PT.PDG. Dalam Perkara Antara :

KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI DARI TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI ATAS MEMORI PENINJAUAN KEMBALI DARI PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 86 K/PDT/2013

Perkara Banding Nomor : 149/Pdt/2011/PT.PDG Perkara Perdata

Nomor : 14/Pdt.G/2010/PN.Kbr

Dalam Perkara Antara :

H. AMRAN MUNAF, SH Dt. RANGKAYO SATI, DKK Selaku TERMOHON PK Dahulu Penggugat / Pembanding / Termohon Kasasi

Berlawanan dengan :

D A L I N A DKK, Selaku PEMOHON PK Dahalu Tergugat /Terbanding/ Pemohon Kasasi

1

KEPADA YTH KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA

Dengan hormat , Yang bertanda tangan dibawah ini : 1. JUFRI ANTONI, SH 2. Y E N R I Z A L, SH Keduanya Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara JUFRI ANTONI, SH & ASSOCIATES, beralamat dan berkantor di Tigi Mart Swalayan Lt. II. Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 108 Kota Solok betindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dihadapan Pasnelyza Karani, SH, M. Kn, Notaris di Kab. Solok, dengan Akta Nomor : 17 tanggal 14 April 2015, bertindak untuk dan atas nama : 1. H. AMRAN MUNAF, SH Dt. Rangkayo Sati, Laki-laki, Umur 76 Tahun, Suku Caniago, Pekerjaan Pensiunan BUMN Pertamina, Kewarganegaraan Indonesia, Untuk diri sendiri dan selaku mamak kepala waris dalam kaumnya, alamat Jl. Pakubuwano VI/8, Rt 003/003 Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. selaku TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I (semula Penggugat/ Pembanding/ Termohon Kasasi)

2

2. H. MARSALAN, Laki-laki, Umur 79 Tahun, Suku Caniago, Pekerjaan Pensiunan BUMN Pertamina, Kewarganegaraan Indonesia, selaku anggota kaum penggugat I, Alamat tempat tinggal Karang Sago, Nagari Sago Salido, Kec. IV Jurai. Kab. Pesisir Selatan, selaku TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI II (semula penggugat/ pembanding/ Termohon Kasasi) 3. EFFENDI BEGO, Laki-laki, Umur 55 Tahun, Suku Caniago, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, selaku anggota kaum penggugat I, Alamat tempat tinggal Nagari Salido, Kec, IV Jurai, kab. Pesisir Selatan, selaku TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI III (semula penggugat/ pembanding/ Termohon Kasasi) Ketiga-tiganya disebut TERMOHON PENINAJAUAN KEMBALI

(T. PK)

Dengan ini Termohon Peninjauan Kembali mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali atas Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 86 K/PDT/2013 tanggal 17 Desember 2013, Dalam Perkara yang berlawanan Dengan : D A L I N A, DKK selaku PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (P. PK) dahulu Tergugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi. Bahwa adapun Putusan Mahkamah Agung Nomor : 86 K/PDT/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang Amarnya berbunyi : M E N G A D I LI 1.

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. DALINA, 2. ELISDAR, 3. ASRUL, 4. AZWIR , 5. AGUS WANTRI, 6. ONDETRA , 7 . MARTALENA , 8. MULIA ASAN, 9. EVA SUSTRA, 10. NURHAYATI, 11. DESPEN HENDRI tersebut ;

2.

Menghukum para Pemohon Kasasi / Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX , XI, XII, XV/ para terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa adapun Memori Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, telah diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali, maka oleh karena itu Termohon Peninjauan Kembali diberi hak untuk mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Peninjauan Kembali didasari kepada bukti Baru (Novum), Putusan didasari kepada suatu kebohongan, dan Suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (pasal 67 huruf 1, 2 dan huruf 6 UU Nomor : 14 tahun 1985 yang telah dirubah dengan UU Nomor : 5 tahun 2004 dan dirubah dengan UU Nomor : 3 tahun 2009) Bahwa bukti baru (Novum) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali antara lain : 1. Ranji kaum Suku Caniago Kayu Anggang Bungo Pasang - Salido tanggal 12 Juli 1997 3

