PTR

P UT U S A N NOMOR : 96/PDT/2014/PTR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ---------Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: PT. NINDYA KARYA (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak Subsitusi

Nomor

:

017/DIRUT/SK/SEKPER/03/2014

tanggal 20 Maret 2014 kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara serta kuasa Substitusi Nomor 027/G/Gph/03/2014 tanggal 21 Maret 2014 dari Jaksa

Agung

Muda

Perdata

dan

Tata

Usaha

Negarakepada : 1. Mangiring Siahaan, SH. 2. Cahyaning Nuratih, SH, MH, 3. Tati Vain Sitanggang, SH. MH, 4. Arie Eko Yuliearti, SH. MH. 5. Rina Nurmawati, S.Kom, SH, 6. Enita Menher, SH.MH, 7. Syamsuir, SH., kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung Republik Indonesia beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru

Jakarta Selatan, selanjutnya

disebut sebagai PEMBANDING - semula PENGGUGAT;--

L a w a n PT.

FATIMAH

AZZAHRA,

yang

didirikan

menurut

hukum

Indonesia,

berkedudukan di Jl. Ronggo Warsito Nomor 1, Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi Kuasa kepada H. Arbakmis Lamid, SH.MH dan Nurhasmi, SH Advokad beralamat di Jl. Keliling/Gunung Gayo No. 5 RT. 04 RW. 08 Kel. Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Nomor 135/ALAd/XI-2013 tanggal 13 Nopember 2013 selanjutnya disebut sebagai Terbanding - semula Tergugat.

PENGDILAN TINGGI TERSEBUT: Telah membaca :

Hal 1 dari 15 hal. Put.96/PDT/2014/PTR

1.

Surat

Penetapan

Ketua

Pengadilan

Tinggi

Pekanbaru

Nomor

96/Pen.Pdt/2014/PTR tanggal 3 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili antara kedua belah pihak tersebut di atas : 2.

Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini: TENTANG DUDUK PERKARA Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam

turunan resmi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 171/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 10 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menerima eksepsi Tergugat ; 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang memeriksa perkara ini ; 3. Membebankan biaya perkara yang timbul sebagai akibat perkara ini kepada penggugat sebesar Rp. 516.000,- ( Lima ratus enam belas ribu rupiah ) ; Membaca surat gugatan Penbanding semula Penggugat tertanggal 28 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru

tanggal

28

Oktober

2013

dengan

register

perkara

Nomor

171/Pdt.G/2013/PN.PBR pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1.

Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2004 antara PENGGUGAT, yang diwakili oleh ERIJANTO selaku Kepala Wilayah I PT. Nindya Karya (Persero), dengan TERGUGAT, yang diwakili oleh Dr. DIANA TABRANI selaku Direktur PT. Fatimah Azzahra, telah diadakan perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab ("RSIA ZAINAB") di Jalan Ronggo Warsito No.1 Pekanbaru, Propinsi Riau, berdasarkan

Surat

Perjanjian

Pelaksanaan

Pekerjaan

Nomor

:

011/SPPP/RSZ-NK/08/2004 tanggal 16 Agustus 2004 yang di addendum dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 014/SPPP/RSZNK/03/2005 tanggal 12 Maret 2005, Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 018/SPPP/RSZ-NK/07/2005 tanggal 16 Juli 2005 dan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 025/SPPP/RSZ-NK/12/2005 tanggal 15 Desember 2005, dengan nilai kontrak proyek sebesar Rp. 18.688.260.025,(delapan belas milyar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu dua puluh lima rupiah) termasuk PPN 10% dengan uraian sebagai berikut:

