Sutanto telah dimasukan Tjondro Santoso, SH yaitu menyatakan bahwa Akta No. 3 tanggal 6
Januari 2006 dibuat berdasarkan atas Akta No. 2 tanggal 6 Januari 2006 yang telah mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Hukum dan HAM padahal faktanya bahwa Akta No. 2 tanggal 6 Januari 2006 baru mendapatkan pengesahan tanggal 16 Maret 2006. Ditambahkan lagi perbuatan Tjondro Santoso, SH yang menyerahkan salinan Akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 kepada Penghadap meskipun menyadari bahwa Akta tersebut bahkan belum dilaporkan ke Menteri Hukum dan HAM untuk disahkan tetapi telah digunkaan dalam merubah speciment tandatangan rekening milik PT. Indo Venner Utama di Bank Mandiri cabang S. Parman Jakarta. Berangkat dari permasalahan yang ada, Penulis ingin mengetahui apakah Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas permasalahan pada Akta yang dibuatnya dengan mengkaji Pertimbangan Hakim dalam menetapkan Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Tjondro Santoso, SH selaku Terdakwa. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian menghasilkan jawaban bahwa meskipun dalam UndangUndang Jabatan Notaris yang mengatur proses kerja Notaris tidak pernah menyebutkan secara jelas sejauhmana sanksi pidana dapat diberikan kepada pelanggaran yang dilakukan Notaris namun hal ini tidak menutup kemungkinan bagi seorang Notaris dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dapat diberikan kepada seorang Notaris dengan syarat bilamana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab profesinya dapat dibuktikan dihadapan Pengadilan telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Karena pada dasarnya profesi Notaris berada diranah Hukum Perdata, sehingga bilamana terbukti dihadapan Pengadilan bahwa Notaris melakukan perbuatan Pidana maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran berat dan sudah jelas mempermalukan jabatan yang harusnya dijaga sejak mengucapkan sumpah jabatannya.