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor : 05/Pdt.G/2009/PN. Pin Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 87/Pdt/2010/PT. PDG Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1531 K/Pdt/2011 Salinan Putusan Pengadilan Negeri painan Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN.Pin Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 16/Pdt/ 2013/PT. PDG Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2075 K/Pdt/2013

Dimana bukti baru (Novum) tersebut diketahui oleh P. PK 6 (Ondetra) setelah menerimanya dari Nasri Enrijon (Tergugat VII. B) perkara Perdata Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN. Pin tanggal 24 Oktober 2014. Bahwa adapun Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut : 1. Bahwa secara hukum Perkara perdata dengan Putusan Mahkamah gung RI Nomor : 86 K/PDT/2013 tanggal 17 Desember 2013 adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 86 K/PDT/2013 Tanggal 17 Desember 2013 tidak berdasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkara di putus, karena sampai saat ini tidak ada Putusan Perkara PIDANA atas tipu muslihat tersebut, Kemudian tidak ditemukan surat bukti baru yang bersifat menentukan (Novum) dan tidak ada suatu kekeliruan yang nyata dalam perkara tersebut . Maka oleh sebab itu Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali haruslah ditolak. 2. Bahwa bukti baru (Novum) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yaitu : A. Ranji kaum Suku Caniago Kayu Anggang Bungo Pasang - Salido tanggal 12 Juli 1997 B. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor : 05/Pdt.G/2009/PN. Pin C. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 87/Pdt/2010/PT. PDG D. Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1531 K/Pdt/2011 E. Salinan Putusan Pengadilan Negeri painan Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN.Pin F. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 16/Pdt/ 2013/PT. PDG G. Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2075 K/Pdt/2013 Bahwa terhadap bukti baru (Novum) A. B. C. D. E. dan F serta G tersebut diatas yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai alasan untuk Peninjauan Kembali adalah bukan alat bukti (Novum) sebab bukti A. B. C. D. E. Dan F serta G tidak ada hubungannya dengan obyek perkara dan dan kepemilikan dari Pemohon Peninjauan Kembali atas obyek perkara Nomor : 14/Pdt.G/2010/PN. Kbr Jo Perkara Banding Nomor : 149/Pdt/2011/PT. PDG, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 86 K/PDT/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang diajukan Peninjauan Kembali. Maka oleh sebab itu bukti A. B. C. D. E dan F serta G bukanlah mengenai obyek perkara dan tidak ada hubungannya dengan kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali atas obyek perkara, sehingga bukti baru (Novum) A, B, C,D, E dan F serta G harus dikesampingkan.

4

Berdasarkan alasan Termohon Peninjauan Kembali, maka bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali haruslah ditolak 3. Terhadap alasan Pemohon Peninjauan Kembali angka I. A baru (Novum) yaitu :