Hal 2 dari 15 hal. Put.96/PDT/2014/PTR

-. Nilai Fisik Pekerjaan

: Rp. 16.989.327.296,-

-. PPN 10%

: Rp. 1.698.932.729,-

-. Jumlah + PPN 10%

: Rp. 18.688.260.025,-

2. Bahwa dalam Pasal 6 Addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 025/SPPP/RSZ-NK/12/2005 tanggal 15 Desember 2005, jangka waktu pekerjaan tersebut ditetapkan 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 13 Maret 2005 yang kemudian diperpanjang berdasarkan Addendum-addendum tersebut diatas menjadi 259 (dua ratus lima puluh sembilan) hari kalender sampai dengan tanggal 31 Agustus 2006. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 angka 3 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 011/SPPP/RSZ-NK/08/2004 tanggal 16 Agustus 2004 menyatakan : "Sifat kontrak pada pelaksanaan pekerjaan ini pada dasarnya adalah LUM SUM PRICE, sedangkan apabila terjadi pekerjaan tambah atau pekerjaan kurang sesuai kebutuhan dilapangan akan dibuatkan suatu berita acara yang ditandatangani oleh ke tiga belah pihak yaitu konsultan, pemilik dan kontraktor, dan menjadi dasar penambahan atau pengurangan nilai pekerjaan". 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 011/SPPP/RSZ-NK/08/2004 tanggal 16 Agustus 2004 menyatakan: "Pembayaran harga borongan pekerjaan tersebut dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pembayaran tahap pertama Uang Muka Pekerjaan dibayarkan pada saat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ditandatangani dibayar sebesar 5% (lima perseratus) dari total nilai kontrak termasuk PPN 10%. b. Pembayaran tahap kedua Uang Muka Pekerjaan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran termin pertama pekerjaan, dibayar sebesar 5% (lima perseratus) dari total nilai kontrak termasuk PPN 10%. c. Pembayaran selanjutnya dengan system Monthly Progress Payment dimana Progress pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pihak Kedua setelah dilakukan opname pekerjaan pada setiap akhir bulan dan dilengkapi dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan akan dibayarkan oleh Pihak Pertama paling lambat dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak diterima dokumen tagihan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam keadaan lengkap dan benar.

Hal 3 dari 15 hal. Put.96/PDT/2014/PTR

Pembayaran Monthly Progress Payment tersebut diatas akan dipotong pengembalian uang muka pekerjaan yang diterima Pihak Kedua secara proporsional. d.

Pembayaran retensi pekerjaan sebesar 5% (lima per seratus) dari total nilai Kontrak termasuk PPN 10% akan dibayarkan setelah Pihak Kedua menyerahkan jaminan pemeliharaan pekerjaan sebesar 5% (lima per seratus) dari total nilai Kontrak termasuk PPN 10% pada saat serah terima pertama pekerjaan (PHO)."

5. Bahwa

berdasarkan

ketentuan

Pasal

20

ayat

(4)

Surat

Perjanjian

Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 011/SPPP/RSZ-NK/08/2004 tanggal 16 Agustus 2004 menyatakan: "PIHAK PERTAMA akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran kepada PIHAK KEDUA per hari sebesar satu per mil (1/1000) dari harga borongan untuk setiap keterlambatan dan sebanyak-banyaknya sebesar lima persen (5/i00) dari harga borongan dalam melaksanakan ketentuan pasal 4 Surat Perjanjian ini." Dari ketentuan Pasal 20 ayat (4) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 011/SPPP/RSZ-NK/08/2004 tanggal 16 Agustus 2004 tersebut disepakati bahwa Tergugat akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 untuk setiap keterlambatan maksimal 5/100 dari harga borongan. 6. Bahwa berdasarkan Berita Acara lapangan Nomor: 15/BAL/NK-ZNB/IV/2006 tanggal 25 April 2006 antara PT Nindya Karya Wilayah I dengan PT Karya Abadi

Konsultan,

selaku

konsultan

TERGUGAT,

pada

intinya

telah

mengadakan pemeriksaan dan progress yang diakui adalah sebesar 94,67%. 7. Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah menyelesaikan 94,67% dari prestasi fisik pekerjaannya maka atas pretasi tersebut TERGUGAT berkewajiban melakukan pembayaran sebesar Rp. 17.139.948.923,- (tujuh belas milyar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah). 8. Bahwa hingga per tanggal 30 Januari 2006 TERGUGAT telah melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 13.577.216.932,- (tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut: a. Uang muka 5% tanggal 8 September 2004 sebesar Rp. 856.997.446,b. Uang muka 5% tanggal 8 September 2004 sebesar Rp. 856.997.446,c. Bukti Penerimaan Bank No. 24/BMI.B/11/04 tanggal 9 Nopember 2004