ditemukan bukti

Ranji Novum tanggal12 Juli 1997 ditinjau dari sisi waktu lahirnya. Bahwa terhadap bukti baru (Novum) Ranji tanggal 12 Juli 1997 adalah ranji yang tidak dibuat oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali dan tidak pernah dipergunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali serta tidak ada hubungan dengan Perkara Perdata Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 86 K/PDT/2013 yang dimohonkan Peninjauan Kembali, Kemudian bukti baru Ranji tanggal 12 Juli 1997 tidak merupakan kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali atas obyek perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali, sehingga bukti baru Ranji tanggal 12 Juli 1997 bukanlah merupakan bukti baru yang dimaksud oleh Undang-Undang, maka dengan demikian surat bukti tanggal 12 Juli 1997 harus ditolak sebagai bukti baru dalam Perkara permohonan Peninjauan Kembali. Bahwa bukti baru (Novum) Ranji tanggal 12 Juli 1997 tidak bisa dibandingkan dengan bukti P- I perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali, karena antara Ranji tanggal 12 Juli 1997 dengan Ranji bukti P- I yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak ada hubungan dan tidak ada sangkut-pautnya dengan Termohon Peninjauan Kembali, karena Ranji tersebut tidak pernah dipergunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara apapun, kemudian dalam Ranji tanggal 12 Juli 1997 dibuat oleh 2 (dua) orang mamak kepala waris dan menurut aturan hukum Adat, tidak ada dalam sebuah Ranji dibuat oleh 2 (dua) orang mamak kepala waris, sehingga menurut Termohon Peninjauan Kembali Ranji tanggal 12 Juli 1997 bukanlah merupakan sebuah Ranji sebagaimana dimaksud oleh hukum Adat Minangkabau, sehingga surat bukti Ranji Tanggal 12 Juli 1997 harus ditolak sebagai bukti baru (Novum) dalam perkara permohonan Peninjauan Kembali. Bahwa selanjutnya antara surat bukti P- I perkara Peninjauan Kembali dengan surat bukti Ranji tanggal 12 Juli 1997 tidak bisa dihubungan dan harus dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu untuk mengetahui silsilah keturunan dan asal-muasalnya dari Ranji tanggal 12 Juli 1997 tersebut. Maka dengan demikian bukti surat (Novum) Ranji tanggal 12 Juli 1997 yang diajukan sebagai alasan Peninjauan Kembali tidak ada hubungan dengan kepemilikan Permohon Peninjauan Kembali atas obyek perkara, sehingga tidak dapat membuktikan kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali atas obyek perkara haruslah ditolak sebagai bukti baru dalam perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali, karena sangat beralasan hukum permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak. 4. Terhadap alasan Pemohon Peninjaan Kembali mengenai bukti Ranji tanggal 12 Juli 1997 (I. A) ditinjau dari nama–nama orang yang tertera didalamnya. Bahwa bukti baru (Novum) tanggal 12 Juli 1997 tidak ada relevansinya dengan Termohon Peninjauan Kembali, karena Ranji tanggal 12 Juli 1997 tidak dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali dan tidak pernah dipergunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali, maka bila ada persamaan nama–nama 5

yang tertera dalam Ranji tanggal 12 Juli 1997 dan surat bukti P.- I dalam perkara Peninjauan Kembali adalah usaha-usaha dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sebab Ranji tangal 12 Juli 1997 tersebut bukanlah milik Termohon PK, maka dengan demikian nama-nama yang ada dalam ranji tanggal 12 Juli 1997 hanya kebetulan bersamaan namanya beberapa orang dalam surat bukti P- I milik termohon PK. Maka dengan demikian alasanalasan Pemohon PK yang menghubungkan nama-nama yang ada dalam surat tanggal 12 Juli 1997 dengan surat bukti P- I adalah tidak Relevan untuk dipertimbangkan, karena Ranji tanggal 12 Juli 1997 tersebut bukanlah Ranji dari Termohon PK dan tidak pernah dipergunakan oleh Termohon PK, tidak dibuat oleh Termohon PK dan tidak ada hubungan dengan perkara yang dimohonkan PK, sehingga bukti Ranji tanggal 12 Juli 1997 bukanlah sebagai bukti baru (novum) dalam Perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung Nomor : 86 K/PDT/2013 tanggal 17 Desember 2013. Bahwa sebagai bukti surat Ranji tanggal 12 Juli 1997 dibuat dengan tidak benar dan tidak ada relevansinya dengan perkara PK saat ini, dimana dalam pengantar Pemohon PK, bahwa surat bukti Ranji tanggal 12 Juli 1997 tersebut diperdapat oleh Ondetera Pemohon PK dari orang yang bernama Nasri Endrijon disertai dengan bukti Putusan Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN.Pin, Nasri Endrijon adalah cucu dari Zulu Baina, Zulu Baina punya anak bernama Sanik dan Masri, dimana orang-orang tersebut (Zulu Baina, Sanik, dan Masri) tidak ada namanya dalam bukti P- I dan surat bukti baru (Novum) Ranji tanggal 12 Juli 1997, dalam hal ini timbul pertanyaan : - Apa hubungan bukti surat Ranji tanggal 12 Juli 1997 tersebut dengan perkara yang diajukan PK oleh Pemohon PK ? - apa hubungan atau kepentingan Nasri Endrijon menyerahkan surat bukti (Novum) kepada Ondetra/ Pemohon PK 6 ? karena Ranji tanggal 12 Juli 1997 bukanlah bukti kepemilikan Pemohon PK atas obyek perkara. Dengan demikian Ranji tanggal 12 juli 1997 tidak relevan untuk dipertimbangkan sebagai bukti baru (Novum) dalam perkara yang dimohonkan PK ini, sehingga menurut Termohon PK bukti tanggal 12 Juli 1997 harus ditolak dan permohon PK oleh Pemohon PK berdasarkan bukti tanggal 12 Juli 1997 harus ditolak. 5. Terhadap alasan Pemohon PK berdasarkan surat bukti baru B, C, dan D (putusan perkara Nomor : 05/PdtG/2009/PN. Pin antara H. Amran Munaf Dt. Rangkayo Sati, SH berlawanan dengan Ilyas Slamet) dimana dalam perkara tersebut H. Amran Munaf Dt. Rangkayo Sati mempergunakan Ranji P- I dalam perkara yang dimohon PK, sedangkan Ilyas Slamet mempergunakan Ranji tanggal 12 Juli 1997. Bahwa menurut Termohon PK, surat bukti baru B, C, dan D tidak merupakan bukti dalam perkara yang dimohonkan PK sekarang ini, karena bukti baru B, C, dan D bukanlah kepemilikan dari Pemohon PK atas obyek perkara, maka dengan demikian tidak ada hubungan perkara Nomor : 14/Pdt.G/2011/PN. Kbr Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 86 K/PDT/2013 dengan bukti baru B, C, D dari Pemohon PK, sehingga alasan berdasarkan bukti B, C, D harus ditolak. 6

Bahwa pembuktian dalam perkara Nomor : 14/Pdt.G/2011/PN. Kbr jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 86 K/Pdt/2013 yang diajukan PK dengan bukti yang ada dalam perkara Nomor : 05/Pdt.G/2009/PN. Pin tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara PK karena substansi pokok perkara berbeda dengan substansi dengan perkara Nomor : 05/Pdt.G/2009/PN. Pin, sehingga surat bukti baru B, C, D yang diajukan Pemohon PK tidak punya nilai pembuktian atas kepemilikan Pemohon PK terhadap obyek perkara yang dimohonkan PK. Bahwa menurut Pemohon PK, bukti P- I Ranji kaum keturunan Ranang Suku Caniago yaitu sama dengan bukti P- I dalam perkara PK, berarti secara hukum bahwa Termohon PK tetap pada Ranji P- I yang diajukan dalam perkara PK. Bahwa adanya pertimbangan hukum oleh Pengadilan Negeri Painan dalam perkara Nomor : 05/Pdt.G/2009/PN. Pin menyatakan bahwa Ranji H. Amran Munaf, SH, Dt. Rangkayo Sati dengan Ranji tanggal 12 Juli 1997 sama, dimana pertimbangan tersebut tidak bisa dipergunakan sebagai bukti dalam perkara yang dimohonkan PK, sebab obyek perkara dan pihak-pihak tidak sama. Bahwa surat bukti P- I yang dijadikan bukti dalam perkara PK telah dipertimbangkan secara hukum oleh Judex facti dalam putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 149/PDT/2011/PT. PDG yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor : 86 K/PDT 2013 tanggal 17 Desember 2013, dalam pertimbangan hukum judex facti Ranji P- I dikuatkan oleh saksi-saksi dipersidangan dibawah sumpah diantaranya, adalah saksi NURAIDA (saksi adalah anak kandung Syafe‘i Dt Rajo Malano) dan saksi ISMAIL GLR GINDO RAJO (saksi adalah anak kandung Nurdin Chatib Marajo, Nurdin Chatib Marajo adik Syafe’i Dt. Rajo Malano), Mempertimbangkan bahwa Ranji P- 1 yang dikuatkan oleh saki-saksi, Hakim Tinggi Padang berpendapat bahwa Penggugat /sekarang Termohon PK dan Syafei Dt. Rajo Malano satu keturunan dari ninik ATAH, dimana Syafei Dt. Rajo Malano tetap tinggal di Parambahan (Solok), sedangkan Penggugat/ Termohon PK merantau ke Bayang Kab. Pesisir Selatan oleh karena itu Syafei Dt. Rajo Malano putus waris ditempatnya Parambahan, akan tetapi masih ada keturunan waris bertali darah di perantauan, yaitu di Bayang Kab. Pesisir Selatan. Bahwa pertimbangan hukum Judex facti dalam surat bukti P- I perkara yang dimohonkan PK sangat jelas , dan tidak ada hubungan dengan bukti baru B, C, dan D yang diajukan Pemohon PK. Maka oleh karena itu alasan PK berdasarkan bukti baru B, C, dan D yang diajukan haruslah ditolak sebagai bukti dalam perkara yang diajukan PK . 6. Terhadap alasan pemohon PK berdasarkan bukti baru E. F. G (putusan perkara Nomor : 04/Pdt.G/2012 /Pn. Pin) antara Effendi glr Panungkek Rangkayo Sati DKK berlawanan dengan Sanif Rajo Gamuyang.