Hal 4 dari 15 hal. Put.96/PDT/2014/PTR

sebesar Rp. 302.250.000,d. Bukti Penerimaan Bank No. 40/BMI.B/12/04 tanggal 23 Desember 2004 sebesar Rp. 199.950.000,e. Bukti Penerimaan* Bank No. 37/BMI.B/1/05 tanggal 19 Januari 2005 sebesar Rp. 200.000.000,f. Bukti Penerimaan Bank No. 57/BMI.B/2/05 tanggal 15 Pebruari 2005 sebesar Rp. 100.000.000,g. Bukti Penerimaan Bank No. 8/BMI.B/3/05 tanggal 28 Pebruari 2005 sebesar Rp. 429.727.765,h. Bukti Penerimaan Bank No. 33/BMI.B/3/2005 tanggal 15 Maret 2005 sebesar Rp. 100.000.000,i.

Bukti Penerimaan Bank No. 11/BMI.B/4/2005 tanggal 6 April 2005 sebesar Rp. 300.000.000,-

j.

Bukti Penerimaan Bank No. 20/BMI.B/4/2005 tanggal 18 April 2005 sebesar Rp. 100.000.000,-

k. Bukti Penerimaan Bank No. 21/BMI.B/4/2005 tanggal 18 April 2005 sebesar Rp. 100.000.000,l.

Bukti Penerimaan Bank No. 15/BMI.B/5/2005 tanggal 6 Mei 2005 sebesar Rp. 250.000.000,-

m. Bukti Penerimaan Bank No. 51/BMI.B/6/2005 tanggal 9 Juni 2005 sebesar Rp. 300.000.000,n. Penerimaan

pembayaran

tanggal

17

Juni

2005

sebesar

Rp.

pembayaran

tanggal

28

Juni

2005

sebesar

Rp.

50.000.000,o. Penerimaan 50.000.000,p. Bukti Penerimaan Bank No. 73/BMI.B/7/2005 tanggal 21 Juli 2005 sebesar Rp. 3.000.000.000,q. Penerimaan

pembayaran

tanggal

26

Juli

2005

sebesar

Rp.

pembayaran

tanggal

26

Juli

2005

sebesar

Rp.

pembayaran

tanggal

26

Juli

2005

sebesar

Rp.

pembayaran

tanggal

6

September

2005

sebesar

tanggal

9

Desember

2005

sebesar

221.397.670,r. Penerimaan 570.051.351,s. Penerimaan 644.333.535,t. Penerimaan

Rp.1.932.566.529,u. Penerimaan

pembayaran

Hal 5 dari 15 hal. Put.96/PDT/2014/PTR

Rp.750.000.000,v. Penerimaan

pembayaran

tanggal

13

Januari

2006

sebesar

Rp.50.000.000,w. Bukti Penerimaan Bank No. 37/BMI.B/2/2006 tanggal 2 Pebruari 2006sebesar Rp. 100.000.000,x. Penerimaan pembayaran tanggal 3 Maret 2006 sebesar Rp. 98.771.261 ,y. Penerimaan

pembayaran

tanggal

8

Agustus

2005

sebesar

Maret

2006

sebesar

Rp.23.776.431.z. Penerimaan

pembayaran

tanggal

3

Rp.984.588.295,aa. Penerimaan

pembayaran

tanggal

3

Maret

2006

sebesar

Rp.