7

Bahwa bukti baru E, F, G tidak ada hubungan dengan Termohon PK, tidak ada hubungan dengan obyek perkara yang dimohonkan PK. Sebagai bukti adalah berdasarkan identitas-identitas para pihak yang berperkara, diantaranya perkara Nomor : 14/Pdt.G/2011/PN. Kbr, Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 149 /PDT/2011/PT. PDG jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 86 K/ PDT/2013 tanggal 17 Desember 2013 dengan perkara Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN. Pin (bukti E, F, G) sangat berbeda, dan juga kwalitas para pihak berbeda dan obyek perkara juga berbeda, yang lebih penting lagi bahwa surat bukti E, F, G bukanlah bukti kepemilikan Pemohon PK atas obyek perkara yang dimohonkan PK sehingga bukti E, F, G harus ditolak sebagai bukti atas perkara yang diajukan PK. Bahwa Pemohon PK yang menyatakan bahwa dalam perkara PK selaku mamak kepala waris adalah H. Amran Munaf SH, Dt. Rangkayo Sati, sedangkan perkara Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN. Pin mamak kepala waris adalah Effendi Glr Panungkek Rangkayo Sati, dengan fakta tersebut sangat jelas adanya perbedaan dimana menurut Termohon PK, bukti E, F, G tidak ada hubungan dengan perkara PK. sehingga tidak ada relevansinya atas perkara Pk terutama kepemilikan Pemohon PK atas obyek perkara PK. Maka dengan demikian alasan Pemohon PK berdasarkan bukti E, F, G haruslah ditolak. Bahwa kemudian alasan Pemohon PK, pihak Termohon PK. I, Termohon PK. II dan termohon PK. III tidak sekaum, dimana alasan Pemohon PK tersebut haruslah ditolak sebab Perkara yang dimohon PK sekarang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka alasan pemohon PK sangat dicari-cari dan mengada-ada , sehingga alasan pemohon PK dalam memori PK harus ditolak 7. Terhadap alasan Pemohon PK angka 2, yaitu Putusan didasari pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya di putus, dimana alasan dari pemohon PK tersebut adalah tidak beralasan hukum, sebab Putusan Mahkamah Agung Nomor : 86 K/PDT/2013 tanggal 17 Desemnber 2013 yang dimohonkan PK, putusan tidak berdasarkan kepada kebohongan akan tetapi berdasarkan surat-surat bukti dan berdaarkan kepada keterangan saksi–saksi. bahwa dalam perkara yang dimohonkan PK terhadap surat bukti P- I yang dijadikan pertimbangan hukum dalam perkara aquo tidak pernah dilakukan Penyidikan berdasarkan laporan masyarakat yang resah terhadap pengunaan surat bukti P- I, yaitu Ranji dibuat berdasarkan kebohongan/ tipu-muslilihat, dimana belum ada Putusan PIDANA yang menyatakan surat bukti P. I penuh dengan kebohongan dan tidak ada keterangan saksi-saksi yang bisa mengarah untuk diperiksa dalam perkara tindak Pidana pemalsuan atau menggunakan surat palsu atau memberikan keteragan bohong/ palsu Bahwa keberatan/ alasan pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan P- I dibuat dengan etikat tidak baik, hal ini tidak punya dasar yang dapat dipertanggung jawabkan untuk mendukung pembuktian, melainkan hal ini hanya didasarkan pada rekaan atau asumsi dan akal-akalan Pemohon PK saja.