1.005.809.204,9. Bahwa berdasarkan surat dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT Nomor : 02.006/DIR/RS-ZNB/I/2010

tanggal

22

Januari

2010

perihal

Jawaban

Konfirmasi Hutang, menyatakan : "1. Pada prinsipnya kami bersedia membayar kewajiban PT. Fatimah Azzahra terhadap PT. Nindya Karya sepanjang pihak PT. Nindya Karya bersedia menyelesaikan pekerjaan (penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Zainab) menyelesaikan secara musyawarah. 2. Dari rincian piutang yang tersebut di surat Saudara pada prinsipnya kami hanya mengakui saldo hutang kami sebesar Rp. 3.562.731.980,- sesuai dengan surat yang kami terima dari Kejaksaan Agung RI tertanggal 9 Desember 2009 Nomor : B-521/G/Gph.2/12/2009 (surat Terlampir) dengan rincian: Utang Prestasi Pekerjaan MC XI

: Rp.2.691.672.838,-

Utang Retensi

: Rp. 871.059.142,-

Total

: Rp. 3.562.731.980,-"

Berdasarkan surat dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT Nomor : 02.006/DIR/RS-ZNB/l/2010 tanggal 22 Januari 2010 sebagaimana dikutip diatas TERGUGAT pada pokoknya mengakui saldo hutang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 3.562.731.980,- (tiga milyar lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah). 10. Bahwa

saldo

hutang

Tergugat

kepada

Penggugat

sebesar

Rp.

3.562.731.980,- (tiga milyar lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga

Hal 6 dari 15 hal. Put.96/PDT/2014/PTR

puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) belum termasuk denda keterlambatan pembayaran saldo hutang sebesar Rp. 934.413.001,(sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga belas ribu satu rupiah) dan denda keterlambatan pembayaran retensi sebesar Rp. 934.413.001,(sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga belas ribu satu rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 20 angka 4 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 011/SPPP/RSZ-NK/08/2004 tanggal 16 Agustus 2004. 11. Bahwa meskipun pelaksanaan pekerjaan Pembangunan RSIA Zainab belum mencapai 100% dan baru mencapai 94,67% serta belum ada serah terima pekerjaan, namun TERGUGAT telah mengoperasikan bangunan tersebut untuk rumah sakit. 12. Bahwa sampai saat gugatan diajukan, TERGUGAT belum menyelesaikan kewajiban nya terhadap PENGGUGAT sebesar Rp. 3.562.731.980,- (tiga milyar lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dan disisi lain keterlambatan pembayaran oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT telah menimbulkan sanksi berupa denda keterlambatan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Borongan (Vide. Pasal 20 ayat (4) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 011/SPPP/RSZ-NK/08/2004 tanggal 16 Agustus 2004 beserta adendum nya) yaitu sebesar Rp. 934.413.001,- (sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga belas ribu satu rupiah) dan denda keterlambatan pembayaran retensi sebesar Rp. 934.413.001,- (sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga belas ribu satu rupiah), sehingga jumlah total kewajiban yang harus dipenuhi oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah Rp. 5.431.557.993,- (lima milyar empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan perincian : -. Sisa Tagihan

Rp. 2.691.672.838,-

-. Retensi

Rp.

871.059.142,-

Rp.

934.413.001,-

Rp.

934.413.001,-

-. Denda atas keterlambatan pembayaran (5% x Rp. 18.688.260.025,-) -. Denda atas keterlambatan pembayaran Retensi (5% x Rp. 18.688.260.025,-) -. Total Tagihan

Rp. 5.431.557.993,(termasuk PPN)

13. Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang

Hal 7 dari 15 hal. Put.96/PDT/2014/PTR

bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." 14. Pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan : "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhi nya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatan nya, tetap melalaikan nya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya." 15. Berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata diatas semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik. 16. Bahwa oleh karena terhadap TERGUGAT telah berkali-kali dilakukan penagihan