8

Bahwa terhadap alasan PK angka II juga telah diajukan sebagai alasan dalam memori Kasasi akan tetapi alasan tersebut benar tidak berlasan hukum sehingga harus ditolak. maka dengan demikian alasan pemohon Peninjauan Kembali terserbut harus ditolak. 8. Terhadap alasan Pemohon Peninjauan Kembali angka III huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, dst sampai huruf z, yang menyatakan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Bahwa pada pokoknya alasan pemohon PK tersebut haruslah ditolak karena telah termuat dalam Memori Kasasi Pemohon Kasasi terdahulu/ sekarang Pemohon PK , dimana alasan angka III. a s/d z telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung secara hukum, dimana Putusan Judex facti tidak terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam memberikan Putusan dalam perkara dimohonkan PK oleh pemohon PK, sehingga alasan Pemohon PK angka III huruf a s/d z tersebut harus ditolak. Bahwa pada pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Padang dan Mahkamah Agung R.I dalam Putusan No. 86 K/Pdt/2013, menyatakan bahwa : - Bahwa telah benar bahwa mamak kepala waris adalah Pemilik sah tanah pusaka kaumnya; - Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan penggugat berdasarkan bukti surat Ranji (P- I) dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dapat membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian yaitu bahwa para penggugat adalah sekaum seharta pusaka, seketurunan bertali darah dengan Syafe’i Dt. Rajo Malano, pemilik sah obyek sengketa, dan karena itu P-Penggugat I adalah mamak kepala waris dalam kaumnya, Sedangkan para Tergugat/ sekarang Pemohon PK tidak memiliki bukti-bukti sah yang dapat mematahkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat. Bahwa dari pertimbangan hukum Judex Facti diatas, seharusnya yang dijadikan/ digunakan sebaagai bukti baru (novum) dalam perkara PK ini oleh Pemohon PK adalah mengenai pembuktian obyek sengketa adalah hak dari para tergugat/ Pemohon PK dan surat bukti baru yang dapat menerangkan atau membuktikan bahwa sebenarnya Pemohon PK adalah waris bertali darah seketurunan dengan Syafei Dt. Rajo Malano. Bahwa dalam perkara PK ini, ternyatan tidak ada satupun pembuktian yang baru (novum) yang diajukan untuk membuktian bahwa obyek sengketa adalah hak dari Pemohon PK, Maka dengan demikian sangat berlasan hukum Permohoan PK dari Pemohon PK harus ditolak. Tanggapan Termohon Peninjauan Kembali atas keberatan Pemohon Peninjauan Kembali angka III huruf a s/d z Memori Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut : Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan hakim melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena tidak berusaha menganalisa persoalan bukti P- I berupa Ranji, karena Ranji P- I adalah Ranji suku Caniago Bungo Pasang Salido Kab Pasisir Selatan, sedangkan obyek perkara terletak di Nagari 9

Parambahan Kec. Bukit Sundi, Kab. Solok, dimana alasan pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan hukum sama sekali dan harus ditolak, sebab Hakim/judex facti dalam memberikan Putusan tidak melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam memberikan Putusan dalam perkara aquo , dimana dasar putusan Judex Facti adalah berdasarkan pertimbangan hukum kepada surat bukti P- I berupa Ranji dan P- I tersebut dikuatkan dan didukung oleh Keterangan saksi saksi, sehingga Putusan judex facti sangat jelas dan terang serta tidak ada menimbulkan kekeliruan atau kekhilafan atas pertimbangan hukum atas surat bukti P- I. Bahwa surat bukti P- I/ Ranji Termohon PK ditanda tangani oleh Penghulu Suku Caniago Bungo Pasang Salido, Ketua KAN Nagari Salido AMR. Dt. Rajo Alam dan ditanda tangani oleh Penghulu Suku Caniago Nagari Parambahan Anwar Dt. Mandaro Sati serta ditanda tangani oleh Ketua KAN Nagari Parambahan Arnefeis, S. Pd Malin Sutan, sehingga surat bukti P- I sangat berkekuatan pembuktian yang sah dengan didukung oleh keterangan saksisaksi, diketuhui oleh pungsional adat setempat, baik fungsional adat Suku Caniago Nagari Parambahan tempat dan letak obyek perkara berada maupun fungsional adat suku caniago dimana Nagari dan tempat Termohon PK merantau seperti yang telah dipertimbangan Judex facti dalam putusan Perkara yang diajukan PK. Bahwa persoalan letak obyek perkara sudah menjadi dalil–dalil pokok dalam perkara PK, yaitu obyek perkara terletak di Nagari Perambahan tempat Nagari Termohon PK berasal, dimana obyek perkara yang terakhir dikuasai oleh mamak Penggugat/ Termohon PK Syafe’i Dt. Rajo Malano yang menetap di Nagari Parambahan, Kec. Bukit Sundi, Kab. Solok, sedangkan Penggugat/ Termohon PK merantau ke Bayang Kab. Pesisir Selatan, bahwa Syafe’i Dt. Rajo Malano orangnya punah di Nagari Parambahan tetapi masih ada waris bertali darah di Bayang, Kab. Pesisir Selatan yaitu Penggugat /termohon PK. Jadi pertimbangan hukum judex facti sangat jelas dan terang, berdasarkan fakta hukum serta tidak ada kekhilafan atau kekeliruan dalam memberikan Putusan, sehingga dengan demikian Permohon PK dari Pemohon PK harus ditolak. Bahwa berdasarkan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali diatas, dapat ditarik kesimpulan sebaga berikut : 1. Bahwa surat bukti baru (Novum) A, B, C, D dan Novum E serta F maupun Novum G bukan merupakan bukti atas obyek perkara yang sedang di sengketakan dalamn perkara aquo, dan bukti surat (Novum) A, B , C, D dan Novum E serta Novum F maupun Novum G tersebut tidak ada hubungan dengan Termohon PK dalam perkara yang diajukan PK dan bukti tersebut tidak dibuat dan tidak dipergunakan oleh Termohon PK, sehingga bukti-bukti A, s/d G tidak ada relevansi sama sekali dengan obyek perkara, dan bukan merupakn bukti kepemilikan Pemohon PK atas obyek perkara, sehingga bukti baru (Novum) Pemohon PK A s/d G tidak bisa melumpuhkan Pembuktian dari Termohon PK atas obyek perkara, maka oleh karena itu Permohonan PK berdasarkan bukti baru (Novum) A, B, C, D, dan Novum E serta F maupun Novum G haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan. 10

2. Bahwa Hakim yang mengadili perkara yang dimohon Peninjauan Kembali tidak ada melakukan Kekhilafan atau kekeliruan memberikan putusan dalam perkara aquo, sehingga alasan Pemohon Peninjauan Kembali angka III huruf A s/d Z haruslah ditolak. 3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat mengajukan bukti baru (Novum) sehubungan dengan kepemilikan dari Pemohon Peninjauan Kembali atas obyek perkara, sehingga Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan pemohon Peninjauan Kembali haruslah ditolak. Berdasarkan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali (TPK) diatas, sangat beralasan hukum alasan-alasan dalam Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon PK untuk ditolak. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara Peninjauan Kembali ini, Termohon Peninjauan Kembali bermohon kiranya Yang Mulia untuk memberikan Putusan dalam Peninjauan Kembali yang amarnya berbunyi sebqagai berikut : 1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali;

Peninjauan

Kembali

yang diajukan oleh Pemohon

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali . Demikian Kontra Memori Peninjauan Kembali Termohon Peninjauan Kembali ajukan Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, akhir kata kami kuasa hukum Termohon PK mengucapkan terima kasih . Solok,

21 April 2015

Hormat Termohon Peninjauan Kembali Kuasa Hukumnya .

11