oleh

PENGGUGAT

dan

PENGGUGAT

telah

berupaya

menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah tetapi TERGUGAT tetap tidak mengindahkannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1243 KUH Perdata Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi). 17. Pasal 1244 KUH Perdata menyebutkan : "Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya." 18. Berdasarkan ketentuan pasal 1244 KUH Perdata, apabila suatu perikatan tidak dipenuhi maka terhadap si berutang dapat dituntut untuk mengganti biaya, rugi dan bunga. 19. Bahwa pembayaran sisa kewajiban (saldo hutang) untuk pembangunan RSIA Zainab sampai saat ini belum di bayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT walaupun sudah di tagih oleh PENGGUGAT baik melalui surat maupun secara musyawarah dan negosiasi. 20. Akibat perbuatan TERGUGAT tersebut maka PENGGUGAT mengalami kerugian immateriil berupa berkurang nya kepercayaan dari leveransir ke PENGGUGAT untuk menyuplai material ke proyek-proyek PENGGUGAT yang lain kecuali secara tunai dan kurang nya kepercayaan owner lainnya kepada PENGGUGAT dalam penyelesaian proyek, dengan perincian :

Hal 8 dari 15 hal. Put.96/PDT/2014/PTR

-

Sebagai dampak berkurang nya kepercayaan dari

Rp. 5.000.000.000,-

Leveransir ke PENGGUGAT untuk menyuplai

material ke proyek -

proyek PENGGUGAT yang lain kecuali secara tunai; -

Sebagai dampak kurang nya kepercayaan owner

Rp. 10.000.000.000,-

lainnya kepada PENGGUGAT dalam penyelesaian proyek; -. Total kerugian immaterial

Rp. 15.000.000.000,-

21. Bahwa dengan ingkar janji nya (wanprestasi) Tergugat melanggar ketentuan pasal 4 angka 3 Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 025/SPPP/RSZNK/12/2005 tanggal 15 Desember 2005 membawa kerugian bagi Penggugat dengan perincian sebagai berikut: a. Kerugian Materiil: -.

Sisa Tagihan

Rp. 2.691.672.838,-

-.

Retensi

Rp.

871.059.142,-

Denda atas keterlambatan pembayaran (5%xRp.18.688.260.025,-)

Rp.

934.413.001,-

Rp.

934.413.001,-

Denda atas keterlambatan pembayaran retensi (5% x Rp. 18.688.260.025,-) -. Total Tagihan

Rp. .431.557.993,(Termasuk PPN)

b. Kerugian Immateriil: -. Sebagai dampak berkurang nya kepercayaan

Rp. 5.000.000.000,-

dari leveransir ke PENGGUGAT untuk menyuplai material ke proyek-proyek PENGGUGAT yang lain kecuali secara tunai. -.

Sebagai dampak kurang nya kepercayaan

Rp.10.000.000.000,-

owner lainnya kepada PENGGUGAT dalam penyelesaian proyek. Total kerugian Immateriil

Rp. 15.000.000.000,-

PROVISI 22. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, jelas TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) melanggar ketentuan Pasal 4 angka 3 Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 025/SPPP/RSZNK/l2/2005 tanggal 15 Desember 2005 sehingga menimbulkan kerugian materiil sejumlah Rp. 5.431.557.993,- dan kerugian immaterial sejumlah Rp. 15.000.000.000,- bagi PENGGUGAT. 23. Bahwa walaupun telah dilakukan penagihan berkali-kali namun TERGUGAT tetap tidak memenuhi kewajiban nya kepada PENGGUGAT.

Hal 9 dari 15 hal. Put.96/PDT/2014/PTR

24. Besar kekhawatiran PENGGUGAT bahwa TERGUGAT akan mengalihkan harta kekayaan nya sehingga gugatan PENGGUGAT akan tidak berharga apabila Pengadilan mengabulkan nya, oleh karena itu untuk menjamin gugatan kami tidak sia-sia (illusoir) maka mohon kiranya agar terhadap bangunan RSIA Zainab di Jalan Ronggo Warsito No. 1 Pekanbaru, Propinsi Riau diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) sampai TERGUGAT melunasi seluruh kewajiban nya kepada PENGGUGAT. 25. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik sehingga tidak dapat dibantah kebenarannya baik oleh TERGUGAT atau siapapun yang menguasai barang tersebut, mohon kiranya sita jaminan (conservatoir beslaag) dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya perlawanan, banding dan kasasi (uit voorbaar bij voorraad). Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas PENGGUGAT memohon kepada Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan: DALAM PROVISI 1. Mengabulkan permohonan provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas bangunan RSIA Zainab di Jalan RonggoWarsito No. 1 Pekanbaru; DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya; 2. Menyatakan

TERGUGAT

telah

melakukan

perbuatan

ingkar

janji

(wanprestasi); 3. Menyatakan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor :

011/SPPP/

RSZ-NK/08/2004 beserta addendumnya yaitu surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 014/SPPP/RSZ-NK/03/2005 tanggal 12 Maret 2005, Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 018/SPPP/RSZ-NK/07/2005 tanggal 16 Juli 2005 dan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 025/SPPP/RSZ-NK/12/2005 tanggal 15 Desember 2005 adalah sah dan mengikat ; 4. Menghukum

TERGUGAT

untuk

membayar

kerugian

materiil

kepada

PENGGUGAT sejumlah Rp. 5.431.557.993,- ( Lima milyar empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah ) ; 5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 15.000.000.000,- ( Lima belas milyar rupiah ) ;

Hal 10 dari 15 hal. Put.96/PDT/2014/PTR

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding. Kasasi ( Uit voobaar bij voorraad ) ; 7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ; Atau, Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ); Membaca jawaban Terbanding - semula Tergugat tertanggal 10 Februari 2014 sebagai jawaban atas gugatan Pembanding - semula Penggugat tersebut yang pada pokoknya : I.

-

Eksepsi Kewenangan Nesbi / Relatif, Pengadilan: Bahwa sesuai dengan isi Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 011/ SPPP/RSZ-NK/08/2004 tanggal 16 Agustus 2004, antara Tergugat dengan Penggugat pada Ayat 1, 2 dan 3 Pasal 18 Penyelesaian perselisihan menyebutkan : Pasal 18 Ayat 1 :

Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 18 Ayat 2 :

Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu Panitera Arbitrase yang tunduk pada ketentuan BANI

Pasal 18 Ayat 3 :

Keputusan Panitera Arbitrase mengikat kedua belah pihak secara mutlak untuk tingkat pertama dan terakhir, serta tidak dapat diajukan Banding.

--

Bahwa berdasarkan UU RI No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 3 dan 4 menyebutkan : Pasal 3

:

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase.

Pasal 4

:

Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.

-

Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru,

Hal 11 dari 15 hal. Put.96/PDT/2014/PTR

tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ; -

Bahwa berdasarkan alasan diatas, Tergugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebelum melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara, mohon terlebih dahulu diberikan Putusan Sela, atas Eksepsi Tergugat, dengan amar putusan sebagai berikut : -

Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Maret 2014, Kuasa Pembanding - semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding - semula Tergugat pada tanggal 2 Mei 2014 secara seksama dan sah; Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding - semula Penggugat tertanggal 24 Juni 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara seksama serta sah kepada Terbanding semula Terggugat; Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 171/Pdt.G/2013/PN.PBR, bertanggal 12 Mei 2014 kepada Pembanding semula Penggugat dan tertanggal 13 Mei 2014 kepada Terbanding - semula Tergugat yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara tersebut; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA: Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding - semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan memeriksa serta mencermati berkas perkara beserta salinan resmi

putusan Pengadilan

Negeri Pekanbaru Nomor 171/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 10 Maret 2014 dan

Hal 12 dari 15 hal. Put.96/PDT/2014/PTR

telah pula membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding

-

semula

Penggugat,

maka

Pengadilan

Tinggi

selanjutnya

mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding - semula Penggugat dalam perkara ini, Terbanding - semula Tergugat telah mengajukan eksepsi kewenangan absolut dengan mendasarkan pada surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan No. 011/SPPP/RSZ-NK/08/2004 tanggal 16 Agustus 2004 dimana dalam pasal 18 perjanjian tersebut menentukan bahwa jika terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah, jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah akan diselesaikan oleh suatu Panitera Arbitrase yang tunduk kepada ketentuan BANI; Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ternyata para pihak yaitu Pembanding - semula Penggugat dan Terbanding - semula Tergugat mengakui dan

telah

terikat

dalam

Perjanjian

Pelaksanakan

Pekerjaan

Nomor

011/SPPP/RSZ.NK/08/2014 tanggal 16 Agustus 2004 tersebut; Menimbang, bahwa Pembanding - semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mempersoalkan sebagai berikut : -

Bahwa tentang adanya Klausula Panitera Arbitrase dalam Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 011/SPPP/RSZ-NR/08/2004 tanggal 16 Agustus 2004 dan melalui surat BANI Nomor 10.1118/X/BANI/WD tanggal 7 Oktober 2010 sebagaimana bukti P1, BANI memberikan konfirmasi : Bahwa Klausula Arbitrase dalam Perjanjian Pelaksanaan Perjanjian dimaksud, tidak menunjuk BANI melainkan Panitera Arbitrase, yang tidak jelas apa yang dimaksud dengan itu, apabila kedua belah pihak berkehendak untuk menyelesaikan sengketanya melalui BANI, maka

para

pihak

harus

membuat

kesepakatan

bersama

yang

menyatakan bahwa perkara tersebut akan diselesaikan melalui BANI; -

Bahwa dengan tidak jelasnya apa yang dimaksud dengan Panitera Arbitrase dalam perjanjian a quo, maka dapat disimpulkan BANI tidak berwenang untuk menyelesaikan perkara ini, sehingga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah forum peradilan perdata dalam hal ini Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Hal 13 dari 15 hal. Put.96/PDT/2014/PTR

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding dari Kuasa Pembanding - semula Penggugat, dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim TIngkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase dan dengan tindakan Pembanding - semula Penggugat meminta penjelasan BANI dan adanya eksepsi tentang kewenangan absolut dari Terbanding - semula Tergugat, maka secara substantive dapatlah disimpulkan bahwa kedua belah pihak tetap pada kesepakatannya yaitu menyelesaikan perselisihan ini melalui Arbitrase. Oleh karenanya sesuai petunjuk dari BANI kedua belah pihak tinggal menegaskan kesepakatannya kembali bahwa yang mereka maksud Panitera Arbitrase adalah BANI; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 171/PDT.G/2013/PN.PBR tanggal 10 Maret 2014, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding - semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Pembanding - semula Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan; ---------Mengingat pasal 142 ayat (1), pasal 162 ayat (1), pasal 199 – pasal 205 R.Bg., ketentuan Titel VII RV, dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan pasal 3, 5 dan 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

dan

Alternatif

Penyelesaian

Sengketa

beserta

peraturan

pelaksanaannya dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI : 1.

Menerima Permohonan banding dari Pembanding - semula Penggugat;

Hal 14 dari 15 hal. Put.96/PDT/2014/PTR

2. Menguatkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Pekanbaru

Nomor

171/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 10 Maret 2014, yang dimohonkan banding tersebut; 3. Menghukum Pembanding - semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tinggi

Pekanbaru

Pengadilan

pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 oleh kami

NURHAIDA BETTY ARITONANG , SH.MH sebagai Hakim Ketua, H. IMAM SU’UDI, SH.MH dan DJUMADI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang di tunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 96/Pen.Pdt/2014/PTR tanggal 3 Juli 2014, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, SUNARIYAH, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

H. IMAM SU’UDI,SH.MH

HAKIM KETUA MAJELIS

NURHAIDA BETTY ARITONANG , SH.MH

DJUMADI, SH.MH PANITERA PENGGANTI

SUNARIYAH, SH Perincian biaya proses: 1. Meterai Rp 6.000,2. Redaksi Rp 5.000,3. Administrasi Rp 139.000,Jumlah Rp 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal. Put.96/PDT/2014/PTR